Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa

Norwegia memiliki hak untuk ikut serta dalam persiapan pembentukan peraturan dan akta hukum EEA melalui berbagai komite yang dibentuk oleh UE. Namun, Norwegia tidak memiliki hak suara dalam pengesahan aturan dan hukum baru tersebut. Sebagai gantinya, Norwegia tetap memiliki hak veto atas implementasi dari aturan dan hukum baru tersebut, ditunjukkan dalam kasus penolakan direksi UE mengenai layanan pos pada tahun 2011. Parlemen Norwegia pada umumnya mengadopsi seluruh aturan dan akta hukum UE tanpa penolakan. Menurut laporan pemerintah, Norwegia di bawah Persetujuan EEA telah mengadopsi kurang lebih 75 persen dari seluruh akta hukum UE dalam hukum nasionalnya. Laporan dari sumber lain menyebutkan bahwa Norwegia hanya mengadopsi sekitar 9 persen hingga 28 persen dari seluruh akta hukum UE.