Korupsi di Yaman

**Korupsi di Yaman** merupakan masalah yang sangat serius. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Yaman memperoleh skor 13 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Yaman menempati peringkat ke-173 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan negara dengan sektor publik yang paling bersih. Sebagai perbandingan regional, skor rata-rata negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah 39. Skor tertinggi di kawasan ini adalah 68, sedangkan yang terendah adalah 12. Sebagai perbandingan global, skor rata-rata dunia adalah 43, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).

Yaman juga merupakan negara termiskin di Timur Tengah, “dengan tingkat kelahiran yang sangat tinggi, angka malnutrisi anak yang akut, serta cadangan minyak dan air yang semakin menipis”. Menurut Chatham House, “korupsi, kemiskinan, dan ketimpangan bersifat sistemik” di Yaman; sementara menurut Carnegie Endowment for International Peace, praktik korupsi di negara ini “begitu mengakar dan meluas” sehingga banyak warga merasa tak berdaya.

Karena tidak adanya “sistem pengawasan dan akuntabilitas,” korupsi kini menjangkau seluruh sektor publik dan swasta. Menurut Bank Dunia, “korupsi dan jaringan patronase mengendalikan urusan publik negara ini”. Korupsi yang merajalela ini telah melemahkan pemerintahan dan melahirkan “blok kekuasaan korup yang menguasai sumber daya publik”. Akibat korupsi dalam layanan sipil, terdapat banyak pekerja fiktif. Sementara itu, korupsi di sektor energi, komunikasi, kesehatan, dan pendidikan menyebabkan layanan publik menjadi tidak memadai, bahkan tidak tersedia sama sekali.

Jane Marriott, Duta Besar Britania Raya untuk Yaman, menyatakan pada Desember 2013 bahwa korupsi di Yaman sangat merajalela hingga secara nyata melemahkan keamanan dan perekonomian negara tersebut. Ia juga mencatat bahwa korupsi yang terlembagakan dalam skala sebesar ini menghambat pembangunan dan inovasi.

## Korupsi politik
Di bawah kekuasaan Ali Abdullah Saleh, kekuasaan di Yaman terkonsentrasi di tangan kerabat dan anggota klannya yang mendominasi militer, pemerintahan, suku, dan ekonomi. Ia membangun jaringan patronase untuk mempertahankan dukungan dari elit ekonomi, militer, dan suku, tetapi sistem ini hanya menguntungkan kaum elit dan merugikan mayoritas rakyat miskin.

PBB memperkirakan Saleh mengumpulkan kekayaan hingga 60 miliar dolar AS melalui korupsi, bekerja sama dengan keluarga, teman, dan pengusaha, dengan aset tersembunyi di setidaknya 20 negara. Kekayaan sebesar itu dapat menempatkannya di antara orang terkaya di dunia.

Meski rezim Saleh telah berakhir, ekonomi Yaman tetap dikuasai oleh segelintir elite—sekitar sepuluh keluarga dan kelompok bisnis yang mengendalikan lebih dari 80% sektor-sektor kunci. Masa depan negara dinilai bergantung pada apakah para elit akan terus saling bersaing atau mulai merespons tuntutan rakyat akan distribusi sumber daya yang lebih adil.

Korupsi di Yaman diperparah oleh praktik *[[wasta]]* (favoritisme) dan nepotisme, di mana jabatan dan bantuan publik sering diberikan berdasarkan hubungan keluarga atau suap, bukan meritokrasi. Elit negara turut memperburuk krisis pangan dan kemiskinan dengan memperkaya diri sendiri, menguras sumber daya, mengirim keuntungan ilegal ke luar negeri, serta menolak reformasi. Akibatnya, hampir setengah populasi Yaman mengalami kekurangan pangan, serta bantuan publik sering terhambat oleh penyalahgunaan kekuasaan.

## Upaya antikorupsi
Lembaga pengawas korupsi di Yaman dinilai lemah dan tidak independen. Parlemen justru sering membela pemerintah, bukan memberantas korupsi. Meski ada beberapa undang-undang yang dianggap sebagai langkah awal yang baik, lembaga seperti Otoritas Nasional Tertinggi untuk Pemberantasan Korupsi (SNACC) belum menjalankan tugasnya secara efektif, dengan banyak kasus tidak ditindaklanjuti atau dihentikan. Dari ribuan laporan korupsi, hanya sebagian kecil yang sampai ke pengadilan.

Presiden Hadi sempat memecat beberapa pejabat korup, dan lembaga audit berhasil menuntut serta memulihkan dana yang digelapkan. Namun, Freedom House mencatat bahwa tidak ada mekanisme penegakan konflik kepentingan, dan lembaga audit berada di bawah kendali eksekutif. Transparency International juga menyebut para donor enggan mengecam korupsi karena takut pembalasan politik.

## Referensi