Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia

Dengan adanya "Decentralisatie Wet 1903" (Stbl 1903 No. 329) prinsip otonomi mulai diperkenalkan. Di beberapa daerah mulai dibentuk Locale Raad (semacam DPRD). Perkembangan selanjutnya muncul "Wet Op de Bestuurshervormings 1922" (Stbl 1922 No. 216). Sebagai Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi terdapat "College van Gedeputeerden" yang dipimpin oleh Gubernur. Di tingkat Kabupaten terdapat "College van Gecomitteerden" yang dipimpin oleh Bupati ("Regent"). Sedang di kotapraja terdapat "College van Burgermeester en Wethouders" yang dipimpin oleh Wali kota).