Perjanjian Gencatan Senjata Korea

Sementara pembicaraan untuk kemungkinan perjanjian gencatan senjata bergulir, pada akhir Mei dan awal Juni 1951, Presiden Republik Korea (Korea Selatan), Syngman Rhee menentang perundingan damai. Dia percaya Republik Korea harus terus memperbesar jumlah tentaranya untuk melakukan mars sepanjang jalan menuju Sungai Yalu dan mempersatukan negara secara tuntas. PBB tidak mendukung posisi Rhee. Meski tanpa dukungan PBB, Rhee dan pemerintah Korea Selatan melancarkan upaya besar-besaran untuk memobilisasi masyarakat untuk menolak setiap penghentian pertempuran dekat Sungai Yalu. Pejabat Republik Korea lainnya mendukung ambisi Rhee dan Majelis Nasional Republik Korea dengan suara bulat mengeluarkan resolusi mendukung pertempuran lanjutan untuk sebuah "negara merdeka dan bersatu". Namun, pada akhir Juni, Majelis memutuskan untuk mendukung perundingan gencatan senjata, meskipun Presiden Rhee tetap menentangnya.