Komunitarianisme

Suatu keberatan yang lazim dikemukakan ialah bahwa dengan memberikan hak-hak seperti itu, mereka melanggar hak-hak negatif warga negara; artinya hak-hak untuk "tidak" mengalami sesuatu. Misalnya, mengambil uang dalam bentuk pajak untuk membiayai program-program seperti itu seperti yang dilukiskan di atas membuat individu tidak memiliki properti. Para penganjur hak-hak positif menjawab bahwa tanpa masyarakat, individu tidak akan memiliki hak "apapun", jadi wajarlah bila mereka harus memberikan kembali kepada masyarakat. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa tanpa hak-hak positif, hak-hak negatif dijadikan tidak relevan. Misalnya, apakah artinya hak untuk memiliki pers bebas di dalam suatu masyarakat yang memiliki tingkat melek huruf 15 %? Selain itu, sehubungan dengan pajak, kaum komunitarian "memahami hal ini bukan terutama dalam arti dimanfaatkan demi tujuan-tujuan orang lain, melainkan lebih sebagai cara untuk menyumbang demi tujuan-tujuan komunitas yang saya anggap sebagai tujuan-tujuan saya sendiri" (Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, 143). Alternatifnya, sebagian orang mengakui bahwa hak-hak negatif dapat dilanggar oleh tindakan pemerintah, namun mengatakan bahwa hal itu dapat dibenarkan bila hak-hak positif yang dilindungi mengalahkan hak-hak negatif yang dilangar.