| Bagian dari **seri** mengenai |
| --- |
| Sejarah Indonesia |
|  |
| Prasejarah

|  |  |
| --- | --- |
| Manusia Jawa |  1.000.000 BP |
| Manusia Flores |  94.000–12.000 BP |
| Bencana alam Toba |  75.000 BP |
| Kebudayaan Buni |  400 SM |

 |
| Kerajaan Hindu-Buddha

|  |  |
| --- | --- |
| Kerajaan Kutai |  400–1635 |
| Kerajaan Tarumanagara |  450–900 |
| Kerajaan Kalingga |  594–782 |
| Kerajaan Melayu |  671–1347 |
| Kerajaan Sriwijaya |  671–1028 |
| Kerajaan Sunda |  662–1579 |
| Kerajaan Galuh |  669–1482 |
| Kerajaan Mataram |  716–1016 |
| Kerajaan Bali |  914–1908 |
| Kerajaan Kahuripan |  1019–1045 |
| Kerajaan Janggala |  1045–1136 |
| Kerajaan Kadiri |  1045–1221 |
| Kerajaan Singasari |  1222–1292 |
| Kerajaan Majapahit |  1293–1478 |

 |
| Kerajaan Islam

|  |  |
| --- | --- |
| Penyebaran Islam |  800–1600 |
| Kesultanan Peureulak |  840–1292 |
| Kerajaan Haru |  1225–1613 |
| Kesultanan Ternate |  1257–1914 |
| Kesultanan Samudera Pasai |  1267–1521 |
| Kerajaan Kaimana |  1309–1963 |
| Kesultanan Gowa |  1320–1905 |
| Kesultanan Limboto |  1330–1863 |
| Kerajaan Pagaruyung |  1347–1833 |
| Kesultanan Brunei |  1368–1888 |
| Kesultanan Gorontalo |  1385–1878 |
| Kesultanan Melaka |  1405–1511 |
| Kesultanan Sulu |  1405–1851 |
| Kesultanan Cirebon |  1445–1677 |
| Kesultanan Demak |  1475–1554 |
| Kesultanan Bolango |  1482–1862 |
| Kesultanan Aceh |  1496–1903 |
| Kesultanan Banten |  1526–1813 |
| Kesultanan Banjar |  1526–1860 |
| Kerajaan Kalinyamat |  1527–1599 |
| Kesultanan Johor |  1528–1877 |
| Kesultanan Pajang |  1568–1586 |
| Kesultanan Mataram |  1586–1755 |
| Kerajaan Fatagar |  1600–1963 |
| Kesultanan Bima |  1620–1958 |
| Kesultanan Sumbawa |  1674–1958 |
| Kesultanan Kasepuhan |  1679–1815 |
| Kesultanan Kanoman |  1679–1815 |
| Kesultanan Siak |  1723–1945 |
| Kesunanan Surakarta |  1745–1946 |
| Kesultanan Yogyakarta |  1755–1945 |
| Kesultanan Kacirebonan |  1808–1815 |
| Kesultanan Deli |  1814–1946 |
| Kesultanan Lingga |  1824–1911 |

 |
| Kerajaan Kristen

|  |  |
| --- | --- |
| Kerajaan Bolaang Mongondow |  1320–1950 |
| Kerajaan Larantuka |  1515–1904 |
| Kerajaan Siau |  1510–1956 |
| Kerajaan Sikka |  |
| Kerajaan Manado |  1500–1670 |
| Kerajaan Tagulandang |  1570–1942 |
| Kerajaan Manganitu |  1600–1944 |

 |
| Kolonialisme Eropa

|  |  |
| --- | --- |
| Portugis |  1512–1850 |
| VOC |  1602–1800 |
| Jeda kekuasaan Prancis dan Britania |  1806–1815 |
| Hindia Belanda |  1800–1949 |

 |
| Kemunculan Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| Kebangkitan Nasional |  1908–1942 |
| Pendudukan Jepang |  1942–1945 |
| Revolusi Nasional |  1945–1949 |

 |
| Kemerdekaan

|  |  |
| --- | --- |
| Hari Patriotik 23 Januari 1942 |  1942 |
| Revolusi Nasional Indonesia |  1945–1949 |
| Masa Kemerdekaan |  1945–1949 |
| Republik Indonesia Serikat |  1949–1950 |
| Demokrasi Liberal |  1950–1959 |
| Demokrasi Terpimpin |  1959–1965 |
| Transisi |  1965–1966 |
| Orde Baru |  1966–1998 |
| Reformasi |  1998–sekarang |

 |
| Menurut topik
* Arkeologi
* Mata uang
* Ekonomi
* Militer

 |
| **Garis waktu** |
|  Portal Indonesia |
| * l
* b
* s
 |

**Pembantaian Westerling** adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Korps Speciale Troepen pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Peristiwa ini terjadi pada bulan Desember 1946-Februari 1947 selama operasi militer *Counter Insurgency* (penumpasan pemberontakan).

