Tempat Pengasingan Boven Digoel

Boven Digul sebenarnya tidak dirancang sebagai sebuah kamp konsentrasi karena tidak ada penyiksaan atau pembunuhan terhadap tawanan di tempat itu. Pemerintahan kolonial hanya membiarkan tawanan sampai mati, gila atau menjadi hancur. Dengan adanya pembangunan kamp Boven Digul ini maka pengasingan di Luar Negeri dihentikan. Pembangunan Penjara Boven Digul ini dibangun untuk pengasingan orang-orang yang dianggap terlibat ataupun bersimpati dalam pemberontakan pada tahun 1926-1927, tanpa melalui keputusan pengadilan. Pemberontakan pada masa itu tercatat dalam sejarah menjadi pemberontakan Nasional pertama di Indonesia karena 2 alasan. Pertama, berbagai pemberontakan terjadi di karesidenan-karesidenan di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku yang digerakkan oleh tokoh-tokoh dari berbagai aliran politik dan pemeluk agama. Kedua, Sebelumnya tidak pernah terjadi pemberontakan besar di wilayah yang demikian luas tanpa membedakan suku maupun agama, walaupun tanpa koordinasi Nasional, dengan Partai Komunis Indonesia sebagai ujung tombak dan menjadi pemula dalam pemberontakan itu. Pemberontakan ini bermuara di Digul Hulu atau Boven Digul. Gubernur Andries Cornelis Dirk de Graeff berhadap dengan mengirimkan para pemberontak ke kamp Boven Digul itu mereka tidak akan mengulangi kelakuannya lagi pada masa selanjutnya. Sebenarnya kompleks penjara ini dibangun oleh Belanda secara bertahap-tahap dan merintis administrasi secara kuat, agar para tawanan sulit untuk melarikan diri, kemudian ketika penjara ini sudah jadi, kemudian beberapa tokoh Indonesia yang fenomenal dibuang oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1935, tokoh-tokoh tersebut adalah Mohammad Hatta (wakil Presiden 1945), Sutan Syahir, dan para tokoh perjuangan lainnya. Sutan Syahrir merupakan pemimpin Partai Nasional Indonesia yang pemberontakan terhadap Hindia Belanda. Pergerakan yang dipimpin oleh Sutan syahrir ini selalu dikejar-kejar dengan bantuan semua undang-undang dan peraturan yang diperlukan untuk melindungi kekuasaan dan ketentraman Pemerintah Hindia Belanda, dengan persetujuan Pemerintah dan parlemen Belanda. Pada tahun 1934 seluruh pengurus PNI baru ditangkap dan pemimimpin juga kadernya dibuang ke Boven digul. Kemudian satu tahun kemudian hatta dan sutan syahrir dipindahkan untuk waktu yang tidak ditentukan ke suatu tempat yang dianggap layak bagi seorang cendikiawan, yaitu pulau Banda Neira di Maluku.