Prancis Vichy

Pétain pada dasarnya bersifat reaksioner, meskipun statusnya sebagai pahlawan Republik Ketiga selama Perang Dunia I. Hampir segera setelah dia diberikan kekuasaan penuh, Pétain mulai menyalahkan demokrasi Republik Ketiga dan korupsi endemik atas kekalahan memalukan Perancis oleh Jerman. Oleh karena itu, pemerintahannya segera mulai mengambil karakteristik otoriter. Kebebasan dan jaminan demokratik segera ditangguhkan. Kejahatan "tindak pidana opini" ("délit d'opinion") didirikan kembali, dengan efektif mencabut kebebasan berpikir dan berbicara; kritik sering ditangkap. Badan pilihan digantikan oleh yang dinominasi. "Munisipalitas" dan komisi departemen dengan demikian ditempatkan di bawah wewenang administrasi dan prefektur (dinominasikan oleh dan tergantung pada kekuatan eksekutif). Pada bulan Januari 1941 Konsili Nasional ("Conseil National"), terdiri dari tokoh-tokoh dari pedesaan dan provinsi, dilembagakan dalam kondisi yang sama. Terlepas dari peran pemerintahan Pétain yang jelas dan otoriter, ia tidak secara resmi melembagakan negara satu-partai, ia mempertahankan Triwarna dan simbol-simbol lain dari negara Republik Prancis, dan tidak seperti banyak kaum kanan jauh, ia bukan anti-Dreyfus. Pétain mengeluarkan kaum fasis dari jabatannya di pemerintahannya, dan pada umumnya kabinetnya terdiri dari "orang 6 Februari" (yaitu anggota "pemerintah Persatuan Nasional" yang dibentuk setelah Krisis 6 Februari 1934 diikuti oleh Skandal Stavisky) atau politisi yang prospek kariernya telah diblokir oleh kemenangan "Front populaire" pada tahun 1936.