Lily Sumantri

Berdasarkan Undang-undang No 18/1965, Seorang Kepala Daerah didampingi oleh seorang petinggi yang merupakan tenaga Pusat yang diperbantukan. Disamping itu seorang Bupati Kepala Daerah dalam menghadapi masalah urusan Legislatif/ Politis dibantu oleh Anggota BPH yang terdiri dari utusan mewakili Fraksi ABRI dan 3 (Tiga) orang Fraksi dari Partai Politik. Hal itu dihapus setelah ada perubahan berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.