Cukai rokok di Indonesia

Cukai rokok di Indonesia adalah upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau lainnya seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun, yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan perubahan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pengenaan pajak tembakau dengan cukai rokok dibedakan.
Pengenaan pajak dan cukai atas rokok pertama kali dirujuk kepada legenda Rara Mendut. Rara Mendut menolak lamaran Tumenggung Wiraguna setelah menjadi upeti atas keberhasilan Mataram menumpas Pemberontakan Pati pada tahun 1627. Akibatnya Tumenggung Wiraguna mengenakan pajak 3 Real sehari sebagai syarat tidak menikahinya. Permintaan ini dipenuhi Rara Mendut dengan berjualan rokok. Rokoknya laris karena kecantikan Rara Mendut dikagumi oleh pria di kerajaan itu, dan ia merekatkan lintingan rokok dengan air ludahnya sendiri.
Secara resmi dan tertulis, bea dan cukai ada di Indonesia sejak zaman Penjajahan Belanda, didasari oleh Hukum Hindia Belanda Tabsacccijns Ordonnantie, Stbl. 1932 Nomor 517, yang kemudian ditindaklanjuti menjadi pendirian "De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A)", organisasi ini berlanjut pada masa penjajahan Jepang, namun hanya memungut cukai, dan kembali direstrukturisasi pada masa pemerintahan Indonesia. Rokok dan tembakau tetap menjadi target pengenaan Cukai hingga saat ini.