Deportasi Tatar Krimea

Pada Maret 2014, wilayah Krimea dianeksasi oleh Federasi Rusia. Aneksasi tersebut lalu dinyatakan ilegal oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi 68/262). Pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengeluarkan dekret No. 268 "Tentang Tindakan-Tindakan untuk Merehabilitasi Bangsa-Bangsa Armenia, Bulgaria, Yunani, Tatar Krimea dan Jerman dan Bantuan Negara untuk [Proses] Pemulihan dan Pembangunan Mereka" pada tanggal 21 April 2014. Namun, Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memberikan peringatan kepada Kremlin pada tahun 2016 karena mereka "mengintimidasi, mengganggu, dan memenjarakan para perwakilan Tatar Krimea, seringkali atas tuduhan-tuduhan yang meragukan", sementara badan perwakilan Tatar Krimea yang disebut "Mejlis" secara resmi dilarang.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa lebih dari 10.000 orang meninggalkan Krimea setelah wilayah tersebut diambilalih oleh Rusia pada tahun 2014, dan kebanyakan adalah orang Tatar Krimea. Terdapat berbagai alasan yang mendasari kepergian mereka, seperti ketidakamanan, ketakutan, dan intimidasi dari aparat Rusia yang baru. Dalam laporannya pada tahun 2015, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyatakan bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Krimea, termasuk tindakan penghalangan terhadap upaya Tatar Krimea untuk memperingati 71 tahun deportasi mereka. Dzhemilev, yang sedang berada di Turki saat Krimea dikuasai oleh Rusia, dilarang masuk Krimea selama lima tahun oleh pemerintah Rusia, sehingga ini adalah kedua kalinya ia diusir dari tanah airnya.