Partai politik

Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan Partai Politik juga terikat pada ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Ketentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 tentang Tata Administrasi Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Partai Politik, serta Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.