Kerja Sama Pembangunan Uni Eropa dengan Grup Daerah Afrika, Karibia, dan Pasifik

Sejarah permulaan hubungan resmi antara Uni Eropa dan Grup Daerah Afrika, Karibia dan Pasifik dapat dilihat dari pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa yang didasarkan pada Traktat Roma tahun 1957. Dalam Bagian IV Traktat Roma disebutkan bahwa adanya pertimbangan untuk membentuk asosiasi dari wilayah seberang lautan ("overseas territory") dari Belgia, Perancis, Belanda dan Italia sorta ditambah Jerman dan Luxembourg dibawah naungan Dana Pembangunan Eropa ("European Development Fund-"EDF). Berdasarkan data tahun 1956, kebanyakan dari wilayah seberang lautan tersebut berada di Afrika dengan 15 wilayah yang berada dibawah administrasi Perancis, dua dari Belgia dan satu oleh Italia. Pasca dekolonialisasi Afrika pada tahun 1960an, Eropa kemudian berusaha untuk terus mentalin hubungan dengan negara-negara tersebut. Pada 1959, dibentuklah Dana Pembangunan Eropa dan setiap lima tahun EDF memberikan rencana pembangunnya. Pada 1963, Konvensi Yaoundé ditandatangani bersama 18 negara Afrika yang baru merdeka yang dikenal dengan Asosiasi Negara-negara Afrika dan Madagaskar atau "Associated African and Malgache Countries" (EAMA) ditambah dengan enam negara yang tergabung dalam Komunitas Ekonomi Eropa. Konvensi ini memberikan keuntungan komersial dan bantuan finansial kapada negara-negara bekas koloni Eropa di Afrika. Keuntungan komersial dan bantuan finasiat tersebut berada dibawah EDF Kedua (1964-1969). Dalam masa konvensi ini, Perancis menjadi negara yang gigih mendorong perjanjian perdagangan dan bantuan dengan menempatkan Traktat Roma berada di tempat pertama. Upaya Perancis tersebut juga didorong oleh Belgia. Jerman dan Belanda sendiri baru muncul ketika awal 1960an, ketika mereka terlibat dalam kebijakan bantuan pembangunan seberang lautan ("overseas development"). Konvensi Yaoundé kemudian direnegosiasi pada tahun 1969 dikenal dengan Yaoundé II. Konvensi ini berada dal am EDF Ketiga (1964-1969). Salah satu isi kesepakatan dari Yaoundé II adalah adanya pembentukan wilayah perdagangan bebas sebagai bagian dari prinsip timbal-balik atau resiprositas yang dianut kedua pihak.