Partai Hijau Indonesia

Setiap anggota berhak mengusulkan, membentuk dan memimpin Kelompok kerja yang diminati. Kelompok Kerja wajib menghasilkan kertas posisi, nota konsep, naskah akademik, rancangan undang-undang, rilis pers, kampanye politik hingga menentukan juru bicara. Jumlah Kelompok kerja setiap tingkat wilayah minimal sesuai dengan jumlah Komisi di DPR/DPRD I/DPRD II atau jumlah bidang di tingkat kecamatan. Juru Bicara dapat langsung bekerja dan mewakili isu yang diamanatkan oleh Kelompok Kerja.