Kudeta Thailand 2006

Asosiasi untuk Hak-hak Rakyat juga kritis terhadap kudeta ini. Dalam sebuah pernyataan resminya, Asosiasi ini mencatat bahwa kudeta bersifat merusak terhadap sistem demokrasi dan akan menghasilkan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak asasi manusia. Perhimpunan ini juga menuntut agar junta menghormati hak-hak asasi manusia, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia serta Konstitusi 1997 yang dibatalkan, dan segera menyelenggarakan pemilu.
Standard & Poor's Ratings Services mengatakan bahwa lembaga ini akan menempatkan peringkat kredit yang berdaulat untuk mata uang asing jangka panjang pada peringkat 'BBB+', 'A' untuk jangka panjang lokal, 'A2' untuk jangka pendek asing, dan 'A1' untuk jangka pendek lokal untuk Thailand CreditWatch, yang mencerminkan kemungkinan terjadinya kemerosotan yang tetap dalam kelayakan kredit nasional. Seorang analis S&P mencatat bahwa "Pemulihan pemerintahan sipil yang cukup cepat sesuai dengan konstitusi negara dan pembaruan kestabilan ekonomi makro serta pembaruan yang dibutuhkan kemungkinan akan menyebabkan peringat yang ada sekarang dikuatkan."