Status sengketa Gibraltar

Klaim teritori ini secara formal dinyatakan oleh diktator Spanyol Francisco Franco pada tahun 1960-an dan diteruskan oleh pemerintah Spanyol selanjutnya. Mereka menegaskan bahwa sengketa Gibraltar adalah murni masalah bilateral antara Britania dan Spanyol, dan bahwa rakyat Gibraltar hanyalah penghuni yang peran dan kemauannya tidak relevan. Prinsip ini tampaknya terefleksikan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang dekolonisasi Gibraltar tahun 1960-an, yang berfokus pada "kepentingan" dan bukan "kemauan" rakyat Gibraltar. Berbicara tentang UN C24 pada tahun 2006, Ketua Menteri Gibraltar, Peter Caruana, menyatakan: "Sudah diketahui dan terdokumentasikan dan diterima oleh semua pihak bahwa, sejak 1988, Gibraltar menolak secara bilateral, dan tidak akan pernah setuju dengannya." Penduduk Gibraltar berpendapat bahwa satu pihak tidak bisa mengklaim atas "kepentingan" penduduk, sementara pada saat yang sama mengabaikan keinginan dan hak-hak demokrasinya.