Jaminan Kredit Indonesia

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 41 tanggal 19 Mei 2008 "Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha" kembali diubah namanya menjadi "Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia" (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti PMK tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Nomor: KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.Sesuai amanat yang tercantum dalam PP no 1 tahun 2016, peran Perum Jamkrindo sementara ini sebagai Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang sampai dengan terbentuknya lembaga Penjaminan Sistem Resi Gudang". Jamkrindo menjamin hak-hak dan kepeningan pemegang Resi GUdang atau penerima hak jaminan terhadap kegagalan, kelalaian atau ketidakmampuan Pengelola GUdang dalam melaksanakan kewajibannya menyimpan dan menyerahkan barang sesuai yang tertera di Resi Gudang