Papua Nugini

Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka dan pada sebuah rujukan di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang judikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini.