Hukum Skotlandia

**Hukum Skotlandia** (Scottish Gaelic: Lagh na h-Alba) adalah sistem hukum Skotlandia. Ini merupakan sistem hukum hibrida atau campuran yang mengandung unsur hukum sipil dan hukum umum, yang melacak akarnya ke berbagai sumber sejarah yang berbeda. Bersama dengan hukum Inggris dan hukum Irlandia Utara, ini adalah salah satu dari tiga sistem hukum Britania Raya. Hukum Skotlandia mengakui empat sumber hukum: legislatif, preseden hukum, tulisan akademis khusus, dan adat. Legislasi yang memengaruhi Skotlandia dan hukum Skotlandia disahkan oleh Parlemen Skotlandia dalam semua area tanggung jawab yang didelegasikan, dan oleh Parlemen Britania Raya dalam hal-hal yang disimpan. Beberapa undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Skotlandia sebelum tahun 1707 masih berlaku.

Hukum Skotlandia awal sebelum abad ke-12 terdiri dari tradisi hukum berbeda dari kelompok budaya yang mendiami negara itu pada saat itu, yaitu Gaels di sebagian besar negara, Briton dan Anglo-Saxon di beberapa distrik selatan Forth, serta Norse di pulau-pulau dan utara Sungai Oykel. Pengenalan feodalisme sejak abad ke-12 dan ekspansi Kerajaan Skotlandia membentuk akar modern hukum Skotlandia, yang secara bertahap dipengaruhi oleh tradisi hukum lainnya, terutama Anglo-Norman dan benua Eropa. Meskipun ada pengaruh hukum Romawi yang tidak langsung pada hukum Skotlandia, pengaruh langsung hukum Romawi minim hingga sekitar abad ke-15. Setelah itu, hukum Romawi sering diadopsi dalam argumen di pengadilan, dalam bentuk yang disesuaikan, ketika tidak ada aturan asli Skotlandia untuk menyelesaikan perselisihan; dan dengan cara ini, hukum Romawi secara parsial diterima dalam hukum Skotlandia.

Sejak Undang-Undang Persatuan dengan Inggris 1707, Skotlandia berbagi legislatif dengan Inggris dan Wales. Skotlandia tetap mempertahankan sistem hukum yang secara mendasar berbeda dari yang berlaku di selatan perbatasan, tetapi Persatuan memberikan pengaruh Inggris pada hukum Skotlandia. Sejak Inggris bergabung dengan Uni Eropa, hukum Skotlandia juga dipengaruhi oleh hukum Eropa di bawah Perjanjian Uni Eropa, persyaratan Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, dan pembentukan Parlemen Skotlandia yang didelegasikan yang dapat mengesahkan undang-undang dalam semua area yang tidak disimpan oleh Westminster, sebagaimana diatur oleh Scotland Act 1998.

Undang-Undang Pengunduran Diri Inggris dari Uni Eropa (Kesinambungan) (Skotlandia) 2020 disahkan oleh Parlemen Skotlandia pada Desember 2020. Ini mendapat persetujuan kerajaan pada 29 Januari 2021 dan mulai berlaku pada hari yang sama. Ini memberikan kekuasaan kepada Menteri Skotlandia untuk menjaga agar hukum Skotlandia tetap sejalan dengan hukum Uni Eropa di masa mendatang.

## Referensi

*Barrow, Geofrey. *Kingship and Unity: Scotland 1000–1306*. Edinburgh University Press, 1989. 
*Boyle, Alan; Himsworth, Chris; MacQueen, Hector. ''Human Rights and Scots Law: Comparative Perspectives on the Incorporation of the ECHR''. Hart Publishing, 2002. 
*Bradley, Anthony Wilfred; Ewing, Keith D. ''Constitutional and Administrative Law''. Pearson Education, 2007. 
*Davidson, Fraser; MacGregor, Laura. *Commercial Law in Scotland*. W. Green & Son, 2008. 
*John Erskine, *An Institute of the Law of Scotland*. 1773 (8th edn. 1871).
*Gretton, George; Steven, Andrew. *Property, Trusts and Successions*. Tottel Publishing, 2009. 
*Jones, Timothy; Christie, Michael. *Criminal Law*. W. Green & Son, 2008. 
*Palmer, Veron. ''Mixed jurisdictions worldwide: the third legal family''. Cambridge University Press, 2001. 
*Reid, Kenneth; Zimmerman, Reinhard. ''A History of Private Law in Scotland: I. Introduction and Property''. Oxford University Press, 2000. 
*Reid, Kenneth; Zimmerman, Reinhard. ''A History of Private Law in Scotland: II. Obligations''. Oxford University Press, 2000. 
*Smith, Thomas. *A Short Commentary on the Law of Scotland*. Green & Son Ltd, 1962.
*''The Laws of Scotland: Stair Memorial Encyclopaedia'', Lexis Library.
*Tetley, William Q.C. ''Mixed Jurisdictions: common law vs. civil law (codified and uncodified)''. 4 Uniform L. rev. (N.S.), 1999.
*Thomson, Stephen, 'Mixed Jurisdiction and the Scottish Legal Tradition: Reconsidering the Concept of Mixture', *Journal of Civil Law Studies*, vol. 7, no. 1 (2014): 51-91
*White, Robin; Willock, Ian. *The Scottish Legal System*, 4th edn. Haywards Heath, West Sussex: Tottel Publishing, 2007 (6th edn. 2019). 

## Bacaan tambahan
* Christina Ashton. *Understanding Scots law: an introduction to Scots law, procedure and legal skills*, 2nd edn. Edinburgh: Thomson/W. Green, 2012.
* Sean Crossan. *Introductory Scots law: Theory and practice*, 3rd edn. London: Hodder Education Group, 2016.
* Gerard Keegan. *Scottish legal system essentials*, 4th edn. Edinburgh: Edinburgh UP, 2021.
* Hector L. MacQueen & Ronald D. Mackay, eds. *The law of Scotland*, 14th edn. 2 vols. Orig. by W. M. Gloag & R. Candish Henderson. Edinburgh: W. Green, 2017.
* Enid A. Marshall. *General principles of Scots law*, 7th edn. Edinburgh: W. Green/Sweet & Maxwell, 1999.
* Dale McFadzean, ed. *An introduction to law and legal obligations*, 2nd edn. Edinburgh: Edinburgh UP, 2012.
* Dale McFadzean. *Scots law for students: an introduction*. Dundee: Dundee UP, 2007.
* David M. Walker. *The Scottish legal system: an introduction to the study of Scots law*, 8th edn. Edinburgh: W. Green/Sweet & Maxwell, 2001.
; branches
* Gillian Black. *Business law in Scotland*. Edinburgh: Thomson/W. Green, 2008.
* Iain G MacNeill, ed. *Scots commercial law*. Edinburgh: Avizandum Publishing, 2020.
* Sam Middlemiss & Margaret Downie. *Employment law in Scotland*. London: Bloomsbury Professional, 2020.

## Pranala luar
*
*
*
*
*