Politik Lebanon

Sejak munculnya negara setelah kehancuran Kesultanan Utsmaniyah, kebijakan nasional sebagian besar ditentukan oleh kelompok tradisional daerah dan pemimpin sektarian. Pakta Nasional 1943, kesepakatan tidak tertulis yang berisi dasar politik Lebanon modern, mengatur kekuasaan politik dengan sistem konfesional berdasarkan sensus tahun 1932. Kursi di parlemen dibagi antara Kristen dan Muslim dengan rasio 6:5, sampai tahun 1990 ketika rasio berubah menjadi 1:1. Pakta ini juga membagi jabatan di pemerintahan sesuai dengan agama, dengan tiga pejabat tertinggi sebagai berikut:
Usaha untuk menggantikan atau menghapuskan sistem konfesional mengenai pembagian kekuasaan telah menjadi perdebatan di Lebanon selama beberapa dekade. Beberapa kelompok agama yang diuntungkan dengan formula tahun 1943 memilih untuk mempertahankannya, sementara yang dirugikan menginginkan untuk diubah sesuai dengan data demografi terbaru atau dihapuskan sepenuhnya. Walau demikian, poin-poin yang terdapat pada Pakta Nasional dikodifikasikan pada Perjanjian Ta'if 1989, meneguhkan sektarianisme sebagai elemen penting dalam politik Lebanon.