Sengketa tarif biodiesel Indonesia Uni Eropa

**Sengketa tarif biodiesel Indonesia–Uni Eropa** adalah perselisihan perdagangan internasional antara Republik Indonesia dan Uni Eropa yang berkaitan dengan penerapan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan terhadap produk biodiesel berbasis minyak sawit asal Indonesia. Sengketa ini bermula pada tahun 2013 ketika Uni Eropa memberlakukan tarif tambahan atas biodiesel impor dari Indonesia dan Argentina dengan alasan alasan terjadinya praktik dumping yang dianggap merugikan produsen biodiesel di Eropa.

Pemerintah Indonesia menolak tuduhan tersebut dan menggugat ke WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) melalui mekanisme penyelesaian sengketa dengan nomor perkara DS480 pada tahun 2014. Dalam putusannya, Panel WTO menyatakan bahwa beberapa metode perhitungan Uni Eropa termasuk penentuan nilai normal dan perhitungan margin dumping tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Anti-Dumping WTO maupun GATT 1994.

Panel mencatat beberapa pelanggaran spesifik, antara lain:

# **Pasal 2.2 ADA (''[[Anti-Dumping Agreement]]'') dan Artikel VI:1 GATT (''[[General Agreement on Tariffs and Trade]])'' 1994**, karena Uni Eropa gagal mempertimbangkan data biaya produksi aktual dari produsen Indonesia dalam menentukan nilai normal.
# **Pasal 2.2.2(iii) ADA (''Anti-Dumping Agreement'')**, karena Uni Eropa tidak membatasi tingkat keuntungan menggunakan metode yang wajar saat menghitung margin keuntungan.
# **Pasal 2.3 ADA (''Anti-Dumping Agreement'')**, karena Uni Eropa tidak menggunakan harga ekspor yang mencerminkan transaksi pertama dengan pembeli independen.
# **Pasal 9.3 ADA (''Anti-Dumping Agreement'') dan Artikel VI:2 GATT (''General Agreement on Tariffs and Trade'') 1994**, karena Uni Eropa mengenakan tarif anti-dumping yang melebihi margin dumping yang seharusnya dihitung.

Selain isu dumping, hubungan dagang biodiesel kedua pihak juga dipengaruhi oleh kebijakan energi Uni Eropa, khususnya RED II *(Renewable Energy Directive II),* yang membatasi peran minyak sawit dalam pencapaian target energi terbarukan. Indonesia memandang kebijakan tersebut sebagai hambatan perdagangan non-tarif, Sedangkan Uni Eropa menilai kebijakan itu perlu untuk mengurangi risiko deforestasi akibat ekspansi perkebunan sawit.

## Latar belakang
Biodisel merupakan bagian dari agenda transisi energi global yang semakin mendesak, terutama dalam rangka mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Uni Eropa selama dua dekade terakhir menjadi salah satu pasar terbesar biodiesel dunia, dengan permintaan tinggi dari sektor transportasi darat. Indonesia, bersama Argentina, muncul sebagai pemain utama di pasar internasional, khususnya dengan produk berbasis minyak sawit yang dikenal lebih efisien dibandingkan minyak nabati lain seperti rapeseed, bunga matahari, dan kedelai.

Sejak 2008, pemerintah Indonesia telah menerapkan pemanfaatan minyak kelapa sawit sebagai bahan campuran BBM melalui peraturan Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Nomor 32 tentang Penyediaan Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain, yang diwajibkan mulai dari program B1 di sektor industri, B2,5 dalam solar subsidi, hingga mencapai pencampuran B30 pada tahun 2020 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil dan meningkatkan nilai tambah CPO (*Crude Palm Oil)* di pasar global. 

Pengembangan kebijakan ini dipercepat melalui pendirian BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) pada tahun 2015, yang menggunakan pungutan ekspor untuk menurunkan biaya produksi biodiesel dalam negeri. Hingga per akhir 2024, harga jual biodiesel berdasarkan Indeks Harga Pasar mencapai sekitar Rp14.000 per liter angka yang secara signifikan lebih tinggi daripada harga solar subsidi yang berkisar Rp6.800 per liter.

Uni Eropa, sebagai salah satu pasar ekspor terbesar biodiesel Indonesia, mengimpor jutaan ton biodiesel setiap tahunnya untuk mendukung kebijakan energi terbarukan. Kebijakan energi Uni Eropa melalui *Renewable Energy Directive* yang menargetkan setidaknya 10 persen konsumsi energi di sektor transportasi berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 2020. Hal ini menjadikan biodiesel sebagai salah satu komoditas penting dalam perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Namun, sejak awal 2010-an, industri biodiesel Eropa menuduh produsen dari Indonesia dan Argentina menjual biodiesel dengan harga dumping. Menurut hasil investigasi Komisi Eropa, praktik tersebut terjadi karena pemerintah Indonesia menetapkan harga domestik CPO lebih rendah daripada harga internasional, sehingga memberikan keuntungan biaya bagi produsen biodiesel Indonesia.

Sebagai respons, Uni Eropa memberlakukan bea masuk anti-dumping pada 2013 sebesar €76.94–€178.85 per ton-nya, dengan margin dumping sebesar 8,8% - 23,3%. Kebijakan ini membuat ekspor biodiesel Indonesia ke Eropa turun drastis, dari 635 juta dolar AS pada 2013 menjadi hanya 9 juta dolar AS pada 2017. 

## Kronologi sengketa
Perselisihan dagang biodiesel antara Indonesia dan Uni Eropa bermula dari proses investigasi yang dilakukan Komisi Eropa pada 29 Agustus 2012 setelah menerima pengaduan resmi dari EBB (European Biodiesel Board). Hasil investigasi tersebut kemudian mendorong Uni Eropa untuk mengenakan bea masuk anti-dumping terhadap biodiesel berbahan baku sawit dari Indonesia, yang dimulai dengan pemberlakuan bea masuk anti-dumping sementara pada 29 Mei 2013 dan dilanjutkan dengan bea masuk anti-dumping definitif pada 27 November 2013. 

Bea masuk sementara ditetapkan dalam kisaran 0% hingga 9,6%, sedangkan dalam putusan akhir margin dumping dihitung sebesar 8,8% hingga 23,3%. Bea masuk anti-dumping definitif diterapkan berdasarkan margin kerugian yang ditentukan, yaitu antara 8,8% hingga 20,5%. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni 2014, Indonesia mengajukan permintaan konsultasi ke *Dispute Settlement Body*/DSB WTO (Badan Penyelesaian Sengketa) terkait kebijakan anti-dumping Uni Eropa. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara DS480. Indonesia berpendapat bahwa metodologi perhitungan margin dumping yang digunakan Uni Eropa tidak sejalan dengan Perjanjian Anti-Dumping WTO maupun ketentuan GATT 1994.

Uni Eropa menanggapi permintaan konsultasi tersebut, namun karena tidak tercapai penyelesaian, Indonesia pada 30 Juni 2015 mengajukan pembentukan panel. Selanjutnya, dalam sidangnya pada 31 Agustus 2015, DSB menyetujui pembentukan sebuah panel yang terdiri atas seorang ketua dan dua anggota. Selain pihak utama, yakni Indonesia sebagai penggugat dan Uni Eropa sebagai tergugat, terdapat pula sejumlah negara yang berstatus pihak ketiga. Negara-negara tersebut tidak terlibat secara langsung dalam sengketa, tetapi memiliki hak untuk menyampaikan pandangan karena putusan panel berpotensi memengaruhi kepentingan mereka. Setelah melalui persetujuan para pihak, komposisi panel akhirnya ditetapkan pada 4 November 2015.

Kemudian, panel WTO yang dibentuk pada 2015 menyatakan dalam putusannya tahun 2016 bahwa sebagian perhitungan Uni Eropa tidak konsisten dengan aturan WTO. Panel WTO juga memutuskan bahwa sebagian metode perhitungan yang digunakan oleh Uni Eropa dalam menetapkan tarif anti-dumping terhadap biodiesel Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Putusan tersebut memenangkan sebagian klaim Indonesia, meskipun tidak membatalkan seluruh kebijakan tarif Uni Eropa.

Menyusul putusan tersebut, Mahkamah Umum Uni Eropa pada 2017 membatalkan sebagian tarif anti-dumping terhadap beberapa eksportir Indonesia karena alasan prosedural dan UE harus menghapus pengenaan BMAD mulai 16 Maret 2018. Namun, pada 6 Desember 2018 Komisi Eropa membuka investigasi baru dengan tuduhan adanya subsidi dari pemerintah Indonesia melalui BPDPKS dan kebijakan mandatory biodiesel. Kondisi tersebut dianggap menyebabkan kerugian material buat Uni Eropa. Dari hal ini, Uni Eropa menerapkan bea masuk anti-subsidi atau bea masuk imbalan yang memicu sengketa baru di WTO dengan nomor perkara DS592. Kebijakan tersebut pertama kali diterapkan sementara pada Agustus 2019 dan mulai definitif sejak November 2019. Besarannya mencapai 8-18 persen.

Pada tahun 2019, Uni Eropa mengesahkan RED II yang menetapkan minyak sawit sebagai bahan baku dengan risiko tinggi perubahan tata guna lahan tidak langsung. Kebijakan ini membatasi kontribusi biodiesel berbasis sawit dalam target energi terbarukan Uni Eropa hingga 2030, yang kembali memicu keberatan dari Indonesia. Sengketa berlarut-larut ini menunjukkan bahwa isu biodiesel bukan sekadar persoalan teknis perdagangan, melainkan juga menyangkut kepentingan strategis energi dan pertanian kedua belah pihak.

Perkembangan berlanjut hingga 2023.**** Pada tanggal 11 Agustus 2023, Indonesia  secara resmi meminta konsultasi dengan Uni Eropa terkait penerapan bea masuk imbalan definitif atas impor biodiesel dari Indonesia, berikut investigasi yang melatarbelakangi pengenaan bea masuk tersebut. Gugatan ini kemudian terdaftar sebagai perkara DS618. Indonesia menilai bea masuk imbalan Uni Eropa bertentangan dengan ketentuan WTO, khususnya perjanjian tentang subsidi dan GATT 1994.

Selanjutnya, pada 13 Oktober 2023, Indonesia mengajukan permintaan pembentukan panel. Dalam rapat tanggal 26 Oktober 2023, DSB menunda pembentukan panel tersebut. Namun, pada pertemuan berikutnya, yakni 27 November 2023, DSB akhirnya menyetujui pembentukan panel. Panel WTO yang menangani Sengketa DS618 terdiri atas perwakilan dari Afrika Selatan, Meksiko, dan Belgia. Selain itu, terdapat sejumlah negara yang berstatus sebagai pihak ketiga. Walaupun tidak terlibat langsung dalam sengketa, negara-negara ini berhak menyampaikan pandangan mereka karena putusan panel berpotensi memengaruhi kepentingan masing-masing. Negara-negara yang tercatat sebagai pihak ketiga yaitu sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat,   Brazil,dan Tiongkok.

Berdasarkan kesepakatan para pihak, panel resmi dibentuk pada 14 Maret 2024. Kemudian, pada 13 September 2024, Ketua Panel menyampaikan kepada DSB bahwa perkara ini mencakup berbagai isu kompleks. Lebih jauh, mengingat keterbatasan ketersediaan anggota panel, pertemuan substantif pertama terpaksa ditunda. Meski demikian, Ketua Panel menegaskan bahwa pertemuan substantif pertama dan kedua telah dijadwalkan tanpa penundaan lebih lanjut. Dengan kondisi tersebut, Panel memperkirakan laporan akhir tidak dapat diterbitkan kepada para pihak sebelum Juni 2025. Ketua Panel juga menekankan bahwa laporan tersebut akan dipublikasikan setelah terlebih dahulu diedarkan kepada seluruh anggota WTO dalam tiga bahasa resmi organisasi, di mana tanggal publikasi akan sangat bergantung pada proses penyelesaian penerjemahan.

Panel WTO yang dibentuk untuk perkara ini menyampaikan putusan pada 22 Agustus 2025, menyatakan bahwa Uni Eropa bertindak inkonsisten dengan ketentuan WTO *[[Agreement on Subsidies and Countervailing Measures]]* (ASCM). Panel menyatakan bahwa Uni Eropa gagal membuktikan kerugian material bagi produsen Eropa akibat biodiesel Indonesia, serta menolak anggapan bahwa kebijakan ekspor Indonesia merupakan bentuk subsidi, kemudian panel merekomendasikan Uni Eropa menyesuaikan kebijakannya agar sejalan dengan aturan WTO yang berlaku berdasarkan ASCM.

