Pengadilan adat kuno di Tomok, Pulau Samosir, Sumatera Utara
Pengadilan di Kutaraja (kini Banda Aceh) pada tahun 1903
**Pengadilan** adalah instansi resmi yang melaksanakan keadilan dan sistem peradilan serta pengadilan itu sendiri berupa memeriksa hasil penyelidikan Polri, Tipikor, KPK dalam pembuktian gugatan dan juga sanggahan dari tergugat mengadili hingga memutuskan. Sedangkan **Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)** ialah suatu lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas kehakiman. Kedua Instansi ini sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Dalam negara dengan sistem *hukum umum*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan. Dan juga, pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Pengadilan juga sebuah institusi yang keberadaannya merupakan keniscayaan dalam sebuah Negara hukum. Melalui lembaga peradilan yang merupakan suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang memiliki keterkaitan memeriksa mengadili hingga memutuskan perkara, persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara damai di luar proses persidangan, diharapkan dapat diselesaikan melalui putusan hakim. Meskipun ada paradigma yang mengatakan bahwa menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan akan berakhir dengan kenyataan "menang jadi arang, kalah jadi abu". Untuk lembaga peradilan agama khususnya dan bidang perdata umumnya, melalui Perma No. 1 tahun 2008 yang diharapkan adalah munculnya win-win solution, berakhir dengan jalan damai dan tidak ada pihak yang kalah ataupun yang menang,

Secara historis, (Abdul Manan 2007; 254) peradilan agama merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Khulafah Bani Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Turki Ustmani sampai sekarang oleh Negara-negara Islam atau Negaranegara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Peradilan Islam ini mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat Islam di berbagai kawasan dan Negara.
Sebagai milik bangsa Indonesia khususnya yang beragama Islam, peradilan agama lahir, tumbuh dan berkembang bersama tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia, kehadirannya mutlak sangat diperlukan untuk menegakkan hukum dan keadilan bersama dengan lembaga peradilan lainnya. Peradilan Agama telah memberikan andil yang cukup besar kepada bangsa Indonesia pada umumnya, khususnya bagi umat Islam yang ada di bumi Indonesia ini.

Hakim dalam mengkonstatir melakukan penilaian terhadap kebenaran suatu perkara yang diajukan kepadanya sehingga melalui unsur-unsur yang telah terpenuhi hakim dapat menilai bahwa perkara tersebut benar adanya. Kemudian hakim melakukan tahapan mengkualifisir, pada tahap ini peran hakim sangat dituntut untuk dapat memandang perkara tersebut secara objektif dan dapat menemukan fakta hukum dari adanya fakta kejadian yang terungkap dalam suatu proses pemeriksaan perkara. Akhirnya kinerja hakim akan terjawab pada saat mengkonstituir; karena pada saat itu hakim harus mengeluarkan produk hukum yang pas, bernilai keadilan sekaligus memiliki kepastian hukum.

Oleh karena itu putusan harus mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum juga erat kaitannya dengan hukum materil dan hukum formil termasuk dan yang tidak kalah pentingnya adalah proses pembuktian.
Prof Asikin, seorang praktisi hukum yang cara berpikirnya dapat disetarakan dengan filsuf agustinus memiliki makna yang mendalam tentang keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan oleh hakim sebagai pejabat pelaksana. (Varia Peradilan, Oktober 2010; 78)

Menurutnya, hakim memiliki peran yang sangat menentukan untuk mewujudkan putusan yang memiliki nilai keadilan dan kepastian hukum. Putusan yang mencantumkan kata-kata "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa", mengisyaratakan bahwa hakim memiliki tanggung jawab berat. Hakim adalah pejabat Pimpinan persidangan. Sosok "filsuf/orang bijak" yang secara normatik ditegaskan bahwa hakim dalam memutuskan perkara wajib menggali, membuktikan, menjalankan sistem struktur persidangan sesuai dengan tahapannya serta mengikuti dengan logika kronologis kejadian yang sebenarnya dan memahami nilai-nilai hukum perdata hingga Pidana dan rasa keadilan, keamanan, kenyamanan yang di harapkan selalu hidup dalam masyarakat/rakyat.

