Ali Alatas

Namanya mulai dikenal luas di fora internasional setelah ia aktif sebagai fasilitator perundingan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bertikai di Kamboja, melalui pertemuan-pertemuan informal yang dikenal sebagai Jakarta Informal Meeting (JIM) hingga beberapa kali. Kegiatan diplomatis ini berakhir dengan sukses setelah ia menjadi Ketua Bersama dalam Konferensi Paris untuk Perdamaian Kamboja. Sumbangsih lain yang tidak terlalu diamati luas oleh pers tetapi signifikan adalah sebagai fasilitator dan penghubung dalam perundingan pemerintah Filipina dengan MNLF yang berakhir dengan perdamaian pada tahun 1996. Ali Alatas adalah orang terdepan dalam kepemimpinan Indonesia untuk Gerakan Non-Blok (NAM) pada tahun 1992-1995. Lewat usahanyalah Indonesia dapat ikut melobi G7, kelompok negara-negara industri terkemuka, untuk mau menghapus hutang beberapa negara berkembang dan bekerja sama dengan mempertimbangkan kesetaraan. Namun, sebagai diplomat ia harus menghadapi ujian berat membela kebijakan yang ditempuh Indonesia terhadap permasalahan Timor Timur.
Pada 2003, Alatas diangkat sebagai utusan khusus Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia berkunjung selama tiga hari ke Myanmar pada 18 Agustus 2005 untuk mendesak pembebasan Aung San Suu Kyi. Ia merupakan utusan khusus pertama yang diijinkan berkunjung ke negara itu sejak 2004. Sumbangsihnya yang terakhir bagi Asia Tenggara adalah dalam merumuskan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) yang berlaku mulai Januari 2009. Ia adalah anggota dari dewan perumus dokumen tersebut.