Jens-Frederik Nielsen

**Jens-Frederik Nielsen** (lahir 22 Juni 1991) adalah seorang politikus Greenland yang menjabat sebagai Perdana Menteri Greenland sejak 2025. Ia adalah pemimpin partai Demokraatit, dan sebelumnya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Sumber Daya Mineral selama Kabinet Kielsen VII dari tahun 2020 hingga 2021. Nielsen adalah anggota partai Demokraatit pertama yang memegang jabatan perdana menteri. Ia mengecam perang hibrida Amerika Serikat terhadap Greenland di bawah pemerintahan Trump, dan menyatakan bahwa Trump tidak akan "mendapatkan" Greenland.

## Kehidupan awal dan pendidikan
Nielsen lahir dan dibesarkan di Greenland. Ayahnya yang berkebangsaan Denmark pindah ke Greenland saat masih anak-anak, sementara ibunya lahir dan dibesarkan di Greenland. Kota asalnya adalah Nuuk. Ia memperoleh gelar di bidang ilmu sosial dari Universitas Greenland.

Nielsen telah menjadi anggota Tim nasional bulu tangkis Greenland sejak 2009. Pada Island Games 2023, Nielsen memenangkan medali emas di nomor tunggal putra cabang bulu tangkis.

## Karier politik
Pada tahun 2020, Nielsen terpilih untuk menggantikan Niels Thomsen sebagai ketua partai Demokraatit. Ia terpilih kembali untuk peran tersebut pada bulan Maret 2024.

Pada Mei 2020, Nielsen ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian dan Sumber Daya Mineral sebagai bagian dari Kabinet Kielsen VII.

Selama Pemilihan umum Greenland 2025, Nielsen menerima 4.850 suara pribadi. Nielsen memperoleh lebih banyak suara daripada Perdana Menteri petahana Múte Bourup Egede, yang menerima 3.276 suara.

### Pandangan politik

Sebagai tanggapan terhadap Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Nielsen mendesak Polar Seafood untuk menghentikan operasionalnya di Rusia, menekankan perlunya menekan Rusia dan memulihkan perdamaian di Eropa.

Pada Maret 2025, Nielsen mengecam ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menginvasi Greenland dengan menyatakan bahwa "Kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Tidak, kami tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami ingin menjadi orang Greenland. Dan kami ingin kemerdekaan kami sendiri di masa depan..." Nielsen mengatakan bahwa Trump tidak akan "mendapatkan" Greenland. Pada April 2025, sebuah rencana oleh Amerika Serikat untuk merusak integritas teritorial Kerajaan Denmark melalui kampanye campur tangan asing dan disinformasi di media sosial mulai terungkap. Penilaian ancaman resmi Denmark yang diterbitkan oleh Danish Defence Intelligence Service (Badan Intelijen Pertahanan Denmark) pada tahun 2025 untuk pertama kalinya menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, bersama dengan Rusia dan Tiongkok. Perdana Menteri Mette Frederiksen mengingatkan Trump bahwa serangan terhadap Kerajaan Denmark adalah serangan terhadap NATO dan bahwa semua anggota NATO berkewajiban untuk membela Denmark, dengan menyatakan bahwa "Kerajaan Denmark — dan dengan demikian Greenland — adalah anggota NATO dan oleh karena itu dilindungi oleh jaminan keamanan kolektif Aliansi [...] Saya [...] sangat mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan ancamannya terhadap sekutu dekat yang bersejarah."

Dalam konferensi pers bersama pada 13 Januari 2026, Nielsen dan Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan bahwa kampanye tekanan AS terhadap Greenland tidak dapat diterima dan bahwa Greenland dalam keadaan apa pun tidak untuk dijual. Frederiksen mengatakan "pesan kami jelas: Greenland tidak untuk dijual" dan "Anda tidak bisa membeli bangsa lain." Nielsen menekankan bahwa pembicaraan tentang membeli bangsa lain menunjukkan kurangnya rasa hormat. Nielsen menyatakan:

Sebagai tanggapan atas pernyataan Nielsen bahwa Greenland tidak berkeinginan menjadi bagian dari AS, Trump kemudian mengancamnya sambil mengeklaim bahwa ia tidak tahu siapa perdana menteri Greenland itu, dengan menyatakan: "Itu masalah mereka. Saya tidak setuju dengan mereka. Saya tidak tahu siapa dia, tidak tahu apa-apa tentang dia, tetapi itu akan menjadi masalah besar."

Nielsen mengadvokasi pengurangan ketergantungan pada hibah blok Denmark dengan memprioritaskan pengembangan bisnis dan kemandirian ekonomi di Greenland.

Pada tanggal 27 Agustus 2025, Nielsen, bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, mengeluarkan permintaan maaf resmi atas nama pemerintah Denmark dan Greenland atas pelecehan bersejarah terhadap perempuan Greenland, termasuk kontrasepsi paksa.

## Referensi