Laiwoi

Sejak tahun 1903 sampai dengan 1938 maka status Kerajaan Laiwoi adalah merupakan Pemerintahan langsung oleh seorang “Gazaghebber” Bangsa Belanda dan Raja van Laiwoi sebagai “Pangreh Praja Indonesiche”.
Dengan keluarnya Undang – Undang Otonomi baru yaitu Zelf Bestuur Regeling (Z.B.R.) 1938 dan Indonesiche Gemente Ordonantie yaitu Badan - Badan yang berpemerintahan sendiri atas dasar Peraturan Adat yang terdiri dari Swapraja, Desa, Subak yang susunannya diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda maka Kerajaan Laiwoi mengalami perubahan dari Pemerintahan langsung (Directe Gebieden) menjadi Swapraja.
Kemudian dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan (Onder District) di tingkatkan menjadi 7 (Tujuh) District yang masing – masing di Kepalai oleh seorang Kepala District, dan tiap - tiap District di bagi lagi atas District bawahan (Onder District) yang susunannya adalah terdiri dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan tadi :