Norodom Sihanouk

Pada Maret 2005, Sihanouk menuduh Thailand, Laos, dan Vietnam mencaplok wilayah Kamboja, melalui demarkasi perbatasan unilateral telah dilakukan tanpa kehadiran Kamboja. Dua bulan kemudian, Sihanouk membentuk Dewan Nasional Tertinggi Urusan Perbatasan (DNTUP), yang ia kepalai, untuk menangani masalah tersebut. Sementara SRP dan Chea Sim menyatakan dukungan terhadap Sihanouk untuk pembentukan PNTUP, Hun Sen memutuskan untuk membentuk sebuah badan terpisah, Otoritas Nasional Urusan Perbatasan (ONUP), untuk menangani masalah perbatasan, dengan DNTUP hanya menjabat sebagai badan penasehat. Setelah Hun Sen menandatangani sebuah traktat perbatasan dengan Vietnam pada Oktober 2005, Sihanouk membubarkan DNTUP. Pada Agustus 2007, Komite Aksi Kamboja untuk Keadilan dan Kesetaraan, sebuah organisasi non-pemerintah hak asasi manusia yang berbasis di AS, meminta imunitas negara Sihanouk untuk ditingkatkan, sehingga memperbolehkannya untuk mengurusi Dewan Luar Biasa dalam Pengadilan Kamboja (DLBPK). Sihanouk menanggapi permintaan tersebut dengan mengundang pejabat urusan masyarakat DLBPK, Peter Foster, pada sebuah sesi diskusi tentang pengalaman pribadinya pada masa rezim Khmer Merah. Hun Sen dan FUNCINPEC mengkritik permintaan tersebut, dengan menuduh organisasi tersebut tidak sopan. DLBPK kemudian menolak undangan Sihanouk.