Pemilihan umum Presiden Rusia 2024

Pemilihan umum presiden dijadwalkan akan diadakan di Rusia pada Maret 2024. Sesuai dengan undang-undang pemilu negara tersebut, putaran pertama akan diadakan pada hari Minggu, 17 Maret. Jika tidak ada kandidat yang mendapatkan lebih dari setengah suara, putaran kedua akan diadakan tepat tiga minggu setelahnya, yaitu pada tanggal 7 April 2024. Pemenang pemilu dijadwalkan akan dilantik pada tanggal 7 Mei 2024.

Pemilihan umum ini akan menjadi yang pertama setelah amendemen Konstitusi Rusia tahun 2020. Presiden petahana Vladimir Putin memenuhi syarat untuk terpilih kembali sebagai hasil dari amendemen tersebut. Surat kabar Rusia *[[Kommersant]]* melaporkan pada Januari 2023 bahwa persiapan sedang dilakukan untuk kampanye pemilihannya. Hal ini kemudian dibantah oleh juru bicaranya. Putin belum mengumumkan apakah dia akan mencalonkan diri kembali, meskipun secara luas diasumsikan bahwa dia akan melakukannya Pada bulan September 2023, Putin menyatakan bahwa dia akan membuat pengumuman hanya setelah pemilihan diadakan.

Pada November 2023, mantan anggota Duma Negara Boris Nadezhdin meluncurkan kampanyenya dengan mengusung platform anti-perang. Meski beberapa kandidat lain telah mengumumkan pencalonan mereka, Nadezhdin adalah orang pertama yang didukung oleh partai politik yang terdaftar, sehingga meningkatkan peluangnya untuk muncul di surat suara.

Seperti yang terjadi pada pemilihan presiden Rusia 2018, pemimpin oposisi yang paling menonjol, Alexei Navalny, dilarang mencalonkan diri karena pernah dihukum karena melakukan tindak kriminal, dan ia akan tetap dipenjara selama pemilihan; tetapi, Navalny meninggal dunia pada 16 Februari 2024. Kasus-kasus kriminal yang dituduhkan kepadanya secara luas dianggap bermotif politik. Akibatnya, banyak pengamat tidak mengharapkan pemilu ini berlangsung bebas dan adil, selain itu, diperkirakan, seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya, kampanye akan didominasi oleh presiden saat ini, Vladimir Putin dan juga dipuji oleh kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump, anggota kongres dari Georgia Marjorie Taylor Greene, presiden Belarus Aleksandr Lukashenko dan mantan presiden Brasil Jair Bolsonaro, yang pemerintahannya dituduh terlibat dalam peningkatan penindasan politik sejak invasi Rusia ke Ukraina, yang dimulai pada tahun 2022, membuat Joe Biden, Presiden Amerika Serikat ke-46 dan Amnesty International dianggap "palsu", serta Presiden Biden, Jens Stoltenberg dari NATO, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Perdana Menteri Britania Raya Rishi Sunak, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasi Rusia ke Ukraina.

## Jajak pendapat

## Hasil

## Reaksi
Sebelum hasil resmi diumumkan, mantan presiden dan wakil ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengucapkan selamat kepada Putin atas "kemenangan luar biasa" miliknya. Setelah kemenangannya dipastikan, Putin mengadakan konferensi pers pada tanggal 18 Maret yang menyebut kemenangannya sebagai pembenaran atas kebijakannya yang menentang Barat dan keputusannya untuk menginvasi Ukraina. Ia juga menggambarkan hasil tersebut sebagai indikasi “kepercayaan” dan “harapan” padanya. Pembangkang Rusia yang diasingkan, Leonid Volkov, mengatakan bahwa persentase kemenangan Putin "tidak ada hubungannya sedikit pun dengan kenyataan".

Dalam pidato malamnya pada tanggal 17 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menggambarkan pemilu tersebut sebagai sebuah "tiruan" yang "tidak memiliki legitimasi", dan menambahkan bahwa Putin "kecanduan kekuasaan dan melakukan segala yang dia bisa untuk memerintah selamanya" dan bahwa "Tidak ada kejahatan yang tidak akan dia lakukan untuk memperpanjang kekuasaan pribadinya".

Setelah hasil pemilu diumumkan, Jerman menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai "pemilihan semu" di bawah pemerintahan otoriter yang bergantung pada sensor, penindasan, dan kekerasan. Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron mengutuk "penyelenggaraan pemilu ilegal di wilayah Ukraina", dan menambahkan bahwa pemungutan suara tersebut “tidak seperti pemilu yang bebas dan adil”. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS menggambarkan pemilu tersebut “jelas tidak bebas dan adil mengingat Putin telah memenjarakan lawan politiknya dan mencegah orang lain mencalonkan diri melawannya”.

## Catatan

## Lihat pula
* Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024
* Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024

## Referensi