Insurgensi

**Insurgensi** adalah pemberontakan bersenjata dalam bentuk perlawanan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kecil dengan persenjataan ringan yang menggunakan taktik perang gerilya melawan kekuasaan yang lebih besar. Ciri utama dari pemberontakan jenis ini adalah sifatnya yang tidak seimbang (asimetris): pasukan kecil yang tidak teratur berhadapan dengan kekuatan militer negara yang besar, terlatih, dan memiliki perlengkapan lengkap. Karena ketidakseimbangan tersebut, para pemberontak berusaha menghindari pertempuran langsung berskala besar, dan memilih berbaur dengan penduduk sipil (sering kali di wilayah pedesaan) sambil memperluas pengaruh wilayah dan kekuatan militernya secara bertahap. Keberhasilan pemberontakan sering kali bergantung pada kemampuan mengendalikan serta bekerja sama dengan penduduk setempat.

Sebuah gerakan insurgensi dapat dihadapi melalui penumpasan insurgensi, serta dengan berbagai tindakan politik, ekonomi, dan sosial lainnya. Karena para pemberontak sering membaur dengan penduduk sipil, konflik insurgensi biasanya melibatkan kekerasan yang besar terhadap warga sipil, baik oleh pihak negara maupun para pemberontak. Upaya pemerintah untuk menekan gerakan insurgensi sering kali menyebabkan kekerasan tanpa pandang bulu, sementara penguasaan wilayah oleh pemberontak juga kerap disertai tindakan kekerasan terhadap penduduk setempat. Insurgensi berbeda dari terorisme, karena tujuannya adalah menguasai kekuasaan politik, bukan semata-mata menggunakan kekerasan tanpa sasaran yang jelas, meskipun dalam praktiknya insurgensi dapat melibatkan taktik terorisme.

Apabila suatu pemberontakan berbentuk perlawanan bersenjata, hal itu tidak selalu dianggap sebagai insurgensi jika telah terjadi keadaan perang (*belligerency*) antara satu atau lebih negara berdaulat dengan pasukan pemberontak. Sebagai contoh, selama Perang Saudara Amerika, Negara Konfederasi Amerika memang tidak diakui sebagai negara berdaulat, tetapi diakui sebagai pihak yang berperang (*belligerent*). Oleh karena itu, kapal perang Konfederasi memperoleh hak yang sama dengan kapal perang Amerika Serikat di pelabuhan-pelabuhan luar negeri.

Kadang-kadang, dalam suatu negara dapat terjadi dua atau lebih gerakan insurgensi secara bersamaan (disebut multipolar). Contohnya adalah insurgensi di Irak, yang memperlihatkan pemerintah yang diakui secara sah berhadapan dengan banyak kelompok pemberontak sekaligus. Beberapa insurgensi dalam sejarah, seperti Perang Saudara Rusia, juga bersifat multipolar, bukan sekadar konflik sederhana antara dua pihak yang saling berlawanan. Selama Perang Saudara Angola, terdapat dua kekuatan utama, yaitu MPLA dan UNITA, tetapi pada saat yang sama muncul pula gerakan separatis yang memperjuangkan kemerdekaan wilayah Cabinda di bawah pimpinan FLEC. Konsep multipolaritas memperluas pengertian insurgensi hingga mencakup situasi di mana tidak ada otoritas yang diakui secara resmi, seperti yang terjadi dalam Perang Saudara Somalia, khususnya pada periode 1998 hingga 2006, ketika negara tersebut terpecah menjadi beberapa wilayah kecil yang bersifat semi-otonom, dan saling berperang dengan membentuk aliansi yang terus berubah.

