Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Prosedur permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran ditujukan kepada dua institusi. Institusi yang dimaksud adalah Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selanjutnya, KPI berperan sebagai pemeriksa kelengkapan persyaratan program siaran berdasarkan P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika bertugas untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik penyiaran. Dalam memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik, Menteri dibantu oleh pemerintah daerah yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika. Untuk Izin Perizinan Penyelenggaraan radio, maka Menteri dibantu oleh pemerintah kabupaten atau kota. Sedangkan untuk Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi, menteri dibantu oleh pemerintah provinsi. Proses selanjutnya, pemberkasan akan diserahkan kepada Forum Rapat Bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Pemerintah atau Kominfo untuk menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran. Hasil Forum Rapat Bersama selanjutnya sebagai dasar bagi Menteri untuk menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran.