Kim Min-seok (politikus)

**Kim Min-seok** (; ) adalah seorang aktivis, pendidik, dan politikus Korea Selatan yang merupakan Perdana Menteri Korea Selatan sejak 3 Juli 2025. Ia telah menjabat sebagai anggota Majelis Nasional untuk Yeongdeungpo B sejak tahun 2020, dimana jabatan tersebut pernah dipegangnya dari tahun 1996 hingga 2002.

Lahir di Seoul, Kim mendapat gelar akademik dari Universitas Nasional Seoul, Universitas Harvard, Universitas Tsinghua, dan Universitas Rutgers. Ia pernah ditahan karena menduduki Pusat Kebudayaan Amerika di Seoul. Ia terpilih menjadi anggota Majelis Nasional dalam pemilu legislatif 1996, dan dianggap sebagai salah satu bintang yang sedang naik daun dari Partai Demokrat pada masa itu. Akan tetapi, kekalahannya dalam pemilihan wali kota Seoul pada 2002 dari Lee Myung-bak turut menyebabkan menurunnya popularitas. Kim mampu bangkit kembali di dunia politik ketika ia kembali terpilih sebagai anggota parlemen untuk daerah pemilihan Yeongdeungpo ke-2 dalam pemilihan umum 2020, yang menandai kembalinya Kim ke Majelis Nasional setelah 18 tahun. Dia adalah penasihat Kandidat Presiden Lee Jae Myung saat Pilpres 2025.

## Kehidupan awal dan pendidikan
Kim Min-seok lahir di Seoul pada 29 Mei 1964, dan merupakan anak termuda dari tiga bersaudara lahir dari pasangan Kim Joo-wan dan Kim Choon-ok. Kakak tertuanya, Kim Min-woong, adalah Pendeta Gereja Gillbott di River Edge, New Jersey, Amerika Serikat. Kakak laki-lakinya yang kedua, Kim Min-hwa, meninggal pada tahun 1987 karena kecelakaan lalu lintas.

Ia pernah mengenyam pendidikan dasar dan menengah di tiga sekolah yang berbeda. Di tingkat dasar, ia tercatat pernah bersekolah di Sekolah Dasar Shinkwang dan lulus pada tahun 1977, serta melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Menengah Seodaemun dan lulus pada tahun 1980. Di tingkat menengah, ia pernah bersekolah di Sekolah Menengah Atas Soongsil dan lulus pada tahun 1982. Setelah lulus dari pendidikan dasar dan menengah, ia menempuh program studi sosiologi di Universitas Nasional Seoul pada selama tujuh tahun. Pada tahun 1982, saudaranya Kim Min-woong pergi ke Amerika Serikat untuk menempuh studi ilmu politik di Universitas Delaware tetapi berubah pikiran untuk menjadi seorang pendeta. Namun, ia memimpin gerakan reunifikasi Korea saat berada di sana dan oleh karena itu tidak dapat kembali ke Korea Selatan hingga tahun 2002 karena pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional. Pada 3 April 1985, Kim Min-seok terpilih sebagai Presiden Dewan Mahasiswa di universitasnya tetapi dijatuhi hukuman secara kumulatif 5 tahun 6 bulan penjara karena memimpin kasus pendudukan Pusat Kebudayaan Amerika di Seoul, dimana pada 4 Februari 1986 ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena pelanggaran UU Perkumpulan dan Demonstrasi, sedangkan pada 21 Juli 1986 ia dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan masa penangguhan penahanan selama 1 tahun 6 bulan karena pelanggaran UU Keamanan Nasional. Ia dibebaskan pada 27 Februari 1988 setelah diampuni oleh Presiden Roh Tae-woo yang baru dilantik. Setelah penahanannya, ibunya Kim Choon-ok mendirikan sebuah organisasi pro-demokrasi bernama Dewan Gerakan Keluarga untuk Pemenuhan Demokrasi. Ibu Kim mengunjungi putra sulungnya pada tahun 1999, karena hingga saat itu ia tidak dapat hadir karena Kedutaan Besar Amerika Serikat menolak permohonan visanya karena karier aktivis putra bungsunya.

Pada tahun 1987, Ibu Kim kehilangan putra keduanya, Kim Min-hwa. Di kamar mayat rumah sakit, Kim Dae-jung, yang kemudian menjadi presiden negara itu, mengunjunginya. Sekitar periode itu, Kim Min-seok sendiri semakin dekat dengan calon Presiden.

Kim menerima gelar Magister Hukum dari Universitas Tsinghua di Tiongkok pada tahun 2010 serta menerima gelar *Juris Doctor* (JD) di Sekolah Hukum Universitas Rutgers pada tahun 2011.

## Karier Politik
### Awal Karier (1990–92)
Kim memulai karier politiknya pada tahun 1990 ketika ia bergabung dengan Partai Demokrat, yang dikenal sebagai "Demokrat Kecil", yang dipimpin oleh Lee Ki-taek. Oleh karena itu, ia tidak berbagi partai yang sama dengan Kim Dae-jung, yang memimpin Partai Demokratik Perdamaian (PDP) pada saat itu, hingga PDP dan Demokrat Kecil digabung dan didirikan kembali sebagai Partai Demokrat pada tahun 1991.

Sebelum Pemilihan umum legislatif 1992, Kim dinominasikan sebagai kandidat Demokrat untuk daerah pemilihan Yeongdeungpo ke-2 oleh Kim Dae-jung dan Lee Ki-taek. Ia berhadapan dengan mantan Wakil Perdana Menteri dan calon Partai Demokrat Liberal (DLP) Rha Woong-bae tetapi kalah dari kandidat DLP dengan selisih 260 suara. Ia menuntut penghitungan ulang tetapi marginnya sedikit melebar sebesar 25 suara.

Setelah kekalahannya, Kim pindah ke Amerika Serikat untuk mengambil Magister Administrasi Publik di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy di Universitas Harvard. Ia kembali ke Korea Selatan sebelum pemilihan kepala daerah 1995 di mana ia membantu calon partainya untuk Wali kota Seoul Cho Soon. Langkah tersebut menarik suara anak muda, dan Cho akhirnya terpilih di posisi tersebut.

### Karier di Parlemen (1996–2002)
Dalam pemilu legislatif 1996, Kim dinominasikan sebagai kandidat Kongres Nasional untuk Politik Baru (NCNP) untuk Dapil Yeongdeungpo ke-2 dan bersaing dengan Choi Young-han, seorang aktor, penyiar dan calon dari Partai Korea Baru (NKP) yang berkuasa. Ia maju dengan slogan, "Kim ke Parlemen, Choi ke Panggung" (김민석을 국회로, 최불암은 무대로). Ia berhasil mengalahkan aktor terkenal itu; di usianya yang baru 32 tahun, ia merupakan anggota parlemen termuda sekaligus kandidat oposisi yang memperoleh suara tertinggi di Seoul.

Ia menarik perhatian publik selama sidang Grup Hanbo pada tahun 1997, yang diadakan karena CEO  yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Meskipun dia tidak bisa menerima balasan dari CEO Jeong, dia membuktikan bahwa kesaksian Jeong telah dimanipulasi secara luas. Dari kejadian ini, dia dijuluki sebagai "Bintang Persidangan" () oleh berbagai masyarakat.

Pada akhir tahun 1999 ketika NCNP sedang dalam perjalanan untuk mendirikan kembali Partai Demokratik Milenium (MDP), ia menjabat sebagai Juru Bicara Komite Persiapan. Ia juga mendirikan organisasinya sendiri bernama Youth Korea untuk memperluas dukungan. Pada tanggal 29 Oktober, ia dipilih sebagai salah satu dari "20 Pemimpin Muda Asia Milenium" oleh *[[Asiaweek]]*, majalah berita berbahasa Inggris yang berbasis di Hong Kong, bersama dengan Choo Mi-ae. Pada bulan Januari 2000, ia kembali dipilih sebagai salah satu dari "100 Pemimpin Global tahun 2000" oleh Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Kim terpilih kembali dalam Pemilu legislatif tahun 2000, tetapi MDP dan mitra koalisinya, Aliansi Demokrat Liberal (ALDE), gagal memperoleh suara mayoritas. Meskipun demikian, pada tanggal 17 Mei 2000, ia dan beberapa anggota parlemen lainnya memicu kontroversi ketika mereka pergi ke bar karaoke bernama Millennial NHK setelah upacara peringatan Pergerakan Demokratisasi Gwangju. Dia juga dikritik pada akhir tahun ketika dia mengecam sayap minoritas partai dan mendukung sayap mayoritas untuk reformasi partai.

### Pemilihan Wali Kota Seoul 2002
Sebelum pemilihan presiden 2002, Kim merupakan kandidat terpopuler kedua dalam internal MDP. Dalam survei *[[Sisa Journal]]* pada November 1999, ia terpilih sebagai pemimpin masa depan terbaik abad ke-21. Ia malah membuat keputusan untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Seoul, karena ia tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden karena batasan usia; karena ia baru berusia 38 tahun, setiap kandidat presiden harus berusia minimal 40 tahun.

Untuk pemilihan umum kepala daerah 2002, MDP berencana untuk mencalonkan Wali kota Goh Kun sebagai kandidatnya, namun ia menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi. Jika Goh tidak mencalonkan diri, Kim adalah salah satu "wajah baru" partai, bersama dengan Choo Mi-ae. Pada 25 Februari 2002, ia mengumumkan bahwa ia akan berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan MDP. Pada 2 April, dia memperoleh suara 52,1% dan mengalahkan Lee Sang-su.

Ia maju dengan 2 slogan, "Era baru butuh pemimpin baru" dan "Awal baru, sekarang kualitas hidup". Ia menjanjikan manifesto ramah lingkungan, misalnya mengadopsi bus gas alam, pengendalian polusi udara yang lebih ketat, dan sebagainya. Selain itu, ia merencanakan jabatannya sebagai wali kota akan "dapat diprediksi".

Kim berhadapan dengan kandidat GNP, Lee Myung-bak, yang kemudian menjadi Presiden. Meskipun unggul di awal, banyak jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan antara kedua kandidat itu sangat ketat. Ketika kampanye resmi dimulai, sejumlah pendukung khawatir jika Kim akan kalah dari Lee karena jumlah pemilih yang sedikit. Pada tanggal 13 Juni, di tengah-tengah Piala Dunia FIFA 2002 dan skandal korupsi putra-putra Presiden, Kim hanya menerima 43,02% dan berada di belakang Lee (52,28%). Daerah pemilihannya, tempat ia mengundurkan diri untuk ikut serta dalam pemilihan wali kota Seoul, diambilalih oleh Kandidat dari GNP Kwon Yeong-se.

Pada 17 Oktober 2002, Kim mengumumkan pengunduran diri dari MDP dan keikutsertaannya dalam Kandidat Dewan Persatuan, di mana para anggotanya telah menarik dukungan mereka kepada kandidat MDP Roh Moo-hyun dan mendukung kandidat Persatuan Nasional 21 Chung Mong-joon. Keputusannya mendapat kritikan keras dari masyarakat, termasuk berbagai anggota Majelis Nasional dari MDP seperti Im Jong-seok. Karena tindakannya, ia diberi julukan "burung migrasi" (), istilah yang merujuk pada politisi yang suka mengubah pikiran atau keanggotaan partai demi keuntungan mereka sendiri. Dalam wawancara berikutnya, ia menyesali keputusannya.

### Merosotnya karier politik
Sejak saat itu, karier politiknya menurun dan ia tidak dapat bangkit lagi. Dalam Pemilihan legislatif 2004, Kim mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Yeongdeungpo pertama, tetapi di tengah pemakzulan Presiden Roh Moo-hyun, dukungan terhadap MDP merosot. Kim juga berada di belakang Goh Jin-hwa dan Kim Myung-seop. Hanya sebulan kemudian, dia ditangkap atas tuduhan korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2002. Dia dijatuhi hukuman delapan bulan penjara dengan pidana percobaan selama empat tahun. Oleh karena itu, tawarannya untuk maju dalam pemilihan legislatif 2008 ditolak oleh Partai Demokrat Bersatu (UDP). Meskipun ia terpilih sebagai Wakil Presiden pada pemilihan pimpinan partai pada 6 Juli, ia ditangkap lagi pada akhir tahun yang sama atas tuduhan korupsi. Pada bulan Mei 2010, ia mengikuti pemilihan pendahuluan Demokrat untuk jabatan Wali Kota Busan saat ia sedang menjalani persidangan, tetapi dikalahkan oleh Kim Chŏng-gil. Tiga bulan kemudian, ia dijatuhi hukuman denda 6 juta Won (~6.000 dolar AS) dan dilarang menduduki jabatan politik selama lima tahun.

Pada tahun 2014, Kim bergabung sebagai konsultan untuk Partai Minjoo yang baru dibentuk, yang dikenal sebagai Demokrat Ekstra-parlementer alias Demokrat (K). Pada tanggal 30 Januari 2016, ia terpilih sebagai wakil presiden partai, bersama dengan mantan Gubernur Provinsi Jeolla Selatan . Dalam Pemilihan legislatif 2016, ia mencalonkan diri dengan nomor urut 2 dalam daftar partainya tetapi tidak terpilih karena partai tersebut tidak melewati ambang batas elektoral minimal 3%. Pada bulan September, partai tersebut mengumumkan peleburannya ke dalam Partai Demokrat Korea (DPK).

### Kembali ke kursi legislatif (2020–2025)
Pada 16 Januari 2020, Kim mendeklarasikan pencalonannya untuk daerah pemilihan Yeongdeungpo ke-2 dalam Pemilu legislatif 2020. Dalam deklarasinya, ia mengatakan bahwa dirinya harus memulai kembali dari daerah pemilihannya meskipun ia masih memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri di daerah pemilihan lainnya. Ia berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan DPK dan mengalahkan petahana Sin Kyŏng-min. Ironisnya, Sin menjadi anggota parlemen petahana pertama yang kalah dalam pra-pemilihan legislatif DPK.

Selama kampanye pemilihan legislatif, Kim bertarung dengan slogan, "Jadikan *Yeongdeung*po sebagai *Ildeung*po" (); kata *ildeung* berarti "peringkat 1" dalam bahasa Korea. Dia berjanji untuk memulihkan Daebangcheon, yang terinspirasi dari manifesto Lee Myung-bak (Merestorasi Kali Cheonggye) yang pernah dia lawan 18 tahun lalu.

Dalam rilis *exit poll* pada 15 April, Kim berada dibawah kandidat dari Partai Masa Depan Bersatu Park Yong-chan dengan perolehan suara 46,9% untuk Kim berbanding 48,3% untuk Park. Meskipun demikian, hasil resmi menunjukkan bahwa Kim mendapat perolehan suara sebesar 50,2% dengan mengalahkan Park dengan selisih suara 5,9%.

### Perdana Menteri (2025–sekarang)
Sehubungan dengan terpilihnya Lee Jae Myung sebagai Presiden Korea Selatan dalam Pemilihan Presiden 2025, Kim ditunjuk sebagai Perdana Menteri Korea Selatan. Penunjukan Kim sebagai Perdana Menteri menunggu persetujuan dari Majelis Nasional. Sidang uji kepatutan dan kelayakan sebagai Perdana Menteri berlangsung selama dua hari mulai dari tanggal 24 Juni 2025. Sidang kedua dan yang terakhir untuk Kim di Majelis Nasional dilaksanakan pada 25 Juni 2025. Setelah sidang selama dua hari, pada 3 Juli 2025, Majelis Nasional menyetujui Kim sebagai Perdana Menteri dengan hasil pemungutan suara sebanyak 173 anggota mendukung dan tiga anggota lainnya menolak disertai tiga anggota lain yang abstein, meskipun pemilihan ini diboikot oleh Partai Kekuatan Rakyat.

Pada tanggal 7 Juli 2025, Kim secara resmi dilantik sebagai Perdana Menteri di Kompleks Pemerintah Korea Selatan di Kota Sejong. Dalam pidato pelantikannya, ia akan "menjadi ajudan utama" yang akan "mengantar era baru bagi Republik Korea yang hebat, rakyat yang hebat, dan presiden yang hebat yang mengatasi trauma pemberontakan dan krisis IMF kedua (krisis finansial Asia 1997)."

## Kehidupan pribadi
Kim Min-seok pertama kali menikah dengan Kim Ja-young, seorang pembawa acara berita yang dikenal dengan *World Trend Music*, yang ditemuinya di kedai kopi di sayap baru Korean Broadcasting System (KBS) pada bulan Juni 1992. Keduanya menikah pada bulan Maret 1993 dan dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pada bulan Maret 2015, dilaporkan bahwa pasangan tersebut sudah bercerai pada bulan Desember 2014.

Pada 24 November 2019, Kim merilis postingan di akun Facebook pribadinya bahwa dia menikah lagi pada 12 Desember. Ia menikah dengan Lee Tae-rin dia Gereja Shinghil.

## Pandangan politik
Sebagai anggota Majelis Nasional, Kim berpendapat bahwa undang-undang antidiskriminasi dengan perlindungan LGBTQ melanggar kebebasan beragama dan berekspresi komunitas Kristen. Ia berkata, “Jika homoseksualitas dipilih oleh semua orang, kemanusiaan tidak dapat dipertahankan,” dan “Oleh karena itu, homoseksualitas tidak dapat menjadi nilai universal atau area relativistik yang dapat diperjuangkan bahkan jika posisinya berubah.” Ia juga berpendapat bahwa “Mungkin ada kasus di mana orang bersentuhan dengan homoseksualitas karena masalah eksistensial, tetapi melihat realitas terkini, jelas bahwa ada kasus di mana orang bersentuhan atau menyebarkannya karena suasana sosial.” Ia berpendapat, “Paling tidak, upaya seksual yang tersapu oleh suasana harus dicegah, dan kebebasan beragama untuk menunjukkan dan mengkritik hal-hal seperti itu harus dijamin.”

## Referensi

## Pranala luar
* Situs resmi