Lihat pula
----------

* Ahli hukum
* Hukum
* Sanksi
* Mahkamah Agung
* Makhamah Konstitusional
* Peradilan Militer
* Peradilan Umum
* Peradilan Agama
* Peradilan Tata Usaha Negara
* Pengadilan Pajak
* *court en banc*
* Pengadilan Kriminal Internasional
* Pengadilan Revolusi (Revolusi Prancis)
* Tersangka
* Premanisme
* Tilang (Bukti pelanggaran)
* Buronan
* Penggelapan
* Pencurian
* Perkelahian dan pertikaian
* Hukum pidana
* Kitab Undang-undang Hukum Pidana
* Penyidikan dan Penyelidikan
* Hukum Acara Pidana
* Hukum Pidana Militer
* Delik Perkara
* Pidana
* Polisi
* Rutan
* Penjara
* Lembaga Pemasyarakatan
* Penegakan hukum
* Kehakiman dan Kejaksaan
* Gedung pengadilan

Pranala luar
------------

* (Indonesia) [ Kejaksaan Republik Indonesia

| * l
* b
* s
Hukum di Indonesia |
| --- |
| Sumber danperaturan | 

|  |  |
| --- | --- |
| Dasar hukum | 
* Pancasila

 |
| Peraturanperundang-undangan | 
* UUD 1945
* Ketetapan MPR
* Undang-Undang/Perppu
* Peraturan Pemerintah
* Peraturan Presiden
* Peraturan Daerah
	+ Provinsi
	+ Kabupaten/Kota

 |
| Peraturan lainnya | 
* Peraturan Menteri
* Peraturan Desa

 |

 |
| Jenis hukum | 

|  |  |
| --- | --- |
| Materiel | 
* Hukum pidana
	+ Umum
	+ Militer
	+ Disiplin militer
	+ Khusus
* Hukum tata negara
	+ Keaadan bahaya
	+ Keamanan negara
* Hukum administrasi negara
	+ TUN
	+ Pemerintahan daerah
* Hukum perdata
	+ Nasional
	+ Internasional
* Hukum dagang
	+ KUH

 |
| Formal | 
* Hukum acara pidana
	+ KUH
* Hukum acara perdata
	+ HIR
	+ RBg
	+ Rv
* Hukum pembuktian
* Hukum acara MK

 |
| Agama dan adat | 
* Hukum adat
	+ Lingkungan
* Hukum Islam
	+ Hukum peradilan agama
	+ *Jinayat* Aceh
	+ Perda Syariah
* Hukum Kristen
	+ Perda Injil
* Hukum Hindu
	+ Perda Nyepi

 |

 |
| Badan peradilan | 

|  |  |
| --- | --- |
| Kekuasaan kehakiman | 
* Mahkamah Agung
* Mahkamah Konstitusi

 |
| Peradilan umum | 
* Pengadilan Tinggi
* Pengadilan Negeri

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Pengadilan Anak
* Pengadilan Hak Asasi Manusia
* Pengadilan Hubungan Industrial
* Pengadilan Niaga
* Pengadilan Perikanan
* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

 |

 |
| Peradilan agama | 
* Pengadilan Agama
* Pengadilan Tinggi Agama

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Mahkamah Syar'iyah

 |

 |
| Peradilan tatausaha negara | 
* Pengadilan Tata Usaha Negara
* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Pengadilan Pajak

 |

 |
| Peradilan militer | 
* Pengadilan Militer
* Pengadilan Militer Tinggi
* Pengadilan Militer Utama
* Pengadilan Militer Pertempuran

 |

 |
| Aparaturpenegak hukum | 
* Kepolisian
* Kemenkumham
* Kejaksaan Agung
* KPK
* LBHI
* Peradi
* Komisi Yudisial

 |
| Pemilihan umum | 
* Undang-Undang Pemilihan Umum
* Pemilihan kepala daerah di Indonesia
* Ambang batas parlemen
* Sistem noken

 |
| Sejarah danperkembangan | 
* Sejarah
	+ Peraturan terhadap orang Tionghoa
* Politik hukum
* Pluralisme hukum

 |
| 
* Kekuasaan kehakiman
* Daftar sekolah hukum
* Kategori

 |

Referensi
---------

1. ↑
2. ↑
3. ↑
4. ↑