Pemerintah Kabupaten Probolinggo

**Pemerintahan Kabupaten Probolinggo** (Dialek Arekan: *Pamaréntahan Kabupatèn Prabalingga*; Dialek Madura: *Pamaréntahan Ka'bhupatèn Prabâlèngghâ*) atau disingkat **Pemkab Probolinggo**, merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kabupaten Probolinggo.

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh seorang bupati, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo.

## Sejarah

### Masa Kolonial
Wilayah Kabupaten Probolinggo pada masa Hindia Belanda termasuk dalam Keresidenan Besuki. Awalnya dikenal sebagai *Regentschap Prabalingga* dengan seorang bupati pribumi yang berada di bawah pengawasan seorang *[[assistent-resident]]*. Seiring berjalannya waktu, kebijakan desentralisasi awal abad ke-20 memberi ruang bagi pembentukan pemerintahan lokal yang lebih modern.

### Awal kemerdekaan
Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, Kabupaten Probolinggo ditetapkan sebagai bagian administratif Provinsi Jawa Timur. Bupati pertama setelah kemerdekaan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Dalam periode revolusi, wilayah Probolinggo menjadi salah satu daerah basis perlawanan rakyat terhadap pasukan Belanda.

### Orde Baru
Pada masa Orde Baru, Kabupaten Probolinggo ditata sebagai daerah agraris sekaligus pariwisata penyangga wilayah Tapal Kuda. Pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi, dan perikanan diperluas, seiring dengan penunjukan kepala daerah yang umumnya berasal dari birokrat atau kalangan militer.

### Era reformasi
Setelah penerapan otonomi daerah tahun 2001, Kabupaten Probolinggo memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan. Sejak Pemilihan umum Bupati Probolinggo 2008, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada masa reformasi, pembangunan sektor pariwisata (Gunung Bromo dan sekitarnya), pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama. Figur penting antara lain Puput Tantriana Sari, yang menjadi bupati perempuan pertama dan menjabat selama dua periode (2013–2021).

## Pemerintah Daerah
Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu perangkat daerah berupa sekretariat daerah, sekretariat DPRD, staf ahli, dinas-dinas teknis, badan-badan, dan inspektorat. Wilayah administratif terbagi menjadi 24 kecamatan yang dikepalai camat, serta 325 desa dan 5 kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Pegawai negeri sipil/asn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bertugas dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

Bupati Probolinggo juga bersinergi dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang terdiri atas pimpinan Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Sekda, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sejak tahun 2008, pemilihan bupati dilaksanakan secara langsung. Bupati Kabupaten Probolinggo saat ini adalah dr. K.H. Muhammad Haris Damanhuri Romly, M.Kes. yang berpasangan dengan Wakil Bupati K.H. Fahmi Abdul Haq Zaini, S.Ag., S.Kom. Keduanya terpilih dalam Pilbup Probolinggo 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Mereka mulai sejak 20 Februari 2025, menjabat setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Puput Tantriana Sari pada 31 Agustus 2021. Setelah itu, Wakil Bupati Timbul Prihanjoko menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) bupati hingga 24 September 2023. Sebelum pelantikan pasangan terpilih, posisi bupati dijabat oleh Penjabat (Pj.) Ugas Irwanto hingga 20 Februari 2025.

### Daftar Bupati

### Daftar Wakil Bupati

## Dewan Perwakilan

### Pimpinan Periode 2024–2029

### Anggota Periode 2024–2029

### Komposisi Anggota

## Struktur Organisasi Pejabat
Berikut adalah struktur organisasi dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

### 1. [[Sekretariat Daerah]]

### 2. [[Badan]]

### 3. [[Organisasi Perangkat Daerah|Dinas]]

### 4. [[Inspektorat]] & [[Satuan Polisi Pamong Praja]]

### 5. [[Sekretariat DPRD]]

### 6. [[Rumah sakit umum|Rumah Sakit Umum Daerah]]

### 7. [[Kecamatan]]

## Pembagian administratif

## Referensi