Wahidin Halim

Pada tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tangerang mengumumkan adanya kemungkinan tersangka baru. Staf Khusus Wali kota Tangerang yang menjadi Ketua BPLHD Tangerang, Affandi Permana yang saat 2002 menjabat Sekretaris Tim Sembilan dijadikan tersangka bersama seorang pegawai Angkasa Pura II Sukohadi. Akan tetapi karena tidak cukup bukti, kejaksaan menerbitkan SP3 dan mengubah status mereka menjadi tidak tersangka. Saat Pilgub 2011, Massa Demonstran melaporkan Wahidin ke KPK dan mendesak KPK untuk mengambil alih “Kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bandara dengan nomor aduan 2011-08-000320,”, agar pengungkapan perkara selama ini sebatas menjerat sejumlah pejabat di tingkat bawah atau pelaksana lapangan, bukan substansi pejabat yang tersangkut perkara. Massa juga mendesak Kejaksaan Negeri tidak pilih kasih dalam pemeriksaan. Selain hal tersebut, Sejumlah kalangan juga mulai mempersoalkan banyaknya kejanggalan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang begitu besar sampai 300%. Kenaikan ini sangat fantastis karena sebelumnya dana hibah hanya berkisar 13,38 miliar pada tahun 2011 bertambah menjadi Rp 45,67 miliar atau naik sebesar Rp 32,9 miliar. Sejak KPK menerima laporan tersebut pada 2011, kasus ini tidak ada kelanjutan kabar sampai sekarang