Sejarah hukum Uni Eropa

Selain hambatan yang bersifat keuangan (bea cukai), terdapat pula hambatan nonkeuangan seperti pembatasan kuantitatif atau kuota, di mana penerapan pemeriksaan wajib atau aturan perdagangan terkait dengan komposisi, pengemasan, dll. Pembatasan kuantitatif dapat digambarkan sebagai tindakan nasional yang menetapkan batas numerik pada barang dari jenis tertentu, baik ketika masuk (atau pergi) dari pasar domestik. Tujuan perilaku seperti itu seringkali menawarkan perlindungan terhadap produk domestik. Baik kuota maupun pemblokiran total dalam lingkup istilah (perkara "Geddo v Ente", dan perkara "R v Henn and Darby"). ECJ Pada perkara "Commission v French", tentang pembatasan periklanan Prancis terlihat bias terhadap suasana berbasis gandum, tetapi mendukung suasana berbasis buah. Otoritas Prancis membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan publik', dengan alasan bahwa produk berbahan dasar gandum, lebih berbahaya bagi kesehatan. Bukti independen menunjukkan bahwa pengaruh terhadap kesehatan pada kedua suasana ini menjadi identik. Menariknya, orang Prancis menghasilkan suasana berbasiskan buah, sementara yang berbasiskan gandum umumnya diimpor. Pengadilan, dalam keputusannya, menganggap pembatasan menjadi berubah-ubah, dan merupakan diskriminasi 'arbiter' (sewenang-wenang). Sementara pada perkara "Commission v United Kingdom", tentang penyakit Newcastle; Britania Raya melarang impor unggas dan produk-produk unggas dari negara-negara yang tidak memiliki kebijakan penyembelihan unggas terkait penyakit Newcastle. Britania Raya berusaha membenarkan hal ini atas dasar 'kesehatan'. Sementara bukti menunjukkan bahwa metode lain dalam pengendalian penyakit, sama efektifnya, dan larangan tersebut diberlakukan setelah adanya tekanan dari produsen unggas Britania Raya terkait; dengan meningkatnya kalkun yang diimpor dari Prancis. Selanjutnya, ketika importir Prancis memenuhi persyaratan Britania Raya, pembatasan tambahan diberlakukan. ECJ menyimpulkan bahwa pembatasan Britania Raya tersebut merupakan 'pembatasan terselubung perdagangan'. Perjanjian EC Pasal 30, secara implisit mengemukakan prinsip umum proporsionalitas yang berlaku di setiap ukuran, di mana negara anggota mengklaim pembenaran, misalnya dalam perkara "Commission v United Kingdom" tentang susu UHT, persyaratan 'proporsionalitas mengharuskan langkah-langkah yang tidak lebih dari sekedar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu.