Yurisdiksi universal

Akibat banyaknya kasus yang masuk, Belgia menetapkan prasyarat bahwa tertuduh harus memiliki kewarganegaraan Belgia atau paling tidak berada di wilayah Belgia. Berdasarkan hukum ini, dikeluarkan surat perintah penangkapan pada tahun 2000 terhadap Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Kongo, dan perkara ini dibawa ke Mahkamah Internasional karena dianggap telah melanggar kekebalan sang menteri. Mahkamah Internasional memutuskan pada tanggal 14 Februari 2002 bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi untuk mempertimbangkan isu yurisdiksi universal dan memusatkan perhatian pada isu kekebalan pejabat negara. Namun, isu yurisdiksi universal kembali diangkat dalam pendapat terpisah dan berbeda, seperti Presiden Hakim Guillaume yang menyimpulkan bahwa yurisdiksi universal hanya berlaku untuk kasus pembajakan di laut, sementara pendapat berbeda Hakim Oda mengakui pembajakan, terorisme, dan genosida sebagai kejahatan yang berada di bawah naungan yurisdiksi universal.