Ketegangan Kashmir 2016–2018

Pada 16 Juli 2016, pemerintah Jammu dan Kashmir mengumumkan pengadaan suatu keadaan darurat pers. Pihak kepolisian telah memberedel penerbitan koran lalu telah merampas salinan-salinan koran dengan alat-alat percetekan. Pihak kepolisian berkata bahwasannya karena mengingat penentuan jam malam tersebut, pengedaran koran dan bahan pokok pembuatan koran tidak mungkin dilakukan hingga beberapa hari. Telepon rumah dan layanan telepon genggam telah terputus kecuali untuk perseroan yang dimiliki pemerintah, BSNL. Layanan internet tetap tidak diperbolehkan untuk aktif dan televisi berkabel juga telah tidak diizinkan untuk dihidupkan dan secara terang-terangan saluran televisi Pakistan dihentikan penyiarannya. Pada 19 Juli 2016, menteri utama Mehbooba Mufti memungkiri adanya ketidakbolehan penerbitan koran