Sejarah Jawa Timur

Pertempuran tersebut memaksa gubernur Suryo, atas saran Tentara Keamanan Rakyat (TKR), memindahkan kedudukan pemerintahan daerah ke Mojokerto. Seminggu kemudian, pemerintahan pindah lagi ketempat yang lebih aman, yaitu, di Kediri. Namun kondisi keamanan Kediri kian hari kian buruk sampai akhirnya, pada bulan Februari 1947, pemerintahan provinsi Jawa Timur dipindah lagi ke Malang. Pada waktu pemerintahan berada di Malang ini, terjadi pergantian Gubernur, Suryo digantikan oleh R.P. Suroso yang kemudian digantikan lagi oleh Dr. Moerdjani.
Pada tanggal 21 Juli 1947, meskipun masih terikat dengan perjanjian Linggarjati dan perjanjian gencatan senjata yang berlaku sejak tanggal 14 Oktober 1946, Belanda melakukan Aksi Militer I. Aksi militer Belanda ini menebabkan kondisi keamanan di Malang memburuk. Akhirnya Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pindah lagi ke Blitar.
Aksi militer ini berakhir setelah dilakukan perjanjian Renville. Namun perjanjian ini berakibat negatif bagi Jawa Timur, yakni, berkurangnya wilayah kekuasaan pemerintah provinsi Jawa Timur. Belanda kemudian menjadikan daerah yang dikuasainya sebagai negara baru, misalnya negara Madura dan negara Jawa Timur.