Fertilisasi in vitro

Kosta Rika melarang sepenuhnya teknologi IVF, Mahkamah Agung negara ini menyatakannya tidak konstitusional karena IVF "melanggar kehidupan". Kosta Rika dikatakan sebagai satu-satunya negara di belahan bumi barat yang sepenuhnya melarang IVF. Suatu proyek undang-undang yang dengan setengah hati dikirim oleh pemerintahan Presiden Laura Chinchilla telah ditolak oleh parlemen. Presiden Chinchilla belum pernah secara terbuka menyatakan posisinya mengenai isu IVF. Namun, mengingat pengaruh besar Gereja Katolik dalam pemerintahannya, setiap perubahan dalam status quo tampaknya sangat tidak mungkin terjadi. Kendati kerasnya tentangan keagamaan dan peranan pemerintah Kosta Rika, larangan atas IVF dibatalkan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dalam suatu keputusan pada tanggal 20 Desember 2012. Mahkamah tersebut mengatakan bahwa jaminan perlindungan Kosta Rika sejak dahulu bagi setiap embrio melanggar kebebasan reproduksi pasangan-pasangan infertil karena melarang mereka menggunakan IVF, yang seringkali melibatkan pembuangan embrio-embrio yang tidak ditanamkan dalam rahim pasien. Pada tanggal 10 September 2015, Presiden Luis Guillermo Solís menandatangani sebuah dekret legalisasi fertilisasi in-vitro. Dekret tersebut dimasukkan dalam surat kabar resmi negara pada tanggal 11 September. Para penentang praktik ini sejak saat itu mengajukan gugatan hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi Kosta Rika.