Lahan Mahkota

Dulunya, properti-properti Lahan Mahkota diurus oleh penguasa yang memerintah untuk membantu pendanaan usaha-usaha dari pemerintahan negara. Namun, pada 1760, George III menyerahkan kontrol atas pendapatan Lahan kepada perbendaharaan, kemudian menarik dirinya dari pertanggungjawaban untuk membayar biaya pelayanan sipil, biaya pertahanan, utang nasional, dan utang pribadinya sendiri. Selain itu, ia meraih pemberian tahunan yang dikenal sebagai the Civil list. Menurut tradisi, setiap penguasa berikutnya sepakat terhadap aransemen tersebut atas kenaikan tahtanya. Namun, dari 1 April 2012, menurut Undang-Undang Pemberian Penguasa Berdaulat 2011 (SSG), Civil List ditiadakan dan penguasa sebagai gantinya disediakan dengan sumber pendapatan stabil terindeks dari persentase pendapatan bersih tahunan Lahan Mahkota (sekarang meliputi 15%). Hal ini bertujuan untuk menyediakan solusi jangka panjang dan menghilangkan masalah politik sensitif dari Parlemen yang mendebatkan perijinan Civil List setiap sepuluh tahun. Kemudian, Undang-Undang Pemberian Penguasa Berdaulat membolehkan seluruh penguasa masa mendatang untuk memberikan tujuan-tujuan pemerintahan mereka menurut Order in Council. UU tersebut tak hanya memberikan perubahan hukum pada soal kepemilikan lahan, namun juga pemberian penguasa dijadikan sebagai pemberian oleh Parlemen.