Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Pada 12 januari 2007, dengan dukungan militer, mantan gubernur Bank Bangladesh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia, dilantik sebagai Kepala Penasehat. Dia menunjuk lima penasihat pada 13 Januari untuk membentuk pemerintah sementara yang baru. Ketika ia secara resmi dinobatkan sebagai kepala pemerintah sementara, ia mencabut jam malam. Keadaan darurat dilanjutkan, menangguhkan beberapa hak-hak dasar yang diberikan oleh konstitusi, seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berbicara untuk membatasi protes dan aktivitas politik yang mengganggu.