Upaya kudeta Turki 2016

Pada 13 Juli, dua hari sebelum kudeta dilancarkan, Erdoğan menandatangani aturan hukum yang memberikan tentara Turki kekebalan dari peradilan ketika melakukan operasi keamanan dalam negeri, untuk mengajukan peradilan terhadap komandan harus memerlukan persetujuan dari perdana menteri, sementara tentara pangkat yang rendah cukup dengan persetujuan gubernur. Aturan hukum tersebut dipandang sebagai bagian dari "détente" antara pemerintah dan Angkatan Bersenjata, karena belakangan ini militer telah mengambil alih operasi militer di wilayah yang dihuni warga Kurdi yang sebelumnya dilakukan oleh polisi dan unit paramiliter.