Sajogyo

Dari riset UPGK ini pulalah, pada tahun 1977 ia merumuskan pengukuran garis kemiskinan, apa yang kemudian dikenal dengan “Garis Kemiskinan Sajogyo”. Sumbangsih ini mengatasi kemacetan metodologis dalam menilai dan mengukur kemiskinan, satu konsep penting dalam kajian ekonomi dan sosial. Melalui tulisannya berjudul “Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan”. Pengukurannya didasarkan pada konsumsi pangan dalam nilai tukar setara beras (desa-kota). Menurutnya, kelompok miskin adalah mereka rumah tangga yang mengonsumsi pangan “kurang dari nilai tukar 240 kg beras setahun perkepala di pedesaan” atau “369 kg di perkotaan”.
Dari penghitungan ini diperoleh angka kecukupan pangan 2.172 kalori orang/hari. Di bawah angka ini dinyatakan miskin. Mengukur kemiskinan dari konsumsi pangan kaum papa adalah sangat logis, sebab panganlah kebutuhan paling mendasar. Ukuran garis kemiskinan sangatlah penting, sebab salah satu indikator penting pemerataan kesejahteraan rakyat dilihat dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pengukuran berdasar kecukupan pangan ini kemudian berkembang dan diadopsi sebagai kebijakan pemerintah dalam rumusan lain sebagai “food basket”. Lebih dari itu, jikapun beras digunakan ukuran kesetaraannya (idealnya bukan beras itu sendiri), ia menyadarkan pentingnya aneka ragam pangan yang demikian kaya dimiliki Indonesia, ditanam di atas jenis tanah yang berbeda-beda dengan budaya tanam masyarakatnya masing-masing.
Karya klasiknya pada tahun 1973 berjudul “Modernization without Development in Rural Java” melakukan evaluasi-kritik terhadap Revolusi Hijau. Telaahnya ini yang semula merupakan paper untuk lokakarya FAO di Bangkok, menunjukkan bahwa Revolusi Hijau hanya menguntungkan petani golongan atas dan mempercepat proses proletarisasi petani gurem. Karya ini menjadi rujukan utama dalam kajian Green Revolution yang terjadi di berbagai benua, yang dikaitkan dengan gejala diferensiasi sosial pedesaan.
Prof. Sajogyo sangat dekat dengan dunia LSM. Pada tahun 1973, ia turut menjadi pendiri LSM Bina Desa yang eksis hingga kini. Keterlibatannya mendalam serta gagasan-gagasannya tentang pemberdayaan masyarakat di kemudian hari memengaruhi kebijakan Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan apa yang dari sisi metodologi, kelak disebut sebagai Kaji Tindak Partisipatoris (KTP). Pada tahun ini pula ia berkesempatan menjadi fellow melakukan studi sabatikal di East-West Center, Food Institute, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.