Shinto negara

"Shinto negara" bukanlah perancangan resmi untuk praktek atau keyakinan apapun di Kekaisaran Jepang pada masa tersebut. Sebagai gantinya, ini berkembang pada akhir perang untuk mendeskripsikan perpaduan dukungan negara untuk kegiatan kuil non-relijius dan dukungan ideologi untuk kebijakan Kokutai dalam pendidikan, yang meliputi pelatihan seluruh pendeta kuil. Ini mengijinkan bentuk Shinto relijius tradisional untuk merefleksikan posisi Shinto negara tanpa kontrol langsung dari negara. Kepastian apakah pemujaan Kaisar didukung oleh masyarakat masih belum jelas, meskipun para cendekiawan seperti Ashizu Uzuhiko, Sakamoto Koremaru, dan Nitta Hitoshi berpendapat bahwa pendanaan dan kontrol kuil-kuil oleh pemerintah tak pernah mendorong untuk membenarkan sebuah klaim untuk keberadaan Shinto negara. Keberadaan dukungan masyarakat untuk tindakan-tindakan yang dikategorisasikan sebagai "Shinto negara" adalah bahan perdebatan.