Perjanjian 20 hal

Dua puluh hal ditulis dengan maksud untuk menjaga kepentingan, hak, dan otonomi rakyat Borneo Utara pada pembentukan federasi Malaysia. Proposal serupa, dengan beberapa perbedaan dalam isi, dibuat untuk Sarawak, dan biasanya disebut sebagai Perjanjian 18 hal.