Laporan Chilcot

Penyelidikan ini bukanlah tentang legalitas aksi militer dan tidak mengatur berbagai pihak karena bukanlah mahkamah yang diakui secara internasional. Namun, laporan tersebut mengkritik proses pencarian dasar hukum untuk berperang, dideskripsikan "jauh dari memuaskan". yang merupakan Jaksa Agung, seharusnya memberikan keterangan tertulis secara rinci pada Kabinet, tapi justru hanya diminta untuk memberikan keterangan lisan tanpa pertanyaan lebih lanjut, dan dia tidak menjelaskan apa dasar yang digunakan untuk menentukan apakah Irak telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1441. Yang pada akhirnya ikut berperang tanpa resolusi Dewan Keamanan.