Hak asasi manusia di Kuba

Hukum Kuba membatasi kebebasan berekspresi, berasosiasi, berorganisasi, gerakan, dan pers. Perhatiannya juga tertuju pada operasi proses hukum yang semestinya. Menurut Human Rights Watch, meskipun di kuba, yang secara resmi ateis sampai 1992, saat ini "memungkinkan peluang yang lebih besar untuk mengekspresikan keagamaan daripada yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, dan telah memungkinkan beberapa kelompok kemanusiaan yang dijalankan oleh agama untuk beroperasi, pemerintah masih mempertahankan kontrol ketat pada lembaga agama, kelompok-kelompok terafiliasi, dan penganut aliran kepercayaan". Penyensoran di Kuba juga menjadi pusat permasalahan. Menurut laporan Human Rights Watch dari tahun 2017 pemerintah terus bergantung pada penahanan sewenang-wenang untuk melecehkan dan mengintimidasi para kritikus, aktivis independen, lawan politik, dan lainnya. Laporan ini menambahkan bahwa Komisi Kuba untuk Hak Asasi Manusia dan Rekonsiliasi Nasional, sebuah kelompok hak asasi manusia independen yang tidak memiliki otorisasi resmi dan oleh karena itu dianggap ilegal oleh pemerintah, menerima lebih dari 7,900 laporan penahanan sewenang-wenang dari Januari hingga Agustus 2016. Ini merupakan rata-rata tertinggi penahanan bulanan dalam enam tahun terakhir.