Politik Kerajaan Arab Saudi

Sebagai raja mutlak, keperibadian dan kemampuan raja memerintah mempengaruhi politik dan kebijakan nasional negara. Raja Saud (1953-1964) dianggap tidak kompeten dan boros dan pemerintahannya membawa kepada krisis ekonomi dan politik yang mengakibatkan penurunan tahta secara paksa. Raja Faisal (1964-1975) adalah "modernis" yang menyukai kemajuan ekonomi, teknologi dan pemerintah tetapi juga secara konservatif dari segi politik dan agama. Beliau mengarahkan pembangunan ekonomi dan birokrasi yang pesat di negara itu pada awal tahun 1970-an, tetapi juga membuat konsesi untuk organisasi agama, dan membatalkan rencana untuk meperluas keikutsertaan politik masyarakat. Raja Khalid (1975-1982) meninggalkan pemerintah sebagian besarnya kepada Putra Mahkota, Fahd, Yang menggantikannya sebagai Raja (1982-2005). Pangeran Fahd adalah administrator berbakat yang memajukan pembangunan industri yang penting di dalam Pemerintah. Dia dianggap oleh banyak pihak sebagai "bapak modernisasi negara". Namun selama 10 tahun terakhir pemerintahannya, kesehatannya yang buruk menghalanginya memimpin sepenuhnya. Dengan ketiadaan seorang raja yang dapat memberikan kepemimpinan pusat yang kuat, struktur negara mulai terpecah dan negara mengalami stagnansi. Raja Abdullah, yang muncul tahta pada tahun 2005, dilihat sebagai seorang pembaharu dan telah memperkenalkan pembaruan ekonomi (deregulasi terbatas, dorongan investasi asing, dan privatisasi) dan membuat perubahan modern kepada kementerian kehakiman dan pemerintah.