Huria Kristen Indonesia

H.Ch.B yang disebut-sebut oleh orang-orang yang tidak menyukainya sebagai kumpulan Partai Politik sangat menderita. Karena tidak diakui sebagai Gereja, maka HChB tidak diberikan hak melayankan sakramen (baptisan dan perjamuan kudus) oleh pemerintahan Belanda. Atas dasar ini maka Pimpinan HChB Voorzitter F. Sutan Maloe Panggabean dan Sekretaris I.M Titoes Lumban Gaol memohon Rechtperson dan izin melayankan sakramen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jakarta pada tanggal 9 September 1929 dan disusul tanggal 1 Agustus 1931. Akan tetapi jawaban dari Pemerintah Belanda tidak kunjung tiba.