Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014

Pada tanggal 21 Agustus 2014, DKPP memutuskan memberi peringatan kepada Ketua KPU karena tidak memimpin rapat dan tidak menandatangani SK No 453/Kpts/KPU/2014 tanggal 31 Mei 2014 tentang penetapan capres dan cawapres,
pemecatan 2 komisioner KPU Kabupaten Serang karena menerima suap dari Gerindra, memecat seluruh anggota KPUD Dogiyai karena tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kabupaten Dogiyai dan menggunakan Form DB-1 untuk Pileg bukan Form DB-1 Pilpres, peringatan keras kepada lima anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur karena tidak melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat Desa Soasangaji bahwa akan dilakukan PSU di TPS 1 dan TPS 2 di desa tersebut sehingga masyarakat tidak hadir, memecat dua anggota Panwaslu Banyuwangi karena menggunakan fasilitas negara yang diduga digunakan untuk kegiatan kampanye salah satu kandidat. DKPP juga memecat satu anggota KPU Samosir, satu orang anggota KPU Minahasa Utara, tujuh orang di KPU Kota Tual, dan dua orang di Kota Kendari. Jumlah putusan mencapai 29: empat ketetapan, dan 25 putusan. Sedangkan anggota KPU yang diberi peringatan ada 49 orang, sedangkan 72 lainnya tidak terbukti sehingga masih dilindungi.