Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa

Dalam laporan yang diterbitkan oleh lembaga independen "the Institute for Government" (Institut untuk Pemerintah) pada Maret 2017, Pemerintah Britania Raya perlu untuk menambahkan aturan dan legislasi baik primer maupun sekunder yang diperlukan untuk menjembatani jurang kebijakan dalam beberapa area sektor seperti, bea cukai, imigrasi, dan agrikultur, dimana masih terdapat banyak aturan yang akan menjadi tidak jelas seiring dengan dicabutnya aturan-aturan Uni Eropa. Dalam laporan tersebut disebutkan, setidaknya pemerintah Britania Raya perlu menerbitkan 15 aturan baru yang memerlukan prioritisasi dan pembatasan waktu pembahasan agar aturan tersebut segera diterbitkan.