Undang-Undang Sultan Adam

Para pejabat yang berwenang untuk masalah yang menyangkut perkawinan agama, yaitu :
Mufti : hakim tertinggi pengawas pengadilan umum, dan Penghulu : hakim yang lebih rendah yang mendapat piagam atau cap dari Sultan. Disamping hakim ada lagi jabatan yang disebut Qadi, yang bertugas sebagai pelaksana hukum dan pengatur jalannya pengadilan agar hukum berlaku dengan wajar. Perbedaan Qadhi dengan Penghulu adalah, bahwa Qadi, menetapkan hukum bila terjadi sengketa yang kemudian berkembang menjadi pelaksana peradilan Islam. Pasal-pasal pada bagian ini menyangkut tata cara nikah, larangan nikah bagi yang tidak bermadzhab Syafei, mengenai pembatalan perkawinan, masalah orang yang "barambangan", masalah suami yang menuduh isterinya berzina, dan kewajiban melapor kalau ada orang berzina.