Imperium Britania

Perang Dunia I menyebabkan pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Irlandia tertunda dan hasilnya, Irlandia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada tahun 1919. Sinn Féin, partai pro-kemerdekaan Irlandia, berhasil memenangkan mayoritas suara dalam Pemilihan Umum tahun 1918 dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Inggris tidak mengakuinya dan hal ini memicu meletusnya Perang Kemerdekaan Irlandia. Para tentara Republik Irlandia secara bersamaan memulai perang gerilya melawan Pemerintahan Inggris. Perang ini berakhir pada tahun 1921 dengan jalan buntu dan menghasilkan Perjanjian Inggris-Irlandia. Dua puluh enam "county" di Irlandia selatan kemudian mendirikan Negara Bebas Irlandia, yang selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah domini dalam Imperium Britania, yang berdiri sebagai negara bebas namun secara konstitusional dan kelembagaan masih merupakan bagian dari Kerajaan Britania Raya. Sedangkan enam "county" di Irlandia Utara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Pemerintahan Britania Raya.
Perjuangan kemerdekaan yang sama juga berlangsung di India saat Undang-Undang Pemerintahan India 1919 gagal dalam memenuhi tuntutan kemerdekaan rakyat India. Kekhawatiran terhadap penyebaran komunis dan campur tangan asing dalam Konspirasi Ghadar menyebabkan disahkannya Undang-Undang Rowlatt. Hal ini menyebabkan ketegangan, terutama di daerah Punjab, tempat ketegangan berubah menjadi tragedi berdarah pada tahun 1919 yang dikenal dengan peristiwa Pembantaian Amritsar. Di Inggris, peristiwa ini dilihat sebagai tindakan untuk menyelamatkan India dari aksi anarki, namun banyak juga - termasuk Churchill - yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Keadaan terus bergejolak hingga bulan Maret 1922 diikuti oleh insiden Chauri Chaura dan terus berlanjut hingga 25 tahun kedepannya. Pada tahun 1922, Mesir, yang telah dinyatakan sebagai wilayah protektorat Inggris setelah Perang Dunia I diberikan kemerdekaan resmi, namun tetap menjadi negara satelit Inggris sampai tahun 1954. Tentara Inggris tetap ditempatkan di Mesir sampai ditandatanganinya Perjanjian Inggris-Mesir pada tahun 1936 yang menyepakati bahwa Inggris akan menarik tentaranya dari Mesir namun Inggris tetap berhak menduduki dan memiliki Terusan Suez. Sebagai imbalannya, Mesir dibantu untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Irak, wilayah mandat Inggris sejak tahun 1920 yang kaya dengan minyak juga dibantu menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa setelah diberi kemerdekaan pada tahun 1932.