Perang Saudara Somalia

Berbagai faksi bersenjata mulai bersaing memperebutkan pengaruh dalam kekosongan kekuasaan dan kekacauan yang terjadi, terutama di selatan. Pada tahun 1990 hingga 1992, hukum adat diabaikan untuk sementara karena pertempuran. Ini memicu kedatangan pengamat militer PBB UNOSOM I pada bulan Juli 1992, diikuti oleh pasukan pemelihara perdamaian yang lebih besar. Pertarungan antar faksi berlanjut di selatan. Dengan tidak adanya pemerintah pusat, Somalia menjadi "negara gagal". PBB mundur pada tahun 1995, setelah menderita korban yang signifikan, namun belum ada otoritas pusat yang dibentuk kembali. Setelah runtuhnya pemerintah pusat, sebagian besar wilayah mulai kembali menerapkan hukum adat dan hukum agama mereka. Pada tahun 1991 dan 1998, dua pemerintah daerah otonom juga dibentuk di bagian utara negara ini. Hal ini menyebabkan intensitas pertempuran yang relatif rendah, dan SIPRI menyingkirkan Somalia dari daftar konflik bersenjata utama untuk tahun 1997 dan 1998.