Sui iuris

Gereja Kebatrikan merupakan wujud matang dari tumbuh kembangnya sebuah Gereja Katolik Timur. Gereja Kebatrikan adalah 'suatu paguyuban umat Kristen yang dipersatukan oleh' suatu hierarki kebatrikan. Batrik bersama sinode para uskup memegang kewenangan legislatif, yudikatif, dan administratif dalam wilayah yurisdiksi dari Gereja Kebatrikan yang bersangkutan, tanpa meniadakan kewenangan-kewenangan yang dikhususkan bagi Sri Paus dalam hukum umum (CCEO 55-150). Gereja-Gereja Katolik Timur yang berstatus kebatrikan adalah sebagai berikut:Gereja-Gereja Keuskupan Agung Utama adalah Gereja-Gereja Timur yang dikepalai oleh uskup-uskup agung utama dibantu sinode para uskupnya masing-masing. Gereja-Gereja ini juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hampir sama dengan Gereja-Gereja Kebatrikan. Uskup agung utama adalah seorang metropolit dari takhta keuskupan yang ditetapkan atau diakui oleh kewenangan tertinggi Gereja, yang membawahi satu Gereja Timur sui iuris seutuhnya yang tidak diakui sebagai kebatrikan. Pernyataan-pernyataan dalam hukum umum terkait Gereja-Gereja Kebatrikan atau para batrik dianggap berlaku pula terhadap Gereja-Gereja Keuskupan Agung Utama atau para uskup agung utama, kecuali dinyatakan lain dalam hukum umum atau pada hakikatnya terbukti lain" (CCEO.151, 152). Gereja-Gereja Keuskupan Agung Utama adalah sebagai berikut:Gereja "sui iuris" yang dikepalai oleh seorang metropolit disebut sebagai Gereja Metropolia Sui Iuris. "Sebuah Gereja Metropolia sui iuris dipimpin oleh metropolit dari takhta keuskupan tertentu yang telah ditunjuk untuk menjabat oleh Sri Paus dan dibantu oleh sebuah dewan rohaniwan sesuai dengan norma hukum" (CCEO. 155§1). Gereja-Gereja Metropolia Katolik adalah sebagai berikut:Selain dari tiga macam Gereja "sui iuris" di atas, masih ada beberapa paguyuban gerejawi "sui iuris" yang lain, yakni "Gereja sui iuris yang bukan Kebatrikan, bukan Keuskupan Agung Utama, bukan pula Metropolia, dan yang dipercayakan kepada seorang rohaniwan sebagai pemimpinnya menurut norma hukum umum dan hukum khusus yang ditetapkan oleh Sri Paus" (CCEO. 174). Gereja-Gereja dengan status hukum semacam ini adalah: