Privatisasi air di Jakarta

Di bawah kontrak konsesi, sebuah perusahaan swasta mengoperasikan, mengelola, dan memperluas infrastruktur milik negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 20 sampai 30 tahun. Operator swasta bertugas mendanai seluruh investasi dan mendapat pendapatan tarif dari pelanggan atas nama pemerintah. Sebagai imbalan, operator swasta boleh mendapat laba, biasanya berasal dari pendapatan tarif yang selalu diteruskan ke operator swasta. Namun demikian, konsesi Jakarta didasarkan pada skema keuangan yang tidak lazim. Perjanjian ini terdiri dari "tarif air" yang dikumpulkan oleh operator swasta atas nama pemerintah provinsi DKI Jakarta, berbeda dengan "imbalan air" yang dibayarkan oleh pemerintah kepada operator swasta. Rencana awalnya adalah tarif yang ditagihkan ke pelanggan lebih tinggi daripada imbalan yang dibayarkan ke operator swasta. Surplusnya memungkinkan pemerintah melunasi utang ke pemerintah pusat karena yang didanai pinjaman internasional. Pinjaman-pinjaman ini dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur air kota pada tahun-tahun sebelumnya dengan total 1,6 triliun rupiah (USD 400 juta menurut nilai tukar sebelum krisis). Imbalan untuk operator swasta menggunakan nilai tetap dalam mata uang rupiah per m tanpa mempertimbangkan kategori daya beli pelanggannya. Skema ini dirancang sedemikian rupa sehingga perusahaan swasta mendapat tingkat imbal sebesar 22 persen. Sistem penagihan ini dirancang untuk memberi insentif untuk operator swasta agar menyambungkan pipa ke penduduk miskin meski potensi keuntungannya sedikit. Kini, pemeirntah mempertanyakan sistem ini karena malah merugikan sektor publik.