Hukum Singapura

Akhir dari ketergabungan terhadap malaysia: dalam dua tahun, pada 9 agustus 1965, Singapura keluar dari Federasi dan menjadi sepenuhnya independen republik. Ini dilakukan dengan penandatanganan indonesia 7 agustus 1965 oleh Singapura dan Malaysia, dan perubahan konsekuen dengan Kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh dua Malaysia Bertindak, Konstitusi dan Malaysia (Singapura Amandemen) undang-Undang tahun 1965 dan Konstitusi (Amandemen) undang-Undang 1966; dan oleh dua Singapura Bertindak, Uud (Amandemen) undang-Undang tahun 1965 dan Republik Singapura Independence Act 1965. Bagian 5 dari kedua undang-Undang ketentuan bahwa kekuasaan legislatif dari Yang di-Pertuan Agong, penguasa tertinggi dari Malaysia, berhenti untuk memperpanjang ke Singapura, dan diberikan bukan dalam Kepala Negara ( Presiden Singapura) dan Legislatif dari Singapura. Sekali lagi, semua undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan modifikasi tersebut, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian seperti yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan status independen dari Singapura pada pemisahan dari Malaysia. Hari ini, Parlemen Singapura adalah organ negara dengan pleno kekuatan untuk memberlakukan undang-undang untuk Singapura.