Bendera Uni Eopa
**Siklus kebijakan multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021** atau yang dikenal dengan sebutan *EU policy cycle* merupakan rencana 4 (empat) tahunan inisiatif Uni Eropa (Bahasa Inggris: European Union) atau disingkat EU yang dipimpin oleh Intilijen dan Multidisiplin, yang bertujuan untuk tetap selangkah lebih maju dari para penjahat dalam hal perang melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius. Rencana ini dikenal sebagai "Siklus Kebijakan Uni Eropa" yang akan berjalan hingga 2021. Siklus kebijakan multi-tahunan ini didorong oleh negara-negara anggota dan melibatkan banyak badan yang bekerjasama, yang terdiri dari:

1. Agensi Penegak Hukum
2. Lembaga dan Instansi Uni Eropa
3. Organisasai Publik dan Swasta
4. Negara non-Uni Eropa yang relevan

Latar Belakang
--------------

Siklus Kebijakan Uni Eropa ( EU Cycle Policy ) dalam melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius adalah metodologi yang di adopsi[*pranala nonaktif permanen*] oleh Uni Eropa pada tahun 2010, untuk mengatasi sebagian besar ancaman kriminal yang dihadapi Uni Eropa. Siklus Kebijakan ini menerjemahkan tujuan strategis di Tingkat Eropa ke dalam tindakan operasional konkret terhadap kejahatan internasional yang serius dan terorganisir. Setiap siklus berlangsung selama 4 tahun dan mengoptimalkan koordinasi serta kerjasama dalam prioritas penanganan kejahatan yang disepakati oleh semua negara anggota. Selama siklus, semua layanan dan pemangku kepentingan yang peduli baik di tingkat nasional dan Uni Eropa, diundang untuk mengalokasikan sumber daya dan saling memperkuat upaya pencegahan. Dengan harapan, ancaman yang muncul segera di monitor sehingga dapat ditangani secara efektif. Pada 27 Maret 2017, Dewan memutuskan untuk melanjutkan Siklus Kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius untuk periode 2018 - 2021. Siklus Kebijakan multi-tahunan ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling penting yang ditimbulkan oleh kejahatan internasional yang terorganisir dan serius ke UE. dengan cara yang koheren dan metodologis melalui peningkatan dan penguatan kerjasama antara layanan yang relevan dari Negara-negara Anggota, lembaga-lembaga Uni Eropa dan instansi-instansi UE, serta negara-negara dan organisasi-organisasi ketiga, termasuk sektor swasta jika memungkinkan.

Siklus Kebijakan memiliki 2 tujuan utama, yaitu:

1. Untuk memastikan kerjasama yang efektif antara negara anggota, lembaga penegak hukum, Lembaga Uni Eropa, Instansi Uni Eropa dan pihak ketiga yang relevan
2. Untuk memberikan tindakan operasional yang koheren dan kuat dalam menargetkan ancaman kejahatan paling mendesak yang dihadapi Uni Eropa.

Siklus Kebijakan Uni Eropa awalnya dilaksanakan antara Tahun 2012 dan Tahun 2013, berdasarkan prioritas kejahatan yang direkomendasikan oleh lembaga penegak hukum UE dan mendapat kesepakatan dari Dewan, yang berlangsung pada Tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2011. Siklus pertama ini diikuti atau diadopsi dari Siklus Kebijakan Uni Eropa empat tahun penuh pada Tahun 2014 sampai Tahun 2017. Sedangakan Siklus Kebijakan baru Uni Eropa untuk periode 2018-2021 dibahas selama tahun 2017.

10 Prioritas Kebijakan Uni Eropa 2018-2021
------------------------------------------

10 Prioritas Kejahatan yang di perangi Uni Eropa dalam siklus kebijakan periode 2018-202110 (sepuluh) Prioritas Kebijakan Uni Eropa 2018-2021 adalah siklus kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan internasional terorganisir dan serius. Didalamnya terdapat 10 kejahatan yang menjadi prioritas UE untuk di perangi. Kebijakan ini merupakan tindakan lanjutan dari siklus kebijakan UE pada tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, yang setelah dilakukan evaluasi akhir dan diserahkan kepada COSI (Komite tetap kerja sama operasional internal keamanan) pada bulan Februari 2017, diputuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, oleh karena itu UE akan melanjutkan metodologi ini untuk siklus periode berikutnya yaitu pada siklus kebijakan Uni Eropa periode Tahun 2018 - 2021. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan yang serius dan terorganisir merupakan fenomena yang semakin dinamis dan kompleks yang membutuhkan tanggapan yang kuat dan perhatian yang serius serta dipimpin oleh intelijen dari penegak hukum UE.

Siklus kebijakan UE periode 2018-2021 adalah tindak lanjut dari upaya UE dalam memerangi kejahatan serius dan terorganisir yang terus meluas, seperti perdagangan narkoba internasional, perdagangan manusia, penggelapan pajak, penipuan dokumen dan lain-lain, yang menjadi penyebab utama kekhawatiran UE. Disisi lain, dampak globalisasi dalam masyarakat dan bisnis juga memfasilitasi munculnya kejahatan atau kegiatan kriminal dengan variasi baru yang signifikan. Jaringan kriminal ini mengeksploitasi celah legislatif, internet, dan kondisi yang terkait dengan krisis ekonomi untuk menghasilkan laba gelap dengan risiko rendah, sebagaimana, dalam laporan utama Europol tentang Penilaian Pelanggaran Kejahatan Berat dan Terorganisir (Serious and Organised Crime Threat Assessment) yang disebut SOCTA, telah mengidentifikasi sejumlah area kejahatan prioritas tinggi yang menjadi fokus operasional penanganan UE.

Berdasarkan keputusan COSI Tahun 2017 yang memutuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, maka kebijakan muti-tahunan Uni Eropa tersebut dirasakan perlu untuk dilanjutkan oleh Dewan dengan membuat siklus kebijakan UE 2018-2021 yang didasarkan pada rekomendasi, dan telah diidentifikasi berdasarkan penilaian ancaman kejahatan yang serius dan terorganisasi Uni Eropa (SOCTA) oleh Europol serta penilaian dan kebijakan lainnya telah mengidentifikasikan 10 ancaman kejahatan yang menjadi prioritas UE dalam melawan kejahatan serius dan terorganisir, yaitu:

### 1. Cybercrime

Setiap tahun, € 400 miliar hilang secara global karena serangan cyber. Uni Eropa bermaksud untuk meningkatkan perjuangannya melawan cybercrime, dengan fokus pada tiga bidang:

* Melawan serangan terhadap sistem IT
* Menangani penipuan pembayaran non-tunai
* Meningkatkan keamanan anak-anak daring, termasuk dengan memberantas produksi dan distribusi konten pelecehan anak

### 2. Perdagangan Narkoba

Perdagangan narkoba dan produksi obat terlarang tetap menjadi salah satu kegiatan yang paling menguntungkan bagi organisasi kriminal di UE. Oleh karena itu tujuan Kebijakan Uni Eropa adalah:

* Untuk mengurangi produksi dan lalu lintas obat-obatan sintetis, seperti ekstasi dan LSD
* Untuk mengganggu kegiatan kriminal dari organisasi penyelundupan cannabis, heroin dan kokain ke UE

### 3. Memfasilitasi imigrasi ilegal ke UE

Penyelundupan migran ke Eropa sebagian besar didorong oleh para pedagang kriminal. Hari ini, 90% migran membayar pedagang untuk menjangkau Eropa. Uni Eropa berusaha untuk mengatasi jaringan kriminal yang mengeksploitasi migran rentan, terutama mereka yang:

* Menggunakan metode yang membahayakan nyawa orang lain,
* Menawarkan layanan mereka secara online,
* Menggunakan penipuan dokumen sebagai bagian dari model bisnis mereka.

### 4. Kejahatan properti yang terorganisir

Uni Eropa berusaha untuk mengganggu kelompok-kelompok kriminal internasional yang mengeksploitasi kurangnya interoperabilitas antara alat pengawasan lintas perbatasan untuk melakukan pencurian domestik, mencuri mobil atau menargetkan bisnis.

