Bangladesh

Pemerintahan sementara bertanggung jawab dalam mengendalikan transisi menuju pemerintahan baru. Pejabat pemerintahan sementara haruslah non-partisan dan memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem ini pertama kali dipraktikkan pada 1991 dan dilembagakan pada 1996 sebagai amendemen ke-13 dari konstitusi.