Kamerun

Presiden Kamerun adalah kepala negara, dan memiliki kekuasaan yang luas untuk menciptakan kebijakan, mengatur badan-badan pemerintah, mengepalai angkatan bersenjata, membicarakan, dan mengesahkan perjanjian, dan menyatakan keadaan darurat. Presiden menunjuk pejabat-pejabat negara di semua tingkat, mulai dari perdana menteri (kepala pemerintahan) sampai gubernur provinsi, pejabat divisi, dan anggota lembaga perwakilan kota-kota besar. Presiden dipilih secara langsung setiap tujuh tahun. Di kota-kota kecil, penduduk memilih wali kota. Korupsi tersebar di semua tingkat pemerintahan. Pada 1997, Kamerun mendirikan kantor-kantor anti korupsi di 29 kementrian, tetapi hanya 25% yang bekerja, dan pada 2006, Transparency International menempatkan Kamerun di posisi 138 dari 163 negara. Pada 18 Januari 2006, Biya memulai gerakan anti korupsi di bawah pengawasan National Anti-Corruption Observatory.
Sistem hukum Kamerun didasarkan pada hukum di Perancis dengan pengaruh common law. Walaupun independen, lembaga yudikatif berada di bawah lembaga eksekutif Departemen Kehakiman. Presiden menunjuk hakim di semua tingkat pemerintahan. Lembaga yudikatif dibagi menjadi tribunal, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung. Majelis Nasional memilih anggota Pengadilan Tinggi yang mengadili pejabat-pejabat tinggi negara bila mereka dituduh membahayakan keamanan nasional.