Distribusi film Indonesia

Pemerintah mengklaim bahwa BKIF adalah aspirasi para importir untuk mencegah persaingan tidak sehat, tetapi muncul juga pengakuan bahwa importir sebenarnya ditekan: bergabung dengan badan-badan tersebut atau ijinnya dicabut. Pada akhirnya BKIF dibubarkan pada tahun 1976. Lalu, saat Mashuri menjadi Menteri Penerangan, ia membentuk empat konsorsium importir film (KIF) dengan masing-masing anggota 21 importir. Mashuri tetap mengaitkan aktivitas impor film dengan produksi film nasional dengan menerbitkan surat keputusan yang mewajibkan importir film merangkap menjadi produser sebagai syarat untuk memasukkan film dari luar negeri. Meskipun mekanisme ini mampu memicu produksi nasional, ketidakpuasan tetap muncul karena film yang dibuat dengan cara ini hanya mengejar kewajiban dan jumlah sehingga mutunya diragukan. Selain itu, ada juga keluhan dari aspek distribusi karena pasarnya dipenuhi oleh spekulan dan broker. Untuk membenahi sistem edar ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan SKB 3 Menteri (Menpen, Mendagri dan Mendikbud) yang mewajibkan penayangan film nasional dalam jadwal yang ditentukan dan membentuk PT Peredaran Film Indonesia (PT Perfin). Berikut ini merupakan bagan penataan distribusi yang diupayakan pemerintah Orde Baru.