Sinode

Muktamar-muktamar para uskup di wilayah Kekaisaran Romawi sudah diselenggarakan semenjak pertengahan abad ke-3 Masehi. Konsili Nikea I yang diselenggarakan pada 325 Masehi terhitung sebagai muktamar para uskup yang kedua puluh. Sesudah konsili ini, masih ada ratusan lagi penyelenggaraan muktamar para uskup sampai abad ke-6. Muktamar-muktamar para uskup yang diselengarakan atas persetujuan kaisar dan yang seringkali dihadiri pula olehnya, disebut sebagai muktamar yang "oikumene", artinya "sedunia" (dunia yang dikenal oleh masyarakat di belahan dunia barat kala itu). Dalam hukum kanon Gereja Katolik sekarang ini, istilah "konsili" lazimnya digunakan sebagai sebutan bagi muktamar-muktamar yang diselenggarakan tidak secara berkala, dan dihadiri oleh seluruh uskup yang senegara, sekawasan, atau sedunia, dengan maksud untuk membahas dan menetapkan aturan-aturan yang bersifat mengikat. Penjelasan mengenai konsili dalam hukum kanon adalah sebagai berikut:Konsili paripurna dan konsili provinsial digolongkan sebagai konsili partikuler. Konsili partikuler adalah konsili yang dihadiri oleh segenap uskup yang sewilayah (termasuk uskup-uskup koajutor dan uskup-uskup auksilier) serta para waligereja lainnya yang mengepalai gereja-gereja partikular di wilayah yang sama (misalnya para abas teritorial dan para vikaris apostolik). Setiap peserta memiliki hak suara dalam perumusan keputusan konsili. Selain itu, ada pula pihak-pihak yang menurut hukum termasuk bagian dari majelis konsili namun hanya selaku penasihat, yakni para vikaris jenderal dan vikaris uskup, para rektor universitas Katolik, para dekan fakultas teologi dan hukum kanon, para pemimpin tarekat religius yang telah dipilih untuk menghadiri konsili oleh seluruh pemimpin tarekat religius di wilayah gerejawi yang bersangkutan, para rektor seminari yang dipilih untuk menghadiri konsili oleh seluruh rektor seminari di wilayah gerejawi yang bersangkutan, dan dua orang anggota dari setiap dewan kapitel katedral, dewan rohaniwan, atau dewan pastoral di wilayah gerejawi yang bersangkutan (kanon 443). Pihak yang berhak menyelenggarakan konsili juga boleh memilih orang-orang tertentu sebagai wakil umat beriman (termasuk umat awam) untuk ikut serta dalam konsili selaku penasihat.