Non-refoulement

Meskipun bukan/belum menjadi pihak penandatangan konvensi, negara Indonesia telah konsisten mempraktikkan prinsip tersebut sejak menghadapi eksodus pengungsi Vietnam. Penerapan asas "non-refoulement" di Indonesia tertuang dalam Surat Dirjen Imigrasi Nomer F-IL.01.10-1297 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kakanwil Depkum HAM) RI serta Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia yang memberikan pedoman mengenai penanganan orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi. Namun bagi Indonesia, keamanan tidak hanya sebatas konteks keamanan internal, tetapi juga dalam arti sistem keamanan pangan, kesehatan, keuangan dan perdagangan. Adanya unsur ancaman terhadap keamanan negara yang merupakan faktor pengecuali diterapkannya "non-refoulement", dalam arti sempit dapat bersifat terencana maupun bersifat residual. Ancaman terencana dapat berupa subversi atau pemberontakan dalam negeri, dapat juga berupa infiltrasi, sabotase, atau invasi. Sedangkan ancaman residual yakni berbagai keadaan dalam masyarakat yang merupakan kerawanan ekonomi, sosial dan politik yang apabila tidak ditangani secara tuntas, pada waktunya akan memicu kerusuhan yang dapat dipergunakan oleh unsur-unsur subversi atau pemberontak untuk melancarkan kepentingannya.