Politik Korea Selatan

Presiden menunjuk perdana menteri dengan persetujuan Majelis Nasional, serta mengangkat dan menjadi Ketua Dewan Negara dari para menteri sebagai kepala pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 2004, kekuasaan presiden yang menjabat pada saat itu, Roh Moo-hyun ditangguhkan ketika Majelis Nasional memutuskan untuk memakzulkan Roh Moo-hyun dan Perdana Menteri Goh Kun diangkat sebagai Presiden Sementara. Pada tanggal 14 Mei 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan pemakzulan dari Majelis Nasional dan mengembalikan jabatan Roh Moo-hyun sebagai Presiden Korea Selatan.