Sistem e-Pengadaan Pemerintah

Sistem "e-procurement" di Indonesia pertama kali dibangun dengan dana dari World Bank pada tahun 2004. Sistem ini pada awalnya diberi nama National e-Procurement Government of Indonesia (NePGI) dan selanjutnya dikelola oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Nama NePGI kemudian diubah menjadi Sistem e-Pengadaan Pemerintah (SePP) pada tahun 2006. Sistem ini telah diujicoba dan disosialisasikan ke beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah melalui pelaksanaan workshop dan pelatihan.
Pada tahun 2007, penyempurnaan dan pengembangan aplikasi SePP terus dilakukan hingga muncul versi terbaru, yaitu SePP versi 3. Versi terbaru ini diharapkan dapat lebih memudahkan para satuan kerja dalam mengakses sistem ini.
SePP termasuk ke dalam tujuh program "flagship" yang ditetapkan pemerintah melalui Dewan TIK Nasional (DETIKNAS) selain Palapa ring, e-Single Window, National Identity Number, National Single Window, Software Legal, dan e-Anggaran.