Kerajaan Islandia

Jerman Nazi mulai menduduki Denmark pada 9 April 1940 dan memutus semua komunikasi antara Islandia dengan Denmark. Akibatnya, pada 10 April, Althing menyetujui dua resolusi yang memberikan wewenang kepala negara kepada kabinet Islandia dan menyatakan bahwa Islandia memiliki tanggung jawab penuh atas kebijakan luar negeri dan pengawasan pesisir. Satu tahun kemudian, pada 15 Mei 1941, Althing menetapkan undang-undang yang mendirikan posisi wali untuk Sveinn Björnsson untuk mewakili monarki. Pada tahun pertama Perang Dunia II, Islandia menyatakan netral dan mengambil tindakan terhadap pasukan Britania dan Jerman yang melanggar netralitas Islandia. Pada 10 Mei 1940, Operasi "Fork" dilancarkan oleh Britania Raya dan invasi Islandia dimulai. Pemerintah Islandia memprotes pelanggaran netralitas Islandia, namun pada saat invasi dilancarkan Perdana Menteri Hermann Jónasson menyerukan kepada rakyatnya agar menerima pasukan Britania sebagai tamu. Pendudukan Sekutu di Islandia berlangsung hingga berakhirnya perang. Pada puncaknya, terdapat 25.000 pasukan Britania di Islandia. Pada Juli 1941, "Althing" dipaksa untuk menerima perjanjian pertahanan Amerika-Islandia yang menyerahkan tanggung jawab atas pertahanan Islandia kepada Amerika Serikat. 40.000 pasukan Amerika kemudian ditugaskan di pulau tersebut; jumlah ini melebihi jumlah laki-laki dewasa di Islandia pada saat itu (jumlah penduduk asli Islandia selama perang tercatat sekitar 120.000 jiwa).