**Non-kombatan** adalah jargon dalam hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional, menggambarkan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan; orang-seperti petugas medis di pertempuran dan pemuka agama yang tergabung dengan militer bersenjata yang berperang tetapi dilindungi karena tugas khusus mereka (seperti yang saat ini dijelaskan dalam Protokol I Konvensi Jenewa, yang diadopsi pada bulan Juni 1977); kombatan yang tidak dapat bertempur lagi; dan warga negara netral (termasuk personil militer) yang tidak berjuang untuk salah satu pihak yang terlibat perang dalam konflik bersenjata. Status ini khusus pertama kali diakui di bawah Konvensi Jenewa dengan Konvensi Jenewa Pertama dari 1864.

Pasal 42 dari Protokol I menyatakan bahwa pilot dan atau awak pesawat yang melakukan terjun payung dari pesawat dalam keadaan kesulitan tidak bisa diserang terlepas dari dimana wilayah mereka. Jika pilot dan atau awak pesawat mendarat di wilayah yang dikuasai oleh musuh, mereka harus diberi kesempatan untuk bersiap mendarat sebelum diserang kecuali saat mereka jelas terlibat dalam situasi tindakan bermusuhan atau mencoba melarikan diri. Pasukan udara yang turun dengan parasut dari pesawat terbang, apakah itu dinonaktifkan atau tidak, tidak diberikan perlindungan yang diberikan oleh Pasal ini dan, karena itu, mungkin akan diserang selama turunnya mereka kecuali mereka kombatan yang tidak dapat lagi bertempur.

Pasal 50 dari Protokol 1 mendefinisikan sipil sebagai orang yang bukan kombatan istimewa. Pasal 51 menjelaskan perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil (kecuali mereka kombatan istimewa) dan penduduk sipil. Bab III Protokol I mengatur sasaran objek sipil. Pasal 8 (2) (b) (i) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional juga melarang serangan terhadap penduduk sipil.

Meskipun tidak semua negara telah meratifikasi Protokol I atau Statuta Roma, ketentuan ini menegaskan ada hukum adat perang yang mengikat semua pihak yang berperang dalam konflik internasional.

Pasal 3 di bagian umum Konvensi Jenewa menyatakan bahwa dalam kasus konflik bersenjata bukan dari karakter internasional (terjadi di wilayah salah satu Pihak Tinggi) yang masing-masing pihak terlibat konflik akan terikat untuk menerapkan, sebagai minimum, ketentuan untuk "orang yang tidak ikut aktif dalam permusuhan" (non-kombatan) orang tersebut harus dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi, dengan larangan berikut:

(a) kekerasan terhadap kehidupan dan manusia, dalam pembunuhan khususnya dari semua jenis kelamin, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
(b) mengambil sebagai sandera;
(c) atas martabat pribadi, dipermalukan tertentu dan merendahkan martabat;
(d) mengabaikan kalimat dan melaksanakan eksekusi tanpa pengadilan sebelumnya yang diucapkan oleh pengadilan secara teratur, menyelenggarakan semua jaminan peradilan yang diakui sebagaimana yang sangat diperlukan oleh masyarakat beradab.

Referensi
---------


1. ↑  Article 51.3 of Protocol I to the Geneva Conventions explains that "Civilians shall enjoy the protection afforded by this section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities".
2. ↑  Customary laws of war:

	* ICRC. "Customary IHL: Rule 3. Definition of Combatants". International Committee of the Red Cross. Diakses tanggal April 2014.  Periksa nilai tanggal di: `|accessdate=` (bantuan)
	* ICRC. "Customary IHL: Practice Relating to Rule 48. Attacks against Persons Parachuting from an Aircraft in Distress". International Committee of the Red Cross. Diakses tanggal April 2014.  Periksa nilai tanggal di: `|accessdate=` (bantuan)
3. 1 2  Plenipotentiaries. "Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949". International Committee of the Red Cross. Diakses tanggal April 2014.  Periksa nilai tanggal di: `|accessdate=` (bantuan)

Bacaan terkait
--------------

* Gandhi, M. (2001). "Notes And Comments: Common Article 3 Of Geneva Conventions, 1949 In The Era Of International Criminal Tribunals". *ISIL Year Book of International Humanitarian and Refugee Law*. World Legal Information Institute. **11**.  — A detailed critique of the shortcomings of the common Article 3 of the Geneva Convents.