Tajdid

Sedangkan dalam masalah-masalah yang termasuk "al-umûr
al-dunyâwiyyat" penggunaan akal sangat diperlukan, untuk tercapainya
kemaslahatan umat manusia.
Menarik untuk dikaji lebih lanjut, apa
yang dimaksud dengan "al-umûr al-dunyâwiyyat" oleh Muhammadiyah. Secara
harfiyah, istilah itu berarti masalah-masalah yang berhubungan dengan
dunia. Konsekwensi logisnya, berarti Muhammadiyah menerima istilah
"masalah-masalah yang berhubungan dengan akhirat" saja. Hal ini
mengesankan adanya dikotomi antara masalah keduniaan yang bersifat
profan di satu pihak dan masalah-masalah keakhiratan yang bersifat
sakral di pihak lain. Namun, dikotomi itu tidak dijelaskan secara
eksplisit oleh Muhammadiyah. Yang ada dalam konsep dasar Muhammadiyah
adalah dibedakannya antara mas'alah dunyawiyah di satu pihak dan masalah
ibadah di pihak lain.6 Kalau begitu, yang dimaksud dengan mas'alah
dunyawiyah itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan sesama
manusia, atau dalam pembagian ilmu fiqih lazim disebut bidang mu'amalah.
Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa menurut Muhammadiyah peranan
akal cukup penting dalam menyelesaikan masalah-masalah mu'amalah itu.
Dalam
lapangan atau ruang lingkup ijtihad, Muhammadiyah berpendapat bahwa
ijtihad, dalam arti menyelesaikan masalah dan mengkaji ulang, berlaku
dalam bidang fiqih saja. Masalah aqidah termasuk masalah vang tidak
boleh diijtihadkan lagi, apalagi jika dikaji secara rasional.7 Bidang
yang disebut terakhir ini oleh Muhammadiyah dimasukkan kepada lahan
pemurnian, dan bukan lahan modernisasi. Tentu pendapat ini tidak
sepenuhnya disetujui oleh warga Muhammadiyah, terutama para cendikiawan
atau pemikirnya. Ada beberapa warga Muhammadiyah yang berkeinginan agar
organisasinya melakukan ijtihad secara menyeluruh, tidak terbatas pada
masalah fiqih saja. Mereka menginginkan ijtihad Muhammadiyah sama
seperti ijtihadnya Muhammad Abduh.8 Tajdîd tidak hanya diartikan sebagai
purifikasi, tetapi harus diartikan juga sebagai redefinisi dan
reformulasi. Masalah-masalah baru harus dipahami secara integralistik.9
Dalam bidang fiqih pun, kelihatannya Muhammadiyah masih membatasi diri
pada masalah yang belum diatur berdasarkan dalil yang qath’i, baik
wurûd maupun dalâlat-nya.
Bagaimanapun, Muhammadiyah tetap
berpendapat bahwa masalah-masalah yang ada sekarang ini, sebagai akibat
dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu diselesaikan dengan
baik. Kalau tidak, berarti Muhammadiyah membiarkan masalah-masalah itu
terbengkalai dan pada gilirannya akan menjadi "bumerang" bagi umat
Islam.10 Salah satu upaya yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dalam
menyelesaikan masalah-masalah kontemporer adalah digiatkannya cara
memahami al-Qur'an dan Hadits melalui pendekatan interdisipliner.11 Dari
sini dapat difahami bahwa ijtihad dalam Muhammadiyah dapat diartikan
sebagai upaya menyelesaikan masalah yang secara eksplisit tidak terdapat
dalam al-Qur'an dan Hadits, atau sebagai upaya reinterpretasi dan
kontekstualisasi ajaran dasar Islam, al-Qur'an dan Hadits.
