Hasan Basri Durin

Pada tahun 1970, ia menjabat Sekretaris PPD Sumatera Barat. Pada tahun 1971 ia diangkat sebagai Penjabat Wali Kota Padang, yang kemudian mengantarkan dirinya menjadi Wali Kota Padang dari tahun 1973 hingga tahun 1983. Empat tahun berikutnya ia menjabat Pembantu Gubernur Sumatera Barat Wilayah II, sebelum kemudian terpilih sebagai Gubernur Sumatera Barat selama dua periode (1987–1997), menggantikan Azwar Anas yang sebelumnya juga telah menjabat selama dua periode. Setelah turun dari jabatan Gubernur Sumaetra Barat, ia terpilih menjadi Ketua Fraksi Utusan Daerah MPR-RI (1997). Setelah itu, ia diangkat sebagai Menteri Negara Agraria dalam Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin Presiden B.J. Habibie. Pada saat itu, politik Indonesia sedang berada di awal pusaran badai reformasi yang kemudian berhasil melengserkan Suharto dari kursi presiden dan akhirnya menumbangkan Rezim Orde Baru, sementara B.J. Habibie yang menggantikan Suharto tidak berhasil mengendalikan kapal politik Indonesia yang sedang oleng itu. Sedikit banyaknya kondisi yang demikian juga berimbas kepada Hasan Basri Durin, seperti fitnahan-fitnahan korupsi terhadap dirinya semasa menjabat Gubernur Sumatra Barat yang antara lain berakibat pada terjadinya insiden penyanderaan terhadap dirinya dalam bus ketika mengunjungi Kampus IKIP Padang (kini Universitas Negeri Padang) di Air Tawar, Padang pada 27 Agustus 1998.