Perbatasan Malaysia–Vietnam

Keberatan lain terhadap penyerahan bersama Malaysia–Vietnam diterima dari Filipina pada 4 Agustus 2009. Nota tersebut mengatakan daerah yang ditentukan itu menjadi subjek klaim oleh Filipina serta tunduk pada sengketa teritorial atas "beberapa pulau di daerah itu termasuk Borneo Utara." Dalam balasannya pada 18 Agustus 2009, Vietnam menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan penyerahan dan menegaskan kembali "kedaulatannya yang tak terbantahkan" atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Jawaban Malaysia pada 21 Agustus 2009 juga menyatakan hak hukumnya untuk mengajukan pengajuan dan mengatakan ada undangan sebelumnya ke Filipina untuk bergabung dengan pengajuan bersama yang akhirnya ditolak. Malaysia juga menolak pernyataan klaim kedaulatan Filipina atas Borneo Utara, menunjuk pada putusan terpisah Hakim Ad Hoc Franck dalam Kasus Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional.