Hugo Grotius

Di bawah pimpinan Oldenbarnevelt, Negara-Negara Holandia mengambil suatu posisi resmi dalam hal toleransi keagamaan terhadap kaum Remonstran dan Kontra-Remonstran. Grotius, yang selama kontroversi ini bertindak sebagai Jaksa Agung Holandia dan kemudian sebagai anggota Komite Penasihat, akhirnya diminta untuk merancang sebuah diktum atau dekret untuk mengekspresikan kebijakan toleransi. Dekret ini, "Decretum pro pace ecclesiarum", terselesaikan pada akhir tahun 1613 atau awal tahun 1614. "Decretum" mengaplikasikan suatu pandangan bahwa Grotius telah mengalami perkembangan dalam tulisan-tulisannya tentang gereja dan negara (lih. Erastianisme). Menurutnya, hanya prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk menyokong tatanan sipil (misalnya keberadaan Allah dan penyelenggaraan-Nya) yang harus ditegakkan, sementara perbedaan-perbedaan dalam beragam doktrin teologis yang samar-samar seharusnya diserahkan kepada hati nurani setiap pribadi.