Pervez Musharraf

Pada 12 Mei 2000, Mahkamah Agung memerintahkan Musharraf mengadakan pemilihan umum selambat-lambatnya 12 Oktober 2002. Untuk melegitimasi kepresidenannya dan menjamin kelanjutannya setelah pemulihan demokrasi makin mendekat, ia mengadakan referendum pada 30 April 2002. Situasi ini memungkinkan memperpanjang masa jabatan kepresidenan hingga lima tahun setelah pemilu Oktober 2002. Tetapi, referendum ini diboikot oleh kebanyakan kelompok politik, sehingga jumlah pesertanya hanya 30% atau mungkin lebih rendah menurut perkiraan pada umumnya.