Negara Islam Irak dan Syam

Pada tanggal 23 Juli 2014, pemimpin Abu Sayyaf, Isnilon Totoni Hapilon, di Filipina berbaiat kepada Abu Bakr al-Baghdadi, pemimpin NIIS. Pada September 2014, kelompok ini mulai menculik orang untuk dimintai tebusan atas nama NIIS.Kelompok ini dipimpin dan dijalankan oleh Abu Bakr al-Baghdadi yang dibantu oleh kabinet penasihat. Ia dibantu oleh dua wakil ketua, Abu Muslim al-Turkmani (KIA) di Irak dan Abu Ali al-Anbari di Suriah, dan 12 gubernur lokal di Irak dan Suriah. Tokoh ketiga, Abu Ala al-Afri, diyakini memegang jabatan penting di NIIS dan kabarnya merupakan wakil ketua NIIS. Ketiganya diduga berasal dari etnis Turkmen. Mantan penguasa Irak, Saddam Hussein, juga kabarnya dikelilingi oleh pejabat Turkmen senior. Meski al-Baghdadi memberitahu pengikutnya untuk "menasihatinya apabila [ia] membuat kesalahan" dalam khutbahnya, menurut sejumlah pengamat, "ancaman, perlawanan, atau bahkan perbedaan pendapat apapun langsung dibungkam". Di bawah para pemimpin terdapat dewan keuangan, kepemimpinan, militer, hukum—termasuk urusan eksekusi—bantuan pejuang asing, keamanan, intelijen, dan media. Selain itu, NIIS mendirikan dewan syura yang menjamin kesesuaian segala keputusan gubernur dan dewan dengan penafsiran syariah NIIS. Sebagian besar jajaran pemerintahan NIIS didominasi oleh warga Irak, khususnya mantan pejabat pemerintahan Ba'ath era Saddam Hussein yang kehilangan pekerjaan sekaligus pensiunnya dalam proses de-Ba'athifikasi setelah rezimnya digulingkan. Warga Irak dan Suriah lebih diutamakan daripada warga negara lain di dalam NIIS karena kelompok ini membutuhkan kesetiaan penduduk Sunni setempat di Irak dan Suriah agar bisa terus berdiri. Namun demikian, laporan lainnya menunjukkan bahwa warga Suriah merasa terusir oleh pejuang NIIS dari luar negeri. Beberapa pejuang asli Suriah menolak "favoritisme" (kesukaan) upah dan akomodasi yang diterima pejuang asing.
Pada bulan September 2014, "The Wall Street Journal" memperkirakan bahwa delapan juta warga Irak dan Suriah tinggal di wilayah yang dikuasai NIIS. Ar-Raqqah di Suriah merupakan ibu kota "de facto" sekaligus tempat uji coba pemerintahan NIIS. Per September 2014, pemerintahan di Ar-Raqqah dikuasai sepenuhnya oleh NIIS. NIIS telah membangun ulang struktur pemerintahan modern kurang dari satu tahun. Mantan pejabat pemerintahan era Assad yang berbaiat kepada NIIS tetap memegang jabatan yang sama. Lembaga pemerintah yang difungsikan dan ditata ulang menyediakan jasa bagi masyarakat. Hanya lembaga kepolisian dan militer yang diisi oleh para pejuang NIIS; mereka menerima rumah milik warga non-Sunni dan warga lainnya yang sudah mengungsi. Pemerintah menyediakan layanan kesejahteraan, pengendalian harga, dan pajak bagi penduduk kelas atas. NIIS menjalankan program kekuasaan lembut di daerah-derah kekuasaannya di Irak dan Suriah, termasuk layanan sosial, khutbah keagamaan, dan dakwah bagi penduduk setempat. NIIS juga melaksanakan layanan masyarakat seperti perbaikan jalan dan pengelolaan arus listrik.