Paroki St. Yohanes Rasul, Kedaton

Pada tanggal 5 Agustus 1970, unjukrasa pun terjadi di depan halaman pembangunan gereja. Mereka menyatakan ketidaksetujuan atas pembangunan gereja tersebut dengan mengeluarkan Surat Pernyataan Tidak Setuju. Meskipun sebenarnya pihak panitia telah mendapat izin resmi dari Ketua RT sampai ke Camat Kedaton, bahkan juga telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama. Izin Mendirikan Bangunan juga telah diajukan oleh Pastor Boeren pada Bupati Lampung Selatan pada 11 Juli 1970. Maka panitia pun terpaksa memberhentikan pekerjaan tersebut untuk sementara waktu. Padahal saat itu, gereja yang saat itu diperkirakan berdaya tampung 400 jemaat, telah berbentuk. Pada 24 Agustus 1970, Camat Kedaton, menyurati Panitia agar pekerjaan tidak dilanjutkan. Panitia boleh melanjutkan asal mendapat izin dari Bupati terlebih dahulu. Mendengar hal tersebut, Kepala Bagian Urusan Katolik saat itu, FX Soedar Adiwasito pun membantu. Bupati pun dihubungi pada 29 September 1970. Karena juga belum ada tanggapan, Mgr. Hermelink pun mengirim surat kepada Gubernur pada 2 November 1970. Beberapa bulan setelah itu, Bupati Lampung Selatan menerbitkan IMB per tanggal 19 Januari 1971. Dengan demikian tak ada lagi persoalan dalam hal legalitas gedung gereja ini. Sekitar dua minggu kemudian, datanglah penolakan yang kedua kalinya. Tepatnya pada 31 Januari 1971, hari Minggu, sekitar jam 10 pagi. Terjadilah unjuk raga yang ditandai dengan besarnya kekerasan yang terjadi. Tetapi pihak gereja tidak melakukan reaksi melawan. Seorang ABRI beragama Katolik, Serda Latman, segera menemui para pengujuk rasa tersebut. Ia pun berhasil menghentikan kebringasan mereka. Panitia pun cepat – cepat melapor ke Putepra dan Polsek Kedaton. Setelah dilapori, para pelaku pun ditangkap dan diperiksa. Panitia akhirnya meminta jaminan keamanan terhadap pembangunan kompleks ini. Pembangunan pun dapat dilanjutkan.