Pemisahan agama dan negara

Dasar pemikiran pemisahan agama dan negara sipil sejalan dengan paham sekularisme, disestablismentarianisme, kebebasan beragama, dan pluralisme agama. Atas dasar tersebut, negara-negara Eropa menjalankan sebagian peran sosial milik gereja, negara kesejahteraan, perubahan sosial yang menciptakan masyarakat dan lingkup publik berbudaya sekuler. Dalam praktiknya, pemisahan agama–negara memiliki tingkatan, mulai dari pemisahan total yang diwajibkan oleh undang-undang dasar negara, misalnya di India dan Singapura, sampai agama resmi negara, misalnya di Maladewa.