Kalimantan Barat

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal yang dimuat dalam STB 1938 No. 352, antara lain mengatur dan menetapkan bahwa ibukota wilayah administratif "Gouvernement" Borneo berkedudukan di Banjarmasin dibagi atas 2 Residentir, salah satu di antaranya adalah "Residentie Westerafdeeling Van Borneo" dengan ibukota Pontianak yang dipimpin oleh seorang Residen.