Otoritas Pengawasan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa

**Otoritas Pengawasan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa** (Bahasa Inggris: *EFTA Surveillance Authority*, **ESA**) adalah lembaga internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan aturan ''European Economic Area'' (EEA) di tiga negara anggota EFTA yang tergabung dalam EEA, yaitu Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia. Tujuan utama ESA adalah memastikan keseragaman penerapan aturan pasar internal EEA di wilayah pilar EFTA. ESA berlokasi di Brussel dan beroperasi secara independen dari negara-negara anggota EFTA, dengan wewenang yang diperoleh berdasarkan Perjanjian EEA serta Perjanjian Pembentukan Otoritas Pengawasan dan Pengadilan EFTA (*Surveillance and Court Agreement*, disingkat SCA).

## Sejarah dan awal mula pembentukan
ESA didirikan sebagai bagian dari implementasi Perjanjian Wilayah Ekonomi Eropa (*European Economic Area Agreement*/ *EEA Agreement*) yang berlaku sejak 1 Januari 1994. Perjanjian ini mengintegrasikan negara-negara anggota EFTA tertentu ke dalam pasar tunggal Uni Eropa dengan tujuan menjamin kebebasan pergerakan barang, jasa, orang, dan modal. Untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan pasar tunggal, ESA dibentuk guna mengawasi penerapan peraturan EEA oleh negara-negara anggota EFTA yang ikut serta dalam perjanjian.

Pembentukan ESA dilandasi oleh kebutuhan mekanisme pengawasan independen yang setara dengan peran yang dimainkan oleh Komisi Eropa terhadap negara anggota Uni Eropa. Hal ini tercermin dalam struktur kelembagaan yang dirancang oleh Perjanjian EEA, di mana ESA diberi mandat untuk mengawasi penerapan hukum yang relevan serta mengambil langkah penegakan jika terjadi pelanggaran oleh negara anggota EFTA peserta EEA.

Sejak awal, ESA dirancang untuk menjaga keseragaman dalam penerapan hukum internal pasar tunggal antara negara-negara Uni Eropa dan negara EFTA yang tergabung dalam EEA. Dengan demikian, keberadaan ESA dipandang penting untuk menghindari perbedaan perlakuan hukum yang dapat mengganggu fungsi Pasar Tunggal Eropa. Dalam praktiknya, ESA memegang kewenangan melakukan investigasi, memberikan pendapat hukum, serta membawa kasus ke Pengadilan EFTA jika diperlukan.

Kantor pusat ESA ditempatkan di Brussel, Belgia, agar lembaga ini dapat beroperasi dekat dengan institusi utama Uni Eropa, termasuk Komisi Eropa, sehingga koordinasi dan komunikasi terkait penerapan Perjanjian EEA dapat berjalan lebih efektif. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan strategis, mengingat pentingnya kedekatan dengan pusat pengambilan kebijakan Uni Eropa.

## Dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan
EFTA beroperasi berdasarkan perjanjian yang menghubungkan aturan pasar internal Uni Eropa dengan negara-negara anggota EFTA yang terlibat dalam Perjanjian EEA. ESA mendapatkan mandat dan kekuasaannya dari Perjanjian EEA serta Perjanjian Pembentukan Otoritas Pengawasan dan Pengadilan EFTA (SCA). Perjanjian ini menjelaskan secara rinci prosedur dan substansi kegiatan pengawasan ESA, termasuk protokol khusus yang mengatur kewenangan dalam bidang seperti bantuan negara, persaingan usaha, dan pengadaan publik. Dalam pelaksanaannya, ESA bertugas memastikan negara-negara EEA mematuhi aturan hukum yang berlaku sesuai Perjanjian EEA, sehingga kewenangan ESA mencakup pengawasan penerapan norma pasar internal, evaluasi skema bantuan negara, penegakan aturan persaingan, serta pengawasan kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa publik. Protokol SCA memberikan kerangka bagi ESA untuk mengelola penerimaan pemberitahuan bantuan, melakukan investigasi, mengeluarkan keputusan terkait kompatibilitas bantuan, serta meminta laporan tahunan dari negara anggota mengenai skema bantuan.

Di bidang persaingan, ESA mengimplementasikan ketentuan Pasal 53 dan 54 Perjanjian EEA untuk menegakkan aturan terhadap pelaku usaha di wilayah EEA-EFTA. Prosedur penegakan ESA diatur secara bertahap, dimulai dari pemberitahuan resmi, pengumpulan keterangan, penyusunan opini hukum, hingga kemungkinan merujuk kasus ke Pengadilan EFTA jika masalah tidak terselesaikan secara administratif. ESA juga memiliki wewenang untuk meminta data dan melakukan investigasi, yang mencakup pengumpulan informasi dari otoritas nasional, badan usaha, atau pihak lain yang relevan. Dalam beberapa bidang, ESA menerbitkan pedoman dan praktik kepatuhan untuk membantu interpretasi aturan EEA, guna memastikan penerapan yang konsisten oleh otoritas lokal dan pelaku pasar.

Keputusan yang dikeluarkan ESA tidak bersifat mutlak tanpa pengawasan, karena dapat diajukan ke Pengadilan EFTA untuk ditinjau kembali. Pengadilan ini berwenang menilai aspek kewenangan, prosedur, dan pidana administratif ESA, serta dapat memerintahkan tindakan sementara atau membatalkan keputusan jika ditemukan kekeliruan hukum. Dalam pelaksanaannya, ESA bekerja secara koordinatif dengan Komisi Eropa dan lembaga EEA lain demi menjaga keseragaman penerapan hukum EEA di kedua pilar, EFTA dan Uni Eropa. Pertukaran informasi dan konsultasi diatur oleh perjanjian serta protokol terkait, sementara dalam kasus yang melibatkan kedua pilar, ESA dan Komisi Eropa dapat melakukan koordinasi investigasi agar tidak terjadi konflik keputusan.

Secara internal, ESA dikelola oleh unit-unit teknis yang mengevaluasi investigasi dan analisis hukum, sekaligus mengatur pelaporan serta audit sesuai standar transparansi yang diatur dalam peraturan internal dan laporan tahunan. Pendanaan ESA bersumber dari kontribusi negara-negara EFTA anggota EEA, yang dialokasikan untuk mendukung kinerja pengawasan sesuai mandat. Dari sisi teknis, ESA memanfaatkan standar pembuktian administrasi dan analisis ekonomi untuk menilai dampak bantuan atau praktik anti-persaingan terhadap pasar dan perdagangan di wilayah EEA. Prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan, termasuk penerapan sanksi administratif yang dapat berupa denda atau pemulihan keadaan, yang juga dapat ditinjau secara yudisial oleh Pengadilan EFTA.

Kewenangan ESA dapat berkembang melalui amendemen protokol SCA atau adopsi instrumen hukum baru dalam EEA yang diatur melalui mekanisme bersama Komite Gabungan EEA, dengan pemberitahuan kepada pihak terkait. Dengan demikian, ESA berdiri di atas fondasi hukum berupa norma-norma Perjanjian EEA, ketentuan SCA, dan protokol sektoral yang mengatur tugas pengawasan dan penegakan di bidang-bidang spesifik.

## Tugas dan fungsi utama
ESA memiliki mandat untuk memastikan bahwa negara-negara anggota EFTA yang menjadi pihak dalam Perjanjian EEA mematuhi kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian tersebut. Tugas pengawasan ini mencakup penerapan hukum pasar internal Uni Eropa yang diintegrasikan ke dalam perjanjian EEA, termasuk aturan mengenai barang, jasa, orang, dan modal. ESA berfungsi sebagai otoritas independen yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kepatuhan, menyelidiki potensi pelanggaran, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan penerapan aturan secara konsisten di seluruh wilayah EEA-EFTA.

Salah satu fungsi utama ESA adalah melakukan pengawasan terhadap praktik bantuan negara yang diberikan oleh pemerintah EFTA-EEA, agar sesuai dengan aturan EEA mengenai persaingan sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar. Dalam menjalankan fungsi ini, ESA menilai pemberitahuan bantuan yang diajukan oleh negara anggota, menilai dampaknya terhadap perdagangan, serta mengeluarkan keputusan mengenai kesesuaian bantuan dengan ketentuan perjanjian.

Selain itu, ESA mengawasi pelaksanaan aturan persaingan usaha yang berlaku bagi perusahaan di wilayah EFTA-EEA, termasuk larangan perjanjian kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. ESA berwenang melakukan investigasi terhadap pelaku usaha, mengeluarkan perintah penghentian, dan, jika diperlukan, membawa perkara ke Pengadilan EFTA untuk mendapatkan putusan yudisial.

Di bidang pengadaan publik, ESA bertugas memastikan bahwa negara anggota EFTA-EEA mematuhi aturan EEA mengenai transparansi, non-diskriminasi, dan persaingan yang sehat dalam proses tender pemerintah. ESA memantau prosedur pengadaan untuk mencegah praktik diskriminatif atau pembatasan yang dapat menghalangi partisipasi pelaku usaha dari negara lain di EEA. Fungsi ini mendukung tujuan pasar tunggal EEA yang terbuka, di mana perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing mendapatkan kontrak publik.

ESA juga menjalankan peran pengawasan dalam penerapan peraturan sektor khusus yang diadopsi ke dalam Perjanjian EEA, termasuk aturan terkait energi, lingkungan hidup, transportasi, telekomunikasi, dan perlindungan konsumen. Dalam sektor lingkungan, misalnya, ESA mengawasi pelaksanaan standar emisi dan perlindungan alam sebagaimana tercantum dalam arahan EEA. Di bidang transportasi dan komunikasi, ESA memantau penerapan ketentuan akses pasar, keselamatan, serta regulasi teknis yang seragam dengan standar Uni Eropa.

Selain fungsi pengawasan, ESA memiliki peran konsultatif dengan memberikan panduan, opini, dan rekomendasi kepada negara anggota EFTA-EEA. ESA secara berkala menerbitkan pemberitahuan, pedoman, dan laporan tahunan untuk menjelaskan interpretasi hukum dan praktik yang harus diikuti negara anggota. Instrumen tersebut bertujuan untuk memperkuat konsistensi penerapan hukum EEA dan memberikan kepastian hukum bagi otoritas nasional maupun pelaku pasar.

Fungsi administratif ESA dijalankan melalui prosedur formal yang mencakup penerimaan pengaduan, inisiasi investigasi, penyampaian pemberitahuan resmi, serta pengambilan keputusan kolektif oleh Dewan ESA. Dalam kasus ketidakpatuhan, ESA dapat mengeluarkan pendapat yang menyatakan pelanggaran dan menetapkan tenggat waktu perbaikan, serta, jika negara anggota tidak mematuhinya, membawa kasus tersebut ke Pengadilan EFTA. Dengan demikian, ESA berperan sebagai penghubung institusional yang menjamin bahwa negara-negara EFTA-EEA melaksanakan kewajiban hukum mereka secara setara dengan negara anggota Uni Eropa.

## Struktur organisasi dan tata kelola lembaga
Dewan pimpinan ESA adalah "*College*" yang secara hukum terdiri atas tiga anggota yang ditunjuk oleh negara-negara EFTA pihak EEA untuk masa jabatan empat tahun. Penunjukan Presiden *College* serta pengaturan masa jabatannya diatur dalam perjanjian pendirian lembaga pengawasan dan pengadilan EFTA, yang juga menegaskan independensi anggota dalam menjalankan tugasnya. Perjanjian tersebut menguraikan bahwa *College* bertanggung jawab mengambil keputusan atas nama ESA dalam batas kewenangan yang diberikan oleh Perjanjian EEA.

Prinsip kerja *College* bersifat kolegial, mengedepankan partisipasi setara antaranggota dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab kolektif atas setiap keputusan yang diadopsi. Presiden merepresentasikan ESA secara publik sesuai prinsip kolegialitas dan mengawasi administrasi lembaga tanpa mengurangi kewenangan substantif ESA yang berasal dari Perjanjian EEA dan perjanjian pendiriannya. *College* dapat membagi "portofolio" bidang kebijakan kepada masing-masing anggota untuk mempersiapkan derta melaksanakan keputusan, dan pembagian portofolio ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap dua tahun atau atas permintaan anggota.

Keputusan ESA dapat diambil melalui rapat *College*, prosedur tertulis, atau pendelegasian yang jelas batasannya, dengan tetap menghormati tanggung jawab *College*. Rapat *College* pada asasnya diselenggarakan sekali setiap minggu, dengan ketentuan kuorum dua anggota hadir dan keputusan diadopsi apabila paling sedikit dua suara menyetujui. Agenda rapat disusun oleh Presiden dan materi kerja harus didistribusikan terlebih dahulu dalam jangka waktu yang ditetapkan, sementara notulen rapat diotentikasi oleh Presiden dan dikontra-tandatangani oleh Direktur Departemen Hukum dan Urusan Eksekutif. Dalam keadaan tertentu, College dapat mengadopsi keputusan melalui prosedur tertulis atau mendelegasikan penerapan keputusan yang ruang lingkupnya jelas kepada anggota College atau pejabat yang berwenang, dengan pengaturan pencatatan dan pelaporan ke rapat College berikutnya.

Secara organisasi, College dibantu oleh empat departemen yaitu Internal Market Affairs, Competition & State Aid, Legal & Executive Affairs, dan Administration, yang bekerja secara erat dan saling berkonsultasi. Masing-masing departemen dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan bertanggung jawab kepada College, mengelola departemen sesuai kebijakan, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan oleh College. Sebelum suatu usulan keputusan diajukan ke College, departemen pengusul wajib berkonsultasi dengan departemen lain yang berkepentingan, termasuk konsultasi wajib dengan Direktur Hukum untuk instrumen hukum dan dengan Direktur Administrasi untuk dampak sumber daya manusia atau anggaran. College dapat membentuk gugus kerja antar-departemen dan struktur lain untuk menangani isu tertentu, lengkap dengan penunjukan ketua serta mandat dan tata kerja yang ditetapkan College. Keputusan manajerial dan administratif yang menyangkut pengangkatan pejabat, kontrak, atau perubahan penting pada struktur dan alokasi sumber daya lembaga diambil sesuai kewenangan yang ditetapkan, dengan hal-hal strategis diputuskan oleh College secara konsensus.

Pemetaan rinci fungsi operasional menunjukkan bahwa Departemen  Internal Market Affairs membawahi unit-unit tematik, antara lain unit lingkungan, energi, jasa keuangan dan pengadaan, serta Unit Pangan dan Veteriner, dan unit transportasi dan konektivitas. Departemen Competition & State Aid menaungi tim ekonom utama serta dua unit fungsional yaitu persaingan dan regulasis erta bantuan negara, sesuai mandat penegakan aturan kompetisi dan pengawasan bantuan negara di EEA EFTA States. Departemen Legal & Executive Affairs selain menjalankan fungsi penasihan hukum dan sekretariat *College* juga membawahi layanan Registry & Library serta komunikasi. Departemen Administration menyelenggarakan dukungan korporat mencakup keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, keamanan, dan layanan administratif lainnya untuk mendukung pelaksanaan mandat ESA.

Dalam tata kelola internal, Direktur-direktur secara periodik melaporkan kepada *College* dalam "*Management Meetings*" guna menerima arahan atas pengelolaan departemen dan memastikan koordinasi lintas fungsi. Autentikasi instrumen hukum yang diadopsi *College* dilakukan melalui penandatanganan Presiden dan kontra-tanda Direktur Umum, sedangkan keputusan dan manajerial mengikuti ketentuan autentikasi yang relevan. Bahasa dan tata naskah keputusan diproses sesuai prosedur yang memastikan pemberitahuan resmi serta, jika berlaku publikasi di bagian EEA dari Jurnal Resmi Uni Eropa.

Keterbukaan informasi didukung oleh kebijakan akses dokumen kepada publik, daftar keputusn yang tersedia secara online, serta publikasi siaran pers dan risalah rapat *College* mingguan pada laman resmi ESA. Saluran komunikasi kelembagaan dan informasi penerbitan laporan tahunan disediakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan pemahaman publik mengenai pelaksanaan Perjanjian EEA oleh ESA. Informasi kontak lembaga, termasuk alamat kantor dan surat elektronik registi, tersedia bagi publik untuk kebutuhan akses dokumen dan korespondensi resmi.

## Proses penegakan terhadap pelanggaran
Proses penegakan pelanggaran yang dijalankan oleh ESA bersifat administratif dan bertahap, dengan tujuan memulihkan kesesuaian tindakan negara atau pelaku dengan kewajiban yang timbul dari hukum EEA. Sumber inisiasi penegakan dapat berasal dari berbagai kanal, antara lain pengaduan dari individu atau badan usaha, pengamatan internal ESA melalui pemantauan hukum, serta rujukan dari otoritas nasional atau badan lain yang relevan. Setiap pengaduan atau indikasi pelanggaran awalnya dinilai oleh unit yang relevan dalam ESA untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk membuka penyelidikan formal. Jika ESA menilai adanya potensi pelanggaran, maka akan dimulai langkah pendahuluan berupa pertukaran informasi dan permintaan klarifikasi kepada negara atau pelaku yang bersangkutan.

Tahapan formal dalam prosedur pelanggaran umumnya terdiri dari tiga langkah utama, yaitu surat pemberitahuan resmi (letter of formal notice), opini yang beralasan (reasoned opinion), dan jika masalah tidak terselesaikan, akan dikeluarkan suatu rujukan perkara ke EFTA Court atau tindakan hukum lanjutan. Surat pemberitahuan resmi berisi uraian alasan mengapa ESA menganggap adanya ketidaksesuaian dengan hukum EEA serta memberikan kesempatan kepada negara atau pihak terkait utuk menanggapi dan memperbaiki kekeliruan. Jika tanggapan dari pihak teradu tidak memadai atau tidak menyelesaikan masalah, ESA dapat mengeluarkan opini yang beralasan yang menuntut kepatuhan dan menetapkan dasar hukum serta fakta yang mendukung klaim pelanggaran. Opini yang beralasan merupakan langkah formal yang menegaskan tuntutan ESA dan menjadi prasyarat bagi rujukan perkara ke pengadilan apabila tidak dipatuhi. Dalam keadaan di mana negara atau pihak yang diberi opini tetap tidak mematuhi kewajiban EEA, ESA memiliki kewenangan untuk membawa perkara ke EFTA Court guna memperoleh putusan pengadilan yang memerintahkan pemenuhan kewajiban.

Prosedur yang mengarah ke pengadilan mengikuti ketentuan dalam SCA yang mengatur mekanisme yudisial antara ESA, negara-negara EEA EFTA, dan EFTA Court. Selain mekanisme pelanggaran umum, ESA memiliki fungsi khusus dalam penegakan aturan di bidang persaingan usaha dan bantuan negara, termasuk wewenang untuk menilai kompabilitas bantuan negara dan, bila perlu, memerintahkan pemulihan bantuan yang dinyatakan tidak sah. Dlaam ranah bantuan negara, semua skema bantuan yang relevan wajib diberitahukan kepada ESA sebelum pelaksanaan apabila ketentuan EEA mengharuskan pelaporan, sehingga ESA dapat menilai kesesuaian terhadap pasar internal.

Proses penyelidikan kompetisi atau bantuan negara dapat melibatkan pengumpulan bukti, inspeksi (dawn raids) apabila diizinkan dan proporsional, serta koordinasi dengan otoritas nasional dan pihak berkepentingan. ESA menerapkan prinsip transparansi terbatas terhadap dokumen dan keputusan yang berkaitan dengan penegakan, termasuk publikasi ringkasan keputusan serta register dokumen yang relevan, sambil menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Partisipasi aktor non-negara juga diakui dalam sistem penegakan, di mana individu dan badan usaha dapat mengajukan pengaduan serta, menurut kondisi yang diatur, membawa perkara ke pengadilan asional atau EFTA Court untuk mendapatkan pemeriksaan yudisial. Putusan EFTA Court terkait sengketa yang diajukan oleh atau terhadap ESA bersifat mengikat dan menjadi preseden dalam penafsiran kewajiban EEA di wilayah yurisdiksi EEA dan EFTA. Kewenangan ESA tidak meliputi pemberian sanksi pidana kepada individu nasional, melainkan fokus pada pemulihan kepatuhan dan tindakan korektif pada tingkat negara atau skema bantuan, serta upaya hukum di hadapan pengadilan regional bila perlu.

Dalam praktik operasional, ESA menyeimbangkan antara prioritas pengawasan, sumber daya, dan keetrkaitan dengan yurisdiksi nasional sehingga tidak semua pengaduan akan berujung pada pembukaan prosedur formal jika masalah dinilai lebih tepat diselesaikan oleh pengadilan nasioal. Dokumentasi resmi, termasuk keputusan College ESA, presentasi kebijakan, dan pedoman prosedural, tersedia untuk publik melalui portal dan register dokumen ESA sebagai sumber rujukan bagi pihak berkepentingan. Keseluruhan rangkaian mekanisme penegakan tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan hukum EEA di negara-negara EEA EFTA serta melidungi hak-hak partisipan pasar dan kepentingan prinsip internal pasar.

## Bidang kebijakan utama

### Pengawasan Transposisi dan Pelaksanaan Hukum EEA
ESA bertanggung jawab memastikan bahwa negara-negara EEA EFTA (Islandia, Liechtenstein, dan Norwegia) mewujudkan dan menerapkan ketentuan dalam EEA Agreement secara tepat dan sesuai tenggat waktu, sehingga tercipta keseragaman dalam pasar internal EEA. ESA dapat memulai prosedur pelanggaran formal, dimulai dari penyelidikan hingga kemungkinan merujuk kasus ke EFTA Court apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam transposisi atau penerapan hukum EEA.

### Pengawasan Persaingan ''(Competition)''
ESA memiliki kewenangan dalam bidang persaingan usaha di negara-negara EEA EFTA, meliputi pelanggaran terhadap perilaku antikompetitif seperti kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. Dalam hal pelanggaran ditemukan, ESA dapat menjatuhkan denda kepada pelaku hingga 10% dari omset global perusahaan tersebut.

### Pengawasan Bantuan Negara ''(State Aid)''
ESA juga mengawasi semua skema bantuan negara yang dirancang atau dijalankan oleh negara-negara anggota EEA EFTA. Apanila bantuan tersebut dianggap tidak sesuai dengan mekanisme pasar internal EEA, ESA dapat memerintahkan negara terkait untuk menghentikan atau mengubah skema bantuan tersebut, dan jika tidak diindahkan, dapat merujuk kasus ke EFTA Court.

### Pengawasan Pengadaan Publik ''(Public Procurement)''
Dalam sektor pengadaan publik, ESA memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran yang jelas dan nyata terhadap ketentuan pengadaan dalam EEA Agreement. Apabila ditemukan pelanggaran, ESA dapat menginstruksikan negara EFTA untuk memperbaiki proses pengadaan atau menghentikannya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam protokol khusus.

### Pengawasan Pasar Internal ''(Internal Market)''
ESA meninjau sejauh mana hukum dan peraturan EEA yang berkaitan dengan pasar internal, seperti perdagangan barang, jasa, modal, dan orang ("empat kebebasan"), diadopsi dengan benar oleh negara-negara EEA EFTA. ESA dapat menyelidiki undang-undang atau praktik nasional yang berpotensi melanggar hukum EEA.

### Koordinasi Lembaga Pengawas Keuangan ''(Financial Supervisory Authorities)''
ESA memiliki kewenangan untuk mengadopsi keputusan yang mengikat secara hukum terhadap otoritas pengawas keuangan nasional dan entitas pasar keuangan, misalnya bank, perusahaan asuransi, dan entitas investasi di negara-negara EEA EFTA. Keputusan ini didasarkan pada rancangan dari otoritas Uni Eropa (ESBA, ESMA, EIOPA), sesuai perjanjian kerja sama antara ESA dan tiga lembaga Uni Eropa tersebut.

### Transportasi dan Hak Penumpang ''(Transport and Passenger Rights)''
Bidang transportasi merupakan salah satu cakupan kebijakan utama ESA, termasuk mengawasi penerapan aturan EEA pada sektor jalan, rel, udara, dan laut. ESA bertugas melakukan inspeksi keamanan penerbangan dan maritim, serta memastikan penerapan hak-hak penumpang dan prosedur keselamatan serta kelancaran pergerakan barang dan orang.

### Keamanan Pangan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Hewan ''(Food Safety, Animal Health and Welfare)''
ESA bertanggung jawab memantau pelaksanaan peraturan EEA yang mencakup keamanan pangan dan pakan, kesehatan hewan, serta kesejahteraan hewan di Islandia dan Norwegia. Pelaksanaan ini diaudit melalui sistem pengendalian nasional guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang dinamis, yakni terkait isu kesehatan hewan dan wabah infeksi.

### Perlindungan Data Pribadi dan Kerjasama dengan EPDS
ESA telah menetapkan aturan internal terkait perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan tugasnya. ESA juga menjalin kerja sama dengan *[[European Data Protection Supervisor]] (EDPS)* untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi oleh ESA mematuhi keputusan internal.

## Anggaran dan sumber daya

### Anggaran Tahunan dan Mekanisme Penetapannya
ESA tidak memiliki anggaran independen, melainkan didanai melalui anggaran tahunan yang disusun oleh negara-negara anggota EFTA dan disetujui bersama berdasarkan SCA. Anggaran tersebut ditentukan melalui prosedur konsultatif di mana ESA memberikan usulan dan kemudian pemerintah negara anggota EFTA melakukan persetujuan akhir sebelum pergantian tahun fiskal. Mekanisme ini menjamin bahwa ESA memiliki pendanaan yang stabil sepanjang tahun untuk melaksanakan tugas penhawasan terhadap penerapan peraturan EEA oleh negara-negara anggota EFTA.

### Kontribusi Negara Anggota EFTA untuk Pendanaan
Pendanaan ESA berasal sepenuhnya dari tiga negara anggota EEA-EFTA, di mana porsi kontribusi mereka ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Secara paralel, anggaran EFTA sebagai badan yang membina ESA juga berkontribusi secara finansial, dengan total anggaran EFTA mencapai sekitar CHF 23,27 juta pada tahun 2024, yang mencakup program dan aktivitas terkait EEA dan kerjasama lainnya.

### Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Operasional
ESA mengoperasikan kantor utama di Brussel dan memiliki lebih dari 80 pegawai yang berasal dari sekitar 18 kewarganegaraan berbeda, dengan bahasa kerja resmi berupa bahasa Inggris. Pegawai dari negara-negara EFTA dapat berkomunikasi dalam bahasa resmi masing-masing saat menyampaikan pengaduan atau korespondensi. Struktur organisasi ESA mencakup sebuah collegium beranggotakan tiga orang, satu dari setiap negara anggota, yang diangkat untuk masa jabatan empat tahun, serta tiga departemen hukum utama yakni Internal Market Affairs, Competition and State Aid, serta Legal and Executive Affairs.

## Publikasi dan pelaporan
ESA menyusun dan menerbitkan berbagai jenis dokumen resmi yang memuat hasil pengawasan serta pelaksanaan Perjanjian EEA di negara-negara anggota. Jenis publikasi yang tersedia mencakup laporan tahunan, risalah rapat College ESA, keputusan formal, basis data dokumen publik, serta siaran pers resmi yang menginformasikan temuan dan aktivitas terkini. Laporan tahunan ESA menyajikan ringkasan kegiatan sepanjang tahun, termasuk statistik kasus, investigasi mengenai bantuan negara (state aid), dan jumlah keputusan resmi yang diambil selama periode tersebut. Sebagai contoh, laporan tahunan ESA edisi 2024 menunjukan sejumlah kasus besar dan kompleks serta jumlah keputusan resmi dalam rekor, dengan enam investigasi formal terkait bantuan negara yang dibuka di periode tersebut. Risalah rapat College ESA turut diterbitkan, mencakup uraian pembahasan dan keputusan stategis yang dihasilkan dalam pertemuan-pertemuan internal.

ESA menyediakan sebuah *Public Document Database* yang memungkinkan publik untuk mencari dan mengakses dokumen yang telah diberi status publik melalui permintaan akses terbuka. Melalui situs resminya, ESA juga menerangkan mekanisme pengajuan permintaan akses, di mana siapa pun dapat meminta dokumen tanpa perlu menjelaskan alasan penggunaannya. Siaran pers yang diterbitkan ESA biasanya memuat pengumuman terkait kegiatan pengawasan, investigasi formal yang dibuka, pendekatan kebijakan, atau penyampaian informasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Contoh liputan berita eksternal menyoroti publikasi Annual State Aid Scoreboard yang melaporkan tren pengeluaran bantuan negara, seperti tingginya angka alokasi di Norwegia dan Islandia pada tahun tertentu, dan diakses melalui tautan media pemerintah atau lembaga resmi.

Semua dokumen publik biasanya disajikan dalam format elektronik dan tersedia melalui halaman arsip publik di situs resmi, dan dilengkapi fungsi pencarian yang memudahkan penelusuran dokumen berdasarkan jenis, tahun, atau kategori. Kebijakan keterbukaan informasi publik ESA merinci prosedur, pengecualian, serta kontrak administrasi untuk permohonan informasi. Publikasi-publikasi tersebut ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat umum, akademi, entitas bisnis, serta otoritas nasional, dengan dukungan mekanisme akses jika dokumen belum tersedia secara langsung di situs.

Penerbitan dokumen dengan akses publik mencerminkan komitmen ESA terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian EEA. Secara ringkas, publikasi dan pelaporan ESA melibatkan tiga pilar utama, yaitu laporan dan keputusan resmi, kelengkapan dokumen melalui basis data publik dan akses terbuka, serta pengumuman melalui siaran pers untuk publik yang lebih luas.

## Referensi