Ahmad Heryawan

Dalam keterangannya di KPK, Aher menjelaskan soal keputusannya mengenai rekomendasi penanaman modal proyek Meikarta di Cikarang. Ia mengeluarkan SK pendelegasian karena berdasarkan Perpres No 97 Tahun 2014, rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak boleh ditandatangani gubernur. Isi Pepres No. 97 tahun 2014 itu adalah pendelegasian kepada kepala dinas penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menandatangani rekomendasi penanaman modal. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika itu hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean and clear yakni sekitar 86,4 hektare.