Selandia Baru

Parlemen Selandia Baru memegang kekuasaan legislatif dan terdiri dari Yang Berdaulat (diwakili oleh Gubernur Jenderal) dan Dewan Perwakilan Rakyat. Parlemen juga pernah meliputi sebuah majelis tinggi, Dewan Legislatif, hingga dewan ini dihapuskan pada tahun 1950. Kedudukan tertinggi Parlemen berada pada Yang Berdaulat, dan berada di Inggris menurut Bill of Rights 1689 dan telah diratifikasi sebagai undang-undang di Selandia Baru. Dewan Perwakilan Rakyat dipilih secara demokratis, dan Pemerintah dibentuk dari partai atau koalisi yang menguasai mayoritas kursi di dewan. Jika tidak ada mayoritas yang terbentuk, maka sebuah pemerintahan minoritas dapat dibentuk jika dukungan dari partai-partai lain pada saat pemungutan suara kepercayaan dan kesediaan terjamin. Gubernur Jenderal menunjuk menteri-menteri di bawah saran dari Perdana Menteri, yang berdasarkan konvensi merupakan pemimpin parlemen koalisi atau partai yang memerintah. Kabinet, yang terdiri dari para menteri, dan dipimpin oleh Perdana Menteri, adalah badan pembuat kebijakan tertinggi di dalam pemerintahan, dan bertanggung jawab untuk menentukan tindakan-tindakan pemerintah yang signifikan. Berdasarkan konvensi, para anggota kabinet terikat oleh tanggung jawab kolektif atas semua keputusan yang dibuat oleh kabinet.