Magistratus

**Magistratus** adalah pejabat tinggi yang memainkan peran penting dalam pemerintahan Republik Romawi. Mereka bertanggung jawab atas berbagai fungsi administratif, yudikatif, dan militer. Ada beberapa jenis magistratus, termasuk konsul, praetor, censor, dan quaestor, yang masing-masing memiliki kewenangan khusus. Para magistratus dipilih oleh rakyat melalui komitia atau majelis, dengan batasan masa jabatan yang ditetapkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, mereka harus menjalani karier politik berjenjang, dikenal sebagai "cursus honorum," yang merupakan tangga menuju jabatan yang lebih tinggi. Struktur ini mencerminkan prinsip-prinsip keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan Romawi, yang berupaya mencegah tirani melalui pembatasan otoritas individu.

Pada zaman kerajaan, Raja Roma adalah magistratus eksekutif utama. Pada praktiknya, raja berkuasa mutlak. Ia adalah imam besar sekaligus pembuat undang-undang, hakim, dan panglima angkatan bersenjata. Bilamana raja mangkat, kewenangannya beralih kepada *[[senat Romawi|senatus]]* (senat). *Senatus* kemudian memilih seorang *[[interrex]]* (pemangku sementara) untuk memfasilitasi pemilihan raja baru.

Pada masa transisi dari kerajaan ke republik, perimbangan kekuasaan konstitusional bergeser dari lembaga eksekutif (Raja Roma) ke *senatus*. Ketika negara Republik Romawi berdiri pada tahun 509 pra-Masehi, kewenangan yang sebelumnya dipegang raja dialihkan kepada para *[[Konsul Romawi|consul]]*. Tiap-tiap tahun, digelar pemilihan dua orang *consul*. Magistratus-magistratus zaman republik dipilih rakyat Roma, dan masing-masing diberi kewenangan sampai taraf tertentu. Kewenangan magistratus disebut *maior potestas* (kewenangan utama). *[[Diktator Romawi|Dictator]]* (magistratus tertinggi luar biasa) mengampu lebih banyak *maior potestas* daripada semua magistratus lain. Magistratus dengan *maior potestas* terbanyak di bawah *dictator* berturut-turut adalah *[[sensor Romawi|censor]]* (pejabat sensus), *[[konsul Romawi|consul]]* (magistratus tertinggi), *[[praetor]]* (panglima), *[[aedilis|curulis aedilis]]* (pejabat dinas ketertiban dan kesejahteraan sosial dari kalangan ningrat), dan akhirnya *[[quaestor]]* (pejabat dinas pengawasan dan pemeriksaan). Tiap-tiap magistratus berhak membatalkan (*[[veto]]*) keputusan magistratus lain yang setara atau yang lebih sedikit *maior potestas*-nya. Berdasarkan definisi magistratus di atas, para *[[tribun|tribunus plebis]]* (pemimpin rakyat jelata) dan *[[aedilis|aedilis plebis]]* (pejabat dinas ketertiban dan kesejahteraan sosial dari kalangan rakyat jelata) dianggap bukan magistratus karena hanya dipilih rakyat jelata (*[[plebs]]*) saja.

Pada masa transisi dari republik ke kekaisaran, perimbangan kekuasaan konstitusional bergeser kembali dari *senatus* ke lembaga eksekutif (Kaisar Romawi). Pada teorinya, *senatus* berwenang memilih kaisar baru, tetapi pada praktiknya, kaisar memilih sendiri penggantinya, meskipun hasil keputusannya kerap dimentahkan angkatan bersenjata atau perang saudara. Kewenangan kaisar (*[[imperium]]*) wujud karena kaisar memiliki kedudukan hukum, setidaknya dalam teori. Dua komponen terpenting dari *imperium* adalah "kewenangan *tribunus*" dan "kewenangan *proconsul*". Setidaknya dalam teori, kewenangan *tribunus* (sama dengan kewenangan *tribunus plebis* zaman republik) membuat kaisar berwenang mengepalai pemerintahan sipil, sementara kewenangan *proconsul* (sama dengan kewenangan para wali negeri militer, atau para *[[prokonsul|proconsul]]* zaman republik) membuat kaisar berwenang mengepalai angkatan bersenjata. Meskipun didefinisikan secara jelas pada permulaan zaman kekaisaran, kewenangan-kewenangan istimewa ini akhirnya hilang, dan  Kewenangan kaisar pun kian tidak konstitusional dan semakin bersifat monarkis. Jabatan-jabatan magistratus yang masih bertahan selepas zaman republik adalah *consul*, *praetor*, *tribunus plebis*, *aedilis*, *quaestor*, dan *[[tribunus militum]]* (pemimpin pasukan). Marcus Antonius menghapus jabatan *dictator* dan *[[magister equitum]]* (panglima pasukan berkuda) ketika menjabat sebagai *consul* pada tahun 44 pra-Masehi, sementara jabatan *[[interrex]]* dan *censor* dihapuskan tak lama kemudian.

## Magistratus eksekutif Kerajaan Romawi

Para magistratus eksekutif Kerajaan Romawi adalah pejabat-pejabat negara yang dipilih rakyat. Pada zaman kerajaan, Raja Roma adalah magistratus eksekutif utama. Ia adalah kepala eksekutif, imam kepala, ketua legislator, hakim ketua, dan satu-satunya panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kewenangan-kewenangannya didasarkan atas hukum serta preseden, dan hanya diperoleh melalui proses politik, yakni pemilihan. Pada praktiknya, tidak ada batasan nyata terhadap kewenangannya. Bila perang meletus, raja menjadi satu-satunya orang yang berhak mengerahkan tenaga rakyat untuk berperang, membentuk angkatan perang, mengangkat kepala-kepala pasukan, dan bila perlu memimpin sendiri kampanye-kampanye militer. Raja adalah penguasa seluruh harta benda milik negara, satu-satunya orang yang berhak membagi tanah rampasan dan barang jarahan perang, wakil utama kota Roma dalam urusan-urusan yang melibatkan dewa-dewi atau pemimpin-pemimpin komunitas lain, dan satu-satunya orang yang secara sepihak berhak memberlakukan hukum baru. Adakalanya raja mengajukan rancangan maklumat ke hadapan sidang rakyat atau *senatus* untuk diratifikasi secara seremonial, tetapi tidak ada yang dapat mengganggu gugat pemberlakuan maklumat. Raja mengangkat beberapa pejabat untuk membantunya menyelengarakan pemerintahan, dan secara sepihak memberi kewenangan kepada mereka. Bila raja sedang keluar kota, pemerintahan negara diselenggarakan oleh *[[prefek urban|praefectus urbi]]* (pejabat kota). Raja juga didampingi dua orang *quaestor* selaku pembantu panglima, dan dibantu beberapa pejabat lain dalam kasus-kasus makar. Pada masa perang, adakalanya raja hanya memimpin pasukan pejalan kaki, sementara kewenangan memimpin pasukan berkuda didelegasikan kepada kepala pasukan pengawal pribadinya, *tribunus celerum*. Kadang-kadang raja bertindak mengikuti preseden, pada umumnya untuk kepentingan praktis. Sebagai contoh, kendati secara sepihak dapat memaklumkan perang, lazimnya raja menghendaki maklumat tersebut terlebih dahulu diratifikasi sidang rakyat.

Selang waktu antara kemangkatan raja dan pemilihan raja baru disebut *[[interregnum]]*. Selama *interregnum*, *senatus* memilih salah seorang senator menjadi *[[interrex]]* untuk memfasilitasi pemilihan raja baru. Begitu mendapat bakal calon yang layak, *interrex* mengajukannya ke hadapan *senatus* untuk diloloskan menjadi calon raja. Jika disetujui *senatus* (melalui pemungutan suara), calon raja dapat diajukan ke hadapan *[[comitia curiata]]* (sidang rakyat) untuk dipilih rakyat. Jika calon raja terpilih menjadi raja, hasil pemilihan sidang rakyat diratifikasi *senatus* dengan menerbitkan maklumat. Selanjutnya *interrex* secara resmi memasyhurkan raja terpilih sebagai Raja Roma yang baru. Sesudah dimasyhurkan, raja melakukan "ambil *[[auspicium]]*" (mengamati dan menafsirkan gelagat burung), yakni menjalankan ritual pencarian pertanda dari dewa-dewi, kemudian diserahi kewenangan hukum (*[[imperium]]*) oleh sidang rakyat.

## Magistratus eksekutif Republik Romawi

Para magistratus eksekutif Republik Romawi adalah pejabat-pejabat negara yang dipilih rakyat. Tiap-tiap magistratus diberi kewenangan sampai taraf tertentu. ''Dictator'' (magistratus eksekutif utama luar biasa, khusus dalam situasi darurat) adalah magistratus dengan kewenangan terbesar. Di bawah *dictator*, magistratus dengan kewenangan paling besar adalah *consul* (magistratus eksekutif utama biasa, di luar situasi darurat), kemudian *praetor*, *censor*, *[[aedilis|aedilis curialis]]*, dan akhirnya *[[quaestor]]*. Setiap magistratus hanya berhak memveto tindakan magistratus lain yang setaraf atau lebih rendah kewenangannya. Karena secara teknis bukan magistratus, para *tribunus plebis* (maupun *[[aedilis plebis]]*) hanya mengandalkan *sacrosanctitas* (hak untuk diluhurkan, pantang dicelakai) yang melekat pada jabatan mereka jika hendak mencegah suatu tindakan. Jika larangannya tidak dituruti, *tribunus plebis* dapat memanfaatkan *sacrosanctitas*-nya untuk menghentikan suatu tindakan secara fisik, karena setiap perlawanan terhadap tindakan fisik *tribunus plebis* dianggap sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

Kewenangan konstitusional terpenting yang dapat dimiliki seorang magistratus adalah *[[imperium]]* (kewenangan memerintah), yakni kewenangan konstitusional yang hanya diampu para *consul* dan *praetor*. Pengampu *imperium* secara konstitusional berwenang menurunkan perintah-perintah (perintah militer maupun perintah-perintah lain). Begitu masa jabatan seorang magistratus berakhir, yang bersangkutan harus menunggu sepuluh tahun baru dapat kembali menjadi magistratus. Karena ketentuan ini menimbulkan masalah bagi beberapa magistratus, magistratus-magistratus tersebut kadang-kadang mengusahakan agar kewenangan memerintah mereka diperpanjang, sehingga mereka masih mengampu kewenangan tersebut selaku *[[promagistratus]]* (laksana pejabat).

Pada zaman republik, *consul* adalah magistratus biasa yang paling tinggi. Tiap-tiap tahun dipilih dua orang *consul*. Para *consul* terpilih mengampu kewenangan tertinggi di bidang sipil maupun militer. Sepanjang tahun jabatan, salah seorang *consul* berkedudukan lebih tinggi daripada rekan sejawatnya. Kedudukan ini bertukar tiap-tiap bulan. Para *praetor* menjalankan penegakan hukum sipil, memimpin sidang-sidang pengadilan, dan mengepalai angkatan bersenjata di daerah jajahan. Para *censor* bertugas menyelenggarakan sensus. Selama penyelenggaraan sensus, para *censor* dapat mengangkat orang-orang menjadi anggota *senatus*. Para *aedilis* adalah pejabat-pejabat negara yang dipilih untuk menangani urusan-urusan rumah tangga negara di Roma, dan diberi kewenangan untuk membawahi pengurusan pasar-pasar, penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan, dan pergelaran pertunjukan-pertunjukan. Para *quaestors* biasanya membantu para *consul* di Roma dan para wali negeri di daerah-daerah jajahan dalam penanganan urusan-urusan finansial. meskipun secara teknis bukan magistratus, para *tribunus plebis* dan *aedilis plebis* dihormati sebagai wakil-wakil rakyat. Mereka mewakili rakyat mengawasi *senatus* (melalui hak veto), dan memelihara kebebasan sipil seluruh rakyat Roma.

Dalam situasi-situasi darurat militer, seorang ''dictator'' diangkat untuk menjabat selama enam bulan. Pemerintahan konstitusional dibekukan, dan *dictator* menjadi penguasa mutlak atas negara. *Dictator* selanjutnya mengangkat seorang magister equitum (kepala pasukan berkuda) sebagai wakilnya yang paling senior. *Dictator* sering kali mengundurkan diri dari jabatannya begitu masalah yang menimbulkan situasi darurat militer teratasi. Bilamana masa jabatan *dictator* berakhir, pemerintahan konstitusional kembali berjalan. *Dictator* biasa terakhir kali diangkat pada tahun 202 pra-Masehi. Selepas tahun 202 pra-Masehi, keadaan darurat diberlakukan dengan menerbitkan maklumat *[[senatus consultum ultimum]]* (ketetapan tertinggi *senatus*). Maklumat ini membekukan pemerintahan sipil, memberlakukan darurat militer, dan melimpahkan kewenangan-kewenangan jabatan *dictator* kepada para *consul*.

## Magistratus eksekutif Kekaisaran Romawi

Para magistratus eksekutif Kekaisaran Romawi adalah pejabat-pejabat negara yang dilipih rakyat. Kewenangan kaisar (*[[imperium]]*) wujud karena kaisar memiliki kedudukan hukum, setidaknya dalam teori. Dua unsur terpenting dari *imperium* kaisar adalah "kewenangan *tribunus*" (*potestas tribunicia*) dan "kewenangan *proconsul*" (*imperium proconsulare*). Setidaknya dalam teori, kewenangan *tribunus* (mirip dengan kewenangan *tribunus plebis* pada zaman republik) membuat kaisar berhak mengepalai pemerintahan sipil Roma, sementara kewenangan *proconsul* (mirip dengan kewenangan wali negeri militer, atau *proconsul*, pada zaman republik) membuat kaisar berhak mengepalai angkatan bersenjata. Meskipun didefinisikan secara jelas pada permulaan zaman kekaisaran, kewenangan-kewenangan istimewa ini pada akhirnya hilang, dan kewenangan kaisar pun kian tidak konstitusinal dan semakin bersifat monarkis.

Atas dasar kewenangan *proconsul* yang diampunya, kaisar memiliki kewenangan yang sama dengan magistratus-magistratus tertinggi zaman republik (para *consul* dan *proconsul*) dalam kepemimpinan angkatan bersenjata. Meskipun demikian, kaisar tidak wajib tunduk kepada batasan-batasan konstitusional yang ditetapkan bagi para *consul* dan *proconsul*. Pada akhirnya kaisar diserahi kewenangan-kewenangan yang merupakan kewenangan khusus ''senatus'' dan sidang-sidang rakyat pada zaman republik, termasuk hak untuk memaklumkan perang, mengesahkan perjanjian, dan berunding dengan pemimpin asing. Kewenangan *proconsul* yang diampu kaisar menjadikannya berhak membawahi segenap wali negeri militer, dan dengan demikian membawahi pula sebagian besar angkatan bersenjata Romawi. Atas dasar Kewenangan ''tribunus'' yang diampunya, kaisar berhak membawahi segenap aparatur sipil negara, serta berhak memimpin sidang senat maupun sidang-sidang rakyat, dan dengan demikian berkesempatan untuk mendominasi lembaga-lembaga tersebut. Begitu kaisar diserahi kewenangan *tribunus*, jabatan maupun diri sendiri menjadi *sacrosantus*, sehingga segala macam tindakan yang bertujuan mencelakai atau menghalang-halangi kaisar diancam dengan hukuman mati. Kaisar juga berwenang melaksanakan sejumlah tugas yang pada zaman republik merupakan tugas-tugas *censor*, antara lain kewenangan mengatur akhlak rakyat (sensor) dan kewenangan menyelenggarakan sensus. Sebagai bagian dari kewenangan menyelenggarakan sensus, kaisar berhak mengubah status sosial seseorang, termasuk orang-orang dari golongan senator, sehingga memungkinkan kaisar untuk mengendalikan keanggotaan *senatus* tanpa perlu khawatir ditentang. Kaisar juga berwenang menafsirkan undang-undang dan menetapkan preseden. Selain itu, kaisar mengendalikan lembaga-lembaga keagamaan, karena menjadi kaisar berarti sekaligus menjadi *[[Pontifex Maximus|pontifex maximus]]* (imam besar) dan anggota dari keempat golongan utama imam-imam Romawi.

Pada zaman kekaisaran, warga negara dibedakan menjadi tiga golongan. Bagi anggota masing-masing golongan dibuka kesempatan untuk berkarier di bidang tertentu (dikenal dengan sebutan *[[cursus honorum]]*). Jabatan-jabatan magistratus tradisional hanya terbuka bagi warga negara dari golongan senator. Jabatan-jabatan magistratus yang masih dipertahankan selepas zaman republik adalah *consul*, *praetor*, *tribunus plebis*, *aedilis*, *quaestor*, dan *tribunus militum* (diurut berdasarkan *cursus honorum*). Orang dari luar golongan senator hanya mungkin menduduki salah satu dari jabatan-jabatan tersebut jika diizinkan kaisar untuk mengikuti ajang pemilihan atau jika diangkat kaisar. Pada masa transisi dari sistem republik ke sistem kekaisaran, jabatan yang banyak kehilangan kekuasaan maupun gengsi adalah jabatan *consul*, karena semua kewenangan hakiki para *consul* pada zaman republik dialihkan kepada kaisar. Para *consul* pada zaman kekaisaran berhak memimpin sidang senat, berhak menjadi hakim dalam sidang pengadilan atas kasus-kasus kejahatan tertentu, dan berhak mengatur penyelenggaraan kejuaraan-kejuaraan dan pertunjukan-pertunjukan hiburan. Jabatan *praetor* juga kehilangan banyak sekali kewenanangannya, dan pada akhirnya hanya memiliki kekuasaan yang sangat terbatas di luar kota. *Praetor* tertinggi di Roma, yakni *praetor urbanus*, pernah diberi kewenangan atas perbendaharaan negara selama jangka waktu yang singkat. Pada zaman kekaisaran, para *tribunus plebis* tetap dipandang *sacrosanctus*. Setidaknya dalam teori, para *tribunus plebis* masih mengampu kewenangan untuk memerintahkan penyelenggaraan maupun memveto keputusan sidang-sidang senat dan sidang-sidang rakyat. Kaisar Augustus membagi para *quaestors* menjadi dua kelompok. Satu kelompok ia tugaskan menjadi penyelenggara pemerintahan di daerah-daerah jajahan yang dibawahi *senatus*, dan satu kelompok lagi ia serahi tugas menjalankan roda pemerintahan sipil di kota Roma. Di bawah kepemimpinan Kaisar Augustus, kewenangan mengatur pasokan gandum dicabut dari para *aediles* dan diserahkan kepada sebuah dewan komisioner. Para *aedilis* baru benar-benar kehilangan seluruh kekuasaannya sesudah kewenangan menegakkan ketertiban di kota Roma juga dicabut, dan jabatan *aedilis* pun akhirnya lenyap dari sistem ketatanegaraan Romawi pada abad ke-3 Masehi.

## Baca juga

## Rujukan

## Sumber

* Abbott, Frank Frost (1901). *A History and Description of Roman Political Institutions*. Elibron Classics ().
* Byrd, Robert (1995). *The Senate of the Roman Republic*. U.S. Government Printing Office, Senate Document 103-23.
* Cicero, Marcus Tullius (1841). *The Political Works of Marcus Tullius Cicero: Comprising his Treatise on the Commonwealth; and his Treatise on the Laws. Translated from the original, with Dissertations and Notes in Two Volumes*, oleh Francis Barham, Esq. London: Edmund Spettigue. Jld. 1.
* Lintott, Andrew (1999). *The Constitution of the Roman Republic*. Oxford University Press ().
* Polybius (1823). *The General History of Polybius: Translated from the Greek*, oleh James Hampton. Oxford: Dicetak oleh W. Baxter. Edisi ke-5, Jld. 2.
* Taylor, Lily Ross (1966). *Roman Voting Assemblies: From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*. The University of Michigan Press ().

### Sumber primer
* De Re Publica, Cicero, Buku Kedua
* Roma Seusai Perang-Perang Punik: Suatu Analisis Mengenai Ketatanegaraan Romawi, oleh Polibios

### Sumber sekunder
* Pemikiran-pemikiran mengenai sebab-sebab kegemilangan dan kemerosotan bangsa Romawi, oleh Montesquieu 
* Konstitusi Romawi pada zaman Cicero
* Apa hikmah yang dapat kita petik dari sebuah insiden teroris pada zaman Romawi Kuno

## Bacaan lanjutan

* Ihne, Wilhelm. *Researches Into the History of the Roman Constitution*. William Pickering. 1853.
* Johnston, Harold Whetstone. *Orations and Letters of Cicero: With Historical Introduction, An Outline of the Roman Constitution, Notes, Vocabulary and Index*. Scott, Foresman and Company. 1891.
* Mommsen, Theodor. *Roman Constitutional Law*. 1871-1888
* Tighe, Ambrose. *The Development of the Roman Constitution*. D. Apple & Co. 1886.
* Von Fritz, Kurt. *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity*. Columbia University Press, New York. 1975.
* *Historiai* karya Polibios
* Cambridge Ancient History, Jilid 9–13.
* A. Cameron, *The Later Roman Empire* (Fontana Press, 1993).
* M. Crawford, *The Roman Republic* (Fontana Press, 1978).
* E. S. Gruen, "The Last Generation of the Roman Republic" (U California Press, 1974)
* F. Millar, *The Emperor in the Roman World* (Duckworth, 1977, 1992).
* A. Lintott, "The Constitution of the Roman Republic" (Oxford University Press, 1999)