Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda

Dalam era otonomi daerah saat ini, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi berwenang untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan Taman Hutan Raya. Untuk mempertegas kedua peraturan pemerintah tersebut di atas maka diterbitkan pula Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 107/KPTS-UM/2003 tentang Tugas Perbantuan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota, berkaitan dengan pengelolaan Taman Hutan Raya.