Katherine Wilson Sheppard

Pemerintah memperkenalkan Rancangan Undang-undang Pemungutan Suara pada 1888 yang tetap tidak membolehkan wanita dalam mengundi dan Katherine membuat petisi yang meminta agar pengecualian tersebut dihapus. Katherine menulis kepada, dan kemudian bertemu dengan, John Hall, anggota Dewan Perwakilan dari Canterbury yang disegani, mengundang John untuk mempersembahkan petisi dan menyokong perjuangannya. John mengiyakannya, tetapi hasilnya hampa. Katherine kemudian membuat pamflet kedua, "Should Women Vote?" ["Haruskah Wanita Mengundi?"], yang menampilkan pernyataan mengenai hak suara dari tokoh penting di Selandia Baru dan luar negeri. Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum tertunda hingga 1890, ketika pada 5 Agustus, John mengusulkan mosi yang berbunyi: "bahwa menurut pendapat Dewan, hak mengundi untuk anggota Dewan Perwakilan harus diperluas hingga mencakup wanota." Selepas melalui perdebatan yang sengit, rancangan undang-undang ini disahkan dengan 37 anggota menyetujui berbanding 11 anggota menolak. Pada 21 Agustus, John mengusulkan sebuah amendemen untuk Rancangan Undang-undang Pemungutan Suara, tetapi kalah dengan tujuh suara.