Bantuan Langsung Tunai

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau "cash transfer" adalah subsidi yang diberikan langsung kepada masyarakat miskin berupa uang tunai. Bantuan program BLT sebesar Rp.100.000,‐ perbulan per‐RTS selama 7(tujuh)bulan dalam dua periode pembayaran.Program BLT berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Program disarankan Bank Dunia kepada pemerintah negara berkembang untuk memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin untuk mengatasi harga pangan yang melonjak. Program BLT‐RTS dalam rangka PKPS BBM diselenggarakan dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial ("social protection") melalui asistensi sosial("social assistance").
Bantuan Langsung Tunai dilatar‐belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya kebijakan kenaikan harga BBM. Tujuan BLT adalah:
Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi, meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
Dasar hukum pelaksanaan program adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS). PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:
Kepada :
PERTAMA :
koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam angka kompensasi pengurangan subsidi BBM; penyusunan organisasi pelaksana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah
tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama pemerintah daerah.
bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
KETIGA : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin.
KEEMPAT : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.