Komisi Garam

Setelah Pemberontakan An Lushan (756-763) pemasukan pemerintah dari pajak tanah mulai berkurang. Sistem lahan setara yang menjamin nilai pajak tanah dilemahkan dengan penguasaan lahan yang luas oleh kaum bangsawan dan wihara-wihara Buddha sehingga mengurangi jumlah lahan yang bisa dikenakan pajak. Untuk mengimbangi hal tersebut, negara kemudian mencetuskan sistem baru untuk mengenakan pajak terhadap garam. Pada tahun 758, Perdana Menteri Liu Yan mendirikan Komisi Garam dan Besi. Liu sebelumnya telah membuktikan keberhasilan idenya dengan penerapan sistem wajib kerja untuk mengeruk endapan di Terusan Besar yang menghubungkan Sungai Huai dan Sungai Kuning. Buah pemikiran Liu tersebut berhasil menurunkan biaya transportasi, mengatasi kekurangan pangan, dan meningkatkan penerimaan pajak hanya dengan investasi kecil yang dilakukan pemerintah. Sungai Huai mengalir melewati wilayah utara Jiangsu yang merupakan lokasi rawa-rawa garam pesisir yang menjadi wilayah utama penghasil garam. Liu menyadari bahwa jika pemerintah dapat mengendalikan wilayah tersebut, pemerintah kemudian juga dapat memonopoli penjualan garam kepada pedagan yang kemudian meneruskan perbedaan harga yang timbul kepada pembeli. Harga monopoli tersebut menjadi pajak tidak langsung yang dikumpulkan dari awal tanpa pemerintah harus mengendalikan daerah-daerah pengkonsumsi garam. Komisi yang dibentuk untuk mengawasi sistem baru tersebut dikepalai oleh seorang ahli keuangan sebagai komisioner garam ("yantie shi"), yang merupakan hal yang tidak biasa untuk adminstrasi pemerintahan Tang yang umumnya dilakukan tanpa suatu spesialisasi tertentu.