Universitas Andalas

Keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi sudah ada sejak memasuki abad ke-20. Hal itu dapat dipahami karena pada masa itu sudah muncul golongan intelektual dan cendekiawan yang peduli dengan pendidikan anak bangsa. Namun, Pemerintah Kolonial Belanda tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk mewujudkannya. Gagasan itu kembali mengemuka seiring diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Keinginan untuk mendirikan suatu jenjang pendidikan tinggi di Sumatera Barat baru dapat diwujudkan pada tahun 1948 dengan mendirikan enam akademi, yaitu: Akademi Pamong Praja, Akademi Pendidikan Jasmani, Akademi Kadet, Akta A Bahasa Inggris, dan Sekolah Inspektur Polisi. Keenam akademi tersebut berada di Bukittinggi. Selanjutnya, keberhasilan pendirian akademi ini mendorong sebuah yayasan pendidikan bernama Yayasan Sriwijaya untuk mendirikan Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila (BPTHP) di Padang pada tanggal 17 Agustus 1951. Mengikuti langkah Yayasan Sriwijaya tersebut, kemudian pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru di Batusangkar pada tanggal 23 Oktober 1954, Perguruan Tinggi Negeri Pertanian di Payakumbuh pada tanggal 30 November 1954, dan Fakultas Kedokteran serta Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA) di Bukittinggi pada tanggal 7 September 1955. Keempat fakultas tersebut diresmikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Seiring dengan itu, Yayasan Sriwijaya pun menyerahkan BPTHP kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Tengah. Dan, sejak itu BPTHP berganti nama menjadi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat.