Kolonialisme kimia

**Kolonialisme kimia** adalah konsep yang dikemukakan oleh ahli geografi asal Brazil Larissa Bombardi yang merujuk pada pola relasi tidak setara antara Global North dan Global South, di mana negara-negara maju tetap memperoleh keuntungan dengan memproduksi dan menyalurkan bahan kimia berisiko tinggi ke negara-negara berkembang, sekaligus mendorong penggunaannya dalam sistem pertanian mereka, meskipun bahan-bahan tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. 

## Sejarah
Bahan kimia telah dipahami sebagai faktor penting dalam kerusakan ekologis dan ketidakadilan lingkungan. Sejak Perang Dunia II, produksi bahan kimia AS telah meningkat lebih dari 15 kali lipat. 30.000 pon bahan kimia diproduksi setiap tahunya. Paparan bahan kimia dipengaruhi oleh faktor ras, gender, usia, dan kelas sosial. Industri kecantikan global yang memiliki nilai global sebesar $400 miliar, misalnya, mempromosikan standar kecantikan tertentu yang berkontribusi pada penggunaan produk mengandung zat beracun di kalangan kelompok perempuan Afrika-Amerika, Latina, dan Asia-Amerika, yang berdampak pada meningkatnya risiko gangguan kesehatan. Perempuan rentan akan menanggung efeksamping seperti penderitaan fisik dan mental serta biaya medis hingga $34 miliar setiap tahunnya. Ketimpangan paparan ini berkaitan dengan praktik pemasaran dan struktur sosial yang bersifat diskriminatif. Oleh karena itu, dampak toksik bahan kimia tidak dapat dipahami sebagai fenomena universal yang dialami secara setara oleh seluruh umat manusia. 

## Kolonialisme kimia dan Global South
Para elit dan negara maju sering kali melindungi diri mereka sendiri dari bahaya bahan kimia, tetapi pada saat yang sama memindahkan risiko dan dampaknya kepada kelompok masyarakat yang paling rentan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kolonialisme kimia, kondisi ketika bahan kimia menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, namun dampak racunnya justru paling dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung. Uni Eropa kerap dipuji karena memiliki regulasi bahan kimia yang sangat ketat, seperti kebijakan yang membatasi atau melarang penggunaan zat berbahaya demi melindungi kesehatan warganya. Amerika Serikat dan Inggris juga memiliki sejarah panjang dalam mengidentifikasi dan mengendalikan zat kimia yang diduga bersifat karsinogenik, sehingga paparan langsung terhadap masyarakat mereka dapat ditekan. Namun, perlindungan ini tidak berarti bahwa bahaya tersebut benar-benar dihilangkan. Sebaliknya, banyak risiko kimia dipindahkan ke luar batas politik mereka melalui ekspor bahan kimia beracun, relokasi industri, atau rantai produksi global. Akibatnya, negara-negara miskin dan masyarakat yang kurang memiliki daya tawar menanggung beban terbesar berupa paparan zat beracun, penyakit akibat industri, dan kerusakan lingkungan.

## Praktik kolonialisme kimia di Brasil

Pemerintah Brasil sejak lama memberikan insentif besar bagi agribisnis. UU Kandir tahun 1996 (Lcp87) membebaskan pajak produk primer untuk ekspor, sehingga komoditas pertanian mentah seperti kedelai, jagung, dan kapas tidak dikenai beban fiskal saat dijual ke luar negeri. Selain itu, Perjanjian 100/97 memberikan pengurangan pajak ICMS sebesar 60% untuk pestisida. Kebijakan telah membantu menurunkan biaya produksi agribisnis dan mendorong penggunaan pestisida secara masif. 

