Pepper v Hart

Pernyataan House of Lord mengenai hak khusus parlemen diperiksa oleh Komite Gabungan Hak Khusus Parlemen yang merekomendasikan agar parlemen tidak membalas keputusan dalam "Pepper v Hart", tetapi memperingati bahwa keputusan ini sebaiknya tidak menyebabkan pelemahan hak khusus parlemen lebih lanjut. Akan tetapi, akademisi pada umumnya mengutuk keputusan ini dan pemikiran di baliknya. Akademisi Aileen Kavanagh mempertanyakan logika yang digunakan; House of Lords pada dasarnya menyatakan bahwa ketika seorang menteri membuat pernyataan mengenai tujuan dari suatu undang-undang yang tidak dipertanyakan oleh parlemen, pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai bukti. Namun, terdapat banyak alasan mengapa anggota parlemen tidak mempertanyakan suatu pernyataan, dan diam bukan berarti menyetujui; misalnya, dalam kasus Finance Act, mungkin saja karena pernyataan tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam undang-undang, mereka tidak memiliki alasan untuk menentangnya secara aktif. Pada saat yang sama, masing-masing anggota parlemen memiliki alasan tersendiri dalam menyetujui suatu undang-undang. Fakta bahwa seorang menteri memberi beberapa alasan untuk memasukkan suatu pasal tidak menunjukkan bahwa parlemen setuju, tetapi bahwa parlemen juga merasa (untuk alasan apapun) bahwa pasal tersebut perlu dimasukkan. Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pemisahan kekuasaan; para kritikus seringkali menekankan bahwa parlemen-lah yang dapat membuat undang-undang dan bukan eksekutif. Jika pengadilan menerima bahwa pernyataan yang dibuat oleh eksekutif dapat menentukan arti dari hukum tanpa perlu dimasukkan ke dalam undang-undang yang perlu disetujui oleh parlemen, hal ini melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena membiarkan eksekutif membuat hukum.