Perjanjian Perdagangan Bebas Perbara dan Uni Eropa

Negosiasi perjanjian perdagangan bebas antara Vietnam dan Uni Eropa atau "the" "European Union-Vietnam Trade Agreement" (EVFTA) diluncurkan pada bulan Juni 2012. Pada 26 Juni 2012, Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Vu Huy Hoang dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Alain Gut mengumumkan secara resmi pada publik bahwa negosiasi EVFTA sudah berada tahap akhir. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker dan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung yang mengumumkan bahwa negosiasi EVFTA sudah berada di tahap konklusi formal pada 2 Desember 2012. Pada 12 Februari 2015, diadaken upacara penandatanganan negosiasi akhir dari EVTA di Brussels. Upacara ini dihadiri oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tan Dung dan Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Vu Huy Hoang serta Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker dan anggota Komisi Eropa bidang Perdagangan, Cecilia Malmström. Kemudian pada 1 Februari 2016, naskah awal dari perjanjian tersebut diterbitkan di situs DG Trade. Pada awal 2017, ratifikasi EVFTA mengalami keterlambatan karena adanya putusan baru dari Mahkamah Hukum Uni Eropa yang menyatakan adanya "kompetisi campuran" dalam pevjanjian tersebut. Saat ini, peninjauan hukum atas naskah perjanjian tersebut sudah hampir selesai. Naskah tersebut akan diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam semua bahasa resmi dari negara anggota Uni Eropa dan bahasa Vietnam. Setelah diterjemahkan, naskah perjanjian tersebut akan dikirim ke Dewan Uni Eropa untuk ditandatangani dan memperoleh konklusi. Kemudian, naskah akan dikirim ke Parlemen Eropa untuk disetujui. Diharapkan perjanjian perdagangan bebas Vietnam-Uni Eropa dapat diberlakukan mulai tahun 2018. Kedua pihak juga sedang memastikan persiapan untuk melakukan implementasi praktis dari perjanjian perdagangan secara cepat. Dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas ini, kedua pihak sepakat untuk mengeliminasi hampir semua tarif perdagangan sebesar lebih dari 99%. Vietnam akan meliberalisasi tarif perdaganganya dalam periode selama lebih dari 10 tahun, sedangkan Uni Eropa akan meliberalisasi tarif perdagangannya selama tujuh tahun. Perjanjian ini juga mencakup pengurangan hambatan perdagangan serta bidang utama lainnya seperti pengadaan publik, isu-isu regulasi, kompetisi perdagangan, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual dan pembangunan berkelanjutan.