Kebebasan beragama di Turki

Keadaan darurat negara disebabkan sebagai tanggapan atas upaya kudeta pada JUli 2016 dan tetap berlaku selama tahun 2017. Pemerintah Turki mengatakan upaya kudeta tersebut didalangi oleh ulama Muslim Fetullah Gulen dan gerakannya, yang dianggap sebagai organisasi terorois. Selama tahun 2017 pemerintah menangguhkan atau memecat ribuat pejabat publik dari lembaga-lembaga negara, termasuk lebih dari 1000 karyawan Diyanet. Pemerintah terus mengadili individu karena "secara terbuka tidak menghormati keyakinan agama dari suatu kelompok" dan terus membatasi hak-hak minoritas non-Muslim", terutama yang tidak diakui menurut Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Sekte non-Sunni seperti Alevi diperlakukan secara tidak adil dan mengatakan bahwa Alevi sebagi "sekte" Muslim yang heterdoks, dan tidak mengakui rumah ibadah Alevi. Selain Alevi, pemerintah juga menutup dua stasiun televisi Syiah Jaferidan menuduh menyebarkan "propoganda teroris". Minoritas agama mengatakan mereka terus mengalami kesulitan memperoleh pengecualian dari kelas agama wajib di sekolah umum, operasi atau membuka rumah ibadah dan dalam menangani sengketa tanah dan properti. Pemerintahpun membatasi upaya kelompok agama minoritas untuk melatih ulama mereka.