Konflik Republik Demokratik Kongo–Rwanda

Sebuah konflik dimulai antara Republik Demokratik Kongo (RDK) dan Rwanda pada tahun 2022 setelah pasukan Rwanda memasuki negara tersebut untuk memberikan dukungan militer kepada kelompok pemberontak Gerakan 23 Maret (M23), termasuk bertempur bersama mereka melawan militer Kongo (FARDC) dan milisi pro-pemerintah. Pada 27 Juni 2025, perjanjian damai ditandatangani di Washington D.C., Amerika Serikat.

Sejak Perang Kongo Kedua, provinsi-provinsi timur Republik Demokratik Kongo (RDK) telah menjadi lokasi pemberontakan yang terus berlangsung oleh berbagai kelompok pemberontak, terutama Gerakan 23 Maret (M23) di Kivu Utara dan afiliasinya, Twirwaneho, di Kivu Selatan, serta Pasukan Demokratik Sekutu (ADF) di Ituri dan Kivu Utara. Tahap konflik saat ini berkaitan dengan kampanye yang dimulai pada Maret 2022 oleh Gerakan M23, yang oleh RDK, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya dituduh tidak hanya didukung oleh Rwanda, tetapi juga diperjuangkan secara aktif oleh negara tersebut. Rwanda dan M23 juga menuduh RDK bekerja sama dengan Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR), sebuah kelompok paramiliter etnis Hutu yang terlibat dalam Genosida Rwanda. Baik Kongo maupun Rwanda membantah bahwa mereka mendukung FDLR dan M23, meskipun terdapat penelitian dan laporan yang membenarkan tuduhan kedua belah pihak.

Burundi, yang menuduh Rwanda berada di balik upaya kudeta tahun 2015, mengerahkan pasukan untuk membantu RDK menghadapi serangan M23. Jumlah pasukan Burundi di Kongo timur mencapai sekitar 12.000 orang hingga awal Februari 2025, ketika sebagian besar dari mereka ditarik, menyisakan sekitar 3.000 personel. Misi penjaga perdamaian MONUSCO menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam konflik selain menjalankan perannya dalam melindungi region dari kelompok militan, tetapi telah dituduh oleh Rwanda berpihak karena kerja samanya dengan angkatan bersenjata Kongo. Sementara itu, pemerintah Kongo telah meminta pasukan penjaga perdamaian MONUSCO untuk meninggalkan RDK karena dinilai “gagal melindungi warga sipil dari kelompok bersenjata”.

Terdapat dua upaya perundingan damai yang diselenggarakan antara RDK dan Rwanda: satu yang difasilitasi oleh Kenya pada tahun 2022, namun gagal, dan satu lagi yang diselenggarakan oleh Angola pada tahun 2024, yang kemudian menghasilkan kesepakatan gencatan senjata pada bulan Agustus. Pertempuran antara pasukan Kongo dan pemberontak M23 yang didukung Rwanda kembali pecah pada Oktober 2024 setelah sempat mereda, dan meningkat tajam menjelang akhir tahun. Negosiasi yang direncanakan antara Presiden Rwanda Paul Kagame dan Presiden RDK Félix Tshisekedi pada bulan Desember dibatalkan karena ketidaksepakatan mengenai prasyarat. Menurut perkiraan PBB pada Desember 2024, Angkatan Bersenjata Rwanda memiliki hingga 4.000 personel di wilayah RDK, dan jumlah ini meningkat hingga sekitar 12.000 pada Maret 2025.

Pada Januari 2025, pemberontak melancarkan serangan besar ke Goma, ibu kota provinsi Kivu Utara di RDK, yang menyebabkan lebih dari 400.000 orang mengungsi dan mendorong pemerintah RDK memutuskan hubungan diplomatik dengan Rwanda. Pemerintah Kongo menyebut dukungan militer Rwanda terhadap pemberontak sebagai “pernyataan perang”. Jatuhnya Goma setelah beberapa hari pertempuran pada akhir Januari merupakan eskalasi terbesar dalam konflik Kivu sejak M23 pertama kali menduduki kota tersebut pada 2012. M23 melanjutkan serangannya ke wilayah lain di Kivu Utara dan masuk ke Kivu Selatan pada Februari, serta merebut ibu kota provinsi tersebut, Bukavu. Uni Afrika menyerukan agar M23 mundur demi mencegah “balkanisasi” Republik Demokratik Kongo, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 2773 yang juga menyerukan kepada Rwanda untuk menghentikan dukungannya terhadap M23. Setelah negosiasi pada Juni 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Rwanda dan RDK menyepakati sebuah perjanjian damai awal.

## Catatan

## Referensi