Bingky Irawan

Hampir semua umat Konghucu terpaksa main sandiwara dengan 'mengganti' agamanya di depan pejabat Catatan Sipil hanya untuk melegalisasi pernikahannya. Begitu pula untuk beroleh selembar kartu tanda penduduk (KTP) atau surat-surat lain yang punya kolom agama.
Budi dan Lanny yang baru saja melangsungkan pernikahan di kelenteng Konghuchu menolak kebijakan Catatan Sipil (Dinas Kependudukan) yang diskriminatif itu. Keduanya nekat mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Disebut 'nekat' karena sebelumnya tidak ada orang Konghucu atau penganut agama/kepercayaan di luar lima agama resmi yang berani mempertanyakan kebijakan pemerintah di bidang administrasi kependudukan.