Bangladesh

Konstitusi Bangladesh ditulis pada 1972 dan telah mengalami empat belas amendemen. Hukum lainnya yang berlaku di negara itu dibuat oleh parlemen yang merupakan turunan dari konstitusi. Badan peradilan tertinggi ialah Mahkamah Agung. Hakim-hakim agung diangkat oleh presiden. Institusi peradilan dan penegakan hukum di Bangladesh lemah. Pemisahan peradilan dari pemerintahan dilakukan pada 1 November 2007. Diperkirakan pemisahan ini akan membuat badan peradilan menjadi lebih kuat. Hukum-hukum di Bangladesh banyak berdasarkan pada hukum adat Inggris, namun hukum privat seperti pernikahan dan warisan berdasar pada yang termaktub dalam kitab suci, sehingga lingkup agama satu bisa jadi berbeda penegakan hukumnya dengan lingkup agama lainnya.