Pertempuran Mugi (2019)

**Pertempuran Mugi** terjadi antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada 7 Maret 2019 di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, Indonesia. Serangan yang menewaskan tiga personel militer Indonesia dan 7-10 militan TPNPB ini merupakan pertempuran militer paling mematikan di Indonesia pada tahun 2019, dan merupakan pertempuran militer paling mematikan dalam Operasi Nemangkawi hingga dilampaui oleh serangan Maybrat 2021.

## Latar belakang
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo menggunakan pembangunan infrastruktur sipil, khususnya pembangunan jalan, sebagai metode untuk membendung pengaruh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Hal ini khususnya berlaku di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua (kini bagian dari Provinsi Papua Pegunungan), sebuah kabupaten pegunungan terpencil dan terisolasi yang terletak di Pegunungan Tengah.

Salah satu proyek besar adalah pembangunan Jalan Raya Trans-Papua, yang dimulai pada tahun 1980 tetapi dipercepat selama masa kepresidenan Joko Widodo. Pada tahun 2018, TPNPB melakukan pembantaian terhadap pekerja konstruksi di Nduga, yang semakin meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut setelah jeda singkat dalam pembangunan jalan. Pada akhir tahun 2018, aparat keamanan Indonesia telah mengerahkan 1.000 personel di wilayah Nduga, sebagian untuk melindungi pembangunan jalan.

## Pertempuran
Pada pukul 08.00 pagi tanggal 7 Maret 2019, satu kesatuan TPNPB yang terdiri dari 50-70 militan di bawah komando Egianus Kogoya (yang menyebut diri mereka sebagai Komando Daerah Pertahanan III Ndugama) menyerang satuan tugas kecil 'satuan tugas penegakan hukum' (Satgas Gakkum) yang terdiri dari 25 personel militer Indonesia di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga. Satuan tugas tersebut baru saja dikerahkan di wilayah tersebut untuk mengawasi rotasi personel pengamanan pembangunan Jalan Raya Trans-Papua. Menyerang dari dataran tinggi, pasukan TPNPB menggunakan "senjata kelas militer" dan senjata tradisional seperti busur, anak panah, dan tombak.

Personel keamanan Indonesia melakukan perlawanan sengit terhadap serangan TPNPB dan berhasil menangkis serangan tersebut, yang menyebabkan unit TPNPB mundur dari medan perang. Dalam pertempuran tersebut, tiga prajurit TNI gugur: Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto Bayu Aji. TNI juga mengklaim bahwa 7-10 militan TPNPB tewas dalam pertempuran tersebut, tetapi jenazah mereka, kecuali satu orang, berhasil ditemukan oleh kelompok pemberontak. Lima senjata api milik TPNPB dirampas oleh TNI.

Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengklaim bahwa militan TPNPB telah menewaskan lima personel militer Indonesia dan tidak mengalami kerugian, selain empat senjata api yang dirampas dari TNI. Klaim ini dibantah oleh TNI, mengingat kecil kemungkinan pejuang TPNPB mendekati posisi TNI di dataran rendah untuk merebut senjata api TNI.

Pukul 15.00, korban TNI dievakuasi menggunakan helikopter Bell 412 ke Timika. Selama proses evakuasi, helikopter-helikopter tersebut ditembaki oleh militan TPNPB tanpa menimbulkan korban tambahan di pihak TNI.

## Akibat
Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya sehari setelah serangan memerintahkan TNI untuk "kejar [dan] selesaikan" para pelaku serangan. TNI mengerahkan 600 prajurit dari Makassar ke wilayah Nduga pada hari Sabtu setelah serangan dan tiga kompi TNI untuk mengejar satuan TPNPB yang terlibat dalam serangan tersebut.

Satuan TPNPB yang terlibat dalam pertempuran tersebut, yaitu Komando Daerah Pertahanan III di bawah komando Egianus Kogoya, bertanggung jawab atas tewasnya empat personel keamanan Indonesia lainnya pada tahun 2019, selain satu prajurit lainnya yang telah mereka bunuh sebelumnya pada bulan Januari 2019.

## Reaksi
Para pejabat pemerintah Indonesia memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap pertempuran tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal (Purn.) Wiranto mendukung pengerahan pasukan tambahan ke Nduga. Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah dan TNI untuk "meningkatkan kekuatan" di Nduga.

Lenis Kogoya, warga asli Papua yang pernah menjadi Staf Khusus Presiden Joko Widodo, mendesak pemerintah untuk menarik bala bantuan TNI yang berjumlah 600 orang dari Nduga dan menunda serangan hingga setelah pemilihan umum Indonesia tahun 2019.

## Referensi