Zona Ekonomi Eksklusif Jepang:  ZEE Jepang (termasuk ZEE Okinotorishima yang disengketakan, zona dekat lingkaran ungu paling bawah)  Teritori bersama dengan Republik Korea  ZEE diklaim oleh Jepang namun juga diklaim oleh negara lain
Jepang memiliki zona ekonomi eksklusif (ZEE) terbesar kedelapan di dunia. Luas wilayah Jepang sekitar 380 ribu km2. Wilayah ZEE Jepang sangat luas dan wilayah perairannya (termasuk Laut Pedalaman Seto) dan ZEE bersama-sama luasnya sekitar 4,47 juta km2.

Geografi
--------

Peta Resmi ZEE Jepang Pada Tahun 2016
Peta Relief Dasar Laut Dekat Jepang dan Kepulauan Jepang
Kepulauan Jepang terdiri dari sekitar 6.852 pulau. Zona Ekonomi Eksklusif Jepang meliputi:

Area ZEE Jepang| Wilayah | ZEE Area (km2) | ZEE Area (Mil2) |
| --- | --- | --- |
| Kepulauan Ryukyu| style="text-align:right;"|1.394.676 | 538.487 | 538.487 |
| Samudra Pasifik (Jepang) | 1.162.334 | 448.780 | 448.780 |
| Kepulauan Nanpō | style="text-align:right;"|862.782 | 333.122 | 333.122 |
| Laut Jepang| style="text-align:right;"|630.721 | 243.523 | 243.523 |
| Minami-Tori-shima| style="text-align:right;"|428.875 | 165.590 | 165.590 |
| Laut Okhotsk| style="text-align:right;"|235 | 91 | 91 |
| Kepulauan Daitō | style="text-align:right;"|44 | 17 | 17 |
| Kepulauan Senkaku| style="text-align:right;"|7 | 2,7 | 2,7 |
| Total | 4,479,674 | 1,729,612 |

Sejarah
-------

Pada abad ke-18, sarjana hukum Belanda Cornelius van Bynkershoekmenulis dalam bukunya "De Dominio Maris Dissertatio" (1702) bahwa negara-negara pesisir mengendalikan perairan dalam jangkauan meriam yang dibawa kapal perang pada saat itu. Teori ini didukung oleh banyak negara, dan gagasan untuk menetapkan tiga mil laut dari garis pantai sebagai laut teritorial pun ditetapkan.

Pada abad ke-20, muncul contoh perluasan wilayah perairan, atau tuntutan hak serupa di wilayah di luar wilayah perairan. Klaim ini didukung oleh Dr. Pardeau, Duta Besar PBB untuk Republik Malta, pada Konferensi PBB Kedua tentang Hukum Laut pada tahun 1967. Namun Jepang, yang merupakan negara penangkapan ikan pelagis maju, mengambil posisi berlawanan karena "laut terbuka lebar dan perairan teritorial sempit" sesuai dengan kepentingan nasional mereka pada saat itu.

Namun kemudian, dengan memanfaatkan tidak adanya ZEE Jepang, negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Utara, Tiongkok, dan Uni Soviet memasuki industri perikanan lepas pantai dan mulai beroperasi di lepas pantai Prefektur Shimane dan Tottori, sehingga menjadikan situasi tersebut tidak menguntungkan bagi Jepang. Oleh karena itu, pada tahun 1982, Jepang mendukung Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang dibentuk pada Konferensi PBB tentang Hukum Laut Ketiga yang diadakan di Teluk Montego, Jamaika, dan mulai berlaku pada tahun 1994. Perjanjian tersebut memberi Jepang hak untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya kelautan dan non-hayati seperti sumber daya mineral, dalam jarak 200 mil laut dari garis pantainya, dan pada saat yang sama Jepang berkewajiban mengelolanya dan mencegah pencemaran laut. Pemerintah Jepang menandatangani UNCLOS pada bulan Februari 1983 dan Bagian XI pada bulan Juli 1994. Konvensi dan Bagian XI diratifikasi oleh Diet pada bulan Juni 1996.

Referensi
---------

1. ↑  "海に囲まれている国、日本". *www.jice.or.jp*. Diakses tanggal 2024-02-16.
2. ↑  Including areas recommended by the United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf "CLCS".