Republik Tiongkok

Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok ditampakkan Barat sebagai "Tiongkok Liberal" dan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok telah dilihat sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunis". Pemerintahan Republik Tiongkok diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan dan Taiwan yang sah oleh PBB dan kebanyakan negara Barat hingga tahun 1970-an. Negara Timur juga berpendapat yang sama.
Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-undang Darurat selama Pemberontakan Komunis" (動員戡亂時期臨時條款) dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 ke tahun 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu Presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasikan dan mendemokrasikan sistem pemerintahan