Pemilihan umum Bupati Lima Puluh Kota 2024

**Pemilihan umum Bupati Lima Puluh Kota 2024** dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Lima Puluh Kota periode 2025–2030.

Pemilihan Bupati (Pilbup) Lima Puluh Kota tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Bupati petahana Safaruddin Datuak Bandaro Rajo dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Lima Puluh Kota 2024 karena baru menjabat selama satu periode.

## Kursi parlemen

Perolehan Sementara pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 10 partai politik dengan jumlah 35 Kursi di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota.

## Calon
### Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerindra

### Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya

### Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Keadilan Sejahtera

### Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasdem

## Hasil resmi

### Hasil Rekapitulasi Resmi

### Suara Berdasarkan Kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan kecamatan:

## Gugatan
Pasangan calon nomor urut 2 (Safaruddin Datuak Bandaro Rajo - Darman Sahladi) mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Senin, 9 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024. 

Dalam permohonan PHPU, pasangan calon nomor 2 mendalilkan kelalaian KPU Lima Puluh Kota dalam menetapkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota. Hal itu lantaran calon bupati nomor urut 3, yakni Safni dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif lantaran ijazah yang diduga bermasalah. Selain itu calon nomor urut 2 juga mendalilkan soal pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) berupa praktik *money politic* atau politik uang untuk memengaruhi pemilih pada masa tenang di 13 kecamatan dan 79 nagari.

MK kemudian memutuskan menolak atau tidak dapat menerima gugatan PHPU tersebut yang dibacakan dalam Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan di Gedung I MK, Selasa, 4 Februari 2025. Putusan demikian dijatuhkan karena Majelis Hakim menilai bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Nomor Urut 2 Safaruddin DT Bandaro Rajo dan Darman Sahladi tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Kada. Hal itu mengingat syarat ambang batas selisih perolehan suara antara calon nomor urut 2 dengan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor Urut 3  sebagai pemenang yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lima Puluh Kota. Dalam hal ini calon nomor urut 2 tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyaratkan permohonan gugatan baru dapat diproses jikamemiliki selisih perolehan suara tak lebih dari 1,5 persen dari Pihak Terkait atau setara 2.310 suara. Namun perolehan suara calon nomor urut 2 kenyataannya hanya 43.422 suara, sedangkan calon nomor urut 3 meraup 52.951 suara. Dengan demikian, selisih di antara keduanya mencapai 9.529 suara atau 6,19 persen.

## Referensi