Masyarakat sipil

**Masyarakat sipil** dapat dipahami sebagai "sektor ketiga" dari masyarakat, yang terpisah dari pemerintah dan bisnis, serta mencakup keluarga dan ranah privat. Menurut sejumlah penulis lain, istilah *masyarakat sipil* digunakan dalam dua pengertian, yakni  
(1) himpunan organisasi dan lembaga nonpemerintah yang memperjuangkan kepentingan serta kehendak warga negara, atau  
(2) individu dan organisasi dalam suatu masyarakat yang berdiri secara independen dari pemerintah.

Kadang kala, istilah *masyarakat sipil* digunakan dalam pengertian yang lebih umum, yakni mencakup "unsur-unsur seperti kebebasan berbicara, peradilan yang independen, dan lain sebagainya, yang membentuk suatu masyarakat demokratis" (*[[Collins English Dictionary]]*).  
Secara khusus dalam diskursus para pemikir Eropa Timur dan Eropa Tengah, masyarakat sipil juga dipandang sebagai sebuah konsep normatif yang menekankan nilai-nilai kewargaan.

## Etimologi
Dalam karyanya yang berjudul *[[Politika (Aristoteles)|Πολιτικά]]* *(Politiká)*, filsuf Aristoteles memperkenalkan istilah *koinōnía politikḗ* (), yang berarti *komunitas politik*, seperti kota-negara (*polis*), yang dibentuk demi kelangsungan hidup bersama.  
Tujuan atau *[[Telos (filsafat)|telos]]* dari *komunitas politik* sebagaimana didefinisikan Aristoteles adalah eudaimonia (, *tò eu zēn*), yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan manusia atau kesejahteraan bersama, di mana manusia dipandang sebagai makhluk "politik (sosial)" (, *zōon politikón*).

Konsep tersebut kemudian digunakan oleh para penulis Romawi, seperti Cicero, untuk merujuk pada gagasan kuno mengenai republik (*res publica*). Istilah ini kembali memasuki wacana politik Barat setelah salah satu terjemahan akhir abad pertengahan atas *Politics* karya Aristoteles ke dalam bahasa Latin oleh Leonardo Bruni, yang menerjemahkan *koinōnía politikḗ* menjadi *societas civilis* (“masyarakat sipil”).

Seiring munculnya pembedaan antara otonomi monarki dan hukum publik, istilah ini kemudian memperoleh makna baru untuk menunjuk pada tatanan korporatif (*Ständestaat*) dari kelas penguasa feodal pemilik tanah, yang berlawanan dengan kekuasaan yang dijalankan oleh pangeran atau raja.

Istilah *masyarakat sipil* memiliki sejarah panjang dalam teori kenegaraan dan kembali mengemuka dengan kekuatan baru pada akhir abad ke-20 di Eropa Timur, ketika para anti-komunis seperti Václav Havel pada dekade 1990-an menggunakannya untuk menggambarkan ranah asosiasi warga yang terancam oleh rezim negara komunis yang totalistik dan dominan.

Penggunaan pascamodern pertama dari istilah *masyarakat sipil* untuk menandakan oposisi politik berasal dari tulisan Aleksander Smolar pada tahun 1978–1979. Namun demikian, istilah ini tidak digunakan oleh serikat buruh Solidarność pada tahun 1980–1981.

## Demokrasi
Bangsa Romawi kuno telah memahami keterkaitan antara demokrasi dan masyarakat yang kooperatif, berlawanan dengan monarki yang cenderung melahirkan masyarakat kompetitif atau tidak kooperatif. Sejarawan Cassius Dio menuturkan sebuah argumen melalui suara Agrippa, jenderal Augustus, yang memohon kepada Augustus—setelah ia mengalahkan para rivalnya dalam perang saudara Romawi—agar tidak menggulingkan Republik Romawi karena dampak buruk yang akan ditimbulkannya terhadap masyarakat.

Kajian mengenai hubungan antara masyarakat sipil dan masyarakat politik demokratis berakar langsung dari filsafat Pencerahan Skotlandia, terutama karya Adam Ferguson berjudul *[[An Essay on the History of Civil Society]]*, serta pemikiran G. W. F. Hegel, yang kemudian diadaptasi oleh Alexis de Tocqueville, Karl Marx, dan Ferdinand Tönnies. Gagasan-gagasan ini dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti abad ke-20 seperti Gabriel Almond dan Sidney Verba, yang menegaskan pentingnya budaya politik dalam menopang tatanan demokratis.

Mereka berpendapat bahwa unsur politik dari organisasi-organisasi politik meningkatkan kesadaran publik dan melahirkan warga yang lebih berpengetahuan, sehingga membuat pilihan suara yang lebih baik, berpartisipasi aktif dalam politik, dan lebih mampu menuntut akuntabilitas pemerintah. Masyarakat sipil berfungsi sebagai wadah bagi individu-individu dengan tujuan dan kepentingan bersama untuk memperdalam nilai-nilai demokrasi, yang pada gilirannya dapat memperkuat tatanan negara demokratis. Keanggotaan dalam asosiasi semacam ini menjadi sumber informasi yang menurunkan hambatan terhadap aksi kolektif. Kelompok-kelompok ini kemudian dapat memengaruhi kebijakan dengan memberikan tekanan terhadap pemerintah. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat berperan sebagai penyeimbang kekuasaan negara. Statuta organisasi politik ini bahkan dianggap sebagai “konstitusi mini” karena membiasakan para anggotanya pada formalitas pengambilan keputusan demokratis.

Dalam perkembangannya, Robert D. Putnam berpendapat bahwa bahkan organisasi non-politis dalam masyarakat sipil penting bagi demokrasi, karena mereka membangun modal sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai bersama dalam masyarakat. Modal sosial, yang didefinisikan sebagai jejaring sosial serta norma timbal balik yang menyertainya, membantu masyarakat mengatasi dilema tindakan kolektif; individu dengan jejaring sosial yang kuat lebih mungkin berkomitmen dan menggunakan modal sosial mereka untuk membangun kebaikan publik. Dengan demikian, negara dengan masyarakat sipil yang kuat lebih mungkin berhasil sebagai demokrasi. Sejumlah sarjana kemudian memperluas argumen Putnam dengan menekankan bahwa keberhasilan transisi demokrasi sangat bergantung pada partisipasi organisasi masyarakat sipil non-politis yang berakar pada hubungan keseharian. Hal serupa dikemukakan oleh Gianfranco Poggi, yang menyatakan bahwa kepercayaan antarpribadi merupakan prasyarat bagi kelangsungan masyarakat republik.

Namun, beberapa pemikir mempertanyakan keterkaitan antara masyarakat sipil dan demokrasi yang kokoh. Thomas Carothers menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak selalu terbentuk untuk tujuan yang mulia, dan tidak selalu mempromosikan nilai-nilai demokratis. Sebagai contoh, Sheri Berman berargumen bahwa organisasi masyarakat sipil justru dapat digunakan untuk memobilisasi rakyat melawan demokrasi. Hal ini tampak jelas dalam kejatuhan Republik Weimar di Jerman, ketika kegagalan republik tersebut menghadapi krisis ekonomi dan gejolak sosial melahirkan banyak organisasi masyarakat sipil yang justru memperdalam perpecahan sosial di kalangan rakyat Jerman. Dalam situasi tersebut, partai Nazi berhasil menyusup ke kelompok-kelompok yang kecewa dan menjadikannya tulang punggung gerakan serta propaganda mereka. Akibatnya, partai Nazi berubah dari kekuatan politik kecil pada 1928 (dengan hanya 2,63% suara) menjadi partai terbesar di Reichstag setelah pemilihan tahun 1932. Berlawanan dengan pandangan Putnam, dalam kasus ini jejaring masyarakat sipil yang padat justru meruntuhkan demokrasi.

Bahkan di negara demokrasi yang mapan, keberlimpahan kelompok kepentingan khusus—yang menjadi penanda masyarakat sipil yang kuat—dapat menghambat fungsi lembaga perwakilan dan menyelewengkan kebijakan demi kepentingan kelompok kaya atau berpengaruh. Berdasarkan data survei yang dikumpulkan oleh Kenneth Newton, hanya sedikit bukti bahwa kepercayaan sosial dan kepercayaan politik saling berhubungan, sehingga kekuatan masyarakat sipil tidak selalu sejalan dengan kekuatan demokrasi. Sebagaimana ditegaskan Larry Diamond, memahami bagaimana masyarakat sipil mendukung demokrasi juga menuntut pemahaman atas ketegangan dan kontradiksi yang diciptakannya.

