Kesultanan Utsmaniyah

Sistem hukum Islam Utsmaniyah berbeda dengan pengadilan tradisional Eropa. Pihak yang hadir di pengadilan Islam adalah "Qadi" yang berarti hakim. Sejak penutupan "itjihad", atau "Gerbang Penafsiran", para "Qadi" di seluruh Kesultanan Utsmaniyah tidak terlalu fokus pada keputusan hukum sebelumnya, melainkan pada adat setempat dan tradisi daerah tempat mereka bekerja. Sayangnya, sistem pengadilan Utsmaniyah tidak punya struktur pengadilan banding, sehingga muncul strategi kasus hukum ketika si penuntut bisa membawa kasusnya dari satu sistem pengadilan ke sistem yang lain sampai mereka mendapatkan putusan yang sesuai harapan.
Pada akhir abad ke-19, sistem hukum Utsmaniyah dirombak besar-besaran. Proses modernisasi hukum dimulai dengan Dekrit Gülhane tahun 1839. Reformasi tersebut mencakup "pengadilan adil di hadapan umum untuk semua terdakwa tanpa memandang agamanya," pembentukan sistem "kompetensi terpisah, agama dan sipil," dan pengakuan kesaksian non-Muslim. Hukum tanah (1858), hukum sipil (1869–1876), dan hukum prosedur sipil juga diberlakukan.