Otoritarianisme birokratis

Lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat lemah saat berhadapan dengan kekuasaan negara. Ormas yang ingin bertahan harus bergabung dengan kooptasi negara. Demikian pula halnya dengan pers yang tidak diberikan ruang kebebasan untuk menstimulasi wacana kreatif dan dialog-dialog bebas bagi warga masyarakat. Oleh sebab itu, "civil society" pada rezim Orde Baru sangat lemah dan tidak dapat menjadi kelompok kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan negara. Pun setelah jatuhnya rezim orde baru, gerakan masyarakat Sipil ("civil society") di Indonesia masih belum menunjukkan peran sebagai penyeimbang kekuatan negara, sebagaimana hal tersebut berlaku di negara Barat, karena masih berkutat dengan permasalahan internal dan eksternal yang ada. Disorientasi para pelaku "civil society" merupakan salah satu contoh permasalahan internal yang muncul pascarezim Orde Baru. Tokoh-tokoh "civil society" banyak yang mengisi posisi-posisi puncak negara, baik pada lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun setelah mencapai posisi tersebut, sebagian mereka justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai "civil society" yang mereka perjuangkan dulu. Fragmentasi dan konflik politik di antara mantan pemimpin dan tokoh "civil society" juga semakin memperburuk keadaan. Berbagai individu, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan yang sangat instrumental bagi aktualisasi "civil society" juga mengalami disorientasi. Sebagian dari mereka ada yang tetap menjaga ketulusan sebagai bagian dari "civil society" sejati, dengan senantiasa menjalankan peran sebagai 'mitra kritis' negara ("critical partners of the state"), namun mereka sudah terlalu lemah untuk dapat berperan secara efektif. Sementara di pihak lain, sebagian "civil society" lainnya telah terekrut ke dalam negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya terkooptasi, lebih jauh lagi, mereka telah menjadi perpanjangan tangan politik kekuasaan.