**Setiadi Reksoprodjo** (18 November 1921 – 28 Juli 2010
) adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Penerangan, Menteri Muda Penerangan, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, anggota Konstituante, dan Menteri Urusan Listrik dan Ketenagaan. Setiadi berusia 25 tahun 7 bulan saat ia diangkat menjadi Menteri Penerangan, menjadikannya menteri termuda di Indonesia sampai saat ini.

Setiadi lahir pada 18 September 1921, dan meninggal pada 28 Juli 2010. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 29 Juli 2010.

Kehidupan awal dan pendidikan
-----------------------------

Setiadi Reksoprodjo lahir pada tanggal 18 September 1921 di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Ia adalah putra tertua dari bangsawan Jawa Soekirdjo Reksoprodjo dan Koespirah Soemodidjojo. Ayahnya, Soekirdjo Reksoprodjo, menjabat sebagai Bupati Kudus dari tahun 1952 sampai 1954.

Setiadi mendaftar di Semarang *Hogere Burgerschool* (Pendidikan Menengah Umum) pada tahun 1933.Setelah menempuh pendidikan selama tiga tahun, Setiadi menempuh ujian akhir di sekolah tersebut pada tahun 1938. Ia berhasil lulus dengan nilai tertinggi dari seluruh siswa lainnya, yakni 8.37.

Pada tahun 1938, Setiadi masuk Sekolah Tinggi Teknik Bandung ( *Technische Hoogeschool te Bandoeng,* sekarang Institut Teknologi Bandung ). Ia lulus dari universitas tersebut pada tahun 1941, dan memperoleh gelar insinyur (Ir.) pada tahun 1942. Setelah lulus, ia dipekerjakan oleh pemerintah Jepang pada masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda untuk bekerja di Biro Transportasi dan Pengairan Jawa Barat di Cirebon.

Karier politik
--------------

Setelah Kemerdekaan Indonesia, Setiadi tetap mempertahankan pekerjaannya di Dinas Perhubungan dan Pengairan Jawa Barat. Ia juga terlibat dalam politik, dan bergabung dengan Partai Sosialis Indonesia. Pada tahun 1945, ia menjadi ketua Pemuda Sosialis Indonesia di Cirebon. Ia juga diangkat sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Cirebon dan sebagai Ketua Dewan Pertahanan Cirebon.

Setiadi dikreditkan atas pengembangan penyiaran radio di Cirebon. Ia mendirikan Radio Informasi Cirebon, stasiun radio pertama Cirebon, yang kemudian digabung menjadi *Radio Republik Indonesia*.

Setiadi pindah ke Yogyakarta — ibu kota Indonesia pada waktu itu — pada Januari 1947 bersamaan dengan pengangkatannya sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Pekerjaan Umum, sebuah kantor baru. Sesuai dengan jabatannya yang baru, ia diangkat sebagai anggota dewan eksekutif pusat Pemuda Sosialis Indonesia.

Pada 3 Juli 1947, Amir Sjarifoeddin, perdana menteri baru Indonesia, mengumumkan kabinet pertamanya. Setiadi yang saat itu berusia 25 tahun 7 bulan diangkat menjadi Menteri Penerangan  menjadikannya menteri termuda dalam kabinet dan sepanjang sejarah Indonesia. Saat itu, menteri junior di kabinet, Sjahbuddin Latief berusia hampir dua kali lebih tua darinya (48 tahun).

Lima bulan kemudian, pada 11 November 1947, Amir mengumumkan perombakan kabinetnya. Di kabinet baru Amir, Setiadi dan Sjahbuddin bertukar posisi. Sjahbuddin diangkat sebagai Menteri Penerangan, sedangkan Setiadi menjadi menteri muda.

Setelah kabinet dibubarkan pada 29 Januari 1948, Setiadi menjadi pengusaha. Pada tahun yang sama, partai Setiadi, Partai Sosialis, dipecah menjadi Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Sjahrir dan Front Demokratik Rakyat pimpinan Amir Sjarifuddin. Setiadi tidak bergabung dengan keduanya.

