Peninjauan kembali

Konsep yang serupa dengan peninjauan kembali telah ada ketika Indonesia masih berada dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (1847-1940). Pada masa itu konsep memeriksa kembali suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dikenal dengan istilah "Herziening van Arresten en Vonnissen" dengan lembaga "herziening" sebagai pelaksana proses pemeriksaan. Ketentuan pelaksanaan "herziening" diatur dalam "Het Reglement op de Strafvordering" yang merupakan hukum acara pidana yang berlaku di pengadilan Raad van Justitie (RVJ) pada masa Hindia Belanda.