Bambang Dwi Hartono

Setelah resmi dilantik sebagai wali kota Surabaya definitif pada tanggal 10 Juni 2002, Bambang D.H. mewarisi keadaan tata kota yang kumuh dan tidak teratur dengan menjamurnya pedagang kaki lima yang menguasai trotoar dan jalan, banyaknya jalur hijau yang beralih fungsi menjadi bangunan, serta mental PNS yang cenderung korup. Ketika menjabat wali kota Surabaya, ia mulai menggarap banyak program populis untuk memperbaiki keadaan kota, dari menata drainase kota Surabaya secara besar-besaran untuk mengantisipasi banjir, menata dan membangun banyak taman kota, memperbaiki sekolah; rumah sakit; dan terminal, hingga menggratiskan biaya sekolah dasar dan menengah. Bambang D.H. juga banyak mengangkat pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya yang berusia relatif muda untuk produktivitas kinerja pemerintah kota. Selain itu, untuk merealisasikan tata kota yang manusiawi, ia menata jalur pedestrian kota dengan lebih humanis agar nyaman bagi para pejalan kaki, membuka gorong-gorong peninggalan Belanda untuk mengendalikan banjir, serta mencabut banyak izin SPBU yang ada di jalur hijau. Bambang D.H. juga mempelopori pengembangan Kawasan Pantai Timur Surabaya ("Pamurbaya") sebagai kawasan konservasi alam terbesar di Indonesia. Ia juga menata banyak pedagang kaki lima dan merelokasinya ke beberapa sentra PKL yang nyaman, rapi, dan bersih.