Silvio Berlusconi

Pada beberapa kesempatan, berbagai undang-undang yang diloloskan oleh pemerintahan Berlusconi secara efektif telah menunda kelanjutan proses peradilannya. Hal ini telah membangkitkan gejolak kuat di kalangan oposisi politik Italia, karena telah memungkinkan tuduhan-tuduhannya kedaluwarsa, atau sama sekali dihentikan. Contoh-contoh yang relevan adalah undang-undang yang mengurani hukuman untuk semua kasus penyusunan rekening palsu, undang-undang baru tentang rogatories… internasional, yang membuat catatan-catatan bank Swissnya tidak dapat digunakan di pengadilan untuk melawannya. hukum tentang “kecurigaan sah”, yang memungkinan tertuduh untuk meminta kasusnya dipindahkan ke pengadilan lain bila mereka percaya bahwa hakim-hakim setempat tidak adil terhadap mereka. dan yang terpenting adalah undang-undang "lodo Maccanico", yang disahkan pada Juni 2003, yang memberikan kepada lima pejabat negara tertinggi, termasuk Perdana Menteri, kekebalan dari tuntutan sementara mereka masih menduduki jabatan. Undang-undang ini membekukan posisi Berlusconi dalam peradilan "SME-Ariosto" di mana ia dituduh telah menyogok hakim-hakim dalam keputusan-keputusan sebelumnya menyangkut partisipasinya dalam lelang publik atas perusahaan makanan milik negara SME pada tahun 1980-an. Namun, peradilan ini tidak dibekukan untuk para tertuduh lainnya, dan bekas pengacara perusahaan utama Berlusconi (Fininvest) serta bekas menteri pertahanan Italia, Cesare Previti, dijatuhi hukuman hingga 5 tahun meskipun kejahatannya dikurangi dari menyogok para hakim menjadi korupsi sederhana. Pada Januari 2004 "Lodo Maccanico" dibatalkan oleh pengadilan Konstitusional karena hal itu dianggap berbenturan dengan konstitusi Italia. Sejak itu Berlusconi telah menyatakan niatnya untuk mengajukan kembali undang-undang itu dengan menggunakna prosedur yang benar untuk modifikasi konstitusional. Karena langkah-langkah legislative ini, lawan-lawan politik menuduh Berlusconi meloloskan undang-undang "ad personam", untuk melindungi dirinya sendiri dari tuduhan-tuduhan hukum. Sebaliknya Berlusconi dan sekutu-sekutunya bersikeras bahwa undang-undang seperti itu konsisten dengan hak setiap orang untuk mendapatkan peradilan yang cepat dan adil, dan dengan prinsip “praduga tak bersalah” (garantismo). Lebih jauh mereka mengkklaim bahwa Berlusconi mengalami penganiayaan yudisial, yang dilakukan dengan sengaja untuk menjatuhkannya, suatu jebakan politik yang direkayasa oleh para hakim yang bermain politik (sayap kiri).