**Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung** (disingkat **PTA Babel**) adalah Lembaga Peradilan tingkat banding yang berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sejarah
-------

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sumatra Selatan yang terdiri dari 1 (satu) wilayah yaitu Kota Pangkalpinang dan 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Bangka dan Belitung. Secara geografis provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di sebuah kepulauan yaitu Bangka Belitung yang terpisah dengan provinsi Sumatra Selatan sebagai provinisi induknya.

Seiring dengan perkembangan era reformasi yang menurut terjadinya pemerataan pembangunan yang lebih cepat di beberapa daerah di Indonesia termasuk juga di Kepulauan Bangka Belitung berharap adanya pemekaran wilayah yang semula hanya berbentuk Kepulauan yang terdiri dari 1 (satu) wilayah yaitu Kota Pangkalpinang dan 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu Bangka dan Belitung menjadi sebuah provinsi sendiri. Dari ketiga wilayah ini telah berdiri 3 (tiga) Peradilan Agama, yaitu:

1. Pengadilan Agama Pangkalpinang berkedudukan di Pangkalpinang
2. Pengadilan Agama Sungailiat berkedudukan di Sungailiat Bangka
3. Pengadilan Agama Tanjung Pandan berkedudukan di Tanjung Pandan

Ketiga Pengadilan Agama tersebut dengan wilayah hukumnya masing-masing selama ini masih di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang

Kebutuhan adanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di suatu daerah atau wilayah adalah semata-mata didasarkan pada keinginan untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di daerah atau wilayah tersebut. Kebutuhan ini seiring pula dengan semakin berkembangnya pembangunan khususnya pembangunan di bidang hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi". Pasal ini memberikan isyarat bahwa setiap provinsi harus terdapat Pengadilan Tinggi Agama. Dengan terbentuknya provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi provinsi sendiri berdasarkan pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Maka hal tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2005 terbentuklah Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan diresmikan pada tanggal 11 April 2006, maka ketiga Pengadilan Agama yang ada di kepulauan ini sebagaimana tersebut di atas resmi masuk wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dan keluar dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, sebagaimana berita acara serah terima tanggal 11 April 2006.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung pada hakekatnya untuk meningkatkan pelayanan dibidang hukum perdata agama dan seluruh yang menjadi kewenanggannya dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan serta demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pranala luar
------------

* (Indonesia) Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung

| * l
* b
* s
Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah |
| --- |
| Mahkamah Syar'iyah Provinsi | Aceh |
| Pengadilan Tinggi Agama | Ambon · Bandar Lampung · Bandung · Banjarmasin · Banten · Bengkulu · Gorontalo · Jakarta · Jambi · Jayapura · Kendari · Kepulauan Bangka Belitung · Kupang · Makassar · Maluku Utara · Manado · Mataram · Medan · Padang · Palangkaraya · Palembang · Palu · Pekanbaru · Pontianak · Samarinda · Semarang · Surabaya · Yogyakarta |

| * l
* b
* s
Hukum di Indonesia |
| --- |
| Sumber danperaturan | 

|  |  |
| --- | --- |
| Dasar hukum | 
* Pancasila

 |
| Peraturanperundang-undangan | 
* UUD 1945
* Ketetapan MPR
* Undang-Undang/Perppu
* Peraturan Pemerintah
* Peraturan Presiden
* Peraturan Daerah
	+ Provinsi
	+ Kabupaten/Kota

 |
| Peraturan lainnya | 
* Peraturan Menteri
* Peraturan Desa

 |

 |
| Jenis hukum | 

|  |  |
| --- | --- |
| Materiel | 
* Hukum pidana
	+ Umum
	+ Militer
	+ Disiplin militer
	+ Khusus
* Hukum tata negara
	+ Keaadan bahaya
	+ Keamanan negara
* Hukum administrasi negara
	+ TUN
	+ Pemerintahan daerah
* Hukum perdata
	+ Nasional
	+ Internasional
* Hukum dagang
	+ KUH

 |
| Formal | 
* Hukum acara pidana
	+ KUH
* Hukum acara perdata
	+ HIR
	+ RBg
	+ Rv
* Hukum pembuktian
* Hukum acara MK

 |
| Agama dan adat | 
* Hukum adat
	+ Lingkungan
* Hukum Islam
	+ Hukum peradilan agama
	+ *Jinayat* Aceh
	+ Perda Syariah
* Hukum Kristen
	+ Perda Injil
* Hukum Hindu
	+ Perda Nyepi

 |

 |
| Badan peradilan | 

|  |  |
| --- | --- |
| Kekuasaan kehakiman | 
* Mahkamah Agung
* Mahkamah Konstitusi

 |
| Peradilan umum | 
* Pengadilan Tinggi
* Pengadilan Negeri

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Pengadilan Anak
* Pengadilan Hak Asasi Manusia
* Pengadilan Hubungan Industrial
* Pengadilan Niaga
* Pengadilan Perikanan
* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

 |

 |
| Peradilan agama | 
* Pengadilan Agama
* Pengadilan Tinggi Agama

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Mahkamah Syar'iyah

 |

 |
| Peradilan tatausaha negara | 
* Pengadilan Tata Usaha Negara
* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Pengadilan Pajak

 |

 |
| Peradilan militer | 
* Pengadilan Militer
* Pengadilan Militer Tinggi
* Pengadilan Militer Utama
* Pengadilan Militer Pertempuran

 |

 |
| Aparaturpenegak hukum | 
* Kepolisian
* Kemenkumham
* Kejaksaan Agung
* KPK
* LBHI
* Peradi
* Komisi Yudisial

 |
| Pemilihan umum | 
* Undang-Undang Pemilihan Umum
* Pemilihan kepala daerah di Indonesia
* Ambang batas parlemen
* Sistem noken

 |
| Sejarah danperkembangan | 
* Sejarah
	+ Peraturan terhadap orang Tionghoa
* Politik hukum
* Pluralisme hukum

 |
| 
* Kekuasaan kehakiman
* Daftar sekolah hukum
* Kategori

 |