Manajemen Pemerintahan (Indonesia)

Sejak reformasi 1998, Indonesia menganut rezim Otonomi Daerah, yang merupakan sistem desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden, Wapres, Kementerian dan Lembaga) ke Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kekhasan lokal masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat daerah yang langsung memilihnya.