Lebak lebung

Melalui program Revolusi Hijau, pemerintah mempromosikan input produksi dari luar seperti benih
hibrida, pupuk kimia, pestisida, serta alat/mesin pertanian. Akibatnya petani menjadi tergantung
pada pupuk dan pestisida kimia. Petani juga mulai meninggalkan tradisi menggunakan input lokal,
khususnya benih. Selain itu, pemerintah tidak mengakui hak tanah (lebak) warga setempat yang diakui secara adat. Padahal secara adat petani memiliki lahan lebak seluas 1—2 ha. Pemerintah daerah (pemda) mengklaim kawasan lebak sebagai milik pemda. Maka, pemda pun menguasai sumber ikan alami yang ada di Lebak Lebung. Di Kabupaten OKI dan Ogan Ilir, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penangkapan ikan di Lebak Lebung. Pemda OKI menerapkan sistem lelang, sedangkan Pemda Ogan Ilir menerapkan retribusi. Perda tersebut menghilangkan akses petani pada sumber daya alam di atas lahan yang sebenarnya menjadi hak mereka secara adat. Umumnya, pemenang lelang di OKI dan yang membiayai kelompok masyarakat di Ogan Ilir adalah para pemilik modal.