Perjanjian Kewarganegaraan Ganda Indonesia-Tiongkok

Karena warga Tionghoa yang nasionalis menolak "pemaksaan naturalisasi", mereka menuntut perlindungan para konsul Tiongkok. Namun demikian, sebagai imbalan adanya perwakilan konsuler di Hindia Belanda, Belanda dan Tiongkok menandatangani KonvensiKonsuler 1911 yang menetapkan yurisdiksi konsul Tiongkok atas orang-orang yang bukan penduduk Belanda saja. Konvensi ini secara eksplisit tidak menyelesaikan persoalan kewarganegaraan ganda karena catatan yang terlampir di dokumen tersebut menunjukkan bahwa konvensi ini tidak bertujuan menentukan kewarganegaraan. Republik Tiongkok pimpinan Chiang Kai-shek menerapkan "jus sanguinis" melalui undang-undang kewarganegaraan baru pada tahun 1929. Chiang Kai-shek juga menolak menandatangani Konvensi Kewarganegaraan Den Haag 1930, khususnya Pasal 4 konvensi yang menyatakan bahwa "sebuah negara tidak berhak memberikan perlindungan diplomatik kepada salah satu warga negaranya apabila ia juga memiliki kewarganegaraan di negara asalnya".