2019GantiPresiden

Menjawab pertanyaan anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun, Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman menyebutkan #2019GantiPresiden tak melanggar hukum disebutkan aturan khusus mengenai kampanye pilpres 2019 masih belum dibuat, sementara
Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro menilai #2019GantiPresiden secara etika tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk kampanye. Bertentangan dengan pernyataan dari Syarif Alkadrie, Ketua Umum Partai NasDem menyebut penggunaan #2019GantiPresiden terbilang wajar. Sohibul Iman menyebut gerakan yang diluncurkan oleh kader partainya selaras dengan harapan masyarakat dan mengaku senang atas tanggapan santai Joko Widodo. Menanggapi Joko, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menyindir bahwa baju kotak-kotak tidak akan membuat seseorang menjadi presiden. Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid optimis #2019GantiPresiden akan terealisasi mengingat Joko dinilai belum melaksanakan janji-janji semasa kampanye Pilpres 2014. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan fenomena #2019GantiPresiden adalah hal yang biasa, membandingkan dengan fenomena kampanye Joko untuk 2 periode. Fadli Zon menilai #2019GantiPresiden bagus dan perlu didukung. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan gerakan #2019GantiPresiden harus didukung dalam perspektif evaluasi terhadap pemerintah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Habiburokhman menyebut Joko tak perlu memberikan respons berlebihan terhadap #2019GantiPresiden, menyebut persaingan dengan menggunakan tagar merupakan hal biasa. Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Sejahtera Amien Rais memberikan catatan kepemimpinan Joko Widodo sembari menyebut pergantian presiden pada 2019 merupakan hal yang tak dapat dibendung lagi. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut gerakan ini merupakan gerakan yang digerakkan oleh sekelompok masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah Joko, bukan Gerindra; meskipun demikian gerakan ini bukanlah gerakan yang terlarang karena dilakukan secara konstitusional.