Gerakan kemerdekaan Faroe

Saat ini, Kepulauan Faroe merupakan negara bagian otonom Kerajaan Denmark. Sebagai tanggapan terhadap permintaan otonomi, Undang-Undang Pemerintahan Dalam Negeri untuk Kepulauan Faroe ditetapkan pada tanggal 23 Maret 1948. Undang-undang ini menyerahkan pemerintahan dalam negeri kepada Kepulauan Faroe dan pemerintah Denmark hanya bertanggung jawab atas pertahanan militer, kepolisian, hukum, mata uang dan urusan luar negeri.