Krisis Timor Leste 2006

Pasukan penjaga perdamaian PBB meninggalkan Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2005. Sisa staf administratif dan polisi di United Nations Office in Timor Leste (UNOTIL) dijadwalkan pulang tanggal 20 Mei 2006, tetapi pada 11 Mei, batasnya diperpanjang hingga Juni. Keputusan ini dibuat setelah Menteri Luar Negeri Ramos-Horta meminta Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB menyelidiki dugaan pelanggaran HAM oleh kepolisian Timor Leste seperti yang dituduhkan Human Rights Watch dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Mei, Perdana Menteri Australia John Howard mengumumkan bahwa meski belum ada permintaan bantuan resmi dari pemerintah Timor Leste, pasukan Australia telah disiagakan untuk memberikan bantuan. Kapal angkut amfibi HMAS "Kanimbla" dan HMAS "Manoora" dikerahkan ke perairan utara untuk berjaga-jaga.