Komite Negara Asosiasi Keagamaan Republik Azerbaijan

The **State Committee on Affairs with Religious Associations of the Republic of Azerbaijan** (Azerbaijani: *Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi*) adalah badan eksekutif pusat Republik Azerbaijan yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan kebijakan negara dalam bidang keagamaan, koordinasi dengan organisasi keagamaan, serta pendaftaran dan pemantauan aktivitas organisasi keagamaan di negara tersebut.

## Latar Belakang dan Pembentukan
Komite ini dibentuk berdasarkan keputusan presiden tanggal 21 Juni 2001 sebagai pengganti struktur sebelumnya untuk menangani urusan keagamaan di Azerbaijan.  
Mandat utamanya mencakup pelaksanaan Pasal 48 Konstitusi Republik Azerbaijan yang menjamin kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani, namun dalam praktiknya fungsi-nya sering dikaitkan dengan pengaturan dan pembatasan terhadap beberapa organisasi keagamaan.

## Tugas dan Fungsi
Berdasarkan situs resmi, tugas utama Komite meliputi:  
* Menyediakan kondisi yang sesuai bagi pelaksanaan kebebasan beribadah.  
* Pendaftaran dan pemantauan organisasi keagamaan, serta menerbitkan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar dan penggabungan organisasi keagamaan.  
* Menjalin kerjasama antara gereja, masjid dan organisasi keagamaan lain serta badan-negara untuk memperkuat toleransi, pemahaman dan hubungan antar-agama.  
* Mencegah ekstremisme, intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama.

## Struktur dan Kepemimpinan
Chairman terkini adalah Ramin Mammadov, yang dilantik pada 8 April 2024. Sebelumnya, dari 21 Juli 2014 hingga 14 Februari 2024, posisi tersebut dipegang oleh Mubariz Gurbanli.  
Komite memiliki sejumlah departemen regional dan fungsional yang tersebar di wilayah Azerbaijan untuk pelaksanaan kebijakan keagamaan secara nasional.

## Aktivitas Terbaru dan Isu
Pada 30 Januari 2024, Komite melaporkan bahwa sebanyak dua komuni keagamaan baru telah tercatat dalam daftar negara selama 2023 — menjadikan total organisasi yang aktif terdaftar sejumlah 995, dengan 958 di antaranya beragama Islam dan 37 non-Islam.  
Komite juga menandatangani “Joint Action Plan 2025” bersama Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan untuk melaksanakan acara-acara bagi personel militer terkait ideologi nasional, nilai moral-kultural, dan pencegahan gerakan keagamaan radikal.

Isu kebebasan beragama di Azerbaijan tetap mendapat perhatian. Misalnya, pada 22 April 2008 Komite menyatakan bahwa laporan Departemen Luar Negeri AS tentang situasi keagamaan di Azerbaijan “tidak objektif”.

## Kritik dan Tantangan
Beberapa organisasi internasional menyatakan bahwa pendaftaran organisasi keagamaan di Azerbaijan terkadang menghadapi hambatan birokratis dan pengawasan yang ketat dari komite tersebut.  
Kontrol negara terhadap aktivitas keagamaan dan literatur keagamaan juga dikritik sebagai pembatasan terhadap kebebasan beragama.

## Lihat pula
* Freedom of religion in Azerbaijan  
* Religion in Azerbaijan  
* Government of Azerbaijan

## Referensi

## Pranala luar
* Situs resmi State Committee on Affairs with Religious Associations  
* “The State Committee for Work with Religious Associations” (profil singkat)  
* “Azerbaijan registers two religious communities in 2023 – State Committee”