Gereja Denmark

Gereja, dalam praktiknya, dilarang memiliki jabatan resmi dalam politik atau hal-hal lain, dikarenakan Gereja tidak memiliki badan pusat yang dapat menentukan sikapnya: ataupun pemimpin spiritual (seperti uskup agung), ataupun majelis pusat atau sinode. Para Uskup memiliki pendapat terakhir mengenai pertanyaan-pertanyaan doktrinal dalam wilayah keuskupannya masing-masing. Ratu (dalam prakteknya Menteri Gerejawi) dan Parlemen adalah badan pusat, namun biasanya juga melaksanakan hal-hal administratif dan bersikap abstain terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spiritual. Hukum Gereja jarang berubah, namun, jika hukum tersebut berubah, maka hanya berdampak hanya pada hal-hal administrasi.