### 5. Perdagangan manusia

Untuk memerangi kejahatan perdagangan orang di Uni Eropa, terutama eksploitasi seksual dan tenaga kerja serta semua bentuk perdagangan anak. Maka yang menjadi tujuan utama Kebijakan Uni Eropa 2018-2021 adalah Identifikasi korban dan perlindungan kepada mereka.

### 6. Penipuan pajak dan pedagang perantara dalam komunitas (MTIC)

Setiap tahun, sekitar € 60 miliar dicuri oleh kelompok kejahatan yang melakukan penipuan pajak, dan penipuan pedagang perantara dalam komunitas (MTIC). MTIC adalah pencurian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pemerintah oleh kelompok kejahatan terorganisir. Model penipuan MTIC melibatkan kegiatan yang terorganisir dan canggih yang berusaha mengeksploitasi perbedaan dalam bagaimana VAT diperlakukan di berbagai Negara Anggota Uni Eropa. Para penjahat menciptakan struktur perusahaan dan individu terkait di seluruh negara bagian ini untuk menyalahgunakan prosedur perdagangan dan akuntansi pendapatan nasional serta internasional yang mengeksploitasi cara VAT diperlakukan dalam transaksi lintas batas yang juga dikenal sebagai penipuan carousel, kejahatan ini mengambil keuntungan dari undang-undang yang memungkinkan perdagangan lintas batas Negara Anggota menjadi bebas PPN. Dalam penipuan MTIC, perusahaan pertama dalam jaringan domestik membebankan PPN kepada pelanggan, tetapi tidak membayar kepada pemerintah, menjadi apa yang dikenal sebagai "pedagang yang hilang". Berdasarkan hal tersebut, pengalaman yang diperoleh dalam siklus kebijakan sebelumnya pada siklus kebijakan periode 2018-2021 akan digunakan untuk memberantas kelompok kriminal tersebut.

### 7. Perdagangan senjata api

Uni Eropa berkomitmen untuk memerangi organisasi kriminal berupa:

* Lalu lintas dalam senjata api
* Mendistribusikan senjata api
* Menggunakan senjata api

### 8. Kejahatan lingkungan

Kejahatan lingkungan saat ini telah menjadi salah satu kegiatan kriminal terorganisir yang paling menguntungkan di dunia yang tidak anya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu Uni Eropa akan memfokuskan perjuangan khususnya dalam mengatasi organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan satwa liar dan memerangi mereka yang terlibat dalam perdagangan limbah ilegal.

### 9. Kejahatan dalam bidang keuangan

Keuntungan adalah tujuan akhir para penjahat dan inovasi dalam layanan keuangan seperti mata uang virtual dan kartu prabayar anonim telah menciptakan peluang baru untuk pencucian uang dan kejahatan pembiayaan. Maka salah satu prioritas Kebijakan Siklus Uni Eropa untuk 2018-2021 bertujuan untuk:

* Menyita keuntungan jaringan kriminal yang di dapatkan dari hasil pencucian uang
* Membasmi bisnis-bisnis yang menawarkan layanan pencucian uang
* Menghentikan organisasi kriminal yang menggunakan metode pembayaran baru dengan tujuan menampung keuntungan hasil kejahatan

### 10. Penipuan Dokumen / Dokumen Palsu

Keamanan dokumen perjalanan penting dalam perang melawan terorisme dan kejahatan terorganisasi dan berkontribusi pada perlindungan perbatasan dan manajemen migrasi. Oleh karena itu prioritas kebijakan Uni Eropa 2018-2021 bertujuan untuk menargetkan organisasi kriminal yang terlibat dalam produksi dan penyediaan dokumen palsu kepada penjahat lain.

Langkah Siklus Kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan serius dan terorganisir

Langkah-Langkah Siklus Kebijakan Uni Eropa
------------------------------------------

Langkah-langkah siklus kebijakan Uni Eropa (Bahasa Inggris: The EU Policy Cycle Steps) disusun sebagai pedoman dalam menangani kejahatan serius dan terorganisir di Kawasan Eropa, dalam pembuatan siklus kebijakan, Uni Eropa membentuk 4 langkah strategis yang saling berkaitan dan disebut sebagai "Langkah Siklus Kebijakan Uni Eropa". Yang terdiri dari:

