Pembersihan Turki 2016–2017

Hak asasi manusia di Turki dilindungi oleh perjanjian hukum internasional, termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditandatangani oleh Turki pada tahun 2000, yang didahulukan dari undang-undang Turki sesuai dengan Pasal 90 Konstitusi Turki. Setelah para pengunjuk rasa menyerukan agar hukuman mati kembali dijalankan, yang sebelumnya dihapus di Turki pada tahun 2004, Erdoğan menyatakan bahwa ini adalah sebuah kemungkinan yang akan didiskusikan dalam parlemen; karena ini merupakan sebuah demokrasi, keinginan masyarakat harus dihargai. Pada tanggal 21 Juli, pemerintah Turki mengumumkan bahwa hal tersebut akan menangguhkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia selama keadaan darurat.