Privatisasi air di Jakarta

Tahun 2011, DPRD Jakarta meminta PAM Jaya memulai perundingan dengan kedua perusahaan karena kontrak tersebut dinilai sepihak dan merugikan PAM Jaya. Perundingan berjalan buntu, dan Direktur PAM Jaya Maurits Napitupulu dipecat pada Desember 2011. Situasi Palyja diangkat dalam surat dari CEO GDF Suez, Gerald Mestrallet, untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Perancis Francois Fillon dan Presiden Indonesia pada Juli 2011. Perbincangan tingkat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta selaku mitra kontrak resmi bukan satu-satunya penghubung perusahaan swasta dalam perundingan ini. Sementara itu, Amrta Institute for Water Literacy, Serikat Pekerja Air Jakarta, dan berbagai LSM menuntut agar kontrak tersebut dibatalkan, meski terancam membayar denda pembatalan kontrak sebesar 3,1 triliun rupiah (US$347 juta) kepada Palyja dan 2,8 triliun rupiah (US$$313 juta) kepada Aetra.