Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Presiden kemudian melalui Undang-undang No. 37 tahun 2000 mengamanatkan DKS untuk membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Per- dagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Berdasarkan UU yang sama, DKS selanjutnya diamanatkan untuk menetapkan kebijakan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan BPKS.