Hukum penistaan agama di Indonesia

Pasal 156(a) melengkapi dekret Presiden Sukarno yang dijalankan oleh Presiden Soeharto, yaitu Dekret Presiden No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 dekret melarang "penafsiran menyimpang" ajaran agama dan memberi Presiden hak membubarkan organisasi yang mempraktikkan ajaran menyimpang. Hingga akhir abad ke-20, masyarakat Indonesia terdiri atas penganut agama Islam (88% penduduk), Katolik Roma, Protestantisme, Hinduisme, Sikhisme, Buddhisme, Yahudi, dan animisme. Pemerintah menoleransi orang-orang tanpa agama, tetapi tidak menghitung jumlahnya dalam sensus.