Open Government Indonesia

"Open Government Indonesia "(OGI) adalah sebuah gerakan bersama pemerintah dengan masyarakat untuk mewujudkan keterbukaan pemerintah Indonesia dan percepatan perbaikan pelayanan publik di Indonesia sebagaimana sudah diamanahkan oleh UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Gerakan OGI diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden pada bulan Januari 2012. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas. Langkah yang telah disepakati bersama kemudian dituangkan dalam Rencana Aksi OGI. OGI mempunyai komitmen untuk mengimplementasikan program yang berlandaskan pada 3 pilar: transparansi, partisipasi, dan inovasi.