Persyaratan sanitasi dan fitosanitasi Uni Eropa

**Persyaratan sanitasi dan fitosanitasi Uni Eropa** merujuk pada kondisi yang harus dipenuhi berkenaan dengan tindakan sanitasi dan fitosanitasi (SPS) terhadap bahan pangan impor ke negara-negara Uni Eropa. Pemberlakuan persyaratan sanitasi dan fitosanitasi di negara-negara Uni Eropa didasari oleh Regulasi Uni Eropa 2017/625 yang menyatakan bahwa Komisi Eropa akan meminta negara di luar Uni Eropa yang bermaksud mengekspor bahan pangan berupa hewan maupun lainnya ke dalam Uni Eropa untuk memberikan informasi akurat dan terkini mengenai organisasi maupun manajemen umum terkait sistem pengendalian sanitasi dan fitosanitasi di wilayahnya. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pasokan makanan Eropa memenuhi standar keamanan pangan yang sama berlaku untuk semua produk tanpa memandang asal pasokan makanan tersebut. Sebagai importir dan eksportir bahan makanan terbesar di dunia, Uni Eropa juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi internasional serta menawarkan saran dan bantuan untuk negara-negara mitra dagang non-Uni Eropa.

## Latar belakang
Sebelum dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1995, tindakan sanitasi dan fitosanitasi sering menjadi hambatan dagang tak terlihat, yang mana standar teknis tersebut diakui sebagai salah satu cara untuk melindungi produsen bahan pangan dalam negeri. Meskipun pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, tindakan sanitasi dan fitosanitasi justru membatasi perdagangan secara signifikan, terutama bagi negara-negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas kelembagaan untuk mematuhi standar yang ketat.

Antara tahun 1995-2005, terjadi fase transformasi pada tata kelola perdagangan global yang diawali oleh dibentuknya WTO serta penerapan berbagai perjanjian dan kesepakatan dagang. Dalam masa perkembangan tersebut, pada tahun 1995 dibentuk Perjanjian Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) di bawah kerangka kerja WTO yang bertujuan untuk meminimalisasi pembatasan perdagangan sekaligus memelihara keamanan kesehatan manusia, hewan, maupun tumbuhan. Perjanjian tersebut mendukung negara-negara anggota untuk mengharmonisasikan tindakan nasional dengan standar internasional yang dikembangkan oleh lembaga seperti Komisi Codex Alimentarius, Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (bahasa Inggris: *International Plant Protection Convention*; IPPC), serta Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (bahasa Inggris: *World Organization for Animal Health*; bahasa Prancis: *Office International des Epizooties*; OIE).

Sejak Uni Eropa menjadi anggota Komisi Codex Alimentarius pada 2003, undang-undang pangan mulai diadaptasi dengan pengecualian yang menyatakan bahwa standar-standar internasional tidak akan diperhitungkan jika standar tersebut memiliki kemungkinan akan menghasilkan tingkat perlindungan yang berbeda dari tingkat perlindungan yang ditetapkan di dalam Uni Eropa. Hal tersebut diperjelas dalam aturan yang menyatakan bahwa hukum tentang pangan harus didasarkan pada analisis risiko, dan jika persyaratan keamanan pangan Eropa tidak sesuai dengan ketentuan Codex, maka persyaratan tersebut akan ditafsirkan berdasarkan Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) dan Hambatan Teknis Perdagangan (bahasa Inggris: *Technical Barriers to Trade*; TBT).

Sebagaimana aturan yang dikembangkan dari Codex Alimentarius tidak memiliki kekuatan mengikat melainkan rekomendasi yang ditujukan bagi pemerintah untuk menjadi panduan dalam proses penyusunan regulasi, implikasi legal dari rekomendasi Codex Alimentarius dituangkan pada Perjanjian SPS yang diterbitkan oleh WTO. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa negara-negara anggota harus berperan penuh, sesuai dengan batasan sumber daya yang dimilikinya, dalam organisasi-organisasi internasional yang relevan dan badan-badan cabangnya, khususnya Komisi Codex Alimentarius, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya.

## Standar dan persyaratan
Dalam perdagangan pangan yang berkenaan dengan tanaman, landasan hukum yang dijadikan dasar di lingkup Uni Eropa adalah Hukum Kesehatan Tanaman Uni Eropa, yang mulai diadopsi pada 2016 dan diberlakukan sejak 2019 dengan revisi terbaru pada 2024. Dalam aturan ini, beberapa poin berkenaan dengan kesehatan tanaman, antara lain:

* Daftar hama, komoditas, dan persyaratan kesehatan tanaman.
* Tanaman yang diatur dalam perdagangan untuk disertai sertifikat fitosanitasi jika akan memasuki lingkungan Uni Eropa, kecuali tanaman yang dikecualikan seperti nanas, kelapa, durian, pisang, dan kurma.
* Tanaman berisiko tinggi, yang mana melalui aturan ini ditingkatkan pencegahan terhadap hama yang mungkin terbawa melalui impor dari negara di luar Eropa.
* Hama prioritas, yaitu daftar hama yang diprioritaskan untuk dikarantina, seperti di antaranya Xylella fastidiosa, kumbang Jepang, kumbang tanduk panjang Asia, kumbang jeruk hitam dan kumbang jeruk bercak hitam, yang mana berdampak paling parah secara ekonomi, lingkungan dan sosial terhadap wilayah Uni Eropa.
* Bagasi penumpang, yang mana larangan untuk mengenalkan tanaman, produk tanaman, maupun benda lainnya yang berkaitan ke dalam teritori Uni Eropa, yang dibawa melalui bagasi penumpang, kecuali disertai dengan sertifikat fitosanitasi. Barang-barang tersebut termasuk di antaranya tanaman yang akan ditanam, buah-buahan, sayur-mayur, maupun bunga potong.
Selain poin-poin tersebut, yang perlu diperhatikan dalam persyaratan tindakan sanitasi dan fitosanitasi terhadap tanaman, antara lain jumlah hama, penyakit, dan gulma, serta persyaratan perlakuan dalam karantina. Persyaratan sanitasi dan fitosanitasi juga akan berkaitan dengan prosedur registrasi dan pelacakan sertifikasi untuk memastikan tindakan sanitasi dan fitosanitasi sudah sesuai dengan standar internasional.

## Sertifikasi dan pelacakan
Pada dasarnya, WTO melalui Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi memberikan kebebasan bagi setiap negara untuk menentukan standarnya sendiri dengan tetap berdasarkan pada prinsip asesmen risiko dan justifikasi terhadap standar internasional. Dalam memastikan keamanan perdagangan pangan, sistem pelacakan perdagangan yang diterapkan di lingkungan Uni Eropa adalah TRACES, yaitu alat yang digunakan di lebih dari 90 negara untuk melacak penerbitan sertifikat sanitasi dan fitosanitasi maupun dokumen resmi lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan impor, pergerakan intra Uni Eropa, dan ekspor hewan dan produk pangan dari Uni Eropa. Sistem ini digunakan dengan tujuan untuk:

* Memastikan transparansi dari adanya pertukaran data, informasi, dan dokumen antara semua pihak yang terlibat dalam perdagangan, kontrol otoritas, serta menyederhanakan dan mempercepat prosedur administrasi.
* Memastikan ketertelusuran dan keamanan pangan dengan adanya kemungkinan untuk pelacakan seluruh asal mula pergerakan perdagangan, yang mana akan berkontribusi terhadap pengurangan dampak wabah penyakit dan memungkinkan respons yang cepat untuk melawan risiko serius dalam rantai pangan dan pertanian.
* Meningkatkan kerja sama dan koordinasi, yang mana *platform* TRACES mendukung kolaborasi antara otoritas yang kompeten di antara negara-negara Uni Eropa dengan non-Uni Eropa, juga antara pedagang dan otoritas negaranya.

## Perjanjian sanitasi dan fitosanitasi
Dalam implementasi tindakan sanitasi dan fitosanitasi, Uni Eropa telah terlibat dalam berbagai perjanjian dengan berbagai negara sebagai bentuk kerja sama multilateral dalam perdagangan bahan pangan sekaligus memastikan protokol dan persyaratan sanitasi dan fitosanitasi tetap terpenuhi.

### Perjanjian [[Uni Eropa]]-[[Andorra]]
Melalui Keputusan Dewan Eropa 1997/345 pada 17 Februari 1997, Dewan Eropa dan Kerajaan Andorra menyimpulkan protokol masalah veteriner yang merupakan tambahan terhadap Perjanjian Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi dalam bentuk pertukaran surat antara Masyarakat Ekonomi Eropa dengan Kerajaan Andorra.

Keputusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Protokol Dewan Eropa 1997/606 tentang masalah veteriner yang merupakan tambahan terhadap Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi dalam bentuk pertukaran surat antara Masyarakat Ekonomi Eropa dengan Kerajaan Andorra. Protokol ini berisi cakupan yang perlu diperhatikan Kerajaan Andorra sebagai tambahan dari Perjanjian Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi, antara lain:

* tindakan pencegahan/pemberitahuan penyakit
* kesehatan hewan dalam perdagangan dan penempatan di pasar
* tindakan perlindungan kesehatan hewan untuk produk kesehatan hewan
* tindakan perlindungan kesehatan publik, yaitu aturan yang aturan yang mengatur penempatan produk di pasar
* hormon, residu, zoonosis, bovine somatotropin (BST), residu hewani, dan pakan obat
* impor dari negara di luar Uni Eropa dan selain Kerajaan Andorra
* inspeksi dan identifikasi hewan
* ilmu hewan atau zoologi
* perlindungan hewan
* masalah-masalah institusional, terutama mengenai prosedur untuk penggabungan *[[acquis communautaire]]*  yang sedang berlangsung di bidang veteriner ke dalam hukum Andorra

Setelah itu, pada 22 Desember 1999, informasi mengenai berlakunya Protokol mengenai masalah veteriner yang merupakan tambahan terhadap Perjanjian Sanitasi dan Fitosanitasi dikeluarkan sebagai bentuk uraian lebih lanjut dari Protokol yang telah disepakati sebelumnya.

Kemudian dikeluarkan Keputusan Dewan Eropa Nomor 2 tahun 1999 dari Komite Bersama Dewan Eropa-Andorra pada 22 Desember 1999 tentang rencana implementasi Protokol Veteriner yang telah ditandatangani di Brussel pada 15 Mei 1997, yang membahas tindakan pengendalian penyakit, inspeksi, perdagangan jenis hewan tertentu, perdagangan produk ternak tertentu, pengolahan limbah hewan, pembiayaan, dan kesejahteraan hewan. Rencana tersebut dilanjutkan dengan dikeluarkannya Keputusan Dewan Eropa Nomor 1 Tahun 2001 dari Komite Bersama Dewan Eropa-Andorra untuk mengimplementasikan Protokol Veteriner tersebut yang isinya menggarisbawahi tindakan spesifik pada cakupan-cakupan yang telah dibahas pada keputusan sebelumnya. Kemudian lebih lanjut dikeluarkan Keputusan Dewan Eropa Nomor 2 tahun 2003 dari Komite Bersama Dewan Eropa-Andorra tentang pelaksanaan lebih lanjut Protokol Veteriner 1997.

Kemudian pada tahun 2005, dikeluarkan Keputusan Dewan Eropa Nomor 1 Tahun 2005 dari Komite Bersama Dewan Eropa-Andorra tanggal 10 Oktober 2005, yang isinya menggarisbawahi perihal pergerakan hewan peliharaan non-komersial, tindakan isolasi, dan vaksinasi.

