Gunung Kelud

Sengketa status kepemilikan Gunung Kelud telah terjadi sejak lama antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Kedua belah pihak, baik Kabupaten Kediri maupun Kabupaten Blitar sama-sama mengklaim atas kepemilikan Gunung Kelud. Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan bahwa kepemilikan administrasi Gunung Kelud berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri. Atas keluarnya SK tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menggugat Gubernur Jatim ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan Pemkab Blitar akhirnya ditolak PTUN pada akhir tahun 2012. Pasca letusan besar Gunung Kelud pada awal tahun 2014, status Gunung Kelud kembali menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Soekarwo akhirnya mencabut SK Kepemilikan Gunung Kelud pada awal tahun 2015 dan menyerahkan persoalan ini kepada Kementerian Dalam Negeri.