Bebandem, Bebandem, Karangasem

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sebagai mitra kerja dari Perbekel maka di Desa terdapat suatu badan semacam DPRD kecil yang mewakili masyarakat Desa Bebandem yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai fungsi pokok menetapkan peraturan desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti tokoh masyarakat maupun tokoh adat/agama yang merepresentasikan unsur kewilayahan masing masing Banjar Dinas.