Rini Widyantini

**Rini Widyantini** () adalah seorang birokrat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sejak 21 Oktober 2024. Sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris KemenPAN-RB sejak tahun 2022. Ia berkarier di kementerian tersebut sejak tahun 1997.

## Kehidupan awal
Rini Widyantini dilahirkan di Bandung, Jawa Barat pada 29 Mei 1965. Ia mengenyam pendidikan di SD Tikukur IV Bandung (1976), SMP Santa Angela Bandung (1980), dan SMA Santa Angela Bandung (1983). Ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran pada 1988 dan *Master of Public Management* dari Universitas Flinders pada 1999.

## Karier
Rini Widyantini memulai karier pegawai negeri sipil pada 2 Juli 1997 sebagai Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Urusan Pelaksanaan Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada 2 Desember 2000, ia diangkat menjadi Kepala Subbidang Penyusunan Kebijakan Kelembagaan Non Departemen. Pada 14 Mei 2001 ia diangkat menjadi Kepala Bidang Penyusunan Kebijakan
Kelembagaan Non Departemen. Pada  25 Januari 2002 ia digeser menjadi Kepala Bidang Desain Kelembagaan Non Departemen. Enam tahun kemudian, pada 6 Mei 2008 ia diangkat menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian. Pada 12 Januari 2009 ia diangkat menjadi Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian I. Pada 8 Juni 2010 ia diangkat menjadi Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kelembagaan.

Pada 2011 Rini diangkat menjadi Staf Ahli Menteri PANRB Bidang Hukum. Pada 2012 ia diangkat menjadi Deputi Bidang Kelembagaan. Pada 2013 ia diangkat menjadi Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Sembilan tahun kemudian, pada 3 Januari 2022 ia diangkat menjadi Sekretaris Kementerian PANRB. Pada 9 Januari 2020, ia diangkat menjadi Komisaris PT Pegadaian.

## Kontroversi

Rini Widyantini melakukan tindakan kontroversial pada tanggal 7 dan 8 Maret 2025 dengan mengeluarkan surat edaran No. 8/1043/M.SM.01.00/2025 perihal tindak lanjut penyesuaian jadwal pengangkatan CASN T.A. 2024 dan surat edaran No. 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 perihal penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024 isinya serentak ini dibuat tanpa urgensi, ini menghebohkan CPNS dan CPPPK angkatan 2024 yang dinyatakan lulus untuk bekerja seharusnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) per 1 maret 2025 (tertera pada surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN No. 1239/B-MP.01/SD/D/2025 tertanggal 14 januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN TA. 2024). Ia menyatakan KemenPAN RB Komisi 2 menunda dan TMT serentak CPNS akan di lantik 1 oktober dan CPPPK akan di lantik 1 maret pada tahun selanjutnya, yang membuat komentar negatif dan kemarahan serta kekecewaan pada pemerintah Prabowo - Gibran tidak peka terhadap masyarakat yang lulus tes tersebut, mereka para CPNS dan CPPPK gelombang 1, tahun 2024. *'Yang akan di tandai demo pada 10 maret 2025 oleh 4 juta cpns/cpppk kelak'.*

Hal tersebut namun di bantah oleh anggota DPR RI Rahmat Saleh. Yang menyatakan hal tersebut adalah deadline bahkan pada kesepakatan tersebut tentang percepatan pelantikan CPNS dan CPPPK gelombang 1. Anggota dewan yang terhormat pun menyatakan harus ada yang meluruskan pernyataan dari Humas KemenPAN RB.

## Rujukan