Republik Demokratik Afganistan

Pada awal tahun 1979 pemerintahan Taraki meluncurkan program reformasi pertanahan sebagai alat untuk membatasi tanah yang dapat dimiliki seseorang. Jika pemilik tanah tersebut memiliki tanah lebih dari batas yang ditetapkan maka tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Pemerintah percaya program ini akan mendapat dukungan masyarakat yang tinggal di pedesaan serta mengurangi pengaruh kaum borjuis. Reformasi tanah tersebut dinyatakan tuntas pada pertengahan tahun 1979, dengan hasil 665,000 hektar tanah telah didistribusikan kepada masyarakat. Juga menurut pemerintah, hanya 40,000 keluarga atau 4% penduduk yang terdampak negatif dari program ini.