Skandal naturalisasi sepak bola Malaysia

Pada bulan September 2025, Komite Disiplin FIFA menjatuhkan denda dan skorsing kepada tujuh pemain yang bermain untuk tim nasional sepak bola Malaysia. Badan pengatur sepak bola dunia tersebut menuduh bahwa Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) memberikan dokumen palsu untuk tujuh pemain kelahiran luar negeri yang kemudian bermain untuk tim nasional Malaysia. FAM membantah melakukan kesalahan dan mengajukan banding atas sanksi tersebut. Pada 3 November, Komite Banding FIFA menolak banding yang diajukan Malaysia.

## Latar belakang
Pada tahun 2018, tim nasional sepak bola Malaysia turun ke peringkat 178 dalam peringkat FIFA, yang tercatat sebagai peringkat terendah sepanjang sejarah mereka. Hal ini mendorong Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk mulai mencari "pemain keturunan" atau pemain asing yang diminta untuk mengubah kewarganegaraan mereka agar dapat bermain untuk tim nasional, baik melalui jalur tinggal (domisili) maupun keturunan Malaysia.

Antara tahun 2018 hingga Oktober 2025, sebanyak 23 pemain sepak bola kelahiran luar negeri diberikan kewarganegaraan Malaysia.

## Naturalisasi tujuh pemain
Pada Januari 2025, Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, mengumumkan bahwa enam hingga tujuh "pemain warisan" telah diidentifikasi untuk kemungkinan dimasukkan ke dalam tim nasional. Ia menyatakan harapannya agar pemerintah Malaysia membantu mereka untuk memperoleh paspor Malaysia agar mereka dapat berpartisipasi dalam Kualifikasi Piala Asia AFC 2027. 

Tunku Ismail juga memiliki Johor Darul Ta'zim F.C. (JDT), sebuah klub yang ia danai besar-besaran untuk menegaskan dominasinya di sepak bola domestik Malaysia selama lebih dari satu dekade. Dari Maret hingga Juni 2025, FAM memproses dokumen kelayakan FIFA untuk tujuh pemain dengan mengirimkan akta kelahiran mereka beserta akta kelahiran kakek-nenek mereka. FIFA kemudian menyetujui para pemain tersebut, dan dinyatakan memenuhi syarat bermain untuk tim nasional Malaysia.

Ketujuh pemain tersebut adalah sebagai berikut:

Semua pemain tersebut tampil dalam kemenangan Malaysia 4–0 atas Vietnam pada laga Grup F babak ketiga Kualifikasi Piala Asia AFC 2027 tanggal 10 Juni 2025. Selain itu, Hector Hevel juga tampil dalam kemenangan 2–0 saat melawan Nepal di babak kualifikasi yang sama. Para pemain tersebut juga turut ambil bagian dalam tiga pertandingan persahabatan FIFA.

## Tindakan FIFA
FIFA menerima pengaduan anonim sehari setelah pertandingan antara Malaysia melawan Vietnam, yang mempertanyakan kelayakan tujuh pemain tersebut.
Pada Agustus 2025, FIFA membuka proses disipliner terhadap FAM. Tindakan ini tidak diketahui oleh publik luas.

Pada 26 September, FIFA menjatuhkan denda kepada FAM sebesar 350.000 franc Swiss (sekitar 1,9 juta ringgit Malaysia), sementara tujuh pemain tersebut masing-masing menerima denda individu sebesar CHF 2.000 (sekitar RM 10.560) serta larangan beraktivitas dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan sepak bola selama 12 bulan. Pada saat itulah skandal tersebut mulai diketahui publik.

FIFA merilis laporan resmi pada 6 Oktober yang merinci adanya pemalsuan terkait dokumen kelayakan para pemain, termasuk mengenai dugaan tempat kelahiran kakek-nenek mereka. Meskipun FAM mengklaim bahwa ketujuh pemain tersebut memiliki kakek-nenek yang lahir di Malaysia, FIFA menemukan bahwa kakek-nenek mereka sebenarnya lahir di negara lain, yaitu Argentina, Belanda, Brasil, dan Spanyol.

Selain itu, FIFA memperluas investigasinya untuk memastikan apakah praktik ini terjadi secara sistematis dalam naturalisasi pemain lain; jika terbukti, kemenangan Malaysia Nepal dan Vietnam bisa dibatalkan dan diubah menjadi dua kekalahan otomatis dengan skor 0–3.

Pada 3 November, FIFA menolak banding FAM, dan FAM segera mengumumkan bahwa mereka akan membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Pada 18 November, FIFA secara resmi membuka penyelidikan pidana, yang juga akan melibatkan otoritas dan federasi terkait dari Brasil, Spanyol, Belanda dan Argentina, untuk menyelidiki dokumen palsu tersebut.

Pada 9 Januari 2026, CAS mengumumkan akan menjadwalkan tanggal sidang untuk menyelidiki kasus tersebut, yang melibatkan perwakilan dari Malaysia, serta pihak-pihak terkait seperti Spanyol, Brasil, Argentina, dan Belanda, yang warganya terlibat dalam skandal tersebut. Namun, pada 27 Januari 2026, CAS memberikan penangguhan sementara atas sanksi FIFA untuk ketujuh pemain yang terlibat dalam skema tersebut. Meski begitu, ditegaskan bahwa keputusan ini belum merupakan putusan akhir; CAS masih akan memberikan keputusan final, sehingga kasus ini pada dasarnya masih dalam proses penyelidikan. Sidang pertama berlangsung pada 27 Februari, tetapi sehari kemudian, yang semula dijadwalkan sebagai hari pembacaan putusan, CAS secara tak terduga menunda pengumuman putusan akhir selama seminggu. Penundaan ini dilakukan karena mereka masih berupaya mengumpulkan bukti tambahan sebelum membuat keputusan final

Selain itu, kerabat dari ketujuh pemain tersebut mungkin akan segera diundang untuk memberikan keterangan guna menjawab berbagai keraguan, sekaligus memverifikasi apakah dokumen-dokumen tersebut sah atau justru sengaja dipalsukan oleh FAM.

Pada 5 Maret, CAS menolak banding yang diajukan FAM, namun sedikit meringankan hukuman terhadap para pemain. FAM menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan pengadilan dan mengakui adanya “tanggung jawab atas kegagalan pengawasan”. Namun, mereka juga menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan “tidak proporsional, terutama jika dibandingkan dengan sanksi dalam kasus serupa”, serta menyatakan akan menunggu untuk menelaah putusan lengkap yang akan dikeluarkan pada waktunya oleh otoritas terkait.

Menyusul pengumuman putusan tersebut, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) mengumumkan akan melakukan investigasi terhadap FAM, dan akan mengeluarkan putusan pada tanggal yang belum ditentukan, di bawah pengawasan FIFA dan CAS.

### Pembatalan hasil pertandingan
Akibat skandal tersebut, FIFA membatalkan hasil tiga pertandingan persahabatan Malaysia melawan Tanjung Verde, Singapura dan Palestina menjadi kekalahan 0–3. Menyusul penolakan kasus oleh CAS pada Maret 2026, AFC juga mengambil langkah serupa dengan membatalkan hasil dua pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027 Malaysia melawan Nepal dan Vietnam menjadi kekalahan 0–3. Hal ini secara efektif membuat Malaysia tersingkir setelah pengurangan enam poin membuat mereka tidak lagi mampu mengejar Vietnam, sehingga Vietnam dipastikan lolos ke Piala Asia AFC 2027 terlepas dari hasil laga terakhir di Thiên Trường dua minggu kemudian.

## Reaksi
Skandal tersebut menempatkan FAM, serta Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan Departemen Registrasi Nasional (NRD), lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menangani urusan kewarganegaraan Malaysia, berada di bawah sorotan tajam para penggemar sepak bola dan anggota parlemen Malaysia. FAM mengakui adanya "kesalahan teknis" pada dokumen yang diserahkan, tetapi menegaskan bahwa ketujuh pemain tersebut adalah warga negara Malaysia.

Menteri Dalam Negeri, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan bahwa masalah tersebut berkaitan dengan kepatuhan tujuh pemain terhadap peraturan kelayakan FIFA, bukan soal kewarganegaraan mereka. Ia menambahkan bahwa akta kelahiran tidak diperlukan dalam proses naturalisasi menurut Konstitusi Malaysia, dan menegaskan bahwa para pemain telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh kewarganegaraan, yang meliputi perilaku baik dan masa tinggal yang dipersyaratkan, dan kemampuan berbahasa Melayu Malaysia dengan penggunaan diskresi menteri terkait ketentuan masa tinggal. 

Tunku Ismail Sultan Ibrahim dan mantan menteri olahraga Khairy Jamaluddin mempertanyakan sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA. Tunku Ismail menduga adanya pihak eksternal yang mungkin memengaruhi badan sepak bola dunia tersebut. Keduanya mempertanyakan perubahan sikap FIFA yang tampak jelas, mengingat sebelumnya ketujuh pemain tersebut telah dinyatakan layak untuk bermain. NRD membantah keterlibatannya dalam dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

### Tanggapan FAM
Pada 17 Oktober 2025, Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) mengadakan konferensi pers untuk membahas masalah dokumen palsu tersebut. Namun, konferensi tersebut menuai kritik dari media dan pendukung Malaysia.

Wakil presiden asosiasi, S. Sivasundaram, mengumumkan penangguhan segera terhadap sekretaris jenderal Noor Azman Rahman, namun menghindari pertanyaan-pertanyaan kunci terkait akuntabilitas dan proses verifikasi. Para pejabat menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai latar belakang para pemain, kronologi pengajuan dokumen, maupun prosedur verifikasi dokumen. Mereka beralasan bahwa proses banding yang masih berlangsung membuat mereka tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, karena dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya proses banding.

FAM juga menolak untuk menyebutkan identitas agen yang bertanggung jawab menangani dokumen para pemain. Mereka menyatakan bahwa penyelidikan internal masih berlangsung, serta mengklaim bahwa mereka bukan pihak yang menangani proses dokumentasi tersebut, melainkan hanya menerima dokumen dari JPN/NRD.

Asosiasi menyebut kasus ini sebagai kesalahan administratif dan tetap bersikeras bahwa para pemain tidak mengetahui adanya pelanggaran. Namun, posisi ini menuai sorotan, mengingat temuan FIFA selanjutnya yang mengungkap adanya pemalsuan dokumen.

Para pengamat juga mengkritik konferensi pers tersebut karena gagal memberikan garis waktu yang jelas untuk tindakan korektif atau menetapkan pihak yang bertanggungjawab di dalam asosiasi. Bagi banyak pihak, acara itu justru melambangkan runtuhnya disiplin komunikasi pada saat yang paling dibutuhkan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang jurnalis yang hadir, kelima pejabat yang menghadapi media tersebut “jelas tidak siap”, dan terlihat seperti “mereka bahkan belum berbicara satu sama lain sebelum masuk ke ruangan itu.”

Pada 20 Desember 2025, FAM menyatakan akan mengajukan laporan polisi terkait dugaan pemalsuan dokumen kewarganegaraan yang terkait dengan tujuh pemain "keturunan" di tim nasional.

Dalam konferensi pers tersebut, pelaksana tugas presiden FAM, Yusoff Mahadi, menyatakan bahwa komite eksekutif asosiasi telah sepakat untuk mengajukan laporan tersebut, sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Investigasi Independen (IIC) yang dibentuk untuk menyelidiki kasus ini.

IIC dibentuk oleh FAM untuk menyelidiki permasalahan dalam skandal pemalsuan tersebut. IIC kemudian menerbitkan laporan setebal 58 halaman yang dibuka untuk publik, di mana dinyatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan individu yang bertanggung jawab maupun agen pemain yang terlibat. Namun demikian, laporan itu juga menegaskan bahwa FAM tetap harus memikul tanggung jawab atas adanya kelemahan serius dalam proses administrasi.

Namun, FAM memutuskan untuk segera menghapus laporan IIC dari situs resmi mereka tak lama setelah laporan tersebut dipublikasikan, dengan alasan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk menjaga integritas proses yang masih berlangsung di CAS.

Yusoff Mahadi mengakui bahwa asosiasi mungkin telah keliru dalam menentukan waktu publikasi, karena hal itu bertepatan dengan proses pengajuan penting yang melibatkan perwakilan hukum FAM di CAS terkait kasus pemalsuan dokumen yang menjadi sorotan.

Ia memberikan jaminan bahwa penghapusan tersebut tidak bersifat permanen dan tidak boleh ditafsirkan sebagai upaya menutup-nutupi atau keengganan untuk mengungkapkan informasi. Sebaliknya, ia menegaskan kembali bahwa laporan tersebut akan dipulihkan kembali setelah penasihat hukum memastikan bahwa penerbitannya tidak akan mengganggu proses arbitrase.

### Peran Vietnam yang dicurigai dalam penindakan tersebut
Secara publik, Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) menyampaikan pernyataan yang cenderung netral terkait isu tersebut, yang sebagian besar berupa terjemahan dan penyajian ulang dari siaran pers dengan sedikit atau tanpa spekulasi tentang kemungkinan kekalahan tim Vietnam dapat dibatalkan. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Seluruh Nepal dilaporkan meminta FIFA untuk membatalkan kekalahan 2–0 mereka sebelumnya dari Malaysia dengan mengajukan pengaduan yang sama.

Media Vietnam secara konsisten mengklaim bahwa VFF tidak secara resmi mengajukan pengaduan tersebut, dengan mengutip sumber internal dan anonim, bertentangan dengan berbagai tuduhan Malaysia bahwa justru pihak Vietnam yang pertama kali mengadu ke FIFA. Publikasi Komite Banding FIFA pada November 2025 melaporkan bahwa para pemain juga meyakini bahwa VFF sebagai pihak yang mengajukan keluhan atas dugaan ketidaklayakan mereka. Namun, Komite menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak akurat, dengan menegaskan bahwa pengaduan yang diajukan ke FIFA bukan berasal dari otoritas Vietnam.

