Hukum penistaan agama

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Kebebasan Beragama, Kebebasan Beropini dan Berekspresi, dan Bentuk-Bentuk Rasisme Modern, Diskriminasi Ras, Xenofobia, dan Intoleransi Sejenis merilis pernyataan bersama dalam Durban Review Conference di Jenewa tahun 2009. Mereka menyatakan bahwa: "sulitnya menetapkan definsii objektif tentang "penistaan agama" di tingkat internasional membuat konsep penistaan agama mudah disalahgunakan." "Conclusions and recommendations emanating from the four regional expert workshops organised by OHCHR, in 2011, and adopted by experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012" yang diadopsi oleh Rencana Aksi Rabat menyatakan bahwa: "Di tingkat nasional, hukum penistaan agama kontraproduktif karena akan memicu penyensoran semua dialog, debat, dan juga kritik antar-agama/kepercayaan dan intra-agama/kepercayaan secara de facto, padahal sebagian besar dialog tersebut bersifat konstruktif, sehat, dan perlu dilakukan. Selain itu, banyak hukum penistaan agama yang memberikan berbagai tingkat perlindungan terhadap agama yang berbeda dan dilaksanakan secara diskriminatif. Ada beberapa contoh persekusi minoritas atau kritikus serta ateis dan non-teis akibat disahkannya undang-undang pencemaran agama atau penafsiran bahasa hukum yang netral secara berlebihan. Selain itu, hak kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam standar hukum internasional tidak mencakup hak memeluk agama yang bebas dari kritik atau cemooh." Rencana Aksi Rabat merekomendasikan agar "negara-negara yang memiliki hukum penistaan agama menghapusnya karena berdampak buruk terhadap kebebasan beragama serta dialog dan debat yang sehat tentang agama".