Birokrasi di Indonesia

Pada tanggal 30 Mei 1948 melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948" pemerintah RI yang berkedudukan di Jogjakarta baru mendirikan "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) sedangkan pemerintahan RIS yang berkedudukan di Jakarta untuk masalah kepegawaian dibentuk melalui "Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda Nomor 10" tanggal 20 Februari 1946 dengan nama "Kantor Urusan Umum Pegawai" (KUUP) yang berada di bawah departemen urusan sosial namun dengan "Keputusan Letnan Gubernur Jenderal di Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948" membatalkan keputusan terdahulu dan membentuk "Djawatan Urusan Umum Pegawai" (DUUP) yang langsung dibawah Gubernur Jenderal, antara "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) dan "Djawatan Urusan Umum Pegawai" (DUUP) masing-masing melaksanakan kegiatannya sendiri-sendiri hingga terdapat dualisme dalam birokrasi di Indonesia, kemudian karena adanya pengakuan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950" dibentuklah "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) guna menyatukan "Kantor Urusan Pegawai" (KUP) dan "Djawatan Urusan Umum Pegawai" (DUUP) dan berada di bawah dan bertanggugjawab kepada perdana menteri akan tetapi karena suasana perpolitikan saat itu, "Kantor Urusan Pegawai (KUP)" yang akan menata birokrasi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya disusul pada tanggal 17 Agustus 1950, terjadi pergantian konstitusi RIS berubah menjadi UUDS 1950 yang berakibat terjadinya perubahan bentuk negara kembali ke negara kesatuan. Tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga 1953 T.R. Smith membantu menyusun laporan untuk "Biro Perancang Negara" berjudul "Public Administration Training", setahun kemudian dua orang profesor dari Cornell University, School of Business and Public Administration Amerika yang diundang ke Indonesia yaitu Edward H. Lichtfeld dan Alan C. Rankin yang berhasil menyusun laporan rekomendasi yang berjudul "Training for Administration in Indonesia". Pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956 - 9 April 1957) melalui "Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957" dibentuk "Panitia Negara untuk menyelidiki Organisasi Kementerian-kementerian" atau "Panitia Organisasi Kementerian (PANOK)" sebagai pengganti "Kantor Urusan Pegawai (KUP)" serta ikut dibentuk "Lembaga Administrasi Negara (LAN)" yang bertugas menyempurnakan "administratur negara atau birokrasi" keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada perdana menteri.