Politik Mongolia

Pengadilan khusus perdata, pidana, dan tata usaha negara ada di semua tingkat dan tidak tunduk pada pengawasan Mahkamah Agung. Pemerintah daerah memastikan bahwa pengadilan ini mematuhi keputusan presiden dan Khural Agung Negara. Sistem Pengadilan tertinggi berada di Mahkamah Konstitusi Mongolia, yang terdiri dari sembilan anggota, termasuk ketua, dilantik untuk masa jabatan enam tahun, dengan yurisdiksi hanya untuk penafsiran konstitusi.