Bencana kelaparan Jalur Gaza

**Bencana kelaparan Jalur Gaza** adalah sebuah bencana kelaparan yang terjadi akibat blokade Israel selama perang Gaza yang mencegah masuknya kebutuhan pokok dan bantuan kemanusiaan ke Gaza, serta serangan udara yang telah menghancurkan infrastruktur pangan seperti toko roti, penggilingan, dan gudang makanan, sehingga menimbulkan kelangkaan luas terhadap pasokan penting. Menurut sekelompok pakar PBB, pada Juli 2024 “kampanye kelaparan yang ditargetkan” oleh Israel telah menyebar ke seluruh Jalur Gaza dan menyebabkan kematian anak-anak. Pada bulan yang sama, kasus kekurangan gizi pada anak yang terdeteksi di Gaza utara meningkat sebesar 300% dibandingkan dengan Mei 2024.

Pada 30 Juni 2024, Komite Tinjauan Kelaparan Global IPC menyatakan bahwa bukti yang tersedia menunjukkan kelaparan belum terjadi di Gaza, namun risiko tinggi kelaparan akan terus berlanjut selama perang berlangsung, serta memperingatkan agar tidak lengah. Israel menentang metodologi IPC sebelumnya dengan merujuk pada pendapat akademisi di sektor kesehatan masyarakat Israel. Pada September 2024, Refugees International memperingatkan bahwa kondisi pangan di Gaza telah “memburuk secara parah” sejak Mei, dengan menyatakan bahwa “risiko serius terjadinya kembali kondisi kelaparan masih sangat tinggi”. Program Pangan Dunia pada Oktober 2024 memperingatkan bahwa satu juta orang berada dalam risiko kelaparan.

Proyeksi menunjukkan bahwa 100 persen populasi mengalami “tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi,” dengan sekitar 20 persen di antaranya berada pada tingkat bencana per Juli 2025. Pada 22 Agustus 2025, IPC mengonfirmasi bahwa kelaparan sedang berlangsung di Kegubernuran Gaza dan kemungkinan besar akan terjadi di Kegubernuran Deir al-Balah serta Kegubernuran Khan Yunis dalam satu bulan berikutnya. IPC menyatakan bahwa data mengenai Kegubernuran Gaza Utara masih terbatas, tetapi memperingatkan bahwa kelaparan juga bisa terjadi di wilayah tersebut.

Volker Türk, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan dapat dianggap sebagai penggunaan kelaparan sebagai senjata perang, yang termasuk kejahatan perang. Komisi Penyelidikan Internasional Independen juga menemukan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai metode perang. Pada April dan Mei, USAID dan Biro Kependudukan, Pengungsi, dan Migrasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Israel menghalangi masuknya bantuan pangan ke Gaza. Temuan ini ditolak oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan pemerintahan Presiden Joe Biden. Pemerintah Israel membantah menggunakan kelaparan sebagai senjata perang dan menyatakan bahwa pihaknya tidak melanggar Konvensi Genosida. COGAT, badan Israel yang bertanggung jawab mengatur masuknya bantuan ke Gaza, menyatakan bahwa Israel tidak memberlakukan batasan atas jumlah bantuan yang masuk.

Namun, klaim COGAT tersebut ditentang oleh berbagai pihak, termasuk Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Oxfam, dan Britania Raya. Sejak Maret 2025, Israel secara terbuka menjadikan blokade sebagai kebijakan resmi, dengan Menteri Pertahanan Israel saat ini, Israel Katz, menyatakan bahwa “tidak ada bantuan kemanusiaan yang akan masuk ke Gaza”. Israel juga mengklaim bahwa “Hamas menimbun persediaan dan menahannya dari warga sipil yang semakin putus asa”, tetapi hingga Februari 2024 pemerintah Amerika Serikat tidak menerima bukti yang mendukung klaim tersebut. Selain itu, terdapat laporan mengenai geng bersenjata yang mencuri bantuan, dan sebagian dari kelompok yang melakukan pencurian tersebut dilaporkan dipersenjatai oleh Israel.

Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant karena adanya “alasan yang masuk akal” bahwa mereka memikul tanggung jawab pidana atas “kejahatan perang berupa penggunaan kelaparan sebagai metode peperangan”. Amerika Serikat secara tegas menolak keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah tersebut. Menurut sebuah komite khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amnesty International, serta sejumlah pakar dan organisasi hak asasi manusia lainnya, Israel telah melakukan genosida terhadap rakyat Palestina selama invasi dan pengeboman yang terus berlangsung di Jalur Gaza.

## Catatan

## Referensi