Perdamaian Augsburg

Dewan Kekaisaran merancang Perdamaian Augsburg untuk mengakhiri perang, yang juga merupakan bentuk keterbukaan akan keragaman agama di Kekaisaran Romawi Suci. Perdamaian ini memperkenalkan asas ""cuius regio, eius religio"", yang memungkinkan setiap penguasa negara atau pemerintah memilih agama dari wilayahnya sendiri. Pasal 25 dalam kesepakatan ini mewajibkan 65 kota kekaisaran mengakui agama minoritas. Misalnya, meski sebagian besar penduduk kota adalah pemeluk Evangelis, namun harus tetap mengakui penduduk lainnya yang memeluk agama Katolik. Undang-undang ini tidak memiliki dampak besar bagi sebagian besar wilayah kekaisaran, khususnya bagi wilayah dengan mayoritas pemeluk Protestan dan Katolik. Delapan kota yang tercantum dalam perdamaian tersebut telah mengakui dua iman, dengan Katolik sebagai iman minoritas. Dari delapan kota yang terlibat, empat kelompok kecil, termasuk Augsburg, mengizinkan pemeluk Lutheran dan ​​kaum Katolik beribadah secara terbuka, memelihara gereja mereka sendiri, dan bekerja di ruang publik. Pada tahun 1549, Hans Jakob Fugger, wali kota Augsburg, diinterogasi oleh Kekaisaran supaya dapat hidup berdampingan dengan komunitas religius yang berbeda. Dewan Kekaisaran pada tahun 1555, menyampaikan permintaan mereka kepada Raja Ferdinand I supaya mempertahankan penduduk Augsburg dan tidak merasa terbebani atas pengakuan dua iman di wilayahnya, serta bersedia mengelola keduanya di masa depan.