ShameOnYouSBY

Presiden SBY berusaha untuk mengkonsultasikan RUU Pilkada kepada Hamdan Zoelva (Ketua Mahkamah Konstitusi), dengan dalil UUD 1945 , yang disebutkan bahwa setiap rancangan undang undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Kemudian ayat 3 menjelaskan bahwa jika rancangan undang undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Ruang hukum inilah yang akan digunakan Presiden untuk menolak pilkada oleh DPRD. Menurut Hamdan, menteri yang ditunjuk sebagai wakil pemerintah saat pengesahan RUU berhak memberikan persetujuan. Pasalnya, menteri itu dianggap sebagai wakil dari presiden.
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo untuk tidak menandatangani UU Pilkada agar UU Pemda akan tetap menjadi acuan terhadap pilkada langsung oleh rakyat. Dalam pembicaraannya dengan Jokowi, Yusril menjelaskan bahwa SBY tidak perlu menandatangani UU Pilkada sampai masa jabatannya habis, sementara presiden terpilih Joko Widodo pun diharapkan dapat melakukan hal yang sama. Menurut Yusril, dengan demikian, maka Presiden baru dapat mengembalikan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas lagi, sehingga UU Pemerintahan Daerah yang ada sekarang masih tetap sah berlaku.