Tionghoa Filipina

Presiden Ferdinand Marcos mengeluarkan kebijakan asimilasi dengan meliberalisasikan undang-undang kewarganegaraan Filipina pada tahun 1975. Hal ini memungkinkan orang Tionghoa di Filipina menjadi warga negara tanpa banyak kesulitan. Pendidikan nasional juga dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan asimilasi orang Tionghoa dengan orang Filipina. Beberapa hal yang berubah sejak tahun 1976 antara lain adanya kebijakan pemerintah menetapkan sekolah Tionghoa menjadi sekolah nasional yang dikelola warga negara sendiri. Bahasa kurikulum yang menggunakan Bahasa Tionghoa diganti menjadi Bahasa Inggris dan Tagalog. Bahasa Tionghoa cukup sebagai mata pelajaran.