Zulkifli Hasan

Pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014-2019, Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan Joko Widodo, meskipun secara konstitusional Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti Joko Widodo tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur.