Sengketa perbatasan Chechnya dan Ingushetia

Pada tanggal 26 September 2018, Kepala Republik Ingushetia Yunus-bek Yevkurov dan Kepala Republik Chechnya Ramzan Kadyrov menandatangani perjanjian pertukaran wilayah. Kendati kedua belah pihak mengklaim perjanjian tersebut merupakan sebagai perjanjian yang adil, pada kenyataannya Ingushetia menyerahkan 26 ribu hektar wilayahnya kepada Chechnya, dengan ganti hanya seribu hektar. Kendati diklaim sebagai sebuah gestur simbolis oleh pemerintah pusat Rusia, pertukaran wilayah ini menuai protes keras dari rakyat Ingushetia, yang berujung pada pengunduran diri Yevkurov sebagai pemimpin Ingushetia pada bulan Juni 2019. Kendati baru terbentuk sebagai republik awal 1990an, sengketa wilayah ini berakar dari kebijakan etnonasionalisme di masa pemerintahan Stalin, sebuah masa ketika kedua republik ini merupakan entitas tunggal.

## Latar belakang
Etnis Chechen dan Ingush merupakan dua etnis yang serupa tapi tak sama. Keduanya merupakan bagian dari kelompok etnis Nakh. Baik Chechen maupun Ingush memiliki bahasa yang serupa, agama yang sama (Islam Sunni), dan sistem sosial yang bertumpu pada klan. Etnis Nakh pertama kali tercatat dalam sejarah pada abad ke-4 SM dan mendiami wilayah utara dan selatan tebing-tebing Kaukasus. Pada abad-abad pertama masehi, Etnis Nakh tinggal di wilayah Kaukasus Utara dan banyak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa yang tinggal di sekitarnya. Kerajaan Sarir yang bercorak Kristen berdiri pada abad ke-5 sebagai kerajaan Nakh pertama, namun dominasinya berakhir dengan tunduknya Sarir kepada Suku Alan. Sejak penaklukan tersebut, dominasi terhadap bangsa Nakh silih berganti dari bangsa Khazar, Arab, hingga Mongol. Wilayah bangsa Nakh mengalami penyusutan signifikan akibat invasi yang dilancarkan oleh Timur Lenk dari Kekaisaran Timurid. Akibat invasi ini, jumlah populasi bangsa Nakh mengalami penyusutan signifikan. Bangsa Nakh menghadapi tantangan dari Keharyapatihan Moskow (kemudian menjadi kekaisaran Rusia) yang berambisi menguasai Kaukasus.

Para pakar tidak dapat menentukan waktu pasti pemisahan etnis Chechen dan Ingush dari bangsa Nakh. Sejarawan Yavus Akhmadov berpendapat pemisahan bangsa Ingush dari Nakh terjadi pada paruh pertama abad ke-18. Pemisahan ini tercermin dari sikap bangsa Ingush yang cenderung netral dalam menghadapi ekspansi Rusia ke wilayah Kaukasus. Berbeda dengan Ingush, bangsa Chechen yang menyusun mayoritas Nakh melancarkan perlawanan keras terhadap Kekaisaran Rusia selama hampir satu abad, yang berakhir dengan bubarnya Imamat Kaukasus (yang meliputi wilayah Chechnya dan Dagestan sekarang) pada tahun 1859. Meski demikian, bangsa Ingush tidak sepenuhnya taat kepada kekuasaan Rusia. Bangsa Ingush melancarkan perlawanan yang—kendati tidak sebesar perlawanan Chechnya—memaksa Rusia melancarkan ekspedisi militer menghadapinya. 

Bubarnya riwayat Imamat Kaukasus menandai berakhirnya eksistensi bangsa Chechen dan Ingush sebagai bangsa yang merdeka. Oblast Terek, yang meliputi wilayah Chechnya dan Ingushetia sekarang, berdiri pada bulan Februari 1860 untuk memperkuat cengkraman Rusia terhadap kedua bangsa. Rusia kemudian mengusir sebagian besar penduduk Chechen dan Ingush dan di wilayah tersebut untuk digantikan dengan orang Rusia dan Kosak yang lebih loyal kepada pemerintah Rusia. Pada bulan September 1919, dua tahun setelah Kekaisaran Rusia bubar, bangsa-bangsa di wilayah Kaukasus mendeklarasikan berdirinya Emirat Kaukasus. Meski awalnya emirat ini mendukung kelompok Bolshevik, yang pada saat itu menguasai Rusia, pasukan Soviet menduduki wilayahnya dan mendeklarasikan berdirinya SSR Otonom Pegunungan pada tahun 1921. Di dalam SSR otonom tersebut, terdapat distrik Chechnya dan Ingushetia dan yang menjadi inti dari kedua republik saat ini. 

