Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara

**Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara** merupakan sebuah perjanjian internasional yang dibentuk pada tahun 1999 dengan tujuan utama memperkuat perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, serta pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa Tenggara setelah dilanda konflik dan ketidakstabilan politik pada dekade 1990-an. Melalui kerangka kerja ini, negara-negara di kawasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang rekonsiliasi pascakonflik, konsolidasi demokrasi, perlindungan hak-hak sipil, serta integrasi ekonomi agar mampu bersaing di tingkat global. Selain itu, pakta ini juga mendorong keterhubungan yang lebih erat dengan institusi Eropa maupun transatlantik, sehingga negara-negara peserta memiliki jalan yang lebih jelas menuju stabilitas jangka panjang. Namun demikian, meskipun memberikan sumbangan penting bagi kawasan, Pakta Stabilitas sering dipandang terlalu didominasi oleh aktor eksternal, terutama Uni Eropa dan mitra internasional lainnya. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan rasa kepemilikan dari negara-negara di kawasan sendiri terhadap arah kebijakan dan program yang dijalankan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pada Februari 2008 Pakta Stabilitas digantikan oleh Dewan Kerja Sama Regional. Berbeda dengan pendahulunya, Dewan Kerja Sama Regional dirancang lebih menekankan pada prinsip kepemilikan regional, yaitu negara-negara Eropa Tenggara memiliki peran utama dalam menentukan prioritas, merancang agenda, serta mengelola program kerja sama. Mitra internasional dalam hal ini berfungsi sebagai pendukung daripada pengendali. Dengan prinsip kepemilikan regional, Dewan Kerja Sama Regional, Uni Eropa dan komunitas internasional menjadi lebih berkelanjutan serta sesuai dengan kebutuhan lokal.

## Sejarah dan tujuan pembentukan
Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara dibentuk atas prakarsa Uni Eropa pada 10 Juni 1999 di Kota Cologne, Jerman. Konferensi pendiriannya dihadiri oleh hampir seluruh negara kawasan Eropa Tenggara, kecuali Serbia, Montenegro, dan Moldova. Selain negara-negara kawasan, pertemuan ini juga melibatkan kehadiran berbagai pihak penting. Delegasi dari Bulgaria, Rumania, Rusia, Turki, Amerika Serikat, seluruh anggota Uni Eropa saat itu, Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa, Dewan Eropa, serta Komisi Eropa turut menjadi peserta aktif dalam pembentukan kerangka kerja ini.

Tidak hanya itu, sejumlah organisasi internasional dan negara mitra lain hadir sebagai fasilitator yang memberikan dukungan, di antaranya Kanada, Jepang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), NATO, OECD, Uni Eropa Barat, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Bank Investasi Eropa, serta Bank Eropa untuk rekonstruksi dan pembangunan. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan bahwa pembentukan pakta tersebut bukan hanya kepentingan regional semata, melainkan juga bagian dari agenda global untuk menciptakan perdamaian, keamanan, serta pembangunan di kawasan yang sebelumnya dilanda konflik.

Latar belakang utama pendirian Pakta Stabilitas tidak terlepas dari eskalasi Perang Kosovo pada akhir 1990-an. Stabilitas di Kosovo menjadi salah satu tujuan utama, di samping upaya mendorong rekonsiliasi dan pembangunan kembali negara-negara yang terkena dampak perang di kawasan Balkan. Dengan adanya pakta ini, negara-negara peserta mampu menata ulang hubungan politik, memperkuat demokrasi, serta membuka jalan menuju integrasi dengan Uni Eropa dan lembaga internasional lainnya.

Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk memperkuat kepemilikan regional agar kerja sama tidak hanya dikendalikan oleh pihak luar. Pada tahun 2006 diumumkan bahwa Pakta Stabilitas akan digantikan oleh kerangka kerja sama baru yang lebih berbasis pada inisiatif negara-negara kawasan sendiri, yaitu Dewan Kerja Sama Regional. Dewan ini resmi dibentuk pada awal 2008 dengan tetap mendapatkan dukungan serta arahan dari komunitas internasional. Dalam transisi tersebut, badan yang mengatur proses kerjasama yaitu *South-East European Cooperation Process* memegang peranan penting sebagai wadah koordinasi politik.

