Ahmad Hambali

Jalur advokasi yang ia tekuni hingga kini diawali oleh kiprahnya semasa menjabat Ketua Senat Fakultas Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut (1995-1997). Posisinya di elite kampus dipadukan dengan terlibat dalam komunitas advokasi mahasiswa pemuda di Garut yang cukup berpengaruh kala itu yaitu Forum Pemuda Pelajar & Mahasiswa Garut (FPPMG). Atas kerjanya yang cukup signifikan pada tahun yang sama posisi sebagai Kepala Divisi Advokasi lalu Ketua Dewan Presidum diamanahkan aktivis yang pernah menjadi penjaja koran dan tukang semir di seputar lampu merah senen ini. Maka tak heran dalam kurun waktu tiga-empat tahunnya bersama FPPMG, beberapa kasus seperti: Kasus Selekta LBH Bandung (Konflik tanah petani-pengusaha-militer 1994-1996), Kasus Pameugatan LBH Bandung (Gugatan pembayaran upah buruh PT Perkebunan Gemah Ripah milik Provinsi Jawa Barat 1994-1996, Kasus Sagara LBH Bandung (Konflik tanah petani-perhutani 1994-1996), Kasus karangsari LBH Bandung (Tuntutan ganti rugi tanah masyarakat Garut Selatan terhadap Pemda Kab. Garut 1994-1996), Kasus Copong LBH Bandung (Tuntutan ganti rugi tanah masyarakat Garut Selatan terhadap Pemda Kab. Garut 1994-1996), Kasus Sancang SKEPHI (Perusakan Taman Nasional Sancang Garut Selatan untuk lokasi peledakan amunisi bekas oleh militer 1995-1996), Advokasi YLBHI-LBH Palembang untuk Kasus MUBA, Palembang (Konflik tanah petani-pengusaha 1995), Kasus Kekerasan Mahasiswa UMI Makassar (1995), Kasus Kerusuhan Tasikmalaya (1996), Kasus Kerusuhan 27 Juli 1996, Kasus SUTET Parung, Cibentang Jawa Barat (1997)menjadi bagian dari pengalaman berharganya dalam dunia advokasi.