Nepal

Sebagai tanggapan terhadap gerakan demokrasi 2006 Raja Gyanendra setuju untuk melepaskan kekuasaan berdaulat kepada rakyat. Pada tanggal 24 April 2006 DPR dibubarkan Perwakilan Rakyat diangkat kembali. Menggunakan otoritas yang baru diperoleh berdaulatnya, pada tanggal 18 Mei 2006, DPR dengan suara bulat memilih untuk membatasi kekuasaan raja dan menyatakan Nepal sebagai negara sekuler, resmi mengakhiri waktu dihormati dalam status sebagai Kerajaan Hindu. Pada tanggal 28 Desember 2007, RUU yang telah disahkan di parlemen untuk mengubah pasal 159 konstitusi - mengganti "Ketentuan tentang Raja" dengan "Ketentuan Kepala Negara" -. Mendeklarasikan Nepal sebuah republik federal, dan dengan demikian menghapuskan monarki RUU itu mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2008, sebagai majelis konstituante sangat memilih untuk menghapuskan kekuasaan kerajaan.
Partai Komunis Nepal (Maois) memenangkan jumlah kursi terbesar dalam pemilihan Majelis Konstituante yang diadakan pada tanggal 10 April 2008, dan membentuk pemerintah koalisi yang mencakup sebagian besar pihak dalam CA. Meskipun tindakan kekerasan terjadi selama periode pra-pemilihan, pemantau pemilu mencatat bahwa pemilihan itu sendiri nyata damai dan "baik dilakukan".