Parlemen Pakistan

Terdapat prosedur untuk memakzulkang Perdana Menteri dari jabatannya jika ia kehilangan kepercayaan dari mayoritas anggota Majelis Nasional. Dalam hal ini jika resolusi untuk mengajukan mosi tidak percaya disetujui oleh Majelis tidak kurang dari 20% dari total angota Majelis Nasional, maka akan diadakan pemungutan suara untuk mosi tidak percaya. Dan jika mosi tidak percaya disetujui oleh suara mayoritas di Majelis Nasional, maka Perdana Menteri akan lengser dari jabatan. Demikian pula, untuk memakzulkan presiden, diperlukan setengah dari seluruh anggota dari salah satu majelis untuk mengajukan resolusi pemakzulan ke Ketua Majelis Nasional, atau, beberapa kasus, Ketua Senat, agar dapat dibawa ke majelis lain. Setelah pembahasan bersama kedua majelis, jika resolusi disahkan dengan tidak kurang dari dua pertiga dari seluruh anggota Parlemen, presiden akan dilengserkan dari jabatannya. Dalam kasus ketika negara dinyatakan dalam keadaan darurat, Parlemen mempunyai wewenang untuk memperpanjang masa jabatan Majelis Nasional. Di bawah Konstitusi, Parlemen juga dapat memberikan wewenang kepada pejabat atau pihak berwenang di bawah Pemerintah Federal, atas permintaan dari Pemerintah Federal.