Manuel L. Quezon

Memang, selama periode pemerintahan Persemakmuran, masalah agraria tetap ada. Hal ini memotivasi pemerintah untuk menggabungkan prinsip kardinal pada keadilan sosial dalam Konstitusi 1935. Ditentukan oleh program keadilan sosial dari pemerintah, pengambilalihan perkebunan dan kepemilikan tanah lainnya dimulai. Demikian juga, Administrasi Penyelesaian Pertanahan Nasional (NLSA) memulai penyelesaian penertiban lahan pertanian masyarakat. Saat pecahnya Perang Dunia Kedua, kawasan permukiman utama yang meliputi lebih dari 65.000 hektare sudah mapan.