Sejarah Minahasa

Menurut Max Laurens Tamon dalam penelitian berjudul Dari Mina’esa ke Minahasa Raad (Dewan Minahasa) Akhir Abad ke-19 Sampai Awal Abad ke-20 (Universitas Indonesia, Fakultas Pengetahuan Ilmu Budaya, Program Studi Perencanaan & Kebijakan Publik, 2000), setelah Johannis Wenzel dikukuhkan tanggal 1 September 1825 sebagai Residen Manado, ia menerapkan sistem hukum barat dan gaya pemerintahan sesuai undang-undang desentralisasi 1905 dan berlaku di seluruh wilayah Hindia Belanda. Kondisi yang diciptakan Wenzel lambat laun menjadi pemicu bagi masyarakat Manado dan Minahasa, khususnya bagi mereka yang telah berpendidikan barat, untuk menuntut kepada pemerintah Hindia Belanda agar memberikan otonomi seluas-luasnya. Tuntutan itu bersandar pada tiga alasan mendasar, yaitu : pertama, telah ada undang-undang desentralisasi (decentralisatieweb) 1903 tentang otonomisasi di Hindia Belanda; kedua, kuatnya dorongan tradisi; ketiga, walaupun ada beberapa orang Minahasa yang duduk sebagai anggota Volksmad, akan tetapi kepentingan masyarakat lokal tidak terakomodasi dalam lembaga itu. Minahasaraad didirikan oleh residen Manado (1919-1922), Fredrik Hendrik Willem Johan Rijken Logeman pada tanggal 8 Februari 1919. Minahasa Raad (Dewan Minahasa), yang menggantikan fungsi dari Dewan Wali Pakasaan yang telah diselewengkan oleh J. Wenzel. Namun, pembangunan gedung kantor nanti dimulai tahun 1930 dan selesai pada tiga tahun berikutnya. Pembentukan Minahasaraad seiring dengan Manado Gemeenteraad berdasarkan locale raden-ordonnantie. Mula-mula anggota Minahasaraad ditentukan, kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Namun yang bisa menjadi anggota Minahasaraad hanya laki-laki. Tetapi kemudian kaum wanita juga boleh masuk setelah diperjuangkan oleh Maria Josephine Catherina Maramis alias Maria Walanda Maramis pada tahun 1921. Semula anggota Minahasaraad 23 orang, yaitu 4 orang Belanda, 18 orang Minahasa dan 1 orang etnis Cina. Setelah itu jumlah anggota bertambah menjadi 41 orang, lalu tahun 1923 turun lagi menjadi 18 orang.
Minahasaraad didirikan oleh residen Manado (1919-1922), Fredrik Hendrik Willem Johan Rijken Logeman pada tanggal 8 Februari 1919. Namun, pembangunan gedungnya nanti dimulai tahun 1930 dan selesai pada tahun 1933. Pembentukan Dewan Minahasa (Minahasaraad) dan dewan kota Manado (Gemeenteraad ) dilakukan bersamaan berdasarkan locale raden-ordonnantie.
Eks gedung bersejarah Minahasaraad terletak di pusat kota Manado. Dikelilingi oleh sejumlah bangunan dan jalan. Arah sebelah tenggara dibentengi landmark Zero Point kota Manado; sebelah barat berhadapan dengan Wilhelminalaan (sekarang Jl. Sam Ratulangi) dan eks kantor Keresidenan Manado (sekarang kantor pusat Bank Sulut); arah sebelah utara menghadap Jl. Sudirman; dan arah sebelah timur membelakangi gedung Juang ’45 Manado.
Semula anggota Minahasaraad ditentukan, kemudian dipilih langsung oleh rakyat. Namun yang bisa menjadi anggota Minahasaraad hanya laki-laki. Tidak terwakilinya kaum wanita mendorong Maria Josephine Catherina Maramis yang menikah dengan Joseph Frederick Caselung Walanda memperjuangkannya. Pada tahun 1921, usaha dan kerja keras Maria Maramis memperjuangkan wanita sebagai anggota Minahasaraad berhasil, yang ditandai dengan dikeluarkannya keputusan dari Batavia yang memperbolehkan wanita untuk memberi suara dalam pemilihan anggota Minahasa Raad. Tokoh lainnya yang memperjuangkan hak pilih kaum wanita agar sejajar dengan laki-laki adalah anggota Minahasaraad, Albertus Louis Waworuntu.
Semula anggota Minahasaraad 23 orang, terdiri dari 4 orang Belanda, 18 orang Minahasa dan 1 orang etnis Cina. Kemudian menjadi 41 orang, lalu tahun 1923 anggotanya turun menjadi 18 orang. Selanjutnya pada tahun 1934, anggota Minahasaraad tercatat sebanyak 29 orang terdiri dari 18 orang Minahasa, yang dipilih langsung oleh rakyat dalam 16 distrik pemilihan; 6 orang yang terpilih berasal dari kepala-kepala distrik di Minahasa. Anggota Minahasaraad terakhir pada tahun 1942 berjumlah 29 orang terdiri dari 4 orang Belanda, 24 orang Minahasa dan 1orang etnis Cina.