Ubedilah Badrun

Semasa kuliah pernah terpilih sebagai mahasiswa berprestasi utama (I) IKIP Jakarta tahun 1995 dan memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada tahun yang sama terpilih sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa IKIP Jakarta (kini UNJ). Tahun 1995-1996 aktif membidani lahirnya FKSMJ (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta) hingga terpilih sebagai Presidium FKSMJ tahun 1996, sebuah organisasi yang menjadi salah satu motor penting gerakan mahasiswa 1998. Selain itu, aktif juga di Lembaga Dakwah Kampus sejak 1993. Tahun 1995 pernah diciduk mabes POLRI saat menjadi pimpinan simpul gerakan demonstrasi menuntut Harmoko diadili dan Golkar dibubarkan di depan gedung Kejaksaan Agung. Pada 26 Desember 1997, ia memimpin demonstrasi menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai Presiden RI. Pada 6 Maret 1998, ia pernah mengingatkan B.J.Habibie melalui tabloid Xpose bahwa jika Habibie mau menjadi Wakil Presiden maka ia akan menjadi tumbal karena Soeharto akan jatuh sebagai Presiden, dan pada gilirannya Habibie yang akan menggantikan Soeharto juga akan jatuh karena kondisi bangsa yang rusaknya terlalu sistemik . Di organisasi mahasiswa ekstra kampus, pernah aktif di HMI MPO sebagai Ketua Umum HMI MPO Cabang Jakarta tahun 1997-1998 dan Ketua Umum HMI MPO badan koordinasi (Badko) Jawa bagian barat tahun 1998-1999. Sehari sebelum pendudukan gedung DPR/MPR, ia memimpin rapat strategi gerakan reformasi (Ubedilah menyebutnya gerakan reformasi total untuk menggantikan istilah revolusi) bersama para aktivis FKSMJ dan FKMIJ hingga keputusan pendudukan gedung DPR/MPR itu final. Kemudian, bersama kelompok gerakan mahasiswa lainnya (FKSMJ dan FORKOT), di pagi buta pada tanggal 18 Mei 1998 ia memimpin ratusan massa HMI MPO demontrasi menduduki gedung DPR/MPR hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada tahun 1999 masih aktif memimpin demonstrasi menolak Pemilu 1999, melakukan aksi bubarkan Golkar, dan mengusung dibentuknya Dewan Presidium Nasional (DPN). Sebuah lembaga transisional yang bertugas memimpin pemerintahan transisi, mengadili Soeharto beserta kroninya, dan mengadakan pemilu untuk memilih pemerintahan definitif. Gagasan yang muncul pasca jatuhnya Soeharto ini telah memiliki kemenangan moral bahwa mengubah Indonesia memang harus total tidak setengah-setengah, namun gagasan ini kini tertelan waktu seiring terjadinya perubahan politik hasil Pemilu 2004.