Maskapai penerbangan nasional

Setelah Perang Dunia II, banyak negara yang merdeka mendirikan maskapai penerbangan sebagai perwujudan titik awal negara dalam merencanakan pembangunan setelah negara tersebut hancur akibat perang. Dalam status kepemilikannya, Pemerintah menjadi pemilik utama perusahaan karena besarnya jumlah modal yang diberikan dan dikucurkan kepada dewan operasional manajemen tersebut. Sementara itu, setelah pembentukkan maskapai sudah diselesaikan, regulasi yang ketat mengenai sistem perindustrian maskapai penerbangan juga membuat pemerintah harus melakukan campur tangan untuk melakukan negosiasi dengan negara lain agar maskapai mendapat izin untuk masuk kedalam daerah tersebut. Kemudian, kerjasama yang berwal dari satu aspek, berkembang menjadi multi aspek. Sehingga, perjanjian bilateral harus dibentuk sebagai wujud komitmen kedua negara untuk memajukan perekonomian kedua negara, terutama maskapai penerbangan. Biasanya, negara-negara tersebut mendirikan flag carrier untuk alasan nasionalisme dan untuk membantu keuangan negara, terutama di daerah wisata.