Sejarah Sarawak

Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Rencana tersebut menyebabkan para pemimpin lokal di Sarawak waspada terhadap niat Tunku dalam pandangan perbedaan besar dalam pengembangan sosioekonomi di negara-negara Borneo. Hal tersebut menjadi kekhawatiran besar yang tanpa lembaga politik yang kuat, negara-negara Borneo akan menjadi subyek kolonisasi Malaya. Sehingga, berbagai partai politik di Sarawak didirikan untuk melindungi kepentingan komunitas yang mereka wakili. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Antara Februari dan April 1962, komisi tersebut mendatangkan lebih dari 4,000 orang dan meraih 2,200 memoranda dari berbagai kelompok. Komisi tersebut dilaporkan membagi dukungan terhadap penduduk Borneo. Namun, Tunku menyatakan bahwa jumlah dukungannya sejumlah 80 persen untuk federasi tersebut. Sarawak membuat sebuah perjanjian 18 poin untuk mengamankan kepentingannya di federasi tersebut. Pada 26 September 1962, Dewan Negri Sarawak mengesahkan sebuah resolusi yang mendukung federasi tersebut dengan sebuah kondisi yang kepentingam orang Sarawak tidak akan kompromikan. Pada 23 Oktober 1962, lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia. Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963, dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara, dan Singapura pada 16 September 1963.
Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan Organisasi Komunis Clandestine (OKC). Filipina dan Indonesia mengklaim bahwa Inggris akan "me-neokolonialisme-kan" negara-negara Borneo melalui federasi tersebut. Sementara itu, A. M. Azahari, pemimpin Partai Rakyat Brunei, mengadakan Pemberontakan Brunei pada Desember 1962 dalam rangka menolak federasi Malaysia. Azahari mengambil wilayah Limbang dan Bekenu sebelum dikalahkan oleh pasukan militer Inggris yang dikirim dari Singapura. Mengklaim bahwa pemberontakan Brunei adalah bukti penentangan solid terhadap federasi Malaysia, Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak. Sarawak menjadi flashpoint pada masa konfrontasi Indonesia–Malaysia antara 1962 dan 1966. Konfrontasi semacam itu meraih dukungan kecil dari orang-orang Sarawak kecuali untuk OKC. Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa konfrontasi tersebut, sekitar 10,000 sampai 150,000 pasukan Inggris ditempatkan di Sarawak, bersama dengan pasukan Australia dan Selandia Baru. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Pada 1967, sebuah perjanjian baru ditandatangani yang meminta siapapun yang berharap untuk melintasi perbatasan SarawakKalimantan untuk melakukan pengecekan di pos kontrol perbatasan.