ShameOnYouSBY

Hasil sidang menyedot perhatian media massa di Indonesia, dan terjadi banyak aksi penolakan di kalangan masyarakat awam. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan Orde Baru jilid 2, atau bahkan bisa jadi lebih buruk. Menurutnya, melalui UU Pilkada tersebut, kekuatan kapital bakal mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat, dan hanya akan melindungi kepentingan suatu golongan saja.