Adnan Purichta Ichsan

Adnan Purichta Ichsan lalu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review atas Pasal 1 angka 6, Pasal 7 huruf r berikut penjelasannya dan huruf s UU Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (UU Pilkada) terkait persyaratan menjadi bakal calon kepala daerah baik sebagai calon bupati/walikota maupun gubernur. Baginya, pasal yang ia gugat dari UU Nomor 1 Tahun 2015 menyalahi UUD 1945 terkait hak warga negara untuk dipilih dan memilih.