Pemilihan umum Malaysia 2022

**Pemilihan umum legislatif Malaysia**, secara resmi disebut sebagai pemilihan umum ke-15 atau dengan singkatan **PRU-15** adalah pemilihan umum untuk menentukan lembaga legislatif dan eksekutif dalam membentuk suatu pemerintahan di Malaysia yang digelar setiap lima tahun sekali. Para pemilih dapat memilih seorang calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan, mengingat sistem pemilihan yang digunakan adalah pemenang undi terbanyak. Parlemen Malaysia menganut sistem dua kamar yang memungkinkan terdapat dua lembaga legislatif, yakni Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pada pemilihan umum, calon legislatif mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Rakyat, sedangkan Dewan Negara dianggotai oleh senator.

Krisis politik di Malaysia bermula ketika Perdana Menteri petahana Mahathir Mohamad mundur daru jabatannya dan menjadikan Pakatan Harapan (PH) jatuh. Setelahnya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) keluar dari koalisi PH dan diikuti mundurnya beberapa politikus dari Partai Keadilan Rakyat (PKR). Kemudian, terbentuklah koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Namun, ketidakstabilan politik masih terus berlangsung, bahkan di tingkat negara bagian sekalipun. Anggota parlemen pun banyak yang berpindah partai, seperti Mustapa Mohamed dan Hamzah Zainudin yang sebelumnya merupakan anggota Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), lalu keluar dari partai dan menyertai Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang notabenenya adalah partai pro-pemerintah saat itu.

Tumpuk kepemimpinan di Malaysia mencetak rekor baru, yaitu terdapat tiga perdana menteri menjabat dalam satu periode dan menyaksikan sejarah baru kembalinya Barisan Nasional (BN) sebagai koalisi pemerintah. Selain itu, terpecahnya koalisi dan pembentukan partai politik baru, seperti Gabungan Partai Sarawak (GPS), Perikatan Nasional (PN), hingga Gerakan Tanah Air (GTA) yang mulanya merupakan serpihan dari koalisi BN maupun PH.

Parlemen Malaysia seharusnya dibubarkan pada 16 Juli 2023, tepat lima tahun setelah sidang paripurna pertama Parlemen ke-14 dilakukan. Namun, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengajukan permohononan pembubaran parlemen lebih awal kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada 10 Oktober 2022. Menurut hukum yang berlaku, pemilihan umum seharusnya digelar dalam 60 hari pasca pembubaran parlemen.

## Latar belakang

### Pemilihan umum sebelumnya

Pemilihan umum 2018 telah mencatat sejarah baru dalam demokrasi, di mana oposisi berhasil merebut kursi pemerintahan sejak pemilihan umum pertama pada 1955. Pakatan Harapan yang dianggotai oleh Partai Tindakan Demokratik, Partai Keadilan Rakyat, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, dan Partai Amanah Negara, serta dukungan dari Partai Warisan Sabah berhasil memimpin pemerintahan federal menggantikan posisi Barisan Nasional dengan meraih 113 kursi di Dewan Rakyat. Berbanding terbalik dengan Barisan Nasional yang hanya memperoleh 79 kursi. Di tingkat negara bagian juga menyaksikan kemenangan Pakatan Harapan di Johor, Melaka, dan Negeri Sembilan. Meski parlemen sempat digantung, akan tetapi Kedah, Perak, dan Sabah dapat membentuk pemerintahan yang memungkinkan Pakatan Harapan (Partai Warisan Sabah di Sabah) membentuk pemerintahan setelah perubahan keanggotaan partai oleh beberapa legislator di setiap Dewan Undangan Negeri () masing-masing.

### Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum
Pada bulan Juli 2019, Rancangan Undang-Undang Perserikatan 2019 yang berisi ketentuan batasan usia pemilih yang dimulai dari 18 tahun dan memungkinkan pemilih terdaftar secara otomatis, disahkan oleh parlemen. Akan tetapi, keputusan tersebut belum berlaku dan sedang menunggu persetujuan resmi oleh Yang di-Pertuan Agong. Komisi Pemilihan Umum Malaysia mengumumkan pada Juni 2020 bahwa persiapan untuk perubahan ini akan rampung pada Juli 2021.

Keabsahan penyesuaian ulang daerah-daerah pemilihan untuk seluruh negara bagian pada tahun 2018 dan 2019 dibahas kembali oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berada di bawah yurisdiksi Departemen Perdana Menteri. Revisi tersebut telah disetujui dua bulan sebelum pemilihan umum sebelumnya yang melihat ketidaksesuaian yang sangat besar antara daerah-daerah pemilihan dengan pemilih-pemilihnya. Misalnya di Sabak Bernam, Selangor yang memiliki sekitar 40.000 pemilih, sedangkan di Bangi mempunyai 180.000 pemilih. Namun, setiap redistribusi awal akan memerlukan perubahan undang-undang yang membutuhkan mayoritas dua pertiga di Dewan Rakyat. Status peninjauan saat ini tidak diketahui karena perubahan pemerintahan selama krisis politik.

## Jajak pendapat

## Pencalonan
Pada pemilihan umum kali ini, terdapat perubahan kursi bagi penyandang anggota parlemen, seperti pada calon legislatif petahana yang bertanding di daerah pemilihan yang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan, beberapa anggota parlemen tidak dicalonkan kembali pada pemilihan umum ini. Beberapa dari mereka yang tidak dicalonkan bersikukuh untuk bersaing sebagai calon independen atau bahkan menggunakan kendaraan politik lain untuk mempertahankan kursi mereka masing-masing, sehingga keanggotannya di partai secara otomatis dihentikan. Anggota parlemen yang dicalonkan oleh kubu lain adalah Shahidan Kassim dan Ismail Abd Muttalib yang telah mengajukan pencalonan kepada Perikatan Nasional yang membuat mereka dikeluarkan dari UMNO—Barisan Nasional.

Beberapa perubahan terkait kursi parlemen, salah satunya adalah Rembau. Anggota parlemen Rembau petahana, Khairy Jamaluddin menyerahkan kursinya kepada Wakil Presiden UMNO, Mohamad Hasan. Kemudian, Khairy pula dicalonkan sebagai calon legislatif untuk Sungai Buloh, di mana pada kawasan ini merupakan kubu kuat bagi Pakatan Harapan (PH). Selain itu, PH sendiri juga melakukan perubahan kursi, misalnya Anwar Ibrahim yang sebelumnya merupakan penyandang kursi parlemen Port Dickson, lalu memutuskan untuk bertanding di Tambun. Kemudian, mantan Wakil Perdana Menteri, Wan Azizah Wan Ismail memperebutkan kursi Bandar Tun Razak dan Menteri Besar Selongor, Amirudin Shari yang bertanding di Gombak melawan mantan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Mohamed Azmin Ali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kursi bagi koalisi PH yang sebelumnya diduduki oleh anggota parlemen PH yang telah keluar dan berpindah partai.

### Petahana yang tidak mencalonkan diri
Dua kursi parlemen, yakni Gerik dan Batu Sapi telah kosong sejak kematian anggota parlemen petahana masing-masing diantaranya Hasbullah Osman (BN-UMNO) dan Liew Vui Keong (WARISAN) pada tahun 2020. Pemilihan umum sela direncakan akan digelar, tetapi tidak terwujud setelah Proklamasi Darurat akibat Pandemi COVID-19 diumumkan oleh Perdana Menteri saat itu, Muhyiddin Yassin pada 2021. Proklamasi Darurat dihentikan atas perintah Yang di-Pertuan Agong diikuti oleh pembubaran parlemen.

## Perhitungan suara

### Catatan

### Hasil pemungutan suara di setiap negara bagian

### Hasil pemungutan suara setiap kursi parlemen

## Dampak

### Pembentukan pemerintahan federal
Hasil pemilihan umum menunjukkan walaupun Pakatan Harapan memenangkan kursi terbanyak, tidak ada koalisi yang menyentuh suara mayoritas sebanyak 112 kursi di Dewan Rakyat Malaysia.

Pada 19 November, pemimpin koalisi Gabungan Partai Sarawak Abang Johari Openg menyatakan ketersediaannya untuk bekerja sama dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan Gabungan Rakyat Sabah. Ketua PN Muhyiddin Yassin mengklaim bahwa ia memiliki suara mayoritas untuk membentuk pemerintah federal, memberi bukti bahwa ia didukung oleh BN, GRS, dan GPS selain koalisinya sendiri. Namun, hal ini dibantah oleh ketua umum BN Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan bahwa BN belum berunding dengan PN dan GPS untuk membentuk pemerintahan dan juga memberi keterangan bahwa seluruh anggota BN sudah memberikan mandat kepadanya untuk memutuskan siapa yang akan dirangkul BN untuk membentuk pemerintahan.

Keesokan harinya, Anwar Ibrahim mengklaim bahwa ia memiliki dukungan mayoritas sebanyak 111 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan baru, namun ia menolak memberi keterangan siapa yang akan bekerja dengannya. Pernyataan ini dibuat tidak lama setelah Muhyiddin mengumumkan bahwa PN akan membentuk pemerintahan siapapun kecuali Pakatan Harapan.

Pada 21 November, pemimpin PH dan BN melakukan perundingan di Hotel Seri Pacific. Saat yang sama, batas waktu yang diberikan untuk membentuk pemerintahan diperpanjang oleh Yang Dipertuan Agung selama 24 jam, memundurkan batas waktu itu menjadi keesokan harinya. Saat bersamaan, Hamzah Zainudin mengklaim bahwa PN sudah mendapatkan 112 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan dengan Muhyiddin sebagai perdana menteri.

Pada 22 November, Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahwa BN tidak akan bekerja sama dengan PN dan PH untuk membentuk pemerintahan baru dan mempersiapkan diri untuk menjadi oposisi. Setelah ada penolakan di GPS, GPS menyatakan bahwa mereka menyerahkan keputusan pemerintahan baru tersebut kepada Yang Dipertuan Agung; sementara Partai Warisan mengutarakan dukungan terhadap pemerintah baru yang berisikan PH dan BN. Pihak Yang Dipertuan Agung menyatakan bahwa setelah menerima dan mengkaji nominasi perdana menteri, Yang Dipertuan Agung menyatakan bahwa "tidak ada seseorang yang menerima suara mayoritas untuk menjadi perdana menteri" dan memberi titah untuk Anwar dan Muhydidin untuk menghadap Yang Dipertuan Agung. Setelah pertemuan tersebut, Muhyiddin menyatakan bahwa Yang Dipertuan Agung merekomendasikan kepada PH dan PN untuk membentuk pemerintahan persatuan dan Muhyiddin memutuskan untuk menolak karena ia tidak sudi untuk bekerja sama dengan PH; sementara Anwar menanggapi pertemuannya dengan santai, mengakui bahwa tidak ada suara mayoritas dalam pembentukan pemerintah baru tapi "jika diberikan waktu, mungkin kita akan mendapatkan mayoritas itu".

Pada 23 November, Yang Dipertuan Agung memanggil anggota BN dan GPS menuju istana kerajaan. Namun, sebagian anggota PN dan BN bertemu di Hotel St. Regis.

Pada 24 November, Ahmad Maslan dari UMNO mengumumkan bahwa majelis agung partainya telah menyetujui untuk mengikuti permintaan Yang Dipertuan Agung untuk membentuk pemerintahan persatuan tanpa PN. Sementara itu, sekretaris jendral Hamzah Zainudin menyatakan bahwa PN berniat untuk membentuk pemerintahan persatuan; sementara Hajiji Noor dari GRS menyatakan bahwa koalisinya akan patuh kepada permintaan Yang Dipertuan Agung untuk membentuk pemerintahan persatuan, termasuk kemungkinan bahwa seluruh partai akan bergabung. Sekretaris jenderal DAP Anthony Loke Siew Fook menyampaikan permintaan maaf kepada Sarawak atas komentar buruk yang dilontarkan oleh seorang pemimpin DAP. Ketua umum DAP Lim Guan Eng ikut berminta maaf atas "pernyataan buruk yang melukai perasaan Menteri Besar Sarawak dan pemerintahan negeri GPS Sarawak", meminta GPS untuk "memulai kerja sama dengan awal yang baru". 

