Suhartono Wijaya

Selama ini, DPR hanya terkesan sebagai tukang stempel dari perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain atau organisasi internasional. Menurut dia, DPR biasanya dilibatkan di tahap akhir (pengesahan), yakni dengan meratifikasi perjanjian internasional itu menjadi undang-undang.