Mukim (Aceh)

Setelah Nota Kesepahaman atau lebih dikenal dengan MoU Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus 2005, Mukim kembali digunakan dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pemimpin Mukim disebut Imum Mukim. Imum Mukim dipilih secara Musyawarah Mukim.