Asia Pulp &amp; Paper

Sebagai bagian dari Roadmap perusahaan, pada November 14, 2012 APP mengumumkan bahwa semua sembilan dari pabrik Indonesia yang telah menerima sertifikasi SVLK kayu legalitas, yang merupakan Legalitas Kayu Indonesia Sistem Jaminan - rantai ketat proses tahanan dirancang untuk memastikan pabrik hanya menerima dan kayu proses dari sumber yang legal, dan bahwa semua produk yang diekspor dari negara dapat ditelusuri ke titik diverifikasi asal. APP adalah bisnis pertama di Indonesia yang sepenuhnya mencapai kepatuhan SVLK, yang memungkinkan perusahaan dan negara Indonesia harus diakui oleh Komisi Eropa sebagai pengimpor produk serat hukum.
Pada tanggal 5 Februari 2013, APP mengumumkan Kebijakan Konservasi Hutan, yang termasuk segera menghentikan pembukaan hutan alam di seluruh rantai suplai.
APP juga mengungkapkan kemitraan dengan organisasi non-profit The Forest Trust, yang membantu perusahaan dengan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) penilaian untuk mengidentifikasi wilayah hutan untuk perlindungan. TFT bekerja dengan APP dan Greenpeace untuk mendesain Kebijakan Konservasi Hutan APP dan akan memantau dan melaporkan progress APP untuk mencapai komitmennya. Selain itu, Kebijakan APP khusus menyambut pengamat pihak ketiga untuk memverifikasi implementasi - yang pertama untuk APP dan untuk industri.
Sebagai hasil dari pengumuman rencana deforestasi nol, Greenpeace, Rainforest Action Network dan LSM lainnya menyatakan optimisme hati-hati dan menyambut Kebijakan Konservasi Hutan perusahaan. Greenpeace juga sepakat untuk menghentikan kampanye global melawan APP dan menyelenggarakan diskusi terbuka untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar menerapkan kebijakan.
Pada tanggal 5 Juni 2013, APP mengumumkan batas waktu mutlak 31 Agustus 2013 untuk semua kayu hutan alam ditebang sebelum 1 Februari 2013 yang akan diterima di pabrik bubur. APP juga meluncurkan dashboard pemantauan online percontohan, yang menyediakan akses ke informasi teknis yang diperbarui, untuk memungkinkan para pemangku kepentingan dan pihak ketiga untuk secara aktif meninjau kemajuan dalam mengimplementasikan Kebijakan Konservasi Hutan.