| Jepang
 |
| --- |
|  |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan KetatanegaraanJepang |
| Konstitusi
* Konstitusi Jepang
	+ Sejarah
* Hukum
 |
| Monarki
* Kaisar (daftar)
	+ Akihito
* Putra Mahkota
	+ Naruhito
* Istana Kaisar
* Badan Rumah Tangga Kekaisaran
 |
| Badan legislatif
* Parlemen Jepang
	+ Dewan Perwakilan Rakyat
		- Ketua
			* Tadamori Ōshima
		- Wakil Ketua
			* Hirotaka Akamatsu
	+ Majelis Tinggi
		- Presiden
			* Chuichi Date
		- Wakil Presiden
			* Akira Gunji
	+ Pemimpin Oposisi
		- Yukio Edano
 |
| Eksekutif
* Perdana Menteri (daftar)
	+ Shinzō Abe
* Wakil Perdana Menteri
	+ Tarō Asō
* Pemerintah
	+ Kabinet
	+ Kementerian
	+ Lembaga Administrasi
 |
| Sistem hukum
* Ketua (daftar)
	+ Naoto Ōtani
* Mahkamah Agung
* Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual
 |
| Pembagian administratif
* Prefektur
	+ Gubernur (daftar)
* Subprefektur
* Distrik
* Kotamadya
* Kelurahan
 |
| Pemilihan umum
* Dewan Penasihat
	+ - 2007
		- 2010
		- 2013
		- 2016
* Dewan Perwakilan Rakyat
	+ - 2009
		- 2012
		- 2014
		- 2017
* Pemilihan umum selanjutnya
 |
| Partai politik
* Demokratik Liberal
* Demokratik Konstitusional
* Komeito
* Nippon Ishin no Kai
* Komunis
* Demokrat Sosial
 |
| Hubungan luar negeri
* Hubungan luar negeri
 |
| Topik terkait
* Kepolisian Nasional
	+ Pengawal Kekaisaran
	+ Tim Penyerangan Khusus
	+ Tim Investigasi Khusus
* Pasukan Bela Diri
	+ Udara
	+ Darat
	+ Air
 |
| * Portal Jepang
 
* Negara lainnya
* Atlas

 |
| * l
* b
* s
 |

**Pamong praja di Jepang** mempekerjakan lebih dari tiga juta pegawai, dengan Pasukan Bela Diri Jepang, yang berjumlah 247.000 personel, menjadi yang terbanyak. Pada periode pasca-perang, angka tersebut bahkan lebih tinggi, tetapi privatisasi sejumlah besar perusahaan publik sejak tahun 1980-an, termasuk NTT, Kereta Api Nasional Jepang, dan Japan Post, mengurangi jumlahnya.

Sebagian besar pegawai negeri sipil (2,74 juta) dipekerjakan oleh pemerintah daerah, sementara sekitar 585.000 pegawai merupakan pegawai negeri sipil pusat. Pegawai negeri sipil pusat dibagi menjadi kategori layanan "khusus" dan "reguler". Penunjukan dalam kategori layanan khusus dipengaruhi oleh faktor politik atau faktor lainnya dan tidak melibatkan ujian kompetitif. Kategori ini mencakup menteri kabinet, kepala lembaga independen, anggota pasukan bela diri, pejabat Diet, dan duta besar.

Inti dari pamong praja pusat terdiri dari anggota layanan reguler, yang direkrut melalui ujian kompetitif. Kelompok ini dibagi kembali menjadi layanan umum dan layanan komprehensif, yang membentuk elit pamong praja.

Komposisi pegawai negeri sipil
------------------------------

### Komposisi

Pada 2018, terdapat sekitar 3,33 juta pegawai negeri sipil di Jepang. Sekitar 2,74 juta pegawai di antaranya merupakan pegawai negeri sipil daerah (Jepang: 地方公務員) yang bekerja untuk pemerintah daerah dan lembaga. Di antara sekitar 585.000 pegawai negeri sipil pusat (Jepang: 国家公務員), sekitar 298.000 pegawai berada dalam layanan khusus (Jepang: 特別職) dan 287.000 pegawai dalam layanan reguler (Jepang: 一般職).

Layanan khusus meliputi:

1. Politisi, seperti menteri, wakil menteri senior, duta besar, dan anggota Diet Nasional,
2. Hakim, pegawai pengadilan dan pegawai Diet,
3. Pegawai Kementerian Pertahanan (sekitar 268.000 pegawai, sebagian besar terdiri dari pegawai Layanan Khusus), dan
4. Pegawai lain dengan tugas khusus, yang tidak menerapkan prinsip kepegawaian tertentu (misalnya perekrutan melalui pemeriksaan dan jaminan status), seperti pegawai Badan Rumah Tangga Kekaisaran.

