Undang-Undang Kedutaan Besar Yerusalem

Perihal status Yerusalem, Presiden Bush menganggap Kongres hanya "penasihat" semata. Ia mengatakan bahwa "[Kongres] tanpa izin mencampuri kewenangan Presiden yang dijamin oleh konstitusi". Konstitusi A.S. memberikan hak menetapkan kebijakan luar negeri kepada Presiden; resolusi Kongres, seperti yang ada di UU Pemberian Kewenangan Pertahanan Nasional 2003 yang menyertakan pasal-pasal UU Kedutaan Besar Jerusalem, justru membuat dukungan terhadap pengaturan kebijakan luar negeri oleh Kongres sangat problematis atau bahkan keliru bila mengacu kepada Konstitusi.