Gereja Protestan Indonesia di Donggala

Setelah mengalami persoalan yang dilematis mengenai hubungan gereja dan negara, akhirnya terjadilah pemisahan administratif antara gereja dan negara pada tahun 1935. Bahkan pada saat sidang raya GPI pada tahun 1933, persiapan untuk membangun gereja yang mandiri di Maluku dan di Minahasa sudah mulai berjalan. Walaupun pada sidang raya tersebut menyatakan bahwa pemisahan administratif antara gereja dan negara hanya dapat diterima jika hak atas bantuan finansial dijamin sepenuhnya, namun pada akhirnya sidang menjamin kelangsungan bantuan finansial dari kas negara, kendatipun memang pada akhirnya tuntutan ini hanya terpenuhi sebagian saja. Raja akhirnya mengumumkan pemisahan administratif antara gereja dengan negara dengan catatan negara tetap mengeluarkan dana dari kas untuk penggajian 43 pendeta, 31 pendeta pembantu dan 7 guru agama.