Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

Atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017, pada tanggal 18 Juli 2017 HTI mengajukan "judicial review" uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Melalui gugatan tersebut HTI bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir. Selain itu, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.