Muhammad Ali Jinnah

Meskipun Jinnah awalnya menentang elektorat-elektorat terpisah untuk kaum Muslim, ia menggunakan kesempatan ini untuk meraih jabatan elektif pertamanya pada 1909, sebagai perwakilan Muslim Bombay di Dewan Legislatif Kekaisaran. Ia menjadi kandidat menonjol saat dua Muslim yang lebih senior dan lebih dikenal mencapai akhir masa jabatannya. Dewan tersebut, yang terdiri dari 60 anggota sebagai bagian dari reformasi yang dilakukan oleh Minto, merekomendasikan legislasi kepada Viceroy tersebut. Beberapa pejabat memberikan suara pada dewan tersebut; para anggota non-resmi, seperti Jinnah, tidak memberikan suara. Sepanjang karier hukumnya, Jinnah mempraktikan hukum probate (dengan beberapa klien dari kalangan bangsawan India), dan pada 1911 memperkenalkan Undang-Undang Validasi Wakaf demi mendapatkan kepercayaan Muslim pada peletakan penyuaraan hukum di bawah hukum India Britania. Dua tahun berikutnya, ukurannya ditetapkan, undang-undang pertama disponsori oleh kalangan non-pejabat untuk mengesahkan dewan tersebut dan dilaksanakan oleh Viceroy. Jinnah juga melantik sebuah komite yang membantu pendirian Akademi Militer India di Dehra Dun.