Gerakan Rakyat Indonesia

Baik Partindo maupun PNI-Baru dinilai pemerintah, membahayakan sehingga ditekanlah kedua partai itu melalui berbagai cara, seperti pembatasan kebebasan berbicara dalam rapat-rapat, dilaksanakannya hak luar biasa Gubernur Jenderal yaitu "exorbitantrechten", dan adanya larangan untuk mengadakan rapat dan berkumpul yang berlaku di seluruh Indonesia. Dengan dilaksanakannya berbagai senjata itu, maka keadaan gerakan non-koperatif (Partindo dan PNI Baru), menjadi tidak berdaya. Akhirnya, Partindo pada bulan November 1936 dibubarkan oleh pengurusnya.