Elang Kusnandar

Pada awal reformasi di era pemerintahan B.J. Habibie, muncul wacana untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial, dengan membentuk provinsi - provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk wilayah yang potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran melalui pemekaran wilayah provinsi. Atas dasar itu, pemerintah membentuk provinsi Maluku Utara (dengan Ibukota sementara di Kota Ternate)yang dikukuhkan dengan undang - undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Seiring dengan pemekaran provinsi hingga terbentuk provinsi Maluku Utara, karier politik Elang Kusnandar Prijadikusuma terus meningkat. Ia dipercaya menjadi sekretaris DPW Partai Keadilan Maluku Utara dan pada tahun 2001 Kusnandar di percaya untuk memimpin DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara. Pada pemilu legislatif 2004 terpilih sebagai anggota DPRD provinsi Maluku Utara untuk masa 2004-2009. Pada tahun - tahun itu Kusnandar banyak berkutat dengan kegiatan di legislatif. Bersama partainya, Kusnandar banyak mewarnai kebijakan di tingkat provinsi yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat konflik SARA yang pernah melanda daerah itu. Amanah yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara kepadanya, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai Ketua DPW PKS, diemban Kusnandar dengan baik. Karena kepercayaan kader - kader PKS kepadanya tersebut, Kusnandar terpilih sebagai ketua MPW PKS Maluku Utara tahun 2004-2009.