Chen Jiao

Dinasti Han sampai titik ini dijalankan sesuai dengan ideologi Tao "wu wei" (無為而治), memperjuangkan kebebasan ekonomi dan desentralisasi pemerintahan. Kebijakan luar negeri, "heqin" periodik digunakan untuk mempertahankan "perdamaian" "de jure" dengan konfederasi Xiongnu nomaden di utara. Kebijakan-kebijakan ini penting dalam mendorong pemulihan ekonomi setelah perang sipil pasca-Qin, tetapi bukan tanpa kelemahan. Kebijakan non-intervensionisme mengakibatkan hilangnya regulasi moneter dan kendali politik oleh pemerintah pusat, yang memungkinkan negara-negara bawahan feodalnya menjadi dominan dan sulit diatur, memuncak dalam Pemberontakan Tujuh Negara selama pemerintahan Kaisar Jing. Nepotisme di antara kelas penguasa juga menghambat mobilitas sosial, serta mendorong maraknya hukum oleh bangsawan, yang menyebabkan munculnya despot lokal yang menindas dan menindas warga sipil lainnya. Kebijakan heqin juga gagal melindungi perbatasan Han terhadap serangan Xiongnu, dengan kavaleri nomaden menyerang sedekat 300 li dari ibukota selama pemerintahan Kaisar Wen. Politisi terkemuka seperti Jia Yi (賈誼) dan Chao Cuo (晁錯) sebelumnya telah menyarankan perlunya reformasi kebijakan yang penting, tetapi baik Kaisar Wen maupun Kaisar Jing tidak bersedia menerapkan perubahan seperti itu.