Sugeng

Sejak masih berkarier di Biro/Grup Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Sugeng mengamati bahwa inflasi di Indonesia bukanlah hanya sebatas fenomena moneter saja, namun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-moneter seperti masalah suplai dan distribusi barang/komoditas. Pada waktu itu, gangguan suplai dan atau distribusi barang/komoditas sangat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan. Hal ini tercermin pada tinggi dan sangat berfluktuasinya inflasi "Volatile Food" yang di dalamnya terdapat komoditas daging ayam ras, daging sapi, bawang merah, beras, cabai merah, dan lainnya.
Pada tahun 2008, Sugeng mengambil inisiatif memperkuat peran Tim Pengendalian inflasi (TPID). Cara yang ditempuh adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (POKJANAS) TPID yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menangani inflasi di daerah. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Kementerian Dalam Negeri (atas masukan Bank Indonesia), memerintahkan agar setiap daerah membentuk TPID. Dengan adanya instruksi ini, jumlah TPID yang pada tahun 2008 hanya sekitar 30 TPID, terus meningkat secara signifikan dan pada saat ini jumlah TPID telah mencapai 489 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia juga menggagas dilaksanakannya Rapat Koordinasi Nasional TPID setiap tahun yang dipimpin oleh Presiden atau Menteri, dan dalam kesempatan tersebut juga diumumkan TPID-TPID terbaik yang berhasil menangani inflasi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi "volatile food" dapat ditekan tingkat fluktuasinya dan perkembangannya pun mengalami tren menurun. Perkembangan ini membawa dampak positif terhadap kinerja inflasi secara keseluruhan yang saat ini berada di kisaran target Bank Indonesia 4+/-1%.
Berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Desember 2016, Sugeng terpilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.