Angkatan Bersenjata Pakistan

**Angkatan Bersenjata Pakistan** (; ) adalah kekuatan militer Pakistan. Ini merupakan militer terbesar keenam di dunia berdasarkan jumlah personel aktif, dan terdiri dari tiga cabang berseragam—Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara—yang didukung oleh sejumlah pasukan paramiliter seperti Garda Nasional dan Pasukan Bersenjata Sipil. Komponen penting dalam struktur angkatan bersenjata adalah Pasukan Divisi Rencana Strategis, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan persediaan serta aset senjata nuklir taktis dan strategis milik Pakistan. Presiden Pakistan menjabat sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Pakistan, dan rantai komando diatur di bawah Ketua Komite Kepala Staf Gabungan (JCSC) bersama kepala staf masing-masing dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Semua cabang dikoordinasikan secara sistematis dalam operasi dan misi gabungan di bawah Markas Besar Staf Gabungan (JSHQ).

Angkatan Bersenjata Pakistan dibentuk pada tahun 1947, saat Pakistan meraih kemerdekaan dari Kekaisaran Britania. Sejak itu, mereka memainkan peran penting dalam sejarah modern Pakistan, terutama karena terlibat dalam perang besar melawan India pada tahun 1947–1948, 1965, dan 1971. Militer telah beberapa kali mengambil alih kendali pemerintahan, membentuk apa yang oleh para analis disebut sebagai negara dalam negara, yang dikenal sebagai “The Establishment”. Kebutuhan pengelolaan perbatasan mendorong pembentukan Garda Nasional dan Pasukan Bersenjata Sipil untuk menangani kerusuhan sipil di wilayah barat laut, serta pengamanan perbatasan di Punjab dan Sindh oleh pasukan paramiliter. Pada tahun 2024, Angkatan Bersenjata Pakistan memiliki sekitar 660.000 personel aktif, tidak termasuk lebih dari 25.000 personel dalam Pasukan Divisi Rencana Strategis dan 291.000 personel aktif di berbagai pasukan paramiliter. Militer secara tradisional memiliki jumlah sukarelawan yang besar, sehingga wajib militer tidak pernah diberlakukan, meskipun Konstitusi Pakistan dan undang-undang tambahan memungkinkan penerapan wajib militer dalam kondisi perang.

Sejak Perjanjian Sino-Pakistan tahun 1963, militer Pakistan menjalin hubungan erat dengan Tiongkok, bekerja sama dalam pengembangan JF-17, K-8, dan berbagai sistem senjata lainnya. Hingga tahun 2021, Tiongkok merupakan pemasok utama perlengkapan militer asing terbesar bagi Pakistan dalam kategori persenjataan utama. Kerja sama militer antara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok dan Pakistan telah mempercepat pelaksanaan latihan militer bersama, serta integrasi rantai pasokan senjata dan sistem komunikasi jaringan yang makin kompatibel, sehingga mempercepat integrasi kemampuan pertahanan kedua pihak. Kedua negara juga bekerja sama dalam pengembangan program teknologi nuklir dan luar angkasa mereka.

Selain itu, militer Pakistan juga menjalin hubungan historis dengan Amerika Serikat, yang memberikan status sekutu utama non-NATO kepada Pakistan pada tahun 2004. Oleh karena itu, Pakistan memperoleh sebagian besar perlengkapan militernya dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan produsen dalam negerinya sendiri.

Menghabiskan sekitar 18,3% dari pengeluaran pemerintah nasional pada tahun 2021 setelah pembayaran bunga, militer Pakistan menyerap bagian besar dari anggaran tahunan negara. Angkatan bersenjata umumnya mendapat dukungan tinggi dalam masyarakat Pakistan. Per April 2021, Pakistan merupakan kontributor keenam terbesar dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 4.516 personel yang dikerahkan di luar negeri. Penugasan luar negeri lainnya mencakup personel militer Pakistan yang bertugas sebagai penasihat militer di berbagai negara Afrika dan Arab. Militer Pakistan juga pernah menempatkan divisi tempur dan kekuatan setingkat brigade di beberapa negara Arab selama Perang Arab–Israel, membantu pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Teluk pertama melawan Irak, serta turut berperan aktif dalam konflik di Somalia dan Bosnia.

## Referensi