Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih

Dalam konflik dengan Belanda atas penyelesaian pengembalian Irian Barat, maka pemerintah RI membentuk Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) pada bulan Mei 1950 yang dikomandani oleh Kolonel A.E. Kawilarang berkedudukan di Makassar. Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) membawahi wilayah Indonesia Timur yaitu Sulawesi, Sunda kecil termasuk Maluku dan Irian Barat. Pada bulan September 1950 TNI direorganisasi, Komando Pasukan (Kopas) Maluku Selatan diganti menjadi Kopas D dikomandani oleh Letkol C.F. Warou dengan wilayah meliputi Maluku, Irian Barat. Berdasarkan Penetapan Panglima TT-VII Nomor : 8004/VII/1950 tanggal 5 Juli 1952 Kopas D dilikuidasi, kemudian dibentuk Resimen Infanteri-25 (RI-25) dengan Komandannya Letkol Suprapto Sukowati, yang diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1952 dengan wilayah Maluku dan Irian Barat. Untuk mpertama kali kedua wilayah itu berada di bawah satu Komando. Di bawah RI-25, penyusupan ke daratan Irian Barat mulai dilakukan sebagai langkah awal yang bersifat militer untuk mengembalikan wilayah itu ke pangkuan ibu pertiwi. Pada bulan Mei 1957 Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) kembali direorganisasi. Tentara dan Teritorium VII (TT-VII) dilikuidasi, wilayahnya dibagi menjadi empat Komando Daerah Militer, diantaranya Komando Daerah Militer Maluku Irian Barat atau disingkat (KDM-MIB) menggantikan resimen Infanteri-25 (RI-25). Perjuangan pengembalian Irian Barat semakin menggelora setelah Presiden RI mengumandangkan Tiga Komando Rakyat yang disingkat Trikora di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1961 yang mendapat respond dan didukung dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Irian Barat. Untuk mewujudkan Komando Presiden RI, pada bulan Februari 1962 dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan Panglima Mayjen TNI Soeharto. Rencana Operasi Pembebasan Irian Barat disusun, satuan-satuan APRI dan sukarelawan digelar, sementara diplomasi berjalan terus.