Perjanjian 20 hal

Pemerintah Britania, bekerja sama dengan Pemerintah Federasi Malaya, menunjuk sebuah Komisi Penyelidikan untuk Borneo Utara dan Sarawak pada Januari 1962 untuk memastikan jika rakyat mendukung usulan untuk membentuk Federasi Malaysia. Tim yang beranggotakan lima orang, yang terdiri dari dua etnis Melayu dan tiga perwakilan Britania, dipimpin oleh Lord Cobbold. Sebuah komite antar pemerintahan (Komite Lansdowne) ditunjuk untuk menyusun rincian akhir Perjanjian Malaysia. Lord Lansdowne bertindak atas nama Britania dan Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Federasi Malaya bertindak atas nama Malaya.