Serangan udara di Jepang

Jepang tidak sepenuhnya mengabaikan pertahanan sipil negara mereka. Beberapa unit pertahanan udara berupa baterai anti-pesawat ditempatkan di pulau-pulau penting Jepang selama bulan-bulan awal Perang Pasifik. Komando Besar Pertahanan (GDC) dibentuk pada bulan Juli 1941 untuk mengawasi pertahanan pulau-pulau Jepang, tetapi seluruh unit tempur di daerah ini hanya ditugaskan untuk empat daerah regional militer saja (Utara, Timur, Tengah dan Barat). GDC melaporkan langsung semua perihal diwilayah operasional mereka kepada Departemen Perang. Akibatnya, fungsi GDC ini terbatas pada koordinasi dan komunikasi saja sementara pengambil keputusan utama adalah Markas Besar Kekaisaran Jepang sebagai pemegang kekuasaan militer tertinggi. Pada awal tahun 1942, kekuatan yang dialokasikan untuk pertahanan Jepang terdiri 100 pesawat tempur Angkatan Udara dan 200 pesawat milik Angkatan Laut, sebagian besar merupakan pesawat usang. Selain itu Jepang menyiagakan 500 tentara dan 200 senjata anti-pesawat. Sebagian besar pertahanan dari angkatan darat, laut dan udara ini diposisikan di pulau-pulau penting dengan unit pelatihan yang hanya memiliki kemampuan terbatas untuk melawan serangan Sekutu. Angkatan Bersenjata juga mengoperasikan jaringan pos pengamatan militer dan sipil untuk memberikan peringatan dini serangan udara dan mengembangkan beberapa stasiun radar. Adapun untuk langkah komando dan kontrol pertahanan udara terbagi antara Angkatan Udara dan Angkatan Laut membuat kesulitan tersendiri dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan mereka atau berkomunikasi satu sama lain. Akibatnya, pasukan tidak mampu bereaksi dalam menghadapi adanya serangan udara mendadak.