Ali Iskandar dari Johor

**Sultan Ali Iskandar Shah I ibni Sultan Ahmad Hussain Muazzam Shah I** () adalah Sultan Johor ke-20, yang menggantikan ayahnya, Sultan Hussein Shah setelah ayahnya meninggal karena sebab alamiah pada tahun 1835. 

Selama dua puluh tahun berikutnya, klaim Sultan Ali sebagai Sultan Johor hanya diakui oleh beberapa pedagang dan beberapa orang Melayu. Seperti ayahnya, Sultan Ali adalah seorang raja boneka dan memainkan peran minimal dalam urusan administrasi negara, yang berada di bawah tanggung jawab Temenggong dan Inggris. Pada tahun 1855, Sultan Ali menyerahkan hak kedaulatan Johor (kecuali Kesang di Muar) kepada Temenggong Daeng Ibrahim, sebagai imbalan atas pengakuan resmi sebagai "Sultan Johor" oleh Inggris dan tunjangan bulanan. Setelah pemisahan Johor, Sultan Ali diberikan tanggung jawab administratif atas Muar sampai kematiannya pada tahun 1877, dan dalam sebagian besar urusan administratif, sering disebut sebagai "Sultan Muar".

## Sultan Johor

### Tahun-tahun awal
Tengku Ali menggantikan ayahnya pada tahun 1835 sebagai Sultan Johor, tetapi tidak diakui sebagai Sultan Johor selama beberapa tahun pertama pemerintahannya. Proklamasi pemerintah kolonial Inggris pada bulan September 1840 memberinya hak sebagai pewaris sah penerus ayahnya, tetapi tidak berarti pengakuan sebagai "Sultan Johor".

Pada tahun 1840-an, Johor mulai menerima pemukim Tionghoa pertama (terutama imigran dari Swatow dan Chaozhou). Temenggong muda, Tun Daeng Ibrahim, mengambil alih tugas administratif negara bagian. Dia mengenakan pajak pada para pemukim ini, yang menjadi tanggung jawab Temenggong. Namun, berbeda dengan Temenggong, Sultan Ali tidak mau melibatkan diri dalam urusan negara tetapi pada saat yang sama mengeluh karena menerima tunjangan yang tidak mencukupi dari Inggris. Ia terkenal karena kegemarannya pada gaya hidup boros, dan telah mengumpulkan banyak uang hutang pada tahun 1850-an.

Sementara itu, kesetiaan masyarakat Melayu setempat di Johor terhadap kelas penguasa semakin terpecah antara kalangan bangsawan dan bangsawan. Pada tahun 1852, Thomas Church, Anggota Dewan Residen Singapura, menyimpulkan situasi masyarakat Melayu di sepanjang pantai timur Semenanjung Malaya:

Di lingkungan ini terdapat dua pihak, di satu sisi, Sultan Lingga, Sultan Trengganu, dan pangeran muda Johore; di sisi lain, Raja Bendahara dari Pahang, dan Temenggong Sri Maharaja.

Meski demikian, tidak ada permusuhan besar akibat terbaginya kesetiaan antara bangsawan dan bangsawan. Pada tahun yang sama, seorang pedagang Inggris, W.H. Read, mengendalikan stempel kerajaan Sultan Ali dengan imbalan janji untuk melikuidasi utangnya Sultan Johor dan menguasai pendapatan negara, dengan Temenggong sebagai pengikutnya. Akibat tekanan ekonomi dan politik dari para pedagang tersebut, Gubernur sempat mempertimbangkan untuk memberikan pengakuan formal kepada Sultan Ali sebagai penguasa sah Johor, tetapi dalam prosesnya, ia mendapat protes keras dari Temenggong Daeng Ibrahim dan putra termudanya, Abu Bakar.

Pada awal tahun 1850-an, Johor secara efektif berada di bawah kendali para pengikut Temenggong; dan mereka yang berusaha bertindak demi kepentingan Sultan Ali dengan cepat diusir secara paksa oleh para pengikut Temenggong.

### Pemisahan Johor
Serangkaian perundingan antara Sultan Ali dan Temenggong pun terjadi dengan pemerintah kolonial Inggris bertindak sebagai perantara, setelah Sultan Ali mempertanyakan hak Temenggong untuk menyimpan pendapatan negara untuk dirinya sendiri. , Temenggong mengusulkan pembagian pendapatan perdagangan Johor dengan syarat Sultan Ali menyerahkan klaim kedaulatannya atas Johor. Usulan tersebut awalnya ditolak oleh Sultan Ali. Kedua belah pihak sepakat untuk mengupayakan intervensi langsung dari pemerintah Inggris, di antaranya adalah Gubernur Negara-Negara Selat Inggris, Kolonel William John Butterworth, dan penggantinya, Edmund Blundell diikat untuk bertindak sebagai mediator.

Inggris menyukai prospek Temenggong dalam mengambil alih pemerintahan Johor dari Sultan. Klaim kedaulatan Sultan Ali dibantah oleh Inggris dan Temenggong, yang dengan cepat menunjukkan bahwa mendiang ayah Sultan, Sultan Hussein Shah tidak pernah secara aktif memperjuangkan hak kedaulatan atas Johor meskipun ia diakui oleh Inggris pada Perjanjian Britania Raya-Belanda 1824. Pada saat itu, Johor berada di bawah kendali efektif mendiang ayah Temenggong, Abdul Rahman, seperti halnya Pahang, yang berada di bawah kendali Bendahara. Dokumen lebih lanjut mengungkapkan bahwa jika Johor berada di bawah kendali seorang raja, secara *[[de jure]]* kedaulatan berada di bawah kekuasaan Sultan Lingga, Sultan Mahmud Muzaffar Shah dan bukan di bawah Sultan Ali.

Temenggong dan Sultan Ali mengajukan proposal mereka kepada Gubernur Inggris pada bulan April 1854. Temenggong menyetujui permintaan Sultan untuk mengakui titulernya sebagai Sultan Johor, tetapi bersikeras untuk mempertahankan kekuasaan absolut atas seluruh Johor. Di sisi lain, Sultan Ali sempat menyampaikan keinginannya kepada gubernur agar wilayah Kesang (sekitar Muar) harus dikuasai langsung olehnya, dengan alasan beberapa leluhurnya dimakamkan di sana Inggris membujuk Temenggong untuk mengabulkan permintaan Sultan Ali dan menerimanya setelah banyak pertimbangan.

Sebuah perjanjian ditandatangani pada tanggal 10 Maret 1855, di mana Sultan Ali secara resmi menyerahkan hak kedaulatannya di Johor kepada Temenggong secara permanen dengan pengecualian wilayah Kesang (sekitar Muar). Sebagai imbalannya, Sultan Ali dijamin pengakuan gelar "Sultan" oleh Temenggong dan pemerintah Inggris dan menerima sejumlah £3.948,10 sebagai kompensasi. Sultan Ali juga dijanjikan insentif lebih lanjut berupa tunjangan bulanan sebesar £394,84 dari Temenggong, di bawah tekanan Gubernur Edmund Blundell (Gubernur Inggris di Singapura), yang berharap untuk mengakhiri untuk keluhan dan masalah keuangan Sultan Ali.

## Sultan Muar

### Administrasi di Muar
Sultan Ali melimpahkan urusan pemerintahan Muar kepada Raja Temenggung Muar (also known by the title of Temenggong Paduka Tuan of Muar) dan menghabiskan sebagian besar waktunya di Malaka yang berpenduduk jarang pada tahun 1855 dan berpenduduk 800 jiwa dan tidak ada struktur pemerintahan formal yang dibentuk. Pada tahun 1860, Sultan Ali dilaporkan meminjam £42.330 dari pemberi pinjaman uang Chettiar, Kavana Chana Shellapa. Sultan Ali menandatangani perjanjian dengan Shellapah untuk menyumbangkan sebagian dari tunjangan bulanannya untuk membayar utangnya. Namun, Sultan Ali mendapati dirinya tidak dapat melunasi utangnya tepat waktu, dan Shellapah yang marah menulis surat kepada pemerintah Inggris pada tahun 1866. Ditekan untuk melikuidasi hutangnya tepat waktu, Sultan Ali memberikan hak kepada Shellapah untuk menjual Muar kepada Temenggong Johor sebagai hipotek jika dia tidak mampu melunasi hutangnya tepat waktu.

Hubungannya dengan Temenggong Daeng Ibrahim tetap tegang; pada tahun 1860, Sultan Ali mengizinkan seorang petualang Bugis, Suliwatang, kepala Rebau dan Sungei Ujong untuk menetap di Muar dan mempersiapkan diri untuk menyerang Johor. Pertengkaran buruk antara Sultan dan Temenggong Daeng Ibrahim diwariskan kepada putra Temenggong, Abu Bakar, yang menggantikan ayahnya setelah ayahnya meninggal pada tahun 1862. Tak lama setelah Abu Bakar menjadi Temenggong Johor, ia mengirimkan surat kepada Sultan Ali untuk menegaskan kembali Kedaulatan Johor atas Segamat. Perselisihan yang terus berlanjut mengenai kedaulatan Segamat menyebabkan pecahnya perang antara anak buah Temenggong dengan anak buah Sultan. Sebelas tahun kemudian pada tahun 1873, upaya yang dilakukan Suliwatang untuk memungut pajak bea cukai dari penduduk di muara Muar menyebabkan konflik lebih lanjut dengan kelompok Abu Bakar ( yang menjadi Maharaja pada tahun 1868) laki-laki.

Selama tahun-tahun sisa pemerintahan Sultan Ali, tidak ada aktivitas ekonomi yang terlihat di Muar. Meski demikian, ia mendelegasikan tugas pengumpulan pendapatan Muar kepada Suliwatang dan agen-agennya, yang semuanya kemudian diracun dan dibunuh oleh Temenggong Paduka Tuan dari Muar. Pada tahun 1868, Sultan Ali menugaskan Babu Ramasamy, seorang kepala sekolah Tamil untuk bertugas mengumpulkan pendapatan Muar. Seorang penambang Eropa mendekati Sultan Ali pada tahun 1872, di mana ia diberikan hak penambangan eksklusif atas seluruh wilayah Kesang selama lima tahun. Tiga tahun kemudian, seorang pedagang Amerika mendekati Sultan, dan ia memberikan hibah konsesi kepada Sultan untuk membeli tanah seluas 45 mil persegi (120 km²) di wilayah Kesang.

### Kematian dan perselisihan suksesi
Sultan Ali menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Umbai, Malaka, dan menghidupi dirinya sendiri dengan gaji bulanan kecil yang diberikan oleh Perusahaan Hindia Timur Britania Raya kepadanya. Ia membangun istana untuk dirinya sendiri dan tinggal bersama istri ketiganya, Cik' Sembuk sampai kematiannya pada bulan Juni 1877, dan dimakamkan di Mausoleum di dalam Masjid Umbai. Sesaat sebelum kematiannya, Sultan Ali mewariskan wilayah Kesang kepada Tengku Mahmud, putranya yang berusia 11 tahun dari Cik' Sembuk. Keputusannya mendapat banyak ketidaksetujuan di kalangan Melayu di Singapura, yang merasa bahwa Tengku Alam Syah seharusnya menjadi pewaris wilayah Kesang karena ia merupakan anak tertua dari Daeng Siti yang merupakan putri seorang bangsawan Bugis, sedangkan Cik' Sembuk adalah rakyat jelata. Pada saat Sultan Ali meninggal dunia, hak asuh wilayah Kesang berada di tangan Ungku Jalil, kakak laki-laki Sultan Ali, Ungku Jalil menyerahkan hak asuh wilayah Kesang kepada Sultan Abu Bakar, setelah pemerintah Inggris mengadakan pemilihan Temenggong Paduka Tuan dari Muar dan para kepala suku di wilayah tersebut untuk memutuskan nasib wilayah Kesang, dan dengan suara bulat memilih Maharaja Abu Bakar sebagai pemimpin mereka. Gubernur Britania Raya menyerahkan tanggung jawab administratif wilayah Kesang kepada Abu Bakar, yang membuat marah Tengku Alam Shah dan banyak pendukungnya. Klaim mereka yang terus-menerus atas wilayah Kesang menyebabkan pecahnya Perang Saudara Jementah pada tahun 1879.

## Lihat pula
*Perang Saudara Jementah

## Catatan

## Referensi

### Bibliografi

* Ali, al-Haji Riau, Hooker, Virginia Matheson, Andaya, Barbara Watson, *The Precious Gift: [[Tuhfat Al-nafis]]*, Oxford University Press, 1982, 
* Burns, Peter L., Wilkinson, Richard James, *Papers on Malay Subjects*, Oxford University Press, 1971
* Carl A. Trocki, *Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johor and Singapore, 1784-1885*, Singapore University Press, 1979
* Ghazali, Abdullah Zakaria, *Istana dan politik Johor, 1835-1885*, Yayasan Penataran Ilmu, 1997, 
* Jayakumar, S., *Public international law cases from Malaysia and Singapore*, NUS Press, 1974, 
* Jessy, Joginder Singh, *History of Malaya (1400–1959)*, jointly published by United Publishers and Peninsular Publications, 1961
* Khoo, Kay Kim, *Melaka dan Sejarahnya*, Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Melaka, 1982
* Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Malaysian Branch, Singapore, *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 1937
* Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland Malaysian Branch, Singapore, *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 1960
* Schimmel, Annemarie, *Islamic Names: An Introduction*, Published by Edinburgh University Press, 1989, 
* Studer, Adolph G., *American and British Claims Arbitration: William Webster: Appendix to the Memorial of the United States, Vol. III*, 1913
* Swettenham, Frank Athelstane, *British Malaya: An Account of the Origin and Progress of British Influence in Malaya*, BiblioBazaar, LLC, 2008, 
* *The Numismatic Circular*, by Spink & Son, 1970
* Turnbull, Constance Mary, *A History of Singapore, 1819-1975*, published by Oxford University Press, 1977, 
* Turnbull, Constance Mary, *A Short History of Malaysia, Singapore and Brunei*, published by Graham Brash, 1981, 
* Turnbull, Constance Mary, *The Straits Settlements, 1826-67: Indian presidency to Crown Colony*, Athlone Press, 1972, 
* Winstedt, R. O., *A History of Johore (1365–1941)*, (M.B.R.A.S. Reprints, 6.) Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1992,