Diplomasi migrasi

**Diplomasi Migrasi** adalah penggunaan kebijakan imigrasi—seperti visa, pengungsi, atau kontrol perbatasan—sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik luar negeri suatu negara. Migrasi internasional telah menjadi salah satu isu sentral dalam hubungan global, terutama di kawasan Mediterania. Konflik, tekanan ekonomi, dan ketidakstabilan politik di Timur Tengah serta Afrika Utara mendorong tingginya perpindahan penduduk menuju Eropa. Uni Eropa (UE), sebagai aktor supranasional yang memiliki tanggung jawab politik, moral, dan kemanusiaan, merespons situasi tersebut melalui kebijakan European Neighbourhood Policy (ENP). Dalam kerangka ini, negara-negara seperti Tunisia, Maroko, Mesir, Lebanon, dan Yordania menjadi mitra utama UE.  migrasi telah bergeser menjadi isu inti dalam ENP. Migrasi bukan lagi sekadar pergerakan manusia, melainkan menyentuh stabilitas politik, keamanan kawasan, identitas sosial, hingga hubungan diplomatik antarnegara. Di sisi lain, menegaskan bahwa peningkatan migrasi juga menguji soft power UE sebagai kekuatan yang berbasis nilai, bukan paksaan.

Akan tetapi, pengelolaan isu ini dalam UE tidak selalu sama. Sebagian besar kebijakan migrasi eksternal UE masih bergantung pada hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara tetangga di wilayah selatan. Ini tidak selalu berarti instrumen yang diusulkan dalam bentuk perundang-undangan secara erat mengikat, karena UE juga mengadopsi jaminan dan dialog fleksibel yang tidak mengikat  ini sebagai pergerakan menuju perjanjian internasional yang bersifat lunak yang berdampak pada pengukuran dalam negosiasi, adaptabilitas, dan aversi politik. Pendekatan discretionize dan soft law ini di UE mencerminkan hubungan yang sebagian besar mandiri. Kerjasama yang dimulai sendiri juga menjauhi perjanjian sanksi bilateral yang memaksa UE untuk menarik diri dan menghadapi risiko politik dan ekonomi. Tanggung jawab dan pengendalian dalam hubungan mandiri dan saling bergantung secara geopolitik dan secara formal memberikan banyak kebebasan kepada UE dalam mempertahankan pengaruh politik domestik di dalam wilayah. Fleksibilitas dalam instrumen kerjasama dan kelemahan dalam perjanjian dengan hubungan internasional merupakan ciri kebijakan migrasi eksternal yang paling utama dalam menghadapi hubungan Mediterania UE.

Untuk memahami pola tersebut, penelitian ini memanfaatkan dataset dari Longo, yang mencakup 47 dokumen kerja sama migrasi antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara tetangga di kawasan selatan. Dokumen-dokumen ini kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga tipe hubungan, yaitu Binding International Agreement yang bersifat mengikat secara hukum, Soft International Arrangement yang tidak mengikat secara hukum namun berfungsi sebagai panduan dalam perumusan kebijakan, serta Multilateral Dialogue yang berperan sebagai forum koordinasi dan pembentukan kepercayaan antarnegara. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu untuk mengidentifikasi distribusi dari berbagai tipe kerja sama migrasi yang dilakukan oleh UE, menjelaskan alasan di balik dominasi penggunaan instrumen kerja sama yang bersifat non-mengikat (soft), serta mengaitkan pola tersebut dengan dinamika politik kawasan dan temuan dalam literatur akademik yang relevan.

## Distribusi
Hasil analisis terhadap 47 dokumen kerja sama migrasi antara Uni Eropa dan negara-negara tetangga selatan disajikan pada grafik berikut. Grafik ini menampilkan proporsi dari tiga tipe utama kerja sama, yaitu *Binding International Agreement*, *Soft International Arrangement*, dan *Multilateral Dialogue*. Pola tersebut memperlihatkan bahwa Uni Eropa cenderung mengutamakan instrumen yang bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan dinamika politik kawasan. Gambaran distribusi dari ketiga tipe kerja sama tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Dari diagram yang telah disajikan, terlihat bahwa bentuk kerja sama migrasi yang dilakukan Uni Eropa dengan negara-negara tetangga selatan tidak bersifat seragam, melainkan menunjukkan dinamika yang cukup jelas. Soft International Arrangement menjadi bentuk kerja sama yang paling dominan dengan persentase 49%, disusul oleh Multilateral Dialogue sebesar 40%, dan Binding International Agreement yang hanya mencapai 11%. Komposisi ini menunjukkan bahwa Uni Eropa cenderung memilih pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan tidak terlalu terikat secara hukum ketika berhubungan dengan isu migrasi di kawasan yang memiliki kondisi politik tidak stabil seperti Tunisia, Mesir, Lebanon, Yordania, dan Maroko.

Dominasi instrumen kerja sama yang bersifat soft ini tidak muncul tanpa alasan. Dalam konteks regional, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mengalami gelombang perubahan politik yang sangat kuat terutama setelah Arab Spring tahun 2011. Perubahan rezim, konflik internal, tekanan ekonomi, dan krisis keamanan menjadikan situasi politik di kawasan tersebut sangat dinamis dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, Uni Eropa lebih memilih kerja sama non-mengikat yang memungkinkan penyesuaian sewaktu-waktu daripada perjanjian formal yang membutuhkan legitimasi politik yang kuat dan proses ratifikasi yang panjang. Dengan kata lain, fleksibilitas dipandang sebagai strategi yang paling realistis untuk menjaga hubungan diplomatik dan tetap menjalankan agenda pengelolaan migrasi lintas kawasan.

Penggunaan instrumen soft juga dapat dipahami melalui perspektif soft power yang selama ini menjadi landasan diplomasi Uni Eropa.  Uni Eropa berupaya mempertahankan citra sebagai aktor internasional yang mengutamakan dialog, kerja sama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini digunakan untuk mempengaruhi negara mitra tanpa menggunakan tekanan langsung. Di sisi lain,  kebijakan migrasi—yaitu mengalihkan pengelolaan arus migrasi ke negara transit atau negara asal—menjadi strategi UE untuk mengurangi tekanan migrasi yang masuk ke wilayah Eropa. Soft arrangement memungkinkan strategi ini berjalan lebih mudah karena dapat dirundingkan dan disesuaikan tanpa harus melalui proses hukum yang kaku.

Meski demikian, penggunaan instrumen soft juga membawa konsekuensi tertentu. Ketiadaan kewajiban hukum yang jelas membuat pelaksanaan kerja sama sering bergantung pada kondisi politik dan kemauan masing-masing negara. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian, keterbatasan mekanisme pengawasan, dan potensi lemahnya jaminan perlindungan bagi pengungsi serta pencari suaka. Sejalan dengan itu, mengingatkan bahwa meningkatnya penggunaan perjanjian non-mengikat berisiko mengurangi transparansi, menghindari kontrol parlemen, serta melemahkan kejelasan akuntabilitas.

Dengan demikian, grafik tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan angka, tetapi juga mencerminkan logika diplomasi dan strategi kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi isu migrasi di kawasan yang kompleks. Pilihan untuk lebih banyak menggunakan soft arrangement dan multilateral dialogue menunjukkan upaya untuk menjaga stabilitas hubungan eksternal sekaligus mengelola arus migrasi, meskipun hal itu berarti mengorbankan sebagian kepastian dan ketegasan hukum dalam implementasinya.

## Referensi