Untuk kegunaan lain, lihat Dewan Perwakilan Rakyat (disambiguasi).
"DPR" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat DPR (disambiguasi).

**Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** (**DPR RI**), umumnya disebut **Dewan Perwakilan Rakyat** (**DPR**) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sejarah
-------

### Masa awal kemerdekaan (1945–1949)

Pada awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Dengan demikian, Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia.

Anggota KNIP tersebut berjumlah 60 orang tetapi sumber yang lain menyatakan terdapat 103 anggota KNIP. KNIP sebagai MPR sempat bersidang sebanyak 6 kali, dalam melakukan kerja DPR dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, Badan Pekerja tersebut berhasil menyetujui 133 RUU di samping pengajuan mosi, resolusi, usul dan lain-lain.

### Masa Republik Indonesia Serikat (1949–1950)

Badan legislatif pada masa Republik Indonesia Serikat terbagi menjadi dua majelis, yaitu Senat yang beranggotakan 32 orang, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 146 orang (di mana 49 orang adalah perwakilan Republik Indonesia-Yogyakarta). Hak yang dimiliki DPR adalah hak budget, inisiatif, dan amendemen, serta wewenang untuk menyusun RUU bersama pemerintah. Selain itu DPR juga memiliki hak bertanya, hak interpelasi dan hak angket, namun tidak memiliki hak untuk menjatuhkan kabinet. Dalam masa kerja yang amat singkat itu, kurang lebih setahun, berhasil diselesaikan 7 buah undang-undang, yang di antaranya adalah UU No. 7 tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; diajukan 16 mosi, dan 1 interpelasi, baik oleh Senat maupun DPR.

### Masa Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (1950–1956)

Pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS menyetujui Rancangan UUDS NKRI (UU No. 7/1950, LN No. 56/1950). Pada tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan:
1. Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
2. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Sesuai isi Pasal 77 UUDS, ditetapkan jumlah anggota DPRS adalah 236 orang, yaitu 148 anggota dari DPR RIS, 29 anggota dari Senat RIS, 46 anggota dari Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, dan 13 anggota dari DPA RI Yogyakarta.

### Masa DPR hasil pemilu 1955 (1956–1959)

DPR ini adalah hasil pemilu 1955 yang jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang. Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante.

Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS. Banyaknya jumlah fraksi di DPR serta tidak adanya satu dua partai yang kuat, telah memberi bayangan bahwa pemerintah merupakan hasil koalisi. Dalam masa ini terdapat 3 kabinet yaitu kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamidjojo, dan kabinet Djuanda.

### Masa DPR hasil Dekret Presiden 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959–1965)

Jumlah anggota sebanyak 262 orang kembali aktif setelah mengangkat sumpah. Dalam DPR terdapat 19 fraksi, didominasi PNI, Masjumi, NU, dan PKI.

Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR.

DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat.

### Masa DPR Gotong Royong tanpa Partai Komunis Indonesia (1965–1966)

Setelah peristiwa G.30.S/PKI, DPR-GR membekukan sementara 62 orang anggota DPR-GR eks PKI dan ormas-ormasnya. DPR-GR tanpa PKI dalam masa kerjanya 1 tahun, telah mengalami 4 kali perubahan komposisi pimpinan, yaitu:
a. Periode 15 November 1965 – 26 Februari 1966.
b. Periode 26 Februari 1966 – 2 Mei 1966.
c. Periode 2 Mei 1966 – 16 Mei 1966.
d. Periode 17 Mei 1966 – 19 November 1966.
Secara hukum, kedudukan pimpinan DPR-GR masih berstatus sebagai pembantu Presiden sepanjang Peraturan Presiden No. 32 tahun 1964 belum dicabut.

Dalam rangka menanggapi situasi masa transisi, DPR-GR memutuskan untuk membentuk 2 buah panitia:
a. Panitia politik, berfungsi mengikuti perkembangan dalam berbagai masalah bidang politik.
b. Panitia ekonomi, keuangan dan pembangunan, bertugas memonitor situasi ekonomi dan keuangan serta membuat konsepsi tentang pokok-pokok pemikiran ke arah pemecahannya.

### Masa Orde Baru (1966–1999)

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang kemudian dikukuhkan dalam UU No. 10/1966, maka DPR-GR Masa Orde Baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-GR 1966–1971 yang bertanggung jawab dan berwewenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:

1. Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
2. Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3. Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan penjelasannya, khususnya penjelasan bab 7.

