Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Pada tahun [[1979]] Fakultas Hukum mulai merencanakan pembukaan suatu program pendidikan pascasarjana (Stratum-2) guna memberikan pendidikan spesialisasi dan persiapan penulisan disertasi kepada lulusan fakultas hukum. Untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja Persiapan Pembentukan/Penyusunan Program Pascasarjana pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang diketuai oleh [[Mardjono Reksodiputro|Mardjono Reksodiputro, S.H., MA]]. Menurut SK Dekan No. 49 tahun [[1979]] ([[20 Oktober]] [[1979]]) tugas panitia harus selesai dalam waktu enam bulan. Karena tugas ini belum selesai pada waktu tersebut, maka diadakanlah perubahan personalia dan perpanjangan jangka waktu dengan SK Dekan No. 52 dan No. 63 tahun [[1980]] dengan ketua yang sama. Tugas Panitia dapat diselesaikan pada tanggal [[16 Januari]] [[1981]] dengan menyarankan kurikulum, dosen serta pembagian dalam tiga program studi. Tugas persiapan selanjutnya dilakukan oleh suatu panitia baru yang diketuai oleh [[Koesnadi Hardjasoemantri|Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H]]. dengan SK Dekan No. 82 tahun 1981 ([[19 Januari]] [[1981]]), yang selanjutnya memimpim program ini selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana UI (sekarang: [[Program Pascasarjana Universitas Indonesia]]), sedangkan untuk pendidikan dengan jenjang [[S3]] (Stratum-3) terdapat Program Doktor Ilmu Hukum yang lahir semenjak terbitnya Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 061/SK/R/UI/1983 tertanggal [[19 Juli]] [[1983]] tentang Pelaksanaan Pendidikan Doktor di Universitas Indonesia. Program Doktor ini merupakan bagian dari Program Pascasarjana FH UI, yang penyelenggaraannya didasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia 82/SK/D/FH/1/81 tanggal [[19 Januari]] [[1981]]. Semula penyelenggaraan Program ini berada di bawah Program Pascasarjana Universitas Indonesia, kemudian berdasarkan SK Rektor UI Nomor 313/SK/R/U/1999, tentang Kedudukan Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Setelah Berlaku PP.No.60 Tahun 1999 maka pengelolaannya berada di bawah Fakultas Hukum.