Sistem Kangchu

Penggunaan istilah "Kangchu" meluas pada abad ke-19 setelah imigran Tionghoa mulai menetap di sekitar Johor dan mendirikan perkebunan gambir dan lada. Kesejahteraan sosial dan ekonomi para imigran Tionghoa berada di tangan pemimpin Tionghoa setempat, yang bertanggungjawab untuk mengelola perkebunan yang umumnya terletak di sepanjang bantaran sungai. Asal usul sistem Kangchu bisa ditelusuri dari abad ke-18 saat kuli-kuli Tionghoa mulai menetap di wilayah Penang dan Riau, dan mendirikan perkebunan lada dan gambir di sana. Penguasa yang memerintah Johor, Temenggong Ibrahim dan penerusnya, Sultan Abu Bakar, mulai memerhatikan sistem Kangchu pada paruh pertama abad ke-19 untuk membentuk sistem administrasi yang lebih terorganisir setelah setelah semakin banyaknya jumlah imigran Tionghoa yang menetap di sana, yang juga berperan penting dalam mengembangkan perekonomian negara. Sistem Kangchu juga berkembang di kawasan Asia Tenggara lainnya yang memiliki komunitas Tionghoa dalam jumlah besar. Para Kangchu dan kuli yang bekerja di perkebunan gambir dan lada umumnya berasal dari Teochew, dan kebanyakannya adalah imigran Tionghoa generasi pertama atau kedua. Pada tahun 1917, pemerintah kolonial Britania di Johor menerapkan peraturan yang menghapuskan sistem Kangchu di wilayah tersebut, dan harga gambir anjlok selama awal abad ke-20.