PATTIRO

Selama kurun waktu itu, "PATTIRO" telah melakukan kerjasama dengan mitra-mitranya, baik itu lembaga donor, NGO internasional, LSM, pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan model perbaikan pelayanan publik, reformasi kebijakan, dan pengelolaan anggaran yang lebih berpihak pada kepentingan publik. Atas berbagai upaya riset dan advokasi kebijakan selama ini, "PATTIRO" mendapatkan apresiasi Top 30 ("PATTIRO" – "Indonesia" berada di urutan ke-26) sebagai Good Governance and Transparency Think Tank oleh University of Pennsylvania, USA pada 2011.Ford Foundation, Australia Agency for International Development (AUSAID), United States for International Development (USAID), United Nations Development Programme (UNDP), New Zealand for International Development (NZAID), European Commission (EU), Brookings Institution USA, United Nations Population Fund (UNFPA), Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI) Hungaria, Revenue Watch Institute (RWI) USA, International Budget Partnership (IBP), National Democratic Institute (NDI), Participation and Transparency Fund (PTFund) USA, Transparency and Accountability Program (TAP) USA, Article 19 USA, Center for Law and Democracy (CLD) USA, Pacific Institute USA, HIVOS, Global Integrity USA, Netherlands Education Support Office (Neso) Indonesia, Affiliated Networks for Social Accountability (ANSA)-World Bank, The World Bank, The Asia Foundation, Tifa Foundation, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Komisi Informasi Pusat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Daerah di 17 Provinsi seperti Banten, Jawa Timur, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat, dan 70 kabupaten/kota, seperti Serang, Tangerang, Semarang, Pekalongan, Surakarta, Malang, Jeneponto dan Makassar.
Jaringan kerja yang terbentuk selama "PATTIRO" berkiprah, tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Jaringan ini menamakan dirinya sebagai "PATTIRO" Raya. Setiap anggota "PATTIRO" Raya wajib memiliki entitas hukum dan agenda masing-masing, dengan demikian mereka akan memiliki kesamaan tujuan dan cara pandang dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Jaringan "PATTIRO" Raya tersebar di Aceh, Banten, Blora, Bojonegoro, Gresik, Malang, Jeneponto, Semarang, Surakarta, Pekalongan, Kendal, Magelang, Serang, Tangerang dan Jawa Barat.