Dinas Luar Negeri Eropa

Berbagai aspek dari ' sebenarnya sudah dirundingkan secara informal sebelum diberlakukannya Perjanjian Lisboa. Di bawah Kepresidenan Swedia, telah disusun sebuah laporan yang disetujui oleh Dewan Eropa, memuat gambaran konsensus Negara Anggota mengenai fitur-fitur utama ', seperti adanya kesepakatan bahwa ' akan dijadikan lembaga yang bersifat tersendiri ('), terpisah dari Komisi dan Sekretariat Dewan. Perjanjian Lisboa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 berusaha untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dan menyederhanakan rancangan dalam kebijakan luar negeri UE. Perubahan yang diperkenalkan menyentuh pada arsitektur Perjanjian, prinsip dan tujuan, serta mekanisme kelembagaan dari tindakan luar negeri UE. Perjanjian Lisboa membawa dua reformasi besar berkenaan dengan kebijakan luar negeri UE:Perjanjian Lisboa bercita-cita untuk memperkuat ' dan mengatasi masalah fragmentasi serta kurangnya koherensi di bidang hubungan luar negeri UE, sehingga pembentukan ' dinyatakan sebagai salah satu titik fokus upaya reformasi kelembagaan yang diamanatkan oleh Perjanjian tersebut. Selain penggabungan administratif dua lembaga yang berbasis di Rue de la Loi, Perjanjian Lisboa juga memasukkan diplomat dari negara-negara anggota ke dalam "". Selain itu diputuskan juga untuk mengubah Delegasi Komisi menjadi Delegasi Uni Eropa dan menempatkannya di bawah otoritas "HR".