Kebebasan media di Uni Eropa

Dalam praktiknya, dampak dari hukum dan nilai-nilai Uni Eropa yang mendasar pada perilaku negara-negara anggota Uni Eropa terkadang terbatas. Sementara menunjukkan kebebasan berekspresi sebagai "indikator utama kesiapan suatu negara untuk menjadi bagian dari Uni Eropa", begitu suatu negara telah menjadi bagian Uni Eropa, lembaga-lembaga Uni Eropa memiliki kemungkinan terbatas untuk menegakkan penghormatan hak-hak dan nilai-nilai asasi, termasuk kebebasan berekspresi dan informasi. Fenomena ini juga dikenal sebagai "Dilema Kopenhagen", sebuah masalah yang ditangani, antara lain, melalui resolusi Parlemen Eropa bertajuk "Piagam Uni Eropa: pengaturan standar untuk kebebasan media di Uni Eropa" "," yang diadaptasi pada Mei 2013. Dokumen ini menekankan pentingnya pemantauan dan pengawasan pengembangan undang-undang nasional mengenai kebebasan media di negara-negara anggota Uni Eropa dan mengusulkan untuk menghubungkan tugas ini dengan Badan Hak Asasi Uni Eropa (FRA).