Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Mengingat kegagalan para partai untuk menyetujui seorang calon, menurut konstitusi, posisi tersebut diserahkan kepada Presiden Iajuddin Ahmed, yang telah melayani sejak tahun 2002. Dia mengambil tugas tersebut di luar tanggung jawabnya, di bawah pemerintah sementara, termasuk Kementerian Pertahanan. Iajuddin Ahmed membentuk pemerintahan, menunjuk sepuluh penasehat kepada dewan untuk bertindak sebagai menteri. Dia menunjuk juru bicara pers nya, wartawan Mukhlesur Rahman Chowdhury, sebagai Kepala Penasihat Presiden, dengan status Menteri Negara. Chowdhury memiliki tanggung jawab untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik untuk membawa mereka berpartisipasi dalam pemilu.