Johor Bahru

Pada permulaan pemerintahan Abu Bakar, Inggris hanya mengakuinya sebagai "maharaja" ketimbang "sultan". Pada 1855, Kantor Kolonial Inggris mulai mengakui statusnya sebagai sultan setelah pertemuan Abu Bakar dengan Ratu Victoria. Setelah terjadinya sebuah perang saudara, Abu Bakar berhasil merebut kembali wilayah Kesang dengan bantuan dari Inggris, dan ia lalu membenahi infrastruktur dan ekonomi pertanian kota tersebut. Infrastruktur seperti Masjid Negeri dan Istana Besar dibangun dengan bantuan dari Wong Ah Fook, yang telah membina hubungan yang erat dengan sultan semenjak kedatangannya pada masa kekuasaan Temenggong. Abu Bakar lalu memerintah dengan mengikuti contoh Inggris, dan juga menerapkan sebuah konstitusi yang dikenal dengan nama "Undang-undang Tubuh Negeri Johor" (Konstitusi Negari Johor). Meskipun Inggris telah lama menjadi penasihat Kesultanan Johor, wilayah tersebut belum dikendalikan secara langsung oleh pemerintah kolonial Inggris. Kekuasaan secara langsung baru dimulai pada tahun 1914 (pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim), setelah status penasihat diangkat menjadi status yang mirip dengan "Residen" di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.