Dalam periode 2000 sampai 2023, luas lahan kedelai meningkat 225%. Lahan jagung bertambah 78%, hampir dua kali lipat, sementara kapas meningkat 111%, lebih dari dua kali lipat. Ekspansi ini terjadi bersamaan dengan hilangnya lahan pangan lokal, karena tanah yang sebelumnya digunakan untuk produksi makanan sehari-hari beralih menjadi perkebunan komoditas ekspor. Secara ekonomi, model ini memang meningkatkan nilai ekspor dan neraca perdagangan, tetapi laporan menegaskan bahwa Brasil kehilangan nilai tambah, lapangan kerja, dan justru menanggung biaya sosial dan ekologis berupa keracunan, deforestasi, dan konflik agraria. Situasi ini diperparah oleh UU Pestisida baru (UU 14.785). Meskipun tidak sekeras rancangan tahun 2015, undang-undang ini dianggap melemahkan perlindungan publik karena menggeser kekuasaan utama ke Kementerian Pertanian, sementara lembaga kesehatan dan lingkungan kehilangan peran sentralnya. Kriteria pelarangan pestisida yang sebelumnya tegas diganti dengan istilah umum, seperti “risiko yang tidak dapat diterima bagi manusia atau lingkungan”, yang membuka ruang luas untuk interpretasi dan memudahkan pengedaran izin bahan beracun. Kampanye anti-pestisida menyoroti penolakan kuat Kementerian Pertanian Brasil untuk mematuhi Program Nasional Pengurangan Pestisida. Program ini dibuat pada tahun 2012, tetapi hingga kini belum diperbarui dan belum dijalankan secara efektif, karena mendapat perlawanan kuat dari sektor agribisnis yang juga memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Pada tahun 2024, laporan CPT mencatat 276 konflik yang melibatkan penggunaan bahan kimia di pedesaan Brasil. Konflik ini berdampak langsung pada 17.027 keluarga dan terjadi di wilayah seluas lebih dari 3,3 juta hektare. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, peningkatannya sangat ekstrem. Jumlah konflik naik dari 32 kasus menjadi 276 kasus yang berarti terjadi kenaikan sebesar 763%. Sementara itu, jumlah keluarga terdampak meningkat dari 2.498 keluarga pada 2023 menjadi 17.027 keluarga pada 2024, atau naik sebesar 582%. Praktik yang paling sering terjadi adalah penyemprotan pestisida dari udara menggunakan pesawat atau drone, yang menyebabkan keracunan massal dan merusak ruang hidup masyarakat. Aktivis dan peneliti menyebut pestisida ini sebagai senjata kimia modern yang melengkapi kekerasan fisik lama dalam perebutan tanah. pada kolonialisme klasik masyarakat adat diusir melalui kekerasan langsung demi membuka jalan bagi perkebunan monokultur, maka hari ini kekerasan tersebut diperkuat dengan kekerasan kimia. Negara gagal melindungi warganya karena lemahnya pengawasan dan lambatnya pelarangan pestisida berbahaya.

Negara bagian Maranhão mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu 82% dari seluruh kejadian yang direkam. Secara absolut, terdapat 228 konflik di negara bagian ini. Dari jumlah tersebut, 68% terjadi di mesoregion Maranhão Timur, yang merupakan wilayah dengan produksi kedelai terbesar kedua di negara bagian tersebut. Pentingnya angka ini semakin jelas jika dikaitkan dengan fakta bahwa sejak tahun 2000, luas lahan kedelai di wilayah ini telah meningkat 124%, menunjukkan hubungan erat antara ekspansi agribisnis skala besar dan meningkatnya konflik berbasis pestisida.

### Dampak pada kaum rentan

#### Anak-anak
Kekerasan kimia agribisnis juga secara langsung menargetkan anak-anak. pada 3 Mei 2013 di Sekolah São José do Pontal, Rio Verde, Goiás. Sebuah pesawat menyemprotkan pestisida Engeo Pleno selama 20 menit di area sekolah saat anak-anak sedang bermain. Dari hampir 100 siswa, 42 anak harus dilarikan ke rumah sakit, dan 29 di antaranya sampai harus dirawat inap. beberapa korban mengalami konsekuensi kesehatan permanen, bahkan kepala sekolah saat itu dan salah satu murid yang terpapar kemudian didiagnosis menderita kanker. Di wilayah Mercosur, dengan setidaknya 27.000 bayi meninggal, dan jumlah ini masih diperkirakan lebih rendah dari angka sebenarnya karena banyak kasus tidak tercatat. Setiap dua hingga tiga hari, satu orang meninggal akibat paparan zat beracun.

#### Petani dan Masyarakat adat
Tercatat beberapa insiden spesifik pada Maret 2024, terjadi pembuangan pestisida ilegal di perkebunan padi milik komunitas Quilombola Providência, Salvaterra, Pará. Dua bulan kemudian sekitar Mei 2024, sebuah lahan pertanian keluarga di Tamandaré, Pernambuco, diserang oleh sekitar 30 orang yang secara sengaja menyiramkan racun ke tanaman. Selain itu, masyarakat adat Guarani Kaiowá di wilayah Caarapó, Mato Grosso do Sul, juga dilaporkan menjadi korban serangan kimia, menunjukkan bahwa kekerasan ini menyasar berbagai kelompok rentan lintas wilayah. Dampak dari serangan ini tidak hanya soal kesehatan, tetapi juga kehilangan mata pencaharian dan penurunan motivasi petani untuk terus bertani secara organik. Banyak petani kecil tidak lagi bisa menjual hasil panen mereka di pasar pangan organik karena kontaminasi pestisida, meskipun mereka tidak menggunakan bahan kimia tersebut.

### Dampak pada kesehatan
Pestisida menyebabkan tingginya angka kanker di Brasil, di mana kanker merupakan salah satu penyebab kematian terbesar secara nasional. Masalah ini bukan kasus marginal, tetapi berkaitan langsung dengan krisis kesehatan publik berskala nasional. Kulit dan saluran pernapasan petani mudah terpapar zat-zat seperti radiasi matahari, pestisida, pelarut, asap, dan gas yang mengandung hidrokarbon dan benzena selama jam kerja. Terdapat banyak bukti akumulasi efek karsinogenik dari bahan kimia yang digunakan dalam pertanian terutama pestisida. Petani sering menggunakan pestisida tanpa alat pelindung diri, bahkan dengan anak-anak berada di ladang saat penyemprotan, sehingga paparan racun terjadi sejak usia sangat dini.

### Dampak pada lingkungan
Di Lembah Mucuri, timur laut Minas Gerais, keluarga petani mendokumentasikan penyemprotan ilegal tidak hanya di lahan pertanian kecil, tetapi juga di kawasan lindung, termasuk *Permanent Preservation Areas*. Di wilayah ini, petani melaporkan peredaran pestisida oleh perusahaan yang tidak berizin, yang memperbesar risiko penyalahgunaan bahan beracun. Petani mendapat intimidasi dan ancaman terhadap mereka yang melapor. Penyemprotan pestisida telah merusak pohon-pohon induk yang menjadi sumber benih. Beberapa spesies bahkan hilang sama sekali dari wilayah tersebut, sehingga proses reforestasi terancam karena tidak ada lagi sumber benih lokal. Terdapat bukti video yang menunjukkan drone menyemprot pestisida dari jarak sekitar 400 meter, yang menyebabkan kematian cepat pada tanaman, bahkan semak-semak liar ikut mati hanya dalam hitungan satu hari setelah penyemprotan.

### Standar ganda Global North-South
Tujuh dari sepuluh pestisida terlaris di Brasil sebenarnya telah dilarang di Uni Eropa. 70% pestisida yang paling banyak digunakan di Brasil dianggap terlalu berbahaya untuk digunakan oleh warga Eropa. Paradoksnya, perusahaan produsen pestisida tersebut justru berbasis di negara-negara Global North seperti Eropa dan Amerika Utara. Negara-negara ini melindungi warganya melalui regulasi ketat, tetapi tidak melarang produksi dan ekspor zat berbahaya tersebut ke negara-negara Global South. Akibatnya, risiko kesehatan dan lingkungan dialihkan secara sistematis ke negara periferi, sementara keuntungan ekonomi tetap mengalir ke pusat-pusat industri global.

#### Parakuat

Senyawa pembunuh gulma yang produksi Syngenta. Zat ini dilarang di Uni Eropa sejak 2007, karena terbukti sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Namun di Brasil, larangan baru disetujui pada 2020, artinya terdapat selisih waktu 13 tahun di mana pestisida yang dianggap terlalu beracun bagi warga Eropa masih legal dan dipasarkan di Brasil. Setelah Brasil mengumumkan rencana pelarangan pada 2017, penjualan Paraquat justru melonjak drastis. Pada 2018, penjualan naik 12% dibanding tahun sebelumnya, dan pada 2019 kembali meningkat 24%. Dalam periode transisi sebelum larangan efektif, perusahaan berhasil memaksimalkan keuntungan, meskipun bahaya zat tersebut sudah diakui secara global.

Regulasi di negara-negara Global North umumnya hanya melarang penggunaan domestik, tetapi tidak melarang produksi atau ekspor zat berbahaya ke luar negeri. Secara struktural, ini menciptakan standar ganda, satu standar perlindungan tinggi untuk warga negara sendiri, dan standar rendah atau nihil untuk masyarakat Global South. Regulasi global bahan beracun bersifat kolonial, karena memungkinkan hubungan yang timpang dan eksploitatif untuk terus berlangsung.

Di sisi lain Uni Eropa tidak sepenuhnya lepas dari dampak ini. Sebagian besar pangan yang dikonsumsi di Eropa adalah impor yang berasal dari negara-negara yang menggunakan pestisida berbahaya. Artinya, residu kimia dan dampak ekologis dari kolonialisme kimia pada akhirnya berbalik ke konsumen Global North, meskipun dalam bentuk yang lebih tersembunyi.

### Relasi kolonial
Fenomena ini melangengkan warisan kolonial yang terus hidup dalam struktur kekuasaan modern. Di Brasil, kolonialitas tercermin dalam konsentrasi kepemilikan tanah dan dominasi politik oleh elite agraria. Mayoritas penguasa di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat Brasil berasal dari kalangan pemilik tanah besar, sehingga logika kolonial untuk eksploitasi lahan, pengorbanan pada kelompok rentan, dan akumulasi kekayaan terus direproduksi hingga hari ini.

## Referensi