Pengadilan Tinggi Agama Medan

Dalam pasal 11 ayat (1), ditetapkan apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Provinsi diadakan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah provinsi yang wilayahnya meliputi satu, atau lebih daerah provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah provinsi ini menyelenggarakan pemeriksaan perkara pada tingkat Banding (appel) (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 pasal 8 ayat 3 ). Dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 ini, maka semua Badan Peradilan Agama yang telah ada di daerah Sumatera Utara sebagai tersebut di atas yakni Mahkamah Syar’iyah di Keresidenan Tapanuli dan Majelis (Pengadilan) Agama Islam di daerah Sumatera Timur dengan sendirinya bubar, dan sebagai penggantinya dibentuklah Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Untuk daerah Sumatera Utara, pembentukannya diatur dengan penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tertanggal 12 November 1957 dan berlaku mulai tanggal 1 Desember 1957.