Politik Minangkabau

Sejak masuknya Islam ke Sumatera, sistem politik Minangkabau diperkuat oleh tiga unsur ("triumvirat") yang disebut "Tigo Tungku Sajarangan". Triumvirat ini terdiri dari tiga unsur masyarakat yang mencakup kaum adat, kaum cerdik pandai, dan kaum ulama.Ketiga unsur ini saling ber"interaksi", ber"dialektika", bahkan juga ber"konflik" dalam suatu sistem politik yang diwadahi oleh suatu lembaga Kerapatan Adat Nagari. Di dalam lembaga inilah dimusyawarahkan segala sesuatu permasalahan yang ada dalam suatu nagari sehingga dapat ditemukan solusi yang disepakati oleh semua pihak demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Keputusan lembaga ini bersifat "otonom" tanpa harus meminta persetujuan dari "otoritas" politik yang lebih tinggi seperti raja atau gubernur.