Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Institut Pertanian Bogor

Dengan pemberlakuan kurikulum IPB menjadi kurikulum sistem mayor-minor, maka tahun 2005 nama departemen berubah dan menjadi Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, dan PS Ilmu Tanah strata 1 juga berubah nama menjadi PS Manajemen Sumberdaya Lahan (MSL) strata 1 (SK Rektor IPB No. 001/K13/PP/2005). Sementara itu, berdasarkan SK Dirjen DIKTI No. 163/DIKTI/KEP/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi, PS Ilmu Tanah, Agronomi, dan Hama Penyakit dilebur menjadi PS Agroteknologi/Agroekoteknologi, PS Ilmu Tanah di berbagai perguruan tinggi, kecuali UGM, berangsur berubah/ bergabung dengan PS Agronomi dan PS HPT menjadi PS Agroteknologi. Namun demikian IPB tetap mempertahankan keberadaan PS MSL. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pengguna baik secara langsung maupun tidak langsung, pihak pengguna lebih mencari alumni Ilmu Tanah daripada alumni Agroteknologi, karena alumni Agroteknologi tidak akan menguasai ilmu tanah. Nama MSL berbeda jauh dengan nama sebelumnya yaitu Ilmu Tanah. Penambahan kata manajemen dimaksudkan agar lebih "marketable", dan kata lahan dimaksudkan untuk memperluas ranah dan pengertian Ilmu Tanah. Akan tetapi, hal ini diantaranya berdampak kepada salah penafsiran. Manajemen yang dimaksudkan adalah pengelolaan, sedangkan dalam masyarakat kata manajemen diartikan sebagai bagian dari ilmu sosial ekonomi. Sedangkan kata lahan ditetapkan, mengingat tanah adalah bagian dari lahan. Implikasi perubahan nama tersebut, maka PS MSL kembali mengajukan akreditasi. Sebagai informasi, IPB sudah terakreditasi dengan peringkat A pada tahun 2008. Lebih dari 38 tahun keberadaan PS Ilmu Tanah/MSL, telah lebih dari 2000 sarjana ahli tanah dihasilkan, yang telah bekerja di berbagai instansi baik pemerintah, swasta, maupun wirausaha. Telah banyak pula karya nyata yang diberikan baik melalui kerjasama penelitian maupun pengabdian masyarakat yang dilakukan secara jujur, terbuka, akuntabel, dan karena kepedulian kepada masyarakat, antara lain dengan Kementrian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian ESDM, BAPPENAS, BPN, Kemendiknas, Kemenakertrans, KemenPU, KemenLH, dan Kemendagri, berbagai Pemda Tk I dan Tk II, berbagai PTPN, PT Antam, PT Pamafert dan PT Sucofindo.