Pemilihan umum Wali Kota Makassar 2018

Pada Februari, pasangan Munafri-Dewi menggugat KPU untuk membatalkan pencalonan Pomanto atas alasan Pomanto membagi-bagikan telepon pintar saat menjabat sebagai wali kota. Tanggal 21 Maret, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sulawesi Selatan memerintahkan KPU membatalkan pencalonan Pomanto. KPU kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Agung yang juga memperkuat keputusan PTTUN. Pomanto menyatakan bahwa ia akan memperjuangkan kasusnya secara hukum. Namun, KPU memutuskan untuk mendiskualifikasi Pomanto dalam rapat tertutup sehingga pemilu ini diikuti oleh calon tunggal. Arifuddin masih perlu memenangkan mayoritas suara (pemilih bisa memilih kotak kosong) atau pemilu akan diulang tahun 2020.