Kapitan Arab

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memiliki hukum konstitusi yang mengakui tiga kategori individu di Batavia (dan kemudian diterapkan ke tempat lain), yaitu: Orang Eropa (Belanda: "Europeanen"), Orang Timur Asing (Belanda: "Vreemde Oosterlingen"), dan pribumi (Belanda: "Inlander"). Orang-orang Arab, Tionghoa, dan India tergolong dalam kelompok Timur Asing itu. Karena semakin banyaknya imigran yang berdatangan dari Hadramaut, Pemerintah Belanda mulai menerapkan aturan yang disebut "Wijkenstelsel" pada tahun 1844 untuk memisahkan orang-orang Arab ini dari penduduk asli. Karena itu, pemerintah memerlukan seorang kepala kelompok yang disebut Kapitan Arab atau Kapten Arab, yang ditunjuk dari kalangan masyarakat Arab itu sendiri, sebagai titik kontak dan penghubung. Posisi yang serupa diberikan pula kepada masyarakat Tionghoa dengan sebutan Kapitan Cina. Lebih dari setengah jumlah keseluruhan Kapitan Arab yang ditunjuk oleh pemerintah kolonial adalah orang-orang non Sayyid. Keputusan ini dibuat untuk melemahkan anggapan sebagian Hadhrami tradisional tentang status sosial mereka. Para Kapten ini kadang-kadang didampingi dengan seorang asisten yang disebut "Luitenant van de Kapitein der Arabieren" atau hanya "Liutenant der Arabieren" alias Letnan Arab.