Pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat

Semasa kampanye pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2000, George W. Bush mengkritik Clinton karena tak meninggalkan kedutaan besar seperti yang pernah dijanjikan Clinton, dan menyebut Clinton berencana untuk memulai proses tersebut sendirian begitu Clinton terpilih. Namun, ketika George terpilih, George membatalkan janjinya. Pada 2008, calon presiden dari Partai Demokrat Barack Obama menyebut Yerusalem adalah ibu kota Israel. Pada 4 Juni 2008, Obama berkata kepada Komite Urusan Umum Israel Amerika (American Israel Public Affairs Committee, AIPAC) dalam pidato kebijakan luar negeri pertamanya setelah dinominasikan oleh Partai Demokrat sehari sebelumnya bahwa Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel dan harus tetap tak terpecah-pecah. Namun, Obama hampir menarik kembali ucapannya, dan berkata bahwa itu akan sampai ke pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk merundingkan berbagai permasalahan ini, dan Yerusalem akan menjadi bagian dari negosiasi tersebut. Semasa pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2016, satu di antara janji kampanye Donald Trump adalah memindahkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Israel dari Tel Aviv ke yerusalem, yang dideskripsikan sebagai ibu kota abadi bangsa Yahudi. Pada 1 Juni 2017, Trump menandatangani surat pernyataan pengabaian pada Undang-undang Kedutaan Besar Israel yang menunda pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat ke Yerusalem selama enam bulan, seperti yang pernah dilakukan presiden-presiden sebelumnya sejak 1995. Gedung Putih menyatakan bahwa tindakan ini akan membantu mereka menegosiasikan kesepakatan antara Israel dan Palestina, dan bahwa tindakan yang pernah dijanjikan akan ditepati di lain waktu.