Rancangan Malaysia Kedua

Parlemen juga menyetujui Akta Koordinasi Perindustrian 1975 (Akta 156) selama Rancangan Malaysia Kedua, yang mengharuskan semua perusahaan produksi baru dengan M$100.000 atau dengan 25 atau lebih karyawan, diberi lisensi oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Untuk mendapatkan lisensi tersebut setiap perusahaan harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh kementerian itu, yang mungkin berbeda satu sama lain. Produsen-produsen keturunan Tionghoa sangat tidak senang dengan identifikasi akta baru ini karena mereka telah beroperasi sebelumnya dengan sedikit kontrol dari pemerintah. Akan tetapi, pemerintah menyatakan bahwa akta tersebut tidak dirancang untuk mendatangkan masalah antar kelompok. Menurut akta ini, perusahaan-perusahaan swasta terdiri dari tiga kelompok, yaitu perusahaan-perusahaan yang disetujui setelah 1 Januari 1972, perusahaan-perusahaan yang disetujui sebelumnya, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa lisensi. Semua perusahaan yang diatur di bawah undang-undang tersebut diharuskan mengirim proposal ke kementerian untuk mencapai sasaran jangka panjang kepemilikan perusahaan sebesar 30% untuk orang-orang Melayu dan selebihya untuk bukan Melayu. Proposal yang diterima kemudian dipilih menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan perusahaan.