|  |
| --- |
| Bagian dari seri Politik |
| Pemilihan |
| Kotak suara |
| Jenis
* Pemilihan sela
* Korporat
* Langsung / Tidak langsung
* Terbuka / Tertutup
* Jangka tetap
* Umum
* Lokal
* Paruh waktu
* Kemajemukan
* Pendahuluan
* Berimbang
* Pelengseran
* Awal
* Undi
* Sistem dua putaran
 |
| Istilah
* Pemilih anonim
* Alokasi kursi
* Audit
* Persaingan
* Penetapan daerah pemilihan
* Pemungutan suara silang
* Kolese elektoral
* Undang-undang pemilihan umum
* Masa tenang kampanye
* Pembatasan daerah pemilihan
* Inisiatif rakyat
* Psefologi
* Pemungutan suara rahasia
* Hak suara
 |
| Bagian penting
* Partai politik
* Pemungutan suara
* Sistem pemilihan
 |
| Daftar
* Menurut negara
* Pemilihan tertutup
* Pemilu terbaru
* Pemilu berikutnya

* Pemilu nasional dan lokal dalam tahun 2024
 |
| Artikel terkait
* Keamanan siber pemilihan umum
* Kecurangan pemilihan umum
* Referendum (menurut negara)
* Reformasi pemilihan umum
* Ilmu pemilihan
 |
|  Portal Politik |
| * l
* b
* s
 |

**Kecurangan pemilihan umum** atau **manipulasi pemilihan umum** adalah interverensi (campur tangan) ilegal dalam proses pemilihan umum, entah dengan meningkatkan pembagian suara dari kandidat yang disukai, menurunkan pembagian suara dari kandidat lawan, atau keduanya. Penindakan kecurangan pemilu bervariasi dari negara ke negara.

Perhelatan akbar Pemilihan Umum dan Pemilihan kepala daerah di Indonesia menyisakan kegaduhan akibat politik uang, yaitu serangan fajar yang dilakukan oleh koalisi calon presiden dan wakil presiden yang dibiayai oleh investor yang mempunyai kepentingan pasca terpilihnya koalisi tersebut. sebagai kepala negara. Pilkada, DPD-RI, DPR-RI, MPR-RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai cara yang sama seperti Pilpres untuk memperoleh suara terbanyak. Namun terdapat perbedaan realisasi serangan fajar dalam membagikan uang dari calon eksekutif dan legislatif kepada masyarakat pemilih tetap, contoh pertama adalah 1 orang Rp. 500.000 untuk memilih DPRD kabupaten, Provinsi, DPR-RI, DPD-RI, MPR-RI beserta Presiden dan Wakil Presiden. kedua, dengan sistem terpisah 100.000 DPRD kabupaten dan 100.000 Presiden dan Wakil Presiden dari partai berbeda untuk pemilih. Meski Undang-Undang telah mengatur sanksi yang cukup berat bagi praktik politik uang namun penegakan aturan tersebut belum dapat terwujud oleh penegak hukum jika tidak ada kesadaran dari calon eksekutif, legislatif yang memiliki komitmen untuk menjaga integritas calon dan mewujudkan pemilihan umum, pilkada bebas dari unsur transaksional.

Lihat pula
----------

* Korupsi
* Serangan fajar (politik)
* Gerrymandering

Pranala luar
------------

* Voter Fraud - an article from the ACE Project
* Independent Verification: Essential Action to Assure Integrity in the Voting Process Diarsipkan 2011-07-28 di Wayback Machine. Roy G. Saltman, August 22, 2006
* Legal provisions to prevent Electoral Fraud - an article from the ACE Project
* *Was the 2004 Election Stolen?* Diarsipkan 2009-05-03 di Wayback Machine. by Robert F. Kennedy Jr. June 1, 2006.
* Article referencing "four-legged voting"
* 20 Ways The 2018 Election Will Be Stolen Diarsipkan 2018-01-24 di Wayback Machine. by Jeff Reifman, October 1, 2017.


Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Voter fraud***.

  


|  |  |
| --- | --- |
| Ikon rintisan | Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |

* l
* b
* s

1. ↑
2. ↑