Rainilaiarivony

Perjanjian yang dirumuskan oleh pemerintah Prancis dan Madagaskar tidak secara gamblang mendirikan protektorat Prancis di pulau tersebut, salah satunya karena keterlibatan militer Prancis dalam kampanye militer Tonkin mulai mengubah pandangan rakyat terkait dengan perluasan jajahan Prancis. Kerajaan Madagaskar bersedia membayarkan sepuluh juta franc kepada Prancis untuk menyelesaikan sengketa, dan uang ini sebagian diperoleh dari penggalakan kebijakan "fanampoana" (kerja paksa sebagai pengganti pungutan pajak dalam bentuk uang) untuk mendulang emas di sungai. Selain itu, Rainilaiarivony juga memutuskan untuk mengambil koin emas dan perak yang bernilai $50.000 dari makam Ranavalona I untuk melunasi biaya pembelian persenjataan pada masa menjelang Perang Prancis-Hova Pertama. Beban biaya yang harus ditanggung oleh Madagaskar mengakibatkan kekosongan cadangan kas negara. Prancis berupaya memanfaatkan keadaan dengan menduduki kota pelabuhan Antsiranana dan mengangkat Le Myre de Vilers sebagai Residen Jenderal Prancis di Antananarivo, dengan menggunakan dalih yang memanfaatkan isi perjanjian yang bersifat multitafsir. Residen Jenderal diberi wewenang oleh pemerintah Prancis untuk mengendalikan perdagangan internasional dan hubungan luar negeri di Madagaskar, meskipun wewenang monarki atas urusan dalam negeri tetap tidak dapat diganggu gugat. Rainilaiarivony menolak mengakui keabsahan penafsiran perjanjian dari sudut pandang Prancis, sehingga ia tetap mengatur hubungan luar negeri dan perdagangan internasional. Ia juga mencoba meminta bantuan dari Amerika Serikat untuk mempertahankan kedaulatan negara, tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1894, pemerintah Prancis mencoba menekan Rainilaiarivony untuk menerima status Madagaskar sebagai protektorat Prancis. Namun, Rainilaiarivony malah memutus semua hubungan diplomatik dengan Prancis pada November 1894.