Panel WTO memberikan tiga poin kemenangan bagi Indonesia. 

# Panel menolak klaim Uni Eropa yang menyebut pemerintah Indonesia mengarahkan produsen untuk menjual minyak sawit dengan harga rendah kepada industri biodiesel. 
# Panel menilai bahwa kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor yang diterapkan Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk subsidi. 
# Panel menyatakan bahwa Komisi Eropa gagal menunjukkan bukti adanya ancaman kerugian serius terhadap industri biodiesel Uni Eropa akibat impor dari Indonesia, bahkan dianggap mengabaikan faktor lain yang memengaruhi pasar. Atas dasar itu, panel menilai penerapan bea masuk imbalan oleh Uni Eropa terhadap biodiesel asal Indonesia tidak didasarkan pada bukti yang objektif.

## Posisi indonesia
Bagi Indonesia, biodiesel tidak hanya mencerminkan kebijakan energi nasional yang berlandaskan mekanisme pasar, melainkan juga merupakan instrumen strategis dalam mendorong kemandirian energi. Pemerintah Indonesia menilai bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif terhadap produk berbasis minyak sawit jika dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti kanola (rapeseed) dan kedelai. 

Sejumlah penelitian membandingkan produktivitas minyak sawit dengan minyak nabati lainnya. Salah satu studi yang dipublikasikan oleh Dr. Erich E. Dumelin dari University of California menunjukkan bahwa produktivitas minyak sawit dapat mencapai 4 hingga 9 kali lebih tinggi dibandingkan sumber minyak nabati lain. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa untuk menghasilkan satu ton minyak, kelapa sawit memerlukan sekitar 19 kilogram pupuk nitrogen, sedangkan tanaman lain seperti kanola memerlukan hingga 183 kilogram pupuk nitrogen untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama.

Studi lain berjudul *[[Life Cycle Assessment of Palm Oil and Vegetable Oils]]* dan *[[the Environmental Impact of Palm Oil and Other Vegetable Oils]]* (2009) juga melaporkan perbedaan dalam penggunaan pestisida. Menurut penelitian ini, untuk menghasilkan satu ton minyak, kelapa sawit hanya membutuhkan sekitar 0,01 kilogram pestisida, sedangkan rapeseed memerlukan hingga 35 kilogram pestisida.

Selain jalur hukum, Indonesia juga melakukan diplomasi perdagangan melalui forum multilateral maupun bilateral. Indonesia bersama Malaysia membentuk *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) pada 21 November 2015. 

Ada beberapa alasan utama di balik pembentukan organisasi ini:

# Kedua negara adalah produsen minyak sawit terbesar dunia dengan pangsa sekitar 85% dari total produksi global. Dengan posisi dominan ini, mereka membutuhkan wadah resmi untuk memperjuangkan kepentingan strategis bersama, terutama ketika menghadapi regulasi yang berpotensi mendiskriminasi produk sawit.
# Sektor sawit di Indonesia maupun Malaysia sangat bergantung pada petani kecil. Di Indonesia, petani skala kecil menguasai sekitar 41% dari total luas tanam, sedangkan di Malaysia sekitar 27%. Secara global, kontribusi petani kecil mencapai 35–40% produksi minyak sawit. Tanpa adanya upaya bersama, kelompok rentan ini berisiko tersisih dari rantai pasok, terutama dalam memenuhi persyaratan ketertelusuran dan standar keberlanjutan EUDR.
# Sektor sawit di Indonesia maupun Malaysia sangat bergantung pada petani kecil. Di Indonesia, petani skala kecil menguasai sekitar 41% dari total luas tanam, sedangkan di Malaysia sekitar 27%. Secara global, kontribusi petani kecil mencapai 35–40% produksi minyak sawit. Tanpa adanya upaya bersama, kelompok rentan ini berisiko tersisih dari rantai pasok, terutama dalam memenuhi persyaratan ketelusuran dan standar keberlanjutan EUDR.

Pemilihan Malaysia sebagai mitra dalam pembentukan CPOPC bukanlah hal kebetulan, melainkan karena kedua negara memiliki kepentingan yang sama. Dengan menggandeng Malaysia, Indonesia memperkuat posisi tawar di pasar global, mengingat keduanya menguasai mayoritas produksi sawit dunia. Selain menghadapi regulasi diskriminatif Uni Eropa dan kampanye negatif tentang sawit, kedua negara juga berupaya melindungi petani kecil dari risiko tersingkir dalam rantai pasok. Melalui CPOPC, Indonesia dan Malaysia menyatukan diplomasi, mendorong pengakuan standar keberlanjutan nasional (ISPO dan MSPO), serta membangun mekanisme kemitraan yang lebih adil dengan Uni Eropa untuk memastikan inklusivitas petani kecil dan keberlanjutan industri sawit.

Kebijakan tarif Uni Eropa telah menyebabkan penurunan tajam ekspor biodiesel Indonesia sejak 2013. Dampak ini terasa langsung pada industri sawit dan jutaan petani kecil yang menggantungkan hidup pada harga tandan buah segar (TBS). Namun demikian, Indonesia merespons dengan memperluas pasar ekspor ke negara-negara alternatif seperti Tiongkok, India, dan sejumlah negara Afrika. Diversifikasi ini terbukti berhasil menjaga daya serap biodiesel meskipun pasar Eropa menyusut.

## Posisi uni eropa
Dari perspektif Uni Eropa, penerapan tarif anti-dumping terhadap biodiesel berbasis minyak sawit tidak hanya diposisikan sebagai instrumen perdagangan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi produsen energi nabati domestik, khususnya industri rapeseed yang menjadi bahan baku utama biodiesel di kawasan tersebut. Lobi dari organisasi seperti EBB turut memperkuat orientasi kebijakan ini, sehingga aspek ekonomi dan kepentingan industri lokal memperoleh legitimasi politik yang signifikan. 

Namun, Uni Eropa tidak semata-mata membingkai kebijakan ini dalam ranah ekonomi. Regulasi energi juga disertai dengan narasi lingkungan yang menekankan tanggung jawab global terhadap isu perubahan iklim. Melalui RED II, biodiesel berbasis minyak sawit dikategorikan sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap deforestasi dan perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. Atas dasar klasifikasi ini, penggunaannya ditetapkan untuk dikurangi secara bertahap hingga 2030.  Argumentasi tersebut kemudian dihubungkan dengan komitmen Uni Eropa dalam mendukung pencapaian target Perjanjian Paris, sehingga kebijakan yang berakar pada proteksi ekonomi domestik memperoleh landasan normatif dalam diskursus keberlanjutan global.

Selain faktor lingkungan, konteks geopolitik energi juga berperan. Krisis energi akibat konflik Rusia–Ukraina membuat Eropa semakin bergantung pada energi terbarukan, tetapi sekaligus berusaha menjaga kemandirian produksinya. Oleh karena itu, selain pertimbangan perdagangan, terdapat pula kepentingan strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor biodiesel dari negara-negara berkembang.

Bagi Uni Eropa, kebijakan ini melindungi produsen lokal, namun juga menimbulkan konsekuensi harga yang lebih tinggi bagi konsumen dan industri pengguna. Kondisi ini menimbulkan perdebatan internal di Eropa mengenai keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan kebutuhan energi murah yang berkelanjutan.

## European union deforestation regulation
Selain kebijakan tarif dan energi, Uni Eropa pada Mei 2023 juga mengesahkan EU ''Deforestation Regulation'' (EUDR) yang resmi berlaku sejak 16 Mei 2023. Regulasi ini ditujukan untuk meminimalisasi risiko deforestasi akibat konsumsi dan perdagangan sejumlah komoditas di pasar Eropa. Menurut pernyataan resmi Parlemen Eropa, aturan baru ini bertujuan memastikan bahwa impor ke Uni Eropa tidak berkontribusi pada penggundulan hutan maupun kerusakan ekosistem, sekaligus memberikan jaminan bagi konsumen Eropa bahwa produk yang mereka gunakan lebih berkelanjutan.

Komoditas yang diatur meliputi minyak sawit, kayu, sapi, kopi, kakao, karet, dan kedelai, beserta produk turunannya seperti furnitur,cokelat, kertas cetak, serta turunan berbahan dasar minyak sawit lainnya. Uni Eropa juga menekankan bahwa regulasi ini disusun dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat adat di wilayah penghasil.

