Kabupaten Belu

Pada 6 Agustus-8 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada AS dan sekutu, atas seruan Kaiser Tenno Heika. Berakhir pula pendudukan tentara Jepang di Indonesia termasuk Belu. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu yang dibentuk dengan Beslit "Resident Timor en Ondertiooroghden" tanggal 2 Mei tahun 1932 No. 842 tetap diakui, dengan anggotanya "Loro Lakekun" (Benekdiktus Leki Tahuk), "Loro Bauho" (Hendrikus Besin Siri Da Costa), dan "Raja Kewar" (A. A. Bere Tallo). Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) meliputi 3 Swapraja dan 37 ke-"Na’i-an". Pada tanggal 15 Agustus 1946 dibentuk Dewan Raja-Raja Federasi kepulauan Timor di Kefamenanu yang terdiri dari 20 anggota yaitu semua Kepala Swapraja di pulau Timor, Rote, Sabu, dan Alor Pantar. Pada tanggal 31 Maret 1949, keluar peraturan No. 121 oleh Beslit Resident Timor, mengangkat Hendrikus Besin Siri Da Costa sebagai Raja Tasifeto dan A. A. Bere Tallo sebagai Raja Kewar. Dengan SKP Ketua Dewan Raja-raja Timor dan Kepulauan Nomor P.3/21/1 tanggal 20 Agustus 1949 mengangkat A. A. Bere Tallo untuk memangku jabatan Ketua PPA Swapraja Belu, kemudian dibubarkan dengan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 tanggal 1 Oktober 1950 dan membentuk Pemerintahan Daerah Timor yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dan didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)