**Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah *Qanun*. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah *Peraturan Daerah Khusus*.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: 

> Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.
> 
>

Materi Muatan Peraturan Daerah
------------------------------

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00..

Pasal 56 ayat 3 UU No 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:

* Angggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
* Pencabutan daerah provinsi;
* Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi

harus "disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur."

Referensi
---------

1. ↑  Pasal 1 angka 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: Pengertian Peraturan Daerah[*pranala nonaktif permanen*]
2. ↑  Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Baca juga: Pengertian Peraturan Daerah[*pranala nonaktif permanen*]
3. ↑  Materi Muatan Peraturan Daerah[*pranala nonaktif permanen*]
4. ↑  Baca Bagian Pengertian Materi Muatan Peraturan Daerah dalam Artikel Materi Muatan Peraturan Daerah[*pranala nonaktif permanen*]
5. ↑  Baca bagian Penyusunan Materi Muatan Peraturan Daerah dalam Artikel Materi Muatan Peraturan Daerah[*pranala nonaktif permanen*].
6. ↑  Baca Bagian Pidana dalam Materi Muatan Peraturan Daerah dalam Artikel Materi Muatan Peraturan Daerah[*pranala nonaktif permanen*]
7. ↑

| * l
* b
* s
Peraturan perundang-undangan Indonesia |
| --- |
| Hukum di Indonesia |
| Undang-Undang Dasar | 
* **UUD 1945**
	+ Perubahan Pertama
	+ Kedua
	+ Ketiga
	+ Keempat
* Konstitusi RIS 1949
* UUDS 1950

 |
| Undang-Undang | 
* Hukum Pidana (KUHP)
	+ KUHP 2023
* Hukum Perdata (KUHPer/BW)
* Acara Pidana (KUHAP)
* Advokat
* Aparatur Sipil Negara
* Cipta Kerja (*Omnibus Law*)
* Desa
* Hak Asasi Manusia
* Informasi dan Transaksi Elektronik
* Kementerian Negara
* Keterbukaan Informasi Publik
* Pelayanan Publik
* Pemerintahan Aceh
* Pemilihan Umum
* Penanggulangan Keadaan Bahaya
* Penyiaran
* Pers
* Pokok Agraria
* Pornografi
* Sistem Pendidikan Nasional
* Telekomunikasi
* Tindak Pidana Kekerasan Seksual

|  |  |
| --- | --- |
| Rancangan | 
* Haluan Ideologi Pancasila
* Permusikan
* Perubahan Harga Rupiah

 |

 |
| Peraturan Pemerintah | 
* Pengganti Undang-Undang

 |
| Peraturan Presiden | 
* Keputusan Presiden

 |
| Peraturan Daerah | 
* Peraturan Daerah Provinsi
	+ Qanun Aceh
	+ Perdais
* Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

 |
| Peraturan lain | 
* GBHN
* Ketetapan MPR
	+ I/MPR/2003
* Peraturan Menteri
* Peraturan LPNK
* Peraturan BI
* Peraturan BPK
* Peraturan Desa

 |
| Penerbitan | 
* Lembaran Negara Republik Indonesia
* Berita Negara Republik Indonesia
* Lembaran Daerah Indonesia

 |