Hak properti wanita

Anak tiri juga merupakan hal rumit dalam suatu pernikahan kembali. Janda kaya sering berada dalam posisi untuk menulis keinginannya dan mewariskan lahan sebagaimana yang ia kehendaki. Hal ini sering menyebabkan masalah hukum ketika ahli waris mereka terbagi. Sebagaimana janda tersebut menginginkan agar anak-anak mereka dapat menerima sesuatu, namun mereka juga berkewajiban memberikan sesuatu kepada anak-anak tiri mereka. Kompleksitas keinginan dari beberapa suami yang meninggalkan warisan untuk masing-masing anak kandung mereka seringkali juga ditinggalkan kepada janda tersebut untuk dilaksanakan, sehingga memberikan kepada janda tersebut kendali/tanggung jawab yang besar akibat permintaan/keinginan mendiang suami-suami mereka tersebut. Potensi yang dapat muncul akibat pernikahan kembali, yakni serangkaian anak-anak tiri, kuasa atas lahan yang diberikan kepada wanita janda sepeninggal suami, realitas praktik perwarisan, serta apa yang idealnya ditetapkan dalam hukum umum seringkali bertentangan satu sama lain. Hukum umum memberikan kelonggaran bagi janda untuk memiliki sedikit atas lahan suami mereka, namun totalnya tidak diperbolehkan mendekati jumlah kekayaan yang biasanya janda tersebut warisi/miliki. Selain itu, kuasa atas akumulasi lahan yang janda tersebut gunakan dalam tiap-tiap kontrak pernikahan juga bertentangan dengan hukum umum "couverture" (kedudukan wanita bersuami) yang ideal. Meski demikian, wanita janda dapat membuat klaim dan memperoleh hak properti jauh lebih banyak daripada yang diizinkan hukum umum atau daripada yang dapat mereka miliki saat mereka gadis atau pada saat pernikahan pertama mereka.