Lembaga Wali Nanggroe

Perubahan tatanan kepemimpinan dari sistem Sultan, kepada sistem negara nasional, masyarakat Aceh dari aspek sosiologis politik berdampak penggiringan kepada sistem demokrasi dan pilihan rakyat, meskipun pada saat itu penerapan sistem ini amat sarat dengan nilai-nilai politik sentralisasi. Hal itu terbukti dengan tidak pernah dilakukan pemilihan umum, untuk menghasilkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, baik tingkat nasional maupun Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kondisi ini telah membuat masyarakat Aceh, pada akhirnya kehilangan makna “kepemimpinan Wali Nanggroe”, baik dari aspek literatur maupun aspek kelanjutan kepemimpinan kesultanan.