Hukum tentang hewan di Indonesia

Di Indonesia, hukum tentang hewan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan, pelindungan, dan penggunaan hewan dalam berbagai konteks. Hal-hal yang diatur dalam hukum di antaranya penganiayaan hewan, impor dan ekspor hewan, konservasi satwa liar, hingga keamanan pangan produk asal hewan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan, upaya untuk memperkuat dan menegakkan hukum tentang hewan terus didorong oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil di Indonesia.

## Definisi
Berikut ini beberapa definisi tentang hewan dan istilah terkait lainnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang (UU). Beberapa definisi lain diambil dari Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen).

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, ada sejumlah pasal yang menyebutkan hewan, binatang buas, dan ternak (ternak didefinisikan sebagai semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi). Delik-delik tentang penganiayaan hewan mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan dengan menggunakan hewan secara berlebihan (Pasal 540), penggunaan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta sabung ayam dan jangkrik (Pasal 544). Selain itu, terdapat pula delik bagi orang yang menghasut hewan, orang yang tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya menyerang orang atau hewan lain, dan orang yang memelihara hewan buas yang berbahaya (Pasal 490), serta bagi orang yang membiarkan hewan peliharaannya berjalan-jalan di kebun milik orang lain (Pasal 548).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, definisi ternak diubah menjadi, "hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian." Pengaturan tentang ternak atau hewan secara umum dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.

## Peternakan dan kesehatan hewan

Urusan peternakan dan kesehatan hewan mulai diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa aturan turunannya antara lain PP Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan; PP Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan; PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan; serta PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

Setelah berlaku selama 42 tahun, UU Nomor 6 Tahun 1967 lantas dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seiring berjalannya waktu, UU ini kemudian dua kali mengalami uji materiil, yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Mahkamah Konstitusi lalu mengeluarkan Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011 terhadap setiap uji materiil tersebut. Pada tahun 2014, terbit UU Nomor 41 Tahun 2014 yang mengubah sebagian isi UU Nomor 18 Tahun 2009, yang kemudian juga menjalani uji materiil pada tahun 2015 dan MK mengeluarkan Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 atas uji materiil ini. Pada tahun 2020, beberapa pasal dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah lagi oleh UU Cipta Kerja.

Berikut ini beberapa PP yang dibuat untuk menjalankan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Perikanan
Urusan perikanan pada mulanya diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Pada tahun 2004, UU tersebut dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 31 Tahun 2004, yang kemudian sebagian isinya diubah lagi oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Cipta Kerja. Beberapa PP yang dibuat untuk menjalankan UU Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Konservasi satwa liar
Dasar hukum utama konservasi satwa liar adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), yang saat ini beberapa pasalnya telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024. Di dalamnya terdapat pengaturan tentang satwa dilindungi di Indonesia. Beberapa PP yang dibuat untuk menjalankan UU KSDAE dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

## Karantina hewan dan ikan

Pelaksanaan karantina terhadap hewan dan ikan mulai diatur dalam UU melalui UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan sebagai aturan turunannya. Pemerintah lalu menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk mencabut dan menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1992, serta PP Nomor 29 Tahun 2023 untuk mencabut dan menggantikan PP Nomor 82 Tahun 2000 dan PP Nomor 15 Tahun 2002.

## Lihat pula
* Hukum di Indonesia
* Hukum tentang hewan

## Referensi