Peradi

Ke-8 organisasi advokat yang diberikan mandat dan kewenangan sementara untuk menjalankan perintah UU Advokat sebelum terbentuk secara definitif dikenal dengan nama Komite Kerja Advokat Indonesia atau disingkat "KKAI". KKAI mendata ulang seluruh Advokat yang telah diangkat dan dilantik, baik menurut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi, Menteri Kehakiman dan/atau Ketua Mahkamah Agung, diwajibkan melakukan verifikasi ulang sebagai bagian dari penertiban Advokat yang diduga banyak berpraktik namun tidak memiliki lisensi.