Standar perusahaan pers di Indonesia

Dalam surat edaran tentang standar perusahaan pers yang terbit pada tahun 2014, terdapat beberapa sanksi. Sanksi pertama yaitu, apabila perusahaan pers tidak berbadan hukum berupa perseroan terbatas, maka perusahaan tersebut akan dihapus dari database Dewan Pers dan Dewan Pers tidak akan bertanggungjawab terhadap sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kedua, sesuai dengan undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perusaham yang memberikan upah wartawan lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dapat dipidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta. Terakhir, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 dalam Undang-undang No 40/1999. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 12 ini dapat dipidana denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta.