Haidar al-Abadi

Dewan Perwakilan Irak menyetujui pemerintahan al-Abadi dan program kepresidenannya pada 8 September 2014. Sejak dilantik pada September 2014, Abadi telah gigih mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi Sunni di pemerintahan Irak. Abadi menunjuk Khaled al-Obaidi, seorang politikus Sunni asal Mosul, sebagai Menteri Pertahanan, dan penunjukkan ini diratifikasi Dewan Perwakilan Irak dua bulan setelahnya. Pada pertengahan Desember 2014, Abadi membuat kesepakatan bagi hasil dengan Kurdi, di mana Bagdad sepakat untuk membayar Pemerintah Daerah Kurdi dari semua pendapatan yang diperoleh dari minyak di wilayah Kurdi. Untuk melawan korupsi di tentara, Abadi mengumumkan bahwa 50.000 "tentara bayangan" teridentifikasi dan akan dihapus dari sistem pembayaran gaji tentara. "Tentara bayangan" adalah tentara yang tidak pernah muncul pada penugasan, tetapi membayar perwiranya sebagai bagian gaji perwira, sehingga terjadi tindak korupsi.