Mauritius Britania

**Mauritius Britania** adalah koloni kerajaan di lepas pantai tenggara Afrika. Dulunya merupakan bagian dari imperium kolonial Prancis, pemerintahan Britania Raya di Mauritius didirikan secara de facto dengan Invasi Isle de France pada bulan November 1810, dan secara de jure melalui Perjanjian Paris berikutnya. Pemerintahan Britania Raya berakhir pada 12 Maret 1968, ketika Mauritius merdeka.

## Sejarah
Isle de France, yang terdiri dari Mauritius dan beberapa pulau lainnya telah berada di bawah kekuasaan Prancis sejak tahun 1715. Namun, selama Perang Napoleon, meskipun angkatan laut Prancis menang dalam Pertempuran Grand Port pada tanggal 20–27 Agustus 1810, Mauritius direbut pada tanggal 3 Desember 1810 oleh Inggris di bawah Komodor Josias Rowley. Kepemilikan Inggris atas pulau tersebut dikonfirmasi empat tahun kemudian melalui Perjanjian Paris pada tahun 1814. Meskipun demikian, lembaga-lembaga Prancis, termasuk Undang-undang Napoleon, tetap dipertahankan, dan bahasa Prancis masih lebih banyak digunakan daripada bahasa Inggris.

Pemerintahan Inggris, dengan Robert Townsend Farquhar sebagai gubernur pertama, membawa perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Salah satu yang paling penting adalah penghapusan perbudakan pada tanggal 1 Februari 1835. Sekitar 3.000 pemilik perkebunan Prancis-Mauritius menerima bagian mereka dari kompensasi pemerintah Inggris sebesar 20 juta pound sterling (£20 juta) untuk pembebasan sekitar 20.000 budak, yang telah diimpor dari Afrika dan Madagaskar selama pendudukan Prancis.

Pasukan Teritorial Mauritius, yang terdiri dari formasi artileri pantai dan infanteri, dibentuk pada tahun 1934. Karena meningkatnya Perang Dunia Kedua, pasukan diperluas hingga terdiri dari dua batalyon. Resimen ini berganti nama menjadi Resimen Mauritius pada tahun 1943. Selama Perang Dunia II, ribuan warga Mauritius menjadi sukarelawan atau wajib militer sebagai buruh militer, pekerja konstruksi, atau tentara infanteri. Banyak yang bertugas di Royal Pioneer Corps di Timur Tengah dan Eropa Selatan.

Pemilihan umum pada bulan Agustus 1948 untuk Dewan Legislatif yang baru dibentuk (berdasarkan Konstitusi 1947 yang telah direvisi) menandai langkah pertama Mauritius menuju pemerintahan sendiri. Ini adalah pertama kalinya perempuan terwakili dan sejumlah besar warga Indo-Maurit dan Kreol terpilih. Dewan Pemerintahan sebelumnya digantikan oleh Dewan Legislatif baru yang terdiri dari 19 anggota terpilih, 12 anggota dicalonkan oleh Gubernur dan 3 anggota *ex-officio*. Sidang pertama Dewan Legislatif berlangsung pada tanggal 1 September 1948.

Kampanye kemerdekaan mendapatkan momentumnya setelah tahun 1961, ketika Inggris setuju untuk mengizinkan pemerintahan mandiri tambahan dan akhirnya kemerdekaan. Sebuah koalisi yang terdiri dari Partai Buruh Mauritian (MLP), Comité d'Action Musulman (CAM), dan Blok Pejuang Kemerdekaan (IFB) – sebuah partai Hindu tradisionalis – memenangkan mayoritas dalam pemilihan Dewan Legislatif tahun 1967, meskipun mendapat tentangan dari Franco -Pendukung Mauritian dan Creole dari Sir Gaetan Duval QC dan Partai Sosial Demokrat Mauritius (PMSD) pimpinan Jules Koenig. Sir Seewoosagur Ramgoolam, Ketua Menteri di pemerintahan kolonial, menjadi perdana menteri pertama setelah kemerdekaan, pada 12 Maret 1968. Tanggal 12 Maret secara khusus dipilih bertepatan dengan Pawai Garam Mahatma Gandhi yang terjadi pada 12 Maret 1930.

## Referensi