Indonesia menilai EUDR sebagai hambatan baru bagi akses produk unggulannya ke pasar Eropa, mengingat sebagian besar komoditas yang tercantum merupakan andalan ekspor nasional, kecuali daging sapi dan kedelai. Regulasi ini muncul pada saat yang bersamaan dengan berlangsungnya perundingan ''Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement'' (IEU–CEPA), sehingga berpotensi memengaruhi dinamika negosiasi kedua pihak.

Transisi menuju babak sengketa di WTO pun menjadi semakin kompleks. Selain berhadapan dengan kebijakan tarif dan tuduhan subsidi, Indonesia juga harus menghadapi regulasi lingkungan Uni Eropa yang diklaim mendukung keberlanjutan tetapi dipandang dapat membatasi akses pasar.

## Putusan Panel dan perkembangan terbaru
Panel WTO dalam perkara DS480 dan DS618 menyatakan bahwa sebagian kebijakan Uni Eropa tidak konsisten dengan ketentuan WTO. Putusan tersebut memenangkan sejumlah klaim Indonesia, khususnya terkait metode perhitungan margin dumping dan tuduhan subsidi terhadap kebijakan biodiesel.

Walaupun WTO menilai bahwa Uni Eropa melakukan kekeliruan dalam penyusunan, penerbitan, serta pengelolaan kebijakan biodiesel, termasuk memberikan perlakuan yang kurang setara terhadap biodiesel asal Indonesia dibandingkan produk sejenis dari Uni Eropa (misalnya biofuel berbasis rapeseed atau kedelai) maupun dari negara ketiga, hal tersebut tidak otomatis menjamin adanya peningkatan signifikan dalam ekspor biodiesel Indonesia ke pasar Uni Eropa di masa mendatang. Dengan demikian, temuan ini juga belum tentu memberikan dorongan berarti terhadap percepatan negosiasi perjanjian perdagangan Indonesia–Uni Eropa (IEU–CEPA) yang masih berlangsung.

Di sisi lain, WTO menegaskan bahwa alasan mendasar Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca dianggap sah, serta bahwa Uni Eropa memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menetapkan biodiesel berbasis minyak sawit sebagai komoditas berisiko tinggi. Putusan ini diterbitkan WTO pada 10 Januari 2025.

Perjanjian perdagangan bebas Indonesia-UE kemungkinan akan segera ditandatangani, dan UE telah menjanjikan tarif nol untuk minyak sawit Indonesia, dan perlakuan khusus untuk produk-produk Indonesia.

## Dampak sengketa tarif biodiesel antara indonesia dan uni Eropa
Penerapan tarif Uni Eropa berdampak pada penurunan tajam ekspor biodiesel Indonesia ke pasar Eropa sejak 2013. Hal ini mendorong pemerintah dan industri untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti Tiongkok, India, dan sejumlah negara Afrika. Di dalam negeri, kebijakan mandatori biodiesel B20 dan B30 juga diperkuat untuk menyerap kelebihan produksi. Di sisi lain, sengketa ini memengaruhi hubungan perdagangan Indonesia–Uni Eropa. Isu biodiesel sering menjadi agenda utama dalam perundingan IEU–CEPA, di mana Indonesia juga secara konsisten menyuarakan keberatan atas kebijakan Uni Eropa dalam forum bilateral maupun multilateral, termasuk melalui *Working Group on Trade and Investment* IEU–CEPA dan pertemuan *[[Technical Barriers to Trade Committee]]* di WTO. Selain itu, sengketa biodiesel juga menempatkan Indonesia pada posisi strategis dalam diplomasi energi, meskipun masih menghadapi kritik terkait standar keberlanjutan dan isu deforestasi.

## Respons dan kritik
Sengketa biodiesel menimbulkan beragam respons. Di Indonesia, kebijakan Uni Eropa dipandang sebagai hambatan perdagangan yang merugikan petani sawit dan industri hilirisasi. Pemerintah berupaya menegaskan bahwa biodiesel berbasis sawit merupakan bagian dari strategi energi nasional serta mendukung transisi menuju energi bersih.

Di sisi lain, Uni Eropa dan sejumlah organisasi lingkungan menekankan bahwa pembatasan biodiesel sawit merupakan langkah penting dalam upaya pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan global. Perbedaan pandangan ini menjadikan isu biodiesel tidak hanya berkaitan dengan tarif, tetapi juga menyangkut narasi keberlanjutan dan akses pasar energi terbarukan.

## Referensi