Sekelompok rekrutan Republik Tiongkok.
Republik Tiongkok (Taiwan) telah mempertahankan kebijakan wajib militer untuk semua pria usia militer yang memenuhi syarat sejak tahun 1951. Pemerintah Republik Tiongkok awalnya berencana untuk mengakhiri kebijakan ini pada tahun 2014, tetapi penghapusan wajib militer cukup kontroversial di kalangan masyarakat Republik Tiongkok, dan karenanya pemerintah belum membuat jadwal pasti untuk penghapusannya. Wanita dari pulau-pulau terpencil di provinsi Fuchien , yang secara geografis paling dekat dengan daratan Tiongkok , juga diwajibkan untuk bertugas dalam peran pertahanan sipil, meskipun persyaratan ini telah dibatalkan sejak pencabutan darurat militer. Meskipun mayoritas dari semua posisi terdaftar di Angkatan Bersenjata RTtelah dan saat ini diisi oleh wajib militer, pemerintah bermaksud untuk secara bertahap menambah jumlah tentara sukarelawan dengan tujuan akhirnya membentuk militer sukarelawan. Namun, meskipun demikian, akan ada pelatihan dasar wajib untuk semua pria yang mencapai usia genap 18 tahun. Beberapa tahun terakhir juga terlihat peningkatan dalam opsi layanan yang terbuka bagi wajib militer, termasuk layanan alternatif dengan Kementerian Dalam Negeri (MOI), serta opsi layanan khusus untuk wajib militer dalam profesi tertentu. Proses draf diatur di bawah Undang-Undang Dinas Militer RT di bawah naungan Badan Wajib Militer Nasional MOI serta oleh Pasal 20 Konstitusi RT .

Kementerian Pertahanan RT telah mengumumkan bahwa jika pendaftaran sukarela mencapai jumlah yang cukup, masa wajib wajib militer akan dipersingkat menjadi 14 bulan pada tahun 2007. Selanjutnya akan dipersingkat menjadi 12 bulan pada tahun 2009.

Pada tanggal 10 Maret 2009, Menteri Pertahanan Chen Chao-min mengatakan pada akhir tahun 2014, Republik Tiongkok akan memiliki kekuatan militer semua sukarelawan. Proses penghapusan wajib militer akan dimulai pada tahun 2010 dan pada akhir tahun 2014 semua pasukan sukarelawan akan menggantikan wajib militer. Individu yang ingin bergabung harus memiliki pendidikan minimal sekolah menengah atas dan mereka yang tidak menjadi sukarelawan untuk militer akan diminta untuk menyelesaikan empat bulan kamp pelatihan militer. Pada tahun 2012, dilaporkan bahwa mulai tahun 2013 dan seterusnya, wajib militer yang lahir setelah 1 Januari 1994, hanya perlu menerima pelatihan militer selama empat bulan dan tidak lagi diharuskan menjalani wajib militer selama satu tahun. dan bahwa pemerintah berada di jalur yang tepat untuk mengganti semua wajib militer yang melayani dengan sukarelawan pada akhir 2014. Namun, jadwal ini dimundurkan pada 2013 hingga akhir 2016.

Jika kebijakan ini tetap tidak berubah, meskipun RT akan memiliki kekuatan profesional sukarelawan murni, setiap pria akan tetap wajib militer untuk menerima pelatihan militer empat bulan. Dengan demikian, setelah tahun 2016, wajib militer masih akan tetap dipraktikkan di RT.

Undang -Undang Dinas Militer Republik Tiongkok pertama kali diberlakukan pada tahun 1933 (ketika pulau Formosa, termasuk Pescadores, bukan bagian dari RT), dengan amandemen terakhir pada tahun 2011. Undang-Undang Penegakan untuk Undang-Undang Dinas Militer pertama kali diberlakukan pada tahun 1947, ketika pemerintah berperang dengan Partai Komunis Tiongkok di seluruh Tiongkok.

Sejarah
-------

kelayakan
---------

Pilihan layanan
---------------

Proses draf
-----------

Lihat juga
----------

Referensi
---------

1. 1 2 3  "Conscription in Taiwan". *Wikipedia* (dalam bahasa Inggris). 2022-04-30.
2. ↑  "NCA". *ROC National Conscription Agency*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-10-07. Diakses tanggal 2007-12-10.  (from internet archive)
3. ↑  "CIA - The World Factbook - Taiwan". Cia.gov. Diakses tanggal 2009-05-22.
4. ↑  "Reduced to 1 year". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-06. Diakses tanggal 2022-05-15.
5. ↑  "Taiwan Government Entry Point: Compulsory Military Service". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-08. Diakses tanggal 2015-04-10.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
6. ↑  "MND postpones full voluntary system to 2017". *China Post*. December 13, 2013.

Bacaan lebih lanjut
-------------------

Pranala luar
------------