Hukum penistaan agama

Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) 1976 mewajibkan setiap negara penandatangan untuk menjamin hak setiap orang untuk beropini tanpa larangan dan menjamin hak bebas berbicara, menyebarkan berbagai macam informasi dan gagasan, dalam bentuk lisan, tulis atau cetak, seni, atau media lain. Paragrad 3 Pasal 19 mengizinkan pembatasan tertentu terhadap kebebasan berekspresi yang dirasa perlu dan tercantum dalam undang-undang untuk melindungi reputasi pihak lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan atau moral masyarakat. Pasal 20 mewajibkan setiap negara penandatangan melarang "propaganda perang atau gerakan yang mengusung kebencian bangsa, ras, atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."