Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Menurut Douglas Ramage dari Bower Asia Group Jakarta, legitimasi proses pemilihan umum dipertanyakan untuk pertama kalinya sejak era reformasi dimulai tahun 1998. Ramage menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki "wilayah tak terjamah". Keabsahan penolakan Prabowo belum jelas karena apabila ia menyatakan mundur, maka ia tidak lagi dianggap sebagai calon presiden. Menurut "The Jakarta Post", selisih suara sebesar 6,3 persen akan menyulitkan Prabowo menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo bisa dipidana dengan kurungan penjara paling lama 6 tahun dan denda 100 miliar rupiah karena mengundurkan diri.