Birokrasi di Indonesia

Ketika Suharto pertama kali membentuk Kabinet Pembangunan I dengan "Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968", dibentuk kementerian nomenklatur baru yaitu "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" bertugas antara lain melanjutkan "pembersihan" birokrasi dari unsur-unsur apa yang disebut dengan "berpolitik kepartaian" lalu berdasarkan "Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971" pada tanggal 29 Nopember 1971 didirikan "Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)" sebagai organisasi wadah tunggal bagi seluruh pegawai pemerintahan Indonesia dan dalam perkembangan selanjutnya "Tim PAAP" dan "Proyek 13" akhirnya dilebur kedalam "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" sedangkan "Sektor Aparatur Pemerintah" (Sektor P) tetap dan berfungsi meliputi penyusunan kebijaksanaan, perencanaan, pembuatan program, koordinasi, pengendalian, dan penelitian dalam rangka menyempurnakan dan membersihkan aparatur negara dan "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" yang dipimpin oleh seorangan menteri merangkap menjadi anggota Sektor N (Penelitian dan Pengembangan) dan Sektor Q (Keamanan dan Ketertiban) dan dengan "Keppres Nomor 45/M Tahun 1983" "Kementerian Negara Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara" diubah kembali menjadi "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara" yang secara langsung menteri pada kementerian tersebut merangkap pula sebagai wakil Ketua Bappenas.