Langgur

Pada 1870, pemerintah Hindia Belanda yang berpusat di Batavia menerapkan kebijakan etis baru yang mewajibkan para pejabat pemerintah di seluruh wilayah jajahan untuk "membimbing dan membantu masyarakat pribumi mencapai taraf peradaban yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat menikmati buah-buah dari kerja, usaha, dan ketertiban." Demi meningkatkan investasi di daerah jajahan, pada tahun yang sama pemerintah juga mengeluarkan "Agrarische Wet" (Undang-Undang Agraria) baru yang memperbolehkan badan-badan usaha swasta untuk mendapatkan hak guna usaha selama 75 tahun atas tanah tak tergarap. Hak guna usaha ini bahkan dapat dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain.