Hukum Singapura

Jepang menyerah pada tanggal 12 September 1945. Dengan Proklamasi No. 1 (1945), Panglima Tertinggi Sekutu di Asia tenggara yang didirikan Militer Inggris Administrasi yang diasumsikan penuh yudikatif, legislatif, eksekutif dan administratif, wewenang dan tanggung jawab dan konklusif yurisdiksi atas semua orang dan properti di seluruh daerah tersebut Malaya seperti pada waktu tertentu di bawah kendali pasukan di bawah komandonya. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa semua hukum dan adat istiadat yang ada segera sebelum Pendudukan Jepang akan dihormati, kecuali bahwa ada hukum sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil dianggap praktis untuk mengelola selama periode pemerintahan militer. Jika tidak, semua pernyataan dan legislatif enactments dari jenis apapun yang dikeluarkan oleh atau di bawah otoritas Pemerintahan Militer Jepang tidak lagi memiliki efek.