Sejarah Poso

Keadaan pemerintahan yang dikendalikan oleh para Raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942. Sebelumnya, pada tanggal 7 Maret 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 yang berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pendudukan militer Jepang. Berlakunya Undang-Undang ini, membuat petugas-petugas pemerintahan sipil Jepang yang berdatangan dari Makassar dan Manado, ditempatkan di kota Donggala, Palu, dan Poso.
Pada tanggal 21 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah terhadap raja-raja setempat. Di Poso, kekuasaan diberikan kepada Raja Muda Wongko Lemba Talasa. Kemerdekaan negara yang masih sangat rapuh, diantisipasi oleh W.L. Talasa dengan membentuk barisan sukarela yang dipimpin Jacob Lamadjuda. Baru sekitar dua bulan mengendalikan pemerintahan, pasukan sekutu dengan menumpang kapal perang Australia tiba di Pelabuhan Poso pada tanggal 1 November 1945. Kapal ini membawa mantan Asisten Residen Poso Rijsdijk dengan dikawal satu regu pasukan Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Kedatangan mereka menandai kembalinya kekuasaan Belanda, disertai dengan penyusunan pemerintahan daerah dengan struktur yang sama dengan masa Hindia Belanda. Jacob Lamadjuda dan pasukannya berniat untuk melawan, tetapi dilarang oleh Raja Tua Poso Talasa.