Jaringan telekomunikasi

Dalam penyelenggaraannya, jaringan telekomunikasi dimiliki dan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kontribusi tersebut adalah kontribusi berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Telekomunikasi. Selain itu, penyelenggara jaringan telekomunikasi harus memberikan kebebasan kepada penggunanya untuk memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi. Untuk melaksanakan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah. Hal itu berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar. Hal tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.