Majelis Negara Brunei

Berbeda dengan Kabinet Menteri, Majelis Negara Brunei memungkinkan setiap anggota untuk mengajukan RUU atau mosi untuk pembahasan. Namun RUU untuk dibahas atau disetujui memerlukan persetujuan dari Kabinet Menteri. Dengan pengecualian untuk keadaan tertentu, setiap RUU yang akan disampaikan dalam rapat harus diterbitkan pada lembaran negara, untuk masyarakat umum dalam jangka waktu setidaknya empat belas hari. Demikian pula, jika anggota ingin menanyakan secara lisan atau tertulis, maka pertanyaan tersebut perlu dikirim ke Panitera tujuh hari sebelum pertanyaan diajukan agar pertanyaan tersebut diarsipkan dalam dokumen. Metode ini juga memungkinkan Pemerintah untuk melakukan persiapan. Jika ada tidak puas dengan respons yang diberikan oleh pemerintah, dengan izin dari Ketua Majelis, aggota majelis diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan ke pertanyaan awal.