Sejarah demokrasi

Tatanan politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Romawi ini mencerminkan suatu konstitusi campuran, dan bagian-bagian konstituennya serupa dengan yang ada dalam konstitusi Sparta, yakni dua orang konsul selaku kepala monarki, lembaga senat selaku majelis kaum bangsawan, dan khalayak ramai melalui sidang-sidang umum. Para konsul adalah hakim-hakim biasa dari jenjang kepangkatan tertinggi. Para konsul memiliki kewenangan dalam urusan-urusan sipil maupun militer. Bilamana berada di kota Roma, para konsul merupakan kepala pemerintahan Roma yang berwenang memimpin sidang-sidang senat maupun sidang-sidang umum yang dihadiri segenap warga Roma. Bilamana berada di luar Roma, masing-masing konsul membawahi sepasukan bala tentara. Senat berwenang mengeluarkan fatwa tertulis yang disebut "senatus consultum" (fatwa senat) dan yang merupakan petuah resmi kepada hakim. Meskipun disebut fatwa, pada praktiknya hakim sukar mengabaikan fatwa senat. Senat Roma secara langsung memerhatikan kebijakan luar negeri Roma. Meskipun secara teknis tidak memiliki peran resmi dalam penanganan konflik militer, senat merupakan lembaga yang memantau urusan-urusan semacam itu. Senat juga mengurus penadbiran sipil Kota Roma. Syarat-syarat menjadi senator (anggota senat) antara lain memiliki tanah yang bernilai paling sedikit 100.000 keping denarius, terlahir sebagai putra keluarga "patricius" (bangsawan), dan sekurang-kurangnya pernah satu kali menduduki jabatan pamong praja. Senator-senator baru harus disetujui oleh senator-senator yang sedang menjabat. Melalui sidang-sidang umum, warga Roma merupakan pihak yang paling berwenang untuk memberi putusan akhir sehubungan dengan pemilihan hakim-hakim, pemberlakuan hukum-hukum baru, pelaksanaan hukuman mati, pemakluman perang dan damai, serta pembentukan dan pembubaran persekutuan dengan negara lain. Meskipun jelas-jelas memiliki kewenangan yang besar, pada praktiknya sidang umum merupakan lembaga yang paling lemah di antara lembaga-lembaga negara Kota Roma. Sidang umum hanya sah jika diselenggarakan atas seruan seorang hakim, dan dibatasi untuk tidak mengajukan usulan hukum atau mengajukan sanggahan. Bahkan sehubungan dengan dengan calon-calon pamong praja, Livius meriwayatkan dalam karya tulisnya bahwa ""jenjang jabatan dirancang sedemikian rupa sehingga tak seorang pun tampak terkecualikan dari ajang pemilihan, akan tetapi seluruh kekuasaan berada di dalam genggaman para pemimpin terkemuka"". Selain itu, ketidakseimbangan bobot hak suara membuat praktik meminta dukungan suara dari golongan-golongan terendah dalam masyarakat jarang dilakukan.