Sejarah Sarawak

Sarawak masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang selama tiga tahun delapan bulan. Sarawak, bersama dengan Borneo Utara dan Brunei, membentuk sebuah unit administratif tunggal yang bernama "Kita Boruneo" (Borneo Utara) di bawah Angkatan Darat ke-37 Jepang yang bermarkas besar di Kuching. Sarawak terbagi dalam tiga provinsi, yakni: Kuching-shu, Sibu-shu, dan Miri-shu, yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsial Jepang mereka masing-masing. Pada dasarnya, Jepang masih memakai mesin administratif pra-perang dan memangku Jepang untuk posisi pemerintahan. Pemerintahan dalam negeri Sarawak terdiri dari kepala desa dan polisi penduduk asli, di bawah pimpinan Jepang. Meskipun orang Melayu biasanya bersikap baik terhadap Jepang, suku-suku asli lainnya seperti Iban, Kayan, Kenyah, Kelabit dan Lun Bawang memandang buruk mereka karena kebijakan-kebijakan seperti buruh paksa, pemaksaan mengirimkan kebutuhan makanan, dan penyiataan senjata api. Jepang tidak menyediakan kekuatan besar dalam melumpuhkan penduduk Tionghoa karena Tionghoa di negara bagian tersebut umumnya apolitis. Namun, sejumlah besar Tionghoa berpindah dari kawasan pedesaan ke wilayah yang kurang terakses untuk menghindari kontak dengan Jepang.