Vincentius Bata da Costa

Ketika tahun 1980 terjadi pembahasan RUU KUHAP, pro dan kontra tentang berbagai hal menyangkut materi KUHAP sangat kental antara ketiga fraksi di DPR, yaitu Golkar di satu pihak dan PDI serta PPP di pihak lain terutama pada perbedaan terkait masuknya Hak Asasi Manusia/HAM di dalam KUHAP.