Dewan Undangan Negeri

Daftar ini mengecualikan Kuala Lumpur, Putrajaya, dan Labuan karena Wilayah Persekutuan tidak memiliki majelis legislatif negara bagian dan diperintah secara langsung oleh pemerintahan federal di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan Malaysia bersama dengan otoritas setempat, yakni masing-masing Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Korporasi Putrajaya, dan Korporasi Labuan.