Otorita Ibu Kota Nusantara

**Otorita Ibu Kota Nusantara** (disebut **Otorita IKN** atau disingkat **OIKN**) adalah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Dipimpin oleh seorang kepala otorita dengan dibantu oleh wakilnya yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia dan merupakan anggota kabinet sebagai pejabat setingkat menteri. Pada 5 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

## Tugas dan kewenangan
Berdasarkan undang-undang, Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki status setingkat menteri dengan beberapa kewenangan khusus. Tidak seperti pemerintahan DKI Jakarta, pemerintahan IKN Nusantara bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan hanya melakukan pemilihan umum untuk Presiden, DPR RI, dan DPD RI.

Berikut adalah kewenangan khusus yang dimiliki Otorita Ibu Kota Nusantara menurut hukum:

* Pemberian izin penanaman modal lokal di Nusantara;
* Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha di Nusantara;
* Memberikan fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang secara finansial mendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota baru;
* Memberikan pengembangan Nusantara, kota-kota satelitnya, dan sekitarnya;
* Mengelola keuangan dan aset;
* Mengatur dan memungut sendiri pajak daerah yang dikenakan di Nusantara;
* Mengatur penguasaan tanah, dengan hak tanah khusus dan hak prioritas untuk pembelian tanah di Nusantara;
* Mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
* Mengatur mitigasi bencana; dan 
* Melaksanakan pertahanan dan keamanan melalui mekanisme perencanaan terpadu yang diatur melalui Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Strategis Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara. Untuk urusan pertahanan dan keamanan, bukan berarti Otorita memiliki pasukan khusus di bawah kendalinya. Pertahanan dan keamanan akan tetap diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi zonasinya ditentukan oleh Otorita.

## Struktur

### Dewan Pengarah
Pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengumumkan penunjukkan tiga tokoh dunia sebagai Dewan Pengarah IKN:

* Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Putra Mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab)
* Masayoshi Son (CEO SoftBank Jepang)
* Tony Blair (Mantan Perdana Menteri Inggris)

Penunjukan ketiga tokoh ini bertujuan meningkatkan kepercayaan dunia untuk dapat terlibat dalam pengembangan Nusantara. Meski ketiga tokoh tersebut menjadi anggota dewan pengarah, Presiden memastikan bahwa pemerintah tidak berutang kepada pihak asing tersebut tetapi melakukan mekanisme kerja sama dan tidak akan menggaji para anggota dewan pengarah itu.

Pertengahan Maret 2022, Masayoshi Son menyatakan mundur dari rencana pengembangan Nusantara, Pemerintah menyatakan bahwa dia bukan lagi anggota Dewan Pengarah dan penggantinya akan segera ditentukan.

### Kepala dan Wakil Kepala

Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dipilih, dilantik, dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia, tanpa persetujuan namun perlu berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemimpin Otorita menjabat selama 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk jabatan yang sama. Pada umumnya, kepala dan wakil kepala otorita dijabat oleh seorang independen dan bukan merupakan jabatan politik.

Mantan Wakil Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu 2, Bambang Susantono dan Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe diambil sumpahnya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang pertama pada 10 Maret 2022 di Istana Merdeka untuk masa jabatan 2022-2027. Keduanya menyatakan mundur dari jabatan mereka pada 3 Juni 2024, kemudian Presiden menunjuk Basuki Hadi Muljono (Menteri PUPR) dan Raja Juli Antoni (Wakil Menteri ATR/BPN) sebagai pelaksana tugas sementara Kepala dan Wakil Kepala.

Adapun sumpah jabatan resmi seorang kepala dan wakil kepala otorita Ibu Kota Nusantara untuk mengesahkan dan menjalankan fungsi jabatan adalah sebagai berikut:

### Tim Transisi Pemindahan IKN
Pemerintah melalui Kepmensesneg No. 105 Tahun 2022 membentuk Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara (Tim Transisi P3 IKN). Tim ini bertujuan untuk mengonsolidasikan penyelenggaraan program kegiatan yang dilakukan oleh kementrian/lembaga dan Otorita IKN dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibukota.

Susunan Tim Transisi P3 IKN adalah sebagai berikut:

**Ketua:** Kepala Otorita IKN

**Wakil Ketua:** Wakil Kepala Otorita IKN

Sekretariat Tim Transisi terdiri atas:

**Sekretaris**: Achmad Jaka Santos Adiwijaya

**Tim Informasi dan Komunikasi:**

* Sidik Pramono (Koordinator)
* Panji Himawan

**Tim Ahli:**

* Wicaksono Sarosa (Koordinator)
* Masjaya
* Sofian Sibarani
* Irfan Ahadi Tachrir
* Yose Rizal

**Bidang Koordinasi Perencanaan**

* Ketua: Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementrian PUPR
* Wakil Ketua I: Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementrian PPN/Bappenas
* Wakil Ketua II: Dirjen Tata Ruang, Kementrian ATR/BPN

**Bidang Koordinasi Pengendalian Pembangunan**

* Ketua: Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementrian PUPR
* Wakil Ketua I: Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian LHK
* Wakil Ketua II: Dirjen Konstruksi, Kementrian PUPR

**Bidang Koordinasi Infrastruktur Pertanahan**

* Ketua: Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Kementrian ATR/BPN
* Wakil Ketua: Dirjen Cipta Karya, Kementrian PUPR

**Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perubahan Iklim**

* Ketua: Sekjen Kementrian LHK
* Wakil Ketua: Kepala Dinas LH, Pemprov Kalimantan Timur

**Bidang Koordinasi Investasi**

* Ketua: Sekretaris Kementrian Investasi, Sekretaris Utama BKPM
* Wakil Ketua I: Deputi Bidang Ekonomi, Kementrian PPN/Bappenas
* Wakil Ketua II: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Marves
* Wakil Ketua III: Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Kementrian Keuangan

**Bidang Koordinasi Transformasi Teknologi dan Inovasi**

* Ketua: Prof. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc, Ph.D
* Wakil Ketua I: Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementrian Kominfo
* Wakil Ketua II: Dirjen Aplikasi Informatika, Kementrian Kominfo

**Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

* Ketua: Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M.
* Wakil Ketua: Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri

**Bidang Koordinasi Pendanaan**

* Ketua: Dirjen Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan
* Wakil Ketua I: Staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan, Kementrian Keuangan
* Wakil Ketua II: Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Dirjen Anggaran, Kementrian Keuangan

### Organisasi dan Tata Kerja
Tanggal 9 September 2022, Kepala Otorita IKN menetapkan Peraturan Kepala Otorita IKN No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibukota Nusantara. Ditetapkan bahwa struktur di bawah Kepala dan Wakil Kepala Otorita terdiri atas Sekretariat, 7 Kedeputian dan Unit kerja Hukum dan Kepatuhan.

Pada tanggal 13 Oktober 2022, dilakukan pelantikan terhadap 5 pejabat tinggi madya oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Pejabat tinggi madya yang dilantik yaitu:

# Achmad Jaka Santos Adiwijaya, sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara;
# Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara;
# Muhammed Ali Berawi, sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara;
# Myrna Asnawati Safitri, sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
# Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Untuk mengisi 27 jabatan Kepala Biro dan Direktur di bawah struktur tersebut, pada bulan November 2022 diselenggarakan Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Biro dan Direktur di lingkungan Otorita IKN.

27 posisi jabatan yang terdiri atas:

# Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama,
# Biro Sumber Daya Manusia dan Hubungan Masyarakat,
# Biro Keuangan, Barang Milik Negara, dan Aset Dalam Penguasaan,
# Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa,
# Direktur Hukum,
# Direktur Kepatuhan,
# Direktur Pengawasan dan Audit Internal,
# Direktur Perencanaan Makro,
# Direktur Perencanaan Mikro,
# Direktur Pertanahan,
# Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi.
# Direktur Ketentraman dan Ketertiban Umum,
# Direktur Pemberdayaan Masyarakat,
# Direktur Kebudayaan Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif,
# Direktur Pengembangan Ekosistem Digital,
# Direktur Transformasi Hijau,
# Direktur Data dan Kecerdasan Buatan,
# Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana,
# Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air,
# Direktur Ketahanan Pangan,
# Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha,
# Direktur Pendanaan,
# Direktur Pembiayaan,
# Direktur Sarana Prasarana Dasar,
# Direktur Sarana Prasarana Sosial,
# Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan, dan
# Direktur Bidang Pelayanan Dasar.

## Lihat pula
* Ibu Kota Nusantara
* Logo Ibu Kota Nusantara
* Gedung Otorita Ibu Kota Nusantara
* KIPP IKN
* Trem otonom IKN
* Pemindahan ibu kota Indonesia (2019–sekarang)

## Referensi