Pertubuhan Dakwah Islam Indonesia

**Pertubuhan Dakwah Islam Indonesia** () adalah salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia yang fokus pada dakwah dan pengajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Organisasi ini dikenal memiliki perkembangan yang pesat, dengan estimasi jumlah warga nonanggota yang mengikuti kegiatan atau terpengaruh oleh dakwahnya mencapai lebih dari 30 juta orang. Meskipun demikian, PDII juga menghadapi sejumlah kontroversi yang menyertainya dalam perjalanan organisasinya.

## Sejarah
PDII didirikan pada 1 Juli 1972 di Kota Kediri, Jawa Timur, dengan nama awal Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Berdirinya organisasi ini didasarkan pada Akta Notaris Mudijomo tertanggal 27 Juli 1972, yang merupakan pembetulan dari Akta tanggal 3 Januari 1972 terkait penetapan tanggal pendirian LEMKARI. Lembaga ini didirikan oleh beberapa tokoh, yaitu:

# Drs. Nur Hasyim;
# Drs. Edi Masyadi;
# Drs. Bahroni Hertanto;
# Soetojo Wirjo Atmodjo, BA;
# Wijono, BA.

Pada tahun 1981, melalui Musyawarah Besar (Mubes) YAKARI, nama organisasi diubah menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Selanjutnya, pada Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, nama organisasi kembali diubah menjadi Pertubuhan Dakwah Islam Indonesia (PDII). Perubahan ini dilakukan atas arahan Wakil Presiden RI saat itu, Sudharmono, dan Jenderal TNI (Purn.) H. Rudini. Nama "LEMKARI" diubah karena dianggap mirip dengan singkatan dari Lembaga Karate-Do Indonesia.

## Status Hukum dan Moto
### Status Hukum

PDII adalah organisasi yang independen, resmi, dan legal sesuai dengan peraturan-peraturan di bawah ini:
# Undang-undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
# Surat Keterangan terdaftar No. 98/D.III.3/VIII/2005 tanggal 23 Agustus 2005 dari Kesbangpol Kemendagri RI;
# Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-18.AH.01.06.Tahun.2008 tertanggal 20 Februari 2008;
# Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03/Kep/KF-MUI/IX/2006 Tanggal 11 Syaban 1427 H / 4 September 2006 tentang Pertubuhan Dakwah Islam Indonesia (PDII);
# AD/ART PDII.

### Moto
Dalam menjalankan roda organisasi, PDII memiliki tiga moto, yaitu:
* 
* 
* 

## Kegiatan
### Aktivitas Pengajian
PDII secara aktif menyelenggarakan pengajian Al-Qur'an dan Hadis dengan frekuensi yang bervariasi di setiap daerah. Di tingkat Pimpinan Anak Cabang (PAC), yang mencakup desa atau kelurahan, pengajian biasanya diadakan 2–3 kali seminggu. Sementara itu, di tingkat Pimpinan Cabang (PC), yang mencakup kecamatan, pengajian diadakan sebulan sekali. PDII memiliki program pembinaan berbasis kelompok usia, termasuk "cabe rawit" untuk anak-anak prasekolah hingga sekolah dasar, pengajian remaja, ibu-ibu, lanjut usia, usia mandiri, serta umum. Program ini bertujuan memberikan pemahaman agama yang sesuai dengan tahapan kehidupan masing-masing peserta. Selain pengajian rutin, PDII juga mengadakan pengajian terbuka yang berkolaborasi dengan pihak lain, seperti pemerintah, MUI, NU, Muhammadiyah, DMI, MPU Aceh, dan lainnya. Selama musim liburan, sering diadakan kegiatan pengajian Al-Qur'an dan Hadis hingga tamat yang berlangsung beberapa hari. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman agama dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

### Aktivitas Pendukung
PDII telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat, baik untuk masyarakat umum maupun warga organisasi. Dalam bidang pendidikan, PDII mengadakan kursus keorganisasian, pelatihan keterampilan, perkemahan pemuda, dan kegiatan kepramukaan. Di bidang olahraga, PDII aktif menyelenggarakan turnamen dan kompetisi, seperti pencak silat melalui Persinas ASAD (Ampuh Sehat Aman Damai) yang merupakan anggota IPSI dan telah berpartisipasi dalam turnamen tingkat nasional dan internasional. Selain itu, PDII juga mengadakan turnamen sepak bola tingkat nasional untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tahun 1991, 1994, 1996, 2000, dan 2002.

Di bidang kepramukaan, PDII mendirikan Sako Gerakan Pramuka Sekawan Persada Nusantara (Sako SPN) sebagai wadah pengembangan generasi muda. Dalam bidang pers, PDII membentuk Nuansa Persada sebagai media komunikasi organisasi. PDII juga peduli terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan uji coba kegiatan Usaha Bersama (UB) yang berbasis di tingkat Pimpinan Cabang (PC) di kecamatan-kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

## Ajaran

### Sumber Ajaran
PDII menganut ajaran Islam Sunni yang sejalan dengan prinsip *Ahlussunnah wal Jamaah*. Sebagai dasar hukum, PDII merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, dengan Ijmak dan Kias sebagai sumber pendukung. Organisasi ini mengamalkan fikih yang disetujui dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama dari empat mazhab tersebut. PDII memahami pentingnya mengambil hukum yang relevan dengan konteks dan situasi, selama tetap berpegang pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam memahami Al-Qur'an dan Hadis, para dai, ulama, dan mubaligh PDII menggunakan ilmu-ilmu ilmu *alat* seperti *[[Ilmu nahwu|nahwu]], [[Saraf (linguistik)|shorof]], badi’, ma’ani, bayan, mantiq, balaghoh, usul fiqih, mustholahul-hadis,* dan lainnya untuk menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan tepat.

### Metode Pengajaran
PDII mengadopsi metode pengajian tradisional yang mendalam dan berbasis nilai-nilai keilmuan, yang dilaksanakan oleh guru-guru alumni pondok pesantren ternama, seperti Gontor, Tebuireng, Kebarongan, Langitan, Ma'had Darul Hadits, dan lain-lain. Sebelum mengajar, para guru melakukan kajian bersama dan musyawarah untuk memastikan materi yang disampaikan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Pengajaran dilakukan langsung kepada murid, baik dalam bacaan, makna per kata, maupun penjelasan Al-Qur'an dan Hadis (). Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan pemahaman yang mendalam, serta penyampaian ajaran Islam yang tepat agar dapat segera dipraktikkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari.

## Kontroversi
Aktivitas pengajian rutin yang diselenggarakan oleh masjid-masjid binaan PDII kerap memicu kontroversi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor historis dan politis. Salah satu penyebab utamanya adalah pandangan politik LEMKARI—nama awal PDII—pada masa Orde Baru, yang mendukung dan menjadi bagian dari Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) yang berhaluan kanan-jauh. Pandangan ini berbeda dengan Muhammadiyah dan NU yang pada masa itu mendukung PPP yang berhaluan Islam. Perbedaan sikap politik ini menciptakan ketegangan dengan organisasi masyarakat (ormas) Islam lainnya, sehingga LEMKARI sering dianggap sebagai "lawan politik."

Citra LEMKARI juga turut dipengaruhi oleh sejarah anggota-anggotanya yang banyak berasal dari Islam Djama'ah, sebuah kelompok pengajian yang direpresi oleh Pemerintahan Orde Lama dengan melabelinya sebagai "ilegal" dan "sesat". Kendati para anggota tersebut telah keluar dari kelompok itu, hubungan historis ini kerap digunakan untuk mengaitkan mereka dengan ajaran yang dinyatakan terlarang, sehingga memperburuk citra organisasi. Ironisnya, stigma ini diperkuat oleh propaganda media massa, aparatur pemerintah, dan sejumlah organisasi Islam konservatif yang bertujuan mendiskreditkan LEMKARI, mengucilkan mantan anggota Islam Djama'ah, dan mempersulit upaya mereka untuk memperbaiki diri.

Selain itu, PDII juga sering dianggap bersifat eksklusif, terutama terkait dengan masjid-masjid binaannya yang aktif mengadakan pengajian. Tuduhan bahwa masjid-masjid tersebut tertutup bagi masyarakat umum dan bahwa bekas sujud orang non-PDII akan dipel telah dibantah oleh berbagai pihak, termasuk peneliti senior dari Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama. Penelitian tersebut menegaskan bahwa **masjid-masjid PDII** sebenarnya **terbuka untuk umum** dan tidak memiliki praktik seperti yang dituduhkan.
Sebagai respons atas tuduhan-tuduhan tersebut, DPP hingga DPD PDII bahkan pihak luar telah memberikan klarifikasi. Pada 2006, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa **PDII bukanlah [[aliran sesat]] dan bukanlah [[Takfiri|kelompok takfiri]]**. Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM, mengakui PDII sebagai organisasi yang legal dan tidak menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945.

