Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok

Sensus lengkap terakhir Hindia Belanda diadakan tahun 1930 dan menyebutkan bahwa 1.233.000 warga Tionghoa menetap di koloni tersebut. Dari jumlah tersebut, dua per tiga di antaranya lahir di dalam negeri, sedangkan sisanya imigran baru dari Tiongkok. Di bawah Undang-Undang Kewarganegaraan Belanda 1910, warga Tionghoa yang lahir dari orang tua yang berdomisili di dalam negeri tergolong penduduk Belanda meski bukan warga negara Belanda. Hukum tersebut mengikuti prinsip "jus soli", atau hak tanah air. Selain itu, pada tanggal 28 Maret 1909, pemerintahan Manchu pada era Dinasti Qing menetapkan hukum kewarganegaraan yang mengakui "setiap anak berbapak atau beribu Tionghoa secara legal "atau" tidak legal di manapun tempat lahirnya" sebagai warga negara Tiongkok menurut prinsip "jus sanguinis", atau hak keturunan. Prinsip ini sebelumnya sudah diterapkan oleh bangsa Tiongkok sehingga warga Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda merupakan penduduk Belanda sekaligus Tiongkok.