Ganjar Pranowo

Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, "long march" sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang. Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng, Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan "adendum" atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk. Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan. Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat. Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.