Kontroversi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama

Konflik antara DKI Jakarta dan Bekasi bermula dengan rencana memutuskan kontrak kerja dengan PT. Godang Tua Jaya, selaku pengelola TPST Bantargebang. Pemutusan kontrak ini diikuti kecurigaan kongkalikong antara PT. Godang Tua Jaya dan DPRD Bekasi. Sebab DPRD Bekasi mengajukan protes karena DKI Jakarta dianggap menyalahi ketentuan jenis truk, rute, dan waktu pengiriman sampah dari Jakarta melewati jalanan Bekasi tidak sesuai dengan perjanjian sehingga akhirnya 6 truk pengangkut sampah dari Jakarta ditangkap Dinas Perhubungan Bekasi. Padahal selama bertahun-tahun, Pemprov DKI menganggarkan Rp 400 Miliar ke PT Gondang Tua Jaya untuk mengamankan hal ini, padahal lahan tersebut diklaim sebagai milik Pemprov DKI sendiri. Sehingga bila ada kekacauan, seharusnya PT GTJ lah yang harus bertanggung jawab. PT Gondang Tua Jaya juga dianggap wanprestasi karena tidak kunjung membangun sarana teknologi GALFAD (Gasification, Landfill, and Aerobic Digestion) yang harusnya sudah terbangun sejak 2009.