Pemerintahan Korea Utara

Konstitusi kelima Korea Utara disahkan dan diadopsi pada bulan September 1998, menggantikan konstitusi sebelumnya pada tahun 1972. Dalam konstitusi terbaru, Korea Utara merupakan negara sosialis yang mewakili kepentingan semua warga korea. Karena sangat sedikit informasi yang beredar mengenai situasi di Korea Utara, informasi mengenai supremasi hukum di Korea Utara tidak jelas. Dalam kasus apapun, Korea Utara dikenal dengan situasi hak asasi manusia yang buruk dan sering menangkap oposisi tanpa diadili atau mendapat bantuan hukum. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai praktik hak asasi manusia praktik, pemerintah Korea Utara sering menghukum keluarga dari pelaku bersama dengan pelaku.