Konstitusi Clarendon

Dalam Konstitusi Clarendon ditetapkan bahwa para pendeta yang akan meninggalkan kerajaan atau akan mengajukan masalah-masalah peradilan ke Roma, harus dengan seizin raja. Hak pengucilan gereja dibatasi dan gereja dilarang bertindak atas orang awam berdasarkan laporan rahasia. Soal keuangan gereja juga dicampuri oleh raja. Pengadilan gereja diberi hak pengawasan efektif atas harta kekayaan gereja, tetapi dalam terjadi kasus perselisihan tanah antara orang awam dengan gereja, maka dewan juri negara yang memutuskan.