Sejarah Sarawak

Setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Charles Vyner Brooke juga tak mengkehendaki pengambilalihan kekuasaannya kepada pewaris tahtanya, Anthony Brooke (keponakannya, putra tunggal Bertram Brooke) karena perbedaan tajam antara mereka. Di samping itu, istri Vyner Brook, Sylvia Brett, juga berusaha untuk mendiskreditkan Anthony Brooke sesambil berupaya agar putrinya sendiri mendapatkan tahta tersebut. Sehingga, Vyner Brooke memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Mahkota Inggris. Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Para pendukung undang-undang tersebut kebanyakan adalah para pejabat Eropa, sementara orang-orang Melayu menentang undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobi.