Sejarah hukum Uni Eropa

Parlemen tumbuh menjadi 198 anggota, di mana pada Januari 1981, Yunani bergabung dengan Komunitas. Kemudian, Spanyol serta Portugal berpartisipasi pada tahun 1986, sehingga Parlemen terus tumbuh; dari 410 anggota (di tahun 1979) menjadi 518 anggota.
Perluasan bidang hukum substansial dan kelembagaan EEC diperluas dengan kerja sama Komunitas dalam kebijakan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Eropa Tunggal (SEA) kemudian disepakati dan memengaruhi transformasi prosedur pengambilan keputusan di dalam Komunitas, dan memberikan peningkatan aktivitas pasar umum Eropa, serta kerja sama politik antara negara-negara anggota. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan perjanjian internasional yang berisi tentang kerangka kerja Komunitas Eropa yang memodifikasi Perjanjian Roma. Perubahan utama yang diperkenalkan oleh Komunitas atas dasar SEA dimulai pada 1 Januari 1993, dengan pembentukan Pasar Internal Uni Eropa di dalam Komunitas. Sementara aspek hukum pada perubahan perjanjian membentuk Komunitas Eropa, di mana 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) diganti menjadi 'Komunitas Eropa' (EC). Lingkup kerja ekonomi awal di antara negara-negara anggota Komunitas ditambahkan pada Perjanjian Uni Eropa (atau Perjanjian Maastricht) dengan Tiga Pilar utama yang meliputi: Aspek-aspek Pembentukan Uni Eropa (Pilar Pertama), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (Pilar Kedua), serta Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Pilar Ketiga). Perjanjian Uni Eropa dipandang sebagai reformasi Perjanjian Roma yang paling komprehensif, yang menghasilkan jadwal yang jelas dalam kemajuan lebih lanjut menuju Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa (EMU).