Wali kota

Seorang Wali Kota umumnya dibantu dan berpasangan dengan seorang Wakil Wali Kota. Wakil Wali kota juga merupakan jabatan politis, tetapi dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non-Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali kota penentuan jumlah Wakil Wali kota (Wawali) berlaku ketentuan sebagai berikut:Dalam hal Wakil Wali Kota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Wali kota mengusulkan calon Wakil Wali kota kepada Mendagri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah pengesahan pemberhentian Wakil Gubernur. Setelah dilakukan verifikasi paling lama 4 (empat) hari kerja, Mendagri akan menyampaikan pengesahan pengangkatan Wakil Wali kota yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan Pasal PP No.102/2014 Pasal 9 Ayat (1,2), Pengangkatan Wakil Bupati dan Wakil Wali kota ditetapkan dengan Keputusan Mendagri.