Daftar perusahaan yang beroperasi di permukiman Tepi Barat

Berikut ini adalah **daftar perusahaan yang beroperasi di permukiman Tepi Barat**, yang disusun oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB serta diterbitkan oleh Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA). Permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, juga disebut Wilayah Yudea dan Samaria, termasuk Yerusalem Timur, dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Laporan tersebut diajukan menurut resolusi Dewan HAM No. 31/36 sebagai tindak lanjut dari Misi Pencari Fakta Internasional tentang Permukiman Israel, sebuah investigasi 2013 mengenai dampak permukiman Israel terhadap hak-hak Palestina di wilayah pendudukan Israel, dan mencantumkan sepuluh kegiatan yang menjadi perhatian, termasuk penyediaan peralatan konstruksi, material, layanan dan utilitas untuk permukiman, dan untuk membangun tembok Tepi Barat; dukungan finansial untuk kegiatan permukiman; dan, penyediaan peralatan pembongkaran yang digunakan untuk menghancurkan properti dan aset pertanian.

Awalnya ada 112 badan usaha dalam daftar tersebut yang, menurut "tinjauan dan penilaian menyeluruh terhadap semua informasi yang tersedia", dianggap "memiliki dasar yang wajar untuk menyimpulkan, telah terlibat dalam satu atau lebih kegiatan tersebut". Pada 2023, pembaruan diterbitkan, yang menghapus 15 perusahaan dari daftar, sehingga hanya menyisakan 97 perusahaan.

Sebagian besar perusahaan di daftar tersebut adalah perusahaan Israel, tetapi juga mencakup perusahaan internasional terkemuka, seperti perusahaan perjalanan AS Airbnb, Booking.com, Expedia, dan TripAdvisor, perusahaan teknologi AS Motorola Solutions, Egis Rail dari Prancis, dan produsen peralatan konstruksi Inggris JCB. Dari entitas yang tersisa dalam daftar pada tahun 2023, 81 berdomisili di Israel, dan 16 di lima negara bagian lain: Amerika Serikat (5), Belanda (4), Inggris (3), Prancis (3), dan Luksemburg (1).

Dewan HAM PBB melaporkan bahwa perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam daftar tersebut semuanya bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan yang “menimbulkan kekhawatiran atas HAM”. Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi HAM PBB mengatakan bahwa laporan tersebut bukanlah “daftar hitam”, sedangkan kantornya mencatat bahwa laporan tersebut “tidak memberikan karakterisasi legal atas kegiatan-kegiatan yang dimaksud, atau keterlibatan perusahaan-perusahaan bisnis di dalamnya.”

Pada 5 Juli 2021, dana pensiun terbesar Norwegia, KLP, mengatakan telah melepas 16 perusahaan yang muncul dalam daftar tersebut dengan mengatakan "Ada risiko yang tidak dapat diterima bahwa perusahaan yang dikecualikan akan berkontribusi pada pelanggaran HAM dalam situasi perang dan konflik melalui hubungan mereka dengan permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki".

## Daftar perusahaan yang beroperasi di permukiman Tepi Barat
Di bawah ini adalah 97 perusahaan yang beroperasi di permukiman Tepi Barat, dan negara asal mereka, sebagaimana tercantum dalam laporan terbaru:

### Badan usaha yang terlibat dalam kegiatan tercatat

#### Perusahaan internasional

#### Perusahaan Israel

### Badan usaha yang terlibat sebagai perusahaan induk

#### Perusahaan internasional

#### Perusahaan Israel

## Referensi