Harakah (surat kabar)

Pada 8 Juli 2010, manajemen diberi tujuh hari mulai 6 Juli 2010 untuk merespon surat dari KDN (Kemendagri) sehubungan dengan berbagai isu terkait Persyaratan penerbitan termasuk kegagalan mengirim delapan salinan untuk setiap rilis koran ini. Manajemen Harakah sedang menangani masalah izin surat kabar yang berakhir pada 7 Juli, dan belum diperbaharui oleh kementerian dalam negeri hingga kini. Namun, seperti 'surat kabar rekannya' yakni Suara Keadilan, konferensi penulis koran resmi PAS, juga akan tetap menerbitkan koran mereka - Harakah - seperti biasa. Penjabat kepala penulis Harakah, Taufek Yahya mengatakan pihaknya membuat keputusan itu karena surat tunjuk sebab dari Departemen Dalam Negeri (KDN) yang baru diterimanya siang ini tidak melarang tindakan itu.