Privatisasi air di Jakarta

Tanggal 4 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta bersifat ilegal dan memerintahkan agar sistem air dikembalikan ke publik. Pengadilan menyatakan bahwa operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.” Operator swasta menagn banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada Oktober 2017, Mahkamah Agung Indonesia membatalkan banding tersebut dan mengukuhkan putusan pengadilan negeri bahwa privatisasi air Jakarta adalah tindakan ilegal.