Elizabeth I dari Inggris

House of Commons sangat mendukung usulan ini, tetapi undang-undang supremasi tersebut ditentang House of Lords, terutama dari golongan para uskup. Elizabeth beruntung karena banyak jabatan uskup yang sedang lowong saat itu, termasuk jabatan Uskup Agung Canterbury. Akibatnya, pendukung undang-undang tersebut dapat mengalahkan suara para uskup dan kaum konservatif. Namun, Elizabeth terpaksa menerima gelar Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan tidak dapat memperoleh gelar Kepala Tertinggi, karena gelar tersebut dianggap tidak dapat dijabat oleh seorang perempuan. Undang-Undang Supremasi ditetapkan sebagai hukum pada tanggal 8 Mei 1559. Semua pejabat publik harus melakukan sumpah kesetiaan kepada gubernur tertinggi dan bila tidak berisiko diberhentikan dari jabatan. Undang-undang mengenai bidaah juga dicabut untuk menghindari terulangnya peristiwa penganiayaan yang dilancarkan oleh pendahulu Elizabeth, Mary. Pada saat yang sama, Undang-Undang Keseragaman diberlakukan, yang mewajibkan kehadiran di gereja dan penggunaan Book of Common Prayer versi 1552, walaupun sanksi untuk yang melanggar tidak berat.