Tionghoa

Ketika para penguasa Dinasti Qing mengadopsi model kekaisaran Dinasti Han, dan menganggap negara mereka sebagai "Tiongkok" ("中國", lit. Negara Pusat atau Negara Tengah), namun tokoh-tokoh nasionalis Tiongkok seperti Dr. Sun Yat-sen mendeskripsikan pemerintahan Manchu sebagai "penjajah asing" yang harus diusir keluar, dan merencanakan untuk membangun sebuah negara Tiongkok modern, yang didambakan seperti negara-negara modern lainnya pada saat itu. Setelah keruntuhan dinasti Qing, maka muncullah kontroversi seputar status wilayah yang didominasi oleh etnis minoritas, seperti Tibet dan Mongolia. Walaupun Kaisar Qing terakhir yang turun takhta telah menganugerahkan semua wilayah Qing kepada republik yang baru lahir, namun posisi bangsa Mongol dan Tibet ketika itu adalah hanya setia kepada penguasa monarki Qing, sehingga mereka tidak merasa setia kepada pemerintah republik yang baru menggantikan monarki Qing. Posisi kedua wilayah ini hingga saat ini ditolak oleh Republik Tiongkok maupun Republik Rakyat Tiongkok.
Pada masa awal Republik (1912–27) dan Nasionalis (1928–49), istilah "Zhonghua minzu" pertama kali disebut oleh Liang Qichao, yang pada mulanya hanya merujuk pada bangsa Han. Kemudian istilah tersebut diperluas untuk mencakup empat bangsa mayoritas lainnya: bangsa Man (Manchu), bangsa Menggu (Mongol), bangsa Hui (kelompok etnis beragama Islam di barat laut Tiongkok), dan bangsa Zang (Tibet), yang merupakan pembagian yang dilakukan oleh Dinasti Qing, di bawah konsep Lima Bangsa di Bawah Satu Negara (). Sun Yat-sen kemudian memperluas lagi konsep ini, dia menulis: