Demokrasi di Pakistan

Perubahan dari sistem presidensial ke parlementer di Pakistan sebenarnya tak sepenuhnya parlemen, bahkan ada yang menyebutnya semi-presidensial. Seorang presiden di Pakistan merupakan kepala negara, sementara perdana menteri yang melakukan kegiatan pemerintahan, namun kenyataannya kekuasaan presiden ternyata lebih besar dari perdana menteri dan parlemen. Pakistan menganut "reserve power," dimana presiden dapat menurunkan perdana menteri dan juga bisa membubarkan "National Assembly" (parlemen) bahkan presiden bisa memutuskan untuk melaksanakan pemilu baru. Tetapi kekuasaan "reserve power" presiden harus mendapat persetujuan dari Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung.