Aji Raden Sayid Mohammad

**Aji Raden Sayid Mohammad**, biasa disingkat **A.R.S. Mohammad** atau **A.R.S. Muhammad** (lahir 15 Desember 1918; meninggal tidak diketahui), merupakan Wali Kota Balikpapan yang pertama. Ia diangkat oleh Gubernur A.P.T. Pranoto pada tahun 1960 menjadi Wali Kota dan menjabat hingga tahun 1963, ketika ia digantikan oleh Letnan Kolonel Bambang Sutikno setelah disingkirkan oleh Pangdam IX/Mulawarman, Brigjen Soehario Padmodiwirio.

Pada masa Revolusi Nasional, Mohammad bergabung dengan Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan kemudian menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) setelah INI menggabungkan diri dengan partai tersebut. Pada masa Orde Baru, dia bergabung dengan Golkar. Setelah berhenti menjadi wali kota, Mohammad menduduki berbagai posisi di struktur pemerintahan provinsi, sebelum pensiun pada tahun 1975. Setelah pensiun, ia diangkat kembali menjadi Kepala Inspektorat Wilayah Daerah (Irwilda) Kalimantan Timur dan menjadi anggota MPR. Ia juga diangkat menjadi Pembantu Utama Gubernur oleh Gubernur Abdul Wahab Sjahranie.

## Kehidupan dan karier awal
Mohammad lahir di Tenggarong pada tanggal 15 Desember 1918. Ia memiliki darah keturunan Arab sekaligus berasal dari kalangan bangsawan Kutai dan karenanya memperoleh gelar Aji Raden. Sebelum diangkat menjadi Aji Raden, ia bergelar Aji Bambang. Mohammad merupakan putra kedua dari pasangan Aji Bambang Husein Baraqbah dan Aji Siti gelar Aji Raden Mulia Sadewi, putri dari Sultan Aji Muhammad Sulaiman. Ia mengawali pendidikannya di HIS dan lulus pada tahun 1935. Ia kemudian melanjutkan studinya di OSVIA Makassar dan tamat pada tahun 1940.

Setelah lulus, ia menjadi seorang pegawai pangreh praja (*[[Inlands Bestuur|inlands bestuur]]*) untuk Kesultanan Kutai di Balikpapan. Selama Revolusi Nasional, Mohammad memangku berbagai jabatan, seperti kepala subdistrik (*onderdistrict*) dan distrik serta Wedana Kutai Ulu. Pada tahun 1946, ia bergabung dengan Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan menjadi Sekretaris II dalam organisasi tersebut.

Setelah pengakuan kedaulatan, Mohammad bergabung dengan PNI akibat fusi INI dengan partai tersebut pada tahun 1950. Ia menjadi Wakil Ketua PNI cabang Samarinda sekaligus anggota pleno Dewan Pimpinan Daerah (DD) PNI hingga 1957. Mohammad juga sempat menjadi calon anggota Dewan Konstituante dari PNI dengan daerah pemilihan Kalimantan Timur, tetapi tidak berhasil terpilih.

Ia meneruskan kariernya sebagai pamong praja dengan memangku berbagai jabatan, seperti Wedana Kutai, wedana diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Daerah Istimewa Kutai, serta wedana di Kutai Timur dan Selatan (berpusat di Balikpapan). Pada tahun 1957, ia diangkat menjadi anggota DPRD-P (DPRD Peralihan) Kaltim dari PNI dan duduk di dalamnya selama setahun.

## Menjabat Wali Kota Balikpapan
Setelah pembubaran Daerah Istimewa Kutai pada 20 Agustus 1960, wilayah tersebut dipecah menjadi tiga, salah satunya ialah Kotapraja Balikpapan. Mohammad ditunjuk oleh Gubernur A.P.T. Pranoto sebagai Wali Kota Balikpapan. Pengangkatannya sebagai wali kota dilakukan oleh Pranoto untuk memperkuat kedudukan politik bangsawan Kutai. Masa jabatannya tidak berlangsung lama. Pada tahun 1963, Mohammad disingkirkan oleh Brigjen Soehario dan digantikan oleh orang pilihannya, Letnan Kolonel Bambang Sutikno. Ini dilakukan oleh Soehario guna memperkuat kekuatan politiknya dan melemahkan Gubernur Abdoel Moeis Hassan beserta PNI yang terpusat di Samarinda. Mohammad, sebagai anggota PNI, terkena getahnya.

## Karier pasca Wali Kota
Setelah berhenti menjadi wali kota, Mohammad menjadi pegawai di Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dia sempat menjadi Pembantu Utama Gubernur Bidang Pembangunan (setingkat wakil gubernur) pada tahun 1969 pada masa Gubernur Abdoel Wahab Sjahranie hingga pensiun tahun 1975. Pengangkatan ini dilakukan dalam rangka melemahkan kekuatan PNI, yang mengalami penguatan pada masa Gubernur Abdoel Moeis Hassan, di tubuh pemerintahan provinsi. Selain itu, dia juga menjadi Kepala Irwilda Kalimantan Timur pada tahun 1970 hingga 1973, sebelum kembali diangkat dan menjabat hingga 1976. Mohammad terpilih menjadi anggota MPR mewakili Fraksi Golkar pada tahun 1977 dan 1982 secara berturut-turut.

Di samping karier di bidang pemerintahan, dia juga menjadi anggota Dewan Pembina Korpri Kalimantan Timur pada tahun 1972, anggota Dewan Pertimbangan Golkar Tingkat I Kalitim pada tahun 1980, dan terlibat dalam kepanduan dengan menjadi Ketua Harian Majelis Pembimbing Kwarda Gerakan Pramuka Kaltim.

## Akhir kehidupan
Mohammad meninggal di Samarinda. Ia meninggalkan seorang istri (yang menyusulnya beberapa tahun kemudian) dan dua orang anak. Anak lelakinya adalah seorang dokter spesialis jantung dan telah meninggal dunia, sedang anak perempuannya adalah istri dari mantan Bupati Kutai, Drs. Said Sjafran.

## Warisan
Namanya diabadikan menjadi nama sebuah ruas jalan di Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan.

## Catatan

## Referensi

## Daftar Pustaka
*
* 
* 
*
*
*
*
*
*