Departemen dan wilayah seberang laut Perancis

Setiap teritori Perancis yang berpenghuni, metropolitan atau seberang laut, diwakili di Majelis Nasional Perancis dan Senat Perancis (yang membentuk Parlemen Perancis). Departemen dan teritori seberang laut dipimpin oleh majelis pilihan lokal dan oleh Parlemen Perancis dan Pemerintah Perancis (di mana seorang anggota kabinet, Menteri Perancis Seberang Laut, bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan departemen dan teritori seberang laut).Kategori ini dibentuk pada reformasi konstitusional 2003. Setiap jajahan memiliki hukumnya sendiri.Kaledonia Baru merupakan sebuah teritori seberang laut sejak 1946, tetapi sebagai hasil dari Piagam Nouméa 1998, wilayah tersebut mendapatkan status khusus "(statut particulier" atau "statut original") pada 1999. Kewarganegaraan Kaledonia Baru diciptakan, dan pengalihan kekuasaan secara bertahap dari Perancis ke Kaledonia Baru sendiri telah dimulai, yang akan berlangsung selama lima belas hingga dua puluh tahun.Status negara seberang laut (Perancis: "Pays d'outre-mer"), direncanakan untuk dependensi Pasifik Perancis, yang tidak pernah dibentuk. Status Polinesia Perancis 2004 memberikannya sebutan ini, tetapi juga dibatalkan karena masuk dalam kategori jajahan seberang laut. Dewan Konstitusional Perancis menyatakan bahwa penyebutan negara seberang laut tidak memiliki konsekuensi hukum. Karena statusnya yang tidak memiliki nama dan karena parlemennya dapat membentuk hukum lokal, Kaledonia Baru kadang-kadang salah dianggap sebagai negara seberang laut.Diberi peringkat menurut penduduk di wilayah urban:
Robert Aldrich and John Connell, France's Overseas Frontier, Cambridge University Press, 1992