Pegawai layanan reguler merupakan sisa dari pegawai negeri sipil pusat, termasuk berbagai kementerian dan Lembaga Administrasi Berbadan Hukum. Setelah privatisasi Japan Post, penggabungan universitas-universitas tertentu, dan reformasi pamong praja lainnya, jumlah pegawai layanan reguler menurun dari lebih dari 800.000 pegawai menjadi sekitar 287.000 pegawai pada 2019.

### Rekrutmen dan pemeriksaan

Pegawai negeri sipil umumnya direkrut melalui ujian kompetitif. Pegawai negeri sipil diklasifikasikan menjadi tiga jenis: (1) Layanan komprehensif, yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dan penelitian, (2) Layanan umum, yang terutama terlibat dalam "pekerjaan rutin", dan (3) Spesialis, seperti inspektur pajak, pengawas lalu lintas, dokter dan guru, yang direkrut melalui ujian atau bentuk penilaian lainnya.

Layanan komprehensif merekrut pegawai melalui beberapa jenis ujian (dikenal sebagai Ujian Level I), pengujian dilakukan pada tingkatan gelar sarjana atau magister, dengan ujian yang berbeda berdasarkan divisi layanan. Layanan umum juga melakukan perekrutan melalui ujian, dengan ujian yang ditujukan untuk lulusan perguruan tinggi (Ujian Tingkat II) dan ujian untuk lulusan SMA (Ujian Tingkat III). Kandidat yang berhasil akan diwawancarai, dan seleksi akhir mempertimbangkan hasil wawancara.

Secara historis, pejabat senior dipromosikan dari rekrutmen layanan komprehensif, meskipun terdapat upaya terkini untuk menawarkan peluang promosi kepada pegawai layanan umum. Pada Sekretariat Kabinet Jepang, misalnya, di antara 4.715 pegawai yang berada di posisi manajemen, 73,1% direkrut melalui ujian Level I, sedangkan 21,8% direkrut melalui ujian Level II dan III. Di antara posisi level *kachō* (Jepang: 課長級), 87.2% direkrut melalui ujian Level I.

### Perempuan dalam pamong praja

Pada tahun 2020, pemerintah Jepang melaporkan bahwa 36,8% pegawai negeri sipil baru yang direkrut pada tahun fiskal 2020 adalah perempuan, rekor baru tertinggi. Dari 8.461 pegawai negeri sipil yang direkrut pada posisi jalur karir, umum, dan khusus, 3.117 pegawai adalah perempuan. Persentase perempuan yang dipekerjakan adalah 1,4% lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan jenis jabatan, 35,4% pegawai baru yang berada pada posisi jalur karir adalah perempuan, dibandingkan dengan 39,1% pada posisi umum, dan 33,8% pada pekerjaan spesialis.

Hingga akhir tahun 2014, persentase karyawan baru perempuan adalah 20–25%, sebelum meningkat menjadi 30% pada tahun 2015 dan terus meningkat sejak tahun 2017. Peningkatan pada tahun 2015 diakreditasi pada Rencana Dasar Keempat Kabinet untuk Kesetaraan Gender, yang menetapkan tujuan 30% untuk karyawan baru pada pamong praja. Dari 1990 hingga 2003, sekitar 10% hingga 15% pegawai negeri baru yang direkrut setiap tahun adalah perempuan.

Lihat pula
----------

* Hukum Jepang
* Pemerintah Jepang

Referensi
---------

* Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies. - Japan

1. 1 2 3 4 5 6 7 8  National Personnel Authority, Government of Japan. "Annual Report FY2018 (April, 2018 - March, 2019)". *www.jinji.go.jp*. Diakses tanggal 26-11-2021.  Periksa nilai tanggal di: `|access-date=` (bantuan)
2. ↑  Cabinet Secretariat. "管理職への任用状況等に関する公表について（令和元年度）". *Cabinet Secretariat*. Diakses tanggal 26-11-2021.  Periksa nilai tanggal di: `|access-date=` (bantuan)
3. 1 2  "Women Account for New High of 36.8% of Japanese Civil Servant Hires". *nippon.com* (dalam bahasa Inggris). 06-07-2020. Diakses tanggal 26-11-2021.  Periksa nilai tanggal di: `|access-date=, |date=` (bantuan)