Kekaisaran Brasil

Konstitusi memberikan hak prerogatif dan wewenang kepada badan legislatif yang membuatnya memainkan peran penting dalam berjalannya pemerintahan (dan bukan sekadar "tukang stempel"). Berdasarkan Pasal 13 Konstitusi, Majelis Umum dapat menetapkan, mencabut, menginterpretasi, dan menangguhkan hukum. Majelis legislatif juga memiliki wewenang untuk menyetujui pengeluaran negara dan pemungutan pajak setiap tahun, sementara pinjaman dan utang harus disepakati dan diawasi oleh Majelis. Tanggung jawab lain yang diemban oleh Majelis mencakup penetapan besarnya angkatan bersenjata, pembuatan jabatan baru dalam pemerintahan, dan pengawasan kesejahteraan nasional. Selain itu, Majelis berperan dalam memastikan apakah pemerintahan sejalan dengan Konstitusi, dan untuk itu Majelis memiliki berbagai wewenang untuk memeriksa dan memperdebatkan kebijakan dan tindakan pemerintah . Terkait dengan kebijakan luar negeri, Pasal 102 Konstitusi menyatakan bahwa pernyataan perang, perjanjian, dan hubungan internasional harus dikonsultasikan dengan Majelis Umum. Anggota legislatif dapat menggunakan pasal-pasal tersebut untuk menghadang keputusan pemerintahan, mempengaruhi pengangkatan, dan membuat pemerintahan meninjau ulang suatu kebijakan.