Ranavalona I

Prancis ingin mempercepat kenaikan takhta Rakoto karena mereka hendak memanfaatkan Piagam Lambert, sebuah perjanjian yang disepakati pada tahun 1855 antara perwakilan Prancis Joseph-François Lambert dengan Rakoto yang baru akan mulai berlaku setelah sang pangeran naik takhta. Piagam tersebut menjamin hak Lambert dan rekan-rekan usahanya dalam mengeksploitasi berbagai jenis sumber daya alam di Madagaskar. Menurut sebuah catatan Inggris, Lambert bersekongkol dengan Jean Laborde dan para pemimpin setempat dalam meyakinkan Rakoto untuk menandatangani sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa Prancis (catatan: sang pangeran tidak fasih berbahasa Prancis), dan Lambert hanya menerjemahkannya secara lisan seolah hanya berisi tentang tindakan-tindakan berlebihan sang ratu terhadap bawahan-bawahannya. Radama merasa bersimpati dengan rakyat jelata dan ingin mengurangi beban mereka, tetapi pada saat yang sama juga mencurigai maksud terselubung dari surat tersebut. Pada akhirnya ia menandatangani surat tersebut di bawah tekanan Prancis, walaupun sebenarnya ia merasa enggan. Ia tidak diberitahu bahwa di dalam surat tersebut terkandung permohonan campur tangan Prancis yang dapat berujung pada penjajahan Prancis di Madagaskar. Namun, Prancis tak bermaksud mengambil tindakan semacam itu tanpa adanya kesepakatan dari Inggris, yang memiliki pengaruh yang besar di Madagaskar. Sementara itu, Radama (yang telah bersumpah di atas Alkitab untuk tidak membocorkan perihal surat tersebut kepada orang lain) merasa khawatir sampai-sampai ia menghubungi seorang diplomat Inggris, sehingga terbongkarlah latar belakang dari penandatanganan surat tersebut. Inggris menolak bekerja sama dengan Prancis, alhasil serangan Prancis pun terhindarkan. Namun, menurut Lambert, sang pangeran sebenarnya memang ingin mengakhiri rezim Ranavalona, dan perasaannya yang sesungguhnya terkait dengan peristiwa ini telah disalahartikan akibat propaganda Inggris.