Laut

Sekitar 79 juta ton produk makanan dan non-makanan juga dihasilkan dengan cara budi daya perairan pada tahun 2010. Terdapat sekitar 600 spesies air yang dibudidayakan, termasuk produksi untuk memberi makan populasi di alam bebas. Hewan-hewan yang dibudidayakan termasuk ikan bersirip, krustasea, moluska, teripang, bulu babi, dan ubur-ubur. Keuntungan budi daya dalam bentuk marikultur adalah ketersediaan makanan berupa plankton, dan limbah dari proses budi daya juga tersingkirkan secara alami. Terdapat beberapa metode yang digunakan. Mata jaring terapung dapat digunakan untuk ikan bersirip di laut terbuka, sementara kandang dapat dipakai di perairan yang lebih terlindungi atau kolam yang dapat disegarkan dengan air setiap kali terjadi pasang naik. Udang dapat dibudidayakan di kolam-kolam dangkal yang terhubung dengan laut terbuka. Tali rentang dapat dipasang di air untuk membudidayakan alga, tiram, dan kerang. Teripang dapat diternak di dasar perairan. Program pengembangbiakkan di penangkaran juga telah membesarkan larva lobster yang kemudian dilepaskan ke alam bebas, sehingga menambah tangkapan lobster di Maine. Sementara itu, terdapat paling tidak 145 spesies rumput laut yang dikonsumsi di seluruh dunia, dan beberapa telah lama dibudidayakan di Jepang dan negara-negara Asia lainnya; selain itu, terdapat pula potensi yang besar dalam mengembangkan algakultur. Terkait dengan tumbuhan-tumbuhan berbunga di laut, tidak banyak yang dijadikan makanan, tetapi salah satu contohnya adalah "Salicornia europaea" yang dapat dimakan mentah maupun matang. Salah satu kesulitan terbesar dalam melakukan budi daya perairan adalah kecenderungan monokultur dan risiko dari penyebaran penyakit. Pada era 1990-an, wabah penyakit mengakibatkan kematian massal kapis farrer dan udang putih, sehingga mereka harus digantikan oleh spesies yang lain. Selain itu, budi daya perairan juga dapat berdampak terhadap lingkungan; contohnya, budi daya udang menyebabkan kehancuran hutan-hutan bakau di Asia Tenggara.
Hukum laut adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur isu-isu maritim. Pada tahun 1609, seorang ahli hukum yang bernama Hugo Grotius menulis sebuah risalah yang berjudul "Mare Liberum". Risalah ini menyampaikan argumen-argumen yang mendukung kebebasan laut, yaitu konsep yang menyatakan bahwa laut bebas digunakan oleh semua dan tidak ada yang boleh melarang negara lain menggunakannya. Cornelius van Bynkershoek lalu mengembangkan gagasan yang menyatakan bahwa negara memiliki hak atas perairan yang terletak bersebelahan dengan wilayah pesisirnya. Menurutnya, wilayah perairan suatu negara terbentang hingga sejauh mana meriam di daratan dapat menjangkau. Pada masa ketika ia mengeluarkan pernyataan tersebut, jangkauan maksimal meriam di daratan adalah 3 mil laut (5.556 m), sehingga negara-negara maritim pun mulai menetapkan batas tiga mil. Namun, klaim sepihak Presiden Harry S. Truman atas cadangan minyak di landas benua Amerika pada tahun 1945 mengakhiri tatanan yang berlaku sebelumnya. Kemudian, diadakan tiga putaran konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang merombak hukum maritim internasional, tetapi Amerika Serikat masih belum meratifikasi perjanjian yang dihasilkan oleh konferensi-konferensi tersebut.