Pandangan agama tentang penyiksaan

Secara internasional, kelompok non-religius cenderung tidak mendukung penggunaan penyiksaan terhadap tersangka teroris dibandingkan kelompok Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, dan penganut agama lain. Kecuali budaya Muslim/Afrika yang paling menentang penggunaan penyiksaan 

## Gereja Katolik Roma
Sepanjang Abad Pertengahan Awal, Gereja Katolik pada umumnya menentang penggunaan penyiksaan dalam proses pidana. Hal ini terlihat dari surat yang dikirim oleh Paus Nicholas I kepada Khan Boris dari Bulgar pada tahun 866 M, yang disampaikan sebagai tanggapan atas serangkaian pertanyaan dari Paus Nicholas I dan prihatin dengan Kristenisasi yang sedang berlangsung di Bulgaria . *Ad Consulta Vestra* (dalam bahasa Latin) menyatakan penyiksaan yudisial sebagai praktik yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum ilahi .  Paus menegaskan kebenaran yang tidak dapat disangkal bahwa, dalam kata-katanya sendiri: "pengakuan [atas suatu kejahatan] harus dilakukan secara spontan, tidak dipaksakan, dan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan melainkan dilakukan secara sukarela". Dia menganjurkan prosedur alternatif dan lebih manusiawi, di mana orang yang dituduh akan diminta untuk bersumpah tidak bersalah berdasarkan "Injil suci bahwa dia tidak melakukan [kejahatan] yang dituduhkan kepadanya dan sejak saat itu masalah tersebut telah terjadi." adalah [untuk diakhiri]".  Nicholas juga menekankan dalam surat yang sama bahwa "mereka yang menolak menerima kebaikan agama Kristen dan berkorban serta bertekuk lutut pada berhala" harus diarahkan untuk menerima iman yang benar "dengan peringatan, nasihat, dan alasan, bukan dengan paksaan." menekankan pada tujuan ini bahwa "kekerasan tidak boleh dilakukan terhadap mereka untuk membuat mereka percaya. Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan secara sukarela, tidak mungkin baik". 

Pada Abad Pertengahan Tinggi, gereja menjadi semakin khawatir dengan anggapan ancaman yang ditimbulkan terhadap keberadaannya oleh kebangkitan kembali ajaran sesat, khususnya, yang dikaitkan dengan sekte yang dikenal sebagai Cathar . Katarisme berakar pada gerakan Paulician di Armenia dan Anatolia Bizantium timur serta Bogomil di Kekaisaran Bulgaria Pertama . Oleh karena itu, gereja mulai memerintahkan para penguasa sekuler untuk memberantas ajaran sesat (jika tidak, rakyat Katolik dari penguasa tersebut akan dibebaskan dari kesetiaan mereka), dan untuk memaksa para bidah atau saksi "agar mengakui kesalahan mereka dan menuduh orang lain," memutuskan untuk menyetujui penggunaan metode-metode tersebut. penyiksaan, yang telah digunakan oleh pemerintah sekuler dalam prosedur kriminal lainnya karena pemulihan Hukum Romawi, dalam inkuisisi abad pertengahan.  Namun, Paus Innosensius IV, dalam Bulla Ad extirpanda (15 Mei 1252), menetapkan bahwa para inkuisitor harus "menghentikan bahaya terhadap nyawa atau anggota tubuh".

Pandangan gereja modern mengenai penyiksaan telah berubah drastis, sebagian besar kembali ke pendirian sebelumnya. Pada tahun 1953, dalam pidatonya di Kongres Hukum Pidana Internasional ke-6, Paus Pius XII dengan setuju menegaskan kembali posisi Paus Nikolas Agung lebih dari seribu tahun sebelumnya, ketika pendahulunya secara sepihak menentang penggunaan penyiksaan yudisial, dengan menyatakan:

Oleh karena itu, *[[Katekismus Gereja Katolik]]* (diterbitkan pada tahun 1994) mengutuk penggunaan penyiksaan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia . Dalam No. 2297-2298 disebutkan:

## Hukum syariah
Pandangan umum di kalangan ahli hukum syariah adalah bahwa penyiksaan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. 

## Dalam yudaisme
Penyiksaan tidak ada dalam *[[Halakah|halakha]]* (hukum Yahudi). Pernah ada sistem hukuman mati dan fisik dalam Yudaisme, serta undang-undang pencambukan untuk pelanggaran non-berat, tetapi semuanya dihapuskan oleh Sanhedrin selama periode Bait Suci Kedua .

Maimonides mengeluarkan keputusan dalam kasus seorang laki-laki yang diperintahkan oleh beth din (pengadilan agama) untuk menceraikan istrinya dan menolak bahwa "kami memaksanya sampai dia menyatakan 'Saya mau.'"  Hal ini hanya berlaku di kasus-kasus di mana terdapat dasar-dasar khusus untuk putusan tersebut. Pada tahun 1990-an, beberapa aktivis rabi menafsirkan pernyataan ini dengan mengartikan bahwa penyiksaan dapat diterapkan terhadap suami yang perkawinannya bermasalah untuk memaksa mereka memberikan *gittin* (perceraian berdasarkan agama) kepada istri mereka. Salah satu kelompok tersebut, geng pemaksaan perceraian di New York, dibubarkan oleh Biro Investigasi Federal pada tahun 2013.

## Referensi