**Kerajaan Binamu** adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Kabupaten Jeneponto pada awal abad ke-17. Masyarakat di Kerajaaan Binamu berasal dari Suku Makassar. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan kecil yang pada awalnya memihak Kerajaan Gowa dan kemudian beralih memihak Kerajaan Bone. Kerajaan Binamu berkuasa di wilayah Kabupaten Jeneponto bagian timur. Masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan nelayan. Kerajaan Binamu membagi pemerintahannya menjadi kelompok *palili* dan *wanua*. Kerajaan ini menjadi kerajaan adat pada awal abad ke-20.

Pendirian
---------

Kerajaan Binamu awalnya adalah wilayah-wilayah kekuasaan kecil yang disebut *Kareang* dengan penguasa bergelar Kare. *Kareang-kareang* yaitu *Kareang* Layu di Layu, Kareang Kalomporo di Tana Toa, Kareang Tina’ro di Tina’ro, Kareang Balang di Balang, Kareang Manjangloe di Manjangloe, Kareang Ballarompo di Ballarompo, dan Kareang Tolo di Tolo. Wilayah-wilayah ini kemudian menjadi bawahan dari Kerajaan Gowa. Pada tahun 1600 M, semua wilayah ini bersatu menjadi sebuah negeri yang disebut Turatea dan melepaskan diri dari kekuasaan raja Kerajaan Gowa. Pemerintahan di negeri Turatea diatur ulang, sehingga berdirilah kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Kabupaten Jeneponto dengan wilayah dan raja pertamanya merupakan para Kare yang menguasai wilayah Kareang. Kerajaan Binamu akhirnya dibentuk oleh Kareang Layu.

Wilayah kekuasaan
-----------------

Wilayah Kerajaan Binamu awalnya hanya berada di lembah Tamanroya yang berpusat di Layu. Wilayahnya kemudian meluas hingga mencakup dua sungai besar yaitu Sungai Jeneponto dan Sungai Tamanroya. Wilayah ini dipimpin oleh para penguasa yang disebut *To’do’ Appaka’*. Wilayahnya terdiri dari Bangkala Loe, Layu, Batujala, dan Lentu’. Keempat penguasa ini kemudian bersatu dan mengadakan musyawarah untuk memilih raja yang bergelar Tumanurung. Kerajaan Binamu kemudian berkuasa di wilayah Kabupaten Jeneponto bagian timur. Wilayahnya merupakan lembah yang subur. Wilayah Kerajaan Binamu semakin meluas setelah Bontorappo bergabung ke dalam kekuasannya.

Pemerintahan
------------

Kerajaan Binamu membagi pemerintahan menjadi kelompok *palili* dan *wanua*. *Palili* merupakan wilayah yang diperintah oleh bawahan raja, sedangkan *wanua* diperintah secara langsung oleh raja. Wilayah *palili* yaitu Sidenre, Balang, Balang Toa, Sapanang, Cinnong, dan Tonrokassi. Wilayah *wanua* meliputi Ujung Loé, Kalumpang, Palajau, Bulo-Bulo, Pattallasang, Jombé, Paitana, Togo-togo, Bontorappo, Pao,, Tino, Tonra, Rumbia, dan Tolo’. Pada awal abad ke-20, Kerajaan Binamu menjadi kerajaan adat yang dipimpin oleh raja ke-17 yang bernama Sanre Daeng Nyikko (1900-1911). Setelahnya Kerajaan Binamu dipimpin oleh Langke Daeng Lagu (1911-1921), I Lompo Daeng Gassing (1921-1923), Maggau Daeng Sanggu (1923-1929), dan Haji Mattewakkang Daeng Radja (1929 -1946).

Kehidupan masyarakat
--------------------

Wilayah Kerajaan Binamu berada di antara Sungai Jeneponto di sebelah timur dan Sungai Tamanroya di sebelah barat. Wilayah bagian selatan dari Kerajaan Binamu merupakan perbukitan dengan tanah yang kurang subur. Di wilayah dengan dataran rendah, masyarakat bekerja sebagai petani padi. Sedangkan di wilayah pesisir pantai, masyarakat bekerja sebagai nelayan.

Politik
-------

Para raja dari Kerajaan Binamu memiliki kekuasaan yang dipengaruhi oleh Kerajaan Gowa, Kerajaan Tallo, Kerajaan Sanrobone, dan Kerajaan Marusu. Kerajaan Binamu juga mempengaruhi kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Jeneponto, yaitu Kerajaan Garassi, Kerajaan Sapanang,dan Kerajaan Kalimporo. Selain itu, Kerajaan Binamu juga menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Bangkala. Setelah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo kehilangan pengaruh kekuasaan akibat kekalahan dalam Perang Makassar pada tahun 1667, Kerajaan Binamu bersekutu dengan Kerajaan Bone. Kerajaan Binamu juga mulai memiliki pengaruh kekuassan di wilayah Kerajaan Bangkala.

Lihat pula
----------

* Kerajaan Bangkala
* Konfederasi Turatea

Referensi
---------

1. ↑  Ilyas et al. 2018, hlm. 39–40.
2. 1 2  Nasruddin et al. 2016, hlm. 321.
3. 1 2 3  Hadrawi 2017, hlm. 127.
4. 1 2  Hadrawi 2017, hlm. 128.
5. 1 2  Ilyas et al. 2018, hlm. 40.
6. 1 2  Nasruddin et al. 2016, hlm. 401.
7. ↑  Nasruddin et al. 2016, hlm. 323.
8. ↑  Hadrawi 2017, hlm. 118.

Daftar pustaka
--------------

* Ilyas; et al. (November 2018). *Jaringan Ulama Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Awal Abad XX* (PDF). Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-06-19. Diakses tanggal 2020-08-30.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Penggunaan et al. yang eksplisit (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal dan tahun (link)
* Hadrawi, Muhlis (Desember 2017). "Bangkala dan Binamu: Suatu Kajian Naskah Lontara' Dalam Sosial-Politik Jeneponto Kuno". *Etnosia*. **2** (2): 116–133. ISSN 2548-9747.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
* Nasruddin; et al. (2016). *Sejarah dan Budaya Lokal: dari Sulawesi sampai Bima* (PDF). Makassar: Gunadarma Ilmu. ISBN 978-602-1347-45-4.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Penggunaan et al. yang eksplisit (link)