|  |
| --- |
| Bagian dari seri artikel mengenai |
| Sejarah Hong Kong |
|  |
| Garis waktu |
| **Prasejarah**
**Kekaisaran**  (221 BC – 1800s)
Kabupaten Bao'an dan Kabupaten Xin'an
**Hong Kong Inggris**
Kolonial  (1800-an–1930-an)
Konvensi Chuenpi
Perjanjian Nanking
Konvensi Peking
Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong
Diduduki  (1940-an)
Hong Kong Modern  (1950-an–1997)
* 1950-an
* 1960-an
* 1970-an
* 1980-an
* 1990-an

Penyerahan kepada pemerintahan Tiongkok
**Hong Kong sejak 2000** |
| 
Berdasarkan Topik |
| 
* Penerbangan
* Bus
* Kebudayaan
* Economi
* Pendidikan
* Geografi
* Politik
* Standar teknis

 |
| 
* Sejarah Tiongkok / Britania Raya
* ***Portal Hong Kong***
 |
| * l
* b
* s
 |

Britania memperoleh Pulau Hong Kong pada tahun 1842, Semenanjung Kowloon pada tahun 1860, dan menyewa New Territories tanpa biaya sewa in 1898.
**Konvensi antara Britania Raya dan Tiongkok, Mengenai Perluasan Wilayah Hong Kong**, umumnya dikenal sebagai **Konvensi untuk Perluasan Wilayah Hong Kong** atau **Konvensi Peking Kedua**, adalah sebuah perjanjian sewa dan perjanjian tidak setara yang ditandatangani antara Qing Tiongkok dan Britania Raya pada tahun 1898. Salinan orisinal dari konvensi ini sekarang disimpan di Museum Nasional Istana di Taiwan.

Latar belakang
--------------

Setelah kekalahan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894-1895), Inggris mengambil keuntungan dari perebutan kekuasaan negara Eropa lainnya untuk membagi negara dan memaksakan perjanjian di tengah pemerintah Tiongkok yang melemah.

Konvensi ini ditandatangani pada tanggal 9 Juni 1898 di Beijing (Peking). Kontrak tersebut ditandatangani untuk memberikan yurisdiksi penuh Inggris atas lahan yang baru diperoleh yang diperlukan untuk memastikan pertahanan militer yang tepat dari koloni Inggris di sekitar pulau. Beberapa proposal awal untuk penggunaan lahan pada tahun 1894 termasuk ruang pemakaman, sebuah lapangan latihan bagi pasukan Inggris serta tanah untuk pembangunan. Dari perspektif Inggris keprihatinan atas keamanan dan pertahanan teritorial memberikan dorongan besar bagi perjanjian tersebut.

Persyaratan
-----------

Di bawah konvensi ini, wilayah utara dari yang sekarang bernama *Boundary Street* dan selatan dari Sungai Shenzhen, dan pulau-pulau di sekitarnya, kemudian dikenal sebagai "New Territories" disewakan kepada Inggris selama 99 tahun tanpa biaya sewa, berakhir pada tanggal 30 Juni 1997, dan menjadi bagian dari koloni mahkota Hong Kong. Kota Bertembok Kowloon dikecualikan dan tetap di bawah kontrol oleh Qing Tiongkok. Wilayah yang disewakan kepada Inggris awalnya diperintah oleh Kabupaten Xin'an, Provinsi Guangdong. Claude MacDonald, wakil Inggris pada waktu konvensi, mengambil sebuah perjanjian sewa selama 99 tahun karena dia berpikir hal tersebut "boleh dikatakan sama dengan selamanya."

Hasil
-----

Beberapa tanah di bawah konvensi ini tetap berupa pedesaan dan merupakan rumah bagi hampir semua lahan pertanian Hong Kong yang tersisa. Namun, karena distrik kota telah menjadi semakin ramai, pemerintah telah mengembangkan daerah perkotaan sejak tahun 1950-an. Khususnya, daerah yang paling dekat dengan Kowloon telah menjadi terintegrasi dalam distrik Kowloon dan tidak lagi secara administratif tercakup dalam "New Territories". Dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus-menerus dan kepadatan penduduk di pusat kota, kota satelit "New Territories" tumbuh semakin penting ke arah dimana mayoritas kecil penduduk tinggal di sana sekarang.

Referensi
---------

1. 1 2  "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-17. Diakses tanggal 2008-02-17.
2. ↑  "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-03-08. Diakses tanggal 2016-11-17.
3. ↑   Diarsipkan 2017-07-01 di Wayback Machine. Republic of China's Diplomatic Archives (English)
4. ↑  *China Foreign Policy and Government Guide: Strategic Information and Developments*. **1**. 2011. ISBN 9781433006869.
5. 1 2  Anand, R.P. (2003) *Cultural Factors in International Relations*, Abhinav Publications. ISBN 81-7017-134-2
6. 1 2  Ghai, Yash P. (1999) *Hong Kong's New Constitutional Order: The Resumption of Chinese Sovereignty and the Basic Law*, HK University press. ISBN 962-209-463-5
7. ↑  Preston, Diana. *The Boxer Rebellion*. Bloomsbury Publishing USA, 2000, ISBN 0802713610, pg. 370.