Hukum Singapura

Piagam yang diberikan tidak memiliki kekuasaan legislatif pada Gubernur dan Dewan Prince of Wales Island atau, memang, pada setiap individu atau lembaga. Secara umum kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh mahkamah Agung Pemerintah India dan Parlemen Inggris. Oleh East India Company Act 1813 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1813), Prince of Wales' Pulau itu sendiri telah diberikan keterbatasan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan pajak itu memberdayakan untuk retribusi; sesuai dengan kekuatan ini, mengeluarkan sembilan peraturan yang diterapkan kepada Straits Settlements. Namun, pada tanggal 20 juni 1830 East India Company berkurang status Prince of Wales Island dari Presiden untuk Residensi. pulau dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk Straits Settlements, daya yang diasumsikan oleh Gubernur Jenderal Bengal. Ia mengeluarkan empat peraturan tersebut berlaku untuk Straits Settlements.