Lembaga Wali Nanggroe

Sejak pembentukannya melalui qanun-qanun yang dibuat oleh DPRA Lembaga Wali Nanggroe terus menuai banyak dukungan dan penolakan dari masyarakat luas di Aceh. Para pendukung terutama yang berasal dari pihak adat lokal Aceh melihat Lembaga Wali Nanggroe ini telah sesuai dengan ekspektasi dan tujuan dari implementasi butir-butir MoU Helsinki. Sementara pihak yang menentang Lembaga Wali Nanggroe menganggap bahwa lembaga ini tidak sesuai dengan konstitusi negara serta menentang tata laksana pemilihan Wali Nanggroe yang terkesan memihak kepada salah satu lembaga politik di Aceh.