### Penilaian ancaman kejahatan yang serius dan terorganisir (SOCTA)

Penilaian Pelaporan Kejahatan Berat dan Terorganisir Uni Eropa atau disingkat SOCTA) adalah hasil analisis signifikan tentang ancaman kejahatan yang serius dan terorganisir yang dihadapi Uni Eropa, serta memberikan informasi bagi praktisi, pembuat keputusan dan masyarakat luas dibawah kepemimpinan Europol. Europol sendiri adalah lembaga penegak hukum Uni Eropa yang membantu 28 Negara Anggota UE dalam perjuangan mereka melawan kejahatan dan terorisme internasional yang serius. Untuk SOCTA, Europol telah melakukan pengumpulan data terbesar yang pernah terjadi pada kejahatan serius dan terorganisasi di Uni Eropa. Europol mengandalkan ribuan kontribusi oleh Negara Anggota, mitra operasional dan strategis Europol di luar Uni Eropa, mitra institusional Europol serta intelijen operasional yang diadakan dalam basis data Europol. Yang bertujuan menghasilkan penilaian yang paling signifikan tentang sifat dan skala ancaman kejahatan yang dihadapi Uni Eropa dan negara-negara anggota.

SOCTA, yang dikembangkan oleh Europol, terdiri dari serangkaian rekomendasi berdasarkan analisis mendalam dari ancaman kejahatan yang dihadapi Uni Eropa. Dewan dari Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri kemudian akan menggunakan rekomendasi ini untuk menentukan prioritas untuk Siklus Kebijakan. Di awal siklus kebijakan, SOCTA memberikan temuan analitis yang menginformasikan prioritas politik, sasaran strategis dan rencana aksi operasional. SOCTA akan mengidentifikasi dan menilai ancaman terhadap UE dan analisis poin kerentanan terhadap kejahatan, juga terhadap peluang yang dibuat oleh para pelaku kejahatan berat yang terorganisir.

### Rencana strategis (MASP)

Rencana strategis multi-tahunan yang dalam bahasa inggris disebut *Multi-Annual Strategic Plans* atau disingkat MASP, dikembangkan berdasarkan prioritas yang didefinisikan pada langkah pertama melalui SOCTA untuk menentukan tujuan strategis dalam mencegah dan memberantas setiap ancaman yang masuk ke UE. MASP merupakan *platform multidisipliner* Eropa melawan ancaman kriminal (EMPACT). Sejak Tahun 2017 MASP dikembangkan oleh Europol sebagai rencana strategis multi-tahunan berdasarkan prioritas untuk menentukan tujuan strategis memerangi setiap ancaman kejahatan.

### Platform multidisipliner Eropa melawan ancaman kejahatan (EMPACT)

Setiap tahun MASP dari semua prioritas diterjemahkan dalam rencana aksi operasional (OAP) dalam rangka memerangi dan mencegah kejahatan di area Eropa yang telah ditetapkan oleh langkah 1 dan 2. Dalam pelaksanaan dan pemantauan rencana strategis multi-tahunan Uni Eropa dilakukan dengan Rencana Aksi Operasional dan Pelaporan Pengemudi atau dalam bahasa inggris disebut *Operational Action Plans* (OAP) and *Drivers Reporting* Untuk memerangi kejahatan di bidang-bidang yang telah ditugaskan yang menjadi prioritas EMPACT. Oleh karena itu setiap prioritas memiliki proyek EMPACT yang melaksanakan tindakan yang diputuskan oleh negara-negara Anggota dan organisasi-organisasi Uni Eropa yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengimplementasikan masing-masing OAP. Masing-masing proyek EMPACT ini dipimpin oleh "pengemudi" dan "pengemudi bersama" dari anggota yang menyatakan bersedia dengan sukarela untuk memimpin prioritas dan implementasinya diawasi di tingkat nasional oleh National EMPACT Coordinators (NEC).

### Evaluasi

Sepanjang Siklus Kebijakan, efektivitas OAP dan dampaknya terhadap ancaman prioritas yang ditinjau oleh COSI (Standing Committee on operation cooperation on internal security) memungkinkan proyek EMPACT untuk mengevaluasi, memantau dan menyesuaikan (jika diperlukan) dalam menanggulangi ancaman-ancaman kejahatan yang menjadi prioritas UE. Selanjutnya, pada akhir Siklus Kebijakan, studi evaluasi akhir dilakukan oleh evaluator eksternal independen dalam kerja sama erat dengan kelompok ahli pemantauan. Laporan tersebut harus memuat sejumlah rekomendasi dan tindakan yang disarankan untuk membuat Siklus Kebijakan Uni Eropa berikutnya menjadi lebih efektif, efisien, dan mengalir berbaris, dan untuk menyeimbangkan beban yang ditempatkan pada berbagai kategori pemangku kepentingan.

Indikator Utama Siklus Kebijakan Uni Eropa 2018-2021
----------------------------------------------------

Kesimpulan Dewan tentang kelanjutan Siklus Kebijakan Uni Eropa memerangi kejahatan internasional yang terorganisir dan serius untuk periode 2018-2021, mewajibkan lembaga-lembaga Uni Eropa di bawah kepemimpinan Europol agar menyediakan dukungan metodologis, analitis dan administratif dalam penyusunan MASP dan OAP. Dengan ketentuan waktu yang ditetapkan untuk siklus kebijakan Uni Eropa 2018-2021, yang menunjukkan tindakan di bawah pengembangan pedoman merancang indikator kinerja untuk mengukur kemajuan dan hasil tindakan operasional. Dengan latar belakang tersebut kelompok dukungan COSI (Komite tetap kerja sama operasional internal keamanan) menyetujui masukan Europol yang disertakan untuk pengembangan pedoman dalam merancang indikator kinerja untuk mengukur kemajuan dan hasil Tindakan Operasional Kebijakan Uni Eropa pada 2018-2021.

Europol telah menyiapkan masukan atau ide yang menjelaskan bagaimana Indikator Kerja Utama (KPI) dapat bekerja secara cerdas yang dikenal sebagai, untuk tujuan rencana strategis multi-tahunan (MASP) dan tujuan Aksi Operasional (AOP) dapat disusun.

### 1. Rencana Strategis Multi-Tahununan (MASP)

| MASP | Catatan |
| --- | --- |
| Prioritas | • Menangkap dalam cakupan luas lingkup prioritas sebagaimana disetujui oleh Dewan - satu per MASP |
| Tujuan Strategi | • Pernyataan yang menyatakan apa yang MASP tetapkan untuk dicapai dalam siklus Kebijakan Uni Eropa (Multi-tahunan)
• Harus SMART (sedapat mungkin)
• Dipantau melalui Indikator Kerja Utama (KPI)
• Manfaat / hasil yang diharapkan dapat dirinci dalam kerang MASP
• Praktik terbaik: Jumlah terbatas dari sasaran strategis per MASP  |

### 2. Rencana Aksi Operasional (OAP)

| OAP | Catatan |
| --- | --- |
| Tujuan strategis (dari MASP) | • Identik dengan tujuan strategis multi-tahuan dari MASP |
| Tindakan operasional | • Pernyataan ringkas secara keseluruhan yang menjelaskan tentang tindakan Operasional 
(tindakan operasional adalah satu set kegiatan yang dirancang untuk berkontribusi pada tujuan strategis yang ditetapkan didalam
MASP
• dipantau melalui Indikator Kinerja Utama (KPI)
• Praktik terbaik: jumlah tindakan operasional terbatas per-tujuan strategi |
| Tujuan dari tindakan operasional | • Pernyataan yang menyatakan apakah tindakan operasi itu mengatur pencapaian pada tahun tertentu atau 
berkontribusi pada tujuan strategis yang relevan
• Harus SMART |
| Kegiatan-kegiatan | • ini adalah kegiatan yang berbeda yang dirancang untuk dapat mencapai tindakan operasional 
(mengatur pelatihan, menyampaikan laporan, menjalankan tindakan penggabungan hari, dll)
• Indikator Kinerja (PI) dapat dilampirkan dari masing-masing kegiatan untuk memantau kemajuannya,
sebagai kebijaksanaan pemimpin kegiatan.
Namun ini tidak wajib sebagai beban pelaporan. |

Tujuan strategis dalam MASP dan Tindakan Operasional dalam OAP menjadi indikator kinerja yang diperlukan mengingat ruang lingkup yang luas dari Siklus Kebijakan Uni Eropa dengan kekhususan masing-masing wilayah kejahatan, sehingga penting untuk diusulkan sebagai tindakan terbaik dengan menggunakan pendekatan penggunaan sejumlah tujuan strategis MASP yang terfokus dan rencana aksi operasional (OAP). Tindakan ini bertujuan untuk menyederhanakan perencanaan dan tindakan, dan yang terpenting adalah fase pemantauan OAP. Untuk alasan ini, indikator kinerja utama hanya diperlukan pada level tujuan strategis dan tindakan operasional. Pada tingkat kegiatan yang lebih terperinci, indikator kinerja dapat digunakan sesuai kebijaksanaan pemimpin tindakan/aksi. Tabel diatas hanya menyajikan dua skenario berdasarkan sejumlah sasaran strategis dan tindakan operasional yang menjadi sasaran utama indikator kinerja siklus kebijakan UE 2018-2021 dalam melawan kejahatan internasional berat dan terorganisir. Dan sebagai informasi rencana strategi (MASP) dan rencanan aksi operasional (OAP) merupakan indikator kinerja utama untuk tingkatannya masing-masing, dalam prakteknya bisa terdapat indikator kinerja lainya yang juga merupakan bagian dari perang Uni Eropa melawan kejahatan serius dan terorganir dalam siklus kebijakan multi-tahunan Uni Eropa 2018-202.

Referensi
---------

1. ↑  "The EU fight against organised crime - Consilium". *www.consilium.europa.eu* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-15.  - *This plan, known as the **'EU policy cycle'**, will run **until 2021**.*
2. ↑   - *As set out in action 7 of the Council conclusions on the continuation of the EU Policy Cycle for organised and serious international crime for the period 2018-2021*
3. ↑  "EU Policy Cycle - EMPACT". *Europol* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-16.  On 27 March 2017, the Council decided to continue the EU Policy Cycle for organised and serious international crime for the period 2018 - 2021. "*This multi-annual Policy Cycle aims to tackle the most important threats posed by organised and serious international crime to the EU in a coherent and methodological manner through improving and strengthening co-operation between the relevant services of the Member States, EU institutions and EU agencies as well as third countries and organisations, including the private sector where relevant".*
4. ↑   "An initial and reduced EU Policy Cycle was implemented between 2011 and 2013 on the basis of the EU crime priorities agreed by Council on 9-10 June 2011 This cycle was followed by a fully fledged four-year EU Policy Cycle between 2014-2017 on the basis of new EU crime priorities agreed by the Council on 6-7 June 2013"
5. ↑   Diarsipkan 2018-06-16 di Wayback Machine. - A new Policy Cycle for 2018-2021 is being discussed during 2017.
6. 1 2  "The EU fight against organised crime - Consilium". *www.consilium.europa.eu* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-06-16.
7. ↑
8. ↑  *Captures in broad terms the scope of the priority as agreed by the Council – one per MASP*
9. ↑  *•Statement declaring what the MASP is set to achieve in the course of the EU Policy Cycle (Multi-annual) • Should be SMART (as far as possible) • Monitored via Key Performance Indicators (KPIs) • Expected benefits/results can be detailed in the MASP template • Best practice: Limited number of Strategic Goals per MASP* -

Templat:Kebijakan Luar Negeri

 

| * l
* b
* s
Uni Eropa (UE) Eropa |
| --- |
| Anggota | 
* Austria
* Belanda
* Belgia
* Bulgaria
* Ceko
* Denmark
* Estonia
* Finlandia
* Hungaria
* Irlandia
* Italia
* Jerman
* Kroasia
* Latvia
* Lituania
* Luksemburg
* Malta
* Prancis
* Polandia
* Portugal
* Rumania
* Siprus
* Slovenia
* Slowakia
* Spanyol
* Swedia
* Yunani

 |
| Calon | 
* Republik Makedonia
* Turki

 |
| Calon potensial | 
* Albania
* Bosnia dan Herzegovina
* Kosovo
* Montenegro
* Serbia

 |

 

