Ketuanan Melayu

Walaupun Britania secara "de facto" memerintah Malaya, secara "de jure" warga Melayu dijadikan sebagai pemimpin boneka yang dikontrol oleh Britania. Komisioner Tinggi Britania Sir Hugh Clifford, mendemonstrasikan ideologi Britania yang membenarkan kolonialisme Britania atas Malaya ketika dia menekankan "setiap orang di negara ini [untuk] memperhatikan fakta bahwa ini adalah negara Melayu, dan kami Britania datang kemari atas undangan Yang Mulia Raja-Raja Melayu, dan adalah tugas kamu untuk membantu orang Melayu memerintah negara mereka sendiri." Britania berpura-pura mengadopsi kebijakan "pro-Melayu" agar warga Melayu, seperti yang dikatakan oleh Komisioner Tinggi Sir Laurence Guillemard, dipersiapkan untuk mengambil tempat yang pantas dalam kehidupan administrasi dan komersial di negara ini. Pada kenyataannya, warga non-elit Melayu tetap termarjinalisasi oleh kebijakan ekonomi dan politik pemerintah kolonial Britania, dan baik kebijakan pendidikan maupun ketenagakerjaan sangat terbatas.