Politik Basque

Konstitusi Prancis pasca-Franco tahun 1978 mengakui hak historis dan mencoba untuk mengakhiri konflik lama antara sentralisme dan identitas nasional yang berbeda (Basque, Catalan, dan Galician). Sebuah perundingan antara Suárez dari "Union of the Democratic Center (UDC)" Spanyol dan PNV menyebabkan terbentuknya undang-undang Basque, dengan artikel pertamanya yang menyatakan bahwa orang Basque (" Euskal Herria ") akan mengambil alih institusional dalam bentuk Komunitas Otonomi Basque; dilanjutkan pada artikel ke-2 dengan menetapkan bahwa hal itu dibentuk mencakup wilayah Álava, Biscay, Gipuzkoa, serta Navarre.