Hukum penistaan agama

Bulan November 2008, Menteri Kehakiman Ernst Hirsch Ballin menyampaikan keinginan pemerintahan koalisinya untuk menghapus Pasal 147. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan memperkuat peraturan melawan diskriminasi untuk mencegah segala penghinaan terhadap kelompok masyarakat apapun. Pada Mei 2009, pemerintah memutuskan membiarkan hukum ini. Keputusan ini muncul usai pengadilan tinggi memutuskan seorang pria yang memasang poster bertuliskan "hentikan tumor bernama Islam" tidak bersalah atas penghinaan terhadap sekelompok masyarakat atas dasar agama. Keputusan untuk membiarkan hukum penistaan agama didorong oleh jaminan dukungan SGP yang berhaluan Kristen ortodoks untuk pemerintahan minoritas di Senat. Usai pemilu 2012, pemerintahan koalisi yang baru terbentuk dan mayoritas parlemen berjanji mendukung RUU yang menghapus hukum penistaan agama.