Thontje Messet

**Thontje Messet** (21 September 1921; meninggal tidak diketahui) adalah mantan Bupati Jayapura dan ketua Dewan Nugini yang terakhir sebelum PBB menyerahkan pemerintahan di Papua kepada Republik Indonesia pada 1 Mei 1963. Sebagai Ketua Dewan Nugini, ia berperan dalam mempercepat proses peralihan Papua dari Belanda ke tangan Indonesia. Thontje juga pernah diutus oleh Presiden Soeharto untuk bernegosiasi dengan Markus Kaisiepo di Belanda pada 1969.

## Masa kecil dan pendidikan awal
Thontje lahir di Sarmi pada 21 September 1921. Ia mengawali pendidikannya di Sekolah Desa (*dorpsschool*) di kampung halamannya pada 1931 dan lulus dua tahun kemudian. Thontje kemudian bersekolah di Vervolgschool (VVS; Sekolah Lanjutan) selama setahun dan lulus pada tahun 1934 sebelum lanjut ke Normaalschool (Sekolah Normal) di Miei (kini bagian dari Kabupaten Teluk Wondama) selama empat tahun. Setelah lulus dari Normaalschool dan memperoleh ijazah guru sekolah rakyat pada tahun 1939, ia masuk Sekolah Guru Injil selama sembilan bulan, juga di Miei. Selain itu, Thontje juga belajar secara pribadi dengan seorang pendeta Belanda bernama O. Werkman.

## Karier awal
Setelah lulus, Thontje mulai bekerja sebagai guru injil pembantu di berbagai desa, pertama di Sarmi, lalu pindah ke Takar dan Ansudu (keduanya kini bagian dari Kabupaten Sarmi). Pada 1941, ia diangkat menjadi kepala sekolah di Unurum Guay. Saat Perang Pasifik, Thontje berada di Sarmi. Namun karena mendengar kabar bahwa tentara Jepang akan menduduki Sarmi, ia menyingkir ke pedalaman. Thontje pindah ke Bagaiserwar dan menjadi kepala sekolah di sana selama masa pendudukan Jepang. Pada 1945, ia kembali lagi ke Takar, tetapi kini diangkat menjadi kepala sekolah. Setahun kemudian, Thontje pindah tugas ke Keder hingga 1950. Di tahun itu, ia pindah ke Yoka dan menjadi guru di Jongens Vervolgschool (JVVS; Sekolah Lanjutan Putra) setempat selama lima tahun. Thontje lalu pindah tugas ke Hamadi dan menjadi guru di Lagere School B (Sekolah Dasar B) setempat.

Pada akhir 1945, Thontje juga mengajar di Betaf (kini bagian dari Kabupaten Sarmi). Di sana, ia harus berhadapan dengan fenomena di mana hanya murid laki-laki yang masuk sekolah. Anak-anak perempuan, setelah mereka dapat membaca dan menulis, memutuskan untuk tidak bersekolah dan memberi informasi kepada anak-anak lelaki di desa yang tidak dapat dipahami orang tua mereka, sehingga mengacaukan perjodohan yang sudah direncanakan. Kendati demikian, Thontje akhirnya mampu membujuk anak-anak perempuan untuk kembali bersekolah.

Saat bertugas di Yoka, Thontje mulai menaruh perhatian pada isu-isu masyarakat. Ia bergabung dengan Perserikatan Sekerja Kristen di Nieuw-Guinea atau Christelijk Werknemersverbond Nieuw-Guinea (CWNG-Persekding). Pada 1956, Thontje diangkat menjadi ketua serikat guru Persekding dan memangku jabatan tersebut hingga 1959. Di samping itu, ia juga menjadi ketua Persekding (seksi pekerja bumiputra) sekaligus anggota Dewan Sosial serikat tersebut. Kemudian, Thontje ditunjuk menjadi wakil delegasi Nugini Belanda dalam Konferensi Pasifik Selatan Keempat di Rabaul yang diselenggarakan dari 20 April hingga 13 Mei 1959 dengan Markus Kaisiepo sebagai ketua delegasi. Setelah mengikuti konferensi tersebut, ia menjadi anggota Komisi Pasifik Selatan (South Pacific Comission) hingga 1961.

Selain aktif di serikat, Thontje juga berkecimpung di dunia gereja. Pada 1958, ia menjadi anggota komite aksi pembangunan gedung baru sekolah teologi milik Evangelische Christelijk Kerk op Nederlands-Nieuw-Guinea (ECK, kini Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atau GKITP) di Hollandia yang saat ini bernama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) GKI Izaak Samuel Kijne di Jayapura. Gedung itu dibangun untuk menggantikan gedung lama di Serui yang sudah tidak memadai.

## Karier di Dewan Nugini

Thontje diangkat menjadi anggota Dewan Nugini pada 7 Maret 1961 oleh Gubernur Pieter Johannes Platteel mewakili Sarmi yang saat itu menjadi bagian dari Distrik Hollandia. Ia juga menjadi anggota dewan penasihat (*adviesraad*) Gubernur Platteel sekaligus Dewan Pembangunan Rakyat (*Raad voor Volksontwikkeling*). Pada 1960, Thontje menjadi salah satu anggota dewan dari golongan orang Papua yang mendukung keputusan pemerintah untuk memberhentikan O.C. de Rijke karena kasus pemalsuan dokumen. Ia juga mendukung pencalonan Hermanus Mori Muzendi, seorang pendeta Kristen berkebangsaan Papua, untuk menjadi anggota Dewan Nugini.

Awalnya, Thontje aktif memperjuangkan kemerdekaan Papua dan menolak integrasi dengan Indonesia. Ia menjadi salah seorang pendiri Komite Nasional Papua yang dibentuk pada 19 Oktober 1961. Komite tersebut mengeluarkan manifesto di hari yang sama menuntut agar mulai 1 November 1961, Bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping Bendera Belanda. Selain itu, manifesto yang sama juga menuntut agar lagu Hai Tanahku Papua, yang oleh komite telah disahkan menjadi lagu kebangsaan Papua, dinyanyikan di samping Wilhelmus. Tuntutan lainnya adalah perubahan nama "Nieuw-Guinea" menjadi "Papua Barat" dan agar Bangsa "Nieuw-Guinea" disebut Bangsa Papua.

Dalam sidang Dewan Nugini tanggal 30 Oktober 1961, ia mengatakan bahwa PBB belum mendengar suara Bangsa Papua. Walau begitu, Thontje menyeru agar mereka tidak boleh diam dan harus mengambil kesempatan yang ada untuk terus menyuarakan kemerdekaan. Saat menjabat sebagai anggota Dewan Nugini, ia menjadi pegawai negeri. Pada 1962, ia menjadi Pegawai Pembantu Administrasi (*Adjunct Administratief Ambtenaar*) di Hollandia.

Thontje bersama dengan tujuh anggota Dewan Nugini lainnya seperti Nicolaas Jouwe dan Markus Kaisiepo  mengirim telegram kepada Presiden John F. Kennedy yang mengecam pernyataan saudaranya, Robert F. Kennedy, yang dianggap merendahkan orang Papua dengan mengatakan bahwa mereka "terbelakang" dan "tak ada satupun yang lulus dari perguruan tinggi". Para anggota Dewan Nugini juga menegaskan komitmen mereka terhadap kemerdekaan Papua dan kemampuan orang Papua dalam menerapkan demokrasi.

Dalam sidang Dewan Nugini tanggal 17 Agustus 1962, Thontje bersama dengan Eliezer Jan Bonay dan A.R. van Zeeland mengusulkan agar gaji guru disamakan dengan gaji pegawai negeri yang derajat dan kedudukannya setara. Namun pada sidang hari itu, Sollewijn Gelpke selaku ketua dewan memutuskan untuk menunda pembicaraannya karena akan dilakukan revisi naskah usulan. Perwakilan pemerintah kolonial menyetujui usul tersebut, terutama yang berkaitan dengan guru sekolah desa. Adapun dalam sidang tanggal 27 Agustus 1962, Thontje menyatakan dukungannya terhadap transisi bertahap menuju kemerdekaan, tetapi tanpa keterlibatan Belanda sejak 1 Mei 1963 hingga pelaksanaan referendum pada 1969.

### Menjadi ketua dewan
Sejak Agustus, mosi mengenai penggantian J.H.F. Sollewijn Gelpke dengan seorang Papua sebagai ketua dewan sudah dibicarakan. Pada 22 Agustus 1962, dewan mengajukan lima nama calon ketua, yakni Markus Kaisiepo, Nicolaas Jouwe, Eliezer Jan Bonay, Willem Inury, dan Thontje sendiri. Thontje akhirnya terpilih dan ditunjuk menjadi ketua oleh Ratu Juliana pada tanggal 25 September 1962 menggantikan Sollewijn Gelpke. Ia dibantu oleh Markus Kaisiepo selaku Wakil Ketua I dan Nicolaas Jouwe sebagai Wakil Ketua II yang telah menjabat sejak 5 April 1961. Thontje memiliki peran penting dalam mempercepat peralihan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia yang diperantarai oleh PBB. Mereka mulai memerintah Papua Barat pada 1 Oktober 1962. Ia kini berbalik mendukung bergabungnya Papua dengan Indonesia.

Dalam acara pengambilan sumpah anggota Dewan Nugini oleh pemerintah PBB pada 4 Desember 1962, tiga anggota Dewan Nugini yang berdarah Belanda atau Indo-Belanda yakni J.O. de Rijke, A.R. van Zeeland, dan L.J. van den Berg, tidak hadir. De Rijke tidak hadir karena alasan yang tidak diketahui, sedangkan Van Zeeland dan Van den Berg dibujuk untuk tidak ikut. Van den Berg kemudian mengundurkan diri dari dewan. Mereka yang tidak disumpah kehilangan hak untuk mengikuti sidang. Dengan begitu, PBB berhasil membersihkan dewan dari orang-orang Belanda. Badan Pekerja (*College van Gedelegeerden*) dewan pun kehilangan dua anggotanya. Alhasil, Thontje akan mengganti mereka dengan dua dari tiga calon, yakni Eliezer Jan Bonay, Fredericus Poana, atau Aloysius Kendau Gebse.

Pada 11 Desember 1962, ia bersama enam anggota Dewan Nugini lainnya bertolak dari Hollandia ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio, setelah Soebandrio mengundang mereka melalui telegram. Di sana, para delegasi membahas tentang percepatan proses peralihan kekuasaan dari tangan PBB ke Indonesia. Mereka kemudian berangkat ke Belanda untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns. Sebagai Ketua Dewan Nugini, Thontje mengikuti upacara pembukaan Universitas Cenderawasih pada tanggal 10 November 1962 dan memberi sebuah pidato singkat.

Pada masa jabatannya, Dewan Nugini praktis menjadi sumber legitimasi bagi Indonesia dalam upayanya menggabungkan Papua. Dewan Nugini tak lagi memperjuangkan cita-cita kemerdekaan seperti pada awal keberadaannya. Pada 25 April 1963, Thontje mengatakan bahwa Dewan Nugini "bergandengan tangan" dengan pemerintah Indonesia untuk mengatasi hambatan seputar transisi kekuasaan dari tangan PBB ke Indonesia. Pada malam 29 April 1963, Dewan Nugini bersidang. Dihadiri oleh 12 dari 16 anggota dan dipimpin langsung oleh Thontje, dewan memutuskan untuk membubarkan diri setelah diadakan pemungutan suara dengan perolehan suara 7:5. Dalam sidang yang sama, Dewan Nugini menuntut kepada Presiden Sukarno untuk "mengembalikan" DPRD di Irian Barat. Tuntutan ini tercapai pada 1 Mei, ketika Indonesia secara efektif memerintah Papua. Dewan Nugini kemudian digantikan oleh DPRD-GR Irian Jaya dengan Eliezer Jan Bonay sebagai ketua sekaligus Gubernur Irian Barat.

## Masa Pemerintahan Indonesia

### Karier sebagai birokrat

Setelah Indonesia secara resmi memerintah Papua sejak 1 Mei 1963, Thontje meneruskan kariernya sebagai birokrat. Pada 1964, ia diangkat menjadi Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Jayapura. Di tahun yang sama, Thontje mengikuti kursus keuangan di Abepura selama dua bulan. Kariernya terus menanjak, sebab pada tahun berikutnya ia menjadi anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Provinsi Irian Barat.

Thontje mengikuti upacara pembakaran Bendera Papua di Kota Baru (nama pertama Kota Jayapura setelah menjadi wilayah Indonesia) pada 1 Desember 1963 yang bersamaan dengan keluarnya kebijakan pembubaran enam partai politik Papua yang "pro-Belanda" bersama dengan Frits Kirihio, Nicolaas Tanggahma, dan Fredericus Poana. Upacara itu diselenggarakan sebagai bukti kesetiaan terhadap Indonesia. Tanggal itu sengaja dipilih karena bertepatan dengan proklamasi berdirinya Negara Papua Barat dan pengibaran Bendera Papua untuk pertama kalinya pada 1 Desember 1961.

Pada akhir Januari 1969, Thontje bersama S. Samberi, ketua organisasi massa Merah Putih, melakukan kunjungan ke Belanda selama dua minggu. Di sana, ia diwawancarai oleh H.J. van den Akker, seorang wartawan dari surat kabar *Algemeen Dagblad*. Dalam wawancara itu, Thontje menegaskan sikapnya yang mendukung pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) melalui musyawarah dan bukan pemungutan suara secara individu (*one man one vote*) seperti yang diinginkan PBB. Ia juga secara optimis mengatakan bahwa semua orang di Irian Jaya setuju untuk bergabung dengan Indonesia dan bahwa perlawanan terhadap Indonesia di wilayah itu hampir tidak ada atau setidaknya dapat diatasi. Pada kunjungan ini, ia menghubungi staf Kedutaan Indonesia dan mengadakan pembicaraan dengan Markus Kaisiepo seputar Pepera.

