Kantor Pertanahan

**Kantor Pertanahan Kementerian Agraria**, disebut **Kantah** adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

## Tugas dan Fungsi
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
# penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan; 
# pelaksanaan survei dan pemetaan; 
# pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah; 
# pelaksanaan penataan dan pemberdayaan; 
# pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan; 
# pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; 
# pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik;
# pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan  
# pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

## Daftar
Daftar nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

### Aceh
Ada 23 Kantor Pertanahan di Aceh, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.

### Sumatera Utara
Ada 27 Kantor Pertanahan di Sumatera Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.

### Sumatera Barat
Ada 19 Kantor Pertanahan di Sumatera Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.

### Riau
Ada 12 Kantor Pertanahan di Riau, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau. 

### Jambi
Ada 11 Kantor Pertanahan di Jambi, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi.

### Sumatera Selatan
Ada 17 Kantor Pertanahan di Sumatera Selatan, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.

### Bengkulu
Ada 10 Kantor Pertanahan di Bengkulu, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.

### Lampung
Ada 13 Kantor Pertanahan di Lampung, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.

### Bangka Belitung
Ada 7 Kantor Pertanahan di Bangka Belitung, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung.

### Kepulauan Riau
Ada 7 Kantor Pertanahan di Kepulauan Riau, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.

### DKI Jakarta
Ada 5 Kantor Pertanahan di DKI Jakarta, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

### Jawa Barat
Ada 28 Kantor Pertanahan di Jawa Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

### Jawa Tengah
Ada 35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

### Banten
Ada 8 Kantor Pertanahan di Banten, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.

### Jawa Timur
Ada 39 Kantor Pertanahan di Jawa Timur, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.

### DI Yogyakarta
Ada 5 Kantor Pertanahan di DI Yogyakarta, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta.

### Bali
Ada 9 Kantor Pertanahan di Bali, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali.

### Nusa Tenggara Barat
Ada 10 Kantor Pertanahan di Nusa Tenggara Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Nusa Tenggara Timur
Ada 22 Kantor Pertanahan di Nusa Tenggara Timur, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Kalimantan Barat
Ada 14 Kantor Pertanahan di Kalimantan Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.

### Kalimantan Tengah
Ada 14 Kantor Pertanahan di Kalimantan Tengah, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah.

### Kalimantan Selatan
Ada 13 Kantor Pertanahan di Kalimantan Selatan, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.

### Kalimantan Timur
Ada 9 Kantor Pertanahan di Kalimantan Timur, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur.

### Kalimantan Utara
Ada 4 Kantor Pertanahan di Kalimantan Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur.

### Sulawesi Utara
Ada 15 Kantor Pertanahan di Sulawesi Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara.

### Sulawesi Tengah
Ada 13 Kantor Pertanahan di Sulawesi Tengah, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.

### Sulawesi Selatan
Ada 24 Kantor Pertanahan di Sulawesi Selatan, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan.

### Sulawesi Tenggara
Ada 17 Kantor Pertanahan di Sulawesi Tenggara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.

### Gorontalo
Ada 6 Kantor Pertanahan di Gorontalo, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo.

### Sulawesi Barat
Ada 6 Kantor Pertanahan di Sulawesi Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat.

### Maluku
Ada 8 Kantor Pertanahan di Maluku, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku.

### Maluku Utara
Ada 8 Kantor Pertanahan di Maluku Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara.

### Papua
Ada 12 Kantor Pertanahan di Papua, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.

### Papua Barat
Ada 10 Kantor Pertanahan di Papua Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat.

## Lihat pula
* Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

## Referensi