Sinode

Jika konsili (kanon 445) dan sinode keuskupan (kanon 391 dan 466) memiliki wewenang legislatif paripurna dalam lingkup kewenangannya masing-masing, maka konferensi waligereja hanya boleh mengeluarkan aturan-aturan pelengkap bilamana diberi kewenangan untuk itu oleh hukum kanon atau oleh maklumat dari Takhta Suci. Selain itu, setiap aturan pelengkap harus disetujui oleh dua pertiga anggota konferensi dan dikaji oleh Takhta Suci (kanon 455) agar berkekuatan hukum. Tanpa kewenangan dan kajian tersebut, konferensi waligereja hanya bersifat deliberatif dan tidak memiliki wewenang atas para waligereja atau keuskupan yang menjadi anggotanya.