Operasi Sophia

Peristiwa tersebut memicu reaksi militer UE, dan membuat para pemimpin Eropa menyadari bahwa langkah-langkah konkret harus segera diambil. Pada 20 April 2015, Dewan menegaskan komitmennya untuk bertindak dalam mencegah tragedi kemanusiaan yang diakibatkan oleh penyelundupan di seluruh Mediterania. Konferensi Menteri Dalam Negeri dan Urusan Luar Negeri Negara Anggota menyepakati rencana aksi untuk melawan migrasi ilegal dan perdagangan manusia. Poin kedua dalam rencana tersebut yang diberi label “Upaya sistematis untuk menyita dan menyingkirkan kapal-kapal yang digunakan para penyelundup”, diterjemahkan ke dalam operasi militer angkatan laut yang dikenal dengan ", dengan maksud memerangi fondasi model bisnis para pedagang dan penyelundup manusia, menghambat kebebasan bergerak mereka, dan mengamankan kapal-kapal maupun infrastruktur yang mereka manfaatkan.
Dengan Keputusan Dewan 2015/778 pada 18 Mei 2015, para pemimpin Uni Eropa bertekad melakukan operasi manajemen krisis militer di selatan Mediterania Tengah. Melalui keputusan ini juga ditunjuk markas UE yang berlokasi di bekas bandara militer Francesco Baracca di Roma sebagai markas operasional dengan Laksamana Muda Enrico Credendino sebagai Komandan Operasi. Sebulan kemudian rencana operasional disetujui dan dengan Keputusan Dewan 2015/972 pada 22 Juni 2015, diluncurkan operasi di bawah nama resmi ", dengan mandat utama melakukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi, menyita dan menyingkirkan kapal-kapal maupun aset yang digunakan atau dicurigai digunakan oleh para pedagang atau penyelundup pengungsi.