Protokol Lusaka

Misi Verifikasi Angola PBB III dan MONUA menghabiskan 1,5 miliar dolar AS untuk mengawasi implementasi protokol itu. Perserikatan Bangsa-bangsa biasanya tidak menjalankan ketetapan yang melarang UNITA membeli senjata asing dan kedua belah pihak terus menimbun persediaan. Dewan Keamanan PBB tak mengesahkan angkatan penjaga perdamaian di daerah ini sampai tahun 1995 dan menunda penyebaran penuh sampai akhir tahun 1996. Seperti yang dikatakan pejabat PBB kepada Human Rights Watch pada tahun 1995, Perwakilan Khusus PBB, Blondin Beye meliput pelanggaran HAM karena "keadaan terlalu sensitif untuk pemantaian HAM serius. Mempublikasikan apa yang kami tau dapat merusak proses perdamaian dan mengembalikan perang." Pada bulan Mei 1998, Beye berubah pikiran dan PBB mulai melaporkan pelanggaran. 3 bulan setelah pemerintah menandatangai perjanjian itu, pada bulan Februari 1995, Ketua Staf Jenderal João de Matos mengeluhkan bahwa perdamaian hanya bisa dicapai bila pemerintahan mengalahkan UNITA secara militer, menyebut protokol itu "sebuah kesalahan". Dari bulan Desember, pemerintah dan UNITA kembali dalam keadaan perang. Divisi HAM PBB tak menerbitkan laporan apapun antara bulan Januari-Juli 1999 karena perang mencegah mereka menyelidiki. Setelah protokol itu, pemerintah dan UNITA terlibat dalam pembunuhan, penyiksaan, dan pelanggaran HAM lain terhadap penduduk sipil tanpa pandang bulu.