Universitas Brawijaya

Situasi negara memburuk dengan meletusnya pemberontakan G30S/PKI pada tahun 1965. Seluruh perguruan tinggi bergolak, tidak terkecuali Universitas Brawijaya. Pergolakan mencapai puncaknya 2 April 1966, seluruh aktivitas universitas ini berhenti. Dengan keputusan nomor 012/IV/66, Pangdam V Brawijaya selaku PU Pepelrada (Penguasa Pelaksana Perang Daerah) menetapkan sebuah presidium untuk memimpin Universitas Brawijaya, dan dekan untuk memimpin fakultas-fakultas. Keputusan itu kemudian disahkan Deputi Menteri PTIP dengan Keputusan nomor 4385 tahun 1966. Tugas utama presidium adalah normalisasi keadaan dan menggalang persatuan dan kesatuan di kalangan sivitas akademika. Presidium mulai bekerja 7 April 1966, dan membuka kembali Universitas Brawijaya 12 April 1966. Bulan Juni 1966, Brigjen dr. Eri Soedewo ditugasi pemerintah untuk stabilisasi beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur. Jabatannya ialah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Jawa Timur, di samping Pejabat Rektor Universitas Airlangga, Ketua Presidium Universitas Negeri Surabaya, Ketua Presidium Universitas Negeri Malang, sekaligus rektor kedua UB.