Konfederasi Bisnis Eropa

**Konfederasi Bisnis Eropa**, atau lebih dikenal dengan nama *BusinessEurope*, merupakan organisasi yang mewakili asosiasi pengusaha nasional dari 35 negara di kawasan Eropa. Organisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara komunitas bisnis dan lembaga-lembaga Uni Eropa, dengan tujuan utama memperjuangkan kebijakan ekonomi yang mendukung daya saing perusahaan di pasar global. Selaku kelompok lobi resmi, Konfederasi Bisnis Eropa memainkan peran penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi, perdagangan, dan regulasi di tingkat Eropa, sekaligus memastikan kepentingan sektor swasta terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Didirikan pada tahun 1958 dengan nama awal *Union des Industries de la Communauté Européenne* (UNICE), organisasi ini dibentuk seiring dengan berkembangnya integrasi ekonomi Eropa pasca Perang Dunia II. Perubahan nama menjadi Konfederasi Bisnis Eropa pada tahun 2007 menandai transformasi identitas yang lebih inklusif dan sesuai dengan dinamika globalisasi ekonomi. Latar belakang pendiriannya berkaitan dengan kebutuhan sektor industri untuk menyuarakan kepentingan terhadap kebijakan bersama yang dibentuk di Brussel, khususnya dalam menghadapi liberalisasi perdagangan internasional.

Dalam konteks perdagangan, Konfederasi Bisnis Eropa berperan sentral sebagai aktor non-pemerintah yang turut memengaruhi agenda kebijakan eksternal maupun internal. Organisasi ini tidak hanya mendorong terciptanya pasar tunggal yang lebih terintegrasi, tetapi juga mendukung pengembangan agenda digital, transisi hijau, serta kebijakan perdagangan bebas yang berkelanjutan. Dengan posisinya yang strategis, Konfederasi Bisnis Eropa sering kali dipandang sebagai kekuatan penyeimbang antara kepentingan ekonomi nasional negara anggota dan tujuan integrasi ekonomi Eropa secara kolektif.

## Sejarah dan Latar Belakang
Konfederasi Bisnis Eropa memiliki akar sejarah yang erat kaitannya dengan upaya penguatan perwujudan kepentingan industri di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Organisasi ini didirikan pada tahun 1958 dengan nama *Union des Industries de la Communauté Européenne* (UNICE), tidak lama setelah pembentukan Komunitas Ekonomi Eropa. Tujuan awalnya adalah menyediakan wadah kolektif bagi asosiasi pengusaha nasional di negara-negara anggota untuk menyalurkan aspirasi bersama dalam menghadapi kebijakan ekonomi regional yang sedang berkembang.

Seiring dengan berkembangnya integrasi Eropa, UNICE mengalami transformasi baik dalam struktur maupun orientasi kebijakannya. Pada dekade 1970-an, misalnya, organisasi ini memperluas agenda dari sekadar isu perdagangan menjadi meliputi liberalisasi ekspor dan regulasi pasar internal. Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya keterlibatan UNICE dalam wacana neoliberal, yang menekankan pentingnya kompetisi bebas dan pasar tunggal Eropa sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, UNICE tidak hanya sekadar forum konsultasi, tetapi juga berkembang menjadi aktor politik yang berpengaruh dalam dinamika kebijakan ekonomi regional.

Perubahan besar terjadi pada 1990-an ketika proses integrasi Eropa memasuki fase baru melalui Perjanjian Maastricht dan pembentukan Uni Eropa. UNICE menyesuaikan diri dengan memperluas jaringan keanggotaan dan memperkuat kapasitas advokasinya di Brussels, khususnya terkait isu-isu kebijakan kompetisi dan regulasi perdagangan eksternal. Hal ini menunjukkan bagaimana organisasi tersebut menjadi bagian integral dari mekanisme representasi kepentingan bisnis dalam kerangka tata kelola ekonomi Eropa yang semakin kompleks.

