Mahkamah Konstitusi Korea Selatan

Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang bergabung dengan partai politik dan melakukan kegiatan politik sesuai dengan Konstitusi Korea Pasal 112 Ayat 2. Selain itu, Hakim Mahkamah Konstitusi dilarang oleh hukum untuk menjalankan bisnis, memegang jabatan publik lainnya, dan sebaliknya dipekerjakan.