Kewajiban Pelayanan Universal

Baru lah, pada tahun 2004, pemerintah Republik Indonesia (RI) menawarkan proyek pembangunan jaringan telekomunikasi di pedesaan kepada para operator swasta, tetapi belum dijalankan disebabkan kekurangan dana. Alasan pemerintah menarik operator telekomunikasi disebabkan pemerintah tidak lagi menyertakan sektor telekomunikasi ke dalam APBN. Selanjutnya pada tahun 2005, para operator swasta dan pmerintah sepakat bahwa dana untuk program KPU diambil dari PNBP operator swasta sebesar 1.25% (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2009). Sebelum mencapai angka pungutan sebesar 1.25%, para operator telekomunikasi hanya diminta sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (sesuai PP Nomor 28 Tahun 2005). Namun, pihak Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui hal ini dan memohon untuk peningkatan presentase pungutan sehingga disepakati lah jumlah pungutan sebesar 1,25%. Peningkatan pungutan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menambah anggaran pengembangan infrastruktur telekomunikasi.