|  |
| --- |
| Bagian dari seri tentang |
| Perpajakan |
|  |
| 
Aspek kebijakan fiskal |
| Dasar hukumUndang-undang  ·  Peraturan Pemerintah  ·  Keputusan Menteri Keuangan |
| Kebijakan
* Pendapatan pemerintah
* Ekualisasi pajak properti
* Pendapatan pajak
* Penerimaan Negara Bukan Pajak
* Hukum pajak
* Golongan pajak
* Penghasilan tidak kena pajak
* Pembebasan pajak
* Kredit pajak
* Deduksi pajak
* Pergeseran pajak
* Pemotongan pajak
* Libur pajak
* Keuntungan pajak
* Insentif pajak
* Reformasi perpajakan
* Harmonisasi pajak
* Kompetisi pajak
* Pajak ganda
* Keterwakilan
* Kelompok wajib pajak
* Rekening tabungan kesehatan
* Pajak
 |
| CollectionRevenue service ·  Revenue stampTax assessment ·  Taxable incomeTax lien ·  Tax refund ·  Tax shieldTax residence ·  Tax preparationInvestigasi pajak ·  Tax resistance Penggelapan pajak  ·  Penghindaran pajak Tax shelter ·  Surga pajak  ·   Private tax collection ·  Tax farmingPenyelundupan ·  Pasar gelap |
| Jenis**Pajak Pusat:**PPN  ·  PPh  ·  PBB sektor P3  ·  Bea Meterai**Pajak Daerah**:*Pajak Provinsi:*Kendaraan bermotor  ·  Bea balik nama kendaraan bermotor  ·  Bahan bakar kendaraan bermotor  ·  Air permukaan  ·  Rokok*Pajak Kabupaten/Kota:*Hotel  ·  Restoran  ·  Hiburan  ·  Reklame  ·  Penerangan jalan  ·  Mineral bukan logam dan batuan  ·  Parkir  ·  Air tanah  ·  Sarang burung walet  ·  PBB P2  ·  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
| InternasionalPabean ·  BeaTarif (Impor ·  Ekspor) ·  Perang tarifPerdagangan bebas ·  Zona perdagangan bebasPerjanjian dagang ·  Ekualisasi pajakTax treaty |
| PerdaganganZona perdagangan bebas |
| Menurut negaraTarif pajak diseluruh duniaPendapatan pajak dalam %PDBAmerika Serikat  ·  Singapura  ·  Malaysia  ·  Indonesia |
| * l
* b
* s
 |

**Hukum pajak** adalah hukum yang bersifat *public* dalam mengatur hubungan negara dan orang/badan hukum yang wajib untuk membayar pajak. Selain itu, hukum pajak diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mencakup tentang kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui uang/kas negara.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. contoh: UU KUP, UU PPSP.

2. Hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap siapa yang dikenakan pajak dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa harus dibayar. Contoh: UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU PBB, UU Bea Meterai

Selain itu, hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik. Hal ini disebabkan karena hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak atau warga negara. Meski demikian, walaupun hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, tetapi hukum pajak juga banyak berkaitan dengan hukum privat, yakni hukum perdata. Hal ini dikarenakan hukum pajak banyak berkaitan dengan materi-materi perdata seperti kekayaan seseorang atau badan hukum yang diatur dalam hukum perdata namun menjadi salah satu objek dalam hukum pajak.

**Definisi Penegakan Hukum Perpajakan**

Penegakan Hukum Perpajakan adalah serangkaian kegiatan atau proses dilakukannya upaya untuk memastikan tegaknya hukum atau dilaksanakannya keputusan hukum di bidang perpajakan. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.03/2022.

Sedangkan penegakan hukum perpajakan itu meliputi (Pasal 4 ayat (3) huruf b):

1. intelijen perpajakan;
2. pemeriksaan bukti permulaan,
3. penyidikan dan investigasi;
4. forensik digital perpajakan;
5. penagihan perpajakan; dan
6. penelaahan keberatan dan penanganan sengketa perpajakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, siapa saja yang termasuk penegak hukum perpajakan adalah pegawai pajak yang mengemban fungsi diatas (intelijen pajak, pemeriksa bukti permulaan, penyidik pajak, pemeriksa forensik digital pajak, juru sita pajak negara, penelaah keberatan, petugas yang menangani sengketa perpajakan).

.

Referensi
---------

1. 1 2 3 4  "pengertian pajak". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-16. Diakses tanggal 2014-05-20.
2. 1 2 3 4  "Hukum Pajak". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-27. Diakses tanggal 2014-05-20.