Rancangan Malaysia Kedua

Mayoritas penduduk Malaysia merupakan orang Melayu, namun kekuatan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. Pada tahun 1970, Bumiputra hanya memegang 1,9% ekonomi Malaysia, sementara non-Melayu (terutama Tionghoa) memegang 37,4%, dan sisanya berada di tangan orang asing. Akibat dari jurang lebar ini, Pasal 153 dalam Konstitusi Malaysia mengharuskan pemerintah mengatur batasan dalam beasiswa, pekerjaan sebagai pegawai negeri, dll, yang bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu.