Hukum penistaan agama

Bangladesh melarang penistaan agama melalui sebuah pasal dalam KUHP-nya yang melarang "melukai sentimen beragama" serta perundangan dan kebijakan lain yang menyerang kebebasan berbicara.
Pada April 2013, Perdana Menteri Sheikh Hasina menolak tuntutan hukum baru dari kelompok-kelompok Islamis radikal, khususnya Hefajat-e Islam, yang menuntut hukuman mati untuk orang-orang yang terlibat penistaan agama. Ia menggambarkan Bangladesh sebagai "demokrasi sekuler, tempat setiap agama berhak dipraktikkan secara bebas dan adil", dan bahwa "apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melukai sentimen penganut agama apapun atau tokoh-tokohnya, ada hukum khusus yang mengatur soal itu".