Pada tahun 2007, UNICE secara resmi berganti nama menjadi *BusinessEurope*. Pergantian ini mencerminkan upaya modernisasi citra organisasi serta penegasan perannya sebagai konfederasi bisnis yang mewakili kepentingan lebih dari 20 juta perusahaan di seluruh Eropa. Nama baru ini dipandang lebih inklusif dan mencerminkan dimensi lintas Eropa, sejalan dengan realitas globalisasi dan meningkatnya persaingan ekonomi internasional. Transformasi tersebut juga beriringan dengan upaya memperkuat legitimasi organisasi dalam arena kebijakan Uni Eropa.

Keterkaitan Konfederasi Bisnis Eropa dengan dinamika integrasi ekonomi Eropa tampak jelas dari perannya dalam mempengaruhi regulasi perdagangan, kebijakan pasar internal, hingga isu-isu sosial ekonomi yang berdampak pada dunia usaha. Sebagai salah satu aktor non-npemerintah, Konfederasi Bisnis Eropa memainkan fungsi penting dalam menjembatani kepentingan sektor swasta dengan pembuat kebijakan di tingkat supranasional. Misalnya, dalam isu liberalisasi perdagangan global, Konfederasi Bisnis Eropa secara konsisten menegaskan pentingnya keterbukaan pasar Eropa agar tetap kompetitif di tingkat internasional. Dengan demikian, sejarah dan latar belakang Konfederasi Bisnis Eropa mencerminkan dinamika evolusi organisasi bisnis dalam konteks integrasi Eropa yang terus berkembang.

## Peran dan Fungsi Utama
Konfederasi Bisnis Eropa memiliki peran utama sebagai aktor kolektif dalam advokasi kebijakan perdagangan di tingkat Uni Eropa. Organisasi ini secara konsisten menyuarakan kepentingan dunia usaha dalam proses perumusan perjanjian perdagangan bebas serta kebijakan eksternal Uni Eropa. Melalui lobi dan konsultasi resmi, Konfederasi tersebut berupaya memastikan bahwa kebijakan perdagangan yang diadopsi oleh Komisi Eropa maupun Dewan Eropa selaras dengan kepentingan perusahaan Eropa yang beroperasi di pasar global. Dalam berbagai forum, organisasi ini mendorong penciptaan kondisi perdagangan yang terbuka, adil, dan berbasis aturan internasional, sehingga sektor swasta Eropa dapat bersaing secara setara dengan mitra dagang global.

Selain di ranah eksternal, Konfederasi Bisnis Eropa juga memiliki pengaruh signifikan terhadap regulasi pasar internal Uni Eropa. Organisasi ini berkontribusi dalam proses konsultasi kebijakan terkait harmonisasi standar, regulasi kompetisi, serta kebijakan lingkungan bisnis. Melalui komite tematiknya, Konfederasi Bisnis Eropa mengajukan rekomendasi kebijakan yang bertujuan mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pasar tunggal Eropa. Dengan keterlibatan aktif tersebut, Konfederasi Bisnis Eropa dipandang sebagai salah satu aktor non-pemerintah yang berperan dalam memastikan regulasi pasar internal tidak hanya mendukung integrasi ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing industri Eropa secara keseluruhan.

Peran Konfederasi Bisnis Eropa tidak terbatas pada isu perdagangan dan regulasi, tetapi juga meluas pada agenda strategis seperti transformasi digital. Organisasi ini secara aktif mendukung pengembangan ekonomi digital dengan menekankan pentingnya inovasi, infrastruktur digital, dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Konfederasi Bisnis Eropa mendorong kebijakan yang dapat mempercepat adopsi teknologi baru di sektor industri, serta menggarisbawahi pentingnya keterampilan digital dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja Eropa. Dalam konteks ini, Konfederasi Bisnis Eropa berfungsi sebagai penghubung antara komunitas bisnis dan pembuat kebijakan untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Eropa.

