Prasasti Walandit

Sengketa antara kedua desa itu diputuskan di luar pengadilan, dimenangi oleh masyarakat Walandit. Keputusannya dijadikan piagam (Prasasti Himad-Walandit) yang disusun oleh Pamegat Tirwan bernama Wangsapati atas nama Samgat Jamba, Samgat Pamotan, Mpu Kandangan, Rakryān Mapatih Mpu Mada, dan Sang Arya Rajadhikara. Beberapa dekade kemudian, status Walandit makin dikuatkan oleh Sri Paduka Bathara Hyang Wekas ing Sukha (gelar anumerta Raja Hayam Wuruk) seperti termaktub pada Prasasti Pananjakan. Dalam prasasti ini, Sang Raja melarang penagihan pajak pada bulan titileman atau akhir bulan Asada dari warga Walandit dan wilayah keramat (hila-hila) sekitarnya, karena di sana sejak dulu tinggal para hulun hyang, abdi dewata, dan pada bulan itu penduduknya berkewajiban melakukan persembahan kepada Sang Hyang Gunung Brahma (Gunung Bromo).