Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Sesuai catatan De Roo Dd La Faille seorang anggota Raad Van Indie dalam bukunya yang berjudul Dari Kesultanan Palembang, pada masa Kesultanan Palembang, terdapat pengadilan yang khusus mengadili perkara perdata bagi umat Islam disebut dengan istilah Nata Gama. Pimpinannya berada di tangan Hakim Syar’iyah yang memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Sultan. Keadaan demikian cukup lama berlangsung serta berpengaruh besar terhadap perkembangan agama Islam di kota Palembang dan sekitarnya. Tetapi setelah mulai masuknya kekuasaan Belanda di Palembang, maka kedudukan Hakim Syar’iyah diperkecil dan dibatasi kekuasaannya, kemudian dirobah menjadi kekuasaan Pangeran Penghulu. Pangeran Penghulu bertindak selaku Penasehat Syar’iyah (hukum Islam) dan juru sumpah di Landraad (Pengadilan Negeri ). Pengeran Penghulu juga mempunyai hak penuh bersuara dalam memberikan pertimbangan secara hukum Islam bila diperlukan.