Tanggung jawab melindungi

R2P menciptakan kerangka kerja untuk memanfaatkan jalan yang sudah tersedia (i.e., mediasi, peringatan awal, sanksi militer, dan kuasa bab VII) untuk mencegah tindak kekerasan massal. Organisasi masyarakat sipil, negara, organisasi regional, dan lembaga internasional turut berperan dalam proses R2P. Kewenangan pilihan terakhir dan keputusan intervensi militer dipegang oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).