**Sarimin Reksodihardjo** (17 Juli 1905 - 1992) adalah seorang birokrat dan politisi beretnis Jawa.

Lahir di Wonosobo, Sarimin bekerja di kantor Wedana Ajibarang, Jawa Tengah setelah menyelesaikan pendidikannya di OSVIA. Setelah proklamasi kemerdekaan, dia ditunjuk sebagai Bupati Brebes, Kepala Bagian Agraria di Kementerian Dalam Negeri, Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara dan Gubernur Nusa Tenggara. Setelah pensiun dari politik, dia memulai karier bisnisnya dan menjadi Direktur Utama Pabrik Semen Gresik.

Kehidupan Awal
--------------

Sarimin menempuh pendidikannya di *Hollandsch-Inlandsche School (HIS)* dan *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA).* Dia lulus dari OSVIA pada tahun 1924.

Karier
------

Setelah lulus dari OSVIA dia bekerja di kantor Wedana Ajibarang dari tahun 1924-1926. Dia pindah ke Cilacap dan bekerja sebagai mantri dari tahun 1926-1928. Dari tahun 1928-1933 dia bekerja sebagai wakil sekretaris bupati di Cilacap dan Kendal. Dia bersekolah di *Bestuurschool* (Sekolah Pamong Praja) dari tahun 1931-1933 dan lulus pada tahun 1933.

Sarimin ditunjuk sebagai asisten Wedana Distrik Weleri di Kabupaten Kendal, Distrik Brati di Grobogan, dan Distrik Pulokon dari tahun 1933-1938. Untuk bisa menjadi seorang wedana, dia melanjutkan pendidikanya di *Bestuursacademie* (Akademi Pamong Praja). Dia merupakan satu dari tiga belas orang di akademi yang bisa lulus sebelum Jepang tiba pada tahun 1942.

Setelah dia lulus, dia mulai bekerja di kantor Bupati Pekalongan.

Pada tanggal 1 Juli 1941, Sarimin ditunjuk oleh sebagai Wedana Wiradesa di Kabupaten Pekalongan. Dia masih memegang jabatannya selama masa pendudukan Jepang.

Sebagai Bupati Brebes
---------------------

Residen Pekalongan, T. Tokonami, menunjuk Sarimin sebagai Bupati Brebes pada tanggal 29 April 1945. Dia masih memegang jabatan sebagai bupati setelah proklamasi kemerdekaan.

Kepala Bagian Agraria
---------------------

Pada tahun 1946, Sarimin ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Bagian Agraria di Kementerian Dalam Negeri.

### Undang-Undang Pokok Agraria

Selama menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria, dia terlibat dalam penyusunan UU Pokok Agraria. Pada tanggal 21 Mei 1948, Soekarno menunjuk Sarimin sebagai Ketua Panitia Agraria Yogyakarta. Anggota panitianya terdiri dari berbagai pejabat di kementerian dan jawatan yang berbeda, anggota dari badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ahli-ahli hukum adat, dan perwakilan dari Serikat Buruh Pertanian.

Setelah pengakuan kedaulatan, ibukota Indonesia pindah ke Jakarta. Maka dari itu, Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan dan panitia baru dibentuk dengan nama Panitia Agraria Jakarta pada tanggal 19 Maret 1952. Sarimin masih bertugas sebagai ketua dan wakilnya adalah Sadjarwo, Kepala Bagian Politik Umum dan Perencanaan Kementerian Pertanian.

Karena Sarimin ditunjuk sebagai Gubernur Nusa Tenggara, sebagian dari tugas sehari-harinya di kepanitiaan dibantu oleh Singgih Praptodihardjo, Wakil Kepala bagian Agraria .

Sarimin mengundurkan diri pada tahun 1953. Posisinya sebagai Kepala Bagian Agraria dan Ketua Panitia Agraria Jakarta digantikan oleh Singgih.

### Sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara

Sebagai bagian dari pekerjaanya di Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 14 Juli 1950 dan 1 Agustus 1950, Sarimin ditunjuk sebagai Ketua Panitya Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur (PPKNST) dan Panitia Penjelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU). Tugas Utama dari PPKNST adalah membubarkan parlemen dan departemen Negara Sumatra Timur serta menyerahkan kekuasaan secara damai dari Negara Sumatra Timur ke Republik Indonesia  sedangkan tugas utama P4SU ialah membentuk Provinsi Sumatra Utara.

Pengangkatannya sebagai ketua dipertimbangkan oleh keberagaman etnis di Sumatra Utara. Pemerintah menunjuk orang Jawa sebagai jalan tengah untuk masalah ini.

