Konferensi Denpasar

Dalam waktu yang sangat cepat, konferensi menghasilkan dokumen yang membahas pembentukan Komisi Mahkota (perantara dengan Kerajaan Belanda), dewan perwakilan rakyat sementara (DPRS), pembagian kekuasaan, keuangan dan pendirian daerah otonomi, kepala negara bagian, kabinet dan menteri Negara Indonesia Timur. Terpilih sebagai Kepala Negara Indonesia Timur pertama pada tanggal 24 Desember 1946 adalah Tjokorda Gde Raka Soekawati, bekas anggota Volksraad dari partai PEB dan sebagai Perdana Menteri adalah Nadjamoedin Daeng Malewa yang merangkap sebagai Menteri Perekonomian, yang adalah penasehat perdagangan di Makassar. Sebagai ketua DPRS terpilih Mr. Tadjoeddin Noer, seorang pengacara dan bekas anggota Volksraad dari partai PNI di Makassar.