Monarki Liechtenstein

Pangeran Liechtenstein memiliki kekuasaan yang luas, mencakup pengangkatan hakim, pemecatan menteri atau pejabat pemerintah, hak veto, dan menyelenggarakan referendum. Referendum konstitusional Liechtenstein tahun 2003 adalah proposal yang diajukan oleh yang berkuasa Pangeran Hans-Adam II untuk merevisi bagian-bagian dari Konstitusi Liechtenstein. Di satu sisi memperluas kekuasaan monarki dengan kewenangan untuk memveto undang-undang, sementara di sisi lain untuk mengamankan opsi warga negara untuk menghapuskan monarki dengan suara sewaktu-waktu tanpa tunduk pada hak veto kepangeranan. Secara bersamaan mengakui hak paroki-paroki untuk menjadikan kerajaan terpisah.