Hubungan luar negeri Qatar

**Hubungan luar negeri Qatar** dilakukan melalui Kementerian Luar Negerinya. Negara-negara Arab termasuk yang pertama mengakui Qatar, dan negara tersebut memperoleh penerimaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1971. Negara tersebut merupakan anggota awal OPEC dan anggota pendiri Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). Misi diplomatik ke Qatar berpusat di ibu kotanya, Doha.

Hubungan regional dan kebijakan luar negeri Qatar dicirikan oleh strategi penyeimbangan dan pembangunan aliansi di antara kekuatan regional dan besar. Qatar mempertahankan kebijakan luar negeri yang independen dan terlibat dalam penyeimbangan regional untuk mengamankan prioritas strategisnya dan mendapatkan pengakuan di tingkat regional dan internasional. Sebagai negara kecil di Teluk, Qatar memiliki kebijakan luar negeri "pintu terbuka" di mana Qatar memelihara hubungan dengan semua pihak dan pelaku regional di kawasan tersebut, termasuk dengan organisasi seperti Taliban dan Hamas. Namun, Washington Institute menerbitkan sebuah laporan pada bulan Agustus 2021 yang menyatakan hubungan Qatar dengan Taliban telah menjadikan negara tersebut sebagai kontak potensial bagi wilayah yang mencari negosiasi dengan Afghanistan. Qatar juga menjadi kunci untuk menegosiasikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah memulihkan ketenangan setelah empat perang, terakhir terlihat pada tahun 2021.

## Hubungan multilateral
Sheikh Hamad bin Khalifa al-Tsani, emir Qatar dari tahun 1995 hingga 2013, membantu membangun reputasi Qatar sebagai pemain berpengaruh dalam politik Timur Tengah. Langkah besar pertama dalam hal ini adalah pendirian Al Jazeera, sebuah perusahaan media berita milik negara.

Qatar juga telah menjalin hubungan dekat dengan kekuatan-kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Pangkalan Udara Al Udeid menampung angkatan udara Amerika dan Inggris. Qatar telah banyak berinvestasi di bidang real estat London, dan negara tersebut juga telah memberikan sumbangan kepada pusat-pusat penelitian terkemuka di Amerika Serikat. Pada saat yang sama, Qatar memelihara hubungan dengan musuh-musuh Barat, termasuk Iran, Hamas, Ikhwanul Muslimin, dan elemen-elemen ekstremis di Suriah. Meskipun menurut sebuah laporan oleh The Economist pada bulan Desember 2021, Qatar telah mengubah kebijakan anti-Islamisnya dan menuntut para aktivis Ikhwanul Muslimin untuk hengkang.

Dalam upaya untuk meredakan kritik yang meningkat, Qatar mengumumkan reformasi ketenagakerjaan yang luas pada tahun 2019. Ini termasuk mengakhiri *kafala*, sistem yang menjadikan ilegal bagi pekerja migran untuk berganti pekerjaan atau meninggalkan negara tanpa izin majikan mereka, yang secara efektif menjebak pekerja yang dieksploitasi dan dianiaya. Reformasi lainnya termasuk upah minimum pertama untuk pekerja migran di wilayah tersebut dan hukuman yang lebih keras bagi perusahaan yang tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Ketika mulai berlaku pada bulan September 2020, reformasi tersebut mendapat pujian luas. FIFA menyebutnya sebagai terobosan. PBB mengatakan bahwa mereka menandai era baru. Sebuah serikat pekerja internasional menyebutnya sebagai pengubah permainan.

Qatar juga merupakan salah satu dari sedikit negara di mana warga negaranya tidak perlu membayar pajak apa pun.

Pada 16 Oktober 2019, Dewan Menteri Negara Qatar dengan suara bulat mendukung diakhirinya praktik tersebut di negara tersebut dengan menghapuskan sistem ''Kafala''.

Pada tanggal 20 Maret 2021, undang-undang upah minimum non-diskriminatif baru Qatar yang menjamin upah minimum yang sama untuk semua pekerja, semua kewarganegaraan, semua sektor termasuk pekerja rumah tangga, mulai berlaku. Undang-undang tersebut juga memastikan upah minimum bulanan sebesar QAR1.000 ($275) dan tunjangan minimum untuk makanan (QAR300) dan perumahan (QAR500) bagi para pekerja.

Qatar adalah sekutu strategis Tiongkok, dengan hubungan antara kedua negara semakin kuat. Qatar adalah anggota Organisasi Kerja sama Islam, Dewan Kerja Sama Teluk, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dan Dewan Persatuan Ekonomi Arab.

### Hubungan regional
Pada bulan September 2014, QFFD berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas bagi para pengungsi Suriah. Qatar Charity memfasilitasi akses terhadap pendidikan berkualitas melalui rehabilitasi 6 sekolah formal di Turki, Gaziantep, Urfa, Kilis, yang menargetkan 13.540 penerima manfaat dan 12.860 anak perempuan dan laki-laki.

Pada tanggal 10 Juli 2017, menurut dokumen yang diperoleh Al Arabiya, Qatar setuju untuk berhenti mendukung Ikhwanul Muslimin. Untuk menghindari memburuknya hubungan dengan negara-negara Teluk, Qatar juga mengusir warga negara non-Qatar dan menolak memberikan perlindungan kepada siapa pun dari negara GCC.

Pada tanggal 27 Maret 2022, Kantor PBB untuk Penanggulangan Terorisme (UNOCT) dan Qatar pada diskusi strategis tingkat tinggi keempat, membahas prioritas strategis dan bekerja sama untuk memastikan bahwa PBB secara efektif mendukung negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk memerangi terorisme. Dari total 35 kontributor lainnya, negara Qatar merupakan kontributor terbesar kedua bagi dana perwalian PBB untuk penanggulangan terorisme.

Beberapa ekonom keuangan menafsirkan keretakan hubungan Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2014 sebagai tanda politik nyata dari meningkatnya persaingan ekonomi antara negara-negara penghasil minyak dan gas alam, yang dapat "memberikan dampak yang mendalam dan berjangka panjang" di luar Timur Tengah.

Pada bulan Maret 2014 Qatar melakukan pendekatan dengan Oman untuk melawan pengaruh Arab Saudi terhadap politik di kawasan tersebut.

Pada bulan Mei 2017, dugaan peretasan media pemerintah menyebabkan munculnya berita yang mengutip Emir yang menanyakan tentang kebencian AS terhadap Iran dan mengomentari Hamas. Doha melaporkannya sebagai berita palsu dan tidak memberikan indikasi dari mana asalnya. Namun, organisasi berita di wilayah tersebut melaporkan komentar emir tersebut sebagai fakta. Hal ini menyebabkan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada tanggal 5 Juni 2017.

Qatar menyuarakan dukungannya terhadap invasi Turki ke Suriah utara yang bertujuan untuk mengusir Kurdi Suriah yang didukung AS dari daerah enklave Afrin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lulwah Rashif Al-Khater mengatakan bahwa: "Peluncuran operasi militer Turki Sabtu lalu dimotivasi oleh kekhawatiran yang sah terkait dengan keamanan nasionalnya dan keamanan perbatasannya, selain untuk melindungi integritas teritorial Suriah dari bahaya pemisahan diri. Turki, anggota NATO, selalu menjadi faktor penstabil di kawasan tersebut."

Pada pertengahan Maret 2024, Emir Qatar, HH Sheikh Tamim bin Hamad Al-Tsani dan Presiden Dewan Eropa, HE Charles Michel, membahas tentang peningkatan kerja sama antara Qatar dan Uni Eropa, serta mengatasi masalah utama regional dan global, dengan fokus khusus pada situasi di Jalur Gaza dan Wilayah Palestina yang Diduduki.

## Hubungan diplomatik
Daftar negara yang memelihara hubungan diplomatik dengan Qatar:

## Referensi

## Pranala luar

* Ministry of Foreign Affairs of Qatar 
* Foreign embassies in Qatar
* Qatar Digital Library - an online portal providing access to British Library archive materials relating to Gulf history