Hak properti wanita

Pada "Victorian Era" (masa pemerintahan Ratu Victoria) terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak bagi kaum wanita. Wanita dilihat (oleh pria) sebagai makhluk yang emosional dan tidak stabil karena sistem reproduksi mereka, sehingga tidak mampu membuat keputusan yang rasional. Apabila wanita menikah, di antara mereka diperlakukan sedikit lebih baik daripada budak. Filsuf John Stuart Mill mendeskripsikan posisi hukum wanita menikah pada abad ke-19 sedikit lebih baik dibandingkan dengan budak dalam bukunya yang berjudul "The Subjection of Women" (penindasan terhadap wanita), terbit pada tahun 1869. Pengaruh hukum dan praktik yang berhubungan dengan pemilikan dan persebaran properti oleh dan untuk wanita di Kepulauan Britania juga sangat memihak pada kepentingan pria. Hukum yang ada dibuat berdasarkan gagasan bahwa wanita dapat melakukan pernikahan dan suami mereka yang akan merawat dan bertanggung jawab atas diri mereka. Ketika seorang wanita melakukan pernikahan, kekayaan yang mereka miliki sebelum pernikahan akan diserahkan kepada suami mereka. Jika seorang wanita bekerja setelah ia menikah, maka pendapatan mereka juga menjadi milik suami mereka. Gagasan yang diterima dan dijalankan pada masa itu ialah bahwa wanita kelas atas dan menengah harus tetap bergantung pada pria: yang pertama sebagai anak dan kemudian sebagai istri. Setelah seorang wanita menikah akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan perceraian. "Matrimonial Causes Act of 1857" (Undang-Undang Penyebab Pernikahan 1857) memberikan kepada pria, hak untuk menceraikan istri atas dasar perzinahan. Namun, di lain pihak, wanita menikah tidak mampu mendapatkan perceraian atau menceraikan suami mereka apabila suami mereka yang diketahui tidak setia atau melakukan perselingkuhan. Selain itu, apabila sebuah perceraian terjadi maka, anak-anak akan berada di bawah pengasuhan ayah mereka, dan ibu mereka dapat dihalangi untuk bertemu dengan mereka. Hukum umum Inggris mengecualikan wanita dari kepemilikan properti atau memiliki identitas hukum pribadi yang terpisah dari suami atau ayah mereka. Berdasarkan hukum umum tersebut, pria dapat menyimpan, membeli, menjual, dan melakukan pertukaran atas properti mereka. Namun di lain pihak, wanita memilki keterbatasan tidak hanya dalam jenis properti yang dapat mereka miliki, tetapi juga waktu dimana mereka diizinkan untuk memiliki properti pribadi, serta cara mereka mengatur properti tersebut. Di luar aturan hukum yang ketat, meski demikian, wanita Inggris menemukan cara untuk mendapatkan hak properti. Undang-undang properti wanita menikah 1870, 1882, dan 1893 merupakan perjalanan panjang menuju persamaan wanita di Inggris.