Selain itu, kontribusi Konfederasi Bisnis Eropa dalam mendukung transisi hijau juga patut dicatat. Organisasi ini mendukung agenda keberlanjutan Uni Eropa, termasuk implementasi *European Green Deal* yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan mendorong ekonomi berbasis rendah karbon. Konfederasi Bisnis Eropa berperan dengan mengadvokasi kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara ambisi lingkungan dengan keberlangsungan daya saing industri. Melalui dialog dengan institusi Uni Eropa, organisasi ini mendorong solusi yang memungkinkan sektor swasta untuk beradaptasi dengan regulasi lingkungan tanpa kehilangan kapasitas inovasi dan investasi. Posisi ini mencerminkan pendekatan pragmatis yang berfokus pada pencapaian target lingkungan secara realistis dan berkelanjutan.

Konfederasi Bisnis Eropa juga mengembangkan fungsi koordinasi antar anggota untuk membangun konsensus mengenai isu-isu strategis yang memengaruhi bisnis di seluruh Eropa. Dalam proses ini, organisasi tersebut tidak hanya mengartikulasikan kepentingan pengusaha, tetapi juga berperan dalam membangun kerangka dialog sosial dengan aktor lain, termasuk serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, peran dan fungsi Konfederasi Bisnis Eropa menunjukkan karakter multiperan, yaitu sebagai advokat kebijakan perdagangan, penghubung dalam proses regulasi pasar internal, serta mitra strategis dalam agenda digitalisasi dan transisi hijau Uni Eropa.

## Struktur dan Keanggotaan
Konfederasi Bisnis Eropa memiliki anggota yang terdiri atas asosiasi pengusaha nasional dari negara-negara Eropa. Keanggotaan ini mencakup lebih dari 35 asosiasi yang mewakili sekitar 20 juta perusahaan dari berbagai sektor industri, baik perusahaan besar maupun kecil. Komposisi ini menjadikan Konfederasi Bisnis Eropa sebagai salah satu jaringan representasi bisnis paling luas di kawasan Eropa. Keberadaan asosiasi pengusaha nasional memungkinkan organisasi ini menyalurkan aspirasi ekonomi dari tingkat domestik ke tingkat supranasional, sehingga isu-isu yang dibawa mencerminkan keragaman kepentingan negara anggota Uni Eropa.

Dalam hal struktur kepengurusan, Konfederasi Bisnis Eropa dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih dari kalangan anggota, serta didukung oleh Sekretaris Jenderal yang menjalankan fungsi administratif sehari-hari. Kepengurusan ini dibagi ke dalam komite-komite tematik yang berfokus pada isu tertentu, seperti kebijakan perdagangan, pasar internal, inovasi, serta keberlanjutan. Mekanisme pengambilan keputusan di dalam organisasi dilakukan secara kolektif melalui dewan eksekutif dan majelis umum, di mana setiap asosiasi anggota memiliki suara dalam merumuskan posisi bersama. Pola ini mencerminkan pendekatan konsensus untuk memastikan legitimasi dan representasi yang seimbang di antara berbagai kepentingan nasional.

Selain berfungsi sebagai wadah koordinasi kebijakan di tingkat Eropa, Konfederasi Bisnis Eropa juga menjalin hubungan dengan sejumlah mitra internasional. Organisasi ini memiliki jaringan kerja sama dengan asosiasi bisnis global, seperti *[[International Chamber of Commerce]]* (ICC) dan *Business at OECD*, guna memperkuat posisinya dalam forum perdagangan multilateral. Keterlibatan ini penting untuk memperluas pengaruhnya di luar Eropa, terutama dalam konteks negosiasi perdagangan internasional dan regulasi global yang berdampak pada dunia usaha Eropa. Melalui kerja sama tersebut, Konfederasi Bisnis Eropa mampu menjadi penghubung antara komunitas bisnis Eropa dengan mitra dagang utama di dunia.

Hubungan Konfederasi Bisnis Eropa dengan organisasi lain di dalam maupun di luar Uni Eropa juga menunjukkan peran strategisnya dalam membangun aliansi lintas sektor. Sebagai contoh, kerja sama dengan serikat pekerja dan lembaga penelitian dilakukan untuk mencari titik temu dalam isu-isu seperti transisi energi hijau dan digitalisasi. Bentuk hubungan ini memperkuat legitimasi organisasi dalam memengaruhi kebijakan publik, karena menunjukkan bahwa Konfederasi Bisnis Eropa tidak hanya memperjuangkan kepentingan pengusaha, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan keberlanjutan yang lebih luas. Dengan demikian, struktur dan keanggotaan Konfederasi Bisnis Eropa menegaskan posisinya sebagai aktor kolektif yang berperan penting dalam tata kelola ekonomi dan perdagangan Eropa.

## Isu Strategis dan Tantangan
Krisis ekonomi global menjadi salah satu isu strategis yang menuntut perhatian khusus bagi Konfederasi Bisnis Eropa. Fluktuasi ekonomi, termasuk dampak krisis keuangan 2008 dan resesi akibat pandemi COVID-19, memengaruhi daya saing perusahaan di kawasan Eropa. Dalam menghadapi situasi tersebut, Konfederasi Bisnis Eropa berupaya memberikan masukan kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung kebijakan fiskal serta moneter yang mendukung pemulihan. Organisasi ini menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasar internal sekaligus memperluas akses ke pasar eksternal agar perusahaan Eropa tetap kompetitif dalam lanskap global.

Transisi menuju energi hijau dan keberlanjutan juga menjadi tantangan utama yang memengaruhi arah kebijakan Konfederasi Bisnis Eropa. Uni Eropa telah berkomitmen pada *European Green Deal* yang menargetkan netralitas karbon pada tahun 2050. Konfederasi Bisnis Eropa mendukung transisi ini, tetapi juga menyoroti perlunya kebijakan yang mempertimbangkan kapasitas adaptasi industri, terutama sektor padat energi. Organisasi ini mendorong regulasi yang seimbang antara tujuan lingkungan dengan keberlangsungan ekonomi, sehingga transformasi menuju energi hijau dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengorbankan daya saing industri Eropa.

Tantangan berikutnya adalah digitalisasi dan inovasi yang semakin menjadi agenda sentral dalam kebijakan ekonomi Uni Eropa. Konfederasi Bisnis Eropa melihat bahwa transformasi digital menawarkan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, efisiensi, dan daya saing global. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga membawa risiko, seperti kesenjangan teknologi antar perusahaan dan masalah perlindungan data. Oleh karena itu, Konfederasi Bisnis Eropa aktif terlibat dalam advokasi kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital, inovasi berbasis penelitian, serta regulasi yang mampu melindungi konsumen sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital.

Meski memainkan peran penting dalam advokasi kebijakan, Konfederasi Bisnis Eropa juga menghadapi kritik terkait posisinya sebagai kelompok lobi bisnis besar di Uni Eropa. Sejumlah pengamat menilai bahwa pengaruh organisasi ini dapat memperkuat kepentingan korporasi besar dan mengurangi ruang bagi partisipasi kelompok masyarakat sipil atau usaha kecil. Kritik tersebut sering diarahkan pada cara organisasi ini mendorong agenda liberalisasi perdagangan dan regulasi yang ramah bisnis, yang dianggap dapat mengabaikan aspek sosial maupun lingkungan. Perdebatan ini mencerminkan tantangan bagi Konfederasi Bisnis Eropa untuk menjaga keseimbangan antara memperjuangkan kepentingan anggotanya dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih luas.

Secara keseluruhan, isu strategis yang dihadapi Konfederasi Bisnis Eropa menunjukkan bahwa organisasi ini berada di persimpangan antara tuntutan globalisasi, keberlanjutan, dan digitalisasi. Perannya dalam merespons krisis ekonomi, mendukung transisi hijau, serta mendorong inovasi digital memperlihatkan kontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan Uni Eropa. Namun, keberadaan kritik terhadap peran lobi bisnis besar menegaskan perlunya transparansi dan inklusivitas dalam setiap langkah advokasi. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Konfederasi Bisnis Eropa tidak hanya bersifat ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyangkut legitimasi sosial dalam tata kelola kebijakan di tingkat Eropa.

## Dampak dan Konstribusi
Konfederasi Bisnis Eropa memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan Uni Eropa, terutama melalui advokasi pada perundingan perjanjian perdagangan bebas dan pengaturan pasar internal. Organisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan dunia usaha dengan pembuat kebijakan, mendorong integrasi ekonomi yang lebih dalam dan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan daya saing perusahaan Eropa di pasar global. Studi mengenai kebijakan perdagangan UE menunjukkan bahwa Konfederasi Bisnis Eropa secara konsisten menjadi aktor kunci dalam proses konsultasi resmi, terutama dalam isu-isu non-tariff measures yang semakin sentral dalam perdagangan internasional.

Selain fokus pada regulasi makro, Konfederasi Bisnis Eropa turut berkontribusi pada penguatan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM), yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Eropa. Dukungan ini mencakup advokasi kebijakan yang memfasilitasi akses ke pembiayaan, inovasi teknologi, dan keterhubungan dengan rantai nilai global. Dampaknya terhadap perekonomian terlihat pada peningkatan investasi lintas negara, penciptaan lapangan kerja, dan percepatan transfer teknologi. Analisis tentang peran lobi bisnis dalam kebijakan sosial-ekonomi global menegaskan bahwa Konfederasi Bisnis Eropa bersama aktor industri lainnya memengaruhi agenda OECD, IMF, dan lembaga keuangan internasional dalam kerangka daya saing dan perlindungan kepentingan korporasi.

Keterlibatan Konfederasi Bisnis Eropa tidak terbatas pada lingkup Eropa, melainkan juga menjangkau forum multilateral seperti WTO dan OECD, di mana organisasi ini berkontribusi dalam diplomasi dagang dengan memperjuangkan keterbukaan pasar sekaligus penerapan standar global. Sejalan dengan arah kebijakan *Green Deal* dan transformasi digital, Konfederasi Bisnis Eropa juga aktif mengintegrasikan aspek keberlanjutan, termasuk advokasi untuk transisi hijau yang seimbang dengan kepentingan industri. Studi tentang bab pembangunan berkelanjutan dalam perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa menegaskan adanya peran signifikan asosiasi bisnis, termasuk Konfederasi Bisnis Eropa, dalam memastikan bahwa aspek keberlanjutan diakomodasi tanpa mengurangi kepentingan industri.

Namun, peran Konfederasi Bisnis Eropa tidak luput dari kritik, terutama terkait praktik lobi yang dianggap lebih mewakili kepentingan korporasi besar dibandingkan UKM atau kepentingan publik secara luas. Kritik ini muncul dalam konteks transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan, di mana Konfederasi Bisnis Eropa dinilai memiliki akses istimewa dalam dialog kebijakan. Analisis mengenai respons perusahaan-perusahaan Eropa terhadap *[[Backlash (2023)|backlash]]* globalisasi menunjukkan bahwa lobi kolektif seperti Konfederasi Bisnis Eropa dapat menciptakan ketidakseimbangan representasi antara kepentingan ekonomi dengan dampak sosial-lingkungan yang lebih luas.

## Kontroversi dan Kritik
Konfederasi Bisnis Eropa kerap menghadapi kritik terkait perannya dalam proses kebijakan Uni Eropa, terutama mengenai transparansi aktivitas lobi. Meskipun Uni Eropa telah memiliki aturan tentang *Transparency Register* yang mewajibkan pelaporan aktivitas lobi, sejumlah pengamat menilai akses Konfederasi Bisnis Eropa ke lembaga-lembaga UE masih sangat dominan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan dan keseimbangan dalam representasi kepentingan antara dunia usaha, masyarakat sipil, dan kelompok kepentingan lain dalam pengambilan keputusan.

Kritik lain diarahkan pada dominasi perusahaan besar dalam struktur dan agenda Konfederasi Bisnis Eropa. Walaupun organisasi ini mengklaim mewakili seluruh asosiasi pengusaha, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM), penelitian menunjukkan bahwa suara korporasi berskala global lebih sering mendominasi dalam penyusunan posisi kebijakan. Hal ini dinilai berpotensi menciptakan ketidaksetaraan representasi, karena kepentingan UKM yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat tersisih oleh agenda perusahaan besar yang lebih berpengaruh secara ekonomi.

Selain itu, isu akuntabilitas dalam praktik lobi Konfederasi Bisnis Eropa juga menjadi sorotan dalam literatur akademik. Kritik ini mencakup dugaan bahwa organisasi tersebut terlalu berfokus pada promosi liberalisasi pasar dan perlindungan kepentingan industri, sementara implikasi sosial maupun lingkungan sering kali dianggap kurang mendapat perhatian. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana Konfederasi Bisnis Eropa bertanggung jawab tidak hanya pada anggotanya, tetapi juga terhadap kepentingan publik yang lebih luas di Uni Eropa.

Perdebatan mengenai transparansi, representasi, dan akuntabilitas menunjukkan bahwa peran Konfederasi Bisnis Eropa dalam tata kelola ekonomi Eropa bukan hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan dilema normatif. Di satu sisi, organisasi ini dianggap berhasil memperkuat posisi ekonomi Eropa melalui advokasi kebijakan. Namun di sisi lain, pengaruh yang besar juga menimbulkan kekhawatiran terkait keseimbangan demokratis dalam proses pembuatan kebijakan Uni Eropa.

## Arah Masa Depan
Menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompetitif, Konfederasi Bisnis Eropa berupaya menyesuaikan strategi organisasi agar tetap relevan dengan kebutuhan anggotanya. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan posisi dalam advokasi kebijakan yang mendukung keterbukaan pasar, tetapi tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap industri strategis di Eropa. Penyesuaian strategi ini penting mengingat meningkatnya persaingan dari kekuatan ekonomi besar lain, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, yang turut memengaruhi arah kebijakan perdagangan Uni Eropa.

Selain itu, peran Konfederasi Bisnis Eropa dalam membentuk kebijakan pasca-2020 semakin menonjol, terutama terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan upaya memperkuat kemandirian strategis Uni Eropa. Organisasi ini secara aktif menyuarakan pentingnya kebijakan yang menyeimbangkan antara keterbukaan perdagangan dengan kebutuhan memperkuat kapasitas industri dalam negeri, khususnya di bidang teknologi, energi, dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan agenda strategis Uni Eropa untuk memperkuat daya saing global dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok eksternal yang rentan.

Lebih lanjut, kontribusi Konfederasi Bisnis Eropa terhadap integrasi ekonomi Eropa diperkirakan akan terus berlanjut melalui dorongan terhadap kebijakan harmonisasi regulasi, penguatan pasar tunggal, serta inovasi dalam bidang digital dan transisi hijau. Dengan menjadi mitra dialog utama bagi lembaga-lembaga Uni Eropa, organisasi ini memiliki potensi untuk memperkuat koordinasi kebijakan lintas negara anggota, sehingga tercipta integrasi ekonomi yang lebih solid. Prospek ini mengindikasikan bahwa Konfederasi Bisnis Eropa tidak hanya berperan sebagai aktor lobi, tetapi juga sebagai fasilitator penting dalam menjaga keberlanjutan proyek integrasi Eropa di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi global.

Untuk masa yang akan datang, Konfederasi Bisnis Eropa juga diprediksi akan memperluas fokus pada isu keberlanjutan dan transformasi digital, yang keduanya menjadi prioritas utama Uni Eropa. Hal ini terlihat dari inisiatif organisasi tersebut agar kebijakan perdagangan tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga mendukung pencapaian target iklim Uni Eropa dan agenda transformasi digital lintas sektor. Dengan demikian, Konfederasi Bisnis Eropa diposisikan untuk memainkan peran strategis dalam menyelaraskan kepentingan dunia usaha dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sehingga integrasi ekonomi Eropa dapat berlangsung sejalan dengan nilai keberlanjutan sosial dan lingkungan.

## Referensi