Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

**Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara** (disingkat **Kanwil DJP Suluttenggomalut**) adalah salah satu unit Eselon II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dengan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah.

Beralamat di Jalan 17 Agustus Nomor 17 Teling Atas, Wanea, Kota Manado Sulawesi Utara, Kanwil DJP Suluttenggomalut membawahi unit kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di empat provinsi di Indonesia Bagian Utara, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Luas wilayah kerja ini sebesar 145.829km2.  

## Sejarah
Awalnya Kanwil DJP Suluttenggomalut bernama Kanwil DJP Sulawesi Bagian Utara, dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Lalu berganti nama menjadi Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dengan wilayah kerja Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara dan bertempat kedudukan di Manado.

Perubahan nama ini sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-1 /PJ/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Kantor Pusat dan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006.

## Tugas
Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Suluttenggomalut mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Fungsi
Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Suluttenggomalut memiliki fungsi antara lain:

# analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
# pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
# pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
# pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab kantor wilayah;
# pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
# pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
# penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
# pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
# pengelolaan data, arsip perpajakan, dan nonperpajakan
# pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
# pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.
#

## Struktur Organisasi
Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil DJP Suluttenggomalut memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

### Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

### Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan
Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (*peer review*) , memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

### Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

### Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko kantor wilayah

### Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi clan pengawasan wajib pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar wajib pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak wajib pajak baru.

### Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab kantor wilayah.

### Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang clan bidang keahliannya.

## Unit Instansi Vertikal
Memiliki wilayah kerja seluas empat provinsi, Kanwil DJP Suluttenggomalut membawahi 11 unit KPP dan 16 unit KP2KP, antara lain:

Keseluruhan unit menjalankan fungsi pelayanan, edukasi dan pengawasan di wilayah kerja Kanwil DJP Suluttenggomalut.

Unit-unit instansi vertikal ini mengamankan sumber penerimaan dari wajib pajak dengan klasifikasi usaha yang berbeda-beda, sehingga dalam pengambilan kebijakan perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi wilayah kerja masing-masing. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif serta pengawasan yang melekat perlu dilakukan agar kinerja penerimaan, kualitas pelayanan, serta citra Direktorat Jenderal Pajak dapat ditingkatkan di mata masyarakat dan wajib pajak.

## Pranala luar

* Situs web resmi Direktorat Jenderal Pajak

## Referensi