Wali kota

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi;Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan, antara lain;dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (“APBD”).