Sejarah Sarawak

Pada abad ke-16, wilayah Kuching yang dikenal oleh para kartografer Portugis sebagai "Cerava", menjadi salah satu dari lima pelabuhan besar di pulau Borneo. Wilayah tersebut berada di bawah pengaruh Kekaisaran Brunei dan pemerintahannya sendiri berada di bawah pimpinan Sultan Tengah. Pada awal abad ke-19, Sarawak menjadi teritorial yang kurang terperintah di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei. Kekaisaran Brunei hanya memerintah di sepanjang kawasan pesisir Sarawak yang dipegang oleh para pemimpin Melayu semi-independen. Sehingga, wilayah dalam Sarawak utamanya didominasi suku-suku yang terdiri dari suku Iban, Kayan, dan Kenyah yang agresif dalam ekspansi teritorial mereka. Setelah penemuan tambang entimon di kawasan Kuching, Pangeran Indera Mahkota (perwakilan Sultan Brunei) mulai mengembangkan wilayah tersebut antara 1824 dan 1830. Saat produksi antimon meningkat, Kesultanan Brunei meraih pajak tinggi dari Sarawak; hal ini berujung kepada ketegangan dan pertikaian saudara. Pada 1839, Sultan Omar Ali Saifuddin II (1827–1852), Sultan Brunei, memerintahkan Pangeran Muda Hashim (paman Sultan Brunei) untuk mengembalikan keadaan. Peristiwa tersebut terjadi saat James Brooke (penjelajah Inggris) datang ke Sarawak, dan Pangeran Muda Hashim meminta bantuan dalam hak materi, namun Brooke menolaknya. Namun, ia sepakat untuk permintaan tersebut pada kunjungan berikutnya ke Sarawak pada 1841. Pangeran Muda Hashim menandatangani sebuah traktat pada 1841 yang menyerahkan Sarawak kepada Brooke. Pada 24 September 1841, Pangeran Muda Hashim memberikan gelar gubernur kepada James Brooke. Pelantikan tersebut kemudian dikonfirmasikan oleh Sultan Brunei pada Juli 1842. Pada Oktober 1843, James Brooke memutuskan untuk mengambil satu langkah tambahan dan mengangkat Pangeran Muda Hashim dalam Dewan Brunei Court sesiao dengan nasehat Hashim kepada Brooke. Dewan Brunei tak senang dengan pelantikan Hashim dan memerintahkan pemilihannya yang berujung dengan kematiannya pada 1845. Akibatnya, James Brooke membombardir ibukota Brunei. Sultan Brunei memutuskan untuk mengirim sebuah surat permintaan maaf kepada Ratu Viktoria dan mengakui posisi James Brooke di Sarawak dan hak-hak pertambangannya tanpa membayar upeti kepada Dewan Brunei. Pada 1846, Brooke secara efektif menjadi Rajah Sarawak dan mendirikan Dinasti Rajah Putih Sarawak setelah kematian Pangeran Muda Hashim.