Operasi militer
---------------

### Tahap pertama

Aksi pertama operasi Pasukan Khusus KST dimulai pada malam tanggal 11 menjelang 12 Desember. Sasarannya adalah desa Batua serta beberapa desa kecil di sebelah timur Makassar dan Westerling sendiri yang memimpin operasi itu. Pasukan pertama berkekuatan 58 orang dipimpin oleh Sersan Mayor H. Dolkens menyerbu Borong dan pasukan kedua dipimpin oleh Sersan Mayor Instruktur J. Wolff beroperasi di Batua dan Patunorang. Westerling sendiri bersama Sersan Mayor Instruktur W. Uittenbogaard dibantu oleh dua ordonan, satu operator radio serta 10 orang staf menunggu di desa Batua.

Pada fase pertama, pukul 4 pagi wilayah itu dikepung dan seiring dengan sinyal lampu pukul 5.45 dimulai penggeledahan di rumah-rumah penduduk. Semua rakyat digiring ke desa Batua. Pada fase ini, 9 orang yang berusaha melarikan diri langsung ditembak mati. Setelah berjalan kaki beberapa kilometer, sekitar pukul 8.45 seluruh rakyat dari desa-desa yang digeledah telah terkumpul di desa Batua. Tidak diketahui berapa jumlahnya secara tepat. Westerling melaporkan bahwa jumlahnya antara 3.000 sampai 4.000 orang yang kemudian perempuan dan anak-anak dipisahkan dari pria.

Fase kedua dimulai, yaitu mencari "kaum ekstremis, perampok, penjahat dan pembunuh". Westerling sendiri yang memimpin aksi ini dan berbicara kepada rakyat, yang diterjemahkan ke bahasa Bugis. Dia memiliki daftar nama "pemberontak" yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala adat dan kepala desa harus membantunya mengidentifikasi nama-nama tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama "*Standrecht*" – pengadilan (dan eksekusi) di tempat. Dalam laporannya Westerling menyebutkan bahwa yang telah dihukum adalah 11 ekstremis, 23 perampok dan seorang pembunuh.

Fase ketiga adalah ancaman kepada rakyat untuk tindakan pada masa depan, penggantian Kepala desa serta pembentukan polisi desa yang harus melindungi desa dari anasir-anasir "pemberontak, teroris dan perampok". Setelah itu rakyat disuruh pulang ke desa masing-masing. Operasi yang berlangsung dari pukul 4 hingga pukul 12.30 telah mengakibatkan tewasnya 44 rakyat desa.

Demikianlah "*sweeping ala Westerling*". Dengan pola yang sama, operasi pembantaian rakyat di Sulawesi Selatan berjalan terus. Westerling juga memimpin sendiri operasi di desa Tanjung Bunga pada malam tanggal 12 menjelang 13 Desember 1946. 61 orang ditembak mati. Selain itu beberapa kampung kecil di sekitar desa Tanjung Bunga dibakar, sehingga korban tewas seluruhnya mencapai 81 orang.

Berikutnya pada malam tanggal 14 menjelang 15 Desember, tiba giliran Kalukuang yang terletak di pinggiran kota Makassar, 23 orang rakyat ditembak mati. Menurut laporan intelijen mereka, Wolter Monginsidi dan Ali Malakka yang diburu oleh tentara Belanda berada di wilayah ini, namun mereka tidak dapat ditemukan. Pada malam tanggal 16 menjelang tanggal 17 Desember, desa Jongaya yang terletak di sebelah tenggara Makassar menjadi sasaran. Di sini 33 orang dieksekusi.

