Ikhwanul Muslimin Suriah

**Ikhwanul Muslimin Suriah** () adalah cabang organisasi Ikhwanul Muslimin Islam Sunni di Suriah. Tujuannya adalah mentransformasi Suriah menjadi negara islam yang diatur berdasarkan hukum Syariah melalui proses hukum dan politik secara bertahap.

Partai ini sangat menentang Pan-Arabisme, kapitalisme, komunisme, liberalisme, dan sekularisme di Suriah. Didirikan pada akhir Perang Dunia II, Ikhwanul Muslimin Suriah dipandang sebagai salah satu dari beberapa partai politik penting pada tahun 1950an. Ketika Suriah bersatu dengan Mesir untuk membentuk Republik Persatuan Arab, pembubaran Ikhwanul Muslimin sebagai sebuah partai politik merupakan syarat persatuan, yang dipersulit oleh konflik Gamal Abdel Nasser di Mesir dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Ikhwanul Muslimin Suriah dilarang oleh pemerintah Republik Arab Suriah disaat setelah kudeta tahun 1963 oleh Partai Ba'ath yang sekuler dan pan-Arab. Ikhwanul Muslimin memainkan peran utama dalam perbedaan pendapat terhadap Partai Ba'ath yang sekuler selama periode 1976–1982, dan keanggotaan Ikhwanul Muslimin di Suriah menjadi pelanggaran berat pada tahun 1980.

Setelah pemberontakan Hama tahun 1982 saat meluasnya pemberontakan Islam di Suriah (1979–1982), ketika ribuan pemberontak bersenjata dan warga sipil dibunuh oleh militer Ikhwanul Muslimin secara efektif dipecah sebagai kekuatan politik yang aktif di Suriah.

Ikhwanul Muslimin di pengasingan termasuk di antara 250 penandatangan Deklarasi Damaskus tahun 2005, sebuah pernyataan persatuan oleh oposisi Suriah termasuk Reli Demokratik Nasionalis Arab, Aliansi Demokratik Kurdi, Komite Masyarakat Sipil, Front Demokratik Kurdi, dan Gerakan Masa Depan menyerukan reformasi yang "damai, bertahap", "didasarkan pada kesepakatan, dan berdasarkan dialog dan pengakuan satu sama lain".

Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kelompok oposisi utama di Suriah terhadap pemerintah menjelang pemberontakan tahun 2011, namun gagal memberikan pengaruh yang signifikan dalam protes terhadap pemerintah. Populasi inti pengunjuk rasa pemberontakan di Suriah berasal dari generasi muda yang sudah cukup umur di Suriah tanpa kehadiran Ikhwanul Muslimin yang signifikan. Namun, di antara kelompok oposisi ekspatriat, Ikhwanul Muslimin Suriah dipandang oleh sebagian orang sebagai "kelompok dominan". atau "kekuatan dominan" dalam oposisi selama perang saudara Suriah pada musim semi 2012.

## Sejarah

Pernah menjadi cabang terpenting kedua Ikhwanul Muslimin, Ikhwan Suriah mempunyai dua sayap – sayap Damaskus yang relatif moderat dan sayap militan Aleppo. Menjadi lebih revolusioner dan radikal pada tahun 1960an dan 1970an, mereka bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Ba'ath yang menguasai Suriah. Di Mesir, kelompok-kelompok sempalan yang terinspirasi oleh Sayyid Qutb tumbuh lebih kejam dan militan dibandingkan kelompok Ikhwanul Muslimin arus utama. Di Suriah, seluruh organisasi terkena dampaknya, karena kepemimpinan yang terpecah secara internal gagal membendung radikalisasi terhadap kelompok-kelompok sempalan. Meskipun para pemimpin secara terbuka menyangkal unsur-unsur radikal, mereka tidak mampu membendung radikalisasi kelompok tersebut karena sebagian besar mereka berada di pengasingan akibat kebrutalan dan penindasan yang kejam terhadap pemerintah Suriah.

Ikhwanul Muslimin Suriah didirikan pada pertengahan tahun 1940-an oleh Mustafa al-Siba'i dan Muhammad al-Mubarak al-Tayyib, yang merupakan teman dan kolega pendiri Ikhwanul Muslimin Mesir, Hassan al-Banna. Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan Suriah, Ikhwanul Muslimin Suriah menjadi bagian dari oposisi yang sah, dan pada pemilihan parlemen tahun 1961, Ikhwanul Muslimin Suriah memenangkan sepuluh kursi. Setelah kudeta tahun 1963 yang membawa Partai Ba'ath, yang sekuler dan pan-Arab berkuasa, partai ini dilarang. Ikhwanul Muslimin memainkan peran utama dalam gerakan perlawanan yang sebagian besar berbasis Sunni yang menentang Partai Ba'ath, (sejak tahun 1971 dominasi kekuasaan oleh keluarga Alawi Assad, menambahkan unsur keagamaan dalam konfliknya dengan Ikhwanul Muslimin). Situasi ini berkembang menjadi konflik bersenjata pada akhir tahun 1970an yang mencapai puncaknya pada pemberontakan Hama tahun 1982, ketika ribuan orang dibunuh oleh militer.

Keanggotaan Ikhwanul Suriah menjadi pelanggaran berat di Suriah pada tahun 1980 (berdasarkan Undang-Undang Darurat 49) dan Ikhwanul Muslimin di bubarkan, meskipun Ikhwanul Muslimin tetap mempertahankan jaringan dukungan di negara tersebut, yang kekuatannya tidak diketahui, dan memiliki kantor pusat eksternal di London dan Siprus. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah meninggalkan kekerasan dan mengadopsi cara-cara reformis, menyerukan pembentukan sistem politik demokratis dan pluralistik. Selama bertahun-tahun pemimpin Ikhwanul Muslimin Suriah adalah Ali Sadreddine Al-Bayanouni, yang hidup sebagai pengungsi politik di London.

### Asal usul

Menjelang akhir tahun 1930-an, ide-ide Hassan al-Banna mencapai Suriah ketika para pemuda Suriah, yang lulus dari universitas di Kairo dan berpartisipasi dalam Ikhwanul Muslimin di Mesir, kembali ke negaranya dan mendirikan perkumpulan yang disebut "Pemuda Muhammad" (*Shabab Muhammad*), yang kemudian menjadi Ikhwanul Muslimin Suriah. Ikhwanul Muslimin di Suriah didirikan pada tahun 1930-an (menurut lexicorient.com) atau pada tahun 1945, setahun sebelum kemerdekaan dari Perancis, (menurut jurnalis Robin Wright dan Ikhwanul Muslimin sendiri). Ikhwanul menyatakan pendirinya adalah Dr. Mustafa al-Siba'i. Pada tahun 1954, asosiasi Suriah yang dipimpin oleh Mustafa al-Siba'i menawarkan bantuan kepada organisasi saudaranya di Mesir, yang menjadi sasaran penindasan parah oleh Gamal Abdel Nasser.

Namun, baru pada tahun 1960-an Ikhwanul Suriah memainkan peran utama dalam politik, sebagai bagian dari gerakan perlawanan berskala luas, yang berkembang menjadi perjuangan bersenjata, melawan pemerintah sekuler. Setelah kudeta militer pada 8 Maret 1963 oleh Partai sekuler Ba'ath, pemerintahan baru secara drastis membatasi kebebasan politik, dan memusatkan kekuasaan di tangan militer dan memberikan posisi penting kepada minoritas Alawit di negara tersebut. Kelompok Islam Sunni Suriah – yang merupakan kelompok agama mayoritas – tidak memiliki perwakilan di pemerintahan. Sejak awal, kelompok politik Islam, yang paling menonjol adalah Ikhwanul Muslimin yang mewakili oposisi terkuat terhadap pemerintah. Pelarangan Ikhwanul Muslimin pada tahun 1964 mengakibatkan radikalisasi. Pada tahun 1964 dan 1965, pemogokan dan demonstrasi massal menyebar ke seluruh kota-kota besar di Suriah, terutama di Hama, dan ditumpas oleh militer. Pada tahun 1971, Jenderal Hafez al-Assad, seorang Alawi, merebut kekuasaan; pada tahun 1973 demonstrasi yang disertai kekerasan kembali terjadi sebagai tanggapan terhadap usulan konstitusi yang tidak mengharuskan presiden dari seorang Muslim. Intervensi Suriah dalam Perang Saudara Lebanon pada tahun 1976 di pihak Al-Mawarinah memicu pergolakan baru di Suriah, dan pembunuhan mulai menargetkan para anggota pemerintah Suriah dan tokoh Alawi; Ikhwanul Muslimin kemudian mengaku bertanggung jawab atas sebagian besar serangan tersebut.

