Kawasan Berikat Nusantara

Pada tahun 1990 melalui PP No. 31 tahun 1990 Pemerintah melikuidasi PT. Pusat Perkayuan Marunda (Persero) dan digabungkan dengan PT KBN, Sejak saat itu pemegang saham PT KBN terdiri dari Pemerintah Pusat (88,7%) dan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta (11,3%). Tahun 1994 melalui PP No. 38 tahun 1994 menerima hasil likuidasi PT. Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PKBI) ke dalam PT KBN.