Pertemuan terakhir Pakta Stabilitas dilaksanakan pada 28 Februari 2008 di Sofia, Bulgaria. Pada momen inilah secara resmi Dewan Kerja Sama Regional mengambil alih peran sebagai lembaga utama yang mendorong integrasi, pembangunan, dan stabilitas di kawasan Eropa Tenggara.

### KTT Sarajevo
KTT Sarajevo merupakan sebuah pertemuan penting yang berkaitan dengan Pakta Stabilitas. KTT Sarajevo terjadi pada 21 Juni 1999. Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, bersama dengan Kanselir Jerman Gerhard Schröder (yang mewakili negara presidensi Uni Eropa), mengumumkan rencana untuk mengadakan pertemuan para pemimpin negara yang tergabung dalam Pakta Stabilitas. Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada bulan Juli dan akan digelar dengan dukungan serta kerja sama erat bersama Finlandia, yang saat itu akan segera menjabat sebagai ketua bergilir Uni Eropa.

Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, ditunjuk sebagai ketua sidang dalam pertemuan tingkat tinggi Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara. Penunjukan ini didasarkan pada rekam jejak diplomatiknya yang luas, khususnya dalam penyelesaian konflik di kawasan Balkan. Sebelum menjabat sebagai presiden, Ahtisaari telah berperan dalam proses perundingan damai Bosnia dan menjadi tokoh kunci dalam mediasi konflik Kosovo pada periode Mei hingga Juni 1999.

KTT Sarajevo bertujuan mendorong kembalinya 20.000 warga minoritas—termasuk etnis Serbia, Kroasia, dan non-Bosniak lainnya—ke ibu kota Bosnia dan Herzegovina. Sebagai simbol rekonsiliasi pascakonflik, deklarasi ini menetapkan sejumlah langkah konkret, seperti reformasi kebijakan properti, peninjauan sistem pendidikan, penciptaan lapangan kerja bagi pengungsi, serta restrukturisasi kepolisian. Meskipun beberapa kemajuan tercapai, pelaksanaannya dinilai lamban, sehingga sejumlah donor internasional menangguhkan bantuan rekonstruksi sebagai bentuk tekanan terhadap otoritas lokal.

KTT Sarajevo dilaksanakan pada 29–30 Juli 1999 di Zetra Hall, sebuah arena olahraga yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi Olimpiade Musim Dingin 1984. Gedung ini sendiri memiliki makna simbolis, karena telah hancur akibat perang di Bosnia dan kemudian dipugar kembali, sehingga menjadi lambang kebangkitan dan rekonstruksi pascakonflik di kawasan tersebut.

## Bagan organisasi beserta tugasnya
Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara dibentuk dengan struktur organisasi yang cukup kompleks agar mampu menjawab berbagai tantangan politik, ekonomi, dan keamanan pascakonflik di kawasan Balkan. Kepemimpinan utama ada di tangan Koordinator Khusus, yang pertama kali dijabat oleh Bodo Hombach, dan sejak tahun 2002 beralih kepada Erhard Busek. Untuk memastikan program dapat berjalan sesuai fokus masing-masing bidang, dibentuklah tiga unit kerja yang menangani isu-isu berbeda, serta satu unit kerja regional yang berfungsi sebagai penghubung dan koordinator di antara ketiganya.

Unit Kerja Pertama diarahkan pada bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Unit ini dipimpin oleh Goran Svilanović dengan Marijana Grandits sebagai direktur. Fokus kerjanya meliputi penguatan sistem demokrasi, perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan media, peran aktif masyarakat sipil, serta penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan. Selain itu, unit ini juga menaruh perhatian besar pada masalah pengungsi yang banyak muncul akibat konflik di kawasan. Untuk memperdalam tugasnya, unit ini membentuk lima gugus kerja yang secara khusus menangani media, pendidikan dan pemuda, demokrasi lokal serta kerja sama lintas batas, kerja sama antarparlemen, dan isu kesetaraan gender. Kehadiran para pakar seperti Srđan Cvijić dan Talia Boati turut memperkuat kapasitas unit ini dalam menjalankan mandatnya.

