Nusa Tenggara Timur

Ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, NTT sebagai bagian Nusantara yang dijajah Belanda, bebas dari cengkraman kolonial. Akan tetapi, karena keinginan Belanda untuk tetap berkuasa di Nusantara termasuk NTT, maka mereka melakukan berbagai upaya untuk tetap berada di bumi NTT. Keadaan tersebut, membangkitkan semangat “Nasionalisme – Kebebasan – Kemerdekaan NTT” pada dalam diri Rakyat NTT. Semangat yang tak pantang menyerah tersebut melahirkan Pemerintahan Negara Indonesia Timur dan Pemerintahan Otonom NTT. Bisa dikatakan, status NTT hampir sama dengan Yogyakarta pada waktu itu, yang menyatakan diri setia kepada Soekarno–Hatta. Perjuangan yang gigih Rakyat NTT tidak berhenti, dan juga tidak pernah terbit dalam pikiran untuk melepaskan diri dari RI, yang baru merdeka. Ada semangat kesatuan Indonesia pada jiwa dan darah A.H. Koroh, I.H. Doko, Th. Oematan, Pastor Gabriel Manek, Drs. A. Roti, Y.S. Amalo, agar NTT tidak berada dalam kekuasaan penjajah, tetapi menjadi bagian dari RI. Ketika Indonesia masih belum berdiri tegak, NTT menjadi bagian dari Provinsi Administratif dengan nama "Provinsi Sunda kecil". Nama "Sunda kecil" kemudian diganti dengan nama "Nusa Tenggara", berdasarkan peraturan pemerintah No. 21 tahun 1950. Tidak lama setelah itu, pada tahun 1957 berlaku UU No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan dengan UU No. 64, tahun 1958, sehingga "Provinsi Nusa Tenggara" dibagi menjadi tiga Daerah Swatantra Tingkat 1, yaitu masing-masing Swatantra Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Sejak 20 Desember 1958, pulau Flores, Sumba, Timor, dan pulau-pulau sekitarnya menjadi salah satu bagian dari provinsi.