Wilayah Kesultanan Banjar

Perjanjian itu terdiri atas [[28]] pasal dan ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal [[4 Mei]] [[1826]] atau 26 Ramadhan 1241 H. Selain Sultan Adam al Watsiq Billah, perjanjian itu juga ditandatangani oleh Paduka [[Abdur Rahman dari Banjar|Pangeran Ratu]] (Putra Mahkota), [[Pangeran Mangkoe Boemi Nata|Pangeran Mangkubumi]], Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad dan disaksikan oleh para Pangeran lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi antara Kesultanan Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda di [[Batavia]]. Dalam perjanjian tersebut Kesultanan Banjar mengakui "suzerinitas" atau pertuanan Pemerintah Hindia Belanda dan menjadi sebuah Leenstaat, atau negeri pinzaman. Berdasarkan perjanjian ini maka kedaulatan kerajaan keluar negeri hilang sama sekali, sedangkan kekuasaan ke dalam tetap berkuasa dengan beberapa pembatasan dan Residen berperan sebagai agen politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Isi perjanjian [[1826]] itu antara lain adalah :