Penduduk asli Taiwan

Pemerintah Qing tak hanya secara resmi mengendalikan pemukiman Han, namun juga mengurusi ketegangan antara berbagai wilayah dan kelompok etnis. Selain itu, pemerintahan tersebut seringkali mengakui klaim suku-suku dataran rendah untuk teritorial tradisional dan lahan rusa. Otoritas Qing berharap daoat memasukkan suku-suku dataran rendah dalam subyek-subyek loyal, dan mengadopsi pajak kepala dan corvée terhadap penduduk asli, yang membuat penduduk asli dataran rendah secara langsung bertuga untuk pembayaran kepada pemerintah yamen. Perhatian yang dibayarkan oleh otoritas Qing kepada hak tanah penduduk asli merupakan bagian dari tujuan administratif yang lebih besar untuk meningkatkan perdamaian pada ketegangan Taiwan, yang seringkali menimbulkan konflik etnis dan regional. Pemberontakan, kerusuhan dan penyerangan sipil berkelanjutan di Taiwan pada masa Dinasti Qing seringkali dituangkan dalam kalimat "setiap tiga tahun kebangkitan; setiap lima tahun pemberontakan". Keikutsertaan penduduk asli dalam sejumlah pemberontakan besar pada era Qing, termasuk pemberontakan Ta-Chia-hsi yang dipimpin Taokas pada 1731–1732, menandakan suku-suku dataran rendah masih menjadi faktor berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pemerintah Qing sampai akhir kekuasaan Qing pada 1895.