Pada tahun 1954, Setiadi mencalonkan diri dalam pemilihan Majelis Konstitusi Indonesia, meskipun ia bukan anggota Partai Komunis Indonesia ia dicalonkan sebagai calon nomor 22 oleh PKI untuk mewakili Jawa Barat. Setiadi memenangkan kursi dan dilantik pada 9 November 1956. Setiadi, bersama beberapa calon independen lainnya di Majelis Konstitusi termasuk Prof. Ir. Saluku Poerbodiningrat, A. Astrawinata SH, Affandi dan Ismail Kartasasmita membentuk fraksi sendiri dengan nama fraksi Republik Proklamasi. Setiadi mendukung pemulihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pembubaran MPR. Majelis Konstitusi dibubarkan dengan dekrit presiden tiga tahun kemudian pada tanggal 5 Juli 1959.

Beberapa bulan kemudian, Setiadi diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Delegasi Daerah Jakarta untuk Majelis Konsultatif Rakyat. Setiadi dilantik pada 15 September 1960 dan menjabat hingga pengangkatannya sebagai menteri.

Setiadi juga terlibat dalam Dewan Perdamaian Dunia. Setiadi terlibat dalam pembentukan Komite Perdamaian Indonesia, cabang dewan tersebut di Indonesia, iapun menjadi ketua komite. Beliau kemudian meninggalkan posisinya setelah menjadi anggota komite eksekutif Dewan Perdamaian Dunia  dan digantikan oleh Ny. Ratu Aminah Hidajat. Ia kemudian menjadi wakil presiden Dewan Perdamaian Dunia yang berbasis di Jenewa di mana Presiden Internasional disaat itu adalah Frédéric Joliot-Curie, menantu dari Marie Curie.

Pada tanggal 28 Mei 1965, Presiden Soekarno melakukan reorganisasi Kabinet Dwikora. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik yang sebelumnya berada di bawah Kompartemen Pembangunan, ditingkatkan menjadi Kompartemen. Dengan demikian, beberapa kementerian baru dibuat di tempatnya. Salah satu kementerian itu adalah Kementerian Urusan Listrik & Ketenagaan. Setiadi Reksoprodjo diangkat sebaga Kementerian Urusan Listrik & Ketenagaan pada hari yang sama dengan reorganisasi.

Ketika Setiadi diangkat lagi untuk jabatan yang sama dalam kabinet yang direvisi Sukarno, beberapa protes muncul dari para pegawai di kementerian tersebut. Para buruh menuntut Setiadi mundur. Tuntutan tersebut muncul karena tim skrining militer di dalam setiap pelayanan pada waktu yang membuat tuduhan bahwa Setiadi memberikan dukungan kepada Organisasi Pekerja Central All-Indonesian dan aktivitas di Asosiasi Mahasiswa Indonesia (HSI, *Himpunan Sarjana Indonesia).*  Kementeriannya juga dikritik karena dugaan miskoordinasi dengan Kementerian Pengairan selama pembangunan pembangkit listrik di Bendungan Jatiluhur.

Pada tanggal 18 Maret 1966, Setiadi bersama 14 menteri lainnya antara lain Subandrio (Wakil Perdana Menteri Pertama), Chaerul Saleh (Wakil Perdana Menteri Ketiga), A. Astrawinata (Menteri Kehakiman), Oeit Joe Tat (Menteri Negara), Achadi (Menteri Transmigrasi/ Koperasi) dan Jusuf Muda Dalam (Gubernur Bank Indonesia) ditangkap oleh rezim Suharto  setelah Gerakan 30 September karena kesetiaan mereka kepada Presiden Sukarno. Setiadi kemudian dipenjara di Rumah Tahanan Nirbaya tanpa proses pengadilan yang sah dan layak. Dia dibebaskan pada 20 Desember 1977 setelah dipenjara selama hampir 12 tahun. Namun, setelah dibebaskan, Lurah Menteng menolak memberinya KTP. Gubernur Jakarta saat itu, Ali Sadikin, turun tangan dan menginstruksikan Lurah untuk mengunjungi Setiadi dan memberinya KTP.

Kehidupan setelah reformasi
---------------------------

Setelah jatuhnya Suharto, Setiadi bersama para tapol lainnya yang dipenjarai oleh rezim Suharto, seperti Ir. Muhammad Sanusi, JK Tumakaka, Soetomo Martopradoto dan Nyonya Jo Koerwet membentuk Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA). Setadi menjadi pemimpin organisasi dan pemimpin redaksi *Mimbar PAKORBA,* publikasi organisasi.

Sebagai anggota PAKORBA, Setiadi mengadvokasi rehabilitasi korban rezim Orde Baru. Pada tanggal 5 April 2003, Setiadi pergi ke Jenewa untuk bersaksi tentang pembunuhan massal Indonesia tahun 1965-1966 di depan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia 

Setiadi meninggal pada pukul 10,05 pada tanggal 28 Juli 2010 di rumahnya di Menteng, Jakarta. Setiadi dimakamkan sehari kemudian di Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Referensi
---------

1. ↑  *Obituari Ir. H. Setiadi Reksoprodjo (1921-2010).* 2010.
2. ↑  "DE LAATSTE GROEP. Eindexamen H.B.S.: laatste uitslagen." *De locomotief*. 13 June 1938. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
3. ↑  Ikatan Alumni Teknik Sipil ITB. "Setyadi Reksoprodjo". *Database Alumni Teknik Sipil ITB*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-06-24. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
4. ↑  Gunseikanbu (1944). *Orang Indonesia jang Terkemoeka di Djawa*. hlm. 237.
5. 1 2  *Sejarah Departemen Penerangan RI*. Jakarta: Department of Information. 1986. hlm. 170.
6. 1 2  "Kabinet Menteri – Amir Sjarifuddin I". *kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id*. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
7. ↑  "Prisma". **7**. 9 October 1978. hlm. 94.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. ↑  *Sejarah Departemen Penerangan RI*. Jakarta: Department of Information. 1986. hlm. 171.
9. ↑  "Kabinet Menteri – Amir Sjarifuddin II". *kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id*. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
10. 1 2  Hidayat, Syahrul; Fogg, Kevin W. (2018). "Profil Anggota: Ir. Setiadi Reksoprodjo". *Konstituante.Net*. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
11. ↑  Ministry of Information (1956). *Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante*. Jakarta. hlm. 206.
12. ↑  Ministry of Information (1956). *Kumpulan Peraturan-Peraturan untuk Pemilihan Konstituante*. Jakarta. hlm. 512.
13. ↑  Ghazali, Zulfikar (1990). "Bulan-Bulan Akhir Konstituante". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. **20** (2): 185. doi:10.21143/jhp.vol20.n2. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-01-08. Diakses tanggal 2021-06-17.
14. ↑  Lev, Daniel S (2009) *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959 Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 978-602-8397-40-7*, pp. 290–294
15. ↑  Ministry of Information (1962). *Almanak lembaga-lembaga negara dan kepartaian*. Jakarta. hlm. 79.
16. ↑  Riri Nazriyah (2007). *MPR RI: kajian terhadap produk hukum dan prospek di masa depan*. Fakultas Hukum (FH), Universitas Islam Indonesia (UII) Press. hlm. 69. ISBN 978-979-95412-5-3.
17. ↑  "Indonesian Peace Committee Chairman opposes presence of U.S. "polaris" submarines in asian waters". *News from Hsinhua News Agency: daily bulletin*. 2 January 1965. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