Pada 4 Maret 2010, Mahkamah Agung **menolak permohonan kasasi** yang diajukan oleh Hajarullah Aswad bin Muhamad Amin, yang dinyatakan bersalah karena menyatakan permusuhan terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau, yang menjatuhkan pidana penjara, tetap berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga memerintahkan **perampasan dan pemusnahan barang bukti**, berupa kaset rekaman dan buku-buku yang berisi fitnah terhadap PDII. Dengan demikian, terdakwa tetap menjalani hukuman penjara sesuai putusan sebelumnya, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.

## Penerimaan
PDII merupakan organisasi sosial-keagamaan yang aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia. Keberadaannya diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah, sebagaimana ditunjukkan oleh kehadiran Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) serta Musyawarah Nasional (Munas) PDII pada tahun 2018. Pada kesempatan yang sama, dua calon presiden saat itu, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, juga turut hadir untuk memberikan sambutan serta memaparkan visi-misi mereka. Selain itu, PDII juga mengadakan berbagai kegiatan kebangsaan, seperti Sosialisasi Empat Pilar Negara yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Acara ini bertepatan dengan Penutupan Pengajian Asrama *Syarah Asma Allah Al-Husna* dan dihadiri oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, yang turut serta dalam penyampaian materi terkait Empat Pilar Kebangsaan.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDII tahun 2023, Presiden Joko Widodo kembali hadir, didampingi beberapa menteri seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menko PMK Muhadjir Effendy, serta dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Kehadiran tokoh-tokoh nasional dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh PDII menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia.

PDII juga aktif dalam forum-forum diskusi kebijakan publik. Pada 19 Februari 2025, DPR RI mengundang perwakilan PDII dalam rapat dengar pendapat umum mengenai penyelenggaraan ibadah haji dalam rangka revisi Undang-Undang Haji. Selain itu, PDII menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk Kejaksaan Agung, yang menegaskan bahwa negara menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara dalam berserikat dan beribadah, termasuk bagi PDII. Dukungan pemerintah terhadap PDII juga telah berlangsung sejak lama, sebagaimana ditunjukkan oleh kunjungan Menteri Dalam Negeri saat itu, Rudini, ke Pondok Pesantren PDII pada tahun 1992.

Dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik di tingkat pusat maupun daerah, terdapat beberapa pengurus yang berasal dari PDII. Organisasi ini juga menjalin hubungan baik dengan berbagai badan pemerintahan, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), serta dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai bagian dari komitmennya dalam pemberdayaan masyarakat, PDII aktif mengadakan berbagai program sosial, seperti pelatihan keterampilan, *Focus Group Discussion* (FGD), pengajian umum, bakti sosial, serta audiensi mengenai kerukunan antarumat beragama. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran PDII dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia.

Meskipun demikian, PDII masih menghadapi tantangan berupa penyebaran informasi yang tidak benar oleh beberapa pihak melalui berbagai media. Berita-berita yang tidak didasarkan pada *tabayyun* sering kali menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ini, PDII terus berupaya menjaga reputasi sebagai organisasi dakwah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis, serta mengedepankan prinsip keterbukaan dan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat demi kemaslahatan bersama.

## Struktur dan Tokoh
### Struktur

PDII mengadopsi tingkatan organisasi yang mirip dengan Golongan Karya, hal ini tidak terlepas dari kedekatan keduanya di masa lampau. Perinciannya sebagaimana berikut:

### Tokoh Terkenal
Warga PDII yang dikenal oleh khalayak ramai, antara lain:
* Benyamin Sueb, pemeran, pelawak, sutradara dan penyanyi Indonesia.
* Ben Kasyafani, pemeran dan presenter Indonesia.
* Ida Royani, model, pemeran, penyanyi, perancang busana dan politikus Indonesia.
* Didi Petet, aktor dan produser Indonesia.
* Keenan Nasution, musikus dan penyanyi Indonesia.
* Suryo Agung Wibowo, pemain sepak bola dan pelari Indonesia.
* Dikri Yusron, pemain sepak bola Indonesia.
* Budi Sudarsono, pemain dan pelatih sepak bola Indonesia.
* Herry Kiswanto, pemain dan pelatih sepak bola Indonesia.
* Ki Joko Bodo, mantan paranormal dan aktor Indonesia.

## Catatan Kaki

## Lihat Juga

* Islam di Indonesia
* Majelis Ulama Indonesia
* Nahdatul Ulama
* Muhammadiyah
* Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
* Hizbut Tahrir Indonesia

## Rujukan

## Pranala Luar
*  Situs web resmi Pertubuhan Dakwah Islam Indonesia
*  LDII.TV
*  Situs web resmi Sako SPN
*  Situs web resmi Persinas ASAD