Peradi

Sebelum diundangkannya UU No.18/2003, ada banyak organisasi advokat yang sudah terbentuk, namun menurut UU ini hanya dibatasi dengan apa yang disebutkan secara tegas di dalam Pasal 32 ayat (3) dalam Bab Ketentuan Peralihan, yaitu:Ke-8 organisasi yang disebutkan di atas, adalah organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh konstitusi Republik Indonesia, sedangkan PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan UU Advokat, sehingga keberadaan PERADI merupakan sebuah kewajiban dari pelaksanaan Undang-undang, dan untuk itu tidak boleh ada organisasi lain yang dibentuk menurut ketentuan UU Advokat.