Prakarsa Pengerukan Kedaruratan Jakarta

Pada November 2011, Gubernur DKI Fauzi Bowo mengakui bahwa pelaksanaan proyek yang diinginkan dikerjakan pada tahun awal tahun 2009, terbentur birokrasi prosedur pencairan dana pinjaman Bank Dunia. Proyek ini direncanakan akan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Maret 2012 setelah pemerintah pusat menerbitkan dasar hukum pelaksanaan JEDI. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, peraturan ini menggantikan PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri yang mengharuskan pinjaman Bank Dunia yang telah disepakati hanya bisa dicairkan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan.
Fauzi Bowo mengaku kecewa karena pengerukan sungai tidak bisa terjadi akhir tahun 2011, dan berharap bahwa proyek ini juga membangun air berupa sodetan air yang mengalirkan air ke-13 sungai ke suatu wadah berbentuk waduk sehingga bisa dijadikan sebagai parkir air. Dimana air waduk dapat digunakan untuk ketersediaan air baku bagi pengolahan air bersih warga Jakarta. Pada awal tahun 2012, Fauzi Bowo menjanjikan bahwa akhir 2012 tanggul sepanjang 42 kilometer akan diperbaiki beserta peralatan mekanis seperti pompa dan pintu air. Pada 7 Oktober 2012 pasangan gubernur DKI pemenang Pilkada, Jokowi-Ahok, dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ah Maftuchan, peneliti kebijakan publik Perkumpulan Prakarsa, pada bulan November 2012 meminta pasangan gubernur baru meninjau ulang proyek pengerukan sungai "Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI)" yang dibiayai utang dari bank dunia yang direncanakan cair pada 2013 sebesar Rp 110 Miliar . Menurut Macftuchan Proyek JEDI adalah peninggalan Foke yang harus dihentikan.