Kerajaan Sanggau

Sistem pemerintahan Kesultanan Sanggau mempunyai undang-undang yang didasarkan atas hukum adat dan hukum Islam. Akan tetapi, ketika [[Belanda]] mulai menanamkan pengaruhnya di Kesultanan Sanggu, segala kebijakan yang dirumuskan Kesultanan Sanggau harus mendapat persetujuan dari pemerintah kolonial Hindia [[Belanda]]. Selain itu, Kesultanan Sanggau juga memiliki lembaga [[Mahkamah Syariah]] atau "Raad Agama". Lembaga ini dipimpin oleh "Haji Muhammad Yusuf bergelar Pangeran Tumenggung Suria Igama" dan "Ade Ahmaden Baduwi" bergelar "Raden Penghulu Suria Igama". Pembentukan Raad Agama ini sebenamya merupakan taktik [[Belanda]] untuk turut campur dalam persoalan-persoalan agama (Islam) yang sebelumnya menjadi wewenang penuh Sultan Sanggau. Pada tanggal 30 Oktober [[1932]], dilakukan penyempumaan hukum adat yang berlaku di Kesultanan Sanggau. Hukum adat yang sebelumnya berjumlah 34 pasal ditambah menjadi 70 pasal. Dalam hukum baru tersebut dikatakan bahwa segala urusan agama tidak hanya diputuskan oleh Sultan Sanggau, tetapi juga harus dilakukan oleh Raad Agama. Urusan-urusan yang ditangani oleh Raad Agama antara lain: "nikah", "talak", "rujuk", "waris", "wasiat", "penetapan bulan Ramadhan", "fardlu kifayah", "pengangkatan imam dan khatib", dan "bilal masjid".