Undang-Undang Kebebasan Informasi 2000

UU tersebut adalah tanggung jawab dari Lord Chancellor's Department (sekarang berganti nama menjadi Kementerian Keadilan). UU tersebut kemudian berujung pada penggantian nama Komisioner Perlindungan Data (sejalan dengan yang diatur dalam UU Perlindungan Data), yang sekarang dikenal sebagai Komisioner Informasi. Jawatan Komisioner Informasi menaungi operasi dari UU tersebut.