Keheningan Vietnam, yang berbeda dengan peran aktif Nepal, menjadi bahan perdebatan luas. Hal ini sangate mencolok jika dibandingkan dengan fakta bahwa sebagian besar federasi di dunia biasanya akan mengajukan protes ketika menemukan kejanggalan. Sebagai perbandingan, dalam kasus Teboho Mokoena selama Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026, maupun kasus Nelson Cabrera, kedua federasi lawan secara aktif mengajukan protes terhadap pelanggaran yang terjadi. Meskipun telah berulang kali dibantah—baik secara informal oleh media Vietnam maupun secara resmi oleh otoritas FIFA—pemberitahuan FIFA pada Oktober 2025 mengenai dasar penjatuhan sanksi terhadap Malaysia mengungkap bahwa protes tersebut diajukan hanya dalam waktu satu hari setelah kemenangan Malaysia 4–0 atas Vietnam. Yang menambah kebingungan, Tunku Ismail mengklaim bahwa dia diberitahu oleh AFC mengenai pengaduan tersebut, "pengadu berasal dari Vietnam, tetapi bukan dari federasi". Ia pun mempertanyakan mengapa FIFA menanggapi laporan dari "individu biasa" dengan begitu serius.

### Kritik terhadap prioritas pemerintah Malaysia
Skandal tersebut juga menarik perhatian pada nasib individu tanpa kewarganegaraan di negara bagian Malaysia seperti Sabah. serta status kewarganegaraan yang kompleks dari anak-anak terlantar yang lahir di Malaysia dan anak-anak yang lahir dari ibu Malaysia yang belum/tidak menikah. Para pengkritik menyoroti proses kewarganegaraan di Malaysia yang dinilai tidak transparan, dan mencatat bahwa individu yang memiliki keterkaitan nyata dengan negara tersebut justru kerap ditolak kewarganegaraannya. Sebaliknya, kewarganegaraan dianggap lebih mudah diberikan kepada orang asing dalam situasi yang meragukan, termasuk skandal ini. Hal ini memicu kekhawatiran mengenai prioritas pemerintah yang dinilai tidak tepat.

### Serangan terhadap jurnalis
Haresh Deol, yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden Klub Pers Nasional Malaysia, diserang oleh dua pria di Kuala Lumpur sementara seorang lainnya merekam kejadian tersebut pada akhir Desember 2025. Deol termasuk salah satu yang pertama mengecam penggunaan dokumen palsu untuk mendatangkan pemain naturalisasi, dan bahkan membandingkannya dengan skandal 1MDB, seraya mengungkapkan kekhawatiran atas transparansi penyelidikan serta dugaan upaya penutupan kasus oleh FAM.

## Pranala luar
### Pernyataan dan laporan resmi FIFA
* FIFA menjatuhkan sanksi kepada Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan tujuh pemain (diarsipkan) - diumumkan pada 26 September 2025 di portal Inside FIFA.
** Pemberitahuan tentang dasar-dasar Keputusan (FDD-24394) (diarsipkan) - keputusan Komite Disiplin FIFA, dipublikasikan pada 6 Oktober 2025.
* Komite Banding FIFA mengkonfirmasi sanksi terhadap Asosiasi Sepak Bola Malaysia dan tujuh pemain (diarsipkan) - diumumkan pada 3 November 2025 di portal Inside FIFA.
** Keputusan Komite Banding FIFA (FDD-25550 & FDD-25566 & FDD-25574) (diarsipkan) - keputusan Komite Banding FIFA, dipublikasikan pada 17 November 2025.

### Pernyataan resmi FAM
Semua artikel yang tercantum di bawah ini ditulis dalam bahasa Melayu:

* Siaran pers FAM 27 September 2025 (diarsipkan)
* Pernyataan resmi FAM 7 Oktober 2025 (diarsipkan)
* Pernyataan resmi FAM 3 November 2025 (diarsipkan)
* Pernyataan resmi FAM 18 November 2025 (diarsipkan)
* Pernyataan resmi FAM dan pengakuan atas keputusan CAS 6 Maret 2026 (diarsipkan)

### Pernyataan dan putusan resmi CAS
* CAS mengubah sebagian sanksi terhadap tujuh pemain yang secara keliru dinyatakan memenuhi syarat untuk bermain bagi Malaysia (archived) - Siaran pers 5 Maret 2026 tentang keputusan operatif.

### Keputusan AFC
* Pertemuan Komite Disiplin dan Etika AFC pada 17 Maret 2026 (VVC 20260317DC01) (diarsipkan) - Keputusan 17 Maret 2026 untuk membatalkan dua pertandingan kualifikasi Piala Asia AFC 2027 Malaysia.

## Referensi