Permenhut Nomor 50 tahun 2009

Pasal 8
(1)HPK, HP, atau HPT berdasarkan TGHK yang telah dibebani izin penggunaan kawasan hutan,
namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi
TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi, maka status areal
tersebut adalah HPK, HP atau HPT sebagaimana tertera pada peta TGHK sampai berakhirnya
izin penggunaan kawasan hutan.
(2) Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterbitkan perizinan lain.
(3) Dalam hal izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
berakhir, status dan fungsi areal tersebut adalah sebagaimana penunjukan kawasan hutan
dan perairan) provinsi hasil paduserasi.