Sayid **Fachrul Baraqbah** (1925–1984) adalah seorang politikus Indonesia yang merupakan bangsawan Kutai dan mantan ketua Comite Daerah Besar (CDB) PKI di Kalimantan Timur sampai ia ditangkap pada tahun 1965 saat terjadinya represi antikomunis yang mendahului transisi Orde Baru. 

Sebagai seorang aristokrat, ia dianggap sebagai anomali karena mendukung Revolusi Nasional Indonesia, meninggalkan gelar kebangsawanannya, dan bergabung dengan PKI. Selain itu, dia juga aktif dalam BPRI dan Pesindo selama Perang Kemerdekaan.

Awal kehidupan dan karir
------------------------

Sayid Mochsen (berdiri di belakang), kakak tertua Fachrul.
Fachrul lahir di Tenggarong pada tahun 1925. Dia berasal dari marga Baraqbah, salah satu marga keturunan Nabi Muhammad. Karena berasal dari kalangan bangsawan, dia memiliki gelar Aji Raden yang kemudian ia tanggalkan. Fachrul merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Aji Raden Sayid Idrus Baraqbah dan bergelar Aji Raden Sokmawira.

Kakak tertuanya, Aji Raden Sayid Mochsen, merupakan mantan anggota Dewan Konstituante dan salah satu dari tiga calon anggota yang terpilih dari Kalimantan Timur. Mochsen sendiri duduk di dewan mewakili Fraksi PNI. Dia juga bekerja sebagai pegawai negeri, pertama untuk Kesultanan Kutai dan selanjutnya di pemerintahan Provinsi Kaltim hingga pensiun pada tahun 1965. Kakaknya yang lain, Aji Raden Sayid Gasyim, merupakan anggota Partai NU (Nahdhatul Ulama) dan menjadi calon anggota DPR dari partai tersebut pada Pemilihan Umum 1955 dengan daerah pemilihan Kaltim. Gasyim juga menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari Fraksi NU.

Tak seperti saudara tertuanya, pendidikan Fachrul berhenti di tingkat dasar. Setelah lulus dari HIS di Tenggarong, dia tidak melanjutkan ke OSVIA di Makassar. Fachrul kemudian bergabung dengan Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) di Samarinda pada akhir tahun 1945, sebelum kemudian melarikan diri ke Jawa Timur pada tahun 1947 untuk menghindari kejaran dari tentara Belanda. Di sana, Fachrul bergabung dengan laskar Pesindo. Dia kemudian pindah ke Yogyakarta dan pada tahun 1948 terlibat dalam Peristiwa Madiun. Meski demikian, Fachrul lolos dari aksi pembersihan dan berhasil kembali ke Kalimantan Timur pada awal tahun 1950.

Karir di PKI
------------

Tak lama setelah kembali ke Kalimantan Timur, Fachrul mendirikan cabang PKI di sana dan menjadi sekretaris (ketua) CDB PKI setempat. Dia kemudian menjadi calon anggota DPR dan Dewan Konstituante pada Pemilihan Umum 1955, mewakili Fraksi PKI dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur. Fachrul hadir dalam Kongres Nasional Ke-VI PKI yang diselenggarakan di Jakarta selama 7-14 September 1959. Dalam kongres itu, dia menyampaikan sebuah pidato yang berisi banyak hal, di antaranya kritik terhadap tindakan pemerintah yang dinilai kurang tegas dalam menggalakkan nasionalisasi aset-aset Belanda, masih menguatnya kedudukan politik golongan pamong praja yang feodal, dan penyelundupan ke Tawau yang masih merajalela. Pada kongres tersebut, dia juga ditetapkan sebagai calon anggota Comite Central (CC) PKI. Fachrul juga menjadi anggota delegasi partai yang mengunjungi Moskwa dan berangkat pada tanggal 20 Juli 1963.

Selain itu, Fachrul menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur sekaligus anggota MPRS mewakili Kalimantan Timur. Dia merupakan salah satu wakil ketua Front Nasional di Kalimantan Timur dan menjadi perwakilan dari PKI. Fachrul juga menjadi anggota Panca Tunggal di Kalimantan Timur, yang dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan politik PKI di tingkat daerah melalui Front Nasional. Meski demikian, kedudukannya tidak begitu kuat sebab Front Nasional di Kalimantan Timur didominasi oleh Harun Nafsi, seorang mantan pejuang yang juga anggota Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Sebagai salah seorang pengurus Front Nasional, dia terlibat dalam upaya nasionalisasi yang dilakukan terhadap aset-aset Shell di Balikpapan. Aset-aset tersebut sebelumnya berada di tangan BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), namun pada tahun 1961 diserahkan kepada Shell akibat terjadinya Trikora. Front Nasional kemudian membentuk sebuah front persatuan antar organisasi buruh minyak, yakni KSOBM (Kerja Sama Organisasi Buruh Minyak) yang didominasi oleh Perbum (Persatuan Buruh Minyak), untuk menggalakkan nasionalisasi pada bulan Januari 1963. Perbum sendiri merupakan salah satu serikat yang bernaung di bawah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang dekat dengan PKI. Aksi nasionalisasi menjadi semakin radikal pada bulan September. Pada tanggal 19 September, terjadi pemboikotan terhadap orang-orang Inggris dan usaha untuk mengambil alih perusahaan. Pada akhirnya, KSOBM berhasil mengambil alih Shell dan seorang manajer berkebangsaan Indonesia ditunjuk untuk mengelolanya, sebelum akhirnya dikembalikan atas desakan Presiden Sukarno.