Pada 1973, Thontje menjadi Kepala Direktorat Kesejahteraan Rakyat Provinsi Irian Jaya. Di tahun yang sama ia menjadi pembina KORPRI di Irian Jaya. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi pembina Pramuka setempat. Lalu pada 1975, Thontje menjadi Bupati Jayapura menggantikan Anwar Ilmar. Di samping itu, ia juga menjabat ketua PMI Cabang Kabupaten Jayapura dan pembina Golkar setempat. Ia berhenti dari semua jabatan itu pada tahun 1981. Selain itu, Thontje juga aktif dalam negosiasi perbatasan antara Indonesia dengan Australia (nantinya dengan Papua Nugini). Ia mewakili Indonesia dalam konferensi perbatasan (*border conference*) bulanan yang diselenggarakan di Vanimo pada September 1970. Pada 1975, ia menjadi ketua perwakilan Indonesia dalam pertemuan perbatasan (*border meeting*) dengan Papua Nugini hingga 1981.

Saat menjabat sebagai bupati, ia meneruskan kebijakan bupati sebelumnya untuk memperhatikan sungguh-sungguh bidang olahraga, terutama pada klub sepak bola Persipura Jayapura. Dalam upacara pembukaan turnamen sepak bola perebutan Piala Bupati Jayapura IV pada 1 Juli 1980 di Lapangan Mandala, Thontje mengimbau agar bibit muda persepakbolaan di Kabupaten Jayapura memanfaatkan kesempatan tersebut guna meningkatkan prestasi mereka. Selain itu, ia juga mengesahkan berdirinya Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) di Tanah Papua pada 15 Juli 1976. Thontje dicalonkan oleh Golkar menjadi anggota MPR pada Pemilu 1982 dan berhasil terpilih untuk duduk di MPR sebagai utusan daerah Irian Jaya sampai 1987.

## Kehidupan pribadi
Thontje menikah pada 1942 dan memiliki beberapa orang anak. Salah seorang anaknya, Theo, kuliah di Universitas Leiden selama setahun setengah sebelum pindah ke ITB di Bandung dan meraih gelar sarjana dari sana. Seperti ayahnya, Theo seorang yang pro-Indonesia dan berperan dalam penangkapan Obet Tabuni, seorang tokoh kemerdekaan Papua. Pada 1970an, Theo mengajak Obet ke sebuah rumah makan di Jayapura. Di sana, tentara menemukan Obet dan menembaknya di perut. Ia selamat dan berhasil melarikan diri, tetapi kemudian kembali ditangkap dan akhirnya ditembak mati oleh tentara di kawasan Kloofkamp.

Anaknya yang lain, Nicolas Simeon Meset (akrab disapa Nick), adalah mantan aktivis kemerdekaan Papua. Nick melarikan diri ke Teritori Nugini bersama dengan anaknya pada tahun 1969. Mereka lalu ditahan oleh pemerintah kolonial Australia di Kamp Pengungsian Yako di Vanimo. Nick mengaku ikut mengibarkan Bendera Papua pada 1 Desember 1961. Saat menghadiri konferensi di Vanimo, Thontje mengunjungi anaknya di kamp pengungsian dan mencoba untuk membujuknya kembali ke Indonesia. Ia meyakinkan anaknya bahwa para pelarian tidak akan diganggu oleh aparat selama mereka berjanji untuk tidak membuat kekacauan setelah kembali ke Indonesia. Meski demikian, pembicaraan yang berlangsung selama dua jam itu tak menghasilkan apa-apa. Nick menolak kembali ke Indonesia dan bersatu dengan sang ayah. Ia merasa skeptis dengan bujukan sang ayah dan secara umum pada kebijakan pemerintah Indonesia untuk membujuk para pelarian seperti dirinya kembali ke Indonesia. Nick awalnya berencana untuk bekerja di Teritori Nugini dan kembali ke Indonesia jika keadaan sudah membaik.

Pada akhirnya, Nick tetap gigih menentang Indonesia dan terus memperjuangkan kemerdekaan Papua. Ia menjadi salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pindah ke Amerika Serikat serta menetap di sana selama 40 tahun. Setelah terbujuk oleh cerita Nicolaas Jouwe mengenai wilayah Papua yang menjadi bagian Hindia Belanda sejak 24 Agustus 1828, Nick pada 2007 memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menjadi pro-Indonesia. Ia kemudian menetap di Jakarta dan ditemukan wafat di kediamannya pada 27 November 2023. Nick dimakamkan di kawasan Angkasa Indah, Distrik Jayapura Utara.

## Referensi

## Daftar pustaka
*
*
*
*
*