Chandra Rahmansyah

**Chandra Rahmansyah** () adalah seorang mantan aktivis dan wirausahawan berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Depok mendampingi Supian Suri sejak 20 Februari 2025. Ia maju dalam pemilihan wali kota dengan diusung oleh Koalisi Perubahan Depok Maju dan keluar sebagai pemenang. Pelantikannya dilakukan di Istana Merdeka bersamaan dengan para kepala daerah dan wakilnya yang diangkat sumpah oleh Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto dengan diwakili oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal yang merepresentasikan kepala daerah yang memeluk agama Islam. Ini merupakan pelantikan pertama dalam sejarah Indonesia, terutama pascakemerdekaan tahun 1945. Sehari usai pelantikannya, Chandra ditunjuk untuk menjadi pelaksana harian wali kota ketika Wali Kota petahana Supian melaksanakan retret di Akademi Militer. Sebelum menjabat bertugas sebagai Depok 2, ia bekerja sebagai Tim Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pertimbangan Presiden.

## Pendidikan
Ia menempuh pendidikan menengah di SMP Negeri 182 Jakarta Selatan, kemudian melanjutkan pendidikan di STM Negeri Penerbangan Jakarta, yang kini dikenal dengan nama SMK Negeri 29 Jakarta Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, ia melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar Sarjana pada tahun 2020.

## Kehidupan pribadi
Chandra menikah dengan seorang advokat bernama Lina Novita. Ia dikaruniai tiga orang anak laki-laki.

## Wakil Wali Kota Depok

Chandra merupakan seorang kontestan pemilihan legislatif dari PDI Perjuangan yang mendaftar sebagai calon untuk DPRD Kota Depok pada tahun 2023. Ia maju sebagai kandidat untuk daerah pemilihan Depok 6 yang mencakup tiga kecamatan, yakni Cipayung, Sawangan, dan Bojongsari. Akan tetapi, Chandra tidak dapat meraih cukup suara untuk menduduki kursi legislatif dari partainya. Pascapemilu, partainya, PDI Perjuangan membuka peluang bagi para politikus, baik dari kader maupun eksternal, untuk maju sebagai kandidat wali kota melalui partai tersebut.

Nama Chandra tidak sedikit pun muncul dalam bursa pencalonan pada pemilihan wali kota. Bahkan, dia tidak tercantum sebagai salah satu pendaftar dari PDI Perjuangan. Pada akhir Juli 2024, Koalisi Sama-Sama yang hendak mengusul Supian Suri membatalkan pencalonan Intan Fitriana Fauzi dari PAN dan memutuskan untuk memilih nama Chandra yang telah menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa sejak dinominasikan sebagai pendamping politik Supian. Seusai pengumuman calon, alat peraga kampanye Chandra yang bersandingan dengan Supian Suri dimunculkan di sudut kota, alih-alih menggantikan Intan.

Koalisi Sama-Sama yang kelak berubah nama menjadi Koalisi Perubahan Depok Maju sebagai pengusung pasangan ini terdiri dari 12 partai, yaitu PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, NasDem, Buruh, Gelora, PAN, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat. Koalisi tersebut mengiringi pendaftaran Supian Suri dan Chandra pada 29 Agustus 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok setelah sebelumnya mendeklarasikan pencalonan mereka di Lapangan Ikatan Remaja Kampung Sawah, Jatimulya, Cilodong, lalu diarak menggunakan reog menuju kantor penyelenggara pemilihan umum. Mereka ditetapkan sebagai kandidat secara resmi pada 22 September 2024 dan penetapan nomor urut pada hari esoknya.

### Pelaksana Harian Wali Kota Depok
Chandra mengampu jabatan Wali Kota Depok dalam beberapa hari. Sebabnya, Supian Suri sebagai Wali Kota petahana diperintahkan Presiden Indonesia untuk menjalankan retret selama seminggu di Akademi Militer, Magelang. Ia pun turut melepas kepergian Supian dari Balai Kota Depok pada 21 Februari 2025, hari di mana ia mulai mengemban tugas sebagai pelaksana harian wali kota. Sebagai pemimpin sementara, Chandra memulainya dengan tidak menggunakan moda transportasi, melainkan jalan kaki dari rumahnya ke kantor wali kota yang jaraknya terhitung dekat. Kemudian, ia bertindak menghentikan insinerator secara sementara karena pertimbangan perlunya pendekatan akademis dalam menjalankan kebijakan tersebut.

## Harta kekayaan

## Sejarah elektoral

## Referensi

## Pranala luar

*