Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Perlu menjadi catatan bahwa KPBU bukanlah pengalihan kewajiban pemerintah dalam penyediaan layanan kepada masyarakat, melainkan untuk memfasilitasi pihak swasta untuk berkontribusi dalam pembiayaan untuk merancang, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek infrastruktur. KPBU juga bukan merupakan privatisasi fasilitas publik. KPBU tidak sama dengan privatisasi. Infrastruktur yang pendanaannya dapat melalui skema KPBU antara lain adalah infrastruktur-infrastruktur kepelabuhan, penerangan jalan umum, transportasi perkotaan, telekomunikasi dan infromastika, air minum, persampahan, pengelolaan air limbah, perumahan, pasar umum, gedung olahraga, iawasan, pariwisata, pendidikan, pemasyarakatan, dan rumah sakit. Dalam rangka mendorong percepatan proyek KPBU, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan "Public Private Partnerships (PPP) Book 2017" yang memuat daftar rencana proyek infrastruktur yang dapat didanai dengan skema KPBU, yang terdiri dari 1 kategori siap ditawarkan dengan nilai investasi sebesar 1,09 triliu rupiah dan 21 proyek kategori dalam proses penyiapan dengan total nilai investasi 112,23 triliun rupiah.