Dinamika ketegasan konteks tugas konselor

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu sistem dari beberapa sistem yang ada di lingkungan sekolah. Dimana dalam sistem tersebut berada dalam tatanan sosial yang memiliki nilai, norma, peran, status, pranata, dan struktur yang berlembaga. Adanya ragam pemaknaan dan pemahaman terhadap bimbingan dan konseling mengahadapkan konselor pada konflik, ketidakkonsitenan dan ketidakkogruennya konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Oleh karena itu agar bimbingan dan konseling bisa dikatakan sebagai sistem yang hidup harus mempunyai ciri-ciri umum yaitu adanya prasyarat fugsionalisme struktural. Menurut Parson (dalam Poloma, 2003: 182) terdapat fungsi-fungsi atau kebutuhan-kebutuha tertentu yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang hidup demi kelestariannya. Dua pokok penting yang termasuk dalam kebutuhan fungsional ini ialah: (1) yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungannya dan (2) yang berhubungan dengan pencapaian tujuan itu. Berdasarkan premis itu Parson menciptakan empat kebutuhan fungsional yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup.
Ke empat fungsi itu terkenal dengan sebutan “skema AGIL”. Adapun dinamika ketegasan konteks tugas dan kinerja konselor dalam kajian konsep AGIL dapat disimpulkan sebagai berikut : Adaptation (A) : sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Bimbingan dan konseling sebagai salah satu sistem disekolah progam yang akan dibuat hendaknya menyesuaikan dengan progam-progam sekolah. Hal ini akan mempermudah dan memperlancar progam. Adanya sosialisasi progam pada saat rapat tahunan maupun semesteran merupakan cara untuk melakukan penyesuaian progam yang dibuat dengan progam sekolah. Selain itu konselor juga harus aktif mengkonsultasikan dengan kepala sekolah dan guru tentang progam yang akan dilaksanakan dengan progam sekolah serta konselor mengadakan analisis kebutuhan siswa setiap akan membuat progam BK.
Goal Attainment (G) : sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Tujuan yang dicapai BK harus sama dengan tujuan yang akan dicapai sekolah. Penyamaan visi dan misi BK dengan sistem sekolah dalam membuat progam BK adalah salah satu cara untuk menyamakan tujuan yang pada akhirnya mengarah pada tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Integration (Intergrasi) : sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem harus mengolah antar hubungan ketiga fungsi penting lainya (A,G,L). Konselor hendaknya mampu mengintegrasikan diri dalam sistem sekolah dengan cara senantiasa mensinergikan tujuan dan jabaran progam yang dibuat kepada sekolah. Selain itu konselor hendaknya menjaga relasi antar-konselor (melalui MGBK dan Asosiasi profesi ) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional mereka. Para anggota saling berbagi informasi sesuai dengan permintaan masayarakat.
Lantency(Latensi atau pemeliharaan pola): sebuah sistem harus mampu menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesui dengan beberapa aturan atau norma-norma. Konselor harus mampu memegang prinsip etika profesi/kode etik dalam menyelenggarakan progam maupun dalam memberikan layanan hal ini dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan profesionalitas dengan begitu eksitensi BK tetaplah eksis
Rencana usaha yang telah dipaparkan di atas bisa terlaksana dengan baik apabila didukung dengan : (1) Adanya Permendiknas No 27 tahun 2008 tentang sosok utuh kompetensi konselor. Peraturan inilah yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan progam bimbingan dan konseling.(2) Keilmuan BK yang terus berkembang membuat praktisi bimbingan dan konseling dapat memperluas layanan tidak hanya pada jalur formal tetapi juga bisa non formal sebagai konsekuensi dalam menjawab tantangan jaman. Pengambilan spesifikasi keahlian ini bisa melalui progam magister maupun pendidikan profesi BK.
Sedangkan tidak singkronya program bimbingan dan konseling dengan tujuan pendidikan nasional, diduga karena berbagai faktor. Diantaranya adalah : (1) Adanya dua Madzab kurikulum pendidikan akademik calon konselor (S1) Madzab UNP dengan Pola 17 plusnya dan Madzab Bandung dengan BK Komprehnsifnya. Hal ini membuat bingung dikalangan konselor. (2) Tidak efektifnya pelatihan/pendidikan dalam jabatan (inservice training) terhadap para guru bimbingan dan konseling. (3) Tidak meratanya kesempatan bagi konselor untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam jabatan. (4) Belum adanya format evaluasi konselor yang terstandarisasi. (5) Adanya Progam KKT untuk BK yang bisa diikuti oleh mahasiswa tingkat akhir atau lulusan yang bukan BK. Selain memaksimalkan fungsi diatas maka konselor dapat melakukan peran affective, colective orientation, universalitas, performence, specifity maupun diffusi untuk kasus-kasus tertentu.