Kaisarina Suiko

Pada tahun berikutnya, Pangeran Shōtoku, putra Kaisar Yōmei, ditetapkan sebagai wali kaisar. Meskipun di masa pemerintaha Suiko kekuatan politik negara banyak dipegang oleh Pangeran Shōtoku dan Soga no Umako, tetapi Suiko sendiri juga memiliki kemampuan politik yang memadai. Penolakan Suiko terhadap permintaan Umako untuk memberikan wilayah otonomi pada 624 menegaskan bahwa Suiko memiliki kedaulatan politik yang tidak terkungkung oleh Soga no Umako. Di bawah kepemimpinannya, agama Buddha diakui secara resmi pada 594. Suiko sendiri adalah salah satu penguasa monarki Buddha di Jepang dan mengambil sumpah sebagai biarawati sesaat sebelum menjadi kaisarina.