### Pemberontakan Islamis 1976–82

Pada tanggal 16 Juni 1979, Ikhwanul Muslimin melancarkan serangan terhadap taruna di Sekolah Artileri Aleppo, yang secara resmi menewaskan 83 orang.
Dalam waktu tersebut, profesor Yusef al-Yusef dibunuh di Aleppo. Pemerintah Suriah menanggapinya dengan menjatuhkan hukuman mati terhadap sekitar 15 tahanan, yang dituduh sebagai agen Irak, karena tergabung dalam gerakan perlawanan Islam. Serangan teroris kemudian menjadi kejadian sehari-hari, khususnya di Aleppo dan kota-kota utara lainnya. Pemerintah cenderung menganggap serangan-serangan ini dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin, tetapi ketika perlawanan bersenjata memperoleh dukungan rakyat yang luas dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata yang lebih bebas, terutama di lingkungan penduduk miskin, menjadi sulit untuk menentukan sejauh mana keterlibatan Ikhwanul Muslimin.

Pada bulan November 1979, selebaran Ikhwanul menyatakan:

Kami menolak segala bentuk despotisme, karena menghormati prinsip-prinsip Islam, dan kami tidak menuntut jatuhnya Firaun agar ada yang menggantikannya. Agama tidak dijalankan dengan paksaan....

Menjelang tanggal 8 Maret 1980 (peringatan ketujuh belas kudeta Ba'ath), hampir semua kota di Suriah dilumpuhkan oleh pemogokan dan protes, yang berkembang menjadi pertempuran sengit dengan pasukan keamanan. Banyak organisasi, baik agama maupun sekuler, terlibat, termasuk Ikhwanul Muslimin Suriah. Pemerintah menanggapinya dengan kekuatan militer yang besar, mengirimkan puluhan ribu tentara, didukung oleh tank dan helikopter. Di Aleppo dan sekitarnya, ratusan demonstran terbunuh dan delapan ribu orang ditangkap.  Pada bulan April, pemberontakan berhasil dipadamkan.

Sebuah artikel surat kabar yang ditulis oleh saudara laki-laki presiden, Rifaat al-Assad, menyatakan bahwa pemerintah siap untuk "mengorbankan satu juta martir" (lebih dari sepersepuluh populasi Suriah pada saat itu) untuk membasmi "musuh bangsa". Pada tanggal 7 Juli 1980, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang membuat keanggotaan Ikhwanul Muslimin dapat dihukum mati. Namun biasanya, pemerintah menerapkan hukuman kolektif yang tidak pandang bulu: pada bulan Agustus, tentara mengeksekusi 80 penghuni sebuah blok apartemen sebagai tanggapan atas serangan terhadap tentara yang ditempatkan di Aleppo. Pada bulan April 1981, tentara mengeksekusi sekitar 400 penduduk Hama, yang dipilih di antara loyalis laki-laki yang berusia di atas 14 tahun. Hal ini sebagai pembalasan setelah serangan teroris yang gagal di desa Alawi dekat Hama.

Selama moratorium 50 hari penerapan undang-undang 7 Juli, lebih dari seribu Ikhwanul Muslimin menyerah kepada pihak berwenang, berharap bisa lolos dari hukuman mati; informasi yang dipublikasikan tentang mereka di media resmi mungkin dapat memberikan gambaran mengenai komposisi keanggotaan Ikhwanul Muslimin pada saat itu. Kebanyakan dari mereka yang menyerahkan diri adalah pelajar di bawah usia dua puluh lima tahun, dari Damaskus dan kota-kota besar lainnya;  yang lainnya adalah guru sekolah, profesor atau insinyur.

Pada bulan Agustus, September dan November 1981, Ikhwanul Muslimin melakukan tiga serangan bom mobil terhadap sasaran pemerintah dan militer di Damaskus, menewaskan ratusan orang, menurut pers resmi. Pada tanggal 2 Februari 1982, Ikhwanul Muslimin memimpin pemberontakan besar-besaran di Hama, dan dengan cepat menguasai kota tersebut; militer menanggapinya dengan membom Hama (yang berpenduduk sekitar 250.000 jiwa) sepanjang sisa bulan tersebut, menewaskan antara 10.000 dan 30.000 orang. Tragedi Pembantaian Hama menandai kekalahan Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam militan pada umumnya sebagai kekuatan politik di Suriah.

### Era pasca-Hama
Setelah menumpas semua oposisi, Hafez al-Assad membebaskan beberapa anggota Ikhwanul Muslimin yang dipenjara pada pertengahan tahun 1990an. Setelah kematiannya pada tahun 2000, Assad digantikan oleh putranya, Bashar al-Assad, yang awalnya mengisyaratkan keterbukaan yang lebih besar terhadap perbedaan politik. Pada bulan Mei 2001, didorong oleh iklim politik baru, Ikhwanul Muslimin menerbitkan pernyataan di London yang menolak kekerasan politik, dan menyerukan negara yang modern dan demokratis. Banyak tahanan politik, termasuk Ikhwanul Muslimin, diampuni dan dibebaskan. Namun, reformasi tersebut berumur pendek; pada tahun yang sama, beberapa kebebasan politik yang telah diberikan dicabut secara tiba-tiba.

Meskipun kepemimpinannya berada di pengasingan, Ikhwanul Muslimin terus mendapatkan simpati yang besar dari warga Suriah. Riyad al-Turk, seorang pemimpin oposisi sekuler, menganggapnya sebagai kelompok oposisi Suriah yang “paling kredibel”. Ikhwanul Muslimin terus menganjurkan sistem politik demokratis; mereka telah mengabaikan seruan untuk melakukan perlawanan dengan kekerasan dan menerapkan hukum *[[syariah]]*, serta melakukan pemberontakan Sunni melawan Alawi. Al-Turk dan kelompok oposisi sekuler lainnya cenderung menganggap serius evolusi ini, sebagai tanda kematangan politik Ikhwanul Muslimin, dan percaya bahwa Ikhwanul Muslimin kini bersedia berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sebuah wawancara pada bulan Januari 2006, pemimpin Ikhwanul Muslimin, Ali Sadreddine Bayanouni, "mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin menginginkan perubahan pemerintahan yang damai di Damaskus dan pembentukan 'negara sipil dan demokratis', bukan republik Islam." Menurut Bayanouni, pemerintah Suriah mengakui telah menahan 30.000 orang, hal ini merupakan representasi yang adil atas kekuatan Ikhwanul Muslimin.

Menurut informasi Amerika yang bocor, Presiden Suriah Bashar al Assad diduga menyebut Hamas sebagai "tamu tak diundang" dan berkata, "Jika anda ingin saya efektif dan aktif, saya harus memiliki hubungan dengan semua pihak. Hamas adalah Ikhwanul Muslimin, tapi kita harus menghadapi kenyataan dengan mengakui kehadiran mereka”, membandingkan Hamas dengan Ikhwanul Muslimin Suriah yang dihancurkan oleh ayahnya Hafez al Assad. Dia kemudian diduga mengklaim Hamas akan hilang jika perdamaian tercapai di Timur Tengah.

### Perang saudara Suriah tahun 2011–sekarang
Berbeda dengan pemberontakan yang dipimpin IM pada tahun 1976–1982, fase pemberontakan sipil dalam Perang Saudara Suriah yang dimulai pada bulan Maret 2011 diawali sebagai gerakan sekuler dan tanpa kekerasan yang dipimpin oleh pemuda. Para pengunjuk rasa, sebagian besar adalah warga Suriah yang apolitis berusia dua puluhan dan tiga puluhan, berkumpul di tingkat lokal, akar rumput dan berafiliasi dengan ideologi politik lama, menyerukan pembebasan tahanan tidak bersalah, jaminan kebebasan demokratis, dan jatuhnya pemerintahan Assad. Pada bulan Agustus 2011, para ekspatriat oposisi Suriah membentuk Dewan Nasional Suriah untuk mencari dukungan internasional terhadap pemberontakan tersebut. Ikhwanul Muslimin Suriah secara resmi memegang lima kursi di Dewan Nasional Suriah, payung oposisi utama di luar Suriah, tetapi menciptakan jaringan aliansi dengan anggota DNS lainnya, dan menciptakan pengaruh pengendali pada komite bantuan di dewan tersebut. Sejak pembentukan Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah pada bulan November 2012, Dewan Nasional Suriah tidak lagi berada di posisi belakang Koalisi, yang diakui sebagai badan politik eksternal oposisi yang “memimpin” revolusi.

Pada tahun 2012, aktivis Ikhwanul Muslimin membentuk Komisi Perlindungan Sipil (KPS). KPS dianggap sebagai front Ikhwanul Muslimin, yang bertugas membantu unit-unit bersenjata di Suriah untuk terhubung satu sama lain dan juga dengan sponsor di luar negeri. Situs webnya mencantumkan sejumlah faksi yang berafiliasi, tersebar di Homs, Damaskus, Idlib, dan tempat lainnya; tetapi, sebagian besar dari kelompok tersebut merupakan kelompok kecil dan umumnya mengidentifikasi diri sebagai anggota Tentara Pembebasan Suriah atau Front Pembebasan Islam Suriah. Ikhwanul Muslimin Suriah diyakini mengendalikan, melalui pendanaan, seperempat hingga sepertiga dari brigade pemberontak bersenjata yang berbeda-beda yang dikenal secara kolektif sebagai Tentara Pembebasan Suriah (TPS).

Meskipun demikian, *[[The Daily Telegraph]]* melaporkan pada bulan Agustus 2012 bahwa Ikhwanul Muslimin telah membentuk milisinya sendiri yang tidak berafiliasi dengan TPS di Suriah, yang disebut "Orang Bersenjata Ikhwanul Muslimin", yang berada di Damaskus dan tempat-tempat lainnya seperti Homs atau Idlib. Komisi Durou al-Thawra (Perisai Dewan Revolusi) dibentuk pada tahun 2012 dengan bantuan dari Ikhwanul Muslimin Suriah yang diduga terdiri dari 43 unit tempur yang sebagian besar berada di Idlib atau Hama.

Pada saat yang sama para pemimpin Ikhwanul Muslimin berusaha meyakinkan para pemimpin di negara tetangganya Yordania, Irak dan Lebanon – serta negara-negara Barat – bahwa mereka “tidak mempunyai niat untuk mendominasi sistem politik Suriah di masa depan” dan telah "mengecilkan" "pengaruh mereka" dalam oposisi Suriah. IM Suriah telah meyakinkan pihak luar bahwa mereka “berusaha keras untuk memastikan” bahwa senjata yang mereka sumbangkan “tidak jatuh ke tangan kelompok ekstremis”.

Menurut Hassan Hassan yang menulis di surat kabar *[[The Guardian]]* pada pertengahan tahun 2012, meskipun Ikhwanul Muslimin mendominasi Dewan Nasional Suriah, sebuah badan yang dibentuk di luar Suriah, Ikhwanul Muslimin tampaknya lebih populer di kalangan orang-orang buangan dibandingkan dengan kelompok pemberontak di Suriah. “Aktivis dari berbagai wilayah di Suriah mengatakan kepada saya bahwa, sebelum pemberontakan tahun lalu, negara tersebut hampir tidak memiliki kehadiran Ikhwanul Muslimin.”  "Setidaknya 70%" penduduk Suriah – non-Sunni (Muslim dan Kristen), Kurdi, dan kelompok suku lainnya “telah berada di luar” pengaruh Ikhwanul Muslimin “di masa lalu”, dan Hassan yakin di masa depan juga akan tetap berada di luar pengaruh Ikhwanul Muslimin.

Ikhwanul Suriah mengecam keras intervensi politik Iran di Bahrain. Kecaman ini dirumuskan dengan “sopan”, tanpa adanya rujukan yang jelas-jelas menghina Syiah.  Namun, upaya tersebut gagal.

Ikhwanul Muslimin Suriah mengeluarkan pernyataan yang menyatakan Jihad melawan Rusia wajib (Fardu'ain) bagi semua orang yang mampu membawa senjata setelah intervensi militer Rusia di Suriah. Mereka menegaskan kembali seruan Gereja Ortodoks Rusia agar operasi tersebut dianggap sebagai Perang Suci.

## Referensi

## Pranala luar
*Official Site