Undang-Undang Kementerian Negara

"Kementerian" luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkan, presiden dapat pengubahan "Kementerian" yang lain dengan mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan atau persetujuan dari "Dewan Perwakilan Rakyat" dengan waktu paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh "Dewan Perwakilan Rakyat", "Dewan Perwakilan Rakyat"sudah harus memberikan "Pertimbangan" bilamana "Dewan Perwakilan Rakyat" dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat presiden diterima belum juga memberikan "Pertimbangan" maka secara langsung "Dewan Perwakilan Rakyat" dianggap sudah memberikan "pertimbangan" sedangkan khusus untuk "Kementerian" agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak presiden harus mendapatkan persetujuan "Dewan Perwakilan Rakyat".