Wali nagari

Sebelumnya jabatan wali nagari ini masih asing dalam struktur pemerintahan nagari di masyarakat Minangkabau. Kemudian setelah dikeluarkannya tentang ordonansi nagari pada tahun 1914 oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana para penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama, diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai "kepala nagari" atau "wali nagari", sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan ini dapat diterima dan menjadi "tradisi adat" di mana jabatan ini juga diwariskan kepada keponakan pemegang jabatan sebelumnya. Selain itu efek dari aturan ini juga membatasi anggota kerapatan nagari, yang hanya pada penghulu yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda saja. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur.