Danantara

**Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara** atau beroperasi dengan nama **Danantara Indonesia** adalah badan pengelolaan dana investasi pemerintah yang didirikan oleh pemerintah Indonesia secara langsung  yang berfungsi untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lembaga ini siap mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar.

Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Indonesia, sehingga secara keseluruhan mencerminkan energi dan potensi dari Indonesia di masa depan.

Badan ini terutama beroperasi melalui dua perusahaan induk, yakni Danantara Asset Management sebagai holding operasional dan Danantara Investment Management sebagai holding investasi.

## Daftar BUMN Anggota Danantara
* PT Danareksa Indonesia (Persero)
Seluruh saham Seri B milik negara dialihkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BKI sebanyak 18.332.899 lembar saham dengan nilai Rp 18,33 triliun.

* PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Saham seri B 15.670.777.620 lembar dan saham Seri C 43.367.346.782 lembar. Totalnya 59.038.124.402 lembar saham atau 64,53% dari seluruh saham yang disetor penuh perseroan milik negara.

* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Saham Seri B dan Seri C sejumlah 22.378.387.749 lembar saham atau setara dengan 60% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan milik negara.

* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Saham Seri B sebesar 48.533.333.333 lembar saham atau 52% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.

* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 80.610.976.875 lembar saham atau 53,19% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.

* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Saham Seri B senilai 8.420.666.647 lembar saham atau sebesar 60% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.

* PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 3.457.023.004 lembar saham atau 51,20% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan milik negara.

* PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 51.602.353.559 lembar saham atau setara 52,09% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan milik negara.

* PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Saham Seri B sebanyak 5.080.509.839 lembar saham atau 70% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.

* PT Waskita Karya (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 21.705.633.362 lembar saham atau sebesar 75,35% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.

* PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 36.291.702.780 lembar saham atau sebesar 91,01% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan.

* PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 5.408.773.791 lembar saham atau 64,33% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan milik negara.

* PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 15.477.117.519 lembar saham atau 80% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh perseroan milik negara.

* PT PP (Persero) Tbk
Saham Seri B sebanyak 3.161.947.835 lembar saham atau 51% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam perseroan.

## Sejarah

Danantara dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2024 dengan Muliaman Hadad dilantik sebagai kepala. Danantara disebut merupakan hasil penggabungan antara fungsi dari Indonesia Investment Authority (INA), yang lebih dahulu dibentuk, dengan fungsi dari Kementerian BUMN. Danantara pun diproyeksikan menjadi perusahaan investasi global seperti Temasek milik Singapura maupun Khazanah milik Malaysia.

Pada bulan Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara dengan Rosan Roeslani diangkat sebagai CEO. Pada bulan Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) ini ke Danantara. Sebelumnya, pemerintah telah menyerahkan mayoritas saham dari 49 BUMN ke BKI sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional. BKI dipilih sebagai induk holding operasional dari Danantara, karena BKI memiliki struktur keuangan yang sehat dan tidak memiliki utang. Pada bulan Juli 2025, Indonesia Financial Group menyerahkan mayoritas saham Bahana Mitra Investa ke Danantara sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding investasi di internal Danantara. Nama dari perusahaan tersebut kemudian diubah menjadi Danantara Investment Management.

Pada 31 Oktober 2025, sebagai langkah dalam perbaikan tata kelola BUMN, Danantara meluncurkan tagline "Melayani Sepenuh Hati", yang memiliki makna semangat untuk mengelola aset strategis negara dan memberikan pelayanan publik dengan tulus, profesional, dan penuh empati guna mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Iklan yang mencakup tagline ini kemudian diluncurkan pada 15 Desember 2025.

## Struktur kepengurusan
Berikut susunan struktur dari Danantara:

# Pembina dan Penanggung Jawab:
#* Presiden Indonesia, Prabowo Subianto Djojohadikusumo 
# Dewan Pengawas:
#* Ketua: Erick Thohir
#* Wakil Ketua: Muliaman Darmansyah Hadad 
#* Anggota: 
#**Menteri Keuangan
#**Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
#**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
#**Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
#**Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
#**Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
#**Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
#**Menteri Koordinator Bidang Pangan
#**Menteri Sekretaris Negara
# Dewan Pengarah:
#* Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono
#* Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo
# Badan Pelaksana
#* Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO): Rosan Perkasa Roeslani 
#* Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO): Pandu Patria Sjahrir
#* Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO): Dony Oskaria
# Direktur Pelaksana
#*Legal, Robertus Billitea
#*Risk & Sustainability, Lieng‑Seng Wee
#*Finance, Arief Budiman
#*Treasury, Ali Setiawan
#*Global Relations & Governance, Mohamad Al‑Arief
#*Stakeholders Management, Rohan Hafas
#*Internal Audit, Ahmad Hidayat
#*Human Resources, Sanjay Bharwani
#*Chief Economist, Reza Yamora Siregar
#*Office of the Board, Ivy Santoso
#Komite Khusus
#* Risk Management, John Prasetio
#* Investment and Portfolio, Yup Kim

## Kewenangan

Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Tugas utama Danantara ialah mengelola dividen BUMN. Sementara kewenangannya ialah:
# Mengelola dividen holding investasi,  dividen holding operasional, dividen BUMN
# Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen
# Bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional
# Bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional
# Memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset atas persetujuan presiden
# Mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perusahaan induk investasi dan induk operasional.

## Dampak

Pada 24 Februari 2025, ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Eddy Junarsin, mengatakan dengan optimis bahwa Danantara akan memperkuat tata kelola aset negara dari BUMN secara transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan konsep *holding company*, akan memperbaiki tata kelola BUMN yang sebelumnya masih terpisah-pisah. Dengan begitu, Danantara diharapkan akan menjaga kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang. Untuk melaksanakan tujuan tersebut, Junarsin menghendaki agar Danantara melakukan merger dan akuisisi perusahaan yang tidak efisien serta menyusun manajemen yang tidak berlapis-lapis agar BUMN semakin lincah dalam berinovasi. Namun, di sisi lain, Junarsin berpandangan bahwa pembentukan Danantara dilakukan pada momen yang kurang sesuai karena terkena imbas isu sosial politik, misalnya efisiensi anggaran 2025, Makan Bergizi Gratis, revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba), dan masih banyak lagi isu politik lainnya.

## Kontroversi
### Kekhawatiran akan mismanajemen

Kekhawatiran mengenai manajemen dan transparansi pengelolaan Danantara mencuat karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat langsung mengaudit arus keuangan dan aktiva BUMN setelah dipegang Danantara. Alih-alih, proses audit Danantara hanya dapat dilakukan seizin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat dan media massa mengkhawatirkan nasib masa depan Danantara akan seperti 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) jika misalnya terjadi penyelewengan.

Peneliti *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Deni Friawan, memandang bahwa keberhasilan Danantara akan bergantung pada beberapa faktor: independensi, transparansi, profesionalisme dalam manajemennya, serta dukungan orientasi bisnis yang jelas. Ia membandingkannya dengan Temasek Holdings, yang pejabatnya sendiri masih memiliki hubungan erat dengan pemerintah, tetapi masih menjaga independensi dan profesionalitasnya.

Pada tanggal 24 Maret 2025, Thaksin Shinawatra ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Danantara. Thaksin Shinawatra sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand mulai tahun 2001 hingga 2006. Namun, ia dan keluarganya pernah terjerat sejumlah skandal dan korupsi di Thailand.

### Rangkap jabatan komisaris BUMN
Kasus rangkap jabatan di kalangan komisaris BUMN terus disorot, bahkan sebelum Danantara terbentuk. Sejak akhir 2008, Menteri Keuangan Sri Mulyani melarang setiap aparatur sipil negara di Kementerian Keuangan, khususnya dari eselon I, untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, berdasarkan surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Menteri BUMN. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil untuk menekan konflik kepentingan di pemerintahan. Pada 2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa antara tahun 2016 dan 2019, tercatat bahwa 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris anak usaha BUMN masih ditengarai merangkap jabatan. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Menurut ICW, kasus rangkap jabatan ini menyebabkan komisaris terjebak dalam konflik kepentingan dan mengancam tata kelola perusahaan yang baik. ICW menyoroti bahwa pengawasan yang tidak semestinya dapat menyebabkan BUMN rentan terhadap praktik korupsi.

Setelah terbentuknya Danantara, pada 16 Juli 2025, Transparency International (TI) Indonesia masih menemukan adanya kasus rangkap jabatan para wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Sekretaris Jenderal TI Indonesia Danang Widoyoko mengakui bahwa BUMN memang tidak dapat lepas dari intervensi politis, khususnya dalam penempatan pucuk-pucuk manajemennya, termasuk komisaris. Bahkan menurutnya, tren ini akan sampai ke ranah dewan direksi, yang justru menimbulkan beban bagi BUMN dan memperlemah tata kelola perusahaan. Kala itu, TI Indonesia mencatat bahwa selain pucuk pimpinan Danantara itu sendiri yang banyak diisi oleh elite politik, sejumlah BUMN menempatkan sejumlah wakil menteri sebagai komisaris BUMN (per 16 Juli 2025):

* Pertamina dan entitas anaknya, merekrut 6 wakil menteri untuk menduduki komisaris
* PLN dan entitas anaknya, merekrut 4 wakil menteri untuk menduduki komisaris
* PIHC dan entitas anaknya, merekrut 2 wakil menteri untuk menduduki komisaris
* Garuda Indonesia dan entitas anaknya, merekrut 2 wakil menteri untuk menduduki komisaris
* Tiga wakil menteri menduduki komisaris di Bank Mandiri, Bank BTN, dan Bank BRI
* Sembilan wakil menteri menduduki komisaris di beberapa BUMN: Perikanan Indonesia, Pelindo, Dahana, SIG, Sarinah, Jasa Marga, Indosat, dan InJourney Aviation Services.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan wakil-wakil menteri tersebut sebagai komisaris BUMN sebagai "perwakilan pemerintah". Ia mengatakan bahwa wakil menteri yang ditempatkan sebagai komisaris BUMN tersebut tidak akan mendapatkan keuntungan yang dibagikan kepada anggota komisaris, direksi, maupun karyawan (*tantiem*). Menurut ICW, meskipun tidak mendapatkan *tantiem*, praktik rangkap jabatan ini masih merupakan penyimpangan terhadap pasal 27B UU BUMN dan pasal 23 UU Kementerian Negara, juga putusan MK No. 80/PUU-XVII/2019 mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri, serta pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 .

Pada Juli 2025, Danantara mengeluarkan Surat Edaran Nomor S‑063/DI‑BP/VII/2025 yang menetapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris BUMN dan anak usahanya dilarang menerima *[[tantiem]]*, insentif kinerja, insentif khusus, insentif jangka panjang, maupun penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Sementara itu, insentif bagi direksi tetap diperbolehkan asalkan didasarkan pada kinerja riil dan berkelanjutan, serta tidak berasal dari keuntungan sesaat seperti revaluasi atau penjualan aset.

## Referensi

## Pranala luar
*  
*