Gerakan Bahasa Bengali

Kontroversi bahasa kembali mencuat ketika penerus Jinnah, gubernur-jendral Khawaja Nazimuddin, mempertahankan kebijakan "hanya Urdu" pada pidatonya tanggal 27 Januari 1952. Pada 31 Januari, "Shorbodolio Kendrio Rashtrobhasha Kormi Porishod" dibentuk pada pertemuan di Universitas Dhaka. Usulan pemerintah pusat untuk menulis bahasa Bengali dalam aksara Arab ditentang dalam pertemuan tersebut. Komite tersebut lalu menyerukan diadakannya protes besar pada 21 Februari. Para mahasiswa berkumpul pada 4 Februari dan memperingatkan pemerintah untuk menarik usulan menulis bahasa Bengali dalam aksara Arab, dan tetap meminta pengakuan bahasa Bengali. Selama persiapan demonstrasi berlangsung, pemerintah menetapkan "Section 144" di Dhaka yang melarang pertemuan yang dihadiri lebih dari empat orang.