Parlemen Pakistan

Pasal 50 Konstitusi menyatakan bahwa Parlemen Pakistan terdiri dari presiden dan dua majelis yakni Majelis Nasional dan Senat. Majelis Nasional memiliki kewenangan lebih dibanding Senat oleh legislatif karena secara eksklusif dapat mengatur anggaran negara. Kecuali pembahasan mengenai anggaran negara, kedua majelis bekerja bersama untuk membuat undang-undang. RUU dapat diajukan oleh salah satu dari kedua majelis. Jika RUU tersebut lolos di salah satu majelis, maka RUU tersebut akan dibawa ke majelis yang lain. Jika RUU tersebut lolos tanpa amendemen, maka RUU tersebut akan dibawa ke presiden untuk disetujui. Jika RUU yang dibawa ke majelis lain, tidak disahkan dalam waktu sembilan puluh hari atau ditolak, maka RUU tersebut akan presiden akan mengadakan pembahasan bersama dengan pertimbangan dari majelis yang mengajukan RUU tersebut. Jika RUU ini diloloskan dalam pembahasan bersama, dengan atau tanpa perubahan, oleh kedua majelis, RUU tersebut akan dibawa ke presiden untuk disetujui.