Silmy Karim

Pada tahun 2008, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI, Silmy Karim ditunjuk menjadi anggota tim ini untuk masa bhakti 2008-2010. Salah satu tugas tim tersebut adalah melakukan pengalihan aktivitas bisnis TNI sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, karena TNI tidak diperbolehkan untuk berbisnis. Karena dianggap sukses menjalankan tugas tersebut, Silmy Karim diminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin ketika itu untuk tetap bertahan di Dephan (Saat ini disebut Kementerian Pertahanan).