## Definisi

James Fearon dan David Laitin mendefinisikan insurgensi sebagai “suatu bentuk konflik militer yang ditandai oleh kelompok-kelompok kecil bersenjata ringan yang menjalankan perang gerilya dari basis di daerah pedesaan.” Austin Long mendefinisikan insurgensi sebagai “penggunaan cara-cara politik dan militer oleh pasukan tidak teratur untuk mengubah tatanan politik yang ada. Pasukan semacam ini biasanya berbaur dengan penduduk sipil untuk bersembunyi dari kekuatan yang mempertahankan tatanan tersebut.” Menurut Matthew Adam Kocher, Thomas Pepinsky, dan Stathis Kalyvas, tujuan utama dalam insurgensi adalah menguasai penduduk sipil. Untuk melaksanakan penguasaan tersebut, kelompok bersenjata menerapkan berbagai cara, seperti beragam bentuk kekerasan, penyelesaian sengketa, pemungutan pajak, pengaturan pergerakan, pengendalian akses terhadap bantuan dan jasa, serta penerapan aturan sosial.

## Insurgensi dan perang saudara
Menurut James Fearon, perang memiliki penjelasan yang bersifat rasional, yaitu alasan mengapa para pemimpin lebih memilih mengambil risiko berperang daripada mencapai kesepakatan damai. Fearon menjelaskan bahwa kompromi di tingkat menengah sulit dilakukan, karena nasionalisme membuat negara-negara tidak mudah menukar wilayahnya. Selain itu, perang juga dapat muncul dalam bentuk perang saudara. Dalam artikelnya *Why Bad Governance Leads to Civil Wars*, Barbara F. Walter mengemukakan sebuah teori tentang peran lembaga-lembaga yang kuat dalam mencegah pemberontakan yang dapat berkembang menjadi perang saudara. Walter berpendapat bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat berkontribusi pada empat tujuan utama.

Lembaga-lembaga negara bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menciptakan berbagai jalur damai untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah, mendorong pemerintah agar berpegang pada kesepakatan politik yang menjamin perdamaian, serta membangun kondisi di mana kelompok pemberontak tidak perlu membentuk milisi. Selain itu, Walter menambahkan bahwa jika terjadi konflik antara pemerintah dan pemberontak dalam bentuk perang saudara, hal itu dapat menghasilkan pemerintahan baru yang lebih bertanggung jawab kepada masyarakat yang lebih luas, dan mendorong terjadinya kompromi dalam kesepakatan politik. Menurut Walter, keberadaan lembaga-lembaga yang kuat dan berpengaruh dapat membantu mencegah terulangnya perang saudara, tetapi pemerintahan otoriter cenderung menolak munculnya lembaga semacam itu, karena lembaga yang kuat dapat membatasi praktik korupsi dan hak-hak istimewa pemerintah.

Dalam bukunya *Insurgent Collective Action and Civil War in El Salvador*, Elisabeth Jean Wood menjelaskan bahwa para peserta gerakan aktivisme berisiko tinggi sangat menyadari biaya dan manfaat dari keterlibatan mereka dalam perang saudara. Wood mencontohkan bahwa peserta kampanye Freedom Summer tahun 1964 di wilayah selatan Amerika Serikat menghadapi risiko besar terhadap keselamatan fisik mereka ketika menentang praktik diskriminasi rasial yang telah lama berlaku di Mississippi. Terdapat berbagai pemicu tertentu yang mendorong munculnya pemberontakan dan gerakan kekerasan terhadap rezim politik otoriter. Misalnya, pemberontak dapat menyediakan rasa aman sebagai bentuk keuntungan material, yang menghapuskan eksploitasi oleh pemerintah, dan dengan demikian menjadi salah satu pendorong utama gerakan tersebut. Selain itu, kekuatan revolusioner dapat membentuk jaringan sosial-politik yang kemudian membuka akses terhadap peluang politik bagi berbagai kalangan, terutama bagi mereka yang memiliki identitas kolektif dan kesamaan budaya. Perang saudara dan pemberontakan juga dapat memberikan lapangan kerja serta akses terhadap layanan dan sumber daya yang sebelumnya dikuasai oleh rezim otoriter.

