Korps Marinir Indonesia

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Kasal No. Skep/1831/XI/1975 tanggal 14 Nopember 1975. Pada tahun 1984 Korps Marinir kembali mengadakan reorganisasi kekuatan. Kekuatan yang dimiliki saat itu adalah 2 Brigade Infanteri Korps Marinir, 1 Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir, 1 Resimen Bantuan Administrasi Korps Marinir, 1 Komando Latihan Korps Marinir dan 2 Pangkalan Korps Marinir di Jakarta dan Surabaya. Selanjutnya sebelum era reformasi, kekuatan tersebut ditambah dengan masuknya satuan Detasemen Jala Mangkara dan Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak sebagai Komando Pelaksana Korps Marinir Pada Era Reformasi (1998), Prajurit-prajurit Korps Marinir tercatat memiliki peran yang cukup besar dalam meredam dan mengeliminasi dampak dari kerusuhan-kerusuhan tersebut. Korps Marinir, bukan saja berhasil dalam menangani dan meredam gerakan dan aksi massa tetapi juga Prajurit-prajurit Korps Marinir telah mampu menjadi bagian penting penyelamat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara di negeri ini. Demikian juga dalam mengatasi kerusuhan bernuansa SARA yang terjadi di Maluku dan Maluku Utara, Korps Marinir telah mampu menunjukkan dirinya sebagai prajurit profesional. Dengan pendekatan yang persuasif, Prajurit-prajurit Korps Marinir bisa diterima menjadi mediator dan penengah bagi kelompok-kelompok yang bertikai. Bahkan lebih dari itu keberadaan Prajurit-prajurit Korps Marinir di daerah konflik itu mampu menjadi motivator dan dinamisator bagi rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan standarisasi kemampuan tempur pasukan Marinir, Kepala Staf TNI AL mengeluarkan keputusan Nomor. Kep/08/III/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang likuidasi Brigif-1 Marinir, Brigif-2 Marinir, Menbanpurmar dan Menbanminmar selanjutnya membentuk Pasukan Marinir-1 (Pasmar-1) dan Brigade Marinir Berdiri Sendiri (Brigmar BS).