KPH Sukabumi

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi pada periode 1952 -1957 merupakan bagian dari pengelolaan kawasan hutan provinsi Jawa Barat yang saat itu di bawah pengelolaan Jawatan Kahutanan Jawa Barat, meliputi Kawasan Hutan Cianjur Barat.
Berdasarkan PP No. 64 tahun 1957 pasal 8 ayat 1 Pemangkuan Hutan diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Suwantantra TK. I sejaka tahun 1957 - 1978, Daerah Hutan diubah menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), sedangkan Kepala Sub Daerah Hutan (KSDH) diubah menjadi Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH), wilayah hutan Cianjur Barat dimasukan kedalam kawasan Pemangkuan Hutan Cianjur.
Berdasarkan PP No. 2 th. 1978 maka seluruh wilayah Dinas Kehutanan DT.I Jawa Barat ditetapkan sebagai Unit Produksi Perum Perhutani Jawa Barat, sedangkan sebutan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) berubah menjadi Administratur Perum Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.
Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara keberadaanya diatur oleh peraturan pemerintah No. 53/1999 (perubahan dari PP 36/1986), diberi tugas untuk mengelola kawasan hutan negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) di Jawa Tengan (Unit I), Jawa Timur (Unit II) dan Jawa Barat (Unit III). Dan pada tahun 2001 berdasarkan PP No 14 tahun 2001 status Perum Perhutani berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), terakhir status Perhutani berubah lagi menjadi Perum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi sebagai satu unit pengelolaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat wilayah kerjanya meliputi hutan lindung dan hutan produksi yang ada di Kabupaten Sukabumi.