Pendidikan perubahan iklim

**Pendidikan perubahan iklim** (PKK) adalah pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi dan mengembangkan respons yang efektif terhadap perubahan iklim. Pendidikan ini membantu peserta didik memahami penyebab dan konsekuensi perubahan iklim, mempersiapkan mereka untuk hidup dengan dampak perubahan iklim, dan memberdayakan peserta didik untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih berkelanjutan. Perubahan iklim dan pendidikan perubahan iklim merupakan tantangan global yang dapat dicantumkan dalam kurikulum untuk menyediakan pembelajaran lokal dan memperluas perubahan pola pikir tentang bagaimana perubahan iklim dapat dimitigasi. Dalam hal ini, PPK lebih dari sekadar literasi perubahan iklim, tetapi memahami cara-cara menangani perubahan iklim.

CCE membantu para pembuat kebijakan memahami urgensi dan pentingnya menerapkan mekanisme untuk memerangi perubahan iklim di skala nasional dan global. Masyarakat belajar tentang bagaimana perubahan iklim akan memengaruhi mereka, apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi diri dari konsekuensi negatif, dan bagaimana mereka dapat mengurangi jejak karbon mereka sendiri. Secara khusus, CCE membantu meningkatkan ketahanan masyarakat yang sudah rentan dan paling mungkin terdampak negatif oleh perubahan iklim.

CCE berakar pada Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD)

## Program Pendidikan Perubahan Iklim UNESCO untuk Pembangunan Berkelanjutan
Didirikan pada tahun 2010, program Pendidikan Perubahan Iklim untuk Pembangunan Berkelanjutan (CCESD) UNESCO bertujuan untuk membantu masyarakat memahami perubahan iklim dengan memperluas kegiatan CCE dalam pendidikan nonformal melalui media, jaringan, dan kemitraan. Dengan bantuan organisasi dan individu, UNESCO dapat menyelenggarakan Konferensi Pendidikan Tinggi Dunia (di Barcelona 2022). Program ini didasarkan pada pendekatan holistik Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) yang menggabungkan isu-isu kunci pembangunan berkelanjutan seperti perubahan iklim, pengurangan risiko bencana, dan lainnya ke dalam pendidikan, dengan cara yang membahas saling ketergantungan keberlanjutan lingkungan, kelangsungan ekonomi, dan keadilan sosial. Program ini mempromosikan metode pengajaran dan pembelajaran partisipatif yang memotivasi dan memberdayakan peserta didik untuk mengubah perilaku mereka dan mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan. Program ini berupaya untuk membantu masyarakat memahami dampak pemanasan global saat ini dan meningkatkan 'literasi iklim', terutama di kalangan anak muda, dan bertujuan untuk menjadikan pendidikan sebagai bagian yang lebih sentral dari respons internasional terhadap perubahan iklim. UNESCO bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mengintegrasikan CCE ke dalam kurikulum nasional dan mengembangkan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang inovatif untuk melakukannya.

## Profil negara terpilih mengenai CCE dan ESD

### Argentina
Pada tahun 2020, Argentina mengesahkan Undang-Undang Yolanda (Spanyol: Ley Yolanda), yang mewajibkan semua anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mengikuti 16 jam pendidikan lingkungan hidup. Ini harus mencakup informasi tentang perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, efisiensi energi dan energi terbarukan, ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan, serta informasi terkait peraturan lingkungan hidup terkini. Hingga September 2023, 50.000 pejabat dari tiga cabang pemerintahan telah dilatih.

Pada bulan Maret 2021, Argentina mengesahkan 'Undang-Undang Pendidikan Lingkungan Hidup Komprehensif' (Spanyol: (Ley de Educación Ambiental), yang menetapkan hak atas pendidikan lingkungan hidup komprehensif sebagai kebijakan publik nasional.

### Australia
Australia telah menjadi yang terdepan dalam pendidikan berkelanjutan, dengan mengadopsi rencana nasional berjudul "Pendidikan Lingkungan untuk Masa Depan Berkelanjutan" pada tahun 2000. Sejumlah inisiatif dan badan dibentuk untuk mengimplementasikan rencana nasional tersebut, termasuk Prakarsa Sekolah Berkelanjutan Australia dan Lembaga Penelitian Australia untuk Lingkungan dan Keberlanjutan. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi strategi Australia, yang diluncurkan pada tahun 2006, untuk menanggapi Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB. Strategi tersebut menetapkan tujuan untuk mengarusutamakan keberlanjutan melalui pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Meskipun perubahan iklim disebut sebagai salah satu dari sejumlah isu lingkungan dalam rencana nasional pertama, rencana baru yang diluncurkan pada tahun 2009, berjudul "Hidup Berkelanjutan: Rencana Aksi Nasional Pemerintah Australia untuk Pendidikan Berkelanjutan", memiliki fokus yang lebih besar pada perubahan iklim dan dampaknya terhadap sumber daya alam lainnya dalam konteks global yang lebih luas. Rencana baru tersebut memasukkan perubahan iklim ke dalam pendidikan berkelanjutan, alih-alih menciptakan bidang Pendidikan Perubahan Iklim yang baru dan berpotensi menjadi pesaing. Australia memperkenalkan kurikulum nasional pertamanya pada tahun 2014, yang memasukkan keberlanjutan sebagai salah satu dari tiga mata pelajaran lintas kurikulum.

Sejak tahun 2009, Pendidikan Perubahan Iklim telah menjadi sangat nyata di sektor VET. COAG mendukung Perjanjian Keterampilan Hijau pada tahun 2009, dan Dewan Menteri untuk Pendidikan Vokasi dan Teknik menerbitkan Kebijakan dan Rencana Aksi Keberlanjutan Sektor VET Nasional (2009-2012). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk membekali para pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon dan guru VET dengan paket pelatihan yang sesuai untuk mendorong pendidikan berkelanjutan.

### China
Tiongkok memperkenalkan pendidikan lingkungan hidup pada akhir tahun 1970-an sebagai hasil dari meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dan kebutuhan untuk melindungi lingkungan. Setelah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (Rio de Janeiro, 1992), pendidikan lingkungan hidup bergeser ke arah lingkungan hidup, kependudukan dan pembangunan, dan akhirnya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Tiongkok telah menghasilkan sejumlah dokumen kebijakan yang mengidentifikasi pendidikan lingkungan hidup dan ESD sebagai kunci pendidikan berkualitas. Pada tahun 2003, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan panduan pertama—Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar dan Menengah—tentang pendidikan lingkungan hidup di Tiongkok. ESD secara resmi dimasukkan ke dalam kebijakan pendidikan nasional pada tahun 2010 dalam Garis Besar Pendidikan Nasional 2010-2020, dan selanjutnya diintegrasikan ke dalam beberapa kebijakan pendidikan lokal. Kebijakan dan rencana perubahan iklim nasional di Tiongkok merujuk pada pendidikan tetapi tidak secara khusus membahas CCE. Hal ini mengakibatkan terbatasnya dukungan kelembagaan hingga saat ini. Tidak ada rencana aksi ESD atau CCE nasional atau kebijakan resmi yang menginformasikan implementasinya.

Di Tiongkok, ESD terutama mengacu pada penyediaan pengetahuan ilmiah, kapasitas belajar, nilai-nilai, dan pilihan gaya hidup bagi individu untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan negara tersebut. CCE paling umum diimplementasikan sebagai komponen ESD. Sejumlah pendekatan pendidikan telah diadopsi untuk memfasilitasi implementasi ESD. Ini termasuk mengintegrasikan nilai-nilai ESD ke dalam filosofi sekolah, pengembangan kurikulum, pengembangan kapasitas guru dan pendidik, pendekatan pedagogi ESD, dan kegiatan tematik ESD dan CCE.

ESD merupakan komponen pendidikan wajib, tetapi terbatas dalam pendidikan tinggi, VET, dan pendidikan orang dewasa. Kementerian Pendidikan baru-baru ini menerbitkan dokumen panduan yang mengidentifikasi sektor VET khususnya sebagai sektor yang perlu direformasi untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan ekonomi Tiongkok. Australia telah menjadi yang terdepan dalam pendidikan untuk keberlanjutan, dengan mengadopsi rencana nasional berjudul Pendidikan Lingkungan untuk Masa Depan yang Berkelanjutan pada tahun 2000. Sejumlah inisiatif dan badan dibentuk untuk mengimplementasikan rencana nasional tersebut, termasuk Prakarsa Sekolah Berkelanjutan Australia dan Lembaga Penelitian Australia untuk Lingkungan dan Keberlanjutan. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi strategi Australia, yang diluncurkan pada tahun 2006, untuk menanggapi Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB. Strategi tersebut menetapkan tujuan untuk mengarusutamakan keberlanjutan melalui pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Meskipun perubahan iklim disebut sebagai salah satu dari sejumlah isu lingkungan dalam rencana nasional pertama, rencana baru yang diluncurkan pada tahun 2009, berjudul Hidup Berkelanjutan: Rencana Aksi Nasional Pemerintah Australia untuk Pendidikan Berkelanjutan, memiliki fokus yang lebih besar pada perubahan iklim dan dampaknya terhadap sumber daya alam lainnya dalam konteks global yang lebih luas. Rencana baru tersebut memasukkan perubahan iklim ke dalam pendidikan untuk keberlanjutan, alih-alih membentuk bidang Pendidikan Perubahan Iklim yang baru dan berpotensi bersaing. Australia memperkenalkan kurikulum nasional pertamanya pada tahun 2014, yang memasukkan keberlanjutan sebagai salah satu dari tiga mata pelajaran lintas kurikulum.

Sejak tahun 2009, Pendidikan Perubahan Iklim paling nyata terlihat di sektor VET. COAG mengesahkan Perjanjian Keterampilan Hijau pada tahun 2009, dan Dewan Menteri untuk Pendidikan Vokasi dan Teknik menerbitkan Kebijakan dan Rencana Aksi Keberlanjutan Sektor VET Nasional (2009-2012). Inisiatif-inisiatif ini bertujuan untuk membekali para pekerja dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon dan guru VET dengan paket pelatihan yang sesuai untuk mendorong pendidikan berkelanjutan.

### Denmark
Denmark dan negara-negara tetangganya mulai bekerja sama pada tahun 1990-an untuk merumuskan kebijakan ESD. Meskipun Denmark menandatangani deklarasi Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa (UNECE) tentang ESD pada tahun 2005, negara ini baru mengadopsi strategi pada tahun 2009, tepat sebelum titik tengah DESD. Kementerian Pendidikan, yang bertanggung jawab atas DESD, menyelenggarakan proses konsultasi tentang cara mempromosikan ESD sebelum mengadopsi strateginya pada tahun 2009.

KTT Iklim PBB (COP15) yang diadakan di Denmark pada bulan Desember 2009 memberikan dorongan untuk mengembangkan sejumlah inisiatif kebijakan ESD nasional. Sebuah strategi nasional tentang ESD dikembangkan dengan komponen perubahan iklim yang substansial. Tujuan dari strategi ini adalah untuk membuat warga negara lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan meningkatkan pengetahuan ilmiah mereka. Strategi ESD mencatat bahwa perubahan iklim seharusnya tidak menjadi satu-satunya fokus ESD, meskipun inisiatif konkret yang menjadi bagian dari strategi tersebut sebagian besar mendukung proyek dan kegiatan CCE yang merupakan bagian dari persiapan COP15.

Kurikulum sekolah nasional baru yang diadopsi pada tahun 2009 mencakup unsur-unsur ESD dan CCE. Konsep keberlanjutan tertanam dalam tujuan yang menggambarkan hubungan timbal balik antara alam dan masyarakat. CCE sebagian besar didekati sebagai pengajaran ilmu iklim, tetapi juga dimasukkan dalam mata pelajaran seperti geografi dan studi sosial, yang mengkaji hubungan timbal balik antara perilaku manusia, konsumsi, dan iklim.

Belum ada perubahan kebijakan yang eksplisit di sektor TVET untuk meningkatkan keterampilan dalam menanggapi perubahan iklim dan isu-isu lingkungan. Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor TVET Denmark sebelumnya telah mencerminkan keterampilan yang berkaitan dengan modernisasi ekologi di bidang-bidang seperti pembangkitan energi, pengelolaan limbah, dan pertanian. Meskipun pemerintah baru mengidentifikasi krisis perubahan iklim ekonomi dan lingkungan sebagai hal yang penting, pendidikan hanya dirujuk dalam kaitannya dengan krisis ekonomi. Tidak ada penyebutan tentang perubahan iklim atau keberlanjutan dalam kaitannya dengan pendidikan, dan dokumentasi platform tentang 'transisi hijau' tidak menyebutkan pendidikan. Secara keseluruhan, belum ada strategi kebijakan yang ditetapkan untuk mempromosikan ESD, CCE, atau 'penghijauan' TVET sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim pemerintah. Inisiatif pemerintah mendukung proyek-proyek yang dipimpin LSM untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perubahan iklim. Sebuah jaringan nasional tentang ESD didirikan dengan pendanaan hingga tahun 2013.

### Republik Dominika
Republik Dominika telah mengambil peran utama dalam mempromosikan ESD. Pendidikan lingkungan diwajibkan bagi semua sekolah pada tahun 1998 dan sejak itu berkembang menjadi ESD. Pada tahun 2000, Undang-Undang Umum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mengubah cara pengajaran pendidikan lingkungan hidup, beralih dari mata pelajaran menjadi tema lintas sektor dan interdisipliner. Manajemen risiko juga merupakan aspek penting dari rencana strategis MINERD, dan telah diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran lintas sektor. Pada tahun 2004, Strategi Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan diadopsi, yang mendorong ESD formal dan nonformal. Strategi ini didasarkan pada konstruktivisme dan menggunakan berbagai teknik pedagogis yang mendorong pembelajaran partisipatif.

Rencana Pendidikan (RPP) Sepuluh Tahun 2008-2018 membahas isu pendidikan berkualitas, termasuk pembangunan berkelanjutan dan budaya damai. Rencana ini juga menetapkan proses peninjauan berkala kurikulum. Perubahan iklim juga sedang dimasukkan ke dalam kurikulum. Institut Pelatihan Guru Nasional (INAFOCAM) dan Institut Pelatihan Guru Tinggi Salomé Ureña (ISFODOSU) memberikan dukungan untuk pendidikan lingkungan melalui pelatihan guru dan dukungan kurikulum. Rencana Pendidikan Tinggi (PDES) Sepuluh Tahun 2008-2018 memasukkan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum dan menetapkan program penelitian untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

Republik Dominika telah terlibat dalam sejumlah inisiatif ESD dan CCE yang telah membantu membangun kapasitas lokal, termasuk:

proyek formal, nonformal, dan informal tentang ESD yang dipimpin oleh lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, pemimpin muda, dan masyarakat lokal;

UN: Proyek CC Learn, yang mendukung perancangan dan implementasi pembelajaran yang berorientasi pada hasil dan berkelanjutan untuk mengatasi perubahan iklim (lihat studi kasus terperinci dalam Laporan ini);

Strategi Nasional untuk Memperkuat Kapasitas Sumber Daya Manusia guna Memajukan Pembangunan Hijau, Rendah Emisi, dan Tangguh Iklim (ENDVBERC);

pelatihan guru yang didukung oleh UN: CC Learn-UNITAR, dan program percontohan UNESCO-CCESD.

### UK
Di Britania Raya, kampanye Teach the Future bertujuan untuk segera mengubah sistem pendidikan di sekitar darurat iklim dan krisis ekologi;[8] kampanye ini diselenggarakan bersama oleh Jaringan Iklim Pelajar Inggris dan SOS-UK dan sedang dalam proses mengalihkan kampanye mereka dari Inggris ke Skotlandia dan Irlandia Utara.

Mereka mengajukan tiga permintaan kepada Pemerintah:

Tinjauan yang ditugaskan pemerintah mengenai bagaimana sistem pendidikan formal Inggris mempersiapkan siswa menghadapi darurat iklim dan krisis ekologi

Pencantuman darurat iklim dan krisis ekologi dalam standar dan pelatihan pengajaran bahasa Inggris

Pemberlakuan Undang-Undang Pendidikan Darurat Iklim Inggris - rancangan undang-undang pertama yang ditulis oleh siswa dalam sejarah

### Inggris
Pendidikan lingkungan hidup dan pembangunan telah hadir di Inggris sejak tahun 1970-an, ketika organisasi masyarakat sipil mengambil alih. Sejak akhir 1990-an, pemerintah Inggris mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan ESD di tingkat lokal, regional, dan nasional. Namun, meskipun sejumlah laporan strategis pemerintah membahas CCE, kebijakan pemerintah kurang berfokus pada ESD sejak tahun 2010.

Laporan tahun 2008, Brighter Futures – Greener Lives: Sustainable Development Action Plan 2008-2010, menguraikan sejumlah inisiatif spesifik terkait Pendidikan Perubahan Iklim dengan menggunakan pendekatan ESD. Ini termasuk memberdayakan kaum muda dengan keterampilan, pengetahuan, dan kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka dan membuat perubahan. Pada tahun yang sama, CCE diperkenalkan ke dalam kurikulum geografi Key Stage 3 (usia 11 hingga 14 tahun).

Laporan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Inggris 2010 mencatat adanya tanda-tanda kemajuan substansial dalam penerapan kebijakan terkait ESD dan pengembangan praktik di Inggris di berbagai sektor pada tahun 2008 dan 2009. Sebagai contoh, dokumen pada tahun 2009 menyoroti proyek 'Sekolah Berkelanjutan' yang bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dalam menghadapi tantangan masa depan yang dihadapi planet ini. Tujuannya adalah agar semua sekolah menjadi 'Sekolah Berkelanjutan' pada tahun 2020.

### Skotlandia
Pemerintah Skotlandia menugaskan sebuah iklan TV tentang perubahan iklim, mungkin sebagai bagian dari program kesadaran publik

### Republik Korea
Republik Korea memiliki sejumlah kebijakan dan inisiatif yang mendukung pendidikan lingkungan. Pada tahun 2008, Undang-Undang Promosi Pendidikan Lingkungan mendorong pengembangan pendidikan lingkungan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan nasional, mendorong masyarakat mengembangkan keterampilan riset dan inkuiri, serta menerapkan apa yang mereka pelajari.

Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Rencana Induk Pendidikan Lingkungan 2011-2015, mengusulkan agenda kebijakan untuk pendidikan lingkungan yang akan dilaksanakan melalui pendekatan pendidikan formal, pendidikan lingkungan sosial, dan infrastruktur pendidikan. Berbagai pendekatan dalam bidang pendidikan formal meliputi:

'Lingkungan dan Pertumbuhan Hijau' sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum sekolah menengah pertama dan atas, dan kelas-kelas di sekolah dasar yang dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan lingkungan;

pembentukan Institut Studi Lingkungan Alam yang menawarkan program interaktif bagi remaja untuk studi lingkungan;

Sekolah Model Lingkungan, yang dirancang untuk mendemonstrasikan praktik terbaik;

'Tantangan Rendah Karbon' yang melibatkan sepuluh universitas;

pelatihan dalam jabatan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan, dengan spesialisasi dalam pendidikan lingkungan.

### Turki
Bagian ini merupakan kutipan dari Perubahan Iklim di Turki § Pendidikan dan Penelitian.

Pendidikan perubahan iklim merupakan salah satu pilihan di kelas 6, 7, dan 8 di Turki. Pada tahun 2025, pelatihan guru atau materi sekolah belum banyak tersedia, tetapi terdapat pendidikan tinggi dan penelitian di Pusat Studi Perubahan Iklim dan Kebijakan Universitas Boğaziçi. Pada tahun 2025, hasilnya akan diukur oleh Program Penilaian Mahasiswa Internasional.

### Vietnam
Pengembangan ESD di Vietnam terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Dewan Nasional Pembangunan Berkelanjutan dibentuk pada tahun 2006 untuk memperingati Dekade Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (DESD) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebuah komite yang terdiri dari para pemimpin tingkat tinggi seperti pemimpin pemerintah dan menteri ditunjuk untuk mengembangkan pedoman pendidikan untuk keberlanjutan.

Kementerian Pendidikan dan Pelatihan (MOET) memainkan peran penting dalam mendorong tujuan pembentukan ESD dan CCE. Selain itu, mereka juga mampu mengenali dampak perubahan iklim secara keseluruhan di Vietnam, seperti peningkatan suhu rata-rata dan kenaikan permukaan laut. Dari tahun 1951-2000, suhu rata-rata global Vietnam meningkat sekitar 0,5-0,7 derajat Celcius, dan permukaan laut naik sekitar 20&nbsp;cm. Kedua faktor ini telah menghambat pencapaian sosioekonomi yang terus meningkat; oleh karena itu, MOET mengambil tindakan terhadap aspek pendidikan pembangunan untuk memitigasi perubahan iklim di masa mendatang. Langkah kunci pertama yang dipromosikan MOET menuju ESD dan CCE adalah Rencana Aksi Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Vietnam pada tahun 2010 dan Rencana Aksi untuk Respons Perubahan Iklim Sektor Pendidikan untuk periode 2011-2015.

Rencana Aksi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2016, Vietnam, Kosta Rika, dan Kenya memulai kemitraan mereka dengan UNESCO untuk menetapkan kebijakan ESD berstandar tinggi di tingkat regional dan global. Melalui UNESCO, terdapat empat proyek utama yang dapat diikuti oleh negara-negara tersebut di berbagai tingkat sosial ekonomi, seperti Memajukan pengembangan kebijakan ESD, Pendekatan menyeluruh terhadap perubahan iklim melalui Jaringan Sekolah Terasosiasi UNESCO (ASPnet), Keberlanjutan dimulai dari guru, Memberdayakan pemimpin muda ESD sebagai agen perubahan, dan Komunitas untuk ESD.

Pendidikan Perubahan Iklim

Pada tahun 2009, MOET berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan lingkungan (PL) dan CCE ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini mendapat persetujuan dari sudut pandang ESD, tetapi masih belum dianggap termasuk dalam semua pendekatan ESD. Lebih jauh lagi, salah satu tantangan utama yang dihadapi MOET selama ini adalah peningkatan materi di atas kurikulum reguler, yang mengakibatkan kelebihan beban pengetahuan siswa.

### Amerika Serikat
Sejak tahun 2013, lebih dari 20 negara bagian dan Distrik Columbia telah mengadopsi Standar Sains Generasi Berikutnya yang mendorong "literasi iklim" untuk mendidik siswa dengan lebih baik tentang krisis iklim Bumi saat ini dengan informasi ilmiah terkini seputar perubahan iklim. Menurut Program Komunikasi Perubahan Iklim Yale, warga Amerika di seluruh 50 negara bagian mendukung pendidikan tentang perubahan iklim kepada anak-anak di sekolah.

Pada tahun 2020, Dewan Pendidikan Negara Bagian New Jersey mengadopsi standar pembelajaran baru yang mengintegrasikan perubahan iklim di semua bidang studi; standar tersebut mulai berlaku pada tahun ajaran 2022-2023, menjadikan New Jersey negara bagian pertama yang melakukannya.

### Ghana
Menanggapi tuntutan global akan peningkatan tindakan pemerintah untuk mengatasi dampak buruk perubahan iklim dan kemajuan ilmu pengetahuan iklim di tingkat internasional dan lokal, Pemerintah Ghana (GoG) telah mengambil beberapa langkah untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Sebagai peserta UNFCCC, Ghana juga menghadiri pertemuan tahunan Konferensi Para Pihak (CoP). Pemerintah Ghana meluncurkan Kebijakan Perubahan Iklim Nasional (NCCP) pada tahun 2014 untuk mengatasi tantangan perubahan iklim dan mendorong ekonomi hijau. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang tangguh dan kompatibel terhadap iklim, pembangunan berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi rendah karbon.

Kebijakan Lingkungan Nasional (KNL) juga menekankan pengembangan kapasitas, mendidik para pemangku kepentingan dalam praktik lingkungan berkelanjutan. Kebijakan nasional penting lainnya meliputi Kebijakan Pemuda Nasional, Kebijakan Pendidikan Ghana, dan Strategi Pembangunan Rendah Karbon. Aspirasi pembangunan Ghana tercermin dalam GSGDA I & II, yang menekankan ketahanan iklim.

## Referensi