Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi

**Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi**, sebelumnya dikenal sebagai **presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi**, adalah pejabat ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi, yang merupakan badan permanen dari Majelis Rakyat Tertinggi, organ kekuasaan negara tertinggi Korea Utara.

Ketua dipilih secara formal oleh SPA. Ketua mengorganisir dan membimbing pekerjaan Komite Tetap, serta memimpin pekerjaannya. Selain itu, ketua menerima surat kepercayaan dan surat pemanggilan kembali perwakilan diplomatik yang diakreditasi oleh negara-negara asing. Ketua dibantu oleh wakil-wakil ketua dan seorang sekretaris jenderal, yang bersama-sama membentuk Komite Permanen dari Komite Tetap. Ketua juga, bersama dengan semua anggota Komite Tetap SPA lainnya, merupakan anggota Rapat Pleno Komite Tetap.

Ketua Komite Tetap saat ini adalah Jo Yong-won, yang terpilih pada 22 Maret 2026. Ia secara bersamaan menjabat sebagai Wakil Presiden Pertama Komisi Urusan Negara dan anggota peringkat ketiga dalam Presidium Partai Buruh Korea.

## Sejarah
Konstitusi 1948 membentuk jabatan Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi. Ketua memimpin Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi, yang diberikan wewenang untuk meratifikasi atau membatalkan perjanjian dengan negara-negara asing, menunjuk atau memanggil kembali duta besar untuk negara-negara asing, dan menerima surat kepercayaan atau surat pemanggilan kembali perwakilan diplomatik asing. Secara nominal, Ketua Komite Tetap SPA memegang jabatan negara tertinggi, diikuti oleh perdana menteri, Kim Il Sung. Wewenang formal dari jabatan tersebut membuat beberapa pihak berpendapat bahwa Ketua Komite Tetap SPA secara efektif adalah kepala negara Korea Utara, meskipun jabatan tersebut tidak pernah ditetapkan secara hukum demikian. Sebaliknya, mulai tahun 1968, media pemerintah Korea Utara mulai menyebut Perdana Menteri Kim Il Sung sebagai kepala negara.

Konstitusi 1972 membentuk jabatan Presiden Korea Utara yang ditugaskan sebagai kepala negara. Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi (di bawah gelar baru dalam bahasa Korea yaitu 최고인민회의 상설회의 의장) dihapus kekuasaannya untuk mewakili negara dan dibatasi pada pekerjaan legislatif sebagai Ketua Majelis Rakyat Tertinggi secara bersamaan. Revisi tahun 1998 terhadap Konstitusi 1972 membentuk kembali jabatan tersebut di bawah terjemahan bahasa Inggris baru, yaitu Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi, dengan kekuasaan untuk mewakili negara dipulihkan, meskipun jabatan tersebut sekali lagi tidak secara hukum disebut sebagai kepala negara.

Konstitusi 1972 direvisi pada April 2019 untuk menetapkan Ketua Komisi Urusan Negara saat itu sebagai pemimpin tertinggi, dengan wewenang yang sebelumnya dicadangkan untuk kepala negara dialihkan kepada Ketua SAC pada Agustus tahun yang sama. Pada Februari 2022, Ketua Komisi Urusan Negara mulai disebut dalam bahasa Inggris sebagai *President of the State Affairs*. Hal ini menyebabkan jabatan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi dirujuk kembali ke gelar sebelumnya dalam bahasa Inggris, yaitu Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi (*Chairman of the Standing Committee of the Supreme People's Assembly*).

## Daftar pemegang jabatan

## Garis waktu

## Referensi
### Kutipan

### Sumber
; Karya yang dikutip

*