Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing

Qing memiliki tiga kebijakan utama yang berkaitan dengan pemerintahan Taiwan. Kebijakan pertama adalah untuk membatasi kualifikasi dan jumlah migran yang diizinkan untuk menyeberangi selat Taiwan dan menetap di Taiwan. Hal itu untuk mencegah pertumbuhan yang cepat dalam populasi. Kebijakan kedua adalah untuk membatasi suku Han dari China memasuki daerah pegunungan yang terutama dihuni oleh masyarakat adat Taiwan . Kebijakan ini adalah untuk mencegah konflik antara dua kelompok pemukim. Yang ketiga adalah untuk menerapkan kebijakan pajak yang berbeda untuk imigran Han dan orang-orang Aborigin. Pemerintah kolonial pertama menjual hak pertanian lahan untuk pengusaha perkotaan, dan kemudian hak-hak pemilik akan disewakan bagian dari tanah kepada buruh tani individu dari daratan. Karena populasi yang tinggi dari Provinsi Fujian, permintaan lahan itu tinggi, dan karena sewa juga tinggi dan buruh migran biasanya tidak membuat banyak keuntungan. Untuk suku aborigin, petani pajak digunakan. Pemerintah mengakui asli atas tanah, tetapi pajak per-desa juga dikenakan. Pajak tidak dibayar langsung, tapi oleh pedagang yang membeli hak untuk mengumpulkan pajak untuk diri mereka sendiri. Kemudian petani pajak kejam akan merampas harta, wanita pemerkosaan, dan sebagainya. Selain itu, tenaga kerja rodi disertakan. Hasilnya tampak baik, karena kebijakan pajak pendapatan dibuat nyaman bagi pemerintah, pemilik tanah, petani pajak, namun Han dan orang-orang Aborigin berjuang.
Meskipun ada pembatasan, populasi Cina Han di Taiwan tumbuh pesat dari 100.000 sampai 2.500.000, sedangkan populasi Aborigin Taiwan menyusut.
Pembatasan warga China daratan bermigrasi ke Taiwan menetapkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang bisa menemani migran. Oleh karena itu, sebagian besar migran kebanyakan pria lajang atau pria menikah dengan istri yang tersisa di daratan Cina. Migran laki-laki yang paling awal ke Taiwan akan memilih untuk menikah dengan perempuan pribumi. Oleh karena itu, ada pepatah yang menyatakan bahwa "ada warga Tangshan (Cina) laki-laki, tetapi tidak ada wanita warga Tangshan "(有唐山公无唐山妈).
Orang-orang Han sering menempati lahan adat atau melakukan bisnis ilegal dengan masyarakat adat, sehingga konflik sering terjadi. Selama waktu itu, pemerintah Qing tidak tertarik dalam mengelola masalah ini. Ini hanya menarik perbatasan dan ditutup naik daerah pegunungan sehingga mereka bisa memisahkan dua kelompok. Hal ini juga menerapkan kebijakan yang diasumsikan bahwa masyarakat adat akan mengerti hukum sebanyak China Han, jadi ketika konflik muncul masyarakat adat cenderung dinilai tidak adil. Dengan demikian, tanah adat sering diambil melalui metode legal maupun illegal, kadang-kadang China Han bahkan menggunakan antar-pernikahan sebagai alasan untuk menempati lahan. Banyak orang menyeberangi perbatasan mempertahankan untuk bertani dan melakukan bisnis, dan konflik sering muncul.
Gubernur Taiwan menyatakan bahwa "orang liar" dari Taiwan ditundukkan sekitar tahun 1890, sebagai bagian dari tindakan yang luas oleh pemerintah Qing terhadap suku-suku asli di Cina selatan.