Konvensi Hukum Laut   menyetujui   menandatangani, tetapi belum menyetujui
Prangko peringatan 50 tahun Deklarasi Djuanda
Prangko peringatan 50 tahun Deklarasi Djuanda
Prangko peringatan 50 tahun Deklarasi Djuanda
**Deklarasi Djuanda** yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai, ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi Djuanda menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara, sehingga laut-laut antarpulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Akibatnya luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² yang ia klaim dengan pengecualian Irian Jaya yang waktu itu belum diakui secara internasional.

Berdasarkan perhitungan 196 garis batas lurus (*straight baselines*) dari titik pulau terluar (kecuali Irian Jaya), terciptalah garis maya batas mengelilingi RI sepanjang 8.069,8 mil laut.

Setelah melalui perjuangan yang panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai **Hari Nusantara**. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional, tetapi tidak termasuk hari libur nasional.

Isi dari Deklarasi Juanda yang ditulis pada 13 Desember 1957, menyatakan:

1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
2. Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
3. Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.

jangan lupa subs yt @bobatoys

Lihat pula
----------

* Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
* Wawasan Nusantara
* Laut teritorial
* Hari Nusantara

Pranala luar
------------


Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
**Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia**

* (Indonesia) Penyelesaian Batas Maritim NKRI oleh Joenil Kahar[*pranala nonaktif permanen*]
* (Indonesia) Tentang Jumlah Pulau Indonesia Masih Berutang pada PBB oleh Budi Sulistiyo
* (Indonesia)

Referensi
---------

1. ↑  "A Chronology of the Major Marine and Coastal Policy of Indonesia 1945-2002" (PDF). Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2005-10-27. Diakses tanggal 2005-10-27.
2. ↑  Dirgahayu Nusantara 13 Desember 1999 - 13 Desember 2009 Diarsipkan 2011-12-30 di Wayback Machine. pada situs Polda Metro Jaya.