Predator daring

Dalam konteks Indonesia, kasus predator daring atau prostitusi daring yang baru ini marak terjadi, tidak dapat dikenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan cukup menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU ITE tidak pernah secara khusus mengatur kasus ini karena pada prinsipnya yang menjadi pembeda hanyalah sisi pemanfaatan atau penggunaan internet sebagai sarana kejahatan atau pelanggaran. Atas alasan itu, berbagai kasus predator daring sebagai delik konvensional, cukup diatur melalui KUHP dan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya menjerat pelaku, dapat menggunakan pasal 296 KUHP (delik umum), dan dapat ditambahkan pemberatan dengan penggunaan UU Perlindungan Anak jika pelaku terindikasi mengeksploitasi anak, atau bahkan dapat menggunakan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jika terindikasi sebagai jaringan jual beli manusia (human traficking). Ketentuan lain yang bisa digunakan juga adalah peraturan-peraturan daerah tempat dimana perbuatan atau sarana pelanggaran terjadi.