Perhimpunan Fu Qing Yogyakarta

Meskipun menjadi penanda akan pluralitas Indonesia, perhimpunan Fu Qing harus diberhentikan aktivitasnya. Hal itu merupakan dampak dari rezim Soeharto yang terkesan anti dengan praktik atau kegiatan kebudayaan Tionghoa. Melalui Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang mengatur segala kegiatan keagamaan, kepercayaa, dan adat istiadat berkaitan dengan warga keturunan Tionghoa, segala kegiatan yang berbau kebudayaan Tionghoa tidak boleh dilakukan di depan publik. Hal itu termasuk mengadakan perayaan hari besar maupun memiliki nama asli Tionghoa juga tidak diperbolehkan. Perhimpunan Fu Qing di Yogyakarta juga terkena imbas. Seluruh kegiatan yang mereka lakukan dianggap illegal. Bangunan yang mereka gunakan untuk pertemuan pun ditutup dan akhirnya beralih fungsi menjadi tempat parkir kendaraan bermotor.