Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta

Pada bulan Juli 2013 Bank Dunia pun menyanggupi persyaratan yang diberikan Wakil Gubernur Basuki untuk dapat menyelesaikan pengerukan 13 sungai dalam jangka waktu dua tahun. Sebelumnya, Bank Dunia menyepakati menyelesaikan pengerukan sungai itu dalam jangka waktu lima tahun dan menginginkan transparansi anggaran, yang menjadi keberatan Pemprov DKI melanjutkan proyek JEDI bersama Bank Dunia. Selain itu, Basuki juga tidak setuju dengan uang kerahiman untuk warga bantaran kali yang kemungkinan menjadi kendala karena menolak direlokasi. Dia hanya bersedia memberikan uang kerahiman kepada warga yang memiliki sertifikat tanah asli, bukan kepada warga ilegal. Pada bulan Juni 2015 Basuki, yang menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta mengatakan ada perbedaan cara memindahkan warga antara Pemerintah Provinsi DKI dan Bank Dunia, dimana relokasi warga yang rumahnya terkena proyek Jakarta Emergency Dredging Initiatives (JEDI) harus manusiawi. Bank Dunia meminta Pemprov menyiapkan dahulu seribu unit rumah susun baru boleh membongkar seribu rumah, dan Basuki menampis bahwa itu tidak mungkin. Banyaknya penyewa unit rumah susun yang telah membayar uang sewa tak bisa serta-merta diusir, dan yang dianggap penting hanyalah upaya pemerintah menyiapkan rumah susun sebagai pengganti. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Agus Priyono mengatakan Bank Dunia berharap pemerintah DKI bisa menyelesaikan terlebih dahulu relokasi warga yang akan tergusur akibat proyek JEDI, ketika relokasi dilakukan, pemerintah harus memperhatikan faktor ekonomi warga yang dipindahkan dimana tidak boleh ada penurunan ekonomi bagi warga yang dipindahkan itu, dan Bank Dunia akan menunda Surat Tidak Adanya Keberatan ("no objection letter") jika pemerintah tak merelokasi warga sesuai dengan standar Bank Dunia. Surat Tidak Adanya Keberatan sangat diperlukan untuk pengerjaan proyek karena menjadi prasyarat penandatanganan, sementara lelang proyek sedang berjalan. Dikhawatirkan pengerjaan proyek JEDI tertunda lagi.