Pasal 9 Konstitusi Jepang

Mayoritas warga negara Jepang menyetujui semangat Pasal 9 dan menganggapnya penting secara pribadi. Namun sejak tahun 1990-an telah terjadi pergeseran dari sikap, yang lebih bertoleransi atas kemungkinan revisi atas pasal tersebut, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian antara peran Pasukan Bela Diri Jepang dengan Pasal 9. Selain itu, beberapa warga negara juga menganggap bahwa Jepang seharusnya melibatkan Pasukan Bela Diri dalam upaya pertahanan kolektif, misalnya sebagaimana yang pernah dibentuk di bawah Dewan Keamanan PBB dalam Perang Teluk. Perdana Menteri Shinzo Abe menandai ulang tahun ke-60 Konstitusi Jepang pada tahun 2007 dengan seruannya untuk melakuan peninjauan kembali secara berani terhadap dokumen tersebut, sehingga dapat mengizinkan negara untuk mengambil peran yang lebih besar dalam keamanan global serta membangkitkan kembali kebanggaan nasional.