Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Pada 11 Januari 2007, militer melakukan intervensi untuk mendukung pemerintah sementara Presiden Iajuddin, yang mendeklarasikan keadaan darurat. Ia menerima pengunduran diri para penasihatnya. Ia juga mengundurkan diri sebagai Kepala Penasihat, digantikan pada tanggal 12 Januari oleh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia. Pemerintah menekan aktivitas politik untuk mencoba memulihkan stabilitas. Pada musim semi, hal tersebut mulai bergerak pada kasus-kasus korupsi, menuntut 160 orang, termasuk pemimpin partai, politisi lainnya, pegawai negeri dan pengusaha untuk tindakan yang terjadi pada akhir 1990-an. Bangladesh telah memiliki reputasi yang sangat ekstrim untuk korupsi di bawah kedua partai politik utama. Selain itu, beberapa pengamat berspekulasi bahwa pemerintah sementara mencoba untuk memaksa kedua pemimpin partai mengasingkan diri untuk menstabilkan negara dan mengurangi polarisasi politik. Pemerintah sementara saat itu juga menuntut Sheikh Hasina untuk dugaan pembunuhan atas kematian empat orang selama protes pada musim gugur tahun 2006. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Khaleda Zia tidak dapat dijerat hukum dibawah undang-undang darurat untuk peristiwa yang terjadi sebelum keadaan darurat namun mengajukan banding, pada bulan September 2007 Mahkamah Agung Bangladesh memutuskan bahwa persidangan Zia harus dilanjutkan. Menjelang akhir tahun 2008, pemerintah sementara pindah untuk mengembalikan pemerintahan demokratis dan mengadakan pemilu pada bulan Desember. Liga Awami dan Grand Alliance dimenangkan oleh dua pertiga mayoritas, dan membentu pemerintahan pada tahun 2009.