Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Berdasarkan sistem Bangladesh yang unik, pada saat pemilihan parlemen nasional, dimana diselenggarakan dalam waktu sembilan puluh hari dari pembubaran parlemen, pemerintah sementara dipercayakan untuk mengawal proses dan mengelola dalam waktu sementara. Pertama kali didirikan secara informal, ketentuan pemerintah sementara dimasukkan dalam amandemen pada tahun 1996 ke dalam konstitusi. Hal ini menetapkan bahwa posisi Kepala Penasihat (dengan status Perdana Menteri) diisi oleh pengangkatan Hakim Ketua Mahkamah Agung yang terakhir. Dia menunjuk maksimal sepuluh penasihat (dengan status menteri) untuk membantu mengelola pemerintahan. Pemerintah sementara menjalankan semua urusan negara selama 90-hari sementara, termasuk pemilihan parlemen nasional. Selama periode sementara ini, tugas Kementerian Pertahanan dipindahkan kepada Presiden Bangladesh, yang mengasumsikan berperan sebagai Komandan Tertinggi.