Sejarah hukum Uni Eropa

Prinsip bebas bergerak berlaku bagi semua pekerja dari negara-negara anggota. Namun, istilah 'warga negara' berbeda dengan istilah 'pekerja' pada tujuan Perjanjian EC Pasal 39 (dulu Pasal 48). Pengadilan menentukan arti dan cakupan istilah ini. Pengadilan mengeluarkan pernyataan prinsip umum bahwa peraturan bebas bergerak bagi pekerja hanya mencakup bebas bergerak bagi orang-orang 'yang mengejar atau berkeinginan mengejar kegiatan ekonomi'. Pengadilan dalam serangkaian keputusan, mengidentifikasi kondisi-kondisi yang dilakukan dan kondisi-kondisi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup definisi ini. ECJ menghadapi sejumlah perkara khusus di mana seseorang mengklaim status 'pekerja', meskipun dia hanya berharap bekerja. Contoh ini yang terjadi pada perkara "R v IAT ex p Antonissen;" di mana seorang warga negara Belgia datang ke Britania Raya untuk mencari pekerjaan. Lebih dari enam bulan kemudian, dia masih belum berhasil menemukan pekerjaan. Hal ini mendorong menteri dalam negeri mengeluarkan perintah deportasi terhadapnya. Pengadilan memutuskan bahwa undang-undang domestik mengharuskan warga negara asing supaya pergi setelah enam bulan sia-sia mencari kerja, tunduk pada banding yang sesuai dengan hukum Komunitas, kecuali orang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya ada untuk mencari pekerjaan, dan memiliki kesempatan asli atas penawaran pekerjaan. Namun, Pengadilan mencoba beralih dengan merujuk pengadilan tentang tanggung jawab menilai aturan nasional dalam ketentuan Komunitas. Setelah diterima sebagai pekerja migran yang sah, orang yang bersangkutan dapat menikmati hak yang sama seperti halnya pekerja dari kelompok warga asli. Lembaga-lembaga Komunitas mengeluarkan sejumlah instrumen undang-undang yang memberikkan substansi pada prinsip nondiskriminasi. Hal ini mencakup hak masuk dan tempat tinggal; akses ke dalam kondisi kerja; dan hak tetap berada di wilayah negara majikan setelah pekerjaannya berakhir.