Presiden Argentina

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1853 memiliki sebuah artikel yang dianggap jumlah kekuasaan publik sebagai 'pengkhianatan', tetapi tetap mengacu kepada penguasa de jure. Untuk alasan dalam reformasi konstitusi tahun 1994 termasuk Pasal 36 yang mengatakan: