Ulu'l-amr

Dalam budaya Islam, istilah ***ulu'l-amr*** () atau **uli'l-amr** () merujuk kepada “mereka yang dibebani otoritas atau tanggung jawab atau pengambilan keputusan, atau penyelesaian urusan”. Istilah ini disebutkan dalam ayat ke-59 dari surah keempat Al-Qur'an, dan menjelaskan kewajiban para pengikut Islam untuk menaati Allah, Muhammad, dan mereka yang berwenang selama mereka juga menaati Allah dan Muhammad. Mereka dipandang sebagai pemimpin dan ulama dalam budaya Islam.

## Al-Qur'an
Ketaatan kepada otoritas politik dalam Islam merujuk pada Surah An-Nisa ayat 59, yang dikenal sebagai ‘ayat ketaatan’ (), yang menyeru kepada ketaatan kepada Allah dan Nabi Islam Muhammad serta kepada *ulu'l-amr* atau pihak yang sedang memegang otoritas (para penguasa dan ulama), yaitu ketaatan terhadap ketetapan Islam yang sah. Ketaatan berlaku pada perkara-perkara yang dibenarkan, bukan pada perintah yang tidak Islami.

Ayat 83 dari Surah An-Nisa juga menyebutkan *ulu'l-amr* atau pemegang otoritas.

## Ikhtisar
Menurut sarjana Moojan Momen, “Salah satu pernyataan kunci dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar banyak penafsiran” mengenai persoalan tentang siapa yang memegang kekuasaan dalam doktrin Islam bersandar pada ayat:


“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta mereka yang telah diberi wewenang di antara kalian” ().


Bagi kalangan Sunni, ungkapan “mereka yang telah diberi wewenang” (*uulaa al-amr*) merujuk kepada para penguasa (khalifah dan raja), sedangkan bagi kalangan Syiah, istilah tersebut merujuk kepada dua belas Imam. Menurut sejarawan Inggris dan sarjana Orientalis Bernard Lewis, ayat Al-Qur'an ini telah

diuraikan dalam sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada Muhammad. Namun, terdapat pula riwayat-riwayat yang memberikan batasan tegas terhadap kewajiban ketaatan. Dua pernyataan yang dinisbatkan kepada Nabi dan diterima secara universal sebagai sahih menjadi indikatif. Salah satunya menyatakan, “tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat”; dengan kata lain, apabila penguasa memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ilahi, maka bukan hanya tidak ada kewajiban untuk taat, bahkan terdapat kewajiban untuk tidak menaati perintah tersebut. Hal ini melampaui hak untuk melakukan revolusi yang dikenal dalam pemikiran politik Barat. Ini merupakan kewajiban untuk melakukan perlawanan, atau setidaknya ketidaktaatan dan penentangan terhadap otoritas. Pernyataan lainnya, “jangan menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Penciptanya,” kembali secara jelas membatasi otoritas penguasa, apa pun bentuk kekuasaannya.

Menurut penafsiran eksegetis dari ulama Sunni abad pertengahan Ibn Taymiyyah, ayat ini menegaskan bahwa “tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat”; bahwa manusia harus mengabaikan perintah penguasa apabila perintah tersebut menyebabkan pelanggaran terhadap hukum ilahi, namun tidak menjadikan hal tersebut sebagai dalih untuk melakukan revolusi karena hal itu akan menumpahkan darah kaum Muslimin. Menurut Ibn Taymiyyah, ungkapan “enam puluh tahun berada di bawah imam yang zalim lebih baik daripada satu malam tanpa sultan” telah dibuktikan oleh pengalaman. Ia meyakini bahwa perintah Al-Qur'an untuk “menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran” (*al-amr bi-l-maʿrūf wa-n-nahy ʿani-l-munkar*, yang terdapat dalam , , dan ayat-ayat lainnya) merupakan kewajiban setiap pejabat negara yang memiliki tanggung jawab atas kaum Muslimin lainnya, mulai dari khalifah hingga “guru sekolah yang bertugas menilai latihan tulisan tangan anak-anak.”

## Eksegesis turunnya ayat
Para ulama Sunni menyatakan bahwa, berdasarkan hadis dalam Sihah Sittah dan Tafsir Ibn Kathir, ayat ketaatan tentang *ulu'l-amr* diturunkan berkaitan dengan suatu peristiwa yang melibatkan seorang sahabat bernama Abd Allah ibn Hudhafa. Muhammad pernah mengutusnya sebagai pemimpin militer atas sejumlah sahabat, dan dalam perjalanan ia menjadi marah lalu memerintahkan mereka untuk menyalakan api unggun dan terjun ke dalamnya. Namun, Imam Asakir Zuhri menyatakan bahwa Abdullah adalah seorang yang humoris. Ia memberikan perintah tersebut sebagai candaan. Setelah kembali dari ekspedisi tersebut, Nabi Islam Muhammad bersabda bahwa ketaatan kepada pemimpin hanya bersifat wajib dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah.

