Online Safety Amendment

***Online Safety Amendment*** adalah undang-undang parlemen Australia yang bertujuan untuk membatasi penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur 16 tahun. Undang-undang ini merupakan amendemen dari *[[Online Safety Act 2021]]* dan disahkan oleh Parlemen Australia pada 29 November 2024. Undang-undang ini menjatuhkan sanksi finansial kepada perusahaan media sosial yang gagal mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah anak di bawah umur membuat akun di layanan mereka. Ketentuan Undang-Undang ini diperkirakan akan mulai berlaku pada 10 Desember 2025.

## Latar belakang
Pada tahun 2024 di Australia, sebuah rencana dibahas untuk melarang keberadaan anak-anak di situs web media sosial hingga mereka mencapai usia 16 tahun. Reuters menelusuri larangan tersebut berawal dari permohonan istri Perdana Menteri Australia Selatan Peter Malinauskas kepada suaminya. Ia meminta agar suaminya membaca *[[The Anxious Generation]]* karya Jonathan Haidt dan mengambil tindakan untuk mengatasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak. Pada bulan November 2024, pemerintah mengindikasikan niat mereka untuk melibatkan Age Check Certification Scheme setelah proses tender untuk uji coba teknologi jaminan usia.

Rencana ini didukung oleh pemerintah di setiap negara bagian dan teritori. Perdana Menteri Anthony Albanese telah menggambarkan media sosial sebagai "momok", dan berkata "Saya ingin orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan sepak bola atau lapangan netball daripada dihabiskan di ponsel mereka", bahwa anggota keluarga "sangat khawatir tentang keselamatan anak-anak kita secara daring", dan bahwa media sosial "berdampak negatif pada kesehatan mental dan kecemasan kaum muda". Koalisi oposisi, yang dipimpin oleh Peter Dutton, telah berjanji untuk menerapkan larangan dalam waktu 100 hari setelah terpilih, menyebutnya sebagai salah satu prioritas tertingginya.

Pihak oposisi mengorganisir sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh 140 ahli yang mengkhususkan diri dalam kesejahteraan anak dan teknologi. Pihak oposisi khawatir tentang invasi privasi yang akan terjadi dengan diperkenalkannya pemeriksaan usia berbasis identifikasi. Sebuah kelompok advokasi untuk perusahaan digital di Australia menyebut rencana tersebut sebagai "respons Abad ke-20 terhadap tantangan Abad ke-21". Seorang direktur layanan kesehatan mental menyuarakan kekhawatirannya, menyatakan bahwa "73% anak muda di seluruh Australia yang mengakses dukungan kesehatan mental melakukannya melalui media sosial".

## Pelaksanaan
Perusahaan media sosial akan diberikan masa transisi selama satu tahun setelah undang-undang tersebut diterapkan untuk memperkenalkan kontrol yang tepat untuk mencegah anak di bawah umur 16 tahun memiliki akun di layanan mereka. Penegakan akan dilakukan melalui penilaian denda perusahaan media sosial hingga AUD $50 juta karena gagal mengambil langkah-langkah tersebut, tanpa konsekuensi bagi orang tua atau anak-anak yang melanggar pembatasan. Tidak ada pengecualian persetujuan orang tua untuk larangan tersebut. Larangan tersebut diharapkan berlaku untuk Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok dan X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) sementara *platform* yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan seperti Messenger Kids, WhatsApp, YouTube, Kids Helpline, dan Google Classroom diharapkan dikecualikan. Pada tanggal 29 Juli 2025, diumumkan bahwa YouTube tidak akan dikecualikan, tetapi platform sekunder mereka, YouTube Kids akan tetap dikecualikan. Google sebelumnya mengancam akan menuntut pemerintah atas nama YouTube jika mereka memblokir penggunaan platform tersebut oleh anak-anak.

Sebuah laporan oleh Age Check Certification Scheme, sebuah perusahaan Inggris yang direkrut oleh pemerintah untuk berkonsultasi tentang teknologi yang digunakan untuk menerapkan pembatasan tersebut, dikeluarkan pada bulan Juni 2025 menjelang batas waktu Desember untuk menerapkan larangan tersebut. Pada bulan Juni 2025, laporan awal dirilis yang menyatakan bahwa "tidak ada hambatan teknologi yang signifikan" untuk menerapkan larangan tersebut.

## Sejarah legislatif
Pada 21 November 2024, RUU Amendemen Keamanan Daring (Usia Minimum Media Sosial) 2024 diajukan ke parlemen federal oleh Menteri Komunikasi Australia, Michelle Rowland. RUU tersebut kemudian dirujuk ke Komite Legislasi Lingkungan dan Komunikasi Senat, yang melaporkan temuannya pada 26 November setelah menerima 15.000 masukan. Komite tersebut memberikan waktu 24 jam untuk masukan yang mendukung atau menentang RUU tersebut. Komite tersebut menyatakan, "Karena jangka waktu penyelidikan ini singkat, komite akan menghargai masukan yang dibatasi hingga 1–2 halaman." 

### Dewan Perwakilan Rakyat
Pada 27 November, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU Amendemen Keamanan Daring (Usia Minimum Media Sosial) 2024 dengan 101 suara mendukung dan 13 suara menentang. Partai Buruh yang berkuasa, seluruh anggota Koalisi kecuali Bridget Archer, dan empat anggota parlemen independen memberikan suara mendukung RUU tersebut. Enam anggota parlemen independen, semuanya dari Partai Hijau, Rebekha Sharkie, dan Bob Katter memberikan suara menentang.

### Senat
Senat meloloskan RUU tersebut, dengan amendemen pemerintah, dengan perolehan suara 34 suara mendukung dan 19 suara menentang pada hari berikutnya. Seluruh anggota parlemen lintas partai memberikan suara menentang undang-undang ini, bersama dengan Alex Antic dan Matt Canavan, masing-masing dari Partai Liberal dan Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat kemudian meloloskan RUU tersebut kembali dengan amendemen-amendemen ini.

## Reaksi
Seorang pejabat di Meta, perusahaan induk Facebook, Instagram dan WhatsApp, telah menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk mematuhi undang-undang apa pun mengenai pembatasan usia untuk anak-anak di Australia. Snap, pemilik Snapchat telah menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk mematuhi undang-undang tersebut.

Mantan hakim Pengadilan Tinggi Australia Robert French memuji pengesahan undang-undang tersebut, dengan mengatakan bahwa "model dasar yang masuk akal kini sudah terbentuk". French sebelumnya telah menjadi bagian dari peninjauan untuk rancangan undang-undang negara bagian Australia Selatan.

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov pada bulan November 2024 mengungkapkan bahwa 77 persen warga Australia yang disurvei mendukung batasan usia tersebut, sementara 87 persen lainnya setuju bahwa perusahaan media sosial yang gagal mematuhinya harus menghadapi hukuman yang lebih berat.

Jajak pendapat dari Resolve Political Monitor *[[The Sydney Morning Herald]]* menunjukkan bahwa 58% orang mendukung kebijakan tersebut, dan 25% berpikir kebijakan tersebut akan berhasil dibandingkan dengan 67% yang berpikir kebijakan tersebut tidak akan mencapai tujuannya.

### Kritik
Dewan Hukum Australia telah menyuarakan kekhawatirannya mengenai bagaimana undang-undang ini dapat diterapkan, dengan menyatakan bahwa cakupan undang-undang ini terlalu luas dan menimbulkan risiko terhadap privasi dan hak asasi manusia.

Komisioner Privasi Australia, Carly Kind, telah menyatakan skeptisismenya terhadap undang-undang tersebut.

Digital Industry Group prihatin dengan implementasi dan dampak potensial dari undang-undang ini. TikTok menggambarkan undang-undang ini sebagai "terburu-buru" dan berisiko mendorong pengguna muda ke "sudut-sudut internet yang lebih gelap".

Leonardo Puglisi, pendiri 6 News Australia, media berita yang dikelola anak muda, adalah salah satu kritikus vokal. Associate Professor Faith Gordon dari Australian National University berpendapat bahwa perusahaan media sosial seharusnya memiliki "kewajiban penegakan hukum" alih-alih dilarang sepenuhnya. Puglisi juga mengkritik kurangnya konsultasi dengan anak muda yang terdampak.

## Referensi

## Bacaan lebih lanjut

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## Pranala luar

* Act on the Federal Register of Legislation&nbsp;
* Age Assurance Technology Trial Official Publications
* Final text of the bill&nbsp;
* ''Online Safety Act 2021'' on the Federal Register of Legislation, as amended&nbsp;
* 
* 
*