18. ↑  Service, United States Foreign Broadcast Information (25 January 1959). "Daily Report: Foreign Radio Broadcasts". Foreign Broadcast Information Branch.
19. ↑  "World Marxist Review: Problems of Peace and Socialism". **20**. 1977. hlm. 109.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
20. ↑  *45 tahun Departemen Pekerjaan Umum*. Departemen Pekerjaan Umum. 1990. hlm. 61.
21. ↑  Anwar, Rosihan (1981). *Sebelum prahara: pergolakan politik Indonesia, 1961–1965*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 514.
22. ↑  "Menteri Setiadi Ditolak". *Kompas*. 21 January 1966.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
23. ↑  "Dismiss Minister Ir. Setiadi". *Duta Masyarakat*. 4 January 1966.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
24. ↑  Tjokroamidjojo, Bintoro (1973). "The Jatiluhur Project 1953–1970 (A study of programme implementation)" (PDF). *Eastern Regional Organization for Public Administration*: 34. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-01-08. Diakses tanggal 2022-01-25.
25. ↑  The Editors (September 1966). "Continuity and Change: Four Indonesian Cabinets since October 1, 1965, with Scattered Data on Their Members' Organizational and Ethnic Affiliations, Age and Place of Birth" (PDF). *Indonesia*. **2**: 198. Pemeliharaan CS1: Teks tambahan: authors list (link)
26. ↑  Crouch, Harold A. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Equinox Publishing. hlm. 195–196. ISBN 978-979-3780-50-4.
27. ↑  perpustakaan19651966 (2018-09-21). "Penyingkiran dan Pemenjaraan 21 Menteri Loyalis Sukarno Pasca G30S dan Supersemar". *Perpustakaan Online Genosida 1965-1966*. Diakses tanggal 2021-06-11.
28. ↑  *Parliamentarians in Prison* (PDF). London: Amnesty International. 31 July 1977. hlm. 5.
29. ↑  "Appeal" (PDF). *Amnesty International*. 3 August 1978.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
30. ↑  Setiani, Puspita Pebri (2017). *Sejarah Indonesia Kontemporer Peristiwa Sejarah dalam Narasi WARTOP* (PDF). Malang: IKIP Budi Utomo Malang. hlm. 146. [*pranala nonaktif permanen*]
31. ↑  Isa, Ibrahim (24 August 2007). "KOLOM IBRAHIM ISA: Pakorba Terbitkan 'Oral History'". *www.kabarindonesia.com*.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
32. ↑  Wiranataprawira, Cynthia (October 2005). *Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 – Mencari Keadilan* [*Lifting the Curtain on the Coup of October 1st 1965 – Suing for the Justice*]. Heidelberg: Lembaga Persahabatan Jerman – Indonesia. hlm. 38–39.
33. ↑  "Ucapan Terima Kasih". *Kompas*. 29 August 2010. Diakses tanggal 5 January 2021.  Parameter `|url-status=` yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)

| * l
* b
* s
Menteri Penerangan Indonesia |
| --- |
| Departemen Penerangan |
| 
* Amir Sjarifoeddin
* Mohammad Natsir
* Setiadi Reksoprodjo
* Sjahbuddin Latif
* Raden Sjamsoeddin
* Arnold Mononutu
* Wiwoho Purbohadidjojo
* Ferdinand Lumban Tobing
* Sjamsuddin Sutan Makmur
* Soedibjo
* Maladi
* Mohammad Yamin
* Roeslan Abdulgani
* Achmadi Hadisoemarto
* W.J. Rumambi
* B.M. Diah
* Boediardjo
* Mashuri Saleh
* Ali Moertopo
* Harmoko
* R. Hartono
* Alwi Dahlan
* Yunus Yosfiah

 |  |

| Pengawasan otoritas Sunting ini di Wikidata |
| --- |
| Umum | 
* Integrated Authority File (Jerman)
* ISNI
	+ 1
* VIAF
	+ 1
* WorldCat

 |
| Perpustakaan nasional | 
* Amerika Serikat
* Belanda

 |