Referendum kemerdekaan Kroasia 1991

Komite Arbitrase Badinter dibentuk oleh Dewan Menteri Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) pada 27 Agustus 1991 untuk memberikan nasihat hukum dan kriteria bagi pengakuan diplomatik kepada bekas republik-republik Yugoslavia. Pada akhir tahun 1991, Komisi ini menyatakan, antara lain, bahwa Yugoslavia sedang dalam proses pembubaran, dan bahwa batas-batas internal republik-republik Yugoslavia tidak dapat diubah kecuali disepakati secara bebas. Faktor-faktor dalam pelestarian perbatasan Kroasia praperang, yang ditetapkan oleh komisi demarkasi pada tahun 1947,
adalah amandemen konstitusi federal Yugoslavia pada tahun 1971 dan 1974, yang membenarkan bahwa hak-hak kedaulatan dilaksanakan oleh unit federal, dan bahwa federasi hanya memiliki wewenang yang secara khusus diserahkan kepadanya oleh konstitusi.
Jerman mendesak pengakuan cepat terhadap Kroasia, dengan menyatakan bahwa ia ingin menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung di daerah-daerah yang dihuni etnis Serbia. Langkah ini ditentang oleh Prancis, Britania Raya, dan Belanda, namun negara-negara tersebut sepakat untuk mengikuti pendekatan bersama dan menghindari tindakan-tindakan sepihak. Pada 10 Oktober, dua hari setelah Parlemen Kroasia mengonfirmasi deklarasi kemerdekaan, EEC memutuskan untuk menunda keputusan untuk mengakui Kroasia selama dua bulan, memutuskan untuk mengakui kemerdekaan Kroasia dalam dua bulan jika perang belum berakhir pada saat itu. Ketika tenggat waktu berakhir, Jerman menyampaikan keputusannya untuk mengakui Kroasia sebagai kebijakan dan tugasnya—posisi yang didukung oleh Italia dan Denmark. Prancis dan Britania Raya berusaha untuk mencegah pengakuan tersebut dengan menyusun sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meminta tidak ada tindakan sepihak yang dapat memperburuk situasi, namun ditarik selama debat Dewan Keamanan pada 14 Desember, ketika Jerman tampak bertekad untuk menentang resolusi PBB ini. Pada 17 Desember, EEC secara resmi setuju untuk memberikan pengakuan diplomatik bagi Kroasia pada 15 Januari 1992, bergantung pada opini Komite Arbitrase Badinter. Komite memutuskan bahwa kemerdekaan Kroasia seyogianya tidak segera diakui, karena Konstitusi Kroasia yang baru tidak memberikan perlindungan terhadap minoritas yang disyaratkan oleh EEC. Sebagai tanggapan, Presiden Franjo Tuđman memberikan jaminan tertulis kepada Robert Badinter bahwa kekurangan tersebut akan diperbaiki. RSK secara resmi mendeklarasikan pemisahannya dari Kroasia pada 19 Desember, namun status negara dan kemerdekaannya tidak diakui secara internasional. Pada 26 Desember, pihak berwenang Yugoslavia mengumumkan rencana pembentukan sebuah negara yang lebih kecil, yang dapat mencakup wilayah yang direbut dari Kroasia, namun rencana itu ditolak oleh Majelis Umum PBB.