Liga Primer Indonesia

PSSI menganggap penyelenggaran LPI ilegal karena tidak memiliki izin dari asosiasi sepak bola tersebut.
Akan tetapi pihak LPI menyatakan bahwa penyelenggaraan LPI tidak melanggar hukum karena sesuai dengan rekomendasi Kongres Sepak Bola Nasional yang dilaksanakan di Malang pada Maret 2010.
Konsorsium LPI juga menyatakan sudah beberapa kali mencoba berkoordinasi dan meminta izin kepada PSSI,
namun PSSI bersikap menutup diri terhadap penyelenggaraan LPI.
PSSI memaparkan secara panjang lebar alasan mengapa LPI melawan hukum, namun tidak pernah menjelaskan alasan mengapa mereka tidak merestui LPI, kecuali menyebut LPI sebagai "kompetisi ecek-ecek",
"tarkam",
dan "banci."
LPI akhirnya mendapatkan izin dari pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng.
Dengan dibentuknya Komite Normalisasi (KN) oleh FIFA, KN memutuskan PSSI membawahi kompetisi tersebut di bawah PSSI dan LPI secara resmi diakui PSSI sebagai liga yg berjalan di bawah pengawasan PSSI.