Survei Pos Hukum Perkawinan Australia

Banyak pendukung perkawinan sesama jenis yang menentang survei pos ini karena dianggap membuang-buang uang untuk survei yang tidak mengikat secara hukum, walaupun sebenarnya isu ini dapat langsung diselesaikan dengan pemungutan suara berdasarkan hati nurani di parlemen. Survei ini menghadapi dua tuntutan hukum terkait dengan wewenang ABS untuk mengadakan survei dan hak pemerintah untuk membiayai survei dari dana yang secara hukum hanya dapat digunakan untuk situasi "mendesak" atau "tak terduga". Kedua tuntutan ini gagal dan Pengadilan Tinggi Australia memutuskan bahwa survei ini sah secara hukum.