Kebijakan pengungsi di Uni Eropa

Selain mengangani permasalahan pengungsi secara Internal dengan negara-negara yang ada di Eropa, Uni Eropa juga bekerjasama dengan negara-negara yang berdekatan dengan wilayah Eropa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari pengungsi yang masuk ke Eropa. Program ini disebut dengan European Neighbourhood Policy (ENP) (EEAS “European Neighbourhood Policy”, 2017). Kebijakan ENP ini dimaksudkan untuk membantu Negara-negara tetangga Uni Eropa agar mencapai kemakmuran. Hal tersebut dilakukan oleh Uni Eropa untuk membatasi masuknya pengungsi ke kawasan Eropa setelah banyaknya konflik yang terjadi dan perekonomian yang buruk di negara-negara tetangga Uni Eropa. Dalam program European Neighbourhood Policy (ENP), bukan hanya memperkuat kerjasama di bidang politik dan ekonomi saja, UE juga membuat kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar negara-negara sekitar Uni Eropa dapat menghasilkan lebih banyak skilled worker. Kemudian pada tahun 2015, Uni Eropa beserta negara-negara di Afrika menghelat suatu konferensi di Valletta, Malta untuk membahas krisis migrasi yang terjadi. Konferensi ini dinamakan dengan Valletta Summit on Migration. Konferensi ini bertujuan untuk meminta kerjasama dari negara-negara Afrika untuk ikut membantu menangani krisis imigran di Laut Tengah dan hasil dari konferensi ini adalah adanya kebijakan Emergency Trust Fund dari Uni Eropa untuk memajukan negara-negara Afrika dan negara-negara Afrika diminta untuk dapat menarik kembali para pengungsi ke negara asalnya. Afrika juga diminta Uni Eropa untuk bekerjasama melawan perdagangan dan penyelundupan manusia yang semakin sering terjadi pada tahun 2015 di Laut Tengah.