Sarawak

Pemerintah negara bagian Sarawak telah mengeluarkan beberapa hukum untuk melindungi hutan dan spesies liar terancam, yang merliputi Undang-Undang Kehutanan 1958, Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Liar 1998, dan Undang-Undang Suaka Margasatwa dan Cagar Alam Sarawak. Beberapa spesies yang dilindingi adalah orangutan, penyu hijau, kubung, dan "Bycanistes fistulator". Di bawah Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Liar 1998, penduduk asli Sarawak diberi ujun untuk berburu hewan-hewan liar di hutan namun tidak boleh memiliki daging seberat lebih dari . Departemen Kehutanan Sarawak didirikan pada 1919 untuk melindungi sumber daya hutan di negara bagian tersebut. Setelah kritikan internasional terhadap industri penebangan di Sarawak, pemerintah negara bagian memutuskan untuk meniadakan Departemen Kehutanan Sarawak dan membentuk Perusahaan Kehutanan Sarawak pada 1995. Pusat Keragaman Hayati Sarawak dibentuk pada 1997 untuk konservasi, perlindungan dan pengembangan keragaman hayati di negara bagian tersebut.