Provinsi (Romawi)

Pendirian Kekaisaran Romawi berdasarkan "Augustan Settlement" pada tahun 27 SM, menyebabkan regulasi pemerintahan provinsi. Octavian Caesar, setelah menjadi pemenang tanpa tandingan dari perang saudara Romawi dan menjadi penguasa negara Romawi, secara resmi meletakkan jabatan dan kekuasaanya, dan secara teori memulihkan otoritas Senat Romawi. Octavian sendiri mengambil gelar "Augustus" dan diberikan mandat untuk memerintah, di samping Mesir, juga provinsi-provinsi strategis penting yaitu Gaul, Hispania dan Suriah (termasuk Kilikia dan Siprus). Di bawah pemerintaha Augustus, provinsi Romawi diklasifikasikan sebagai "senatorial" atau "imperial", artinya gubernur-gubernurnya ditunjuk oleh Senat atau oleh kaisar ("emperor"). Umumnya, provinsi-provinsi yang sudah ada pada zaman Republik merupakan "Provinsi Senatorial". Provinsi Senatorial, sebagaimana pada zaman Republik, diperintah oleh seorang prokonsul, yang dipilih dengan undian di antara para senator yang dulunya bekas konsul atau bekas praetor, tergantung provinsi yang ditugaskan. "Provinsi Imperial" utama berada di bawah suatu a "legatus Augusti pro praetore", juga seorang senator dengan tingkat konsular atau praetorian. Mesir dan sejumlah provinsi kecil yang tidak memiliki markas legion dipimpin oleh seorang "prokurator" ("praefectus" atau prefek di Mesir), yang dipilih oleh kaisar dari kalangan bukan-senator, dari tingkatan equestrian. Status suatu provinsi dapat berubah sewaktu-waktu. Pada tahun 68 M, seluruhnya ada 36 provinsi, 11 di antaranya adalah senatorial dan 25 imperial. Di antara provinsi imperial, 15 dipimpin oleh "legati" dan 10 diperintah oleh "procuratores" (prokurator) atau "praefecti" (prefek).