Landheer

Di Hindia Belanda (sekarang Indonesia), seorang Landheer (Bahasa Belanda untuk 'tuan tanah'; jamak, Landheeren) adalah tuan atau pemilik **[[Tanah partikelir|particuliere landerij]]**, domain pribadi dalam sistem feodal kepemilikan tanah yang digunakan di bagian koloni.  Para ahli hukum Belanda menggambarkan yurisdiksi hukum seorang Landheer atas domainnya sebagai 'berdaulat' dan sebanding dengan para penguasa negara pangeran yang diperintah secara tidak langsung di Hindia.  Secara hukum, Landheer memiliki **landsheerlijke rechten** atau **hak-hak ketuanan** [yurisdiksi tertinggi] atas penduduk wilayah kekuasaannya — yurisdiksi yang dilaksanakan di tempat lain oleh pemerintah pusat.

Kursi pedesaan Landheer di wilayahnya disebut **Landhuis** atau Rumah Kongsi. Dalam konteks ini, 'Kongsi' berarti 'Tuan' atau 'Yang Mulia', dan merupakan gelar yang digunakan oleh Landheeren Cina, yang selalu merupakan keturunan bangsawan Cabang Atas.

## Yurisdiksi hukum dan politik
Yurisdiksi hukum dan politik Landheer diatur oleh campuran hukum dan aturan adat yang dikembangkan di bawah Perusahaan Hindia Timur Belanda.  Menyusul kebangkrutan Kompeni, serangkaian peraturan pemerintah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial baru untuk lebih mengatur ruang lingkup kekuasaan Landheeren: Staatsblad 1836 No. 19 dan Staatsblad 1912, No. 422.

Bagian tanah di landerij tertentu yang dipertahankan oleh Pemilik Tanah untuk penggunaan sendiri disebut tanah kongsi (tanah demesne atau hak gadai), berbeda dengan tanah usaha, yang diberikan kepada petani penyewa Pemilik Tanah.  Seorang  *administrateur* ditunjuk untuk mengawasi pengelolaan tanah kongsi Landheer.

Landsheerlijke rechten dari tuan tanah sangat luas cakupannya. Alih-alih pemerintah kolonial, Landheer-lah yang – dalam wilayah kekuasaannya – mencalonkan dan memberi remunerasi pada birokrasi pemerintah daerah.  Landheer mengangkat bupati atau camat di wilayahnya, birokrat lain yang dianggapnya cocok dan, pada tingkat terendah, kepala desa yang (dalam hal ini landerijen) bergelar Mandor.  Kejahatan kecil yang dilakukan oleh penduduk landen particuliere diadili dan dihukum oleh pengadilan yang dibentuk oleh Landheer.   Landheer juga bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan, kesehatan dan layanan sosial lainnya serta infrastruktur publik untuk penduduk domain tersebut.

Sebagai bagian dari landsheerlijke rechtennya, Landheer berhak atas iuran tertentu dari rakyatnya, termasuk tjoekee atau kontingen, yang terdiri dari 20% dari panen dari kepemilikan tanggungan yang dikerjakan oleh petani penyewanya.  Landheer juga mengumpulkan padjeg, yang merupakan bagian yang telah ditentukan dari hasil panen petani penyewanya, yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Pengumpulan semua iuran ini diawasi oleh pejabat yang disebut Potia, yang dibantu oleh deputi yang disebut *Komitier*.

Juga bagian dari landsheerlijke rechtennya adalah hak Landheer untuk memaksakan kerja *kompenian* atau corvée pada rakyatnya, sejumlah enam puluh hari kerja tidak dibayar setiap tahun dari petani penyewa pada waktu yang ditentukan oleh Landheer atau birokratnya.  Tenaga kerja Kompenian termasuk pekerjaan di infrastruktur umum, seperti jalan atau jembatan di wilayah tersebut, atau bekerja di tanah kongsi Pemilik Tanah sendiri.  Menurut adat Ommelanden, petani penggarap hanya diperbolehkan memanen hasil panennya setelah mendapat izin dari Pemilik Tanah.

## Daftar Landheeren

* Cornelis Chastelein (1657–1714), pejabat Perusahaan Hindia Timur Belanda, pedagang
* Phoa Beng Gan, Kapitein der Chinezen, Pemimpin Tionghoa Batavia dari tahun 1645 hingga 1663
* Gustaaf Willem, Baron van Imhoff (1705–1750), Gubernur Jenderal dari tahun 1743 hingga 1750
* Jacob Mossel (1704–1761), Gubernur Jenderal dari tahun 1750 hingga 1761
* Petrus Albertus van der Parra (1714–1775), Gubernur Jenderal dari tahun 1761 hingga 1775
* Jeremias van Riemsdijk (1712–1777), Gubernur Jenderal dari tahun 1775 hingga 1777
* Keluarga Han dari Lasem, perwira Tionghoa, pertengahan abad ke-18
* Keluarga Couperus Tjikopo: keturunan penguasa kolonial Abraham Couperus (1752-1813), Gubernur Malaka Belanda, termasuk putranya yang Indo, Petrus Theodorus Couperus, dan cucunya, John Ricus Couperus, landheeren Tjikopo. Putra terakhir dan cicit Abraham Couperus adalah penulis Louis Couperus.
* Keluarga Lauw-Sim-Zecha, petugas Tionghoa dan petani pajak, pertengahan abad ke-19

## Lihat juga

* Particuliere landerij
* Manorialisme
* Serf
* Heerlijkheid ( manorialisme Belanda)
* Patroon (Nieuw Nederland abad ke-17 )

## Referensi