Sementara itu, Unit Kerja Kedua memiliki tanggung jawab yang luas di bidang ekonomi dan pembangunan. Dipimpin oleh Fabrizio Saccomanni dengan Mary O’Mahony sebagai direktur, unit ini bekerja mendorong rekonstruksi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan promosi perdagangan bebas antarnegara kawasan. Salah satu capaian pentingnya adalah penyusunan jaringan perjanjian perdagangan bebas bilateral (FTA) yang diharapkan berkembang menjadi kawasan perdagangan bebas. Unit ini juga memainkan peran besar dalam pembentukan Pasar Energi Regional Eropa Tenggara untuk listrik dan gas, yang kelak diperkuat dengan lahirnya Komunitas Energi Eropa bersama Uni Eropa. Selain perdagangan dan energi, unit ini juga mendorong terciptanya transparansi dalam kebijakan ekonomi, mendukung peran sektor swasta, serta menaruh perhatian pada isu lingkungan dan reintegrasi pengungsi.

Berbeda dengan dua unit sebelumnya, Unit Kerja Ketiga diarahkan untuk mengatasi tantangan keamanan. Di bawah pimpinan Janez Premoze dengan Pieter Verbeek sebagai direktur, unit ini menargetkan terciptanya lingkungan yang stabil di kawasan. Fokus utamanya adalah menangani isu-isu kejahatan terorganisir, korupsi, terorisme, dan persoalan migrasi yang kerap memengaruhi stabilitas regional. Untuk mendalami bidang kerja tersebut, unit ini dibagi menjadi dua bagian utama: satu menangani aspek Keadilan dan Urusan Dalam Negeri, dan satu lagi fokus pada Reformasi Pertahanan serta Keamanan. Dengan cara ini, unit ini tidak hanya berurusan dengan keamanan militer, tetapi juga memperhatikan dimensi hukum, kelembagaan, dan keamanan masyarakat sipil.

## Warisan pakta stabilitas
Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara meninggalkan jejak penting dalam sejarah pascakonflik kawasan Balkan sebagai kerangka kerja multilateral pertama yang secara sistematis menggabungkan rekonsiliasi politik, pembangunan ekonomi, dan integrasi regional. Meskipun sempat dikritik karena dominasi aktor eksternal, Pakta Stabilitas berhasil menciptakan fondasi bagi kerja sama lintas negara yang sebelumnya terfragmentasi akibat perang dan ketegangan etnis. Salah satu warisan utamanya adalah terbentuknya jaringan perjanjian perdagangan bebas bilateral yang kemudian dikonsolidasikan dalam CEFTA, serta lahirnya Komunitas Energi Eropa Tenggara yang memperkuat konektivitas infrastruktur dan pasar energi. Transisi menuju Dewan Kerja Sama Regional pada tahun 2008 menandai pergeseran paradigma menuju kepemilikan regional.

### Pakta Stabilitas sebagai koordinator proyek ''Quick Start Package''
Setelah perang NATO di Yugoslavia, Uni Eropa menjanjikan bantuan besar-besaran untuk rekonstruksi kawasan Balkan. Sebagai respons, Pakta Stabilitas menyusun *Quick Start Package*—sekumpulan proyek yang bisa segera dimulai dalam waktu satu tahun. Pada Konferensi Pendanaan Regional Maret 2000 di Brussels, disetujui 200 proyek senilai €1,6 miliar.

#### Karakteristik QSP
* Bukan pendanaan baru, melainkan agregasi dari proyek donor yang sudah ada.
* Tanpa strategi menyeluruh, karena waktu persiapan yang sangat singkat.
* Kriteria seleksi longgar, hanya menekankan kecepatan pelaksanaan, dimensi regional, dan daya tarik bagi donor.
* Dominasi infrastruktur fisik, terutama transportasi. Hal tersebut karena proyek yang diajukan sebagian besar sudah berjalan atau pernah diajukan ke lembaga keuangan internasional.

#### Kritik
* Monitoring proyek sangat terbatas, hanya dilakukan secara permukaan.
* Tidak ada peran aktif dalam pelaksanaan proyek.
* Tidak ada bukti bahwa Pakta Stabilitas meningkatkan efektivitas atau volume bantuan internasional.
* Fokus terlalu berat pada infrastruktur, mengabaikan reformasi kelembagaan dan tata kelola.

### Tugas sektoral
Taskforce adalah unit kerja tematik dalam masing-masing unit kerja. Beberapa yang aktif antara lain:

* Unit Kerja I yang mengurus persoalan Hak asasi, pemerintahan lokal, media, pendidikan, parlemen, dan gender.
* Unit Kerja III yang mengurus Sub-table untuk keadilan dan urusan dalam negeri, termasuk anti-perdagangan manusia.

Tugas Sektoral yang sukses biasanya berasal dari inisiatif yang sudah ada sebelumnya, seperti:

* Tugas Sektoral untuk Pendidikan: Berakar dari *Graz Process*, didukung oleh Kulturkontakt dan Open Society Institute.
* Tugas Sektoral untuk Gender: Lanjutan dari jaringan *Central East European Network for Gender Issues*.

Sebaliknya, tugas sektoral yang dibentuk tanpa konsensus atau dukungan aktor lokal cenderung pasif dan tidak efektif.

### Inisiatif regional Pakta Stabilitas
Pakta Stabilitas juga meluncurkan berbagai kesepakatan regional untuk mendorong aksi bersama, seperti:

* *Anti-Corruption Initiative* Menyusun rencana aksi dan mekanisme tinjauan sejawat, namun seringkali hanya bersifat formal dan tidak mempertimbangkan konteks lokal.
* *Anti-Organised Crime* Initiative Menyusun rencana nasional, tetapi banyak upaya internasional yang berjalan di luar mekanisme ini.
* *Anti-Trafficking Taskforce* Menangani perdagangan manusia, dengan struktur koordinasi yang kompleks namun minim sumber daya dan efektivitas.

## Kritik
Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara menuai beragam kritik sejak awal pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah dominasi aktor eksternal, terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang dinilai mengurangi rasa kepemilikan regional terhadap arah kebijakan dan implementasi program kerja sama. Inisiatif *Quick Start Package*, yang diluncurkan pada tahun 2000, dikritik karena tidak memiliki strategi menyeluruh, seleksi proyek yang longgar, serta fokus berlebihan pada infrastruktur fisik tanpa memperhatikan reformasi kelembagaan dan tata kelola. Evaluasi oleh *European Stability Initiative* juga menyoroti lemahnya mekanisme monitoring dan pelaksanaan proyek, sehingga efektivitas bantuan internasional sulit diukur secara sistematis.

Selain itu, sejumlah Kelompok Kerja Sektoral yang dibentuk di bawah pakta menunjukkan ketimpangan efektivitas. Tugas Sektoral yang tidak berakar pada konsensus lokal atau tidak melanjutkan inisiatif yang sudah ada cenderung pasif dan tidak berkelanjutan. Kritik ini mendorong transisi kelembagaan menuju Dewan Kerja Sama Regional pada tahun 2008, yang secara resmi menggantikan pakta melalui deklarasi di Sofia. Dewan Kerja Sama Regional dirancang dengan pendekatan yang lebih menekankan pada prinsip kepemilikan regional.

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa dan Uni Eropa menyambut baik pergeseran tersebut, dengan menekankan pentingnya komitmen politik dan alokasi sumber daya oleh pemerintah kawasan agar Dewan Kerja Sama Regional dapat berfungsi optimal. Dalam praktiknya, Dewan Kerja Sama Regional juga mengembangkan strategi seperti *South East Europe 2020*, yang menekankan partisipasi lokal dalam perumusan kebijakan pembangunan dan integrasi ekonomi.

## Transisi dan perkembangan kelembagaan
Dewan Kerja Sama Regional tidak hanya melanjutkan program integrasi ekonomi dan stabilisasi politik, tetapi juga memperluas partisipasi lokal dalam perumusan kebijakan, termasuk melalui platform seperti *South-East Europe 2020 Strategy* yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan inklusif dan konektivitas regional. Peralihan dari Pakta Stabilitas ke Dewan Kerja Sama Regional mencerminkan evolusi kelembagaan dari model intervensi eksternal menjadi kemandirian regional yang lebih berkelanjutan dan kontekstual.

### South East Europe 2020 (SEE 2020)

#### Tujuan dan pilar strategis
Strategi SEE 2020 bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Eropa Tenggara melalui lima pilar: integrasi ekonomi, inovasi dan pendidikan, pembangunan berkelanjutan, inklusi sosial, dan tata kelola yang baik. Kelima pilar ini saling melengkapi untuk membentuk fondasi pembangunan regional yang inklusif dan berdaya saing.

#### Target kuantitatif 2020
Strategi menetapkan target ambisius, seperti peningkatan PDB per kapita dari 36,4% menjadi 44% dari rata-rata UE, penciptaan 1 juta lapangan kerja baru, dan peningkatan volume perdagangan hingga €209,5 miliar. Target ini menjadi indikator utama keberhasilan dan acuan kebijakan lintas negara.

#### Mekanisme implementasi dan kepemilikan regional
Pelaksanaan strategi dilakukan melalui koordinasi nasional dan regional, dengan pendekatan kepemilikan regional yang menempatkan negara-negara kawasan sebagai aktor utama dalam perumusan agenda dan pengelolaan program. Mekanisme pemantauan berbasis indikator digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan.

#### Integrasi ekonomi dan konektivitas global
Strategi mendorong pembentukan zona perdagangan bebas, peningkatan investasi asing, pengembangan masyarakat digital, dan efisiensi energi. Inisiatif seperti CEFTA dan Komunitas Energi Eropa Tenggara menjadi instrumen utama dalam memperkuat konektivitas regional dan membuka jalan menuju integrasi ke Uni Eropa.

### ''Multi-annual action plan for the economic region''
Rencana tindakan multi-tahunan untuk wilayah ekonomi di kawasan Balkan Barat merupakan sebuah inisiatif strategis yang diluncurkan pada KTT Trieste 2017 dan dikoordinasikan oleh Dewan Kerja Sama Regional untuk memperkuat integrasi ekonomi regional. Rencana tindakan multi-tahunan ini bertujuan untuk menciptakan arus bebas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil, serta mempercepat konvergensi dengan Uni Eropa melalui empat komponen utama: integrasi digital, mobilitas akademik dan profesional, fasilitasi perdagangan, dan reformasi investasi. Program ini juga menekankan prinsip kepemilikan regional, koordinasi lintas negara, dan pelaporan berkala ke KTT Balkan Barat, serta menjadi kelanjutan dari strategi *South East Europe 2020* yang lebih luas.

## Progres perjanjian perdagangan bebas (FTA)
Dalam kerangka Pakta Stabilitas untuk Eropa Tenggara, progres perjanjian perdagangan bebas menjadi salah satu pencapaian utama Unit Kerja Kedua yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi regional. Negara-negara peserta seperti Kroasia, Makedonia Utara, Albania, Bosnia dan Herzegovina, serta Serbia telah menandatangani *Stabilisation and Association Agreement* (SAA) sebagai langkah awal menuju keanggotaan Uni Eropa. Selain itu, jaringan perjanjian bilateral yang dibentuk melalui *South East Europe Free Trade Agreement* (SEE-FTA) menjadi fondasi bagi kawasan perdagangan bebas yang lebih luas, yang kemudian dikonsolidasikan dalam kerangka *Central European Free Trade Agreement* (CEFTA) sejak 2006. Beberapa negara juga menjalin FTA dengan blok eksternal seperti EFTA dan Turki, menunjukkan upaya diversifikasi mitra dagang dan keterhubungan lintas kawasan.

Namun, dinamika politik dan hubungan diplomatik turut memengaruhi implementasi FTA di kawasan. Kosovo dan Serbia, misalnya, menghadapi ketegangan yang menyebabkan beberapa perjanjian bersifat sementara atau belum diratifikasi sepenuhnya. Di sisi lain, negara-negara seperti Moldova, Ukraina, Georgia, Armenia, dan Azerbaijan juga tercantum dalam matriks FTA, menandakan keterlibatan yang lebih luas dalam kebijakan lingkungan Eropa. Secara keseluruhan, progres FTA di bawah Pakta Stabilitas mencerminkan upaya sistematis untuk memperkuat integrasi ekonomi regional, memfasilitasi perdagangan lintas batas, dan membuka jalan menuju keanggotaan Uni Eropa serta partisipasi aktif dalam komunitas internasional. 

### Progres FTA sampai Februari 2008

## Lihat juga
* Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah

## Referensi


## Pranala luar

* Regional Cooperation Council (Dewan Kerja Sama Regional)
* Stability Pact for South Eastern Europe
* Organization for Security and Co-operation in Europe 
* Sarajevo Summit Declaration
* European Stability Initiative (ESI)
* South-East European Cooperation Process/SEECP
* Central European Free Trade Agreement
* U.S Department of State Archive
* Trade and Economic Security
* European Free Trade Association