Selama masa orde baru DPR dianggap sebagai "tukang stempel" kebijakan pemerintah yang berkuasa karena DPR dikuasai oleh Golkar yang merupakan pendukung pemerintah. [*butuh rujukan*]

### Masa reformasi (1999–sekarang)

Banyaknya skandal korupsi, penyuapan dan kasus pelecehan seksual merupakan bentuk nyata bahwa DPR tidak lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mantan ketua MPR RI 1999–2004, Amien Rais, bahkan mengatakan DPR yang sekarang hanya merupakan stempel dari pemerintah karena tidak bisa melakukan fungsi pengawasannya demi membela kepentingan rakyat. Hal itu tercermin dari ketidakmampuan DPR dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang terbilang tidak pro rakyat seperti kenaikan BBM, kasus lumpur Lapindo, dan banyak kasus lagi. Selain itu, DPR masih menyisakan pekerjaan yakni belum terselesaikannya pembahasan beberapa undang-undang. Buruknya kinerja DPR pada era reformasi membuat rakyat sangat tidak puas terhadap para anggota legislatif. Ketidakpuasan rakyat tersebut dapat dilihat dari banyaknya aksi demonstrasi yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak dikritisi oleh DPR. Banyaknya judicial review yang diajukan oleh masyarakat dalam menuntut keabsahan undang-undang yang dibuat oleh DPR saat ini juga mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan mereka tidak memuaskan rakyat.

DPR juga kerap dikritik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena dianggap malas dalam bekerja. Hal ini terbukti dari pemberian fasilitas mewah, seperti gaji besar, kendaraan, dan perumahan, namun tidak sebanding dengan hasil yang diberikan. Hal lain yang sudah menjadi rahasia umum adalah banyaknya anggota yang "bolos" dalam sidang paripurna, atau sekadar "menitip absen", sehingga seolah-olah hadir, namun kenyataannya tidak. Kalaupun hadir, sebagian oknum anggota ternyata tidur saat sidang, main game, atau melakukan tindakan lain selain mengikuti proses rapat paripurna.

Dalam konsep Trias Politika, di mana DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif. Fungsi pengawasan dapat dikatakan telah berjalan dengan baik apabila DPR dapat melakukan tindakan kritis atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Sementara itu, fungsi legislasi dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat.

Persyaratan
-----------

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

1. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
5. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
6. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
8. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. terdaftar sebagai pemilih;
10. bersedia bekerja penuh waktu;
11. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
12. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
14. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
15. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
16. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Fungsi
------

DPR mempunyai fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.

### Legislasi

Fungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden saja.

### Anggaran

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.

### Pengawasan

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Hak
---

DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.

### Hak interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### Hak angket

Hak angket adalah hak DPR menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Hak imunitas

Hak imunitas adalah kekebalan hukum di mana setiap anggota DPR tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik.

### Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

* Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional
* Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
* Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Anggota
-------

### Hak anggota

Anggota DPR mempunyai hak:

* mengajukan usul rancangan undang-undang
* mengajukan pertanyaan
* menyampaikan usul dan pendapat
* memilih dan dipilih
* membela diri
* imunitas
* protokoler
* keuangan dan administratif

### Kewajiban anggota

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

* memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
* melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan
* mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
* mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
* memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
* menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
* menaati tata tertib dan kode etik
* menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain
* menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
* menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
* memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya

### Larangan

Anggota DPR tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada BUMN/BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

Anggota DPR juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.

### Penyidikan

Jika anggota DPR diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. Ketentuan ini tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.

### Daftar anggota

#### 2019–2024

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2019–2024
#### 2014–2019

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2014–2019
#### 2009–2014

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2009–2014
#### 2004–2009

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2004–2009
#### 1999–2004

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1999–2004
#### 1997–1999

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1997–1999
#### 1992–1997

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1992–1997
#### 1987–1992

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1987–1992
#### 1982–1987

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1982–1987
#### 1977–1982

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1977–1982
#### 1971–1977

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1971–1977
#### 1966–1971

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1966–1971
#### 1965–1966 (tanpa PKI)

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1965–1966
#### 1960–1965

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 1960–1965
#### 1956–1959

Artikel utama: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1956–1959

Fraksi
------

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPR. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR, fraksi melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota fraksinya dan melaporkan kepada publik. Setiap anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Jenderal DPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

| Fraksi | Jumlah Anggota | Ketua |
| --- | --- | --- |
| Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) | 128 | Utut Adianto |
| Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) | 85 | Kahar Muzakir |
| Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) | 78 | Ahmad Muzani |
| Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem) | 59 | Ahmad H.M. Ali |
| Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) | 58 | Cucun Ahmad Syamsurijal |
| Fraksi Partai Demokrat (F-PD) | 54 | Edhie Baskoro Yudhoyono |
| Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) | 50 | Jazuli Juwaini |
| Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) | 44 | Mulfachri Harahap |
| Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) | 19 | Arsul Sani |

### Komposisi Partai

Artikel utama: Komposisi Partai di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Alat kelengkapan
----------------

Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

### Pimpinan

Artikel utama: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPR. Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR. Wakil Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

### Badan Musyawarah

Artikel utama: Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Musyawarah (disingkat Bamus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah anggota DPR berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah.

