Prajadhipok

Pada tahun 1934, parlemen menggelar pemungutan suara untuk mengamendemen Undang-Undang Sipil dan Militer. Amendemen terhadap undang-undang ini memungkinkan dijatuhkannya pidana mati tanpa meminta pertimbangan raja. Prajadhipok kemudian mengirim 2 lembar surat protes kepada parlemen, dengan mengatakan bahwa hal ini akan menimbulkan kecurigaan masyarakat, bahwa UU ini akan menjadi pelindung untuk melenyapkan musuh-musuh politik partai. Prajadhipok juga menyarankan diadakannya referendum. Hal ini menimbulkan kemarahan para anggota parlemen atas tuduhan raja yang menilai mereka tidak mewakili suara rakyat.