Sejarah hukum Uni Eropa

Komunitas Eropa diciptakan dalam upaya memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di Eropa dan Perjanjian EC menetapkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai, di mana aspirasi ini harus terpenuhi. Sebagian besar tujuan ini dapat dikategorikan sebagai bidang ekonomi, yang lainnya berdampak sosial, atau politik. Integrasi ekonomi, secara tradisional dipandang sebagai tujuan utama Komunitas dan tujuan penciptaan Pasar Bersama, yang ditetapkan secara eksplisit di bawah Perjanjian EC Pasal 2. Perjanjian EC Pasal 3 memperbesar hal ini dengan menyediakan daftar kegiatan yang harus diberlakukan oleh Komunitas dalam memastikan supaya tujuan tersebut tercapai. Pasal 3(c) secara khusus menyatakan bahwa Komunitas harus memastikan bahwa semua 'hambatan pergerakan bebas atas barang-barang, orang, jasa dan modal' dihapuskan, serta didukung oleh Perjanjian EC Pasal 14, yang menetapkan bahwa pasar internal terdiri dari daerah tanpa batas di mana pergerakan bebas dapat terjamin. Umumnya hal ini dikenal pula dengan 'empat kebebasan'. Selain itu, kebijakan pengadaan otoritas publik negara anggota yang mendukung pemasok nasional, kini dilindungi oleh penyelarasan Direktif, dengan tujuan membuka prosedur penghargaan kontrak publik (misalnya, pekerjaan umum dan suplai barang publik) supaya berkompetisi di semua jenis usaha yang ada di dalam Komunitas. Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas barang-barang (serta, hal-hal tertentu lainnya seperti orang, jasa dan modal), meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis. Berkaitan dengan pergerakan bebas barang-barang pada program Pasar Bersama Komisi berfokus menghapus kontrol perbatasan secara berkelanjutan (hambatan fisik), dengan menyelaraskan PPN dan bentuk-bentuk pajak barang tidak langsung lainnya (hambatan fiskal), serta menghilangkan atau menyelaraskan aturan dan standar nasional berbeda terkait dengan barang (MEEQR) di dalam perdagangan antarnegara (hambatan teknis). Target lain seperti prosedur pengadaan publik yang diskriminatif, dan masalah terkait paten nasional dan merek dagang. Tantangan terhadap hambatan perdagangan pada dasarnya terdiri dari penghapusan sebagai akibat litigasi di Pengadilan atau pengadilan nasional, dan harmonisasi peraturan-peraturan yang berbeda dari negara-negara anggota melalui legislasi masyarakat (Direktif Dewan). Hubungan penting antara dua hal tersebut dapat ditemui dalam keputusan "Cassis de Dijon".