Gaji buta

Di bidang politik, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering dianggap makan gaji buta entah karena membolos atau tertidur saat Paripurna. Seorang mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kuningan, Jawa Barat, berinisial ER, dikenai skors karena telah makan gaji buta sebanyak 20 jutaan Rupiah per bulan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, para pegawai dari dinas pengendalian penduduk dan dinas pertanahan di bidang perumahan dan pemukiman dianggap makan gaji buta akibat menganggur.