Bendera Jepang

Pendukung utama rancangan undang-undang tersebut adalah PDL dan Komeito (PPB), sementara penentangnya termasuk Partai Demokratik Sosial (PDSJ) dan Partai Komunis (PKJ), yang mengkaitkan kedua simbol tersebut dengan zaman perang. PKJ kemudian menentangnya karena masalah tersebut tidak diperbolehkan untuk diputuskan oleh publik. Sementara itu, Partai Demokratik Jepang (PDJ) tak dapat menghasilkan konsensus di dalam partainya sendiri. Presiden PDJ yang sekaligus calon perdana menteri berikutnya, Naoto Kan, menyatakan bahwa PDJ harus mendukung rancangan undang-undang tersebut karena partai tersebut telah mengakui kedua simbol tersebut sebagai simbol Jepang. Deputi Sekretaris Jenderal yang juga calon perdana menteri Yukio Hatoyama berpikir bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menyebabkan perpecahan divisi-divisi tambahan pada masyakarat dan sekolah publik. Hatoyama menyatakan untuk mendukungnya sementara Kan menyatakan untuk menentangnya.