Hukum Singapura

Singapura Modern didirikan pada tanggal 6 Februari 1819 oleh Sir Stamford Raffles, utusan dari British East India Company dan Letnan-Gubernur dari Bencoolen(sekarang Bengkulu) , dalam upaya untuk melawan dominasi perdagangan Belanda di Timur. Izin untuk East India Company untuk mendirikan sebuah "pabrik" di pulau itu diperoleh dari Sultan Johor dan Temenggung Johor pada tanggal tersebut, dan penyerahan Singapura berlangsung pada tahun 1824. Ia telah mengemukakan bahwa sebelum Inggris mengakuisisi pulau, Melayu merupakan pusat Singapura Temenggung Johor. Kesultanan Johor adalah penerus dari Kesultanan Melaka, baik yang memiliki kode hukum. Hal ini juga mungkin bahwa hukum adat, sering tidak cukup diterjemahkan sebagai "hukum adat", diatur penduduk dari pulau sebelum akuisisi oleh Inggris. Namun, sedikit, jika ada, yang diketahui tentang hukum yang benar-benar berlaku. Inggris selalu mengasumsikan bahwa tidak ada hukum yang berlaku di pulau Singapura ketika itu diperoleh.