Parlemen Pakistan

Jika RUU tersebut dibawa ke presiden untuk persetujuan, ia akan menyetujui RUU tidak lebih dari sepuluh hari. Jika bukan mengenai anggaran, presiden dapat mengembalikan RUU tersebut ke Majelis Nasional dengan pesan yang meminta agar RUU tersebut dipertimbangkan kembali. Majelis Nasional akan mempertimbangkan kembali RUU pada pembahasan bersama. Jika RUU ini diloloskan lagi, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir dan memberikan suara, RUU tersebut akan disampaikan kepada presiden dan presiden harus memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari; jika tidak memberikan persetujuan selama waktu tersebut makan RUU dianggap telah disetujui. Sesuai dengan Konstitusi, Parlemen juga dapat membuat peraturan untuk dua Provinsi atau lebih dengan permohonan dari provinsi tersebut. Jika Pemerintah menyatakan Keadaan Darurat di setiap provinsi, kekuasaan untuk membuat undang-undang provinsi diserahkan ke Parlemen. Tapi RUU yang disahkan oleh Parlemen selama Keadaan Darurat, akan tidak berlaku setelah enam bulan sejak berakhirnya Keadaan Darurat. Namun demikian, langkah yang telah diambil dalam undang-undang akan tetap berlaku. Dalam peran konstitusionalnya, Parlemen juga memiliki tugas lain. Presiden dipilih oleh anggota kedua majelis dari Parlemen dan Majelis Provinsi. Perdana Menteri, yang mengepalai Kabinet bertanggung jawab untuk membantu dan menyarankan presiden, dan termasuk anggota Majelis Nasional. Anggota Kabinet ditunjuk oleh presiden atas saran dari perdana menteri.