Hukum Negeri Belanda

Hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan konstitusi dan struktur Negeri Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilihan umum, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti halnya pelaksanaan di banyak yurisdiksi hukum sipil dan berbeda dengan pelaksanaan di negara-negara seperti Amerika Serikat, pelaksanaan hukum tata negara Negeri Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan kekonstitusionalan suatu hukum yang dibuat oleh legislator (pemerintah dan parlemen ketika bekerjasama).