Pungutan dalam Islam

**Pungutan dalam Islam** adalah pungutan yang ditetapkan berdasarkan hukum Islam. pungutan-pungutan tersebut didasarkan pada “status hukum tanah yang dikenakan pungutan” dan “status komunal atau keagamaan dari pembayar pungutan”.

Pungutan dalam Islam meliputi:

* Zakat, salah satu dari lima rukun Islam. Zakat ini hanya dikenakan kepada umat Muslim, pungutan ini secara umum digambarkan sebagai pungutan sebesar 2,5% atas tabungan untuk amal. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran 9:60, "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang berusaha mengelolanya, orang-orang yang ditenangkan hatinya, orang-orang yang diperbudak, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itu semua adalah kewajiban Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Ayat ini menguraikan 8 kategori yang memenuhi syarat untuk menerima zakat.
* Jizyah, pungutan per kapita tahunan yaitu pungutan oleh negara-negara Islam terhadap non-Muslim tertentu— yakni kafir dhimmi — yang secara permanen tinggal di wilayah Muslim berdasarkan hukum Islam, pungutan ini dikecualikan untuk orang miskin, wanita, anak-anak, dan orang tua.
* Kharaj - pungutan tanah yang awalnya hanya dikenakan pada non-Muslim namun kemudian diwajibkan juga bagi Muslim.
* Ushr - pungutan sebesar 10% atas hasil panen di lahan irigasi dan pungutan sebesar 10% atas hasil panen di lahan yang menggunakan air hujan dan 5% atas lahan yang bergantung pada air sumur. Istilah ini juga digunakan untuk pungutan sebesar 10% atas barang dagangan yang diimpor dari negara-negara yang mengenakan pungutan kepada umat Muslim atas produk-produk mereka.
* Ghanimah, harta rampasan perang yang mengacu pada properti dan kekayaan didapatkan oleh kaum Muslimin setelah berperang dengan non-Muslim.

pungutan yang ditetapkan dalam hukum Islam pada umumnya tidak menghasilkan pendapatan yang cukup bahkan untuk pengeluaran terbatas yang dilakukan oleh pemerintah pra-modern, dan beberapa penguasa terpaksa mengenakan pungutan tambahan (berupa pajak), yang dicela oleh para ulama.

Menurut para ahli Murat Çizakça, hanya zakat, jizyah dan kharaj yang disebutkan dalam Buktasira.&#x5B; ** &#x5D;

## Ushr
*Ushur* atau *ushr*, dalam Islam, adalah pungutan sebesar 10% untuk lahan irigasi atau 10% untuk lahan non-irigasi atas hasil pertanian. Khalifah Umar memperluas cakupan ushr untuk mencakup pungutan perdagangan perbatasan. Secara harfiah, hal ini berarti sepersepuluh bagian, dan masih dipraktikkan di wilayah-wilayah yang diperintah Islam mulai dari Spanyol dan Afrika Utara, India, hingga Asia Tenggara hingga abad ke-18. Ushur diterapkan pada pedagang, dengan tarif 10% dari nilai barang dagangan yang diimpor atau diekspor melintasi perbatasan yang dikuasai oleh negara Islam. Hal ini juga berlaku bagi para pedagang non-Muslim yang menetap di negara Islam (kafir dhimmi), dan juga bagi para pedagang non-Muslim yang merupakan orang asing yang ingin menjual barang dagangannya di dalam negara Islam. Dokumen perdagangan era abad pertengahan yang bersejarah antara Oman dan India, menyebut pungutan terhadap kapal yang tiba di pelabuhan dagang sebagai *ashur* atau *ushur*. Ushr dan Jizyah akan memberikan hak istimewa kepada non-Muslim di masa perang, yaitu non-Muslim tidak diwajibkan untuk bergabung dalam kegiatan militer jika terjadi perang. Dengan membayar pungutan ini, non-Muslim dilindungi oleh hukum Islam dari segala bentuk bahaya (kafir dhimmi – yang dilindungi), berbeda dengan Muslim yang harus membayar Zakat, ia tetap diwajibkan untuk bergabung dalam kegiatan militer untuk melindungi Muslim maupun non-Muslim.

## Referensi