Agama di Jerman

Konstitusi nasional Jerman tahun 1919 dan 1949 menjamin kebebasan beriman dan beragama. Konstitusi modern Jerman tahun 1949 juga menyatakan tidak satu orangpun boleh didiskrimasi karena keyakinan atau agamanya. Tidak ada gereja negara di Jerman. Kelompok agama dengan jumlah penganut yang terbilang banyak, bersifat stabil (tidak mengganggu stabilitas keamanan nasional), dan setia kepada konstitusi dapat diakui sebagai "Körperschaften öffentlichen Rechtes" (badan hukum publik). Dengan diakuinya secara hukum kelompok-kelompok agama ini diberikan beberapa keistimewaan, seperti diperbolehkan memberikan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri (seperti yang tercantum pada konstitusi Jerman, meskipun beberapa negara bagian hal ini tidak berlaku) dan dikenakan biaya keanggotaan sebagai bentuk "Pajak Gereja". Pajak yang dikenakan bervariasi mulai dari 8% hingga 9% dari pajak pendapatan. Kebijakan ini diberikan kepada Gereja Katolik Roma, Gereja Injili di Jerman (EKD), beberapa gereja beraliran Evangelis, dan kelompok penganut Yudaisme. Ada opini untuk memasukkan kelompok agama lain untuk menerima status sebagai "Körperschaften öffentlichen Rechtes," seperti Islam. Statistik menunjukkan bahwa penduduk di wilayah Jerman Timur termasuk ibu kota Berlin cenderung tidak religius dan lebih sekular dari pada penduduk di wilayah Jerman Barat.