Reformasi perpajakan

Di Indonesia, reformasi perpajakan mulai dilakukan pada akhir tahun 1983., dengan keluarnya lima undang-undang perpajakan baru. Hal itu dilakukan karena undang-undang yang berlaku sebelumnya dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dan dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kelima undang-undang itu adalah:Pada tahun 1997 dikeluarkan beberapa UU baru untuk melengkapi UU yang telah ada, yaitu UU No 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU No 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).