Ahmet Davutoğlu

Pemerintahan Davutoğlu mengawasi eskalasi konflik antara pemerintah dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) setelah gencatan senjata dua tahun dilanggar pada pertengahan 2015, dan hal ini berakibat pada stigma bahwa masa pemerintahannya dianggap sebagai yang 'paling berdarah' dalam sejarah Turki. Pemerintahannya berwenanang atas serangan udara terhadap PKK dan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) pada tanggal 20 Juli setelah bom bunuh diri menewaskan 32 orang di kota tenggara Suruç. Serangan pemerintah terhadap ISIS mendapatkan kritik berkelanjutan dari sekutu seperti Amerika Serikat atas kurangnya tindakan Turki terhadap kelompok pemberontak, oposisi politik malah menuduh Davutoğlu sengaja memicu konflik untuk memenangkan kembali suara dan mendapatkan kembali posisi mayoritas di parlemen dalam pemilihan sela November 2015. Pemerintahannya juga memimpin konflik politik yang sedang berlangsung hingga kini dengan Gerakan Gülen dan menghadapi efek dari Perang saudara Suriah di perbatasan Turki-Suriah, serta krisis migran Eropa yang muncul sebagai akibatnya. Meskipun prospek kebijakan luar negerinya telah digambarkan sebagai Neo-Ottomanisme atau Pan Islamisme, Davutoğlu membuat tawaran aksesi Turki ke Uni Eropa sebagai target strategis bagi pemerintah. Ia dikritik karena gagal mengatasi korupsi politik dan menumbuhkan otoritarianisme pemerintah, sebuah RUU keamanan nasional yang baru pada awal tahun 2015 menimbulkan komentar dari oposisi dan menuduh pemerintah akan mengubah Turki menjadi negara polisi.Davutoğlu terpilih sebagai pimpinan Partai Keadilan dan Pembangunan pada 21 Agustus 2014, dan ia menggantikan Recept Tayyip Erdoğan sebagai Perdana Menteri pada 28 Agustus 2014.