Kedaulatan Parlemen

Doktrin supremasi parlemen, dalam Hukum inggris, ditegakkan pada tahun 2005 oleh Lord Bingham dalam kasus " R (Jackson) v Attorney General":Namun, ada perbedaan yang harus dibuat antara kedaulatan hukum dan kedaulatan politik. Parlemen tidak berdaulat secara politik, yang berarti bahwa jika Parlemen melewatkan UU yang tidak populer atau menindas undang-undang, maka hal itu tidak dapat diterapkan; misalnya, berbagai PNS yang melaksanakan undang-undang dalam departemen-departemen pemerintah yang dapat diandalkan untuk menggunakan setiap celah dan bahasa yang samar-samar yang ada di UU untuk ikut campur area lain dan peradilan sangat mungkin sengaja menafsirkan dan menciptakan preseden untuk mengatakan undang-undang dengan cara yang sama. Namun ini tidak berarti bahwa Parlemen tidak berdaulat secara hukum. Ia berpendapat bahwa meskipun demikian Parlemen secara hukum dapat melewati setiap undang-undang itu keinginan. Poin ini dibuat dengan jelas oleh Lord Reid di "Madzimbamuto v Lardner-Burke" [1969] 1 AC 645: