Kabinet Merah Putih

**Kabinet Merah Putih** (disingkat KMP) adalah kabinet pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan juga tim sukses Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

## Sejarah
### Rencana Pembentukan Zakenkabinet
Prabowo Subianto berencana membentuk kabinet zaken (*zakenkabinet*), yakni kabinet yang diisi oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan bahwa kabinet ini diisi orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, mereka yang terpilih memiliki latar belakang atau diusulkan oleh partai politik.

Terdapat sebuah rumor di mana kabinet ini melakukan penambahan jumlah menteri dari sebelumnya 34 menjadi 44. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya belum memastikan jumlah kementerian dalam kabinet. Tetapi, Dasco menyebut Kabinet Prabowo akan terjadi penambahan jumlah menteri nantinya. Untuk mengakomodir rencana itu, Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru.

Ada berbagai usulan untuk pemecahan fungsi kementerian-kementerian yang ada, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipisahkan menjadi Kementerian Energi dan Petrokimia serta Kementerian Mineral dan Batu Bara. Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo mengatakan alasan pemisahan Kementerian ESDM karena masalah di kedua sektor, yakni sektor energi dan petrokimia dan sektor mineral dan batu bara berbeda satu sama lain. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibentuk Presiden Joko Widodo setelah menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, kemudian akan dipisahkan lagi seperti sebelumnya. Sebelumnya beredar wacana pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pemerintahan mendatang, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa pihaknya tidak mendapatkan informasi lebih lanjut soal pemisahan kementerian wacana tersebut, dan ia menegaskan pembentukan kementerian adalah wewenang dari Prabowo.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyebut akan ada 4 lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang yang dipilih untuk menjadi Menteri dalam kabinet Prabowo. Terdapat beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju; yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, Agust Jovan Latuconsina, Herzaky Mahendra Putra, Sudaryono, Sugiono dan Prasetyo Hadi.

### Proses Seleksi dan Pelantikan Menteri
Dasco mengatakan susunan kabinet akan difinalisasi tujuh hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan rencana pengumuman susunan kabinet Prabowo pada tanggal 20 Oktober, malam hari setelah pelantikan.

Pada tanggal 15 sampai 18 Oktober 2024, Prabowo memanggil 109 calon menteri dan calon wakil menteri ke kediamannya di Jakarta Selatan. Kabinet ini diumumkan pada 20 Oktober 2024, malam hari setelah Presiden Prabowo mengambil sumpah di hadapan MPR-RI, dengan nama *Kabinet Merah Putih*, dan seluruh jajaran menteri dan wakil menteri dilantik keesokan harinya pada 21 Oktober 2024. Karena penambahan jumlah Kementerian, beberapa kementerian mengalami perubahan nama dan nomenklatur serta pemisahan dari kementerian sebelumnya. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dilihat dari nama kabinet baru ini, nama *Kabinet Merah Putih* memiliki kemiripan dengan nama koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014 yaitu *[[Koalisi Merah Putih]]*.

Pada 21 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Upacara pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta dan menandai dimulainya masa kerja Kabinet Merah Putih untuk periode 2024–2029.

Acara pelantikan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB dan diawali dengan penyerahan petikan Keputusan Presiden (Keppres) kepada setiap menteri. Keppres yang digunakan adalah Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Setelah itu, Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh menteri terpilih.

Di hari yang sama, Presiden Prabowo melantik para wakil menteri dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024–2029. Selain para wakil menteri, Presiden Prabowo juga melantik Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab).

Sebelumnya, pada malam pengumuman menteri tanggal 20 Oktober 2024, disebutkan terdapat 56 nama wakil menteri dan kepala badan. Namun, saat pelantikan hanya 55 nama yang diumumkan. Salah satu yang telah disebut dalam pelantikan pagi harinya adalah M Qodari sebagai Wakil Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), berbarengan dengan pembacaan Keppres terhadap Kepala KSP AM Putranto.

## Perubahan nomenklatur
Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian. Banyak di antaranya merupakan kementerian baru yang merupakan pemecahan dari kementerian sebelumnya.

;Perubahan tambahan
Pada tahun 2025, terjadi 2 perubahan nomenklatur. Pada September 2025, Badan Penyelenggara Haji ditingkatkan statusnya menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Sedangkan pada 3 Oktober 2025, Kementerian Badan Usaha Milik Negara diturunkan status menjadi lembaga pemerintah nonkementerian, bernama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

## Pimpinan

## Anggota
### Menteri

### Pejabat setingkat menteri
Terdapat 10 pejabat setingkat menteri yang ada di Kabinet Merah Putih. Dibandingkan dengan kabinet sebelumnya, Kepala Otorita IKN tidak masuk dalam kabinet merah putih. Selain itu terdapat 3 pejabat tambahan yang dimasukkan dalam kabinet merah putih pada 19 Februari 2025, yakni Kepala BSSN, Kepala BPKP, dan Kepala BPS.

