Selandia Baru

Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward VII memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah-secara-mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia, berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan ikut menderita sepanjang Depresi Besar. Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh, dan ekonomi proteksionis. Selandia Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II dan Māori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka, dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah gerakan protes Māori merebak, yang mengkritisi Erosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Māori dan Perjanjian Waitangi. Pada tahun 1975, sebuah Tribunal Waitangi dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap Perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985. Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi, dan keberatan ini dengan banyak iwi, meskipun pendakuan Māori atas tepi pantai, dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an.