Sandakan

Pada akhir perang, Perusahaan Borneo Utara Britania kembali mengurus kota tersebut namun tak dapat mendanai biaya pembangunan kembali. Mereka menyerahkan kendali Borneo Utara kepada Mahkota Britania pada 15 Juli 1946. Pemerintah kolonial yang baru memiliki untuk memindahkan ibukota Borneo Utara ke Jesselton ketimbang membangunnya kembali karena biaya pembangunan kembalinya sangat tinggi akibat kerusakan-kerusakan yang ada. Meskipun Sandakan tidak lama menjadi ibukota administratif, kota tersebut masih menjadi "ibukota ekonomi" dengan aktivitas pelabuhannya terkait dengan ekspor kayu dan produk agribudaya lainnya di pesisir timur. Untuk menyediakan fasilitas, pemerintahan Koloni Mahkota merancang sebuah rencana, yang kemudian dikenal sebagai "Rencana Pengembangan dan Pembangunan Ulang Kantor Pemerintah untuk Borneo Utara: 1948–1955”. Rencana tersebut mendirikan Departemen Perikanan Sandakan pada April 1948. Sebagai langkap pertama menuju pengembangan industri perikanan Sandakan, Koloni Mahkota mencanangkan "Rencana Kerja Muda" melalui "Skema Pengembangan dan Kesejahteraan Kolonial". Melalui rencana tersebut, pemerintah Inggris diberi tanggung jawab untuk mengimpor bahan-bahan dasar dari Hong Kong untuk nelayan dan mendistribusikan bahan-bahan dengan harga yang lebih rendah ketimbang yang ditawarkan oleh kalangan kapitalis. Akibatnya, para "towkay" (bos) Hong Kong terlibat dalam industri perikanan di Sandakan.