## Taktik
Pemberontakan dalam bentuk insurgensi berbeda-beda dalam taktik dan metode yang digunakan. Dalam sebuah artikel tahun 2004, Robert R. Tomes menyebutkan empat unsur yang biasanya terdapat dalam suatu gerakan pemberontakan, yaitu:
# Jaringan sel yang berfungsi menjaga kerahasiaan.
# Tindakan terorisme yang digunakan untuk menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat dan mendorong mereka mencari perlindungan kepada pihak pemberontak.
# Upaya beragam untuk membangun dukungan dari masyarakat umum, sering kali dengan cara melemahkan pemerintahan baru yang berkuasa.
# Serangan langsung terhadap pemerintah.

Definisi yang diberikan oleh Tomes merupakan contoh yang tidak mencakup semua bentuk pemberontakan. Misalnya, Revolusi Prancis tidak memiliki sistem jaringan sel, dan dalam Revolusi Amerika, hampir tidak ada upaya untuk menebar teror kepada warga sipil. Dalam dua kudeta berturut-turut di Pakistan pada tahun 1977 dan 1999, tindakan awal justru berfokus pada pengambilalihan kekuasaan di dalam pemerintahan, bukan pada mencari dukungan luas dari masyarakat. Meskipun definisi Tomes cocok dengan Tahap I dalam teori Mao, definisi tersebut kurang sesuai untuk menggambarkan perang saudara berskala besar. Mao sendiri beranggapan bahwa terorisme biasanya muncul pada tahap awal pemberontakan, tetapi tidak selalu menjadi bagian dari setiap pemberontakan revolusioner.

Tomes memberikan definisi tidak langsung tentang pemberontakan, yang diambil dari definisi kontra-pemberontakan menurut Trinquier, yaitu “Suatu sistem tindakan yang saling berkaitan—meliputi aspek politik, ekonomi, psikologis, dan militer—yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan yang sudah mapan di suatu negara dan menggantinya dengan rezim lain.”

Steven Metz mencatat bahwa model-model pemberontakan di masa lalu tidak sepenuhnya cocok dengan bentuk pemberontakan modern, karena pemberontakan masa kini cenderung memiliki sifat multinasional atau transnasional, berbeda dengan yang terjadi di masa lampau. Beberapa pemberontakan modern merupakan bagian dari konflik yang lebih kompleks, yang melibatkan “kekuatan ketiga” (kelompok bersenjata seperti milisi yang memengaruhi hasil konflik) dan “kekuatan keempat” (kelompok tidak bersenjata seperti media internasional yang juga berpengaruh terhadap hasil konflik). Kedua jenis kekuatan ini berbeda dari pemberontak utama maupun pemerintah yang diakui secara resmi. Metz juga mencatat bahwa dukungan terbuka dari negara semakin jarang terjadi, sementara dukungan dari kelompok transnasional justru makin umum. Ia menyebut bahwa pemberontakan kini sering terjadi di dalam konflik yang rumit, yang berkaitan dengan kelemahan atau kegagalan negara. Menurut Metz, pemberontakan masa kini melibatkan partisipasi yang jauh lebih kompleks dan dinamis dibandingkan perang tradisional, di mana para pihak yang berkonflik biasanya berupaya mencapai kemenangan strategis yang jelas.

## Penumpasan

Sebelum menghadapi suatu insurgensi, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Secara historis, contoh penumpasan pemberontakan yang paling berhasil adalah upaya Inggris dalam menghadapi Kedaruratan Malaya dan pemerintah Filipina dalam menumpas pemberontakan Hukbalahap. Dalam Perang Filipina–Amerika Serikat, pasukan Amerika Serikat berhasil menundukkan pemberontak Filipina pada tahun 1902, meskipun taktik yang digunakan saat itu dianggap tidak dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat modern.

## Lihat pula
* Perang asimetris
* Anarkisme insureksioner
* Perang politik
* Gerilya
* Kelompok bersenjata nonnegara
* Doktrin Reagan
* Daftar revolusi dan pemberontakan
* Pemberontakan di Kaukasus Utara
* Konflik Moro
* Krisis Thailand Selatan

## Catatan

## Referensi

## Pranala luar

*
*How Insurgencies End by Ben Connable, Martin C. Libicki