Peradilan agama di Indonesia

Lahirnya firman Raja Belanda ("Koninklijk Besluit") tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, "Staatsblad" 1882 - 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama. Wewenang pengadilan agama yang disebut dengan "preisterraacf" tetap daIam bidang perkawinan dan kewarisan, serta pengakuan dan pengukuhan akan keberadaan pengadilan agama yang telah ada sebelumnya, dan hukum Islam sebagai pegangannya.