Politik Irak

Pemilu ini penuh dengan kontroversi. Sebelum pemilu, Mahkamah Agung Irak memutuskan bahwa hukum/aturan pemilihan yang ada melanggar konstitusi, dan undang-undang pemilu yang baru terdapat perubahan dalam sistem pemilu. Pada 15 Januari 2010, Komisi Pemilihan Umum Irak (IHEC) melarang 499 calon karena diduga terkait dengan Partai Ba'ath. Sebelum memulai kampanye pada 12 Februari 2010, Komisi Pemilihan menegaskan bahwa banding yang diajukan calon yang dilarang ikut serta telah ditolak. Ada banyak tuduhan penipuan, dan penghitungan ulang suara di Bagdad dilakukan pada tanggal 19 April 2010. Pada 14 Mei 14, Komisi Pemilihan mengumumkan bahwa setelah 11.298 kotak suara dihitung ulang, tidak ada tanda-tanda kecurangan atau pelanggaran.