PATTIRO

Pada tahun itu pula, Pemerintah RI menerbitkan kebijakan otonomi daerah yang mengubah pendulum pengelolaan pemerintahan dari yang sentralistis ke desentralisasi. Kebijakan otonomi daerah itu dapat dikatakan sebagai respons dari terjadinya peningkatan tuntutan mengenai independensi daerah dari pusat dan partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang. Kebijakan otonomi daerah ini melahirkan harapan baru bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik sebagai perangkat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah diharapkan memberi kesempatan lebih besar kepada masyarakat warga untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan, yang merupakan prasyarat bagi lahirnya tata pemerintahan yang baik.