Pencabutan keanggotaan Britania Raya dari Uni Eropa

Periode hukum untuk negosiasi antara Britania Raya dan Uni Eropa dimulai pada 29 Maret 2017, ketika Britania Raya secara resmi telah mengajukan surat pemberitahuan penarikan diri mereka. Dalam surat tersebut Britania Raya menyerukan bahwa terdapat "hubungan khusus dan mendalam" antara Britania Raya dan Uni Eropa, dan mengingatkan kembali bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan diantara mereka dapat membuat hubungan perdagangan mereka diatur di bawah ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia, dan juga berakibat pada melemahnya kerjasama Britania Raya dalam perang melawan kejahatan dan terorisme. Surat tersebut juga menyarankan agar kedua belah pihak memprioritaskan hak-hak warga negara Uni Eropa di Britania Raya dan sebaliknya dalam kesepakatan awal, dan menyatakan bahwa Britania Raya tidak akan berusaha untuk tetap berada di dalam Pasar Tunggal Eropa. Sebaliknya, Britania Raya menginginkan adanya perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Sebagai tanggapan, Merkel menyatakan dengan tegas bahwa Uni Eropa tidak akan membahas kerjasama dengan Britania Raya di masa depan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persyaratan mereka untuk meninggalkan Uni Eropa, dikutip dari "The Guardian" "Negosiasi harus pertama-tama mengklarifikasi bagaimana kita akan mengurai hubungan kita yang telah terlanjur saling terkait ini ... Hanya ketika pertanyaan ini telah terjawab -semoga segera setelah itu- kita dapat membicarakan hubungan kita di masa depan". Kemudian Guy Verhofstadt juga menyebut pernyataan Britania Raya berkaitan dengan keamanan dan terorisme dalam surat tersebut sebagai bentuk "pemerasan", dan dia beserta anggota Uni Eropa lainnya tidak akan menerima apabila Britania Raya menggunakan kekuatannya dalam militer dan juga intelijen untuk digunakan sebagai alat tawar. Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker juga menambahkan, keputusan Britania Raya untuk mundur dari Uni Eropa adalah "pilihan yang akan mereka sesali suatu saat nanti".