Ratna Ani Lestari

Ia dijerat karena temuan BPK RI 2009 atas realisasi dana sebesar Rp.19 milliar untuk pembayaran tanah lapter, dengan perhitungan perbedaan harga beli Pemda Banyuwangi dengan Nilai Jual Objek Pajak, dalam fakta persidangan tim panitia yang didalamnya juga terdapat kepala BPN Banyuwangi dan dipimpin Sekertaris Daerah Banyuwangi diketahui telah berkali kali mengadakan musyawarah yang dihadiri Muspida Banyuwangi dengan pemilik tanah serta telah mengadakan apraisal independent sebagai dasar sesuai ketentuan Perpres 36 Tahun 2005 yang kini telah dicabut akibat banyak menimbulkan masalah karena tidak logis mendasarkan pembebesan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan NJOP sementara dalam Undang-undang No.12 tahun 1985 sebagaimana diubah Undang-undang No.12 tahun 1994 tentang PBB dan ketentuan pelaksanaannya serta Kepmenkeu RI No.523/KMK.04/1998 dan Permenkeu No. 150/PMK.03/2010 jelas disebutkan Penilaian NJOP dilakukan Kementrian Keuangan dalam hal ini direktorat Pajak dalam kepentingan menilai objek pajak bukan untuk dasar transaksi atas benturan ini Pemerintah mengeluarkan Undang Undang No. 12 tahun 2012 dengan mencabut NJOP sebagai salah satu dasar pembelian tanah dan penilaian harga tanah diserahkan pada Badan Pertanahan, dalam musyawarah antar para pemilik tanah dan pemkab. Banyuwangi serta hasil apraisal justru harga tanah lebih tinggi dari yg akhirnya direalisasi, dalam fakta persidanganpun diketahui proses pembayaran tersebut dilakukan Pengadilan Tata Usaha setempat, namun pada era Bupati Samsul Hadi 2003 - awal 2005 terjadi perpindahan sebagian kepemilikan tanah kepada Calo tanah dan calo tersebut berhasil memindahkan sertifikat kepemilikan tanah atasnya yang seharusnya tidak dapat dilakukan karena lokasi telah menjadi area terbatas untuk kasus ini Kepala BPN Banyuwangi era tersebut di pidana, karena kelalaiannya tanah yang menjadi cetak biru dan menjadi program APBD di era Bupati Samsul Hadi tersbeut berpindah tangan, calo tersebut bersama Bupati Samsul Hadi telah di vonis bersalah oleh Mahkamah Agung Indonesia hal ini yang kemudian digunakan untuk menyeret Ratna padahal kepemilikan sudah berubah sebelum ia menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, di persidangan Tipikor Surabaya Ratna di vonis bersalah ia pun banding ke tingkat Pengadilan Tinggi dan divonis bersalah, ia pun melajutkan kasasi dan oleh Mahkamah Agung Indonesia kasasinya dikabulkan.