Hubungan Makedonia Utara dengan Yunani

**Hubungan Makedonia Utara dengan Yunani** adalah hubungan bilateral antara Makedonia Utara dan Yunani. Makedonia Utara memiliki kedutaan besar di Athena dan konsulat jenderal di Tesalonika. Demikian pula, Yunani memiliki kedutaan besar di Skopje dan Konsulat jenderal di Bitola. Kedua negara merupakan anggota Majelis Eropa dan NATO. Yunani adalah negara anggota Uni Eropa dan Makedonia Utara adalah kandidat Uni Eropa.

## Hubungan bilateral

Sejak Republik Makedonia memisahkan diri dari bekas Yugoslavia pada tahun 1991, Yunani menolak untuk mengakui namanya.

Referensi sementara Republik Makedonia Bekas Yugoslavia (FYROM) digunakan dalam hubungan dengan Yunani dari tahun 1991 hingga 2019.

Pada 13 September 1995, kedua negara menandatangani Perjanjian Sementara, yang mana Yunani mengakui Republik Makedonia di bawah rujukan sementaranya. Negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan ini terus berlanjut secara berkala dari tahun 1995 hingga 2018. Di bawah tekanan Yunani, Uni Eropa dan NATO sepakat bahwa agar Republik Makedonia menerima undangan untuk bergabung dengan lembaga-lembaga ini, perselisihan nama harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan sebuah kasus di Mahkamah Internasional terhadap Yunani karena pelanggaran Perjanjian Sementara.

Dalam pemberontakan tahun 2001 di Republik Makedonia, Yunani mengirimkan pasukan penjaga perdamaian bersama dengan anggota NATO dan Uni Eropa lainnya. Selain itu, Yunani menyumbangkan 10 APC Leonidas-2 kepada Republik Makedonia.

Pada tanggal 4 Oktober 2012, Menteri Luar Negeri Yunani Dimitris Avramopoulos mengirimkan nota kesepahaman kepada Menteri Luar Negeri Republik Makedonia, Nikola Poposki.

Pada tanggal 12 Juni 2018, Yunani setuju untuk mengakui tetangganya sebagai Republik Makedonia Utara, sebuah langkah yang disambut baik oleh Republik Makedonia, dan pada tanggal 17 Juni 2018 kedua Perdana Menteri (Alexis Tsipras dan Zoran Zaev) menandatangani Perjanjian Prespa yang mengakhiri perselisihan penamaan. Perjanjian tersebut tunduk pada referendum nasional yang diadakan di Republik Makedonia pada tanggal 30 September 2018, yang menyetujui perjanjian tersebut dan mengganti nama negara tersebut menjadi "Makedonia Utara".

Pada Forum Ekonomi Delphi 2019, Alexis Tsipras juga mengumumkan niat kedua negara untuk mendirikan Dewan Kerjasama Tertinggi.

Sebelum tahun 2019, Yunani memiliki Kantor Penghubung di Skopje dan Kantor Konsuler, Ekonomi, dan Perdagangan di Bitola. Demikian pula, Makedonia Utara memiliki Kantor Penghubung di Athena dan Kantor Konsuler, Ekonomi, dan Perdagangan di Thessaloniki. Namun, sejak Mei 2019, kedua negara bertukar nota kesepahaman untuk meningkatkan status Kantor Penghubung dan Kantor Konsuler mereka menjadi Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal, sebagai hasil dari Perjanjian Prespa.

Selama pandemi Covid-19, Yunani menyumbangkan 20.000 vaksin ke Makedonia Utara.

Ketegangan antara kedua negara kembali muncul setelah terpilihnya partai nasionalis VMRO-DPMNE pada Mei 2024. Presiden baru Makedonia Utara, Siljanovska-Davkova, menggunakan nama yang sebelumnya umum digunakan, "Makedonia", saat pelantikannya. Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis, menyebut pidato tersebut sebagai "tindakan ilegal dan tidak dapat diterima" yang "merupakan pelanggaran Perjanjian Prespa" dan mengancam akan memblokir keanggotaan Makedonia Utara di Uni Eropa.

Pada bulan Maret 2025, beberapa orang yang terluka dalam kebakaran klub malam Kočani dipindahkan ke Yunani untuk mendapatkan perawatan, menyusul tawaran bantuan Yunani kepada Makedonia Utara.

## Lihat pula
* Rencana bergabungnya Makedonia Utara dengan Uni Eropa

## Referensi