### Perjanjian [[Veteriner]] [[Uni Eropa]]-[[Kanada]]
Uni Eropa dan Kanada menjalin perjanjian mengenai tindakan sanitasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan sehubungan dengan perdagangan hewan hidup dan produk hewan, sekaligus memfasilitasi perdagangan antara kedua belah pihak. Pada 15 Desember 1998, di bawah perjanjian tersebut Kanada mengakui regionalisasi dari regulasi mengenai pengendalian penyakit yang diberlakukan Uni Eropa. Dalam pengajuannya, perjanjian tersebut mempertimbangkan prinsip subsidiaritas, yang secara eksplisit menyebutkan mengenai tanggungjawab antara Kanada dan Uni Eropa. Pengajuan perjanjian ini juga mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian di bawah WTO tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi, serta pentingnya memastikan perlindungan tingkat tinggi terhadap kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat di Uni Eropa.

Dalam keberjalanannya, pada 16 Februari 2005 kemudian dikeluarkan Keputusan Komisi Eropa tentang amendemen dari lampiran Perjanjian sebelumnya terkait tindakan sanitasi yang berlaku dalam perdagangan hewan hidup dan produk hewan. Komoditas yang terdampak dari dikeluarkannya keputusan ini adalah daging babi, semen sapi, serta perikanan. Lalu pada 2013, dikeluarkan Keputusan Komisi Eropa 2013/397 yang kemudian memengaruhi perdagangan terkait komoditas daging sapi segar, daging cincang, dan produk perikanan.

## Aksesi terhadap Komisi Codex Alimentarius
Codex Alimentarius atau *food code* adalah kumpulan standar, pedoman, dan kode praktik yang diadopsi oleh Komisi Codex Alimentarius selaku bagian inti dari program standar pangan yang dicanangkan dari penggabungan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk melindungi kesehatan konsumen dan mempromosikan praktik yang adil dalam perdagangan pangan. Standar Codex Alimentarius memastikan bahwa bahan atau produk pangan aman dan dapat diperdagangkan.

Sejak 1994 dan berlakunya Perjanjian Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi serta Perjanjian Hambatan Teknis terhadap Perdagangan diberlakukan oleh WTO, relevansi legal dari standar Codex Alimentarius telah meningkat. Kedua perjanjian tersebut merujuk pada standar Codex yang berarti evaluasi dari tindakan dan regulasi nasional akan berdasarkan pada standar tersebut. Aksesi Uni Eropa terhadap Komisi Codex Alimentarius sendiri baru terbuka pada Juni 2003, setelah Komisi Codex Alimentarius mengeluarkan Aturan Prosedur yang memungkinkan organisasi integrasi ekonomi regional untuk menjadi anggota. Aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat Eropa sebagai anggota dari Komisi Codex Alimentarius berkenaan dengan keterlibatan pembicaraan dan pengambilan keputusan di forum, yang mana memungkinkan anggota untuk ikut memilih dan menentukan kebijakan Komisi.

Melalui keterlibatannya dalam Komisi Codex Alimentarius, Uni Eropa turut menjalankan prinsip Analisis Bahaya dan Poin Kendali Kritis, yang mana tiap tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa berkenaan dengan keamanan pangan akan melihat Codex Alimentarius sebagai justifikasinya. Prinsip dalam identifikasi poin kritis dan analisis risiko, antara lain:

* Identifikasi semua risiko untuk dihindari, dieliminasi, atau dikurangi ke tingkat yang dapat diterima,
* identifikasi titik kritis atau batas di mana pengawasan menjadi penting,
* penyusunan dan penerapan prosedur yang efektif untuk me-monitor poin kritis,
* pengadopsian tindakan korektif ketika hasil monitoring menunjukkan titik kritis telah terlampaui.

## Referensi