Aborsi dan Gereja Katolik

Walaupun "Decretum Gratiani", yang tetap menjadi dasar hukum kanon Katolik sampai digantikan oleh Kitab Hukum Kanonik 1917, membedakan antara aborsi fase-awal dan fase-akhir, pembedaan kanonik tersebut dihapuskan oleh bulla "Effraenatam" yang dikeluarkan Paus Sikstus V pada tahun 28 Oktober 1588, dan bertahan selama tiga tahun setelah itu. Bulla "Effraenatam" menetapkan beragam penalti terhadap segala bentuk aborsi tanpa membeda-bedakannya. Dengan menyebut aborsi sebagai pembunuhan, dekret itu menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan aborsi janin, entah telah beroleh hidup atau belum, berbentuk atau belum berbentuk ("tam animati, quam etiam inanimati, formati, vel informis") perlu menerima hukuman yang sama seperti "para pembunuh sesungguhnya yang benar-benar dan memang melakukan pembunuhan" ("veros homicidas, qui homicidium voluntarium actu, re ipsa patraverint"). Selain menyatakan hukuman-hukuman tersebut bagi para penduduk Negara-Negara Kepausan, tempat ia menjadi pemegang kewenangan sipil, Paus Sikstus juga menjatuhkan hukuman rohani ekskomunikasi otomatis kepada para pelakunya (bagian 7). Penerusnya, Paus Gregorius XIV, menyadari bahwa hukuman tersebut tidak menghasilkan dampak yang diharapkan sehingga ia mencabutnya, memberlakukan hukuman tersebut sebatas pada aborsi janin yang "berbentuk".
Melalui bulla "Apostolicae Sedis moderationi", Paus Pius IX pada tahun 1869 mencabut kembali pengecualian terhadap janin 'yang belum beroleh hidup' berkenaan dengan hukuman spiritual ekskomunikasi, menyatakan bahwa mereka yang melakukan aborsi efektif terkena ekskomunikasi yang hanya dapat dilepaskan oleh para uskup atau ordinaris. Sejak saat itu penalti ini dikenakan secara otomatis dengan dilakukannya aborsi pada semua tahap kehamilan, yang bahkan sebelum saat itu memang tidak pernah dipandang sebagai dosa ringan semata.