Dengan
demikian dapat dikatakan, bahwa pemahaman Muhammadiyah tentang ijtihad
bertitik tolak dari kerangka berpikir, bahwa Islam diyakini sebagai
agama wahyu yang bersifat universal dan eternal. Islam dalam pengertian
ini tidak dapat diubah. Kemudian untuk menjadi kesemestaan dan keabadian
ajaran Islam di dunia yang senantiasa berubah, diperlukan penyesuaian
dan penyegaran dengan situasi baru.12 Kelihatanya bagi Muhammadiyah,
ijtihad memberikan kemungkinan adanya penyegaran dan penyesuaian Islam
pada situasi baru itu. Dengan ijtihad itulah ajaran Islam, termasuk
bidang hukumnya, dapat diterima oleh umat manusia di mana dan kapan pun
mereka berada.
Dari sederetan agenda permasalahan yang dibahas dalam
satu muktamar tarjih ke muktamar tarjih berikutnya, dapat dipahami bahwa
tugas pokok Majlis Tarjih tidak hanya terbatas pada masalah-masalah
khilâfiyat dalam bidang ibadah, melainkan juga mencakup masalah-masalah
mu'amalah kontemporer. Jadi, bidang garapan Majlis Tarjih sudah sangat
luas, berbeda dari tugas dan kegiatan yang dilaksanakannya pada saat
lembaga itu didirikan.
Pada Muktamar Tarjih di Malang tahun 1989
mulai disusun Pokok-pokok Manhaj Tarjih yang merumuskan secara garis
besar tentang sumber dalam beristidlal, tidak mengikatkan diri pada satu
mazhab tertentu, penggunaan akal dalam menyelesaikan masalah-masalah
kduniaan, dan yang penting adalah dirumuskannya metode ijtihad dalam
bentuk ijtihad bayani, qiyasi dan istishlahi.Ijtihad bayani dipakai
dalam rangka untuk mendapatkan hukum dari nash dengan menggunakan
dasar-dasar interpretasi atau tafsir. Kemudian ijtihad qiyasi digunakan
dalam rangka untuk menetapkan hukum yang belum ada dalam nash, dengan
memperhatikan kesamaan ‘illatnya. Sementara itu, ijtihad istishlahi
dipakai untuk menetapkan hukum yang sama sekali tidak diatur dalam nash.
Pokok-pokok manhaj tarjih ini dapat dikatakan sebagai upaya awal untuk
merumuskan konsep dan metode ijtihad sesuai dengan kebutuhan umat Islam
pada masanya.
Kemudian pada awal tahun sembilan puluhan, seiring
dengan perubahan nama Majlis tarjih, telah dirumuskan Manhaj Tarjih yang
lebih komprehensif, dengan menggunakan berbagai pendekatan. Kalau pada
pase sebelumnya metode ijtihad diwujudkan dalam bentuk ijtihad bayani,
qiyashi dan istishlahi yang berorientasi pada teks atau nash Al-Qur’an
dan Al-Sunnah, maka pada pase yang ketiga ini sudah diperluas menjadi:
pendekatan bayani, burhani dan ‘irfani. Pendekatan bayani merupakan
pendekatan yang menempatkan teks sebagai kebenaran hakiki, sedangkan
akal hanya menempati kedudukan yang sekunder dan berfungsi menjelaskan
serta menjasstifikasi nash yang ada. Pendekatan ini lebih didominisai
oleh penafsiran gramatikal dan semantik. Pendekatan ini, dalam pandangan
Muhammadiyah, masih diperlukan, dalam rangka menjaga komitmennya
kembali kepada Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Pendekatan burhani lebih
difokuskan pada pendekatan yang rasional dan argumentatif, berdasarkan
dalil logika. Pendekatan ini tidak hanya merujuk pada teks, tetapi juga
konteks. Sedangkan pendekatan ‘irfani didasarkan pada pengalaman
bathiniyyah dan lebih bersifat intuitif, tidak didasarkan pada medium
bahasa atau logika. Metode dan pendekatan seperti ini tentu tidak
terbatas pada pendekatan normatif, tetapi lebih dari itu mengarah pada
pendekatan filosofis dan sufistik, yang sebelumnya tidak dikenal dalam
Muhammadiyah.
Kelihatannya, upaya rekonstruksi pola fikir dan konsep
pemecahan masalah di kalangan Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari
arus global dan lokal yang berkaitan dengan kecenderungan memahami dan
menafsirkan sumber ajaran Islam dalam dunia modern.