Perkawinan sejenis

Mahkamah tersebut mengatakan bahwa pemerintah "harus mengakui dan menjamin semua hak yang berasal dari ikatan keluarga antara orang yang berjenis kelamin sama". Mereka juga mengatakan bahwa ketentuan hukum lain yang dibuat (misalnya persatuan sipil) ketimbang perkawinan sejenis tidak dapat diterima dan diskriminatif. Mahkamah tersebut juga meminta bahwa pemerintah "menjamin akses ke semua bentuk sistem hukum yang ada, termasuk hak untuk kawin, untuk menjamin perlindungan semua hak keluarga yang dibentuk oleh pasangan sejenis tanpa diskriminasi". Menyadari kesulitan dalam mengesahkan undang-undang tersebut di negara-negara di mana ada tentangan yang kuat terhadap perkawinan sejenis, Mahkamah tersebut menyarankan agar pemerintah mengesahkan keputusan sementara sampai undang-undang baru diajukan.