Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya

Proses keluar dari UE dimulai setelah referendum bulan Juni 2016 menghendaki keluarnya Britania Raya dari UE. Bulan Oktober 2016, Perdana Menteri Britania Raya, Theresa May, mengumumkan bahwa Pasal 50 akan diberlakukan pada "kuartal pertama 2017". Putusan Pengadilan Tinggi Inggris dan Wales tanggal 2 November 2016 yang diperkuat di tingkat banding oleh Mahkamah Agung Britania Raya tanggal 24 Januari 2017 menetapkan bahwa proses ini tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah (lewat kekuasaan prerogatif kerajaan) dan harus melalui undang-undang yang disahkan Parlemen. Karena itu, Undang-Undang (Pemberitahuan Pencabutan Keanggotaan) Uni Eropa 2017 disahkan agar Perdana Menteri memiliki kekuasaan untuk memberlakukan Pasal 50.