### Tahap kedua

Setelah daerah sekitar Makassar dibersihkan, aksi tahap kedua dimulai tanggal 19 Desember 1946. Sasarannya adalah Polobangkeng yang terletak di selatan Makassar di mana menurut laporan intelijen Belanda, terdapat sekitar 150 orang pasukan TNI serta sekitar 100 orang anggota laskar bersenjata. Dalam penyerangan ini, Pasukan DST menyerbu bersama 11 peleton tentara KNIL dari Pasukan Infanteri XVII. Penyerbuan ini dipimpin oleh Letkol KNIL Veenendaal. Satu pasukan DST di bawah pimpinan Vermeulen menyerbu desa Renaja dan Ko'mara. Pasukan lain mengurung Polobangkeng. Selanjutnya pola yang sama seperti pada gelombang pertama diterapkan oleh Westerling. Dalam operasi ini 330 orang rakyat tewas dibunuh.

### Tahap ketiga

Aksi tahap ketiga mulai dilancarkan pada 26 Desember 1946 terhadap Gowa dan dilakukan dalam tiga gelombang, yaitu tanggal 26 dan 29 Desember serta 3 Januari 1947. Di sini juga dilakukan kerja sama antara Pasukan Khusus DST dengan pasukan KNIL. Korban tewas di kalangan penduduk berjumlah 257 orang.

### Pemberlakuan keadaan darurat

Westerling
Untuk lebih memberikan keleluasaan bagi Westerling, pada 6 Januari 1947 Jenderal Simon Spoor memberlakukan *noodtoestand* (keadaan darurat) untuk wilayah Sulawesi Selatan. Pembantaian rakyat dengan pola seperti yang telah dipraktikkan oleh pasukan khusus berjalan terus dan di banyak tempat, Westerling tidak hanya memimpin operasi, melainkan ikut menembak mati rakyat yang dituduh sebagai teroris, perampok atau pembunuh.

Pertengahan Januari 1947 sasarannya adalah pasar di Parepare dan dilanjutkan di Madello, Abbokongeng, Padakkalawa, satu desa tak dikenal, Enrekang, Talabangi, Soppeng, Barru, Malimpung, dan Suppa.

Setelah itu, masih ada beberapa desa dan wilayah yang menjadi sasaran Pasukan Khusus DST tersebut, yaitu pada tanggal 7 dan 14 Februari di pesisir Tanete, sementara di kampung Pasa Baru Tanete terdapat 48 korban yang ditembak mati, pada tanggal 16 dan 17 Februari di desa Taraweang dan Bornong-Bornong. Kemudian juga di Mandar, di mana 364 orang penduduk tewas dibunuh. Pembantaian para "ekstremis" bereskalasi di Kulo, Amparita dan Maroangin di mana 171 penduduk dibunuh tanpa sedikit pun dikemukakan bukti kesalahan mereka atau alasan pembunuhan.

Selain itu, di aksi-aksi terakhir, tidak seluruhnya "teroris, perampok dan pembunuh" yang dibantai berdasarkan daftar yang mereka peroleh dari dinas intel, melainkan secara sembarangan orang-orang yang sebelumnya ada di tahanan atau penjara karena berbagai sebab, dibawa ke luar dan dikumpulkan bersama terdakwa lain untuk kemudian dibunuh.

H.C. Kavelaar, seorang wajib militer KNIL, adalah saksi mata pembantaian di alun-alun di Tanete, di mana sekitar 10 atau 15 penduduk dibunuh. Dia menyaksikan, bagaimana Westerling sendiri menembak mati beberapa orang dengan pistolnya, sedangkan lainnya diberondong oleh peleton DST dengan sten gun.

Di semua tempat, pengumpulan data mengenai orang-orang yang mendukung Republik, intel Belanda selalu dibantu oleh pribumi yang rela demi uang dan kedudukan. Pada aksi di Gowa, Belanda dibantu oleh seorang kepala desa, Hamzah, yang tetap setia kepada Belanda.

### Peristiwa Galung Lombok

Peristiwa maut di Galung Lombok terjadi pada tanggal 2 Februari 1947. Ini adalah peristiwa pembantaian Westerling, yang telah menelan korban jiwa terbesar di antara semua korban yang jatuh di daerah lain sebelumnya. Pada peristiwa itu, M. Joesoef Pabitjara Baroe (anggota Dewan Penasihat PRI) bersama dengan H. Ma'roef Imam Baroega, Soelaiman Kapala Baroega, Daaming Kapala Segeri, H. Nuhung Imam Segeri, H. Sanoesi, H. Dunda, H. Hadang, Muhamad Saleh, Sofyan, dan lain-lain, direbahkan di ujung bayonet dan menjadi sasaran peluru. Setelah itu, barulah menyusul adanya pembantaian serentak terhadap orang-orang yang tak berdosa yang turut digiring ke tempat tersebut.

Semua itu belum termasuk korban yang dibantai habis di tempat lain, seperti Abdul Jalil Daenan Salahuddin (kadi Sendana), Tambaru Pabicara Banggae, Atjo Benya Pabicara Pangali-ali, ketiganya anggota Dewan Penasihat PRI, Baharuddin Kapala Bianga (Ketua Majelis Pertahanan PRI), Dahlan Tjadang (Ketua Majelis Urusan Rumah Tangga PRI), dan masih banyak lagi. Ada pula yang diambil dari tangsi Majene waktu itu dan dibawa ke Galung Lombok lalu diakhiri hidupnya.

Sepuluh hari setelah terjadinya peristiwa yang lazim disebut Peristiwa Galung Lombok itu, menyusul penyergapan terhadap delapan orang pria dan wanita, yaitu Andi Tonra (Ketua Umum PRI), A. Zawawi Yahya (Ketua Majelis Pendidikan PRI), Abdul Wahab Anas (Ketua Majelis Politik PRI), Abdul Rasyid Sulaiman (pegawai kejaksaan pro-RI), Anas (ayah kandung Abdul Wahab), Nur Daeng Pabeta (kepala Jawatan Perdagangan Dalam Negeri), Soeradi (anggota Dewan Pimpinan Pusat PRI), dan tujuh hari kemudian ditahan pula Ibu Siti Djohrah Halim (pimpinan Aisyah dan Muhammadiyah Cabang Mandar), yang pada masa PRI menjadi Ketua Majelis Kewanitaan.

Dua di antara mereka yang disiksa adalah Andi Tonran dan Abdul Wahab Anas. Sedangkan Soeradi tidak digiring ke tiang gantungan, melainkan disiksa secara bergantian oleh lima orang NICA, sampai menghebuskan napas terakhir di bawah saksi mata Andi Tonra dan Abdul Wahab Anas.

Pasca operasi militer
---------------------

Jenderal Spoor menilai bahwa keadaan darurat di Sulawesi Selatan telah dapat diatasi, maka dia menyatakan mulai 21 Februari 1947 diberlakukan kembali *Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger* - VPTL (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), dan Pasukan DST ditarik kembali ke Jawa.

Dengan keberhasilan menumpas para ekstrimis, di kalangan Belanda baik militer mau pun sipil reputasi Pasukan Khusus DST dan komandannya, Westerling melambung tinggi. Media massa Belanda memberitakan secara superlatif. Ketika pasukan DST tiba kembali ke Markas DST pada 23 Maret 1947, mingguan militer Het Militair Weekblad menyanjung dengan berita: "Pasukan si Turki kembali." Berita pers Belanda sendiri yang kritis mengenai pembantaian di Sulawesi Selatan baru muncul untuk pertama kali pada bulan Juli 1947.

Kamp DST kemudian dipindahkan ke Kalibata, dan setelah itu, karena dianggap sudah terlalu sempit, selanjutnya dipindahkan ke Batujajar dekat Cimahi. Pada bulan Oktober 1947 dilakukan reorganisasi di tubuh DST dan komposisi Pasukan Khusus tersebut kemudian terdiri dari 2 perwira dari KNIL, 3 perwira dari KL (Koninklijke Leger), 24 bintara KNIL, 13 bintara KL, 245 serdadu KNIL dan 59 serdadu KL. Pada tanggal 5 Januari 1948, nama DST diubah menjadi Korps Speciale Troepen – KST (Korps Pasukan Khusus) dan kemudian juga memiliki unit parasutis. Westerling memegang komando pasukan yang lebih besar dan lebih hebat dan pangkatnya menjadi Kapten.

Korban
------

Jumlah rakyat Sulawesi Selatan yang menjadi korban keganasan tentara Belanda hingga kini tidak jelas. Menurut De Jong, jumlah korban sesungguhnya, jika ingin mencoba obyektif memandang sejarah bukanlah 40 ribu melainkan 4 ribu orang.

Pemeriksaan Pemerintah Belanda tahun 1969 memperkirakan sekitar 3.000 rakyat Sulawesi tewas dibantai oleh Pasukan Khusus pimpinan Westerling, sedangkan Westerling sendiri mengatakan, bahwa korban akibat aksi yang dilakukan oleh pasukannya "hanya" 600 orang.

Perbuatan Westerling beserta pasukan khususnya dapat lolos dari tuntutan pelanggaran HAM Pengadilan Belanda karena sebenarnya aksi terornya yang dinamakan *contra-guerilla*, memperoleh izin dari Letnan Jenderal Spoor dan Wakil Gubernur Jenderal Dr. Hubertus Johannes van Mook. Jadi yang sebenarnya bertanggungjawab atas pembantaian rakyat Sulawesi Selatan adalah Pemerintah dan Angkatan Perang Belanda.

Pembantaian oleh tentara Belanda di Sulawesi Selatan ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kejahatan atas kemanusiaan (*crimes against humanity*), yang hingga sekarangpun dapat dimajukan ke pengadilan internasional, karena untuk pembantaian etnis (*Genocide*) dan *crimes against humanity*, tidak ada kedaluwarsanya. Perlu diupayakan, peristiwa pembantaian ini dimajukan ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.

Permintaan maaf
---------------

Pada 12 September 2013, Pemerintah Belanda melalui Duta Besarnya di Jakarta, Tjeerd de Zwaan, menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh korban pembantaian. "Atas nama Pemerintah Belanda saya meminta maaf atas kejadian-kejadian ini. Hari ini saya juga meminta maaf kepada para janda dari Bulukumba, Pinrang, Polewali Mandar dan Parepare," kata Zwaan.

Selain itu, Pemerintah Belanda juga memberikan kompensasi kepada 10 janda yang suaminya menjadi korban pembantaian tersebut masing-masing sebesar 20 ribu Euro atau Rp 301 juta.

Referensi
---------

1. 1 2  Belanda Minta Maaf ke Keluarga Korban Westerling Vivanews, 12 September 2013 diakses 16 September 2013
2. ↑  Belanda Ganti Rugi 20 ribu Euro Kepada 10 Janda Korban Westerling Liputan6.com, diakses 16 September 2013

Pranala luar
------------

* (Indonesia) Amanat Presiden Sukarno pada Peringatan 40.000 Korban Westerling di Sulawesi Selatan
* (Indonesia) Pembantaian Westerling I

| * l
* b
* s
Sejarah konflik di Indonesia |
| --- |
| Konflik politik | 
* Revolusi Sosial Sumatra Timur
* Perang Cumbok
* Peristiwa Madiun
* Kudeta APRA
* Pemberontakan DI/TII
* Peristiwa Andi Azis
* Sinterklas Hitam
* Gerakan 30 September
* Pembantaian 1965-1966
* Peristiwa 19 Agustus 1966
* Pemberontakan di Aceh
* Konflik Papua
* Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
* Permesta
* Aksi 5 Agustus 1989
* Peristiwa 27 Juli
* Kerusuhan Mei 1998
	+ Pendudukan Gedung DPR/MPR
	+ Peristiwa Cimanggis
	+ Peristiwa Gejayan

 |
| Konflik sosial | 
* Revolusi Sosial Sumatera Timur 1946
* Kerusuhan Anti Tionghoa di Bandung 1963
* Peristiwa Mangkuk Merah 1967
* Peristiwa Malari 1974
* Kerusuhan Solo 1980
* Peristiwa Talangsari 1989
* Kerusuhan Situbondo 1996
* Kerusuhan Banjarmasin 1997
* Kerusuhan Mei 1998
* Kerusuhan Poso
* Konflik sektarian Maluku
* Konflik Sampit 2001
* Kerusuhan Koja April 2010
* Kerusuhan Tarakan September 2010
* Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019
* Pembatasan penggunaan internet di Indonesia 2019
* Bentrok Jayanti
* Kerusuhan Haruku 2022

 |
| Konflik sumber daya alam | 
* Konflik Wadas

 |
| Kejahatan kemanusiaan | 
* Pembantaian Rawagede
* Pembantaian Westerling
* Tragedi Mergosono
* Pembantaian Rengat
* Pembantaian simpatisan komunis 1965/1966
* Penembakan misterius
* Peristiwa Tanjung Priok
* Pembantaian Santa Cruz
* Peristiwa 27 Juli
* Penculikan aktivis 1997/1998
* Tragedi Trisakti
* Tragedi Semanggi
* Tragedi Simpang KKA
* Tragedi Beutong Ateuh
* Insiden Alastlogo
* Penembakan Cebongan
* Unjuk rasa dan kerusuhan Jakarta 2019
* Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019
* Pembatasan penggunaan internet di Indonesia 2019
* Tragedi Gelora Bandung Lautan Api 2022
* Tragedi Stadion Kanjuruhan 2022

Lihat pula: Pelanggaran hak asasi manusia oleh Tentara Nasional Indonesia
 |
| Terorisme | 
* Templat:Terorisme di Indonesia

 |