Kesultanan Sumbawa

Agresi Militer Belanda di Indonesia mengakibatkan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian, pemerintah Negara Indonesia Timur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1949 membentuk pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa, yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949.