Republik Demokratik Afganistan

Dalam masa pemerintahannya, Taraki dan pemimpin PDRA lainnya memperkenalkan sejumlah kebijakan revolusioner Marxisme, yang bertentangan dengan kebudayaan Afganistan serta kekuatan lokal. Kebijakan itu seperti adanya reformasi pertanahan yang tidak populer, dimana tanah diambil secara paksa oleh pemerintah tanpa ganti rugi (akibatnya hasil pertanian menurun), pelarangan kawin paksa dan kebijakan adanya perempuan di pemerintahan. Akibatnya, muncul penolakan publik yang besar, yang pada akhirnya menyebabkan perang Saudara Afganistan. Kekuasaannya yang tidak kuat, juga disebabkan sejarah masyarakat Afganistan yang memang menetang pemerintahan terpusat. Mengetahui penolakan itu, Taraki berusaha untuk menghentikan program-program tersebut..