Open Government Indonesia

Selama tahun 2012 telah terbentuk PPID seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah (secara peraturan), terbentuknya Komisi Informasi Provinsi di 19 Provinsi untuk penyelesaian sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik, adanya publikasi putusan pajak dan layanan permohonan pengurusan SIM serta transparansi hasil ujian SIM melalui situs terkait, dimulainya pelayanan "online "untuk paspor, visa dan beberapa informasi kementerian perdagangan, perindustrian dan keuangan. Semua ini adalah contoh dari sekian banyak perbaikan pemerintah untuk mendorong keterbukaan.
Trek 2 fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas layanan publik melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Tercatat program pembangunan tiga portal yang memuat informasi penting yang langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.
Portal Satu Layanan yang diluncurkan pada April 2013 merupakan salah satu sarana yang ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi layanan publik. Portal satu layanan mempunyai hampir 200 informasi layanan dasar masyarakat yang berasal dari berbagai institusi pemerintah, komunitas, dan akademisi. Melalui satu layanan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi seperti informasi air, informasi listrik, dan pelayanan publik lainnya. Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses www.satulayanan.id.
Portal Satu Pemerintah menjadi sarana yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi profil keorganisasian, program, anggaran dan kinerja pemerintah. Masyarakat dapat mengakses informasi dari pemerintah di tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Tujuan dibuatnya portal ini adalah untuk memudahkan masyarakat memahami aktivitas dan memonitor kegiatan institusi pemerintah.
Dibuatnya portal Satu Peta yang merupakan inisiatif bersama OGI dan instansi pemerintah, Satu Peta adalah gerakan kolaboratif inter-pemerintah (Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah) dan antara pemerintah dengan publik. Satu Peta bertujuan agar Pemerintah Indonesia memiliki Informasi Geospasial (IG) yang akurat, kredibel, dan otoritatif secara efektif dan efisien. Kolaborasi ini didorong dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan inovasi teknologi, seperti yang ditunjukkan dalam proses penyusunan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB). Satu Peta disajikan dalam laman yang menjadi wadah peta dan informasi spasial dan non-spasial lainnya dalam situs tanahair.indonesia.go.id. Geoportal ini akan menjadi etalase seluruh IG yang bersifat publik untuk memastikan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan inovasi teknologi dapat berjalan. Dengan akses IG kepada publik, penyedia jasa dan informasi IG akan memastikan produk IG yang dihasilkan konsisten dan akurat. Publik juga dapat memberikan masukan dan informasi untuk memperbaiki kualitas IG. Terhitung awal 2014, Geoportal Satu Peta telah terhubung dengan 16 Kementerian/Lembaga, 11 Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota secara online.
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial pertama di Indonesia. Berbeda dengan sarana pengaduan lainnya, ketuntasan setiap laporan dapat diawasi oleh publik karena setiap laporan yang telah disahkan akan terpublikasikan pada situs LAPOR! dan dilengkapi dengan indikator penyelesaian. Laporan juga dapat didukung dan dikomentari sehingga mendorong interaksi antara pemerintah dengan masyarakat.