Gongju

Rencana tersebut telah menimbulkan kontroversi, dengan partai-partai oposisi menyerukan referendum untuk melihat apakah itu didukung oleh penduduk. Beberapa kelompok sipil juga telah meluncurkan banding konstitusional, dan pada tanggal 21 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa undang-undang khusus untuk relokasi ibukota adalah inkonstitusional karena relokasi adalah masalah nasional yang serius yang memerlukan referendum nasional atau revisi konstitusi, sehingga secara efektif mengakhiri perselisihan. Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas sedikit warga Korea Selatan menentang langkah tersebut, baik sebelum maupun sesudah putusan.