Politik Korea Utara

Sistem politik Korea Utara dibangun di atas prinsip sentralisasi. Sementara Konstitusi Korea Utara secara resmi menjamin perlindungan hak asasi manusia, dalam prakteknya ada batas parah pada kebebasan berekspresi, dan pemerintah secara erat mengawasi kehidupan warga Korea Utara. Konstitusi mendefinisikan DPRK sebagai "kediktatoran demokrasi rakyat" di bawah kepemimpinan Partai Buruh Korea, yang diberikan supremasi hukum atas partai politik lainnya. Meskipun ketentuan konstitusi untuk demokrasi, dalam prakteknya, Pemimpin Tertinggi, Kim Jong-un (cucu pendiri negara, Kim Il-sung), memegang kontrol mutlak atas pemerintah dan negara.