Dispensasi Pernikahan

Sri Paus tidak bisa membuang larangan yang berada di dalam hukum Ilahi - kecuali, seperti yang digambarkan di atas, dalam kasus kaul, pendampingan dan pernikahan yang tidak sempurna, atau pernikahan yang resmi dan sempurna dari orang baru yang belum dibaptis. Dalam kasus-kasus yang penuh keragu-raguan, ia boleh mengambil keputusan berdasarkan kekuasaannya sejalan dengan nilai obyektif keragu-raguan itu. Mengenai pelarangan yang berasal dari hukum gerejawi, Sri Paus memiliki kekuasaan penuh untuk membuangnya. Setiap dispensasi yang dianugerahkan olehnya adalah sah, dan ketika ia bertindak hanya berdasarkan pada sebuah motif yang cukup, itu pun juga sah.