Perang Kotor

Perdebatan telah berlangsung lama di Argentina menyangkut masalah amnesti untuk para perwira yang tersangkut dalam Perang Kotor ini. Suatu bentuk amnesti secara kontroversial disahkan sebagai hukum setelah pemerintahan demokratis dipulihkan dan proses peradilan dilakukan terhadap para pemimpin tertinggi junta militer pada 1984, pada masa kepresidenan Raúl Alfonsín (1983–1989), namun hal ini tetap tidak populer. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung Argentina membatalkan undang-undang Amnesti yang disebut "" Undang-undang "Titik" dan "Ley de Obediencia Debida" ("Undang-undang Ketaatan"), sehingga membuka pintu bagi tuntutan terhadap para bekas perwira Junta . Undang-undang "Punto Final" disahkan pada 24 Desember 1986, di bawah kepresidenan Raúl Alfonsín dan menghapuskan segala tuntutan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan sebelum 10 Desember 1983.