Politik Republik Tiongkok

Sampai 1991, pemerintahan di Taipei mengklaim sebagai pemerintahan legal tunggal dari seluruh Tiongkok, termasuk daratan, Tibet, dan Mongolia Luar. Presiden Lee Teng-hui pada 1991 secara tidak resmi meninggalkan klaim pemerintah atas kekuasaan di Tiongkok Daratan, menyatakan bahwa mereka tidak "berdebat atas fakta bahwa Komunis menguasai Tiongkok daratan." Namun, Majelis Nasional belum secara resmi mengganti batas negara, karena dengan melakukan hal tersebut akan dilihat sebagai sebuah pralangkah ke Kemerdekaan Republik Tiongkok. Harus dicatat bahwa Majelis Nasional atau Mahkamah Agung belum menjelaskan bagaimana "batasan negara sekarang". Mahkamah Agung menolak melakukan klaim tersebut dengan alasan hal tersebut merupakan "masalah politik utama".