Di Amerika Serikat, Alexis de Tocqueville berpendapat bahwa kecenderungan masyarakat untuk membentuk asosiasi yang berkembang menjadi masyarakat sipil merupakan faktor kunci keberhasilan demokrasi Amerika. Robert D. Putnam menambahkan bahwa kekuatan masyarakat sipil di AS secara historis telah membangun kepercayaan sosial dan modal sosial yang tinggi di antara warga negara. Namun, ada pula yang menilai bahwa ketergantungan pada masyarakat sipil dapat menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pemerintah dan menciptakan ketegangan sosial.

Dalam konteks Amerika modern, Yuval Levin menulis bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah AS dan warganya. Ada yang berpendapat bahwa masyarakat sipil membantu menjaga kebebasan individu sebagai penyeimbang kekuasaan negara, sementara yang lain melihatnya sebagai perpanjangan tangan negara untuk mendorong tujuan sosial sekaligus membatasi konsolidasi kekuasaan yang tidak demokratis. David Rieff berargumen bahwa pemerintah AS memiliki sumber daya yang jauh lebih besar untuk menangani persoalan sosial dibanding organisasi non-pemerintah, yang sering kali tidak memiliki kekuatan memadai.

## Referensi
### Catatan kaki

### Sumber

* 
* Alagappa, Muthiah. *Civil Society and Political Change in Asia*. Stanford: Stanford University Press, 2004. 
* Colletti, Lucio. ‘Introduction’, in Karl Marx, *Early Writings*, Pelican, 1975, pp.&nbsp;7–56. .
* Edwards, Michael. *Civil Society*. Cambridge, England: Polity Press, 2004. .
* Draper, Hal. *Karl Marx's Theory of Revolution* (Volume 1: State and Bureaucracy, Volume 2: The Politics of Social Classes). New York: Monthly Review Press, 1977 & 1986.
* Ehrenberg, John. *Civil Society: The Critical History of an Idea.* New York: New York University Press, 1999.
* Ginsborg, Paul. *Italy and Its Discontents: Family, Civil Society, State* (2003)
* Gosewinkel, Dieter: Civil Society, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: 24 August 2011.
* Hemmati, Minu. Dodds, Felix. Enayati, Jasmin. and McHarry,Jan downloadable copy of ''Multistakeholder Processes for Governance and Sustainability:Beyond Deadlock and Conflict''
* 
* O'Connell, Brian. *Civil Society: The Underpinnings of American Democracy*. Medford, Mass:Tufts University Press, 1999. .
* Perlas, Nicolas. *Shaping Globalization – Civil Society, Cultural Power and Threefolding*. .
* Pollock, Graham. "Civil Society Theory and Euro-Nationalism," *Studies In Social & Political Thought* , Issue 4, March 2001, pp.&nbsp;31–56. online
* Soper, Steven C. *Building a Civil Society: Associations, Public Life, and the Origins of Modern Italy* (2013)
* Tvedt, Terje. *Angels of Mercy or Development Diplomats. NGOs & Foreign Aid*. Oxford: James Currey, 1998.
* Whaites, Alan, *Let's get civil society straight: NGOs and Political Theory,* Development in Practice, 1996, 
* Whaites, Alan, *NGOs, Civil Society and the State: Avoiding theoretical extremes in real world issues,' Development in Practice* 1998 
* Zaleski, Pawel Stefan, *Tocqueville on Civilian Society: A Romantic Vision of the Dichotomic Structure of Social Reality*, Archiv für Begriffsgeschichte Bd. 50/2008 
* Helmut K. Anheier, Stefan Toepler, *International Encyclopedia of Civil Society*, Springer-Verlag New York Inc., New York 2010, 

## Pranala luar

* LSE Centre for Civil Society 
* UN and Civil Society
* UNEP Global Civil Society Forum (archived 4 March 2016)
* Global Environment Facility Civil Society Network 
* EU relations with Civil Society (archived 2 February 2012)
* UK DFID relations with (archived 16 April 2009) Civil Society
* Civicus – Worldwide Alliance for Citizen Participation
* Global civil society (PCDF).
* One World Trust Database of Civil Society Self-regulatory Initiatives (archived 7 January 2016)
* Wiser.org – World Index for Social and Environmental Responsibility – formerly civilsociety.org (archived 11 April 2014)
* Stakeholder Forum for a Sustainable Future engagement in UN stakeholder relations (archived 10 April 2013)
* International Society for Third-Sector Research 
* Requier-Desjardins Mélanie & Bied-Charreton Marc, 2007. Science and Civil Society in the fight against desertification. Les dossiers thématiques du CSFD. Issue 6. 40 pp. 
* 100 years of trends in international civil society by the Union of International Associations
* Interface journal special issue on civil society and social movements