Kantaro Suzuki

Sebagai kepala pemerintahan yang dilantik oleh Kaisar Hirohito, yang juga menaruh harapan besar akan kebijakan mengakhiri perang Asia Timur Raya ("Dai Toa Senso") pada Perang Dunia II sekalipun tidak diungkapkan secara langsung, Kantaro Suzuki juga menjabat sebagai pimpinan enam besar dalam dewan peperangan yang juga mencakup Kementerian Peperangan (Jendral Korechika Anami), Kementerian Luar Negeri (Menlu Shinegori Togo), Kementrian Angkatan Laut (Admiral Yonai Mitsumasa), Panglima Angkatan Darat (Jendral Umezu) dan Panglima Angkatan Laut (Admiral Soemu Toyoda). Tugas besar yang diembannya pada saat dia sudah berusia lanjut dan menderita kurang pendengaran (sedikit tuli karena usianya) dalam menghadapi sikap keras kepala Angkatan Darat dan Kementrian Peperangan yang menginginkan perang tetap berjalan terus demi mempertahankan tanah airnya dalam suatu pertempuran yang menentukan ("tennozan") meskipun mengorbankan negara sekalipun secara kenyataan, Jepang saat itu praktis kalah perang dan Angkatan Lautnya bisa dikatakan sudah tidak memiliki armada sama sekali. Kekhawatiran akan timbulnya kudeta seperti halnya Insiden 26 Februari membuat sikapnya berubah-ubah dalam menghadapi tekanan dalam negeri dan Internasional. Karena sikapnya itulah, ketika menerima Proklamasi Potsdam dari pimpinan tiga besar sekutu (Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat), Kantaro Suzuki mengeluarkan kata yang bersifat ambigu, "mokusatsu" (yang berarti mengendapkan/mendiamkan dahulu namun juga memiliki arti barang yang tidak berharga) ketika jumpa pers dalam menyikapi Proklamasi itu. Ketika kata ""mokusatsu"" diterjemahkan oleh seorang Jerman yang ahli bahasa dihadapan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dan staf, kata ""mokusatsu"" diterjemahkan sebagai barang yang tidak berharga, yang membuat Presiden Truman berkesimpulan bahwa Jepang tidak berniat menghentikan peperangan dan perlu dihentikan dengan menggunakan bom atom.