Ganjar Pranowo

Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA. Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017. Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".