Internet di Indonesia

Pada bulan Maret 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memperluas kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memasukkan pengawasan arus informasi dan kemungkinan sensor konten online. Pada awal 2010, kementerian menerbitkan rancangan Peraturan Konten Multimedia yang, jika diterapkan, akan membutuhkan ISP untuk menyaring atau menghapus materi tertentu. Jenis-jenis konten yang tercantum termasuk kategori kata-katanya samar seperti pornografi, perjudian, ucapan kebencian, ancaman kekerasan , paparan informasi pribadi, kekayaan intelektual, informasi palsu, dan konten yang merendahkan seseorang atau kelompok berdasarkan atribut fisik atau nonfisik, seperti disabilitas. Setelah kemarahan publik, pemerintah mengumumkan bahwa itu akan mengambil waktu untuk memproses usulan dari masyarakat sebelum melanjutkan dengan rancangan peraturan.