Perang Budak Ketiga

Status hukum dan hak budak di Romawi juga mulai berubah. Pada masa kaisar Claudius (berkuasa 41–54 M), seuatu konstitusi diberlakukan yang menyatakan bahwa membunuh budak yang tua atau lemah merupakan suatu tindakan kejahatan, dan juga menyatakan bahwa jika budak semacam itu diabaikan oleh pemiliknya, maka mereka menjadi merdeka. Di bawah kekuasaan kaisar Antoninus Pius (berkuasa 138–161 M), hukum mengenai hak budak semakin diperluas. Dengan hukum ini, pemerintah harus menahan pemilik budak yang membunuh budaknya, menjual paksa budak yang dianiaya oleh pemiliknya, dan menyediakan (secara teoretis) pihak ketiga yang netral bagi para budak untuk mengajukan keluhan. Meskipun perubahan-perubahan hukum ini terjadi terlalu lama untuk dipengaruhi secara langsung oleh Perang Budak Ketiga, namun semua itu melambangkan kodifikasi perubahan dalam perilaku Romawi terhadap budak yang mugkin telah berkembang selama berpuluh-puluh tahun.