Model tata kelola multipemangku kepentingan

Multistakeholderisme adalah kerangka kerja dan aturan main. Multistakeholderisme bukan cara legitimisasi. Proses multipemangku kepentingan dapat memperkuat demokrasi dengan mengikutsertakan orang-orang yang terdampak oleh keputusan dan kelompok akar rumput yang biasanya tidak dilibatkan dalam proses ini. Proses ini sepatutnya memperkuat demokrasi dengan menjamin bahwa keputusan ayng dibuat merupakan cerminan dan tanggapan atas permasalahan setempat dan kelompok yang terkena dampaknya. Proses ini juga memperkuat demokrasi dengan menjadikan proses demokrasi lebih fleksibel dan responsif, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan konteks, keadaan, teknologi, dan masyarakat terdampak.