Strategi Energi 2030

Masalah tentang tata kelola sudah ditemukan di dalam 2020 Package Governance di mana terjadi kelemahan mekanisme penegakan untuk pembuangan emisi. Sebagai contoh, dalam kasus energi terbarukan, tidak adanya hukuman bagi negara anggota yang tidak mencapai target. Berdasarkan Pasal 258 dalam Perjanjian tentang Peran Uni Eropa (TFEU), Komisi Eropa hanya bisa membuka prosedur pelanggaran. Pelaksanaan tata kelola untuk iklim dan energi memang mensyaratkan suatu rencana aksi nasional dengan berbagai langkah dan aktor demi pemenuhan target, pun memakan waktu dalam membuat penilaian hukuman oleh Pengadilan Eropa. Komisi Eropa lantas dapat merujuk ke pengadilan jika ada negara anggota yang gagal dalam mengintegrasikan strategi iklim dan energi Uni Eropa ini ke dalam perangkat hukum di negaranya, tetapi belum pada tahapan jika mereka tidak memenuhi target. Republik Ceko, Finlandia, dan Belgia, misalnya, tercatat bahwa tidak memenuhi target atas konsumsi energi terbarukan, namun hal tersebut tidak sampai dibawa ke Pengadilan. Ancaman ini berpotensi lebih besar jika terjadi perubahan arah kebijakan yang tidak mendukung isu lingkungan.