Thoby Mutis

Ia lebih lanjut menyatakan tindakan itu jelas merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 1999 pasal 100 ayat yang menyatakan susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja perguruan tinggi yang bersangkutan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi atas usul senat perguruan tinggi yang bersangkutan.