Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industri Britania Raya

**Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industr**i () yang secara harfiah disebut sebagai "Sekretaris Negara untuk Urusan Strategi Bisnis, Energi dan Industri adalah sebuah nomenklatur jabatan Sekretaris Negara dalam Pemerintah Britania Raya yang bertanggung jawab atas segala urusan yang berkaitan dengan Bisnis, Energi dan Industri dalam Departemen Strategi Bisnis, Energi dan Industri. Jabatan Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industri memiliki urutan ke-10 di hierarki kementerian dalam Kabinet.

Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industri saat dijabat oleh Jonathan Reynolds yang diangkat oleh Sir Keir Starmer pada Juli 2025.

## Sejarah
Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Sir Alec Douglas-Home, Presiden Badan Dagang pada waktu itu, Edward Heath diberikan tugas tambahan sebagai Menteri Pengembangan Industri, Perdagangan dan Pembangunan Daerah. Jabatan ini terhenti di era Perdana Menteri Harold Wilson tetapi kembali diaktif ketika Edward Heath dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 1970 dengan menggabungkan fungsi Badan Dagang dan Menteri Teknologi menjadi Departemen Perdagangan dan Industri. Menteri yang memimpin departemen tersebut dikenal sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian sekaligus sebagai Presiden Badan Dagang.

Saat Harold Wilson kembali menjadi Perdana Menteri pada tahun 1974, Departemen tersebut dipisah menjadi Departemen Perdagangan, Departemen Industri dan Departemen Perlindungan Konsumen dan Harga yang menghasilkan tiga jabatan menteri yang baru: Menteri Perdagangan, Menteri Industri dan Menteri Perlindungan Konsumen dan Harga. Jabatan Presiden Badan Dagang menjadi jabatan nomor dua dan berada di bawah Menteri Perdagangan. Tahun 1979 Departemen Perlindungan Konsumen dan Harga dihapuskan oleh pemerintah Partai Konservatif di bawah pimpinan Perdana Menteri Margaret Thatcher dan seluruh bidang yang ada pada departemen tersebut digabungkan kedalam Departemen Perdagangan. Lebih lanjut, pada tahun 1983 departemen industri dan perdagangan digabung menjadi satu kedalam Departemen Perdagangan dan Industri dan membentuk jabatan Menteri Perdagangan dan Industri. Saat Michael Heseltine menjabat, dia lebih suka dirujuk sebagai Presiden Badan Dagang, dan hal itu juga diikuti oleh Ian Lang dan Margaret Beckett. Keputusan Michael Heseltine menggunakan rujukan Presiden Badan Dagang tersebut menimbulkan kontrovesi dan akhirnya terkuak bahwa sebenarnya Badan Dagang belum pernah bertemu secara formal (baik rapat atau pertemuan resmi lainnya) sejak abad ke-19.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Gordon Brown terjadi dua kali penggantian nama departemen dan tiga penyelarasan kembali tanggung jawab. Dalam Kabinet Brown I pada tahun 2007, Brown membentuk jabatan Menteri Bisnis, Usaha dan Reformasi Regulasi. Dengan adanya perubahan ini maka bidang eksekutif regulasi lebih baik (Better Regulation Executive) telah ditambahkan kedalam departemen yang dibentuk tetapi kantor Ilmu Pengetahuan dan Reka Baru dihapuskan. Pada tahun 2008, urusan energi dihapuskan dalam bidang eksekutif tersebut, dan pada tahun 2009 Departemen Inovasi, Perguruan Tinggi dan Keterampilan di-merger-kan menjadi satu Departemen yaitu, Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan.

Pada bulan Juli 2016, Perdana Menteri Theresa May memutuskan untuk menggabungkan Departemen Energi dan Perubahan Iklim kedalam Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan dan menyerahkan urusan pendidikan paska-19 tahun dan bidang keterampilan dikembalikan kepada Departemen Pendidikan. Hal ini mengubah nama departemen menjadi Departemen Strategi Bisnis, Energi dan Industri. Pada waktu yang sama, jabatan Presiden Badan Dagang dialihkan ke jabatan Menteri Perdagangan Internasional.

## Tanggung Jawab dan Wewenang
Sederajat dengan istilah Menteri Perdagangan dalam negara-negara lain, Menteri Strategi Bisnis, Energi dan Industri bertanggung jawab atas hal-hal berikut:

* Melakukan pengawasan atas ilmu pengetahuan, penelitian dan reka baru di Britania Raya
* Menjaga hubungan bisnis domestik dan internasional
* Membuat kebijakan berkaitan dengan perubahan iklim, deregulasi dan keamanan energi
* Mengawasi kebijakan-kebijakan energi dan industri

## Daftar Referensi