Bank Syariah Indonesia

**PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk** (; disingkat **BSI**) adalah salah satu bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil penggabungan antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Bank ini pun menjadi bank syariah milik HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), dengan mayoritas sahamnya dipegang dan dikendalikan oleh Bank Mandiri, sehingga bank ini dianggap sebagai bagian dari Mandiri Group. Meskipun demikian, Pemerintah Indonesia memegang satu saham Dwiwarna atas perusahaan ini melalui Danantara.

## Sejarah

Bank ini memulai sejarahnya pada 3 Juli 1969 dengan nama **PT Bank Djasa Arta** dan berkantor pusat di Jalan Suniaradja no. 24B, Bandung, dengan pemilik awalnya terdiri dari Sabas Gunawan, Lilis Surjati, Lies Harjati dan beberapa pemegang saham lain. Belakangan, kantor pusatnya pindah ke Jalan Suniaraja No. 82, dan pada 1988, Bank Djasa Arta tercatat memiliki 4 kantor cabang serta dikelola oleh Darmawan Tanudjaja dkk. Pada 5 Januari 1990, bank ini diakuisisi 51% sahamnya oleh Awong Hidjaja, pemilik perusahaan tekstil Panasia, dengan sisanya dimiliki beberapa pemegang saham lain.

Namanya kemudian berganti menjadi **PT Bank Jasa Arta** sejak 1994. Sempat juga bank ini akan berganti nama lagi sesuai induknya menjadi Bank Panasia Internasional pada 1997, tetapi batal. Pada 2007, Bank Jasa Arta termasuk bank kecil dengan hanya memiliki 6 kantor cabang, aset Rp 250,1 miliar, dan tercatat sempat merugi. Demi memenuhi Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Jasa Arta pada 2007 sempat menjajaki rencana merger dengan Bank Harfa dan Bank Mitraniaga, di mana bank hasil merger ketiganya akan bermodal Rp 100 miliar dan dimiliki eks-ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan.

Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejak Desember 2001 sudah memiliki unit usaha syariah (UUS)-nya sendiri demi memenuhi keinginan pasar. UUS ini pada 2007 bertumbuh cukup lambat, tetapi sudah mencatatkan aset Rp 1,14 triliun dan dana pihak ketiga Rp 376 miliar. Belakangan, untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya, BRI merencanakan *spin-off* pada UUS-nya itu menjadi bank syariah. Tindakan ini ditempuh setelah manajemen BRI melihat bank syariah lebih memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dibanding UUS. Untuk memuluskan rencana ini, BRI kemudian mulai membidik dua bank kecil untuk diakuisisi, yaitu Bank Jasa Arta dan Bank Harmoni Internasional.

Akhirnya, pada Juni 2007, BRI memutuskan akan membeli Bank Jasa Arta. Akuisisi kemudian resmi dilakukan pada 19 Desember 2007, dengan BRI mengambilalih Bank Jasa Arta dari tangan Awong Hidjaja dan dua perusahaan miliknya (PT Panasia Synthetic Abadi dan PT Panasia Intertraco) seharga Rp 61 miliar. Rencananya, bank syariah milik BRI ini akan memiliki 51 cabang, 45 dari eks-UUS BRI dan 6 dari eks-Bank Jasa Arta serta beraset Rp 1,8 triliun. Setelah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat no. 10/67/Kep.GBI/DPG/2008 tertanggal 16 Oktober 2008, Bank Jasa Arta resmi berganti nama  menjadi **PT Bank Syariah BRI** pada 17 November 2008 dengan status berubah dari sistem konvensional ke syariah. Pada 19 Desember 2008, BRI meneken akta pemisahan UUS BRI dan penggabungannya ke dalam bank ini, yang selanjutnya mulai berlaku sejak 1 Januari 2009. Pasca penggabungan tersebut, nama Bank Syariah BRI diganti lagi menjadi **PT Bank BRIsyariah**, efektif sejak 15 Desember 2009. Sejak tahun 2013, BRI Syariah resmi menyandang status bank devisa, dan pada 9 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.

Pada 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para pemegang sahamnya, dan sebelumnya manajemen ketiga bank sudah menyepakati rencana merger pada 12 Oktober 2020. BRIsyariah akan menjadi *surviving entity* dan dua bank syariah lain melebur ke dalamnya; hal ini dilakukan karena bank tersebut merupakan satu-satunya bank syariah anak usaha BUMN yang sudah *go public* sehingga prosesnya diharapkan lebih mudah. Saat itu, belum diputuskan nama baru BRIsyariah pasca-merger, tetapi dirumorkan akan bernama "Amanah Bank". Belakangan, setelah mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tertanggal 27 Januari 2021, PT Bank BRIsyariah Tbk resmi berganti nama menjadi "PT Bank Syariah Indonesia Tbk", dan dua bank syariah lainnya (Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah) resmi melebur ke dalam bank ini pada 1 Februari 2021. Di hari yang sama, juga diadakan peluncuran nama dan logo baru BSI ke publik. Merger ini diperkirakan akan menghasilkan bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar.

Pasca-merger, BSI merencanakan *[[rights issue]]* di kuartal-III 2022 sebesar Rp 5 triliun yang diharapkan mampu meningkatkan pasar perbankan syariah dan memenuhi kewajiban *free float* di bursa saham. Adapun *rights issue* telah dilakukan pada 19-23 Desember 2022, dengan melibatkan 4,99 miliar saham dan meraup dana Rp 5 triliun. Mereka juga mempersiapkan perubahan statusnya dari anak usaha Bank Mandiri menjadi bank BUMN/milik pemerintah kelima. Pada 22 Desember 2025, berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BSI, dikarenakan masuknya hak-hak istimewa Negara Republik Indonesia dalam kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna di BSI, status bank tersebut berubah dari sebelumnya anak perusahaan Bank Mandiri menjadi BUMN berbentuk Persero sehingga nama resmi BSI berubah menjadi **PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk**. Perubahan status hukum perusahaan tersebut dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 2 tanggal 5 Januari 2026, yang dibuat di hadapan notaris Ashoya Ratam, dan disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0003351.AH.01.02 Tahun 2026 serta surat penerimaan pemberitahuan dengan Nomor AHU-AH.01.03-0019406 tertanggal 23 Januari 2026. Meskipun demikian, hingga saat ini kepemilikan saham BSI masih dikuasai oleh 3 bank BUMN lainnya (BRI, BNI dan Bank Mandiri), dan tidak dipegang pemerintah RI secara langsung. 

Pada 26 Oktober 2024, BSI merilis aplikasi perbankan digital baru bernama Byond yang telah direncanakan sejak 2022 dan resmi diluncurkan pada 9 November 2024 di Plaza Parkir Timur Senayan. Peluncuran tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Pada 2 Februari 2026, bertepatan dengan Milad ke-5 BSI dan peresmian status "Persero" secara simbolis, BSI meluncurkan kampanye "Langkah Emas Generasi Emas", yang mempertegas status bank tersebut sebagai satu-satunya Bank Emas *(Bank Bullion)* di Indonesia. Hal ini merujuk pada layanan emas BSI, yang dalam jasa Penitipan dan Perdagangan Emas telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui Surat Nomor S-53/PB.22/2025 pada 12 Februari 2025, dan layanan bank emas tersebut diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Izin ini kemudian diperluas ke Jasa Simpanan Emas, yang telah mendapat izin dari OJK pada 10 November 2025.

## Masalah

Meskipun digadang-gadang hadir dengan status yang "wah", BSI sering dikritik karena kelemahan pada keamanan siber-nya. Pada 8 Mei 2023 sistem BSI lumpuh akibat *[[ransomware]]* yang menjangkau seluruh layanan digitalnya (BSI Mobile dan ATM), sistem BSI baru bisa kembali normal pada 10 Mei 2023. Eror aplikasi ini kembali terjadi pada Januari 2024.Aplikasi Mobile Banking Error, BSI Minta Maaf Bahkan, setelah Byond diluncurkan sebagai pengganti BSI Mobile, pada 8 Februari 2025, aplikasi itu kembali mengalami gangguan yang membuat nasabah tidak bisa melakukan transaksi. Eror ini diklaim disebabkan karena adanya *upgrade* BSI pada aplikasi Byond. Sebelumnya, sejak 6 Februari 2025, ATM BSI dilaporkan tidak berfungsi sama sekali di seluruh Aceh. Masalah Byond yang tidak dapat diakses kembali muncul pada September 2025.

Selain itu, soliditas BSI sebagai bank syariah utama terguncang pada pertengahan 2024, ketika salah satu organisasi kemasyarakatan Muslim terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyatakan akan menarik dananya senilai Rp 13 triliun di BSI mulai 30 Mei 2024. Beberapa alasan muncul dibalik aksi ini, mulai dari diversifikasi pengelolaan dana, menciptakan iklim usaha bank syariah yang tidak monopolistik, hingga selisih paham antara manajemen BSI dan Muhammadiyah terkait fokus BSI yang lebih ke sektor korporat, bukan usaha kecil dan menengah. Bahkan, rumor lain menyatakan Muhammadiyah mengambil sikap tersebut karena kecewa tidak mendapatkan kursi komisaris dan pengawas syariah di BSI, yang kemudian dibantah. Namun, relasi BSI dan Muhammadiyah membaik memasuki tahun 2025, seperti adanya kerjasama strategis hingga penempatan tokohnya sebagai komisaris utama.

## Pranala luar
* Situs web resmi

## Referensi