Abdoel Moeis Hassan

Pada tahun 1966 sekelompok massa berunjuk rasa menuntut Abdoel Moeis Hassan mundur dari jabatan Gubernur Kalimantan Timur. Massa menuduhnya sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia yang pro-Partai Komunis Indonesia (PKI), yang dituding sebagai pelaku Gerakan 30 September. Tuduhan ini tidak terbukti dan Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat memintanya tetap menjabat Gubernur hingga selesai periodenya pada tahun depan, yakni 1967. Namun, ia tetap menyatakan berhenti sebagai Gubernur dalam Sidang Istimewa DPRD Kalimantan Timur pada 14 September 1966. Ia menyerahkan jabatan gubernur Kaltim kepada Mendagri. Usai pengunduran diri, Mendagri menugaskannya sebagai pegawai Departemen Dalam Negeri di ibu kota negara, namun nonjob atau tanpa jabatan.