Psefologi

Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk pemilihan umum (pemilu). Dasar yang paling umum mengenai hak pemilu dan cita-cita tentang demokrasi tertuang dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak-Hak Manusia tahun 1948. Ketentuan pada Pasal 21 ayat a dan c berbunyi: (a) "Setiap orang berhak berperan serta dalam pemerintahan negaranya langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakil yang terpilih secara bebas", dan (c) K"ehendak rakyat merupakan dasar kewenangan pemerintah; hal ini dinyatakan dalam pemilu periodik yang murni yang akan, menurut hak pilih universal dan sama serta akan diselenggarakan melalui pemungutan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara yang bebas dan setara". Menurut Guy S. Goodwin-Gill, ketentuan tersebut menjadi pernyataan tegas prinsip demokrasi representatif, yang semakin esensial dalam melegitimasi pemerintahan di kalangan bangsa-bangsa.