Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Sejak lahirnya Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung R.I terus berupaya melakukan perbaikan dan penataan restrukturisasi hampir disemua bidang. Salah satunya adalah membentuk Pusdiklat Mahkamah Agung R.I melalui Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I No. MA/PANSEK/007/SK/Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal MARI No. MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I. Surat Keputusan tersebut antara lain mengatur pemisahan antara lembaga Diklat dengan Litbang. Dalam Surat Keputusan di atas disebutkan bahwa fungsi utama Pusdiklat Mahkamah Agung antara lain adalah menyusun rencana dan program, kurikulum, silabus, dan materi diklat, menyelenggarakan kegiatan diklat serta menyiapkan sarana dan prasarana diklat.