Kemudian, pihak istana mengumumkan bahwa Anwar Ibrahim akan dilantik sebagai perdana menteri oleh Yang Dipertuan Agung, Sultan Abdullah dari Pahang setelah ia berkonsultasi dengan raja raja lainnya di Majelis Raja-Raja. Anwar melaksanakan sumpah jabatannya pada jam 5 sore dan menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Namun, Muhyiddin dengan keberatan tetap mengklaim bahwa ia memiliki 115 suara dukungan dan meminta Anwar untuk memberikan bukti; ini menyebabkan mantan perdana menteri Najib Razak untuk mengkritik Muhyiddin dan memintanya untuk menunjukkan bukti 115 suara mayoritas tersebut. Anwar menerima dukungan dari PH, BN, GPS, Warisan, Ikatan Demokrat Malaysia dan Partai Bangsa Malaysia beserta anggota independen. Anwar berjanji untuk melaksanakan pemunggutan mosi kepercayaan pada 19 Desember 2022 setelah anggota parlemen baru dilantik.

Pada 25 November, Anwar Ibrahim dan Hajiji Noor dari GRS mengumumkan bahwa GRS akan bergabung kedalam pemerintahan persatuan; membuatnya menjadi perdana menteri pertama sejak Abdullah Ahmad Badawi pada 2008 yang menerima dukungan 2/3 dari parlemen. Sementara itu, Muhyiddin mengakui kekalahan dan memberi ucapan selamat kepada Anwar, berterima kasih kepadanya atas undangan bergabung kepada PN, tetapi menolak undangan tersebut untuk bermain sebagai oposisi yang kredibel untuk memastikan "pemerintahan bebas korupsi".

### Reaksi internasional
Berbagai kepala pemerintahan di ASEAN memberikan ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim:

* : Sultan Brunei Hassanal Bolkiah memberi selamat kepada Anwar pada 25 November 2022. Di pesannya, Sultan Brunei mengungkapkan keyakinannya bahwa kepemimpinan dan integritas Anwar Ibrahim mampu membawa Malaysia untuk menikmati "pembangunan berlanjut" untuk kemakmuran rakyatnya dan menyampaikan permintaannya untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara.
* : Presiden Filipina Bongbong Marcos menyampaikan ucapan selamatnya kepada Anwar Ibrahim melalui tweet, menggambarkan Anwar sebagai teman baiknya dan menantikan stabilitas yang diberikan kepemimpinan Anwar untuk Malaysia serta seluruh kawasan ASEAN.
* : Presiden Indonesia Joko Widodo menelepon Anwar Ibrahim secara pribadi pada 24 November 2022 dan memberi selamat atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Jokowi mengungkapkan bahwa Anwar juga dikenal luas dan dihormati di Indonesia dan berharap dapat bertemu segera untuk membahas upaya memperkokoh hubungan bilateral. Anwar memberi terima kasih pada Jokowi sebagai kepala negara yang paling pertama menghubunginya, menganggapi sebagai sebuah kehormatan sebagai sahabat bangsa Indonesia. Ia kembali mengutarakan bahwa Indonesia adalah sahabat sejati Malaysia dan menandas bahwa hubungan kedua negara seharusnya diperkokoh apalagi secara ekonomi dan budaya.
* : Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong memberi surat ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim pada 24 November 2024 tidak lama setelah Yang Dipertuan Agung mengonfirmasi penunjukkan Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri. Dalam surat tersebut, Lee memberi selamat kepada Pakatan Harapan untuk "perfoma kuat' dalam pemilu tersebut dan mencatat "hubungan substantif yang sudah berlangsung lama" antara kedua negara, menambahkan bahwa kedua negara dapat "berbuat lebih banyak bersama-sama untuk meningkatkan keterbukaan, stabilitas dan konektivitas" dalam hubungan bilateral mereka. Pada 25 November, Lee menelepon Anwar untuk mengulangi ucapan selamatnya, dan mengundangnya untuk mengunjungi Singapura segera; sebagai balasannya, Anwar membalas Lee di Twitter bahwa dia akan menantikan pertemuan dengannya "pada kesempatan paling awal".

## Catatan

## Referensi