Instruksi 1975

Pencabutan hak milik tanah tersebut menjadi semakin dipadatkan saat Paku Alam VIII memberlakukan Instruksi 1975. Para investor dan cukong beberapa kali menggugat aturan tersebut kepada Mahkamah Agung dengan alasan bersifat rasis dan tidak adil namun tidak dikabulkan dengan alasan status daerah istimewa yang dimiliki oleh DIY.