Perancang Peraturan Perundang-Undangan

**Perancang Peraturan Perundang-Undangan** (disingkat **PPPUU**) adalah jenis Jabatan Fungsional Tertentu pada pegawai negeri di Indonesia yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan regulasi. Jabatan PPPUU merupakan jabatan fungsional dengan ruang lingkup yang terbatas serta eksklusif, karena terbatasnya kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan serta ruang lingkup keilmuannya merupakan bagian dari sub spesialisasi Hukum Tata Negara yaitu Hukum Perundang-undangan. Berbeda dengan Analis Hukum yang memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi lebih luas yang tidak terbatas pada pembuatan regulasi semata, tetapi juga melaksanakan analisis terhadap hukum tidak tertulis, mengikuti upaya hukum litigasi/non litigasi, meng-evaluasi penerapan suatu regulasi, penyusunan kontrak/perjanjian nasional maupun internasional, ataupun memberikan suatu pendapat hukum. Oleh karena itu, ruang lingkup penugasan atau penempatan dari Jabatan PPPUU juga sangat terbatas, meski demikian Jabatan PPPUU harus ada pada tiap - tiap kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah (KLPD). 

Pada kementerian/lembaga Jabatan PPPUU hanya terdapat pada unit - unit pusat, khususnya Biro Hukum (kecuali Kementerian Hukum terdapat juga pada instansi vertikal di wilayah sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk fasilitasi produk peraturan di daerah), sementara pada pemerintah daerah biasanya hanya terdapat pada Biro Hukum Sekretariat Daerah. Terbatasnya penempatan/penugasan PPPUU tersebut, karena Jabatan PPPUU hanya terdapat dan melekat pada kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbatas pada lembaga dan/atau pejabat yang memiliki kewenangan tersebut. Instansi pembina Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum.

## Sejarah
Sejarah jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mulai pertama kali muncul dan berkembang dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994. Sebelum adanya jabatan tersebut, peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan biasanya dilakukan oleh para akademisi dari Fakultas Hukum. Secara spesifik, jabatan ini diatur dan mulai diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan (SK) MenPAN No. 41/KEP/M.PAN/12/2000, lalu diperjelas dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015 yang mendefinisikan Perancang sebagai pelaksana teknis fungsional yang menyusun rancangan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di instansi pemerintah.
 
## Jenjang Jabatan
Jenjang jabatan yang ada dalam PPPUU terdiri dari:
# Keahlian
## Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama (Kelas Jabatan 8 s/d 9)
## Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda (Kelas Jabatan 10 s/d 11)
## Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya (Kelas Jabatan 12 s/d 13)
## Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama (Kelas Jabatan 14 s/d 15)

## Mekanisme Pengangkatan
Pengangkatan seorang pegawai negeri ke dalam Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan melalui tiga mekanisme yaitu:
# Pengangkatan pertama (Jalur seleksi CPNS)
# Pengangkatan perpindahan
# Pengangkatan inpassing
Selain harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, seorang pegawai negeri yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan diharuskan untuk lulus **Ujian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan** sesuai dengan jenjang jabatan yang akan didudukinya.

## Referensi

## Pranala luar