Adolf Hitler

Tanggal 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, kabinet telah mengesahkan "Hukum Jabatan Negara Tertinggi Reich". Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler (pemimpin dan kanselir). Hukum ini melanggar Undang-Undang Pemberian Kuasa. Meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi, UU ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Pada tahun 1932, konstitusi tersebut diamendemen untuk menjadikan presiden Mahkamah Agung, bukan kanselir, sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan umum baru. Dengan hukum ini, Hitler menghapus alternatif hukum terakhir yang dapat menurunkannya dari tampuk kekuasaan.