Ketuanan Melayu

Walaupun gagasan ini telah ada sebelum Malaysia merdeka, frasa ketuanan Melayu sendiri tidak pernah mencuat sampai awal tahun 2000-an. Suara oposisi paling besar terhadap konsep ini datang dari partai-partai non-Melayu seperti Partai Aksi Demokratik (DAP); pada tahun 2000-an, Partai Keadilan Rakyat yang multietnis juga memosisikan partainya menetang ketuanan Melayu dan sebaliknya mempromosikan ketuanan rakyat. Pemikiran atas supremasi Melayu mendapat perhatian publik pada tahun 1940-an, ketika warga Melayu membentuk organisasi yang memprotes pembentukan Uni Malaya dan kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Pada tahun 1960-an, terdapat usaha yang keras menentang konsep ketuanan Melayu yang dipimpin oleh Partai Aksi Rakyat (PAP) dari Singapura (yang menjadi salah satu negara bagian dari Malaysia dari tahun 1963 sampai 1965) dan oleh DAP setelah Singapura memisahkan diri. Namun konstitusi yang berhubungan dengan ketuanan Melayu semakin dikukuhkan setelah kerusuhan rasial 13 Mei tahun 1969 yang diikuti kampanye pemilu yang memfokuskan pada isu hak-hak non-Melayu dan ketuanan Melayu. Periode ini tampak dengan munculnya kelompok "Ultra" yang mengajukan sebuah pemerintahan satu partai yang dipimpin oleh UMNO dan peningkatan tekanan pada konsep orang Melayu sebagai "rakyat Malaysia" yang sebenarnya.