| Arab Saudi
 |
| --- |
|  |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan KetatanegaraanKerajaan Arab Saudi |
| Hukum Dasar |
| Monarki
* Raja dan Penjaga Dua Kota Suci
Salman
* Putra Mahkota
Muhammad bin Salman
* Wakil Putra Mahkota
*Kosong*
* Dewan Kesetiaan
* Garis suksesi
 |
| Pemerintah
* Perdana Menteri
Salman
* Dewan Menteri
* Majelis Permusyawaratan
Presiden: Abdullah bin Muhammad Al ash-Syaikh
* Dewan Keamanan Nasional
* Komite Pendukung Kebajikan dan Pencegah Sifat Buruk
 |
| Sistem Hukum
* Al-Qur'an
* Yudikatif
* Hukuman mati
* Kebebasan beragama
* Hak asasi manusia
* Hak perempuan
* Hak LGBT

 |
| Pemilihan umum terakhir
* + Kota: 2005
	+ 2011
	+ 2015
 |
| Pembagian administratif
* Provinsi
* Gubernuran

 |
| Hubungan luar negeri |
| 
* Negara lainnya
* Atlas

 |
| * l
* b
* s
 |

**Pemilu di Arab Saudi** telah secara historis langka. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2005 dan direncanakan untuk tahun 2009. Setelah penundaan dua tahun, mereka mengadakan pemilu pada tahun 2011. Pada bulan September 2011, Raja Abdullah memberikan hak perempuan untuk memilih dan mencalonkan di di pemilihan kota tahun 2015.

Sejarah Pemilu di Arab Saudi
----------------------------

Pemilihan kota pertama di Arab Saudi yang berlangsung di pertengahan tahun 1920-an di kota-kota Hijaz di Mekkah, Madinah, Jeddah, Yanbu dan Taif, sebagai Raja Abdul Aziz bin Saud membentuk pemerintahan daerah untuk mengganti aturan Ottoman dan Hashemite. Pemilihan kota-kota lain yang diadakan antara tahun 1954 dan 1962 pada masa pemerintahan Raja Saud, sebuah eksperimen yang berakhir di bawah sentralisasi Raja Faisal.

Pada tahun 2005, pemilu untuk anggota dewan kota diadakan, dengan pemungutan suara laki-laki untuk calon laki-laki.
Pada bulan Februari 2009, diumumkan bahwa pemilihan kota dijadwalkan pada tahun 2009 akan ditunda tanpa batas waktu "untuk dievaluasi". Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa mereka menunda untuk mempertimbangkan hak pilih bagi perempuan dalam pemilu berikutnya. Pemilihan kota akhirnya dijadwalkan dan berlangsung tahun 2011, tetapi hak pilih universal ditunda sampai pemungutan suara yang dijadwalkan pada 2015.

Majelis Permusyawaratan Arab Saudi (*Majlis asy-Syura*), dengan 150 anggota yang ditunjuk, dapat mengusulkan undang-undang, tetapi proposal tidak memiliki status legislasi primer karena status pemerintah sebagai monarki absolut. Tidak ada partai politik yang diizinkan di Arab Saudi.

### Partisipasi perempuan

Ketika Arab Saudi mengadakan pemilihan kota pada tahun 1950-an dan 1960-an, perempuan tidak diizinkan untuk memilih atau mencalonkan diri. Tidak ada lagi pemilu yang diadakan sampai tahun 2005. Meskipun ada harapan bahwa perempuan akan diizinkan untuk berpartisipasi pada kesempatan itu, para pejabat Saudi memutuskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa tidak cukup banyak perempuan yang menjadi petugas di tps khusu perempuan (segregasi gender adalah normal di negara ini), dan bahwa hanya sejumlah kecil perempuan yang memegang kartu Identitas, yang akan diperlukan untuk dapat memilih. Aturan yang sama diterapkan saat pemilu yang diadakan pada tahun 2011. Pada bulan September 2011, Raja Abdullah mengumumkan bahwa perempuan akan diberikan hak untuk memberikan suara dan mencalonkan diri untuk pemilu dari tahun 2012, yang berarti bahwa mereka akan berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kota tahun 2015. Ia juga menyatakan bahwa perempuan akan menjadi mengambil bagian dalam *syura* yang tidak dipilih. Amnesty International menggambarkan keputusan itu sebagai "langkah yang baik, meskipun terbatas, langkah di sepanjang jalan panjang menuju kesetaraan gender di Arab Saudi, dan bukti perjuangan panjang dari aktivis hak-hak perempuan di sana".

Seperti dengan banyak isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, hak perempuan telah menjadi masalah diskusi publik di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sangat memegang pandangan pada kedua belah pihak. Ini adalah negara terakhir di dunia yang mempertahankan larangan khusus jender untuk hak pilih politik.

Wanita diperbolehkan untuk memegang posisi di kamar dagang. Pada tahun 2008, dua perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan Kamar Dagang dan Industri dari Jeddah. Tidak ada wanita di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ada satu wanita dalam posisi tingkat kabinet sebagai wakil menteri pendidikan perempuan.

Lihat juga
----------

* Arab Spring
* Kalender pemilu
* Sistem pemilu

Referensi
---------

1. ↑  "Saudi Arabia to hold elections next month after year and a half delay". Toronto: Toronto Star/AP. 2011-03-22. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 March 2011. Diakses tanggal 2011-03-22.
2. ↑  "Women remain barred from voting as Saudi Arabia announces elections". The National (Abu Dhabi)/AP/Bloomberg. 2011-03-23. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 March 2011. Diakses tanggal 2011-03-22.
3. ↑  Mattheisen, Toby. "Centre –Periphery Relations and the Emergence of a Public Sphere in Saudi Arabia: The Municipal Elections in the Eastern Province, 1954 – 1960". *tandfonline.com*. British Journal of Middle Eastern Studies. Diakses tanggal 20 February 2015.
4. ↑  Brian Whitaker, *The Guardian*, 24 February 2009, Hello, democracy – and goodbye
5. ↑
6. ↑  "Saudi government bans women's suffrage". *MSNBC*. 10/11/2004. Diakses tanggal 25 September 2011.  Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan); Periksa nilai tanggal di: `|date=` (bantuan)Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan); Periksa nilai tanggal di: `|date=` (bantuan)
7. ↑  "Saudi women barred from voting". *BBC News*. 11 October 2004. Diakses tanggal 20 September 2007.
8. ↑  "Saudi Arabia gives women right to vote". *The Guardian*. 25 September 2011. Diakses tanggal 25 September 2011.  Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)
9. ↑  "Women in Saudi Arabia 'to vote and run in elections'". *BBC News*. 25 September 2011. Diakses tanggal 25 September 2011.  Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)
10. ↑  "Saudi king allows women to vote". *Associated Press*. 25 September 2011. Diakses tanggal 25 September 2011.  Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)[*pranala nonaktif permanen*]Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)
11. ↑  "Saudi king: Women can vote in local elections". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2018-11-16.
12. ↑  "VOTE FOR SAUDI WOMEN NO GUARANTEE OF RIGHTS". *Amnesty International Website*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-27. Diakses tanggal 27 September 2011.
13. ↑  Zoepf, Katherine (31 May 2010). "Talk of Women's Rights Divides Saudi Arabia". *New York Times*. Diakses tanggal 25 September 2011.  Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)Lebih dari satu parameter `|work=` dan `|newspaper=` yang digunakan (bantuan)
14. ↑  "Fact Sheet: Women's Political Participation". *International Women’s Democracy Center website*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-09-30. Diakses tanggal 25 September 2011.
15. ↑  "Saudis order 40 lashes for elderly woman for mingling". *CNN*. 9 March 2009.