Sarawak

Hutan-hutan hujan Sarawak secara bertahap berkurang karena industri penebangan dan penanaman kelapa sawit. Masalah hak asasi manusia Penan dan pengawahutanan di Sarawak menjadi masalah lingkungan hidup internasional saat aktivis Swiss Bruno Manser masuk Sarawak dari 1984 sampai 2000. Pengawahutanan berdampak pada kehidupan suku-suku pribumi, khususnya Penan, yang hidupnya sangat bergantung pada produksi hutan. Hal tersebut menyebabkan beberapa blokade oleh suku-suku asli, pada 1980an dan 1990an melawan perusahaan-perusahaan penebangan yang merampas tanah mereka. Terdapat juga kasus dimana lahan-lahan yang dimiliki penduduk asli diberikan kepada perusahaan penanaman dan kayu tanpa ijin penduduk lokal. Penduduk pribumi menuntut penindakan hukum untuk pengembalian hak atas lahan mereka. Pada 2001, Pengadilan Tinggi Sarawak secara penuh penindakan lahan penduduk asli yang diklaim oleh orang Rumah Nor, namun hanya sebagian pada 2005. Namun, kasus tersebut dipandang sebagai preseden, yang menyebabkan kebanyakan hak atas lahan penduduk asli dipegang oleh pengadilan tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan mega-bendungan Sarawak seperti proyek Bendungan Bakun dan Bendungan Murum telah merampas ribuan hektar hutan dan meminggirkan ribuan penduduk asli. Sejak 2013, proyek Bendungan Baram yang direncanakan ditunda karena protes-protes dari suku-suku pribumi lokal. Sejak 2014, pemerintah Sarawak di bawah ketua menteri baru Adenan Satem mulai menindak penebangan ilegal di negara bagian tersebut dan meragamkan ekonomi negara bagian tersebut. Pada 2016, lebih dari 2 juta hektar hutan, yang sebagian besar adalah tempat tinggal orangutan, dideklarasikan menjadi kawasan yang dilindungi.