Ketua Majelis Nasional Pakistan

Jabatan tersebut bermula pada 1947 dan dibuat lagi pada 1973 berdasarkan pada Konstitusi Pakistan; pemegang jabatannya memimpin dewan yang terdiri dari para DPR yang terpilih atas dasar waralaba universal. Jabatan tersebut berada pada peringkat kedua dalam garis suksesi Presiden Pakistan dan menduduki peringkat keempat dalam Tatanan Pemerintahan, setelah Presiden, Perdana Menteri dan Ketua Senat. Selain itu, pemegang jbatannya menjadi jurubicara Majelis Nasional di luar negeri, dan menjadi non-partisan dalam penunjukannya.