Partai Rakyat Brunei

Pertemuan pertama Dewan Legislatif dijadwalkan pada 5 Desember 1962 dan PRB menyatakan bahwa ia akan mengajukan beberapa resolusi, yaitu mengembalikan Borneo Utara dan Sarawak ke Brunei untuk membentuk sebuah negara merdeka yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Kalimantan Utara, penolakan terhadap masuknya Brunei ke Malaysia, dan kemerdekaan Brunei pada tahun 1963. Sultan Omar Ali Saifuddin III menolak usulan resolusi dan menunda pembukaan Dewan Legislatif untuk 19 Desember 1962.