SSR otonom ini tidak bertahan lama dan distrik-distrik di dalamnya dijadikan sebagai oblast otonom pada era Stalin. Pada tahun 1929, kota otonom Grozny, okrug Sunzha, dan wilayah barat daya dari eks Distrik Terek—yang didominasi oleh orang Rusia—digabungkan ke dalam oblast otonom Chechnya untuk mengurangi persentase orang Chechnya. Pada tahun 1934, oblast otonom Chechnya dan Ingushetia digabungkan menjadi sebuah entitas bernama Chechen-Ingush. Entitas ini ditingkatkan menjadi republik otonom pada 1936. 

Perang Dunia II membagi loyalitas rakyat Chechen dan Ingush. Sebagian warga Chechen dan Ingush bergabung ke Tentara Merah, sedangkan sebagian bergabung dengan Tentara Pembebasan Rusia pro-Nazi. Setelah Tentara Merah menguasai kembali Chechen-Ingush pada tahun 1944, seluruh bangsa Chechen dan Ingush dideportasi ke Asia Tengah. RSS otonom Chechen-Ingushetia dibubarkan pada tahun 1946 dan orang-orang Slav menempati wilayah yang telah dikosongkan tersebut. Setelah Stalin digantikan Khrushchev, Khrushchev memerintahkan pengembalian rakyat Chechen dan Ingush ke kampung halaman mereka. RSS otonom Chechen-Ingushetia berdiri kembali pada tahun 1957 dengan perubahan wilayah. Dalam proses keruntuhan Uni Soviet, pada tahun 1990 parlemen Chechen-Ingushetia mendeklarasikan diri sebagai republik berdaulat. Eksistensi Chechen-Ingushetia sebagai republik tidak bertahan lama, karena pada tahun 1991, Dewan Nasional Chechnya mendeklarasikan Chechnya sebagai republik berdaulat, disusul oleh Ingushetia sebagai republik federal Rusia pada tahun 1992. Pemisahan diri kedua republik dilakukan secara cepat tanpa adanya demarkasi perbatasan wilayah yang jelas. Deklarasi kemerdekaan Chechnya memicu respons keras dari Rusia, yang pada tahun 1994 mengirimkan pasukan untuk memerangi Chechnya.

Dari sejarah tersebut, dapat diamati bahwa suku Chechen dan Ingush, yang awalnya merupakan bagian dari etnis Nakh, memisahkan diri secara alamiah pada abad ke-18 dan “dipaksa” menyatu kembali melalui kebijakan etnonasionalisme Rusia di era Stalin. Latar historis kedua etnis yang penuh cerita pilu dan pengaturan ulang wilayah tanpa persetujuan dari kedua bangsa membuat isu perbatasan menjadi sebuah isu yang sensitif. Pada tahun 1992, terjadi konflik antara Ingushetia dan Ossetia Utara. Dalam konflik tersebut, rezim Yeltsin memihak Ossetia Utara dan menetapkan Distrik Prigorodny—yang mayoritas dihuni oleh orang Ingush—di bawah Ossetia Utara.

## Sejarah sengketa perbatasan
Kesepakatan perbatasan pertama antara Chechnya dan Ingushetia terjadi pada tahun 1993. Presiden Ingushetia Ruslan Aushev dan pemimpin *de facto* Chechnya—yang tidak diakui oleh Rusia—Dzhokhar Dudayev menandatangani perjanjian penyerahan distrik Sunzha kepada Ingushetia dan desa Sernovodsk serta Assinovskaya kepada Chechnya. Setelah perang Chechnya-Rusia berakhir, Republik Chechnya—yang kembali menjadi bagian Rusia—mengukuhkan kembali kesepakatan 1993 melalui perjanjian pada tahun 2003.

Pada tahun 2005, Ramzan Kadyrov, yang naik ke tampuk kekuasaan setelah ayahnya tewas, mengusulkan perluasan wilayah Chechnya. Pemerintah Rusia menengahi wacana perluasan wilayah ini pada tahun 2008 dengan mengeluarkan UU yang memerintahkan kedua republik untuk menyelesaikan sengketa wilayah secepatnya. Penerapan UU ini terhambat resistensi dari Kongres Rakyat Ingush akibat isu Distrik Prigorodny yang belum terselesaikan. Di tengah kebuntuan sengketa perbatasan, pada akhir Januari 2013 Kadyrov mengeluarkan UU yang menetapkan desa Arshty di Distrik Sunzha sebagai bagian dari Chechnya. Aksi sepihak tersebut menuai protes dari rakyat Ingushetia, termasuk Yevkurov.

