Babakan Siliwangi

Kontroversi kembali muncul menjelang berakhirnya kontrak kerjasama PT. EGI dengan pemerintah kota Bandung pada tahun 2008. Masih ada tarik ulur antara pemerintah kota, masyarakat dan juga PT. EGI. Di satu sisi ada pihak yang mendukung untuk menata Babakan Siliwangi dengan mendirikan beberapa fasilitas wisata tetapi ada juga pihak yang menentang hal tersebut dan menginginkan Babakan Siliwangi tetap sebagai hutan kota, apalagi tuntutan ini sesuai dengan Undang-Undang yang mengamanatkan agar setiap kota memiliki RTH seluas 30%. Di tengah kontroversi tersebut, pada 27 September 2011, PBB mendeklarasikan Babakan Siliwangi sebagai hutan kota dunia.