Sarawak

Meksipun Islam adalah agama resmi dari federasi tersebut, Sarawak tak memiliki agama negara bagian resmi. Namun, pada masa kepemimpinan Abdul Rahman Ya'kub, Konstitusi Sarawak diamandemenkan untuk menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai kepala Islam di Sarawak dan mengukuhkan hukum-hukum yang mengesahkan urusan-urusan Islam. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan Islam dapat dirumuskan di Sarawak dan juga memungkinkan pendirian badan-badan negara bagian Islam. Undang-Undang Majlis Islam 1978 dikeluarkan untuk membentuk Pengadilan-Pengadilan Syariah di Sarawak dengan tugas mengurusi perkawinan, pengasuhan anak, pertunangan, warisan dan kasus kejahatan di negara bagian tersebut. Sebuah pengadilan banding dan Pengadilan Kadi juga dibentuk.