Kronisme

Penentangan umumnya diberi terhadap politisi yang sekalipun dibantu pihak berkompeten, masih mengadakan kegiatan sosial, bisnis, atau rekanan politis yang berujung pada penunjukan proyek pemerintahan atau jabatan kepada kolega dengan hanya didasari kedekatan dan keakraban tanpa menjunjung kelayakan. Politisi dengan kepentingan bisnis atau kepentingan tertentu, dengan kelompok dan organisasi profesional mendapat jaminan kroni-bisnis dalam urusan politik, khususnya dengan honor yang sesuai dan banyak. Pengaruh kapitalisme kronis menyebabkan dampak bisnis curang yang sering ditemui pada sosial dengan sistem peradilan yang tidak efektif. Akibatnya, terdapat upaya pada cabang legislatif pemerintahan untuk mengadakan cara paksa tentang undang-undang yang memungkinkan partai tertentu melakukan tindakan manipulasi dengan campur tangan pebisnis dan pemerintahan kronis.