Bharat Ratna

Pada 4 Agustus 1997, Dewan Tertinggi memberikan perintah bahwa sejak saat itu penghargaan tersebut tidak secara resmi diberikan, penghargaan tersebut tidak boleh dicabut dan mendeklarasikan bahwa pengumuman pers resmi yang akan dilakukan dibatalkan. Dewan tersebut menolak memberikan tanggapan apapun terhadap pernyataan anumerta Bose dan kematiannya.Pada 1992, dua KLM dibawa ke Dewan Tinggi, yang satu di Dewan Tinggi Kerala pada 13 Februari 1992 oleh Balaji Raghavan dan yang lainnya di Dewan Tinggi Madhya Pradesh (Badan Indore) pada 24 Agustus 1992 oleh Satya Pal Anand. Kedua petisioner tersebut mempertanyakan penghargaan sipil tersebut yang dijadikan sebuah "Gelar" menurut sebuah interpretasi Konstitusi. Pada 25 Agustus 1992, Dewan Tinggi Madhya Pradesh mengeluarkan sebuah pernyataan sementara yang menangguhkan seluruh penghargaan sipil. Sebuah Badan Divisi Khusus dari Dewan Tertinggi dibentuk dan terdiri dari lima hakim; A. M. Ahmadi C. J., Kuldip Singh, B. P. Jeevan Reddy, N. P. Singh, dan S. Saghir Ahmad. Pada 15 Desember 1995, Badan Divisi Khusus merestorasikan penghargaan tersebut dan memberikan sebuah pernyataan bahwa "penghargaan Bharat Ratna dan Padma bukanlah gelar menurut Artikel 18 Konstitusi".