Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896–1954)

Keputusan "Plessy" tidak menyinggung kasus Mahkamah Agung sebelumnya, "Yick Wo v. Hopkins", 118 U.S. 356 (1886), mengenai diskriminasi terhadap imigran Tionghoa yang membenarkan bahwa undang-undang yang pada permukaan tampak netral secara rasial, namun dijalankan secara prayudisial sebagai pelanggaran Klausa Perlindungan Sederajat seperti tercantum dalam Amendemen ke-14 Konstitusi Amerika Serikat. Meskipun Mahkamah Agung pada abad ke-20, misalnya untuk "Guinn v. United States" (1915), mulai membatalkan undang-undang negara bagian yang mencabut hak orang Afrika-Amerika, dengan keputusan "Plessy", Mahkamah Agung membenarkan segregasi yang dijalankan negara-negara Selatan dalam hampir setiap aspek kehidupan pribadi dan umum. Mahkamah Agung tak lama kemudian juga memakai keputusan "Plessy" untuk membenarkan segregasi sekolah. Dalam "Berea College v. Kentucky", , Mahkamah Agung membenarkan undang-undang negara bagian Kentucky yang melarang Berea College, sebuah perguruan tinggi swasta yang menerima mahasiswa kulit putih dan kulit hitam dalam kampus terintegrasi. Negara-negara bagian, khususnya di Selatan, banyak memakai "Plessy" dan "Berea" sebagai persetujuan menyeluruh untuk pembuatan undang-undang yang lebih restriktif. Undang-undang tersebut umum dikenal sebagai "hukum Jim Crow" yang menjadikan orang Afrika-Amerika sebagai warga kelas dua.