Muhammad bin Qasim

Setelah penaklukan, Muhammad bin Qasim bertugas membentuk struktur administratif bagi negara Muslim yang stabil yang menggabungkan tanah asing yang baru ditaklukkan, dihuni oleh non-Muslim. Ia mengadopsi kebijakan damai, meminta penerimaan pemerintahan Muslim oleh penduduk pribumi sebagai imbalan atas tidak adanya campur tangan dalam praktik keagamaan mereka, selama penduduk pribumi membayar pajak dan upeti mereka. Sebagai imbalannya, negara memberikan perlindungan kepada non-Muslim dari serangan dan musuh asing. Dia mendirikan hukum Syariat Islam bagi orang-orang di wilayah tersebut; namun, umat Hindu diizinkan untuk memerintah desa mereka dan menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan hukum mereka sendiri, dan lembaga hierarkis tradisional, termasuk Kepala Desa ("Rais") dan Kepala Suku ("dihqan") dipertahankan. Seorang perwira Muslim yang disebut "amil" ditempatkan dengan pasukan kavaleri untuk mengelola setiap kota secara turun temurun.