Hukum penistaan agama

Karena Amendemen Pertama melindungi kebebasan berbicara dan praktik agama dari campur tangan pemerintah federal serta putusan Mahkamah Agung yang memperluas cakupan perlindungan dari campur tangan pemerintah negara bagian, pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara bagiannya tidak boleh menindak ujaran penistaan atau penghinaan agama dan tidak boleh mengizinkan gugatan sipil atas dasar penistaan agama. Dalam sidang "Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson", Mahkamah Agung A.S. memutuskan pada tahun 1952 bahwa New York tidak berhak memberlakukan undang-undang penyensoran terhadap pembuat film yang film-filmnya mengandung adegan "penistaan agama". Hakim Clark berpendapat bahwa: "Dari sudut pandang kebebasan berbicara dan pers, negara bagian tidak berhak melindungi agama apapun atau semua agama dari pandangan-pandangan yang tidak disukainya yang sekiranya mencegah terlontarnya pandangan tersebut. Pemerintah negara ini tidak mengurus serangan nyata atau tidak nyata terhadap doktrin agama tertentu, baik dalam bentuk cetak, pidato, atau film."