*Artikel ini mengenai pengadilan negeri di Indonesia.*
Pengadilan Negeri Semarang Jawa Tengah.
Gedung Pengadilan Negeri Banjarmasin tahun 2006.
*Landraad* di Pati (sekitar 1875)
Pengadilan Negeri pada masa kolonial Hindia Belanda disebut *landraad*.

**Pengadilan Negeri** (biasa disingkat: **PN**) adalah pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa memperifikasi hasil penyelidikan polri, memutuskan dan menyelesaikan perkara perselisilahan antara tergugat dengan pengugat kasus perdata atau pidana bagi masyarakat pencari keadilan, pengadilan merupakan sebuah lembaga instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, menetapkan dan menyelesaikan perkara pidana dan hukum perdata bagi rakyat (masyarakat) pencari keadilan pada umumnya.

Syarat pelimpahan perkara ke pengadilan yakni Tanda terima surat pelimpahan berkas perkara, surat pengantar, surat tanda terima penerimaan barang bukti, surat dakwaan, surat perintah penahanan, surat pelaksanaan perintah penahanan, surat penerimaan dan penelitian tersangka, surat penunjukan jaksa penuntut umum

Daerah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Pengadilan Negeri di Indonesia merupakan bagian dari pengadilan umum untuk semua kasus yang tidak berhubungan dengan agama, konstitusi atau masalah militer. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita, yang menetapkan bersalah atau tidanya pengugat atau tergugat.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan tentang pengawasan Buku 1 sampai dengan 4 menimbang b "Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap berjalannya peradilan".


Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
**Keputusan Pengadilan Negeri**

Wikimedia Commons memiliki media mengenai ***Trial courts of Indonesia***.

|  |  |
| --- | --- |
| Ikon rintisan | Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |

* l
* b
* s

|  |  |
| --- | --- |
|  | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |

* l
* b
* s

| * l
* b
* s
Hukum di Indonesia |
| --- |
| Sumber danperaturan | 

|  |  |
| --- | --- |
| Dasar hukum | 
* Pancasila

 |
| Peraturanperundang-undangan | 
* UUD 1945
* Ketetapan MPR
* Undang-Undang/Perppu
* Peraturan Pemerintah
* Peraturan Presiden
* Peraturan Daerah
	+ Provinsi
	+ Kabupaten/Kota

 |
| Peraturan lainnya | 
* Peraturan Menteri
* Peraturan Desa

 |

 |
| Jenis hukum | 

|  |  |
| --- | --- |
| Materiel | 
* Hukum pidana
	+ Umum
	+ Militer
	+ Disiplin militer
	+ Khusus
* Hukum tata negara
	+ Keaadan bahaya
	+ Keamanan negara
* Hukum administrasi negara
	+ TUN
	+ Pemerintahan daerah
* Hukum perdata
	+ Nasional
	+ Internasional
* Hukum dagang
	+ KUH

 |
| Formal | 
* Hukum acara pidana
	+ KUH
* Hukum acara perdata
	+ HIR
	+ RBg
	+ Rv
* Hukum pembuktian
* Hukum acara MK

 |
| Agama dan adat | 
* Hukum adat
	+ Lingkungan
* Hukum Islam
	+ Hukum peradilan agama
	+ *Jinayat* Aceh
	+ Perda Syariah
* Hukum Kristen
	+ Perda Injil
* Hukum Hindu
	+ Perda Nyepi

 |

 |
| Badan peradilan | 

|  |  |
| --- | --- |
| Kekuasaan kehakiman | 
* Mahkamah Agung
* Mahkamah Konstitusi

 |
| Peradilan umum | 
* Pengadilan Tinggi
* Pengadilan Negeri

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Pengadilan Anak
* Pengadilan Hak Asasi Manusia
* Pengadilan Hubungan Industrial
* Pengadilan Niaga
* Pengadilan Perikanan
* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

 |

 |
| Peradilan agama | 
* Pengadilan Agama
* Pengadilan Tinggi Agama

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Mahkamah Syar'iyah

 |

 |
| Peradilan tatausaha negara | 
* Pengadilan Tata Usaha Negara
* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

|  |  |
| --- | --- |
| Khusus | 
* Pengadilan Pajak

 |

 |
| Peradilan militer | 
* Pengadilan Militer
* Pengadilan Militer Tinggi
* Pengadilan Militer Utama
* Pengadilan Militer Pertempuran

 |

 |
| Aparaturpenegak hukum | 
* Kepolisian
* Kemenkumham
* Kejaksaan Agung
* KPK
* LBHI
* Peradi
* Komisi Yudisial

 |
| Pemilihan umum | 
* Undang-Undang Pemilihan Umum
* Pemilihan kepala daerah di Indonesia
* Ambang batas parlemen
* Sistem noken

 |
| Sejarah danperkembangan | 
* Sejarah
	+ Peraturan terhadap orang Tionghoa
* Politik hukum
* Pluralisme hukum

 |
| 
* Kekuasaan kehakiman
* Daftar sekolah hukum
* Kategori

 |

Referensi
---------

* (Indonesia) Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

1. ↑
2. ↑
3. ↑
4. ↑