Laiwoi

Kemudian Ordonantie menurut Staatblad 1946 No. 27 yang memberikan wewenang kepada Swapraja – Swapraja untuk membentuk Badan Penasihat dan Pembuat Undang – Undang. Pendemokrasian Swapraja ini membuka kemingkinan bagi adanya Otonomi yang lebih luas bagi Swapraja – Swapraja untuk mengatur Wilayahnya sendiri.
Selanjutnya Tugas dari Komisaris Agung ini dilanjutkan oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur (N.I.T.) setelah terbentuknya berdasarkan Ordonantie Indonesia Staatblad 1946 No. 143 tanggal 24 Desember 1946 yaitu Regeling Van de Staat Oost Indonesia (Peraturan ntuk membentuk Indonesia Timur). Dalam melanjutkan Ordonantie Indonesia Staatblad 1946 No. 17 dan Staatblad 1946 No. 27 di atas, maka oleh Negara Indonesia Timur kepada Daerah Daerah yang diperintah langsung, diberi status Swapraja baru atau Neo Landschap. Selanjutnya Swapraja - Swapraja dan Neo Swapraja tersebut digerakkan untuk mengadakan penggabungan (Federasi) antara satu sama lain di mana penggabungan itu mempunyai status Provinsi yang Otonom. Didalam Negara Indonesia Timur terdapat 13 (Tiga Belas) Federasi Swapraja antara Lain :