## Pejabat lainnya
### Wakil Menteri
Adapun wakil menteri yang dilantik sebanyak 56 orang pada 21 Oktober 2024, terbanyak dalam 1 kabinet sepanjang sejarah Indonesia

### Pejabat terkait kabinet
Terdapat 2 pejabat lainnya terkait kabinet yakni Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelumnya Sekretariat Kabinet berada di posisi pejabat setingkat menteri. Menurut Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) dalam Kabinet Merah Putih berada di bawah Menteri Sekretaris Negara dan tidak lagi setingkat menteri. Peraturan Presiden yang sama meleburkan Sekretariat Kabinet ke dalam Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, adalah setingkat eselon II setelah Perpres baru mengenai Kementerian Sekretariat Negara ditetapkan.

Sedangkan pejabat lainnya yakni Kepala Badan Gizi Nasional, meski tidak termasuk dalam pejabat setingkat menteri, namun posisi ini berkaitan dengan program prioritas Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis

## Proporsi partai
Untuk jabatan menteri, per 3 Oktober 2025, komposisi partai politik dibanding non-partai politik adalah 31 berbanding 17. Berikut rinciannya:

*Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga nonkementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.*

Per 5 Februari 2026, komposisi wakil menteri asal partai politik dibanding nonpartai politik adalah 24 berbanding 29, dengan rincian sebagai berikut:

## Perubahan susunan kabinet
### Perombakan I (Februari 2025)
Pada 19 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pertama pada Kabinet Merah Putih. Ia melantik Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto menggantikan Satryo Brodjonegoro yang baru menjabat kurang dari 5 bulan. Di kesempatan yang sama, presiden juga melantik beberapa kepala dan wakil kepala badan yaitu Kepala dan Wakil BPKP, BPS, dan Kepala BSSN.

### Perombakan II (September 2025)
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kedua pada 8 September 2025. Ia memberhentikan 6 menteri, melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri. Dua di antara pejabat yang dilantik, ialah pejabat dari kementerian yang baru dibentuk, yakni Kementerian Haji dan Umrah, Berikut rincian menteri dan wakil menteri yang dilantik.
#Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani
#Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, menggantikan Abdul Kadir Karding
#Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi
#Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah
#Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah

Adapun menteri yang dirombak namun belum punya pengganti definitif.
#Budi Gunawan diberhentikan posisinya dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
#Dito Ariotedjo diberhentikan posisinya dari Menteri Pemuda dan Olahraga

Untuk sementara posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dijabat oleh Sjafrie Sjamsoeddin.

### Perombakan III (September 2025)
Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan ketiga pada Rabu, 17 September 2025 dengan rincian sebagai berikut.

# Djamari Chaniago dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
# Erick Thohir dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga setelah melepas Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia.
# Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan
# Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan
# Farida Farichah dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi

Selain itu, dilantik pejabat setingkat menteri dan pejabat lainnya
# Angga Raka Prabowo dilantik sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah
# Muhammad Qodari dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan
# Nanik Sudaryati Deyang dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
# Sony Sanjata dilantik sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
# Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian
# Sarah Saqida dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sehubungan dengan kekosongan posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dony Oskaria untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Badan Usaha Milik Negara.

### Pergantian di luar perombakan
Pada 2 Oktober 2025, posisi Menteri dan Wakil menteri Badan Usaha Milik Negara otomatis terhapus seiring transformasi Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN.

Pada 8 Oktober 2025, Prabowo menambah posisi 2 wakil menteri. Berikut rinciannya:
#Akhmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri
#Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan

Pada 5 Februari 2026, Juda Agung dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono yang terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

## Kebijakan

## Galeri

Berkas:Prabowo Subianto announces new cabinet.jpg|Pengumuman jajaran menteri.
Berkas:President Prabowo Subianto Announces Red and White Cabinet for 2024-2029 Period.jpg|Para menteri pada saat diumumkan
Berkas:Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara (2024).jpg|Pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara (2024)
Berkas:Prabowo lantik Brian Yuliarto.jpg|Pelantikan Mendiktisaintek dan Beberapa Kepala dan Wakil Kepala Badan (2025)
Pelantikan Menteri Perombakan Kabinet Merah Putih (September 2025).jpg|Perombakan II Kabinet Merah Putih (September 2025)
Perombakan III menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih (September 2025).jpg|Perombakan III Kabinet Merah Putih (September 2025)
Pelantikan Wamendagri, Wamenkes, Dewan Komisioner LPS, Gubernur dan Wagub Papua, serta Komite Eksekutif Otsus Papua (Oktober 2025).jpg|Pelantikan Wakil Menteri, LPS, dan pejabat lainnya (Oktober 2025)


## Catatan

## Referensi

## Lihat pula
*Pejabat Khusus Presiden
**Penasihat Khusus Presiden
**Utusan Khusus Presiden
**Staf Khusus Presiden
**Asisten Khusus Presiden
*Dewan Ekonomi Nasional

## Pranala luar
* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
* Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara