Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah

Total kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 4.769 triliun. Dari total anggaran tersebut, porsi anggaran Pemerintah melalui APBN maupun APBD diperkirakan hanya Rp 1.978,6 triliun (41,3%), BUMN Rp 1.066,2 triliun (22,2%), sedangkan sisanya diharapkan dari sektor swasta sebesar Rp 1.751,5 triliun (36,5%). Dengan keterbatasan kapasitas fiskal, namun di sisi lain adanya peningkatan kapasitas partisipasi swasta, memunculkan peluang untuk meningkatkan pembiayaan investasi, khususnya ekuitas, yang bersumber dari Non-Anggaran Pemerintah. Karena itu, pemerintah perlu melakukan inovasi pembiayaan antara lain melalui pendekatan "creative financing" (pembiayaan kreatif). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional selaku lembaga yang diamanatkan sebagai koordinator PINA akan memfasilitasi pertemuan badan usaha pelaksana/pemilik proyek infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan ekuitas dengan badan usaha investor yang berminat dan berkomitmen untuk berinvesasi di proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dengan imbal hasil yang menarik (IRR > 13%). Melalui skema PINA, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung pada APBN, sehingga beban pada APBN tidak terlalu berat dan pembanguan infrastruktur bisa berjalan lebih cepat.