Batasang Pambansa

UU Keadaan Darurat diumumkan oleh Presiden Ferdinand E. Marcos pada tanggal 3 September 1972. Ia memberlakukan jam malam, melarang perkumpulan umum, mengendalikan media massa, mencabut perlindungan hukum bagi organisasi protes, menangkap oposan dan menghapuskan Kongres dan menciptakan semi-parlemen yang disebut "Batasang Pambansa."