Regulasi Umum Perlindungan Data

Dengan mengakui bahwa kebijakannya dapat berdampak pada hak asasi manusia serta untuk membuat warga merasa 'lebih dekat' kepada UE, UE pada tahun 2000 memproklamasikan Piagam Hak Asasi UE. Piagam ini menggabungkan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan sosial warga negara Eropa, dengan memadukan tradisi konstitusional dan kewajiban internasional yang sama bagi negara-negara anggota. Hak-hak yang dijelaskan dalam Piagam dibagi menjadi enam bagian: martabat, kebebasan, kesetaraan, solidaritas, hak warga negara dan keadilan. Meskipun awalnya hanya dokumen politik, Piagam tersebut secara hukum mengikat sebagai hukum utama UE dengan berlakunya Perjanjian Lisboa pada 1 Desember 2009. Hukum primer UE juga menetapkan kewenangan UE untuk membuat undang-undang tentang perlindungan data.