Jepang-Indonesia

Pemerintah Belanda mengklasifikasikan perintis migran Jepang di Hindia Belanda sebagai "oriental asing". Dengan status tersebut berarti mereka tunduk terhadap pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan bergerak, tempat kediaman, dan pekerjaan. Namun pada tahun 1898, mereka diklasifikasikan ulang sebagai "orang Eropa terhormat", dan memberi mereka kesetaraan hukum secara formal dengan pihak kolonial dan pembatasan-pembatasan mereka dihapus. Walaupun telah diberikan kesetaraan formal, citra orang Jepang di mata penduduk lokal masih belum sepenuhnya positif. Semasa Perang Dunia II dan masa pendudukan Jepang di Indonesia, perwira-perwira Jepang banyak yang mengambil wanita setempat sebagai gundik. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seperti itu, ketika dibesarkan pada masa pascaperang, mereka sering menjadi sasaran bullying karena keturunan mereka, serta menderita diskriminasi resmi di bawah kebijakan pemerintah yang menomorsatukan pribumi ketika merekrut pegawai negeri sipil.