Republik Demokratik Afganistan

Konstitusi 1987 meliberalisasi kehidupan politik di daerah yang berada di bawah kendali pemerintah. Partai politik dapat dibentuk selama mereka menentang kolonialisme, imperialisme, neo-kolonialisme, Zionisme, diskriminasi rasial, apartheid dan fasisme. Pemerintah juga mengumumkan kesediaannya untuk berbagi kekuasaan dan membentuk pemerintahan koalisi. Dewan Revolusi dihapuskan, sebuah lembaga legislatif baru, Majelis Nasional Afganistan dibentuk, yang anggotanya dipilih lewat pemilu yang demokratis. Parlemen bikameral ini terdiri dari Senat (Sena) dan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat (Wolesi Jirga). Presiden secara tidak langsung dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun. Di pemilu pertama yang dilangsungkan pada 1988, PDRA memenangkan 46 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan memimpin pemerintahan dengan dukungan dari Front Nasional, yang memenangkan 45 kursi, dan dari berbagai partai sayap kiri yang baru didirikan, yang semuanya meraih total 24 kursi. Meskipun pemilu ini diboikot oleh mujahidin, pemerintah meninggalkan 50 kursi kosong dari 234 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, serta sejumlah kecil kursi kosong di Senat, dengan harapan gerilyawan akan mengakhiri konflik mereka dengan pemerintah serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, usaha ini tetap tidak berhasil, dan satu-satunya pihak oposisi bersenjata yang berdamai dengan pemerintah adalah Hizbullah, sebuah partai kecil Syiah.