Deklarasi Balfour

Pada Februari 1919, Balfour berkata bahwa Palestina dianggap sebuah kasus pengecualian dimana, merujuk kepada penduduk lokal, "kita secara deliberasi dan berhak mengurungkan penerimaan prinsip penentuan nasib sendiri," meskipun ia menganggap bahwa kebijakan tersebut menyediakan penentuan nasib sendiri untuk Yahudi. Avi Shlaim menganggap ini sebagai "kontradiksi terbesar" dari deklarasi tersebut. Prinsip penentuan nasib sendiri tersebut telah dideklarasikan beberapa kali dalam deklarasi tersebutEmpat Belas Poin Januari 1918 buatan Presiden Wilson, Deklarasi Tujuh Orang buatan McMahon pada Juni 1918, Deklarasi Inggris-Perancis November 1918, dan Kovenan Liga Bangsa-Bangsa Juni 1919 yang telah mendirikan sistem mandat. Dalam sebuah memo Agustus 1919, Balfour mengetahui ketidakkonsistenan pada pernyataan tersebut, dan kemudian menjelaskan bahwa Inggris tak memiliki tujuan untuk menyerobot penduduk Palestina yang ada. Hasil Komisi Konsultasi Penyidikan King-Crane Amerika yang berlangsung dari penduduk asli – dimana Inggris menarik diri – mengejutkan selama tiga tahun sampai laporan tersebut dibocorkan pada 1922. Pemerintah Inggris berikutnya memahami defisiensi ini, terutama komite tahun 1939 pimpinan Lord Chancellor, Frederic Maugham, yang menyatakan bahwa pemerintah tak "bebeas untuk menyingkirkan Palestina tanpa menyoroti keinginan dan kepentingan para penduduk Palestina", dam pernyataan April 2017 oleh menteri negara Kantor Luar Negeri Inggris Baroness Anelay menyatakan bahwa pemeritnah memahami bahwa "Deklarasi tersebut seharusnya diserukan untuk perlindungan hak politik komunitas non-Yahudi di Palestina, terutama hak penentuan nasib sendiri mereka."