Fidel Castro

Castro menyatakan berdirinya pemerintahan baru yang berasaskan demokrasi langsung, dan berdasarkan sistem ini rakyat Kuba dapat berkumpul dan bergabung dengan unjuk rasa untuk menyatakan kehendak mereka. Castro juga menolak pengadaan pemilu, dan ia mengklaim bahwa sistem demokrasi perwakilan hanya memenuhi kepentingan elit-elit sosio-ekonomi. Menteri Luar Negeri AS Christian Herter kemudian mengumumkan bahwa Kuba telah menerapkan model pemerintahan Soviet dalam bentuk pemerintahan satu partai, penindasan kebebasan sipil, pengendalian serikat-serikat dagang oleh pemerintah, dan ketiadaan kebebasan berbicara dan kebebasan pers.