Waduk Pluit

Pada tahun 2013, setelah bencana banjir, Pemerintah Provinsi Jakarta memulai proses pemindahan warga dan pengerukan sungai. Awalnya hal ini ditolak dan sempat menuai protes warga.. Diduga sebagian warga diprovokasi oleh oknum tertentu sehingga pemindahan sempat menjadi keributan. Warga juga keberatan karena merasa dituduh sebagai komunis, namun kemudian diklarifikasi bahwa kata itu muncul karena desakan LSM yang mendesak pembagian lahan gratis.. Komnas HAM sempat turun tangan karena merasa pemindahan ini dilakukan secara paksa dan tidak ada hunian pengganti. Namun kemudian sikap warga melunak setelah dilakukan diplomasi makan siang bersama Gubernur Jokowi di Balai Kota. Warga penghuni bantaran Waduk Pluit akhirnya bersedia dipindah secara bertahap.