Otoritarianisme birokratis

Hipotesis awal mengenai konsep otoritarianisme birokratis ialah bahwa negara otoriter birokratik dibentuk oleh kaum elit militer dan ekonomi dengan tujuan spesifik mewujudkan stabilitas ekonomi dan politik jangka panjang, yang pada akhirnya akan menciptakan integrasi ekonomi secara vertikal. Seperangkat ekonomi, dimana integrasi vertikal merupakan salah satu unsurnya, merepresentasikan sumber represi serta kesempatan politik dalam negara otoriter birokratik. Senada dengan rumusan tersebut, model negara berbasis otoritarianisme yang diperkenalkan Budiman (1991) dalam bukunya tentang perbandingan antara pembangunan di Indonesia dengan pembangunan di Korea Selatan, dijelaskan mempunyai ciri-ciri antara lain: bersifat otoriter, sangat mengandalkan birokrasi dalam mencapai tujuan, mencegah partisipasi masyarakat, menyelenggarakan politik dan ekonomi secara "top-down" (dari atas ke bawah), dan menerapkan ideologi teknokratik birokratis. Kepemimpinan nasional didominasi oleh individu yang telah meningkat menjadi terkenal, bukan melalui karier politik, melainkan melalui karier birokrasi di organisasi besar publik atau swasta, termasuk agen internasional dan perusahaan transnasional. Sistem birokrasi ini umumnya disertai juga dengan adanya penindasan yang intens, yang pada beberapa kasus hingga mencapai taraf penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penindasan ditujukan pada gerakan buruh, partai politik yang memiliki asosiasi dengan buruh, dan sektor sosial lain yang gerakan mereka sebelumnya dianggap mengancam eksistensi sistem ekonomi politik.