Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

**Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia** (disingkat **Kementerian HAM** atau **KemenHAM**) adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hak Asasi Manusia yang saat ini dijabat oleh Natalius Pigai sejak tanggal 21 Oktober 2024. KemenHAM merupakan hasil pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

## Sejarah
Kementerian Hak Asasi Manusia awalnya bernama Kantor Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dibentuk pada tahun 1999 oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2000, nomenklatur Hak Asasi manusia digabung ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, berstatus sebagai direktorat jenderal. Selanjutnya pada tahun 2004, nomenklatur Hak Asasi Manusia tetap di lembaga yang sama, namun berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2009. 

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Merah Putih.

Pada Oktober 2024, Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Kementerian Hukum. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

## Tugas dan Fungsi
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
# pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
# pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
# pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
# pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
# pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
# pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

## Susunan Organisasi
Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenham No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:

**<big>Pimpinan</big>**
* **[[Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia|Menteri Hak Asasi Manusia]]**
* **[[Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia|Wakil Menteri Hak Asasi Manusia]]**

**<big>Sekretariat</big>**

* **Sekretariat Jenderal**
** Biro Perencanaan dan Kerja Sama
** Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
** Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
** Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat

**<big>Inspektorat</big>**

* **Inspektorat Jenderal**
** Sekretariat Inspektorat Jenderal
** Inspektorat Wilayah I
** Inspektorat Wilayah II

**<big>Direktorat Jenderal</big>**

* **Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia**
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia
** Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
** Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

* **[[Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia]]**
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia
** Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
** Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

**<big>Staf Ahli</big>**

* Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi
* Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

**<big>Pusat</big>**

* Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
* Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

**<big>Kantor Wilayah Provinsi</big>**
## Referensi