Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, terjadi perubahan struktur Departemen Agama Pusat. Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dijen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. Tidak banyak pengaruh perubahan dengan nomenklatur baru itu abgi kegiatan bimbingan masyarakat Islam. Sebagian tugas yang ada sebelumnya malah direlokasi ke direktorat jenderal lain, yakni tugas penerangan agama Islam yang berpindah ke Ditjen Binbaga Islam, bertukar tempat dengan tugas Peradilan Agama. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. sejak Peradilan Agama kini Pengadilan Agama sudah dipindah ke Mahkamah Agung menjadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Peradilan Agama saat berada di Departemen Agama bersinergi dengan BP4 (Badan Penasihatan Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang kini kepanjangannya menjadi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dimana BP4 diakui dalam Keputusan Menteri Agama No.30 Tahun 1977 tentang penegasan sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang Penasihatan Perkawinan, Perselisihan rumah tangga dan Perceraian, maka BP4 menjadi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, sebelum masuk ke ranah pengadilan.