Pada tanggal 20 Juli 1950, PPKNST mengumumkan programnya. Dalam programnya, PPKNST menyatakan bahwa Negara Sumatra Timur akan menjadi sebuah residen tanpa otonomi sedangkan kabupatennya menjadi daerah otonom dan secara langsung dikontrol oleh pemerintah provinsi. Pada tanggal 23 Juli 1950, Pemerintah Sumatra Timur yang diwakilkan oleh Raja Kaliamsyah Sinagah secara resmi menanggapi program tersebut. Pemerintah Sumatra Timur menentang perubahan status Sumatra Timur dari negara bagian ke residen dan lebih memilih untuk opsi status provinsi.

Setelah Negara Sumatra Timur dibubarkan pada tanggal 13 Agustus 1950, P4SU mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya diemban oleh Pemerintah Negara Sumatra Timur. P4SU mulai menyiapkan pembagian daerah adminstratif di provinsi dan mendirikan dewan daerah di kabupaten-kabupaten.

Sebagai ketua P4SU, Sarimin juga menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara. Tugas beliau berakhir setelah gubernur tetap, Abdul Hakim dilantik.

Gubernur Nusa Tenggara
----------------------

Pada tanggal 5 April 1952, Sarimin menjadi pejabat Gubernur Sunda Kecil. Dia menggantikan gubernur sebelumnya, Susanto Tirtoprodjo yang ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia untuk Belanda.

Dia dilantik sebagai gubernur tetap pada tanggal 6 Mei 1953.

Selama masa jabatannya, nama provinsi Sunda Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara pada tanggal 28 Mei 1954. Pergantian nama ditunjukan untuk menghilangkan nama "Sunda Kecil" karena terkesan merendahkan.

Dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur pada tanggal 1 April 1957.

Direktur Utama Pabrik Semen Gresik
----------------------------------

Setelah pengunduran dirinya sebagai Gubernur Nusa Tenggara, Sarimin ditunjuk sebagai Direktur Utama Pabrik Semen Gresik pada tanggal 1 April 1957. Dia mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 20 April 1961.

Referensi
---------

1. ↑  Gunseikanbu 1944, hlm. 69
2. ↑  Gunseikanbu 1944, hlm. 69–70
3. 1 2  Gunseikanbu 1944
4. ↑  Suryanegara 2016, hlm. 29
5. ↑  Sutherland 1974, hlm. 28
6. 1 2  Ministry of Information 1954, hlm. 54
7. ↑  Sihombing 2018, hlm. 93
8. 1 2  Sihombing 2018, hlm. 95
9. ↑  Rachman 2017, hlm. 65
10. 1 2  Information Bureau of North Sumatra 1953, hlm. 381
11. ↑  Information Bureau of North Sumatra 1953, hlm. 385
12. ↑  Sjamsuddin 1990, hlm. 41
13. ↑  Information Bureau of North Sumatra 1953, hlm. 383
14. ↑  Tuk Wan Haria 2006, hlm. 59
15. ↑  Tuk Wan Haria 2006, hlm. 60
16. ↑  "Wie naar Kleine Sunda-eilanden?". *De vrije pers*. 7 April 1952.
17. ↑  Kementerian Penerangan 1953, hlm. 2
18. ↑  Emergency Law No.9 of 1954
19. ↑  "FUNCTIEOVERDRACHT". *Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode*. 3 April 1957.

Bibliografi
-----------

* Gunseikanbu (1944), *Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa*
* Suryanegara, Ahmad Mansur (2016), Api Sejarah, Surya Dinasti
* Sutherland, Heather (April 1974), "Notes on Java's Regent Families: Part II (dalam bahasa Inggris), Indonesia, Program Asia Tenggara Universitas Cornell, **17** (17)
* Djawatan Penerangan Propinsi Sumatra Utara (1953), *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara,* Medan: Kementerian Penerangan
* Sihombing, M.F. (2018), *Sejarah Hukum Tanah di Indonesia,* Jakarta: Kencana Media
* Rachman, Noer Fauzi (2017), *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Jakarta: INSIST Press
* Sjamsuddin, Nazaruddin (1990), P*emberontakan kaum republik: kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti Press
* Kementerian Penerangan (1954), *Kami Perkenalkan*, Jakarta
* Tuk Wan Haria, Muhammad (2006), *Gubernur Sumatera dan Para Gubernur Sumatera Utara*, Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatra Utara
* Djawatan Penerangan Sunda Kecil (1953), *Republik Indonesia: Propinsi Sunda Ketjil,* Singaraja: Kementerian Penerangan
* Lucas, Anton (Februari 1980), *The Bamboo Spear Pierces the Payung: the Revolution Against the Bureaucratic Elite in North Central Java in 1945* Universitas Nasional Australia
* Djawatan Penerangan Sumatra Utara (1953), *Republik Indonesia: Propinsi Sumatera Utara,* Medan: Kementerian Penerangan