Cukai rokok di Indonesia

Kebijakan ini mendatangkan pujian dariDirektur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Menurutnya, Perpres yang sudah diteken Presiden Jokowi menjadi solusi jitu di samping rendahnya disiplin anggaran daerah, khususnya perencanaan dan pengukuran "outcome." Sementara Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengapresiasi langkah ini. Ia menyatakan bahwa Industri Hasil Tembakau memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat Indonesia, sebab rokok di Indonesia tidak bisa disamakan dengan industri rokok di luar negeri. Rokok di Indonesia adalah hasil kolaborasi pertanian rakyat, sehingga kebijakan ini adalah solusi untuk memperhatikan kesehatan sekaligus menjaga keberlangsungan industri rokok Keputusan ini juga diakui bisa membantu BPJS oleh Planning and Policy Specialist, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Yurdhina Meilissa . Selain untuk menambal dana BPJS, juga disarankan dialokasikan secara khusus untuk layanan berhenti merokok terutama untuk konsumen dari keluarga miskin dan anak-anak. Laporan BPJS Kesehatan memang menunjukkan total beban penyakit yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional, 21 persen di antaranya penyakit akibat konsumsi rokok seperti penyakit jantung iskemik, serebrovaskular, tuberkulosis, diabetes dan penyakit pernapasan kronis.
Kenaikan Cukai setiap tahunnya selalu mengundang perdebatan. Dari sisi pengendalian, kenaikan cukai dirasa penting untuk menjadikan rokok tidak terjangkau, meskipun selama ini kenaikan yang terjadi dirasa belum berhasil menjadikan rokok lebih mahal dan tidak terjangkau oleh golongan yang rentan seperti anak dan remaja. Di sisi lain, kenaikan cukai rokok menghawatirkan industri dan masyarakat yang bergantung pada rantai produksi rokok, seperti petani, buruh, dan pedagang. Selain itu, pemerintah dianggap perlu mengembangkan kebijakan non harga seperti penegakan peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).