Perkawinan sejenis

Pengajuan perkawinan sejenis bermacam-macam di setiap yuridiksi, dilaksanakan melalui pengubahan hukum perkawinan secara legislatif, putusan pengadilan berdasarkan jaminan konstitusional atas kesetaraan, atau suara masyarakat langsung (dengan suara inisiatif atau referendum). Pengakuan perkawinan sejenis dianggap sebuah hak asasi manusia, hak sipil, serta masalah politis, sosial, dan religius. Pendukung utama perkawinan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak perdata juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang utama adalah kelompok keagamaan. Beberapa komunitas aliran di dunia mendukung perkawinan sejenis, meskipun banyak kelompok keagamaan menentangnya. Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan peningkatan berkelanjutan terhadap dukungan pengakuan perkawinan sejenis di seluruh negara demokrasi maju dan beberapa negara demokrasi berkembang.