Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**, umumnya disingkat **Anggota DPR RI** atau **Anggota DPR** adalah wakil rakyat yang telah dilantik berjanji untuk sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka merupakan bagian dari lembaga legislatif Indonesia yang bertugas menjalankan amanat rakyat untuk merancang, membahas, dan menetapkan undang-undang bersama dengan presiden. Sebagai representasi dari rakyat, anggota DPR RI juga berperan sebagai penyambung lidah dan jembatan aspirasi antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi mereka tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, tetapi juga mengemban tanggung jawab penting lainnya dalam sistem ketatanegaraan. 

Selain fungsi legislasi, anggota DPR RI juga memiliki fungsi anggaran dan pengawasan. Dalam fungsi anggaran, mereka berwenang untuk membahas dan menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh presiden. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, mereka bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini, mereka bekerja di berbagai alat kelengkapan DPR, seperti komisi, badan legislasi, dan badan anggaran.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, anggota DPR RI memiliki sejumlah hak, termasuk hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, hak angket untuk melakukan penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat. Namun, jabatan ini juga datang dengan tanggung jawab besar, di mana para anggota wajib mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat yang mereka wakili. Dengan demikian, anggota DPR RI adalah pejabat publik yang dipilih untuk menyuarakan kepentingan publik di tingkat nasional melalui tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.

## Kelayakan dan persyaratan
Prosedur dan kualifikasi bagi individu yang ingin menjadi anggota DPR RI telah diatur secara ketat oleh hukum. Regulasi utama yang menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian undang-undang ini diperjelas melalui berbagai peraturan teknis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Persyaratan yang harus dipenuhi mencakup berbagai dimensi, termasuk kriteria pribadi, kelengkapan administrasi, dan latar belakang hukum.

### Pengajuan bakal calon
Persyaratan pengajuan bakal calon meliputi:

# disusun dalam daftar bakal calon;
# daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat paling banyak 100% dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan (“dapil”);
# daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil; dan
# setiap 3 orang bakal calon pada susunan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib terdapat paling sedikit 1 orang bakal calon perempuan.

Kemudian, jika penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai:

# kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau
# 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

### Persyaratan umum
# telah berumur 21 tahun atau lebih;
# bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
# bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
# dapat berbicara, membaca, dan/ atau menulis dalam bahasa Indonesia;
# berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
# setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
# tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
# sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
# terdaftar sebagai pemilih;
# bersedia bekerja penuh waktu;
# mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
# bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
# bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/ atau karyawan pada badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
# menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
# dicalonkan hanya di 1 lembaga perwakilan; dan
# dicalonkan hanya di 1 dapil.

## Hak dan kewajiban
Sebagai salah satu lembaga tinggi negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara rinci dalam konstitusi dan undang-undang. Kewajiban-kewajiban ini berfungsi untuk memastikan anggota DPR menjalankan amanat rakyat, sementara hak-haknya melindungi independensi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

### Dasar hukum
Hak dan kewajiban anggota DPR diatur dalam beberapa landasan hukum, antara lain:

* Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Pasal 20A ayat (2) menggariskan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai hak-hak utama DPR.
* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014: Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) beserta perubahannya, yang merinci hak dan kewajiban anggota DPR.

### Hak anggota DPR
Hak-hak anggota DPR dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

* Hak interpelasi: Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
* Hak angket: Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
* Hak menyatakan pendapat: Hak untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, serta tindak lanjut dari pelaksanaan hak angket dan hak interpelasi.

#### Hak pribadi anggota DPR
* Hak mengajukan usul rancangan undang-undang: Anggota DPR berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang untuk dibahas dalam proses legislasi.
* Hak mengajukan pertanyaan: Hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah atau pihak terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan.
* Hak menyampaikan usul dan pendapat: Hak untuk menyampaikan gagasan dan masukan baik dalam rapat maupun di luar rapat.
* Hak memilih dan dipilih: Hak dalam proses internal DPR, seperti pemilihan pimpinan alat kelengkapan.
* Hak membela diri: Hak untuk membela diri terkait tuduhan atau hal yang menyangkut kehormatan pribadinya.
* Hak imunitas: Anggota DPR tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan pendapat yang disampaikan di dalam atau di luar rapat yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugasnya. Hak ini bertujuan melindungi independensi legislator.
* Hak protokoler: Hak untuk memperoleh penghormatan terkait kedudukannya sebagai anggota DPR, seperti tata tempat dalam acara-acara kenegaraan.
* Hak keuangan dan administratif: Hak atas gaji, tunjangan, uang pensiun, dan fasilitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Kewajiban anggota DPR
Anggota DPR juga memiliki kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya:

* Setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
* Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.
* Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memelihara keharmonisan di tengah masyarakat.
* Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
* Berpartisipasi aktif dalam setiap rapat-rapat DPR, baik paripurna maupun alat kelengkapan.
* Menjaga martabat, kehormatan, dan citra lembaga legislatif di mata publik.
* Memberikan pertanggungjawaban kepada para konstituen di daerah pemilihnya.

## Gaji dan Tunjangan
Selepas unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi pada Agustus hingga September 2025 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk mengurangi jumlah tunjangan yang diterima oleh para anggotanya. Berikut adalah rincian gaji dan tunjangan yang diperoleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat saat ini:

* Gaji pokok: Rp4.200.000
* Tunjangan suami/istri: Rp420.000
* Tunjangan anak: Rp168.000
* Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
* Tunjangan beras: Rp289.680
* Uang sidang/rapat: Rp2.000.000
* Biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000
* Tunjangan kehormatan Anggota DPR RI: Rp7.187.000
* Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran sebagai pelaksanaan konstitusional dewan: Rp4.830.000
* Honorarium kegiatan peningkatan fungsi dewan
** Fungsi legislasi: Rp8.461.000
** Fungsi Pengawasan: Rp8.461.000
** Fungsi Anggaran: Rp8.461.000
## Lihat pula
* Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
* Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## Referensi