Politik pembiaran

Setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1798, daerah jajahan berada di bawah kendali Republik Batavia. Melalui komisi yang didirikan Staatsbewind, ditetapkan "tidak ada sejumlah besar kelompok prajurit yang dapat mendukung kekuasaan Belanda di Asia dan sulit untuk ada hingga seterusnya, meskipun mereka sendiri hanya berhenti pada rasa suka pribumi Hindia, yang diperoleh melalui kepercayaan dan kesederhanaan yang baik" pada tahun 1802. Selama Perang Diponegoro (1825-1830), tak hanya 15.000 serdadu KNIL dan sekitar 200.000 di pinggiran Jawa, yang hal itu juga menyebabkan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan di wilayah dependensi. Perang tersebut berlangsung begitu lama, sebagai akibat dari banyaknya prajurit yang berada di Sulawesi Selatan selama Perang Bone II.