Demokrasi di Pakistan

Gagasan-gagasan Jenderal Ayub Khan itu tertuang dalam sebuah Undang-Undang dasar yang berlaku mulai tahun 1962 di Pakistan, undang-undang itu diberinama, Demokrasi Dasar atau Basic Democracy. Namun, gagasan Basic Democracy dari Jenderal Ayub Khan itu menimbulkan masalah baru, karena ternyata pada praktiknya, demokrasi yang diinginkan oleh Jenderal Ayub Khan rupanya menjadikan dirinya memiliki kekuasaan yang secara formal sangat kuat, bahkan muncul ungkapan, kekuasaan Jenderal Ayub Khan di Pakistan lebih kuat dari kekuasaan John F. Kennedy di Amerika Serikat ataupun Soekarno di Indonesia. Dengan sistem Basic Democracy yang tanpa partai politik itu ternyata justru banyak pemimpin politik dari partai-partai lama yang terpilih kembali, sehingga anggot parlemen Pakistan dapat menghidupkan partai politik lama yang dibubarkan, bahkan Jenderal Ayub Khan sendiri menggabungkan diri kepada Partai Liga Muslim.
Sistem Basic Democracy yang digagas oleh Jenderal Ayub Khan yang dikatakan ternyata kurang demokratis kemudian memunculkan masalah baru. Akhirnya, pada 1968, Jenderal Ayub Khan menyerahkan jabatan presiden kepada koleganya, Jenderal Yahya Khan. Di bawah kepemimpinan Jenderal Yahya Khan, pemerintah Pakistan berjanji akan menghidupkan kembali sistem parlementer dan segera melakukan pemilihan umum pada 1970. Namun, ternyata dua partai terbesar di Pakistan saat itu, Partai Rakyat di Pakistan Barat dan Partai Awami Nasional di Pakistan Timur tidak mampu mencapai batas ambang suara untuk merumuskan undang-undang baru, akhirnya Jenderal Yahya Khan mengambil alih kepemimpinan negara Pakistan. Karena tak kunjung selesai dalam merumuskan konstitusi dan stabilitas politik semakin tak menentu arahnya, Pakistan Timur memberontak pada 1971 dan berdirilah negara Bangladesh yang terpisah dari Pakistan.