Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia

Dalam peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, Dema UI gagal untuk membawa sebuah perubahan ekonomi yang tidak tergantung dengan modal asing. Akan tetapi, gerakan mahasiswa UI melalui Dema UI telah mampu untuk mewarnai dan mengguncang stabilitas politik nasional. Tahun 1978, sekali lagi Dema UI dibawah kepemimpinan Lukman Hakim bersama dengan mahasiswa dari kampus-kampus lainnya berencana untuk berdemonstrasi meminta pergantian Soeharto sebagai Presiden RI dalam Sidang Umum MPR yang akan dilaksanakan tanggal 11 Maret 1978. Akan tetapi, sebelum demonstrasi itu berlangsung gerakan telah diberangus dengan penculikan-penculikan yang dilakukan terhadap para aktivis. Pada tanggal 19 April 1978, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Menteri P dan K) Daoed Joesoef mengeluarkan SK Menteri P dan K No. 0156/U/1978 yang berisi tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK). Melalui SK ini pemerintah melarang mahasiswa melakukan politik praktis dan kampus tidak boleh dijadikan sebagai arena politik. Kemudian kurang lebih satu tahun kemudian pada tahun 1979 muncul SK kedua dari Menteri P dan K, SK No.037/U/1979 yang berisi bentuk susunan lembaga kemahasiswaan di setiap perguruan tinggi. SK ini menandakan represifitas pemerintah terhadap gerakan mahasiswa dan menurunnya peranan gerakan mahasiswa setelah sebelumnya Pangkopkamtib Benny Moerdani mengeluarkan SK No. SKEP 02/KOPKAM/1978 mengenai pembekuan Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia.