Cukai di Indonesia

Di bawah pemerintahan Indonesia, Bea dan Cukai kembali diadakan pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sejak masa reformasi, berbagai pembenahan dilakukan di organisasi yang dulunya terkenal rentan dengan KKN ini. Bea dan Cukai terus membersihkan diri dan membereskan masalah yang membelit yang membuat keluar masuknya barang di Indonesia menjadi rumit dan rentan penyelewengan. Salah satunya yang diapresiasi oleh GIMMI, Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, adalah upaya menurunkan jumlah sengketa penentuan klasifikasi jenis barang. Selain itu, beberapa area lain yang juga tengah ditingkatkan kinerjanya adalah fasilitasi industri dan perdagangan, percepatan pelayanan, perlindungan masyarakat, dan optimalisasi penerimaan. Salah satu kegiatan besar yang juga tengah digalakkan Bea Cukai dalam reformasi kali ini adalah Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi.