Perjanjian Kyakhta (1915)

Perwakilan Mongolia, yaitu Perdana Menteri Tögs-Ochiryn Namnansüren, ingin memperluas otonomi menjadi kemerdekaan secara "de facto" dan berusaha memastikan agar Tiongkok hanya dapat memperoleh wewenang yang tidak jelas dan tidak efektif. Sementara itu, Tiongkok berupaya mengurangi otonomi Mongolia. Mongolia menganggap perjanjian ini sebagai perjanjian yang buruk karena tidak mengakui kemerdekaan Mongolia, tetapi wilayah Mongolia Luar secara efektif tetap berada di luar kendali Tiongkok dan menurut B.E. Nolde (Direktur Bagian Hukum Kementerian Luar Negeri Rusia) Mongolia memiliki semua atribut negara yang diperlukan menurut hukum internasional pada masa itu.