Serikat Pers Reformasi Nasional

Seiring terbukanya kebebasan pers yang ditandai dengan disetujui berdirinya perusahaan dan organisasi pers oleh Menteri Penerangan H. Yunus Yospiah pada masa pemerintahan presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, membuat banyak organisasi dan perusahaan pers bermunculan di Indonesia. Perusahaan pers tidak harus memiliki SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers untuk mendirikan usaha, melainkan hanya cukup badan hukum akta pendirian dari notaris dibawah pengelola yayasan. Dengan semakin terbukanya kebebasan pers, maka didirikanlah Serikat Pers Reformasi Nasional pada tahun 1998.