Ketuanan Melayu

Lee Kuan Yew terus melancarkan kampanyenya, membentuk Dewan Solidaritas Malaysia ("Malaysian Solidarity Council", MSC) yang terdiri dari partai-partai multirasial seperti PAP, Partai Progresif rakyat ("People's Progressive Party", PPP) dan Partai Demokrasi Bersatu ("United Democratic Party", UDP) pada tahun 1965. Pada pertemuan umum pertama dan terakhir MSC, beberapa pemimpin partai-partai ini menyampaikan pidato mereka yang mendukung konsep "Malaysian Malaysi". D.R. Seenivasagam dari PPP menuduh Perikatan menggunakan Pasal 153 Konstitusi untuk "mengintimidasi non-Melayu", manakala Ong Kee Hui dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu ("Sarawak United People's Party", SUPP) mengatakan bahwa "Kami dapat melihat perilaku intoleransi dan memuncaknya tanda-tanda penolakan atas kesetaraan politik kepada orang-orang non-Melayu. Demi negara kita dan kita sendiri, hal ini harus dihentikan dan kejatuhan ke dalam rasialisme sempit harus diawasi. Kesetaraan politik haruslah diberikan kepada siapapun yang tinggal di sini dan menjadikan negara ini tanah air mereka, tanpa peduli asal usul rasial mereka."