Otoritarianisme birokratis

"Civil society" memiliki peran yang penting pada proses maupun perubahan sistem politik. Namun bagi negara otoriter birokratik, gerakan masyarakat sipil ("civil society") merupakan salah satu unsur ancaman karena dapat mempengaruhi proses politik. Demikian di Indonesia dan negara-negara berkembang, atau negara-negara pascakolonial, "civil society" dihambat oleh negara. Negara tampil dengan kekuatan yang dominan dalam melakukan pengawasan, dengan tujuan untuk mencegah keterlibatan aktif massa di dalam politik, sehingga tidak mengganggu laju industrialisasi. Restrukturisasi politik, ekonomi, serta sosial yang terjadi secara mendasar di awal masa pemerintahan Orde Baru memberikan dampak terhadap "civil society". Akselerasi pembangunan melalui industrialisasi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama, menyebabkan perubahan pada struktur sosial masyarakat yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris, munculnya kelas-kelas sosial baru, terutama pada kelas menengah di wilayah urban, serta meningkatnya tuntutan atas perbaikan kualitas kehidupan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Dominasi negara yang sangat kuat di segala bidang tidak memberikan ruang bagi partisipasi maupun kemandirian politik anggota masyarakat. Dengan kata lain, tidak ada kebebasan dalam berpolitik, yang mengakibatkan tidak berkembangnya "civil society" sebagaimana seharusnya.