### Komisi

Artikel utama: Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang. Saat ini, DPR memiliki 11 komisi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda.

### Badan Legislasi

Artikel utama: Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

### Badan Anggaran

Artikel utama: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi.

### Mahkamah Kehormatan Dewan

Artikel utama: Mahkamah Kehormatan Dewan
Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

### Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Artikel utama: Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

### Badan Urusan Rumah Tangga

Artikel utama: Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Urusan Rumah Tangga (disingkat BURT) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota BURT ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

### Panitia Khusus

Artikel utama: Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang.

Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pemilihan pimpinan panitia khusus sebagaimana dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.

Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.

Badan Keahlian
--------------

Artikel utama: Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan secara administratif berada di bawah Sekretariat Jenderal.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
-----------------------------------

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara sebagai alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap, dalam hal pengawasan penggunaan keuangan negara berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Diarsipkan 2021-10-05 di Wayback Machine. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan BAKN akan berkontribusi positif dalam pelaksaanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik/masyarakat DPR RI khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dewan.

Sekretariat Jenderal
--------------------

Artikel utama: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPR. Sekretariat Jenderal DPR RI personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Susunan organisasi dan tata kerja Sekretaris Jenderal ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR.

DPR dapat mengangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.

Sekretaris Jenderal DPR RI saat ini dijabat oleh Indra Iskandar.

Lihat pula
----------


Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
**Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
**Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1959 tentang Dewan Perwakilan Rakyat**

* Daftar Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
* Daftar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
* Presiden
* Wakil Presiden
* Volksraad
* Majelis Tinggi
* TVR Parlemen

Pranala luar
------------

* (Indonesia) Situs web resmi Diarsipkan 2012-02-04 di Wayback Machine.
* (Indonesia) Sejarah DPR oleh Eryanto Nugroho dan Reny Rawasita Parasibu @ Parlementer.net[*pranala nonaktif permanen*]
* (Indonesia) Kabar DPR
* (Indonesia) Laporan Kinerja DPR RI 2021 - 2022

Referensi
---------

1. ↑  "Azis Syamsuddin Diganti Lodewijk Paulus Jadi Wakil Ketua DPR RI". *indonesiainside.id*. 28 September 2021. Diakses tanggal 28 September 2021.
2. ↑  "Buku-II-Nota-Keuangan-beserta-RAPBN-TA-2023.pdf" (pdf). *Kemenkeu.go.id*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. hlm. 462. Diakses tanggal 17 Februari 2023.
3. 1 2 3 4  Miriam Budiardjo (1983). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (edisi ke-VII). Jakarta: Gramedia. hlm. 190.
4. ↑
5. ↑  "Airlangga Hartarto Tunjuk Kahar Muzakir Dan Adies Kadir Pimpin Personalia Fraksi Partai Golkar". *Rmol.id*. Diakses tanggal 2021-10-12.
6. ↑  "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-09-20. Diakses tanggal 2015-12-15.
7. ↑  Indra Iskandar Dilantik sebagai Sekjen DPR Baru Kumparan, 22 Mei 2018

| * l
* b
* s
Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  |
| --- |
| Fungsi | 
* Legislasi
* Anggaran
* Pengawasan

 | Logo Resmi DPR RI |
| Tugas dan wewenang | 
* Persetujuan
* Pertimbangan
* Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

 |
| Hak | 
* Interpelasi
* Angket
* Menyatakan pendapat

 |
| Alat kelengkapan | 
* Pimpinan (Ketua
* Wakil Ketua)
* Badan Musyawarah
* Komisi (I
* II
* III
* IV
* V
* VI
* VII
* VIII
* IX
* X
* XI)
* Badan Legislasi
* Badan Anggaran
* Badan Kerja Sama Antar-Parlemen
* Mahkamah Kehormatan Dewan
* Badan Urusan Rumah Tangga
* Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
* Panitia khusus
* Panitia kerja

 |
| Periode | 
* 1945–1950 (KNIP)
* 1950 (DPR RIS)
* 1950-1956 (DPRS)
* 1956–1959
* DPR Peralihan
* 1960–1965 (DPR-GR)
* 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
* 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru)
* 1971–1977
* 1977–1982
* 1982–1987
* 1987–1992
* 1992–1997
* 1997–1999
* 1999–2004
* 2004–2009
* 2009–2014
* 2014–2019
* 2019–2024

 |
| Anggota | 
* RIS
* 1950–1956 (DPRS)
* 1956–1959
* 1960–1965 (DPR-GR)
* 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI)
* 1966–1971
* 1971–1977
* 1977–1982
* 1982–1987
* 1987–1992
* 1992–1997
* 1997–1999
* 1999–2004
* 2004–2009
* 2009–2014
* 2014–2019
* 2019–2024

