Lembaga Wali Nanggroe

Pada tanggal 28 Januari 1874, ketua Majelis tuha Peut Kerajaan Aceh Tuwanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan bahwa : “dalam keadaan huru hara/perang kafir, maka untuk mempersatukan kita semua mengambil keputusan bahwa kekuasaan adat, hukum, reusam di bawah pimpinan tertinggi maka diangkatlah : "Al-Mutabbir, Al-Malik, Al-Mukarram" (Wali Nanggroe) Tengku Tjik Di tiro Muhammad Saman bin Abdullah”.