Globalisasi dan wanita di Tiongkok

Dinamika ketaksetaraan gender berhubungan dengan prinsip ideologis yang digunakan oleh suatu kekuasaan politik yang berjalan. Zaman kekaisaran didominasi oleh paradigma sosial Konfusianisme, yang merupakan falsafah pokok di negara-negara lingkungan kebudayaan Asia Timur. Falsafah ini menekankan moral, jati diri, hubungan sosial, dan "status quo". Kong Hu Cu mengajarkan "jen" (kemanusian) dan persamaan seluruh manusia; Neo-Konfusianis dan kaisar menggunakan keyakinan mereka dalam hierarki sosial, terutama pada pengaturan keluarga, untuk menekan kehidupan fisik dan sosial wanita. Ketika pemerintah Tiongkok mulai berasimilasi kembali ke dalam masyarakat global pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, negara ini bergeser dari falsafah Konfusianisme konvensional dan peran wanita dalam masyarakat juga berubah. Sesudah Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, perubahan dalam peran gender tradisional muncul. Kematian Mao menandakan reformasi politik besar-besaran pada bidang pemerintahan, dan terjangkaunya hubungan internasional lewat komunikasi dalam bidang perdagangan, politik, dan gagasan sosial. Sejak 1980-an, di bawah partai komunis yang telah direformasi, gerakan hak asasi wanita telah mendapatkan momentumnya dan menjadi isu nasional sekaligus sebagai pertanda modernisasi di Tiongkok.