Politik Korea Selatan

Politik Republik Korea atau Politik Korea Selatan berbentuk republik demokrasi perwakilan presidensial, Presiden adalah kepala negara, dan menganut negara sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional. Kekuasaan yudisial bersifat sendiri dan tidak bergantung kepada eksekutif dan legislatif dan terdiri atas Mahkamah Agung, pengadilan banding, dan Mahkamah Konstitusi. Sejak tahun 1948, konstitusi atau UUD Republik Korea telah diamandemen sebanyak lima kali, masing-masing amandemen menandakan berdirinya pemerintahan republik baru. Saat ini, Republik Keenam dimulai dengan amandemen konstitusi pada tahun 1987.