Margrethe II dari Denmark

Kerajaan Denmark adalah monarki konstitusional, yang berarti bahwa raja atau ratu tidak dapat melaksanakan tindakan politik secara independen. Meskipun Ratu menandatangani semua rencana undang-undang sebelum disahkan menjadi hukum, hal ini hanya berlaku bila semua RUU itu ditandatangani dan disetujui oleh seorang Menteri Kabinet. Sebagai Kepala Negara, Ratu berpartisipasi dalam pembentukan pemerintahan yang baru.
Setelah konsultasi dengan perwakilan dari partai-partai politik, pemimpin partai yang memegang jumlah kursi terbanyak di Parlemen Denmark diundang untuk membentuk pemerintahan yang baru. Setelah terbentuk, raja atau ratu secara resmi mengangkatnya. Selain itu, Sang Ratu adalah Kepala Pemerintahan yang sebenarnya dan oleh karenanya mengepalai Dewan Negara, di mana rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Parlemen ditandatangani hingga sah menjadi Undang-undang.