Peristiwa Tiga Daerah

Rakyat menemui kenyataan ekonomi lebih buruk pada masa ini; adanya wajib setor padi, penjatahan bahan pangan, di samping banyak terdapat korupsi dan penindasan oleh pihak penguasa tradisional dari pemungutan setoran oleh masyarakat. Berita kekalahan Jepang telah diketahui oleh rakyat di tiga daerah, terutama oleh golongan bawah tanah yang pernah melakukan perlawanan aktif selama pendudukan Jepang, seperti golongan komunis terselubung, Negen Broeder, KRI dan Barisan Pelopor yang berideologi Marxis. Setelah kemerdekaan di proklamirkan disambut dengan sangat antusias oleh rakyat. Namun tidak demikian halnya dengan kalangan elit birokratis. Berita ini bagi mereka pada umumnya disambut dengan sikap ragu-ragu. Sikap ini diiringi dengan kekhawatiran akan reaksi Jepang terhadap perjuangan rakyat. Bahkan di antara elit birokratis ini ada yang melarang untuk menaikkan bendera merah putih, karena menganggap bahwa meskipun Jepang sudah kalah, maka penguasa lama (Belanda) akan segera datang kembali. Sikap yang ditunjukkan oleh elit birokratis ini telah melebarkan jurang antara mereka dengan rakyat pejuang. Kenyataan inilah yang telah memancing munculnya gejolak sosial di tiga daerah. Dimulai dengan aksi protes yang dilakukan oleh rakyat terhadap seorang Lurah di wilayah Tegal selatan, kemudian meluas ke daerah-daerah lainnya seperti desa Pekalongan, rakyat menuntut penggantian penguasa. Aksi-aksi daulat serupa berlangsung mendobrak sistem birokrasi serta aksi kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan para pejabat desa dan pihak-pihak elit ekonomi lainnya yang dianggap menyengsarakan rakyat. Aksi ini tidak saja meluas akan tetapi juga lebih buas dan liar seperti yang terjadi di Pemalang dan Tegal. Lebih dari itu, peristiwa-peristiwa ini makin meluas menjadi makar politik, ditandai dengan berdirinya Front Rakyat (November 1945) yang berideologi komunis. Kenyataan ini akhirnya mengharuskan pemerintahan pusat turun tangan, sehingga gerakan ini dapat dipadamkan.