Pengeboman Surabaya

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo meminta percepatan revisi kembali Undang-Undang Antiterorisme yang diteribitkan tahun 2003 dan direvisi pertama tahun 2013 lalu. Jokowi mempertanyakan efektivitas peraturan yang menyebabkan pemerintah secara hukum tidak dapat menangkap pelaku serangan Thamrin secara dini. Revisi yang dihadapi perlawanan, dengan kritik yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan mengizinkan penangkapan sewenang-wenang. Kemudian, kelompok kontra muncul dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berargumen bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam RUU akan menempatkan angkatan bersenjata dalam peran penegakan hukum. Tanpa menghiraukan kelompk kontra tersebut, RUU itu terus berlanjut meskipun ditunda pada akhir Februari karena masalah keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme dan perdebatan definisi hukum terorisme.