Gerakan Anti-Penyerahan Sarawak

Gerakan anti-penyerahan Sarawak bermula akibat pelanggaran pasal dalam Konstitusi Sarawak 1941, yang menyatakan bahwa Rajah Charles Vyner Brooke akan memberikan hak untuk memerintah sendiri kepada Sarawak. Malahan, ia memutuskan untuk menyerahkannya kepada Britania pada 8 Februari 1946. Kedua, orang Sarawak meyakini bahwa kekuasaan keluarga Brooke akan mengarah pada kemerdekaan, tetapi puta mahkota Anthony Brooke tidak diangkat menjadi Rajah berikutnya. Selain itu, keputusan ini diambil tanpa persetujuan penduduk asli. Britania mendiskusikannya dengan penduduk lokal, tetapi tetap memutuskan untuk menyatakan Sarawak sebagai koloni mahkota pada 1 Juli 1946 dengan dukungan dari perwira Britania dan penduduk non-asli.