Fortifikasi pangan

WHO menyatakan bahwa pembatasan fortifikasi pangan dapat mencakup: isu hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa konsumen berhak memilih apakah mereka menginginkan produk yang diperkaya atau tidak, potensi permintaan produk yang diperkaya, biaya produksi yang meningkat yang menyebabkan meningkatnya biaya retail, potensi bahwa produk yang difortifikasi masih belum menjadi solusi bagi kekurangan gizi di antara populasi berpenghasilan rendah yang mungkin tidak dapat membeli produk baru tersebut, dan anak-anak yang mungkin tidak dapat mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup.