Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang

Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, Yano mendirikan Kerukunan Minangkabau ("Gui Gan") sebagai badan konsultasi dirinya dengan tokoh-tokoh Minangkabau. Kerukunan Minangkabau mengadakan pertemuan secara teratur di kediaman gubernur. Anggota-anggotanya adalah representatif dari ulama, politisi, pemimpin adat, dan akademisi yang bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi "shu chokan". Gusti Asnan menyebut Kerukunan Minangkabau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode awal. Ketika Komando Tentara ke-25 mengeluarkan perintah pendirian "shu sangikai" atau DPR di setiap "shu" pada 8 November 1943, pemerintah sipil Sumatera Barat meneruskan Kerukunan Minangkabau yang telah ada sebagai "shu sangikai" dan Muhammad Sjafei ditunjuk sebagai ketua.