 |
| Program Legislasi Nasional | 
* 2014-2019
* 2020-2024

 |
| Kode Etik dan Tata tertib | 
* Kode etik
* Tata tertib

 |
| Sekretariat Jenderal | 
* Deputi Bidang Perundang-undangan
* Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan
* Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen
* Deputi Bidang Administrasi

 |
| Fraksi aktif | 
* PDIP
* Golkar
* Gerindra
* NasDem
* Demokrat
* PKB
* PAN
* PKS
* PPP

 |
| Fraksi non aktif | 
* Reformasi
* KKI
* PDU
* PDKB
* PBB
* TNI/Polri
* BPD
* PBR
* PDS
* Hanura

 |
| Media | TVR Parlemen |
| 
* *Lihat pula:* Politik dan pemerintahan Indonesia
* Pemilihan umum

 |

| * l
* b
* s
Topik Indonesia |
| --- |
| Sejarah Nusantara(pra-Indonesia) | 
* Prasejarah
* Kerajaan Hindu-Buddha
* Kerajaan Islam
* Kerajaan Kristen
* Era kolonial Portugis
* Era VOC
* Era Hindia Belanda
* Era pendudukan Jepang

 |
| Sejarah Indonesia | 
* Sejarah nama
* Proklamasi
* Era transisi
	+ Revolusi nasional
	+ KMB
	+ Pengakuan Belanda
* Era RIS
* Era demokrasi liberal
	+ Dekret presiden
* Era demokrasi terpimpin
	+ Trikora
	+ Konfrontasi ke Malaysia
	+ G30S
* Era orde baru
	+ Supersemar
	+ Pendudukan di Timor Timur
	+ Gerakan 1998
* Era reformasi
	+ Referendum Timor Timur

 |
| Geografi | 
* Air terjun
* Bendungan dan waduk
* Danau
* Gunung
* Pegunungan
* Gunung berapi
* Laut
* Pulau dan kepulauan
	+ menurut provinsi
	+ abjad A-L
	+ M-Z
* Perairan
* Selat
* Sungai
* Tanjung dan ujung
* Tempat
* Teluk
* Titik-titik garis pangkal
* Wilayah

 |
| Politik dan  pemerintahan | 
* Ibu kota negara
* Lembaga negara
* Pemerintah
* Presiden
	+ Kementerian
* MPR
	+ DPR
	+ DPD
* Kekuasaan kehakiman
	+ MA
	+ MK
	+ KY
* BPK
* Perwakilan di luar negeri
* Kepolisian
* Militer
* Administratif (Provinsi
* Kabupaten/kota
* Kecamatan dan kelurahan/desa)
* Hubungan luar negeri
* Hukum
* Undang-undang
* Pemilu
* Partai politik
* Kewarganegaraan

 |
| Ekonomi | 
* APBN
* APBD
* Bank
* Pasar modal
	+ IDX
	+ JFX
* Pariwisata
* Pertanian dan perkebunan
* Perusahaan
	+ BUMN
* Sains dan teknologi
* Transportasi
	+ Penerbangan
	+ Perkeretaapian

 |
| Demografi | 
* Suku bangsa
* Bahasa nasional
* Bahasa daerah
* Agama
* Nama orang
* Tokoh
* Kesehatan
	+ Kesehatan hewan
	+ Pelayanan kesehatan

 |
| Budaya | 
* Seni
	+ Film
	+ Tari
	+ Sastra
	+ Musik
	+ Lagu
* Masakan
* Mitologi
* Pendidikan
* Olahraga
* Permainan tradisional
* Busana daerah
* Daftar Warisan Budaya Takbenda Indonesia
* Arsitektur
	+ Bandar udara
	+ Pelabuhan
	+ Stasiun kereta api
	+ Terminal
	+ Pembangkit listrik
* Warisan budaya
	+ Wayang
	+ Batik
	+ Keris
	+ Angklung
	+ Tari Saman
	+ Noken

 |
| Simbol | 
* Sang Saka Merah Putih
* Garuda Pancasila
* Ibu Pertiwi
* Nusantara

 |
| Flora dan fauna | 
* Fauna Indonesia
* Flora Indonesia
* Bunga
* Binatang
* Burung
* Ikan
* Tumbuhan endemik
* Cagar alam
* Suaka margasatwa
* Taman nasional
* Terumbu karang

 |
| Lainnya | 
* Media
* Telekomunikasi
	+ Internet
	+ Permainan video
* Penyiaran
	+ Televisi
		- Terestrial
		- Berlangganan
	+ Radio
* Tanda kehormatan
* Kode pos
* Kode telepon
* Kode kendaraan
* Hari penting

 |
| Outline **Garis besar** • Portal **Portal** |