Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo

Usulan ini mendapat tanggapan yang beragam dari pelbagai pihak. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa ia tidak menginginkan perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penjabat gubernur seperti halnya dua jenderal polisi yang ditunjuk Tjahjo. Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengaku akan tetap berpegang kepada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan TNI harus netral secara politik dan melarang prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis jika anggota TNI diusulkan menjadi penjabat gubernur. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Didik Mukrianto mendesak Tito dan Tjahjo mengevaluasi usulan ini karena dinilainya sangat berpotensi mengganggu demokrasi yang bersih dan adil sekaligus membuat aparat menjadi tidak netral dalam mengawal dan menjaga pemilu. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menilai usulan Tjahjo tidak menyalahi peraturan.