Jalur ABG

Atas nama pembangunan ekonomi, kemudian pihak penguasa militer atau junta militer di masa Orde Baru kemudian menjalankan kebijakan apapun untuk menjaga stabilitas politik, agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung dnegan baik dan sesuai rencana. Salah satu yang dilakukan oleh junta militer adalah membatasi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berpendapat yang tanpa batas akan memunculkan potensi-potensi disabilitas dan ideologi-ideologi yang dianggap destruktif, seperti anarkisme. Namun, pembatasan yang dilakukan oleh Orde Baru kemudian bersifat terlalu mengekang, membatasi partisipasi masyarakat, dan cenderung represif. Kebijakan-kebijakan represif yang dilakukan oleh Orde Baru antara lain; mewajibkan para mubalig untuk melaporkan tema khotbah mereka, para mahasiswa dilarang untuk mengikuti organisasi yang dianggap bertentangan dengan negara, kekuatan politik sayap kiri dibungkam, dan sayap kanan, khususnya fundamentalisme keagamaan mengalami kriminalisasi. Kestabilan politik juga direkayasa oleh pemerintah Orde Baru kepada peran legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi kontrol dan pengawasan dari DPR kepada pihak eksekutif atau pemerintah tidak berjalan dengan seharusnya. Setiap anggota DPR yang dianggap terlalu vokal atau terlalu kritis dalam menyerang pemerintah akan dicopot, sehingga kinerja DPR menjadi tidak maksimal, dan seringkali ada ugkapan pekerjaan DPR hanya, "D5" yaitu "Datang, Duduk, Dengar, Dapat Duit".