Dinasti Tang

Salah satu warisan yang ditinggalkan oleh pemerintah Tang semenjak tahun 710 adalah kebangkitan gubernur militer regional (jiedushi) yang perlahan-lahan mulai menentang kekuasaan pemerintah pusat. Setelah Pemberontakan An Shi, otonomi dan otoritas yang dikumpulkan oleh jiedushi di Hebei berada di luar kendali pemerintahan. Antara tahun 781 hingga 784, beberapa pemberontakan meletus di Hebei, Shandong, Hubei, dan Henan, dan seusai peristiwa tersebut pemerintah harus mengakui kekuasaan turun temurun jiedushi. Pemerintah Tang bergantung pada jiedushi dan angkatan bersenjatanya untuk perlindungan dan pemadaman pemberontakan. Sebagai gantinya, pemerintah Tang harus mengakui hak gubernur untuk memiliki angkatan bersenjata sendiri, memungutkan pajak, dan mewariskan gelar mereka kepada penerusnya. Seiring berjalannya waktu, keberadaan jiedushi mulai mengurangi pentingnya ujian masuk pegawai negeri, dan otonomi mereka menjadi semakin besar. Kekuasaan gubernur-gubernur militer tersebut berlangsung hingga tahun 960, ketika Dinasti Song didirikan dan membawa tatanan baru. Selain itu, dengan ditinggalkannya sistem juntian, rakyat dapat membeli dan menjual tanah dengan bebas. Banyak orang miskin yang terpuruk dalam hutang akibat hal tersebut, dan mereka terpaksa menjual tanah mereka kepada orang kaya. Dengan jatuhnya sistem alokasi tanah pada tahun 755, pemerintah pusat Tiongkok tidak dapat mengelola pertanian dan hanya menjadi pemungut pajak selama kurang lebih satu milenium, dengan pengecualian saat upaya nasionalisasi tanah Dinasti Song yang gagal selama perang melawan orang-orang Mongol pada abad ke-13.