Nepal

Sebagai hasil dari pergerakan demokrasi tahun 2006, Raja Gyanendra setuju untuk memberikan kedaulatan kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006, Majelis Representasi Rakyat yang dibubarkan kembali didirikan. Dengan otoritas kedaulatan yang baru didapat, Majelis itu kemudian melakukan "voting" dan menentukan bahwa kekuasaan raja harus dipersempit dan Nepal dinyatakan sebagai negara sekuler, mengakhiri status resmi Nepal sebagai Kerajaan Hindu, pada 18 Mei 2006. Pada 28 Desember 2007, parlemen merilis undang-undang yang mengamandemen Pasal 159 konstitusi, mengganti kata-kata "Hukum mengenai Raja" menjadi "Hukum mengenai Kepala Negara", mendeklarasikan Nepal sebagai sebuah republik federal, dan dengan demikian membatalkan monarki. Undang-undang ini memiliki kekuasaan hukum sejak 28 Mei 2008.