Dinas Luar Negeri Eropa

Pilar kedua dalam Perjanjian Maastricht (ditandatangani 7 Februari 1992) menggantikan kerangka ' dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (') dan untuk pertama kalinya memasukkan kebijakan keamanan dan pertahanan. Sehubungan dengan ', kepresidenan bergilir Dewan ditugaskan mewakili UE dan posisinya sedangkan Komisi tetap bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Komisi Eropa. Menurut Pasal J.1 ', UE dan negara-negara anggota harus menetapkan dan menerapkan ' yang mencakup semua bidang kebijakan luar negeri, tujuan keamanannya adalah: untuk menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan mendasar dan kemandirian UE, untuk memperkuat keamanan UE dan negara-negara anggotanya dalam segala bentuk, menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, Perjanjian Helsinki dan tujuan ', mempromosikan kerjasama internasional, pengembangan dan penguatan demokrasi dan supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.