Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik yang dahulu dikenal dengan Direktorat Jenderal Sosial Politik sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan nama nomenklatur yaitu dari Direktorat Jenderal Sosial Politik berubah menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan sekarang menjadi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
Sekretariat Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat Direktorat Jenderal, menyelenggarakan fungsi:
Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 41 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan. Direktorat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, menyelenggarakan fungsi: