Organisasi Perdagangan Dunia

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara merasa tidak puas dengan putusan Panel, maka mereka dapat memohon peninjauan dari "Appellate Body". Tidak seperti Panel, "Appellate Body" merupakan sebuah lembaga yang terus berdiri, dan lembaga ini sendiri dibentuk pada Februari 1995. Lembaga ini terdiri dari tujuh hakim yang merupakan pakar hukum, perdagangan internasional, dan subjek yang dibahas dalam perjanjian-perjanjian WTO. Mereka bertindak secara independen dari pemerintahan di tingkatan nasional, dan Badan Penyelesaian Sengketa dapat mengangkat hakim di "Appellate Body" untuk masa jabatan selama empat tahun. Masing-masing boleh diangkat lagi satu kali. Menurut Pasal 17.12 DSU, tugas "Appellate Body" adalah untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang diangkat selama prosedur banding, dan Pasal 17.13 DSU juga menegaskan bahwa "Appellate Body" berwenang mengubah, menegakkan, atau membatalkan putusan Panel. Setelah "Appellate Body" mengeluarkan putusannya, laporannya juga harus ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa dalam waktu 30 hari setelah laporan tersebut dibagikan kepada anggota-anggota WTO. Pengambilan keputusan ini juga memakai sistem konsensus terbalik. Setelah itu, sengketa terkait akan memasuki tahap implementasi dan penegakan. Dalam waktu 30 hari setelah laporan Panel atau "Appellate Body" ditetapkan, pihak yang didapati telah melanggar hukum WTO harus memberitahukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa bagaimana mereka akan mengimplementasikan putusan badan tersebut. Sebelum tenggat waktunya habis, pihak-pihak dalam sengketa mungkin saja akan berselisih pandang mengenai tindakan implementasi yang patut diambil atau yang sejalan dengan hukum WTO, sehingga Pasal 21.5 DSU menyediakan prosedur khusus untuk menyelesaikan perselisihan ini, termasuk dengan meminta peninjauan dari Panel yang dibentuk pada permulaan sengketa. Jika pihak yang telah melanggar hukum WTO menolak untuk mengimplementasikan putusan Panel atau "Appellate Body" atau tidak mengimplementasikannya dengan benar dalam tenggat waktu yang dianggap masuk akal, maka pihak yang dirugikan dapat berunding dengan pihak yang melanggar untuk mendapatkan kompensasi. Jika kompensasi tidak dapat diperoleh, pihak yang dirugikan dapat meminta izin dari Badan Penyelesaian Sengketa untuk mengambil tindakan balasan, contohnya dengan menangguhkan konsesi dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.