Korupsi di Uruguay

**Korupsi di Uruguay** tergolong rendah dibandingkan standar kawasan. Negara ini secara konsisten menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada sebagian besar negara Amerika Latin dalam berbagai indeks internasional terkait korupsi.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Uruguay meraih skor 76 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), menempati peringkat ke-13 dari 180 negara. Ini merupakan skor tertinggi di kawasan Amerika, di mana rata-rata skor regional adalah 42 dan skor terendah adalah 10. Transparency International menyatakan pada Februari 2025 bahwa “Uruguay menonjol karena institusi yang kuat, pengelolaan data lingkungan yang baik, dan saluran partisipasi masyarakat yang efektif. Kepercayaan masyarakat Uruguay terhadap institusi mereka melindungi negara dari polarisasi dan populisme yang melanda banyak negara di kawasan, memungkinkan pemilu presiden yang damai dengan tingkat integritas yang tinggi”. Sebagai perbandingan global, skor terbaik dunia adalah 90 (peringkat 1), rata-rata global 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).

## Analisis
Para analis mengidentifikasi bahwa Uruguay, secara umum, menikmati tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata negara-negara Amerika Latin. Meskipun demikian, jika diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau paritas daya beli, Uruguay setara dengan negara-negara seperti Chili dan Argentina.

Selain itu, Uruguay adalah negara kecil dan homogen, dengan 40% populasinya tinggal di ibu kota Montevideo. Upaya pemberantasan korupsi umumnya lebih mudah dilakukan di pusat-pusat perkotaan besar dibandingkan di negara federal atau demokrasi kontinental. Uruguay juga berhasil membangun sistem demokrasi yang dinamis dengan kerangka kelembagaan yang kuat, meskipun masih terdapat sejumlah masalah dalam pembiayaan kampanye yang membuat partai politik rentan terhadap pengaruh korupsi.

Selain itu, kebijakan sosial yang inklusif, seperti program pensiun yang menjangkau sekitar 87% penduduk serta tingkat pengangguran yang rendah, juga dinilai berkontribusi terhadap penurunan insentif untuk melakukan praktik korupsi. Dalam pelaksanaan proyek-proyek publik, pengeluaran umumnya telah ditetapkan secara ketat, sehingga membatasi ruang gerak politik diskresioner yang kerap menjadi celah penyalahgunaan kekuasaan di negara lain.

## Kasus
Meskipun tingkat korupsi di Uruguay tergolong rendah, terdapat tuduhan korupsi terhadap sejumlah pejabat pemerintah, termasuk mantan Presiden José Mujica yang tengah diselidiki dalam kasus korupsi yang melibatkan sebuah perusahaan gas.

Rekam jejak Uruguay dalam hal kerahasiaan finansial juga turut memperburuk risiko korupsi. Negara-negara asing mengalami kesulitan dalam memperoleh catatan mengenai aset-aset yang tidak dilaporkan milik warga negaranya di Uruguay. Kerahasiaan ini menciptakan kondisi yang subur bagi individu-individu untuk menghindari kewajiban pajak di negara tempat tinggal mereka. Sebagai contoh, otoritas Spanyol pernah menyelidiki megabintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi, yang diduga menghindari pajak sebesar £4,2 juta dengan memanfaatkan regulasi yang berlaku di Uruguay.

Lembaga utama anti-korupsi di Uruguay juga menghadapi kendala serius berupa keterbatasan sumber daya dalam menjalankan tugasnya memberantas korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, kekurangan dana secara kronis serta sejumlah skandal profil tinggi telah mengguncang Uruguay dan merusak reputasinya sebagai negara dengan sistem anti-korupsi yang kuat. Salah satu kasus menonjol melibatkan Alejandro Astesiano, mantan kepala keamanan Presiden, yang ditangkap dan dijatuhi hukuman empat tahun penjara karena diduga terlibat dalam skema pemberian kewarganegaraan Uruguay kepada warga negara Rusia dengan menggunakan data palsu. Selain itu, pengedar narkoba terkenal asal Uruguay, Sebastián Marset, dibebaskan dari penjara di Uni Emirat Arab setelah memperoleh paspor Uruguay saat masih berada dalam tahanan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan.

## Upaya antikorupsi
Uruguay telah menjadi pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) sejak tahun 2007 dan Konvensi Antikorupsi Antar-Amerika sejak tahun 1998. Lembaga-lembaga antikorupsi di negara ini, termasuk lembaga peradilan, umumnya dianggap independen.

Negara ini memiliki undang-undang antisuap yang melarang pejabat pemerintah menerima atau meminta suap. Siapa pun yang menawarkan suap dapat dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun. Undang-undang pengendalian dan pencegahan pencucian uang mengatur hukuman penjara hingga sepuluh tahun bagi pelaku kejahatan tersebut.

Uruguay mewajibkan partai politik untuk melaporkan pembiayaan kampanye dan pengeluaran mereka. Akses terhadap informasi publik umumnya dijamin. Namun, tidak ada batasan jumlah kontribusi yang dapat diterima oleh partai politik. Meskipun pejabat tinggi negara menyerahkan laporan harta kekayaan mereka kepada lembaga antikorupsi, laporan tersebut tidak dipublikasikan. Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran masih terbatas, dan praktik "pintu putar" (perpindahan pejabat antara sektor publik dan swasta) belum diatur secara khusus.

## Referensi