Privatisasi air di Jakarta

Koalisi Masyarakat Menentang Swastanisasi Air Jakarta membuat petisi menolak pengelolaan pasokan air Jakarta oleh swasta. PEtisi tersebut ditandatangani oleh 588 orang pada 2011. Organisasi ini juga mendukugn petisi serupa oleh 12 orang di pengadilan pada tahun 2013. Tanggal 24 Maret 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa privatisasi air Jakarta melanggar hak atas air seperti yang dijamin oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pengadilan juga menilai operator swasta "lalai memberikan hak atas air yang merupakan hak asasi manusia.” Pemerintah Indonesia dan operator swasta mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Konsesi masih bertahan hingga putusan final pengadilan. Pada Februari 2016, pengadilan banding membatalkan putusan pengadilan negeri atas dasar bahwa penggugat tidak punya dasar gugatan. Penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Agung.