Petisi Hak Politik Aljazair 1920

**Petisi Hak Politik Aljazair 1920** adalah petisi pertama yang mengklaim hak politik orang Aljazair di Aljazair Prancis setelah pemilihan munisipal Aljazair tahun 1919.

## Sejarah

Partisipasi puluhan ribu tentara Aljazair dalam pertempuran Perang Dunia Pertama di Prancis dan intervensi mereka yang menentukan dalam kemenangan melawan tentara Jerman membuat mereka mendapatkan penghargaan setelah mereka kembali ke Aljazair.

Dengan cara inilah Undang-Undang Jonnart mengizinkan para veteran dan penduduk asli yang cacat untuk mengakses fungsi-fungsi dalam administrasi kolonial dan untuk mendapatkan real estat di kota-kota dan di pedesaan sebagai tanda asimilasi dalam kerangka kode Indigénat.

Ketentuan-ketentuan yang mengikuti pengesahan undang-undang ini pada tanggal 4 Februari 1919 kemudian memungkinkan untuk menghasilkan teks-teks hukum yang menetapkan perdagangan yang diizinkan bagi penduduk asli Aljazair dengan pembatasan-pembatasan yang diakibatkannya dalam hierarki profesional administratif.

Tetapi pemilihan kotamadya tahun 1919 memungkinkan perwakilan politik penduduk asli untuk berkembang di kotamadya sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan kebutuhan baru akan kebebasan politik dan serikat pekerja.

Memang, anggota dewan umum Khalid ibn Hashim di Aljir, serta anggota dewan kota Mohamed Seghir Boushaki sebagai perwakilan dari penduduk asli yang terpilih, mulai mengobarkan dan mengobarkan aksi protes melalui lembaga-lembaga Prancis mulai dari komune hingga Senat Prancis, dan bahkan sejauh ini sebagai menulis kepada Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924).

## Petisi

Tuntutan akan hak politik penduduk asli Aljazair setelah Perang Dunia Pertama diwujudkan dengan penulisan petisi resmi tertanggal 18 Juli 1920 kepada Senat Prancis.

Dokumen protes ini diilhami oleh Emir Khaled dan dibuat konkret oleh banyak anggota dewan kotamadya yang dipimpin dan diwakili oleh Mohamed Seghir Boushaki yang terpilih di kotamadya layanan penuh Thénia (sebelumnya Ménerville).

Sekretariat Senat mendaftarkan dokumen ini dengan nama "Petisi N°30" dengan keberatan atas protes hormat dari anggota dewan kotamadya pribumi Aljazair di hadapan Senat terhadap ketentuan baru kode Indigénat.

Memang, sebuah RUU telah diajukan di Majelis Tinggi Parlemen oleh layanan Pemerintah Prancis yang berkaitan dengan modifikasi peraturan rezim status penduduk asli di Aljazair dan aksesi penduduk asli Aljazair ke hak-hak politik.

## Debat Senat
Senator Charles Cadilhon (1876-1940) yang diberi mandat dan ditunjuk oleh Senat Prancis untuk melaporkan diskusi dan perdebatan senator lain tentang klaim isinya, dan ini selama sesi 19 Mei 1921.

Senator dari Landes ini kemudian mencatat dalam laporannya bahwa RUU yang mengubah kode Indigénat yang terkait dengan petisi ini memang telah diadopsi dan disahkan oleh dua majelis parlemen Prancis.

Memang, proyek pemerintah ini telah menjadi undang-undang pada 4 Agustus 1920 () setelah diadopsi secara mayoritas oleh para deputi dan senator, dan undang-undang ini kemudian diterbitkan setelah diundangkan secara definitif di Journal officiel de la République française pada 6 Agustus 1920, dimulai dari halaman 11287.

Pada akhir debat senator tentang "Permohonan No. 30", panitia yang diketuai oleh pelapor Charles Cadilhon akhirnya mengumumkan secara negatif agenda mengenai perpanjangan hak politik bagi penduduk asli, dan penolakan dan penolakan ini dimasukkan dalam daftar Senat.

## Bibliografi
* 

* 

## Lihat juga

* Pemilihan munisipal Aljazair 1919
* Mohamed Seghir Boushaki (1869-1959)
* Emir Khaled (1875-1936)

## Referensi