Myanmar

Setelah mereka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum, dan pemerintahan sipil dimulai. Hal ini, bersamaan dengan dilepasnya Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, telah memperbaiki catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri negara ini, memungkinkannya terbebas dari sanksi ekonomi. Namun, negara ini belum terbebas dari kritik akibat perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas. Pada pemilihan umum 2015, partai Aung San Suu Kyi menang mayoritas di parlemen. Namun, militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik.