Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem

Yerusalem memiliki nilai spiritual dan keagamaan yang unik bagi agama-agama Abrahamik dunia: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Usai Perang Dunia I, Negara-Negara Sekutu Utama yang memenangi perang mengakui ketiga agama tersebut sebagai "warisan peradaban yang sakral" dan menekankan bahwa segala hak dan klaim yang berkaitan dengan ketiga-tiganya harus dilindungi selamanya di bawah jaminan dunia internasional. Isi Deklarasi Balfour Britania Raya 1917 disertakan dalam Mandat untuk Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa. Pemerintah Amerika Serikat tidak terlibat dalam perjanjian-perjajian ini; kebijakan luar negeri resmi AS tahun 1919 adalah "tidak menolak" Deklarasi Balfour, tetapi juga tidak menyatakan dukungan resmi terhadap Zionisme. Pada tanggal 21 September 1922, Kongres Amerika Serikat mengesahkan resolusi bersama yang mendukung tanah air bangsa Yahudi di Palestina, tetapi tidak merugikan kebudayaan lain yang sudah ada di sana pada waktu itu. Pengesahan ini terjadi pada hari yang sama ketika Mandat Palestina disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB); meski hasil investigasi resmi pemerintah mengenai pilihan penentuan nasib sendiri bangsa yang terdampak sudah menyebar di kalangan pejabat pemerintahan, temuan ini baru dirilis ke publik pada bulan Desember tahun itu. Kebijakan luar negeri Amerika Serika tidak berubah. Klaim-klaim nasionalis yang saling bertentangan mendorong maraknya kekerasan sipil pada masa antarperang; usai Perang Dunia II, "Persoalan Palestina" diangkat di Perserikatan Bangsa-Bangsa selaku lembaga penerus LBB.