Kekaisaran Brasil

Tanggung jawab Majelis Provinsial meliputi penetapan anggaran provinsial dan munisipal beserta pemungutan pajak yang diperlukan untuk menopang anggaran tersebut; penyediaan pendidikan dasar dan menengah (pendidikan menengah ke atas merupakan tanggung jawab pemerintah nasional); pengawasan dan pengendalian pengeluaran provinsial dan munisipal; serta penegakan hukum dan pemeliharaan anggota polisi. Majelis mengendalikan pembuatan dan penghapusan jabatan pegawai negeri provinsial dan munisipal beserta penentuan gajinya. Pengangkatan, penangguhan dan pemecatan pegawai negeri merupakan hak presiden (gubernur) provinsi, tetapi bagaimana dan dalam situasi apa hak prerogatif tersebut dapat digunakan ditentukan oleh Majelis. Penyitaan properti pribadi untuk kepentingan provinsial atau munisipal (dengan pemberian ganti rugi moneter) juga merupakan hak Majelis. Nyatanya, Majelis Provinsial dapat menetapkan peraturan daerah apapun tanpa harus diratifikasi Parlemen selama perda tersebut tidak melanggar konstitusi. Namun, provinsi tidak diperbolehkan membuat peraturan daerah mengenai urusan pidana, prosedur pidana, hak dan kewajiban perdata, angkatan bersenjata, anggaran nasional, atau urusan yang terkait dengan kepentingan nasional (seperti hubungan luar negeri).