Kekaisaran Brasil

Pasal lima konstitusi kekaisaran menyatakan Katolik sebagai agama negara. Namun, para pemuka agama di Brasil kurang berpendidikan, kurang disiplin dan kekurangan tenaga, yang mengakibatkan hilangnya rasa hormat terhadap Gereja Katolik. Pada masa Pedro II, pemerintah kekaisaran mencoba melancarkan program reformasi untuk memperbaiki kekurangan ini. Karena Katolik merupakan agama resmi, kaisar mengendalikan banyak sekali urusan Gereja dan membayar gaji pemuka agama, mengangkat pastor paroki, mencalonkan uskup, meratifikasi bulla kepausan dan mengawasi seminari. Dalam program reformasi, pemerintah memilih uskup yang memenuhi persyaratan moral, pendidikan dan dukungan terhadap reformasi. Namun, dengan munculnya lebih banyak pemuka agama yang cakap, kendali pemerintah terhadap Gereja mulai tidak disukai. Para pemuka agama Katolik memilih mendekatkan diri kepada Paus dan doktrin-doktrinnya. Akibatnya, muncul perselisihan antara pemuka agama dengan pemerintah pada tahun 1870-an, karena para pemuka agama menginginkan hubungan langsung dengan Roma sementara pemerintah ingin tetap mengawasi urusan gereja.