IAIN Pekalongan

Kebijakan ini dilakukan di samping agar fakultas daerah dapat berkembang sebagai lembaga tinggi negeri yang mandiri (tidak tergantung pada induknya), juga dalam rangka menata kelembagaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk mewujudkan keinginan tersebut sepanjang tahun 1996, Departemen Agama melakukan serangkaian usaha pertemuan dan konsultasi dengan departemen-departemen dan lembaga-lembaga terkait, sementara fakultas daerah harus mempersiapkan data pendukung yang diperlukan antara lain: Proposal Rencana Penataan Kelembagaan Pendirian STAIN, rancangan STATUTA dan Draft Naskah Pengembangan Akademik.