Birokrasi di Indonesia

Pada tahun 1966 awal pemerintahan Suharto bedasarkan "Ketetapan MPRS Nomor XIII/MPRS/1966 tentang Kabinet Ampera" ditunjuk selaku presiden dan ketua presidium Kabinet Ampera melalui "Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 266 Tahun 1967" kembali membentuk panitia pengorganisasian birokrasi sebagai pembantu presidium yang kemudian dikenal dengan nama "Tim Pembantu Presiden untuk Penertiban Aparatur dan Administrasi Pemerintah" atau disingkat menjadi "Tim PAAP" yang beranggotakan sebelas orang dengan Menteri Tenaga Kerja selaku ketua didampingi oleh direktur LANsebagai sebagai sekretaris serta dibantu oleh lima orang penasehat ahli yang mengusulkan unit kerja baru bernama Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal dan Inspektorat tercermin dalam "Keputusan Presidium Kabinet Nomor 75/U/KEP/11/1966" serta dalam pengorganisasian kembali birokrasi pada kementerian negara melalui "Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1966" dilakukan pengubahan penggolongan PNS dari golongan A sampai dengan F menjadi golongan I sampai dengan IV.