## Arbitrase dan Ikhtilaf
Setelah wafatnya Muhammad, Ayat Ketaatan menetapkan bahwa perbedaan pendapat atau Ikhtilaf harus diselesaikan melalui arbitrase dengan merujuk kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Meskipun pihak yang berwenang tidak disebutkan dalam konteks arbitrase pada ayat ini, mereka disebutkan di tempat lain dalam ayat 5:83, yang memuat pernyataan: “Dan apabila datang kepada mereka suatu berita, baik tentang keamanan maupun ketakutan, mereka menyiarkannya; padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang memiliki otoritas di antara mereka, tentulah orang-orang di antara mereka yang bertugas menyelidikinya akan mengetahuinya.” Lalani menisbatkan argumen ini kepada Imam Syiah Dua Belas al-Baqir (), yang juga muncul dalam *[[Tafsir al-Qurtubi|al-Jami' li-ahkam al-Quran]]* karya ulama Sunni al-Qurtubi ().

Menurut Verse of Obedience, apabila terdapat perdebatan atau ikhtilaf mengenai suatu perkara atau hukum agama, maka Al-Qur’an memerintahkan untuk kembali kepada Quran dan Sunnah guna menyelesaikan ikhtilaf dan menghindari taqlid.

## ''Ulu'l-amr'' pada masa kini
Saat ini, *ulu'l-amr* masih dianggap relevan. Masyarakat yang budayanya masih sangat bergantung pada ajaran Islam, seperti Arab Saudi, terus mengajarkan nilai-nilai ketaatan kepada kepemimpinan figur-figur otoritas keagamaan melalui mazhab pemikiran seperti Madkhalism, yang menekankan ketaatan kepada *ulu'l-amr*. Hal ini menimbulkan persoalan akibat benturan antara pandangan tradisionalis mengenai *ulu'l-amr* dan keinginan progresif kaum muda. Para figur otoritas meyakini bahwa peran mereka adalah memberi nasihat kepada masyarakat; namun sebagian berpendapat bahwa mereka justru lebih banyak membatasi dan mempertahankan masyarakat dalam keadaan tunduk. Apakah ayat ini dimaksudkan untuk menempatkan mayoritas masyarakat di bawah kendali segelintir orang atau tidak, isu ini bersifat sangat polarizing. Ayat tersebut kerap dirujuk oleh para pemikir politik klasik untuk “menjadikan kepatuhan kepada penguasa sebagai kewajiban keagamaan.” Namun, pihak lain membelanya sebagai sesuatu yang diperlukan guna memastikan bahwa pemerintahan tetap bersifat religius dan setia pada ajaran Al-Qur’an.

## Pemilihan
Ulil Amr dipilih oleh Ahl al-hall wal-aqd.

## Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Ulu'l-Amr (penguasa)
Keadilan yang mencakup seluruh syarat-syaratnya serta pengetahuan yang mengantarkan pada kecermatan dalam menghadapi bencana dan dalam penetapan hukum. Keutuhan pancaindra pendengaran, penglihatan, dan lisan, sehingga apa yang ditangkap olehnya secara langsung menjadi benar, serta keutuhan anggota tubuh dari kekurangan yang menghalangi pelaksanaan gerak dan kecepatan bertindak.

### Tugas-tugas Ulu'l-Amr (penguasa)
Tugas penguasa meliputi beberapa hal berikut:

* Menjaga agama sesuai dengan pokok-pokoknya.

* Menegakkan peradilan yang adil di tengah masyarakat untuk menjaga hak-hak mereka.

* Melindungi negara dan keamanannya.

* Menerapkan hudud untuk menjaga kehormatan Allah Yang Mahatinggi dan hak-hak manusia.

* Menyelenggarakan jihad di jalan Allah Yang Mahatinggi.

* Menghimpun zakat dan dana publik.

* Mendistribusikan dana publik kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

* Mengangkat pejabat publik dari kalangan sekretaris yang memenuhi kualifikasi.

* Mengawasi sendiri urusan-urusan, menelusuri kondisi-kondisi; memajukan politik umat dan menjaga negara.

### Hak-hak Ulu'l-Amr
Al-Mawardi berkata: “Apabila Imam melaksanakan apa yang telah kami sebutkan sebagai hak-hak umat, maka ia telah menunaikan hak Allah Yang Mahatinggi atas mereka dan terhadap mereka, serta mewajibkan mereka dengan hak-hak berupa ketaatan dan pertolongan, yang dengan itu keadaan mereka tidak berubah.”

## Lihat pula

* Verse of Obedience
* Ikhtilaf
* Political aspects of Islam
* Ismah

## Referensi

### Karya yang dikutip

* ](https://books.google.com/books?id=zMuipwd5MTEC&dq=abdullah+hudhafah+authority&pg=PA80}})
* 
*