Globalisasi dan wanita di Tiongkok

Pernikahan monogami heteroseksual modern Tionghoa secara resmi diakui oleh Undang-undang Pernikahan 1950 setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Undang-undang Pernikahan Baru menyatakan penghapusan sistem pernikahan feodal, termasuk perjodohan dan pernikahan paksa, superioritas pria, dan pengabaian kepentingan anak-anak. Undang-undang ini juga menegaskan hak bercerai dan hak memilih pasangan tanpa dirintangi oleh siapapun. Meskipun telah terjadi kemajuan, wanita Tionghoa dibatasi oleh sistem pernikahan hipergami dan heteronormatif. Saat ini, semua wanita Tionghoa diharapkan menikahi pria berpendidikan dan berpenghasilan tinggi berusia awal atau pertengahan 20-an. Banyak wanita profesional yang tinggal di perkotaan yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi cenderung menunda mencari pasangannya, yang berujung pada kembalinya tradisi yang semestinya, perjodohan oleh orang tua. Karena orang tua Tionghoa umumnya tidak menggunakan pernikahan anak perempuan untuk membangun jaringan keluarga atau mempertahankan status sosial keluarga lagi, perjodohan ini bukanlah pernikahan paksa; perjodohan hanyalah merupakan saran yang berguna bagi anak perempuan mereka.