Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia

Konstitusi Republik II mengatur hubungan antara Negara Federal dengan Negara Bagian dan menyerahkan pengaturan pemerintahan daerah pada masing-masing negara bagian. Hanya saja konstitusi memerintahkan bahwa daerah swapraja yang terdapat di dalam lingkungan negara bagian diatur dengan perjanjian politik (kontrak) antara negara bagian dengan daerah swapraja. Namun sampai konstitusi Republik II berakhir masa berlakunya belum ada UU Federal yang mengatur mengenai daerah Swapraja.