Tanjung Priok, Jakarta Utara

Kemudian KPM bermitra dengan Perusahaan Burn Philip Lina, Rotterdamsche Loyd Ocean, Nederlandsche Loyd Ocean. Selain itu juga meminta jaminan kepada pemerintah Hirtdia Belanda untuk membantu dalam pengendalian keamanan dan pengerahan tenaga buruh pribumi. Pemerintah Hindia Belanda segera membatalkan status tanah partikelir Kampung Kodya Tandjung Priok dan tanah partikelir Tandjung Priok, kemudian disewakan kepada KPM selama 75 tahun sejak tahun 1877. Pemerintah Hindia Belanda juga menekan para bupati di Jawa khususnya bupati-bupati di Banten dan Priangan serta Jawa Tengah untuk mengirimkan rakyatnya bekerja bagi pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok.