Selama **zaman Meiji**, Pemerintah Meiji Jepang yang baru juga memodernisasi **kebijakan luar negeri**, sebuah langkah penting dalam menjadikan Jepang sebagai anggota penuh masyarakat internasional. Pandangan dunia tradisional Asia Timur tidak didasarkan pada masyarakat internasional dari unit-unit nasional tetapi pada perbedaan budaya dan hubungan anak sungai. Biksu, cendekiawan, dan seniman, daripada utusan diplomatik profesional, umumnya berfungsi sebagai pembawa kebijakan luar negeri. Hubungan luar negeri lebih banyak dikaitkan dengan keinginan penguasa daripada kepentingan umum.

Latar belakang
--------------

Ketika pengasingan Tokugawa (kebijakan sakoku) dilanggar secara paksa pada tahun 1853–1854 oleh Komodor Matthew C. Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Jepang menemukan bahwa geografi tidak lagi menjamin keamanan— negara itu tidak berdaya melawan tekanan militer dan eksploitasi ekonomi oleh kekuatan Barat. Supaya Jepang dapat keluar dari periode feodal, maka harus menghindari nasib kolonial negara-negara Asia lainnya dengan membangun kemerdekaan dan kesetaraan nasional yang sejati.

Setelah Kapal Hitam, skuadron angkatan laut Perry, telah memaksa Jepang untuk menjalin hubungan dengan dunia Barat, perdebatan kebijakan luar negeri pertama adalah apakah Jepang harus memulai modernisasi yang ekstensif untuk mengatasi ancaman "kemajuan kekuasaan Barat ke arah timur," yang telah melanggar kemerdekaan Tiongkok, atau mengusir "orang barbar" di bawah pembebasan bersyarat *sonnō jōi* dan kembali ke pengasingan. Pembukaan negara menyebabkan pergolakan yang pada akhirnya menyebabkan kematian Tokugawa bakufu, tetapi *shōgun* pada masa itu terlalu lemah untuk menimbulkan perlawanan yang serius. Pembukaan Jepang mempercepat revolusi yang sedang menunggu untuk terjadi.

Pada masa Restorasi Meiji, Jepang telah berada dalam posisi yang secara bertahap meningkatkan praktik westernisasi yang dibawa oleh barat. Saat Komodor Perry, dan timnya, berlayar ke pelabuhan Jepang, mereka membawa gaya etiket yang tidak biasa, seperti dikte, buku, dan standar teknologi barat. Sebelum orang asing masuk ke Jepang, orang-orang belum pernah melihat kapal uap, begitu juga senjata dengan kekuatan, seperti yang dibawa oleh Perry. Selama era pra-industri Jepang, negara ini sangat bergantung pada pedang, dan senjata lain untuk mempertahankan diri. Jepang tidak terbiasa melihat persenjataan modern dan industri.

Sejak kunjungan pertama Komodor Perry, "ia membawa ketakutan ke dalam kehidupan penduduk asli Jepang", serta pemerintahan, yang dijalankan oleh Kaisar Mutsuhito. Memiliki sedikit upaya untuk melawan kelompok industri yang kuat seperti itu, pejabat militer Jepang akhirnya menyerah pada permintaan Perry untuk mengizinkan mereka secara bebas berlabuh, dan berdagang, ke dalam ranah Jepang. Penguasa feodal tidak hanya gagal mempertahankan milik mereka selama ini, tetapi mereka juga ditekan untuk menandatangani beberapa perjanjian dengan Amerika yang dikenal sebagai, "Perjanjian Tidak Adil". Jepang memanfaatkan kunjungan Perry untuk keuntungan mereka, belajar dari persenjataan mereka, gaya berbicara di depan umum, dan seiring waktu, pada akhirnya mampu menjadi negara industri.

Dimulai dengan Restorasi Meiji tahun 1868, yang membentuk rezim baru yang terpusat, Jepang berangkat untuk "mengumpulkan kebijaksanaan dari seluruh dunia" dan memulai program ambisius reformasi militer, sosial, politik, dan ekonomi yang mengubahnya dalam satu generasi menjadi bangsa-negara modern dan kekuatan besar dunia. "Didorong oleh ketakutan dan ketidakpuasan terhadap rezim lama, mereka membuat agenda ambisius, melalui proses coba-coba, yang bertujuan untuk membangun kekuatan nasional jenis baru". Berbagai kebijakan baru dimunculkan, salah satunya Piagam Sumpah, "Piagam tersebut menyerukan majelis daimyo yang keputusannya akan diambil setelah diskusi terbuka; "yang tinggi dan yang rendah" (samurai dan rakyat jelata) untuk mengelola bersama urusan keuangan; baik militer maupun "rakyat biasa" diizinkan untuk memenuhi tujuan mereka tanpa perselisihan; praktik-praktik jahat masa lalu harus ditinggalkan dan ajaran-ajaran dunia yang diterima diikuti; dan, akhirnya, pengetahuan harus dicari di seluruh dunia untuk memperkuat fondasi pemerintahan kekaisaran" (Hopper Pg.57). Oligarki Meiji menyadari kemajuan Barat, dan "misi pembelajaran" dikirim ke luar negeri untuk menyerap kemajuan sebanyak mungkin. Misi Iwakura, salah satu misi terpenting, yang dipimpin oleh Iwakura Tomomi, Kido Takayoshi dan Ōkubo Toshimichi, beranggotakan total empat puluh delapan orang dan menghabiskan waktu dua tahun (1871–1873) untuk berkeliling Amerika Serikat dan Eropa, mempelajari setiap aspek negara modern, seperti lembaga pemerintah, pengadilan, sistem penjara, sekolah, bisnis ekspor-impor, pabrik, galangan kapal, pabrik kaca, tambang, dan bisnis lainnya. Setelah kembali, anggota misi menyerukan reformasi domestik yang akan membantu Jepang mengejar Barat.

Revisi perjanjian tidak adil, yang dipaksakan kepada Jepang pada tahun 1850-an dan 1860-an, menjadi prioritas utama. Para pemimpin Meiji juga membuat sketsa visi baru untuk peran kepemimpinan Jepang yang dimodernisasi di Asia, tetapi mereka menyadari bahwa peran ini mengharuskan Jepang mengembangkan kekuatan nasionalnya, menumbuhkan nasionalisme di antara penduduk, dan dengan hati-hati menyusun kebijakan menuju potensi musuh. Orang Barat tidak bisa lagi dilihat sebagai "orang barbar", misalnya. Pada tahun 1890 kaisar dan pembantunya telah membuat dokumen baru tentang bagaimana pendidikan harus ditangani. Dokumen ini disebut, "Reskrip Pendidikan". Reskrip itu memiliki semua hal yang harus dipatuhi mengenai pendidikan di dalamnya, dan berlangsung sampai Perang Dunia II berakhir. Reskrip itu disusun sebagai berikut, "Reskrip, yang berisi prinsip-prinsip dasar untuk semua pendidikan dasar, didasarkan pada moralitas Konfusianisme yang didefinisikan ulang oleh doktrin resmi akhir abad kesembilan belas, yang menganut kesucian dari kaisar."  Pada waktunya, Jepang membentuk korps diplomat profesional melalui pendidikan.

Pembangunan militer
-------------------

Artikel utama: Modernisasi militer Jepang tahun 1868–1931
Kebijakan luar negeri Jepang modern pada awalnya dibentuk oleh kebutuhannya untuk menyelaraskan identitas Asia yang dimilikinya dengan keinginannya akan status dan keamanan dalam tatanan internasional yang didominasi oleh Barat. Tujuan utama kebijakan luar negeri periode Meiji (1868-1912) adalah untuk melindungi integritas dan kemerdekaan bangsa dari dominasi Barat dan untuk memenangkan kesetaraan status dengan negara-negara terkemuka Barat dengan membalikkan perjanjian tidak adil. Karena ketakutan akan kekuatan militer Barat menjadi perhatian utama para pemimpin Meiji, prioritas tertinggi mereka adalah membangun kebutuhan dasar untuk pertahanan nasional, di bawah slogan "kekayaan dan senjata" (**fukoku kyōhei**). Mereka melihat bahwa pembentukan militer modern membutuhkan wajib militer nasional yang menarik tenaga kerja dari populasi yang berpendidikan memadai, korps perwira yang terlatih, rantai komando yang canggih, serta strategi dan taktik yang disesuaikan dengan kondisi kontemporer. Akhirnya, diperlukan senjata modern bersama dengan pabrik untuk membuatnya, kekayaan yang cukup untuk membelinya, dan sistem transportasi untuk mengirimkannya.

Tujuan penting dari pembangunan militer adalah untuk mendapatkan rasa hormat dari kekuatan Barat dan mencapai status yang sama bagi Jepang di dalam masyarakat internasional. Ketimpangan status dilambangkan dengan perjanjian yang diberlakukan di Jepang ketika negara itu pertama kali dibuka untuk hubungan asing. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak disetujui oleh Jepang bukan hanya karena memberlakukan tarif tetap yang rendah pada impor asing dan dengan demikian melumpuhkan industri dalam negeri, tetapi juga karena ketentuan-ketentuannya memberikan monopoli virtual perdagangan eksternal kepada orang asing dan memberikan status ekstrateritorial kepada warga negara asing di Jepang, dengan membebaskan mereka dari yurisdiksi Jepang dan menempatkan Jepang dalam kategori inferior dari negara-negara tidak beradab. Banyak dari reformasi sosial dan kelembagaan zaman Meiji dirancang untuk menghilangkan stigma keterbelakangan dan inferioritas yang diwakili oleh "perjanjian tidak adil", dan tugas utama diplomasi Meiji adalah menekan revisi perjanjian awal.

Ekspansi ke luar negeri
-----------------------

Setelah dibuat, mesin militer Meiji digunakan untuk memperluas kekuasaan Jepang ke luar negeri, karena banyak pemimpin percaya bahwa keamanan nasional bergantung pada ekspansi dan bukan hanya pertahanan yang kuat. Ruangan juga diperlukan untuk perluasan populasi. Dalam waktu tiga puluh tahun, kekuatan militer negara itu telah berperang dan mengalahkan kekaisaran Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama (1894–1895), memenangkan kepemilikan Taiwan dan pengakuan Tiongkok atas kemerdekaan Korea. Sepuluh tahun kemudian, dalam Perang Rusia-Jepang (1904–5), Jepang mengalahkan Tsar Rusia dan memenangkan kepemilikan Sakhalin selatan serta posisi pengaruh terpenting di Korea dan Manchuria selatan. Pada saat ini, Jepang telah mampu menegosiasikan revisi perjanjian tidak setara dengan kekuatan Barat dan pada tahun 1902 telah membentuk aliansi dengan kekuatan utama dunia, Britania.

Para diplomat dan cendekiawan
-----------------------------

* Mutsu Munemitsu
* Iwakura Tomomi
* Meskipun ia tidak pernah menduduki jabatan pemerintah, tokoh zaman Meiji berpengaruh lainnya adalah Fukuzawa Yukichi (1835–1901). Ia adalah seorang penulis yang produktif di banyak subjek, pendiri sekolah dan surat kabar, dan, di atas segalanya, seorang pendidik yang bertekad untuk mengesankan teman-temannya sesama orang Jepang dengan kelebihan Westernisasi.
* Pengamat dan diplomat Britania Ernest Satow.

Lihat pula
----------

* Sejarah hubungan luar negeri Jepang
* Hubungan internasional Kekuatan Besar (1814–1919)
* Hubungan internasional (1919–1939)
* Hubungan luar negeri Bakumatsu Jepang (1853-1868)
* Kebijakan luar negeri Taishō (1912-1926)
* Militerisme Jepang (1927-1945)
* Insiden Mudan
* Invasi Jepang ke Taiwan (1874)

Referensi
---------

* Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari  dokumen Library of Congress: "Japan". *Country Studies*. Federal Research Division.

Catatan kaki
------------

1. ↑  Dower, John. *Black Ships and the Samurai*. MIT Visualizing Cultures, Massachusetts Institute of Technology.
2. 1 2  Andrew, Gordon (2003). *A modern history of Japan: From Tokugawa times to the present*. New York : Oxford University Press.
3. 1 2  Hopper, Helen (2005). *Fukuzawa Yukichi: From Samurai to Capitalist*. Pearson/Longman. hlm. 57.
4. ↑  Helen Hardacre; Adam Lewis Kern (1997). *New Directions in the Study of Meiji Japan*. BRILL. hlm. 689. ISBN 9004107355.

Bacaan lebih lanjut
-------------------

* Akagi, Roy Hidemichi. *Japan's Foreign Relations 1542-1936: A Short History* (1979)
* Auslin, Michael R. *Negotiating with Imperialism: The Unequal Treaties and the Culture of Japanese Diplomacy* (Harvard U.P. 2004)
* Beasley, William G. *Japanese Imperialism, 1894–1945* (Oxford UP, 1987)
* Dailey, Andy. *Move to Global War* (2015) pp 9–53 on Japan's expansion
* Iriye, Akira. *Japan and the wider world: from the mid-nineteenth century to the present* (1997)
* Jansen, Marius B. *Japan and China: From War to Peace, 1894-1972* (1975)
* Jansen, Marius B. ed. *The Cambridge History of Japan, Vol. 5: The Nineteenth Century* (1989)
* Kibata, Y. and I. Nish, eds. *The History of Anglo-Japanese Relations, 1600-2000: Volume I: The Political-Diplomatic Dimension, 1600-1930* (2000) excerpt, first of five topical volumes also covering social, economic and military relations between Japan and Great Britain.
* Nish, Ian. *Japanese Foreign Policy, 1869-1942: Kasumigaseki to Miyakezaka* (2001)
* Nish, Ian Hill. *The origins of the Russo-Japanese war* (1985)
* Paine, S.C.M. *The Sino-Japanese War of 1894–1895: Perceptions, Power, and Primacy* (Harvard UP, 2003).
* Takeuchi, Tatsuji. *War And Diplomacy In The Japanese Empire* (1935) online free

| * l
* b
* s
Kekaisaran Jepang |
| --- |
| Ikhtisar | 
* Agribudaya
* Penyensoran
* Demografi
* Ekonomi
* Sejarah ekonomi
* Pendidikan
* Eugenik
* Perdagangan luar negeri dan pelayaran
* Produksi industri
* Militerisme
* Nasionalisme
* Statisme
* Politik internal
* Shinto negara
* Kazoku

 |  |
| Kaisar | 
* Meiji (Mutsuhito)
* Taishō (Yoshihito)
* Shōwa (Hirohito)

 |
| Simbol | 
* Bendera Jepang
* Bendera Matahari Terbit
* Cap Kekaisaran Jepang
* Cap Pemerintahan Jepang
* Cap Negara Jepang
* Cap Penasihat Jepang
* Kimigayo

 |
| Kebijakan | 
* Konstitusi
* Piagam Sumpah
* Hubungan luar negeri
* Reskrip Kekaisaran tentang Pendidikan
* Asosiasi Bantuan Aturan Kekaisaran
* Kokutai
* Mokusatsu
* Gerakan Mobilisasi Spiritual Nasional
* Hukum Pelestarian Perdamaian
* Partai politik
* Mahkamah Agung Kehakiman
* Tokkō
* Tonarigumi
* Konferensi Asia Timur Raya

 |
| Pemerintah | 

|  |  |
| --- | --- |
| Administrasi(kementerian) | 
* Rumah Tangga Kekaisaran
* Kementerian Dalam Negeri
* Militer
* Tentara
* Angkatan Laut
* Perbendaharaan
* Luar Negeri
* Pertanian dan Perdagangan
* Perdagangan dan Industri
* Munisi
* Urusan Kolonial
* Asia Timur Raya
* Dewan Pembangunan Asia Timur (Kōain)

 |
| Badan Legislatif dandeliberatif | 
* Daijō-kan
* Dewan Penasihat
* Gozen Kaigi
* Diet Kekaisaran
	+ Bangsawan
	+ Perwakilan

 |

 |
| Militer | 

|  |  |
| --- | --- |
| Angkatan Bersenjata | 
* Markas Besar Kekaisaran
	+ Kantor Staf Umum Angkatan Darat Kekaisaran Jepang
	+ Staf Umum Angkatan Laut Kekaisaran Jepang
* *Reskrip Kekaisaran untuk Prajurit dan Pelaut*
	+ Kode militer *Senjinkun*
* Program senjata nuklir
* Kamikaze
* Kejahatan perang
* Dewan Penasihat Militer
* Wajib militer

 |
| Tentara Kekaisaran Jepang | 
* Staf Umum
* Pasukan Udara
* Kereta Api dan Pelayaran
* Pengawal Kekaisaran
* Fraksi Jalan Kekaisaran (Kōdōha)
* Serdadu Jepang yang tetap tinggal
* Tentara Taiwan Jepang
* Faksi Kontrol (Tōseiha)
* Kenpeitai

 |
| Angkatan Laut Kekaisaran Jepang | 
* Staf Umum
* Layanan Udara
* Marinir
* Fraksi Armada
* Fraksi Perjanjian

 |

 |
| Sejarah | 

|  |  |
| --- | --- |
| Zaman Meiji | 
* Restorasi Meiji
* Pemberontakan Beipu
* Perang Boshin
* Pemberontakan Satsuma
* Perang Tiongkok-Jepang Pertama
* Intervensi Tiga Negara
* Pemberontakan Boxer
* Aliansi Britania-Jepang
* Perang Rusia-Jepang
* Invasi Taiwan (1874)
* Invasi Taiwan (1895)

 |
| Zaman Taishō | 
* Perang Dunia I
* Intervensi Siberia
* Undang-Undang Pemilihan Umum
* Perjanjian Angkatan Laut Washington
* Masalah Manchuria–Mongolia
* Demokrasi Taisho
* Insiden Tapani
* Perang Truku
* Proposal Kesetaraan Ras

 |
| Zaman Shōwa | 
* Krisis keuangan Shōwa
* insiden Jinan
* Perjanjian Angkatan Laut London
* Insiden Musha
* Pasifikasi Manchukuo
* Insiden 28 Januari
* Pakta Anti-Komintern
* Perang Tiongkok-Jepang Kedua
* Konflik perbatasan Soviet–Jepang
* Pemerkosaan Nanking
* Pakta Tripartit
* Pakta Netralitas Soviet–Jepang
* Jepang selama Perang Dunia II
* Perang Pasifik
* Serangan bom atom Hiroshima dan Nagasaki
* Perang Soviet–Jepang
* Menyerah (Deklarasi Potsdam, Siaran penyerahan oleh Hirohito)
* Pendudukan

 |

 |
| Wilayah | 

|  |  |
| --- | --- |
| Koloni | 
* Karafuto (*naichi* setelah 1943)
* Chōsen
* Kantō-shū
* Nan'yō
* Taiwan

 |
| Negara boneka | 
* Manchukuo
* Mengjiang
* Rezim Wang Jingwei
* Republik Filipina Kedua
* Kekaisaran Vietnam
* Negara Burma
* Azad Hind

 |
| Wilayah pendudukan | 
* Kalimantan
* Burma
* Hindia Belanda
* Indochina Prancis
* Hong Kong
* Malaya
* Filipina
* Singapura
* Thailand

 |
| Ideologi | 
* Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya

 |

 |
| Topik terkait | 
* Sonnō jōi
* Fukoku kyōhei
* Hakkō ichiu
* Pemukim Jepang di Manchuria
* Kamp interniran
* Kerja sama industri Jerman sebelum Perang Dunia II
* Shinmin no Michi
* Shōwa Modan
* Pemikiran Sosialis
* Tentara Kekaisaran Jepang Taiwan
* Kuil Yasukuni
* Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh
* Perlawanan politik

 |

| * l
* b
* s
Jepang Hubungan luar negeri Jepang |
| --- |
| Afrika | 
* Algeria
* Angola
* Djibouti
* Mesir
* Ethiopia
* Kenya
* Somalia
* Afrika Selatan

 |  |
| Asia | 
* Afghanistan
* Bangladesh
* Bhutan
* Brunei
* Kamboja
* China
* Timor Leste
* India
* Indonesia
* Iran
* Israel
* Laos
* Malaysia
* Maldives
* Mongolia
* Nepal
* Korea Utara
* Pakistan
* Filipina
* Arab Saudi
* Korea Selatan
* Sri Lanka
* Taiwan
* Thailand
* Turki
* Uzbekistan
* Vietnam

 |
| Eropa | 
* Albania
* Armenia
* Austria
* Belgia
* Denmark
* Prancis
* Georgia
* Jerman
* Yunani
* Hungaria
* Italia
* Kosovo
* Lituania
* Belanda
* Montenegro
* Portugal
* Rusia
* Serbia
* Swedia
* Ukraina
* Takhta Suci
* Britania Raya

 |
| Amerika Utara | 
* Barbados
* Kanada
* Grenada
* Jamaika
* Meksiko
* Trinidad dan Tobago
* Amerika Serikat

 |
| Oseania | 
* Australia
* Selandia Baru
* Palau
* Tonga

 |
| Amerika Selatan | 
* Argentina
* Brasil
* Kolombia
* Paraguay
* Uruguay
* Venezuela

 |
| Multilateral | 
* Afrika
* Amerika Latin
* Oseania
* Asia Tenggara
* Uni Eropa
* Perserikatan Bangsa-Bangsa

 |
| Sebelumnya | 
* Kekaisaran Rusia
* Uni Soviet

 |
| Sejarah | 
* Misi ke Kekaisaran China
* Kapal segel merah
* Perdagangan Nanban
* Sakoku
* Misi Joseon ke Jepang
* Misi Jepang ke Joseon
* Misi Belanda ke Edo
* Misi Ryukyu ke Edo
* Hubungan luar negeri Meiji Jepang
* Lapisan Co-Prosperitas Asia Timur Besar
* Korea
* China

 |
| Perebutan wilayah | 
* Perebutan Kepulauan Kuril
* Perebutan Bebatuan Liancourt
* Perebutan Kepulauan Senkaku

 |
| Topik terkait | 
* Kementerian Urusan Luar Negeri
* Diplomat Jepang
* Asisten pengembangan
* AKIJ
* Hubungan ekonomi
* OPEJ
* PKEJF
* Pertemuan Para Pemimpin Aliansi Pasifik

 |
| Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang |

| * l
* b
* s
Hubungan luar negari Asia |
| --- |
| Negaraberdaulat | 
* Afganistan
* Arab Saudi
* Armenia1
* Azerbaijan1
* Bahrain
* Bangladesh
* Bhutan
* Brunei
* Filipina
* Georgia1
* India
* Indonesia
* Irak
* Iran
* Israel
* Jepang
* Kamboja
* Kazakhstan3
* Kirgizstan
* Korea Selatan
* Korea Utara
* Kuwait
* Laos
* Lebanon
* Maladewa
* Malaysia
* Mesir3
* Mongolia
* Myanmar
* Nepal
* Oman
* Pakistan
* Qatar
* Rusia3
* Singapura
* Siprus1
* Sri Lanka
* Suriah
* Tajikistan
* Thailand
* Timor Leste2
* Tiongkok
* Turki3
* Turkmenistan
* Uni Emirat Arab
* Uzbekistan
* Vietnam
* Yaman
* Yordania

 |
| Negara denganpengakuan terbatas | 
* Abkhazia1
* Republik Artsakh1
* Ossetia Selatan1
* Palestina
* Siprus Utara1
* Republik Tiongkok

 |
| Dependensi danwilayah lain | 
* Kepulauan Cocos (Keeling)
* Hong Kong
* Makau
* Pulau Natal
* Wilayah Samudra Hindia Britania

 |
| 1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pengawasan otoritas: Perpustakaan nasional Sunting ini di Wikidata | 
* Jepang

 |