Pemerintah Kota Probolinggo

**Pemerintahan Kota Probolinggo** (Dialek Arekan: *Pamaréntahan Kuto Probolinggo*; Dialek Madura: *Pamaréntahan Kota Probolinggo*) atau disingkat **Pemkot Probolinggo**, merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah serta menjalankan otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan di Kota Probolinggo.

Pemerintahan Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang Wali Kota dan didampingi oleh seorang Wakil Wali Kota, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Probolinggo terdiri atas Wali Kota dan perangkat daerah, serta bekerja bersama DPRD Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## Sejarah

### Masa pra-kolonial
Sejarah Kota Probolinggo bermula pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Wilayah yang kini menjadi Kota Probolinggo pada masa itu dikenal dengan nama **Banger**, yang diambil dari nama Sungai Banger. Daerah ini tercatat dalam kitab *[[Negarakertagama]]* karya Mpu Prapanca sebagai salah satu wilayah pesisir timur Jawa yang berada di bawah kekuasaan Majapahit.

Banger berkembang sebagai sebuah pakuwon yang dipimpin oleh seorang akuwu. Dalam perjalanan sejarahnya, wilayah ini juga berkaitan dengan konflik pada masa pemerintahan Bre Wirabumi dari Blambangan, yang dikenal dalam sejarah sebagai bagian dari Perang Paregreg.

### Masa kolonial
Pada pertengahan abad ke-18, wilayah Banger berada di bawah kekuasaan VOC setelah penyerahan wilayah pesisir Jawa Timur dari Kesultanan Mataram kepada Belanda sekitar tahun 1743. Pada tahun 1746, VOC mengangkat Kyai Djojolelono sebagai bupati pertama di wilayah tersebut dengan gelar Tumenggung.

Nama Banger kemudian diubah menjadi **Probolinggo** pada tahun 1770 oleh Raden Tumenggung Djojonegoro. Nama Probolinggo berasal dari kata *probo* yang berarti sinar dan *linggo* yang berarti tugu atau tongkat, yang secara filosofis dimaknai sebagai sinar harapan atau penunjuk arah. Pada tanggal 1 Juli 1918, pemerintah kolonial Hindia Belanda menetapkan Probolinggo sebagai sebuah *[[gemeente]]* (kotapraja), yang memberikan kewenangan administratif yang lebih luas.

### Era kemerdekaan
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kota Probolinggo menjadi bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Status Kota Probolinggo sebagai daerah otonom diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Pada masa pascakemerdekaan hingga era modern, Kota Probolinggo berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa di wilayah pesisir utara Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pelayanan publik terus dilakukan seiring dengan penerapan otonomi daerah sejak awal tahun 2000-an.

## Pemerintah daerah
Secara administratif, pemerintahan Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang wali kota dan dibantu oleh seorang wakil wali kota. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, wali kota dibantu oleh perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, staf ahli, dinas-dinas teknis, badan-badan daerah, serta inspektorat. Seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo bertugas mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

Wilayah administratif Kota Probolinggo terbagi ke dalam beberapa kecamatan dan kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan lurah. Pemerintah Kota Probolinggo juga bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat kota yang terdiri atas Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dandim 0820/Probolinggo, Kapolres Probolinggo Kota, Sekda, unsur Kejaksaan, Pengadilan serta Kemenag Kota, Bea Cukai Daerah, dan lainnya yang membantu.

Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, wali kota dan wakil wali kota dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum daerah. Wali Kota Probolinggo saat ini adalah dr. H. Aminuddin, Sp.Og., Subsp.K.Obginsos., M.Kes. yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Hj. Ina Dwi Lestari, S.A.P., M.M.. Pasangan ini terpilih dalam Pemilihan umum Wali Kota Probolinggo 2024 dan mulai menjabat pada 20 Februari 2025 untuk periode 2025–2030.

### Daftar wali kota

### Daftar wakil wali kota

## Dewan Perwakilan

### Pimpinan Periode 2024–2029

### Anggota Periode 2024–2029

### Komposisi Anggota

## Perangkat daerah
Berikut adalah perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Probolinggo.

Secara struktural, Pemerintah Kota Probolinggo didukung oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, badan daerah, dinas daerah, inspektorat, satuan polisi pamong praja, serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

### Sekretariat Daerah

### Sekretariat DPRD

### Badan Daerah

### Dinas Daerah

### Lembaga Teknis Daerah dan UPT

### Kecamatan

## Pembagian administratif

## Referensi