Negara pembayar upeti

Sistem upeti resmi dikembangkan di Asia Timur dengan banyak negara tetangga, Timur Tengah, Tenggara dan Asia Tenggara dan wilayah-wilayah yang menjadi negara pembayar upeti dari berbagai dinasti Kekaisaran Tiongkok. Secara historis, Kaisar Tiongkok melihat dirinya sebagai Kaisar seluruh dunia beradab. Tidak mungkin kaisar semacam itu memiliki hubungan diplomatik yang sama dengan kekuatan lainnya, jadi semua hubungan diplomatik di wilayah tersebut ditafsirkan oleh orang Tionghoa sebagai pembayar upeti. Meremehkan ideologi negara tentang konfusianisme untuk perdagangan, dan kepercayaan bahwa peradaban Tionghoa tidak memerlukan produk atau teknologi dari luar berarti perdagangan, kapan pun diizinkan, juga dianggap sebagai pembayar upeti. Misi diplomatik dan pihak perdagangan dari wilayah non-Tionghoa ditafsirkan dalam catatan, terlepas dari niat wilayah tersebut. Di bawah konstruksi ini, barang-barang yang diterima oleh Tiongkok merupakan persembahan pembayar upeti, sementara yang diterima pengunjung dianggap sebagai hadiah yang oleh kaisar atas kebaikannya diberikan kepada pembayar upeti jauhnya.