Kadarusno

DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat memilih Kolonel Inf. Kadarusno, yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Korem 121/ABW Sintang, sebagai calon tunggal yang diajukan kepada Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Melalui SK Mendagri No. 148/M tanggal 26 September 1972 Kolonel Kadarusno ditetapkan sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Barat dan dilantik pada tanggal 27 September 1972 oleh Mendagri Amir Mahmud, dalam Sidang Istimewa DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat.
Dalam periode kepemimpinan Gubernur Kadarusno terjadi peristiwa penting, dimana UU No. 18 tahun 1965 diganti oleh UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU No. 5 tahun 1974 itu menetapkan bahwa yang disebut sebagai Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap fungsi eksekutif, sedangkan DPRD di bidang legislatif.
Provinsi Kalimantan Barat secara resmi mulai melaksanakan UU tersebut pada tanggal 26 November 1974 melalui sebuah upacara yang dipimpin oleh Gubernur Kadarusno.