Dewan Perwakilan Rakyat Jepang

Dewan Perwakilan Rakyat Jepang memiliki beberapa kekuasaan yang tidak diberikan kepada Dewan Penasihat. Bila sebuah rancangan undang-undang diloloskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi diveto oleh Dewan Penasihat, Dewan Perwakilan Rakyat dapat melewati keputusan yang dibuat di Dewan Penasihat dengan sebuah veto yang menghasilkan persetujuan sebesar dua-per-tiga. Dalam kasus perjanjian, anggaran belanja negara, dan pemilihan perdana menteri, Dewan Penasihat hanya dapat menunda pelaksanaan, tetapi tidak bisa memblok legislasi. Konsekuensinya, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap lebih berkuasa.