Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia

Kegiatan pembajakan siaran televisi berlangganan ini dapat berdampak buruk tidak hanya pada perusahaan televisi saja, tetapi juga berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari pajak dan iuran yang tidak terbayarkan sebesar 2 triliun rupiah pertahunnya. Tindakan pembajakan siaran televisi tersebut dapat dijatuhi sanksi hukum pidana karena melanggar Hak Cipta dan atau Hak Siar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 72 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 25 dan 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Hak Siar junto Pasal 55 dan 56 KUHP.