Sistem Kangchu

Temenggong Johor (kemudian Sultan Johor) memberikan hak otonomi yang besar kepada Kangchu dengan menyerahkan sebidang tanah untuk dimanfaatkan sebagai perkebunan, termasuk hak untuk memungut pajak atas nama Temenggong, serta menjamin kesejahteraan kuli Tionghoa yang tinggal di tanah tersebut. Kangchu umumnya diberi pengecualian pajak untuk hal-hal tertentu. Beberapa Kangchu perkebunan juga bekerja sebagai pemilik toko dan pedagang untuk memenuhi kebutuhan Kangchu lain, dan Kangchu ini tidak dikenakan pajak penghasilan. Mereka juga diberi kebebasan untuk menjual daging babi, candu, dan alkohol. Kangchu terkadang memberikan sebidang tanahnya untuk dijadikan perumahan para kuli perkebunan, dan perumahan ini lambat laun berkembang menjadi pusat administrasi Kangchu. Wilayah-wilayah ini pada umumnya terletak di sekitar bantaran sungai, dan dikenal dengan sebutan "Kangkar" (secara harfiah berarti "kaki sungai", bahasa Cina: 港脚, Pinyin: Gáng Jiǎo, Teochew: Kaang6 Caar8).