Komisi Urusan Negara Korea Utara

**Komisi Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea** (**SAC**) secara konstitusional adalah organ kebijakan negara tertinggi di Korea Utara.

Komisi Urusan Negara dibentuk berdasarkan amandemen Konstitusi Korea Utara tahun 2016 untuk menggantikan Komisi Pertahanan Nasional yang sebelumnya didominasi militer dan hanya akan bersidang pada masa perang. Komisi ini memiliki kewenangan untuk merundingkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan utama Negara termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan. Komisi ini mengawasi Kabinet Korea Utara, serta Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Sosial, serta Departemen Staf Umum Tentara Rakyat Korea dan Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea.

Badan ini dipimpin oleh Presiden Komisi Urusan Negara, yang dalam rilis resmi Korea Utara biasa disebut sebagai "Presiden Urusan Negara", yang didefinisikan sebagai kepala negara dan pemimpin tertinggi bangsa. Jabatan ini dipegang oleh Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Presiden saat ini adalah Kim Jong Un. Wakil presiden pertama adalah Choe Ryong-hae, yang juga merupakan Ketua Komite Tetap Majelis Tertinggi Rakyat.

## Sejarah
Badan pendahulunya, Komisi Pertahanan Nasional, dibentuk pada tahun 1972 sebagai sub-komite untuk urusan pertahanan dan keamanan dari Komite Rakyat Pusat, yang kemudian dipimpin oleh Presiden RDRK Kim Il Sung dan menjalankan kekuasaan serupa dalam kerangka konstitusional Konstitusi Korea Utara 1972.

Komisi Pertahanan Nasional dipisahkan dari Komite Rakyat Pusat pada tahun 1992 dan Kim Jong Il secara resmi ditunjuk sebagai ketua badan tersebut. Pada tahun 1998, dua tahun setelah kematian Kim Il Sung, Komisi Pertahanan Nasional diperkuat statusnya sebagai badan pertahanan tertinggi, dan sejalan dengan ideologi Songun, menjadi otoritas politik tertinggi negara serta kerangka hukum bagi kediktatoran pribadi Kim Jong Il.

Setelah Kongres ke-7 Partai Buruh Korea, konstitusi diamandemen pada Juni 2016 yang mereformasi Komisi Pertahanan Nasional menjadi Komisi Urusan Negara yang ada saat ini, dengan teks amandemen yang menetapkan kendali badan tersebut atas kebijakan nasional.

## Tugas dan tanggung jawab
Pasal 106 Konstitusi Korea Utara mendefinisikan Komisi Urusan Negara sebagai organ negara tertinggi dalam pengarahan kebijakan kedaulatan negara. Pasal 109 Konstitusi menyatakan bahwa wewenang SAC adalah untuk:
*merundingkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan utama Negara termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan;
*menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan perintah-perintah Presiden Komisi Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea serta keputusan dan arahan Komisi, dan mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaannya;
*membatalkan keputusan dan arahan organ Negara yang bertentangan dengan perintah Presiden SAC-RDRK serta keputusan dan arahan Komisi dalam rapat-rapatnya.

Dalam praktiknya, SAC mengawasi Kabinet Korea Utara. Badan ini juga secara langsung mengawasi tiga kementerian yang tidak berada di bawah Kabinet, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan Negara, dan Kementerian Keamanan Sosial serta Tentara Rakyat Korea, terutama Departemen Staf Umum Tentara Rakyat Korea dan Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea. Komando Pengawal Tertinggi, yang bertanggung jawab atas perlindungan kepemimpinan puncak dan pemerintah, juga berada di bawah komandonya. Satu entitas tambahan, Komisi Bimbingan Budaya Fisik dan Olahraga Negara (국가체육지도위원회), juga berada di bawah SAC karena Ketuanya ditunjuk oleh Komisi.

## Anggota

Berikut adalah anggota Komisi Urusan Negara saat ini per 29 September 2021:

## Referensi



### Karya yang dikutip
*