Demokrasi di Pakistan

Krisis kepemimpinan dan ancaman disintegrasi Bangsa Pakistan, terutama di wilayah Pakistan Timur telah mendorong munculnya pembahasan mengenai perumusan Undang-Undang Dasar yang baru. Seperti halnya di Indonesia, Pakistan pernah memiliki sebuah lembaga legislatif atau lembaga konstituante yang tugasnya merumuskan undang-undang dasar pada awal kemerdekaannya, namu kemudian Dewan Konstituante Pakistan yang dibentuk pada 1947 itu dibubarkan dan sebagai gantinya pada 1956 sebuah Dewan Konstituante yang baru dibentuk untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru bagi Pakistan. Dewan Konstituante Pakistan yang baru itu rupanya tetap tidak mampu membuat sebuah konstitusi dasar yang mampu mencakup seluruh lapisan rakyat Pakistan, sehingga instabilitas politik di Pakistan tetap berlangsung.