Ganjar Pranowo

Meskipun demikian, Ganjar Pranowo berhasil memimpin Jawa Tengah selama periode 2013-2018 dengan prestasi sebagai berikut :Hal yang pertama dilakukan Ganjar Pranowo ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah yaitu reformasi birokrasi. Program Ganjar yang dinilai berhasil di antaranya lelang jabatan dari eselon I hingga IV, pelaporan LHKPN hingga pejabat eselon IV, pelaporan gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai dan pelayanan publik mudah murah cepat. Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.Selanjutny, berawal dari keprihatinan akan sulitnya akses modal untuk pengusaha kecil. Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parsel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.Karena regulasi baru, pondok pesantren dan masjid mengeluhkan susah mengakses bantuan sosial dan hibah. Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014,  dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.Jateng telah menahbiskan diri sebagai provinsi vokasi dengan perhatian lebih pada sekolah kejuruan atau SMK. Ganjar lebih mempertajam gerakan ini dengan mendirikan tiga SMK yang diperuntukkan bagi siswa miskin berprestasi. Kini ada SMK Jateng yang berdiri di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Purbalingga. Seluruh siswa tinggal di asrama, mendapat seluruh fasilitas dari buku, seragam, dan akomodasi. Semuanya tidak dipungut biaya alias gratis. SMK Jateng ini kerap dikunjungi dinas pendidikan dari provinsi lain yang ingin belajar dan menerapkan di daerahnya.Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana pada tahun 2016 lalu. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.Tiga inovasi pelayanan publik Pemprov Jateng masuk dalam "Top 99 Inovasi Pelayanan Publik" yang digelar Kemenpan-RB antara lain: penyederhanaan prosedur pendaftaran rumah sakit melalui Si Bina Cantik, penetrasi online oleh RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dan Layanan Peluk My Darling yang diciptakan RSUD Kelet Jepara. Ganjar juga meresmikan Pembangunan rumah sakit Talasemia pertama di Indonesia di Banyumas pada 2016. Kemudian, pencanangan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.Ganjar menolak pemberlakuan seragam ASN yang ditetapkan Kemendagri. Ia justru menetapkan seluruh ASN Pemprov Jateng mengenakan batik daerah masing-masing sebagai pakaian kantor dari Selasa hingga Jumat. Penggunaan batik secara massal ini berhasil menggairahkan pasar batik di Jawa Tengah.Berawal dari fenomena kelangkaan pupuknya karena penyelundupan pupuk bersubsidi, Ganjar kemudian membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalah gunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.