Pengadilan Tinggi Agama Palu

Keberadaan Peradilan Agama mengalami perkembangan pasang surut dan jika perkembangan tersebut dikaitkan dengan proses pertumbuhan dan keadaan Negara kita, maka kita akan mendapati proses perkembangan itu dimulai pada zaman Belanda yang memberi aturan secara formal. Walaupun pada awalnya hanya untuk daerah Jawa dan Madura saja, tetapi cukup memberikan landasan bagi terbentuknya lembaga peradilan agama pasal 134 ayat 1 I.S. berbunyi “Akan tetapi sekadar tidak diatur secara lain lagi dengan ordonansi, maka perkara hukum sipil sesama orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh Hakim Agama, apabila hukum adat bagi mereka itu menghendakinya.