Hukum pidana Islam di Aceh

Provinsi Aceh merupakan satu-satunya wilayah provinsi di Indonesia yang menerapkan peraturan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam. Undang-undang yang menerapkannya disebut Qanun Jinayat atau Hukum Jinayat. Meskipun sebagian besar hukum Indonesia yang sekuler tetap diterapkan di Aceh, pemerintah provinsi dalam hal ini menerapkan beberapa peraturan tambahan yang bersumber dari hukum pidana Islam. Pemerintah Indonesia secara resmi mengizinkan setiap provinsi untuk menerapkan peraturan daerah, namun secara istimewa Aceh mendapatkan status sebagai provinsi dengan otonomi khusus dengan tambahan izin untuk menerapkan hukum yang berdasarkan syariat Islam sebagai hukum formal. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, keintiman yang dilakukan di luar nikah dan perbuatan homoseksual. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini seringkali berakhir pada hukuman berupa cambuk, sanksi denda dan hukuman kurungan badan. Tidak ada ketentuan rajam yang diterapkan dalam hukum ini di Aceh, meskipun upaya untuk penerapan rajam pernah diperkenalkan pada tahun 2009 namun upaya tersebut tidak mendapat persetujuan dari gubernur Irwandi Yusuf.