Rwanda

Konstitusi Rwanda saat ini ditetapkan melalui referendum nasional pada tahun 2003, yang menggantikan konstitusi transisional yang berlaku semenjak tahun 1994.Konstitusi saat ini mengamanatkan sistem pemerintahan multi partai dan politik yang didasarkan atas demokrasi dan pemilihan umum. Namun, konstitusi juga mengatur partai politik. Menurut Pasal 54, organisasi politik tidak boleh didasarkan pada ras, etnis, suku, klan, daerah, seks, agama, atau pembagian lain yang dapat mengarah ke diskriminasi. Pemerintah juga telah menetapkan hukum yang mengkriminalkan ideologi genosida, yang meliputi intimidasi, pidato fitnah, penolakan genosida, dan pengejekan korban. Menurut Human Rights Watch, hukum tersebut secara efektif menjadikan Rwanda negara satu partai, karena "di bawah selubung mencegah genosida lain, pemerintah menunjukkan ketidaktoleran terhadap perbedaan pendapat yang paling mendasar". Amnesty International juga bersikap kritis dan menyatakan bahwa hukum ideologi genosida telah digunakan untuk "membungkam perbedaan pendapat, termasuk kritik terhadap partai FPR yang sedang berkuasa dan tuntutan keadilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh FPR".