Yunani bukanlah salah satu dari sepuluh negara pendiri Majelis Eropa, tetapi merupakan negara pertama yang kemudian bergabung dengan organisasi tersebut pada 9 Agustus 1949. Pada 1953, Parlemen Yunani secara bulat meratifikasi perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah naungan Majelis Eropa, yaitu Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, serta protokol pertamanya. Yunani memulai perkara antarnegara pertama di Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, yaitu *Greece v. United Kingdom*, pada tahun 1956, perihal tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Siprus Britania.

Pada tahun 1967, setelah melancarkan sebuah kudeta, junta Yunani membubarkan demokrasi, sehingga mulai bersitegang dengan Majelis Eropa. Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda melayangkan gugatan terhadap Yunani di Komisi Eropa perihal pelanggaran hak asasi manusia oleh junta Yunani. Majelis Parlemen Majelis Eropa juga mengangkat seorang pelapor, yaitu Max van der Stoel, untuk menyelidiki keadaan di Yunani. Pada 12 Desember 1969, setelah laporan komisi mengenai perkara Yunani bocor ke umum, Yunani keluar dari Majelis Eropa. Setelah jatuhnya rezim militer di Yunani, Yunani bergabung kembali dengan Majelis Eropa pada 28 November 1974. Hingga kini Yunani adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari Majelis Eropa.

Undang-Undang Dasar Yunani melarang proselitisme. Menurut Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa dalam perkara *Larissis and others v. Greece* dan *Kokkinakis v. Greece*, pelarangan menyeluruh ini tidak sesuai dengan hak kebebasan beragama dalam Pasal 9 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Dalam kedua perkara ini, mahkamah mendapati bahwa meskipun pelarangan proselitisme dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, pelarangan yang menyeluruh melanggar kebebasan beragama.

Yunani juga turut serta dalam lembaga-lembaga Majelis Eropa seperti Komisi Eropa menentang Rasisme dan Intoleransi, Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan, dan juga Kelompok Negara menentang Korupsi.

Pada 2020, Yunani memegang kepresidenan Majelis Eropa dari Mei hingga November. Pada tahun itu, pemerintah Yunani menominasikan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa sebagai penerima Hadiah Nobel.

Referensi
---------

1. ↑  "1949: Greece joins". Council of Europe.
2. 1 2 3  Kiss, Alexandre Charles; Végléris, Phédon (1971). "L'affaire grecque devant le Conseil de l'Europe et la Commission européenne des Droits de l'homme" [The Greek case before the Council of Europe and the European Commission of Human Rights]. *Annuaire Français de Droit International* (dalam bahasa Prancis). **17** (1): 889–931. doi:10.3406/afdi.1971.1677 alt=Dapat diakses gratis.
3. 1 2  Becket, James (1970). "The Greek Case Before the European Human Rights Commission". *Human Rights*. **1** (1): 91–117. ISSN 0046-8185. JSTOR 27878926.
4. ↑  "The Greek Case at the Council of Europe (1967-1974)". *Greek Presidency of the Council of Europe*. 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-04. Diakses tanggal 7 September 2020.
5. ↑  Madsen, Mikael Rask (2019). "Resistance to the European Court of Human Rights: The Institutional and Sociological Consequences of Principled Resistance". *Principled Resistance to ECtHR Judgments - A New Paradigm?* (dalam bahasa Inggris). Springer. hlm. 35–52. ISBN 978-3-662-58986-1.
6. ↑  Kyriazopoulos, Kyriakos N. (2004). "Proselytization in Greece: Criminal Offense vs. Religious Persuasion and Equality". *Journal of Law and Religion*. **20** (1): 149–245. doi:10.2307/4144686. ISSN 0748-0814.
7. ↑  Martínez-Torrón, Javier; Navarro-Valls, Rafael (2004). "The Protection of Religious Freedom in the System of the Council of Europe". *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (dalam bahasa Inggris). Springer Netherlands. hlm. 209–238. ISBN 978-94-017-5616-7.
8. ↑  Markoviti, Margarita (2017). "The 'filtering effects' of ECtHR case law on religious freedoms: legal recognition and places of worship for religious minorities in Greece". *Religion, State and Society*. **45** (3-4): 268–283. doi:10.1080/09637494.2017.1390871 alt=Dapat diakses gratis.
9. 1 2  "Greece and the Council of Europe". *Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-28. Diakses tanggal 17 September 2020.
10. ↑  "Greek nomination of the European Court of Human Rights for the 2020 Nobel Peace Prize". Ministry of Foreign Affairs. Diakses tanggal 4 September 2020.

Pranala luar
------------

* Situs resmi