Kasus suap daging sapi impor

Hasil dari sidang kedua adalah adanya permintaah kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk membatalkan statusnya dari hukum. Hal itu dikarenakan pihak Fathanah beranggapan bahwa surat dakwaan yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tidak memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP karena tidak menjelaskan secara rinci tentang apakah tindakan Fathanah dilatarbelakangi oleh Luthfi Hasan Ishaaq atau tidak. Surat dakwaan juga dianggap tidak memenuhi kriteria karena tidak menjelaskan apakah Menteri Pertanian telah mewujudkan permohonan penambahan kuota daging sapi impor atau tidak. Pihak Fathanah mempertanyakan kejelasan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun usaha pihak Fathanah sia-sia. Pada 15 Juli 2013 ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak menolak mengabulkan eksepsi yang telah diajukan.