Politik Mongolia

Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang memiliki masa jabatan empat tahun. Presiden menunjuk Perdana Menteri setelah pemilu dan juga menunjuk menteri atas usulan Perdana Menteri, atau jika ternyata tidak mampu mencapai konsensus mengenai masalah ini dengan Presiden, dalam seminggu, maka ia akan menyampaikannya ke Khural Agung Negara agar kabinet dapat ditunjuk. Kabinet terdiri dari tiga belas kementerian. Pembubaran pemerintahan terjadi setelah Perdana Menteri mengundurkan diri, pengunduran diri setengah dari anggota kabinet secara bersamaan, atau setelah Khural Agung Negara memilih untuk melakukan mosi tidak percaya.Khural Agung Negara ("Ulsyn Ikh Hural" dalam bahasa Mongolia) adalah lembaga legislatif satu kamar yang beranggotakan 76 orang, yang dibagi menggunakan sistem perwakilan proposional. 48 anggota dipilih sesuai dengan distrik dan 28 sisanya dipilih secara nasional. Anggota Khural memilih ketua dan waikl ketua dari setiap partai atau koalisi di pemerintahan dan menjabat selama empat tahun.