Kaisarina Jepang

Pada awalnya, seorang pewaris dapat dipilih dari kalangan laki-laki maupun perempuan, asalkan silsilah sang pewaris bersambung dari jalur laki-laki dengan Jimmu yang disebut sebagai Kaisar Jepang pertama. Tetapi setelah Restorasi Meiji, Jepang mengadopsi sistem pewarisan tahta Prusia yang mengeluarkan para putri dari daftar pewaris. Pelarangan sistem poligami juga diberlakukan atas pengaruh modernisasi dan westernisasi. Pasca Perang Dunia II, dibentuklah Undang-Undang 1947 yang lebih memberikan batasan ketat dalam masalah pewarisan tahta. Hanya keturunan resmi dari Kaisar Yoshihito saja yang dapat menjadi pewaris tahta, mengabaikan garis keturunan lain di luarnya. Atas segala pembatasan ini, para komentator menanggapi bahwa sistem ini tidak mungkin bertahan dalam jangka waktu lama lantaran tak selalu terdapat kelahiran laki-laki yang dapat menjadi pewaris.