Kerajaan Sanggau

[[Belanda]] memang berupaya mengendalikan sistem pemerintahan Kesultanan Sanggau. Hal yang paling jelas adalah ketika terjadi suksesi kepemimpinan kesultanan di mana [[Belanda]] sangat berpengaruh dalam hal ini. [[Belanda]], misalnya, menobatkan Panembahan Gusti Mohammad Ali Surya Negara ([[1808]]-[[1915]]), sebagai pengganti [[Panembahan Haji Sulaiman Paku Negara]] ([[1876]]-[[1908]]). Orang-orang yang menolak pengangkatan itu, salah satunya adalah Pangeran Dipati Ibnu, dibuang ke Jawa oleh [[Belanda]]. Campur-tangan [[Belanda]] dalam proses pengangkatan pemangku adat Sanggau terus terjadi sampai tahun [[1941]]. Setelah pengakuan kedaulatan oleh [[Belanda]] terhadap Republik Indonesia pada tahun [[1949]], maka kedudukan Kesultanan Sanggau secara politik sudah tidak berlaku lagi karena Sanggau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berubahbentuk menjadi swapraja. Sejak tanggal 2 Mei [[1960]], riwayat Kesultanan Sanggau berubah status menjadi ibu kota [[Kabupaten Sanggau]] yang termasuk ke dalam wilayah Provinsi [[Kalimantan Barat]]. Setelah mati suri selama kurang lebih 49 tahun lamanya, akhimya pada tanggal 26 Juli [[2009]], dimulailah kebangkitan Kesultanan Sanggau, meski tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal politik dan bersifat adat semata Pada tanggal tersebut, [[Pangeran Ratu H. Gusti Arman Surya Negara]] dinobatkan sebagai Sultan Sanggau.