Cukai rokok di Indonesia

Berdasarkan Perpres No 82 tahun 2018, daerah berhak menggunakan pendapatan dari pajak rokok untuk menutupi defisit anggaran BPJS Besaran kontribusi pajak rokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, ditetapkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Kontribusi sebagaimana dimaksud langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan.