Teknologi biomedis

Permasalahan lain adalah menyangkut struktur organisasi serta kompetensi yang bermuara pada optimalisasi tugas. Meski tanggung jawab penentuan distribusi dan ijin edar alkes ada pada menteri Kesehatan, secara teknis, pelimpahan penentuan standar kualitas produk dilakukan oleh Direktoral Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan kewenangan ‘hanya’ mengatur hal teknis yang berkaitan dengan pengadaan dan pengawasan. Selain itu, cakupan bidang kerja Dirjen ini mencakup dua hal yang berbeda; bidang farmasi dan alat kedokteran. Bukan hanya pada terbatasnya wewenang dan luasnya cakupan bidang kerja, secara kompetensi para pejabat pada bidang ini seharusnya memiliki kualifikasi teknologi biomedis. Dari struktur yang saat ini ada (Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan), pejabat Dirjen selalu dari kalangan klinis; baik dokter maupun apoteker. Hal ini bisa difahami karena fungsi tugas dengan cakupan yang berbeda dan harus menangani bidang diluar kompetensinya sehingga ‘wajar’ jika pembangunan bidang TB selama ini tidak optimal.