Auspicium

Hingga 300 SM hanya anggota kelompok patrician yang dapat menjadi seorang augur. Majelis-majelis dari golongan rakyat jelata dilarang untuk melakukan auspicium dan karenanya tidak memberikan masukan kepada pemberlakuan hukum tertentu. Cicero, yang juga seorang augur, menyebutkan cara monopoli yang diciptakan para bangsawan sebagai penghalang untuk pelanggaran batas "populares". Tetapi, pada tahun 300 SM undang-undang baru "Lex Ogulnia", menambah jumlah augur dari empat menjadi sembilan dan mensyaratkan bahwa lima dari sembilan augur tersebut berasal dari rakyat jelata, sehingga untuk pertama kalinya kemampuan untuk menafsirkan kehendak para dewa diberikan kepada masyarakat kelas bawah. Dengan kekuasaan baru ini, augur rakyat jelata tidak hanya dimungkinkan untuk menentukan kehendak para dewa yang menguntungkan mereka, tapi juga mereka sekarang dimungkinkan untuk mengkritik interpretasi yang tidak adil oleh augur patrician.