Wali Negara Aceh

Dalam dinamika politik, informasi yang diulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari meskipun keliru akan menjadi sebuah kebenaran, meskipun ditoreh sebagai bagian dalam sejarah.
Sejauh ini ada upaya penyimpangan sejarah yang dilakukan oleh beberapa pihak atas dasar kepentingan politik. Hendak menyamakan Wali Negara yang dulu dengan Wali Nanggroe sekarang, para pihak harus meminta izin kepada keluarga sultan yang dulu memberi mandat kepada wali-wali sebelumnya dalam istilah mewakili sebuah entitas bangsa. Dengan tidak adanya pertautan sejarah dengan masa lampau, maka jabatan Wali Nanggroe yang sekarang seharusnya disebut Wali Nanggroe ke-1 (satu). Bukan Wali Nanggroe ke-9 (sembilan). Sebab ini bukan Wali untuk kedaulatan bangsa Aceh. Jadi tidak ada hubungan antara Wali Negara dengan Wali Nanggroe pasca MoU Helsinki lahir yang kedudukan Aceh masih di bawah Indonesia.