| * l
* b
* s
Hukum |
| --- |
| Sistem hukum | 
* Hukum sipil
	+ Hukum Romawi
* Hukum umum
* Hukum adat
* Hukum agama
	+ Syariah
		- Fiqh
	+ Halakha
	+ Hukum kanonik
	+ Hukum Hindu
	+ Hukum Jain
* Hukum sosialis
* Xeer
* Yassa
* Pluralisme hukum

 |
| Kajian dasar | 
* Hukum internasional
* Hukum administrasi negara
* Hukum tata negara
* Hukum pidana
* Hukum perdata
* Hukum acara
	+ Pidana
	+ Perdata

 |
| Sumber hukum | 
* Piagam
* Undang-undang dasar
* Adat
* Hak ilahi raja-raja
* Hak asasi manusia
* Hak alami
* Hukum perkara
	+ Preseden hukum

 |
| Bidang hukum | 
* Hukum agraria
* Hukum pertanian
* Hukum penerbangan
* Hukum perbankan
* Hukum dagang
* Hukum persaingan usaha
* Hukum konstruksi
* Perlindungan konsumen
* Hukum korporat
* Hukum teknologi informasi
* Hukum pemilihan umum
* Hukum sumber daya
* Hukum hiburan
* Kebangkrutan
* Perselisihan hukum
* Hukum keluarga
* Hukum lingkungan
* Hukum keuangan
* Hukum kesehatan
* Hukum imigrasi
* Hak kekayaan intelektual
* Hukum pidana internasional
* Hukum HAM internasional
* Hukum kemanusiaan internasional
* Hukum perbudakan internasional
* Hukum tenaga kerja
* Hukum perang
* Hukum laut
* Hukum pers
* Hukum militer
* Hukum waris
* Hukum publik internasional
* Hukum angkasa
* Hukum olahraga
* Hukum pajak
* Hukum pengangkutan
* Hukum amanat
* Hukum kewajiban
* Hukum properti
* Hukum publik
* Hukum statuter

 |
| Perihal hukum | 
* Fiksi hukum
* Arkeologi hukum
* Pertanggungjawaban produk
* Wanita dan hukum
* Kontrak
* Akta autentik
* Hak cipta
* Ekuitas
* Lisensi
* Bukti
* Ganti rugi
* Kerugian

 |
| Teori hukum | 
* Perbandingan hukum
* Kajian hukum kritis
* Teori hukum feminis
* Ekonomika hukum
* Formalisme hukum
* Teori hukum internasional
* Asas legalitas
* *Rule of law*
* Sosiologi hukum
* Politik hukum

 |
| Pembuatan hukum | 
* Jajak pendapat
* Kodifikasi hukum
* Dekrit
	+ Maklumat
	+ Keputusan eksekutif
	+ Proklamasi
* Undang-undang
	+ Perundangan utama dan cadangan
	+ Peraturan perundang-undangan
	+ Pembuatan peraturan
* Pemakluman
* Pencabutan
* Perjanjian
* Statuta
	+ *Act of Parliament*
	+ *Act of Congress*
	+ Undang-Undang Republik Indonesia

 |
| Penyelenggaraan hukum | 
* Ajudikasi
* Penyelenggaraan peradilan
* Peradilan pidana
* Pengadilan militer
* Penyelesaian sengketa
* Gugatan
* Pendapat hukum
* Upaya hukum
* Hakim
	+ Magistrat
	+ *Justice of the peace*
* Penghakiman
* Pengujian yudisial
* Kewenangan hukum
* Juri
* Profesi hukum
	+ Pengacara/advokat
	+ Kuasa hukum
	+ Bantuan hukum
	+ *Barrister*
	+ *Solicitor*
	+ Jaksa
* Pertanyaan hukum
* Sidang
* Fakta yang sebenarnya
* Vonis
* Birokrasi
* Bar
* Kursi hakim
* Masyarakat sipil
* Pengadilan
* Komisi pemilihan umum
* Eksekutif
* Yudikatif
* Penegak hukum
* Pendidikan hukum
	+ Sekolah hukum
* Dewan perwakilan
* Angkatan bersenjata
* Kepolisian
* Partai politik
* Mahkamah

 |
| 
* **Kategori**
* **Portal**

 |

 Templat:Kebijakan Uni Eropa 2018