Sungai Brantas

Pada pertengahan tahun 1980-an mulai timbul masalah mengenai «siapa» yang diberi tugas untuk mengelola bangunan prasarana pengairan pasca proyek agar bangunan, dengan total investasi tertanam di Kali Brantas sebesar Rp 7,38 triliun (nilai tahun 2000), dapat berfungsi sesuai yang direncanakan. Persoalan pengelolaan pasca pembangunan tersebut, terutama dalam hal institusi, sumberdaya manusia dan pendanaan. Mengacu pada pengalaman negara maju dan berdasar peraturan-perundangan yang ada serta untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana pengairan tersebut, maka Pemerintah membentuk Perum Jasa Tirta I selaku BUMN pengelola Kali Brantas pada tahun 1990.