Regulasi Umum Perlindungan Data

Hukum perlindungan data UE telah lama dianggap sebagai standar emas di seluruh dunia. Namun perkembangan teknologi dan globalisasi yang cukup pesat mengharuskan UE untuk meninjau kembali dan memodernisasi peraturan-peraturan tersebut, juga diperlukannya pedoman-pedoman dan amandemen baru untuk perlindungan data dan privasi. Pada 25 Januari 2012, Komisi Eropa mengusulkan paket reformasi perlindungan data. Usulan ini mencakup dua elemen utama: rancangan regulasi yang secara umum berurusan dengan perlindungan data ('), dan sebuah rancangan direktif yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi dalam sistem peradilan pidana. Setelah lebih dari empat tahun diskusi, ' baru diadopsi pada 8 April 2016, menggantikan Direktif Perlindungan Data 1995, selain itu juga diadopsi Direktif Perlindungan Data yang baru. Adapun paket perlindungan data UE yang terbaru yaitu:Sebagai regulasi, ' berbeda dengan direktif, ' secara langsung berlaku di negara-negara anggota UE tanpa perlu penyusunan direktif atau peraturan pelaksanaan oleh negara anggota. Dengan menyamakan aturan untuk perlindungan data, ' akan mengarah pada kepastian hukum yang lebih besar dan menghilangkan rintangan potensial terhadap aliran bebas data pribadi. Beberapa perubahan utama yang digariskan oleh ' antara lain":"Dari perspektif teritorial, ' tidak membedakan antara pengendali (') dan prosesor (') dengan menetapkan lingkup teritorial yang sama untuk keduanya. Utamanya ' berlaku dalam dua situasi berikut:Organisasi-organisasi yang ada di UE dan memproses data pribadi milik individu yang berbasis di UE diwajibkan mematuhi ' paling lambat pada 25 Mei 2018. ' memperbarui dan mengharmonisasi kerangka kerja dalam memproses data pribadi di UE, memberikan kewajiban-kewajiban baru bagi organisasi dan hak-hak baru bagi para individu. ' dipandang sebagai solusi atas perlindungan data publik di internet sehingga mendorong pengendali data (seperti media sosial) untuk lebih waspada dalam melindungi data milik subjek data (pengguna). Di dalam ' terkandung beberapa poin berikut:Pasal 5 pada Bab II " menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi:Pengendali (") harus bertanggung jawab, dan mampu menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini ("akuntabilitas"). Artinya catatan dan bukti kepatuhan harus ada.