Dalam proses sengketa ini, dapat diamati adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pemimpin Chechnya dan Ingushetia. Yevkurov hanya memiliki pengaruh kuat di lingkungan pasukan terjun payung Rusia, angkatan tempat dirinya meniti karier sebagai prajurit. Sebaliknya, Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov memiliki jejaring yang sangat luas dan kedekatan langsung dengan Putin. Hal ini membuat Kadyrov tidak segan memerintahkan polisi Chechnya untuk memasuki desa Arshty dan bentrok dengan polisi Ingushetia.

Kesepakatan perbatasan yang disetujui pada 2018 menggambarkan adanya ketidakseimbangan kekuatan. Menurut Menteri Pertanian Ingushetia Shamil Kutsaev, Chechnya memperoleh 1290 hektar wilayah Ingushetia yang disengketakan, sedangkan Ingushetia memperoleh sebagian wilayah Distrik Nadterechny yang sama luasnya. Namun, klaim tersebut bertolak belakang dengan kenyataannya. Menurut survei GIS, Chechnya memperoleh 26 ribu hektar wilayah dari Ingushetia, yang terdiri dari enam ribu hektar lahan di dekat Desa Goragorski dan 20 ribu hektar lainnya dari Taman Nasional Ingushetia. Survei yang sama menunjukkan bahwa Ingushetia hanya memperoleh sebesar seribu hektar lahan, yang terdiri dari dua wilayah pegunungan. Ingushetia kehilangan sumber daya alam berharga. Hal ini berdampak negatif terhadap ekonomi Ingushetia, yang merupakan republik termiskin di Rusia.

Kegusaran mengenai perjanjian ini juga dapat diamati dari elit politik Ingushetia. Para menteri Ingushetia berupaya meyakinkan masyarakat bahwa perjanjian tersebut adalah perjanjian yang adil. Meski parlemen Ingushetia meratifikasi perjanjian pada 4 Oktober melalui pemungutan suara, sejumlah anggota parlemen mengklaim pemungutan suara tidak sah karena belum memenuhi kuorum dan menuntut pemungutan suara ulang untuk membatalkan ratifikasi. Meski hanya tiga anggota tercatat menolak ratifikasi dalam pemungutan suara tersebut, 11 anggota mendeklarasikan penolakan ratifikasi dan menuduh panitia pemungutan suara melakukan kecurangan.

## Situasi pascaperjanjian
Di tingkat yudikatif, pada tanggal 30 Oktober Mahkamah Konstitusi (MK) Ingushetia menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak sah karena tidak melibatkan referendum publik. Yevkurov mengajukan banding ke MK Rusia, dan pada tanggal 6 Desember Mahkamah Konstitusi Rusia menyatakan bahwa putusan MK Ingushetia tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengubah perjanjian yang telah disetujui.

Demonstrasi di ibukota Ingushetia, Magas, melibatkan lebih dari 10.000 orang, kendati kota tersebut hanya berpenduduk kurang dari sembilan ribu orang. Tuntutan demonstran untuk perbatasan dikembalikan ke *status quo* meluas menjadi tuntutan pengunduran diri Yevkurov akibat keengganannya membatalkan ratifikasi. Otoritas mencoba untuk memblokir peliputan aksi demonstrasi dengan membatasi akses internet. Meski demikian, polisi memberikan izin terhadap aksi demonstrasi dan menahan diri dari tindakan represif. Yevkurov juga memerintahkan aparat untuk menjamin keselamatan para demonstran.

Dalam sengketa ini, pemerintah federal tidak melakukan intervensi secara langsung, melainkan menyerahkan semua keputusan kepada sistem peradilan. Dalam arahannya kepada Yevkurov, Putin meminta Yevkurov untuk mempertahankan kestabilan dalam negeri melalui dialog alih-alih kekuatan. Menurut pakar Rusia Morgan Henson, langkah yang demikian diambil untuk mencegah insiden tersebut menjadi preseden bagi daerah lainnya di Rusia dan mempertahankan perjanjian “di bawah meja” yang telah dibuat antara Kadyrov dan Putin. Kendati demikian, tindakan persuasif tersebut gagal membendung kemarahan rakyat Ingushetia, dan protes-protes terus terjadi hingga tahun selanjutnya. Puncaknya, pada tanggal 24 Juni 2019 Yevkurov mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan kepala Ingushetia dengan persetujuan Putin. Sebagai gantinya, dua minggu kemudian ia diangkat menjadi wakil menteri pertahanan Rusia.

## Referensi