Sejarah hukum Uni Eropa

Setelah Perjanjian Lisboa ditandatangani, hukum administratif Uni Eropa menghadapi beberapa tantangan lebih lanjut, diantaranya: perluasan aturan hukum dan prinsip legalitas ke bidang peradilan, urusan dalam negeri, dan imigrasi; yang memerlukan peningkatan perhatian atas hak-hak asasi manusia; hilangnya fungsi pemerintahan ke agen dan jaringan; dan proses globalisasi yang semakin menekan Uni Eropa, sehingga menantang otonomi pertahanannya.
Pengaruh langsung hukum Eropa diabadikan oleh Mahkamah Eropa dalam keputusan terhadap perkara "Van Gend en Loos" pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara Uni Eropa, tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan akta-akta Eropa sebelum pengadilan nasional dan pengadilan Eropa. Namun, negara-negara Uni Eropa tidak perlu mengadopsi akta Eropa yang berkaitan ke dalam sistem hukum internalnya. Prinsip pengaruh langsung memastikan aplikasi dan efektivitas hukum Eropa di negara-negara Uni Eropa. Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU) mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Eropa dapat diterapkan. Pengaruh langsung hanya berhubungan antara individu dan negara Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan tindakan Eropa tertentu, yang bergantung pada beberapa kondisi.