Permenhut Nomor 50 tahun 2009

a.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan statuswilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, serta menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;