Norodom Sihanouk

Saat menjabat, Sihanouk memperkenalkan beberapa perubahan konstitusional, yang meliputi pemberian kedudukan terhadap kaum wanita, mengadopsi bahasa Khmer sebagai bahasa resmi tunggal di negara tersebut dan menjadikan Kamboja sebuah monarki konstitusional dengan memberikan kuasa membuat kebijakan kepada perdana menteri ketimbang raja. Ia memandang sosialisme sebagai sebuah konsep ideal untuk mendirikan kesetaraan sosial dan memajukan kohesi nasional pada negara Kamboja yang baru saja merdeka. Pada Maret 1956, ia mengeluarkan program nasional "sosialisme Buddhis", yang mempromosikan prinsip-prinsip sosialis pada satu sisi sementara mengutamakan budaya Buddhis di kerajaan tersebut pada sisi yang lain. Antara 1955 dan 1960, Sihanouk naik-turun jabatan perdana menteri beberapa kali, dikarenakan kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan. Majelis Nasional menominasikan politikus-politikus berpengalaman seperti Sim Var dan San Yun untuk menjadi perdana menteri saat Sihanouk melepas jabatan, namun mereka sama-sama melepas jabatan mereka beberapa kali, beberapa bulan dalam masa jabatan mereka, karena menteri-menteri kabinet bersikukuh tak menyetujui materi-materi kebijakan masyarakat.