Kebijakan Australia Putih

Persaingan tambang emas antara penambang Britania dan Tiongkok, serta penolakan serikat buruh atas pengerahan tenaga kerja Penduduk Pulau Pasifik di perkebunan gula Queensland, menguatkan kembali tuntutan masyarakat untuk menghapus atau mengurangi imigran berupah rendah dari Asia dan pulau-pulau Pasifik. Tidak lama setelah menjadi federasi, pemerintah Australia mengesahkan "Undang-Undang Pembatasan Imigrasi" 1901. Pengesahan RUU ini menjadi awal dari pelaksanaan Australia Putih sebagai kebijakan resmi pemerintah Australia. Tindakan-tindakan selanjutnya memperkuat kebijakan ini sampai Perang Dunia Kedua pecah. Kebijakan tersebut lebih mengutamakan migran Britania daripada migran lainnya selama empat dasawarsa pertama abad ke-20. Pada Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri John Curtin menegaskan kembali kebijakan ini dan menyatakan bahwa, "Negara ini selamanya akan menjadi rumah bagi keturunan orang-orang yang datang dengan damai dan hendak membangun tempat tinggal bangsa Britania di Laut Selatan."