Perang Kotor

Sebagian orang menganggap pengampunan ini sebagai keputusan pragmatis untuk rekonsiliasi nasional yang berusaha memuaskan pihak militer dan dengan demikian mencegah pemberontakan lebih jauh. Yang lainnya mengutuknya dan menganggapnya inkonstitusional, sambil mencatat bahwa hak Presiden yang diakui konsitusional untuk mengampuni tidak mencakup orang-orang yang belum dinyatakan bersalah — seperti yang terjadi dalam kasus sejumlah pejabat militer. Yang lainnya lagi menganggap bahwa hak istimewa Presiden ini tidak tepat untuk masa modern, menganggapnya seagai sisa-sisa pemerintahan monarkhi yang harus dihapuskan.