Penangkapan dan kematian
------------------------

Setelah gagalnya Gerakan 30 September, pihak militer melakukan aksi pembersihan besar-besaran. Fachrul termasuk yang terjaring di dalamnya akibat statusnya sebagai anggota PKI sekaligus pengurus partai tersebut di Kalimantan Timur. Dia ditangkap pada tanggal 16 Oktober 1965 dan divonis hukuman mati oleh pengadilan subversi pada tanggal 29 November 1965 di Balikpapan. Dia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Balikpapan pada bulan Juni 1969 dan vonisnya diringankan menjadi hukuman seumur hidup.

Fachrul pada awalnya ditahan di Balikpapan, sebelum kemudian dipindahkan ke RTM (Rumah Tahanan Militer) di Jakarta pada dekade 1970-an. Dia bertemu langsung dengan para mahasiswa yang ditahan oleh militer akibat keterlibatan dalam demonstrasi Malari pada tahun 1974. Berkat latar belakangnya sebagai keturunan Nabi, Fachrul mampu mengajarkan Bahasa Arab kepada sesama tahanan. Menurut A.M. Fatwa yang juga sesama tahanan pada saat itu, dia seringkali dipercaya menjadi imam salat berkat bacaannya yang fasih. Fachrul kemudian dibebaskan dari tahanan pada tahun 1984 dan tinggal di Samarinda Seberang. Tak lama setelah dibebaskan, dia meninggal dunia.

Referensi
---------

1. 1 2 3  Matanasi, Petrik (2017-01-19). "Sayid dan Komunis dari Kalimantan". *Tirto.id*. Diakses tanggal 11 Maret 2024.
2. 1 2 3 4 5  Magenda, Burhan Djabier (2005). "Dinamika Peranan Politik Keturunan Arab di Tingkat Lokal". *Antropologi Indonesia*. **29** (2): 182–197.
3. 1 2  Kementerian Penerangan 1955, hlm. 164.
4. 1 2  Kementerian Penerangan 1956, hlm. 268.
5. ↑  Hidayat, Syahrul; Fogg, Kevin W. (2018-01-01). "Mochsen Bin R. Sokma Wira Said". *Konstituante.Net*. Diakses tanggal 11 Maret 2024.
6. ↑  Sarip, Muhammad (2021-01-21). "Menelusuri Riwayat PSI-Sjahrir di Kaltim, Berlambang Bintang-Mandau, Pernah Jatuhkan Kepala Daerah". *Kaltim Kece*. Diakses tanggal 2024-03-05.
7. ↑  Magenda 2010, hlm. 96.
8. ↑  Kementerian Penerangan 1955, hlm. 165.
9. ↑  Bintang Merah 1960, hlm. 500-504.
10. ↑  Bintang Merah 1960, hlm. 219.
11. ↑  Central Intelligence Agency 1963, hlm. RRR 9.
12. ↑  Departemen Penerangan 1961, hlm. 580.
13. ↑  Departemen Penerangan 1961, hlm. 4.
14. ↑  Departemen Penerangan 1961, hlm. 412-413.
15. ↑  Magenda 2010, hlm. 94.
16. ↑  Erman & Saptari 2013, hlm. 167.
17. ↑  Erman & Saptari 2013, hlm. 167-169.
18. ↑  "Weer doodstraf voor communist". *Tubantia*. Diakses tanggal 12 Maret 2024.
19. 1 2  Amnesty International (Juli 1985). "Indonesia: Prisoners under Sentence of Death for Alleged Offences Relating to an Attempted Coup in 1965 or Membership of the Indonesian Communist Party (PKI)" (PDF).
20. 1 2 3  Azis, Arditya Abdul (2019-10-03). "Hari-Hari setelah Gerakan 30 September, Petinggi Kaltim yang Tetap Setia kepada Sukarno". *Kaltim Kece*. Diakses tanggal 12 Maret 2024.
21. ↑  Bhawono, Aryo (2017-10-02). "Ketika Napol PKI Menjadi Imam Tarawih". *Detik News*. Diakses tanggal 12 Maret 2024.

Daftar Pustaka
--------------

* Bintang Merah (1960). *Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia Djakarta 7-14 September 1959* (PDF). **1**. Jakarta: Jajasan Pembaruan.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Bintang Merah (1960). *Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia Djakarta 7-14 September 1959* (PDF). **2**. Jakarta: Jajasan Pembaruan.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Central Intelligence Agency (19 Juli 1963). *Daily Report, Foreign Radio Broadcasts*. **141**.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Departemen Penerangan (1961). *Almanak Lembaga-Lembaga Negara dan Kepartaian*. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Departemen Penerangan (1961). *Dokumentasi Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara*. Jakarta: Departemen Penerangan.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Departemen Penerangan (1961). *Mimbar Penerangan*. **12**. Jakarta: Departemen Penerangan.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Erman, Erwiza; Saptari, Ratna (2013). *Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-979-461-797-7.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Kementerian Penerangan (1956). *Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante*. Kementerian Penerangan.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

* Magenda, Burhan Djabier (2010). *East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy*. Singapura: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-21-6.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)