Padat Karya Tunai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program padat karya tunai di desa, pada tanggal 18 Desember 2017 telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Pertama, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa, lalu diperlihatkan kepada Kabupaten/Kota maupun desa. Setelah itu, untuk pelaksanaannya sendiri, pemerintah membentuk TPK dengan menyusun rencana kerja, pendataan tenaga kerja, dan identifikasi sumber daya lokal yang akan diambil secara padat karya, dan melalui pengadaan barang dan jasa. Kemudian, program mulai melibatkan tenaga kerja lokal dan melaksanakan pembayaran upah. Setelah itu, mulailah pelaporan untuk jumlah tenaga kerja yang terlibat dan berapa anggaran yang diserap untuk upah. Pembinaan dan pengawasan pun tetap dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan Camat.updesa.com