Hukum penistaan agama

Australia menghapus dan membatalkan semua hukum penistaan agama di tingkat federal melalui Undang-Undang Hukum Pidana 1995, tetapi beberapa negara bagian dan teritori masih mempertahankan hukum penistaan agama. Negara bagian, teritori, dan Persemakmuran Australia tidak menyeragamkan penindakan penistaan agama. Penistaan agama adalah tindak pidana di sejumlah wilayah hukum, termasuk New South Wales (Pasal 49 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1974 (NSW)), Victoria dan Australia Selatan. Situasi hukum penistaan agama di Wilayah Ibu Kota Australia, Australia Barat, dan Queensland masih belum jelas.