Korupsi di Gambia

**Korupsi di Gambia** merupakan perjuangan yang kompleks, ditandai oleh sejarah praktik yang mengakar serta inisiatif reformasi yang terus berkembang. Hal ini tecermin dalam pergantian kepemimpinan Gambia, dimulai dari Dawda Jawara yang dianggap sebagai bapak bangsa. Penerusnya, Yahya Jammeh, memperdalam praktik korupsi di dalam institusi negara. Sejak tahun 2017, pemerintahan Adama Barrow telah melakukan upaya nyata untuk membongkar sistem korupsi tersebut.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Gambia memperoleh skor 38 dari skala 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan tingkat korupsi sangat tinggi dan 100 menunjukkan tingkat kebersihan sektor publik yang sangat baik. Dengan skor ini, Gambia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei, di mana peringkat pertama adalah negara dengan sektor publik paling jujur dan bersih. Sebagai perbandingan di wilayah Afrika Sub-Sahara, skor tertinggi adalah 72, rata-ratanya 33, dan skor terendah 8. Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat pertama), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat terakhir).

## Sejarah
Setelah Gambia merdeka pada tahun 1965, negara ini telah dipimpin oleh tiga presiden, dua di antaranya dikenal karena kontribusinya terhadap warisan korupsi yang mengakar dalam lembaga-lembaga negara. Presiden pertama, Dawda Jawara, dikenal sebagai pemimpin yang membawa Gambia menuju kemerdekaan. Meskipun ia mendapat pujian atas komitmennya terhadap hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, pemerintahannya tidak lepas dari tuduhan korupsi. Administrasinya dikritik karena praktik nepotisme dan favoritisme yang merusak institusi negara, di mana para pegawai dan pejabat publik terlibat dalam penyalahgunaan dana demi mempertahankan jabatan mereka.

Jawara disalahkan atas ketidakmampuannya menangani korupsi. Pada tahun 1970-an, korupsi semakin meluas seiring dengan berkembangnya sektor publik dalam kerangka Rencana Lima Tahun Pertama untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial. Meskipun Jawara secara terbuka mengecam korupsi dan beberapa pejabat pernah terseret kasus, kurangnya penegakan hukum yang konsisten menciptakan budaya impunitas. Setelah terpilih kembali sebanyak lima kali, kekuasaan Jawara akhirnya berakhir melalui kudeta militer pada tahun 1994, yang membuka jalan bagi rezim diktator Yahya Jammeh—rezim yang kemudian melampaui era Jawara dalam hal skala dan tingkat keparahan korupsi.

Jammeh memerintah Gambia dengan kediktatoran yang terkenal akan pelanggaran hak asasi manusia, seperti penghilangan paksa, pembunuhan di luar hukum, dan penahanan sewenang-wenang. Rezimnya menciptakan iklim ketakutan, menekan oposisi, serta membuat undang-undang yang melemahkan kekuasaan yudikatif. Dalam lingkungan seperti ini, korupsi menjadi sistemik dan dilakukan oleh Jammeh beserta kroni-kroninya. Penunjukan orang-orang dekat pada posisi penting di lembaga-lembaga negara memungkinkannya untuk menyelewengkan dana publik. Laporan menunjukkan bahwa dana negara dialihkan ke rekening pribadi Jammeh—termasuk rekening palsu di bank sentral—ke pejabatnya, perusahaan yang menerima kontrak besar dari pemerintah, serta perusahaan cangkang asing.

Setelah ia dijatuhkan dan diasingkan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi. Komisi tersebut mengungkap skala besar korupsi dan kekejaman selama 22 tahun masa pemerintahan Jammeh. Setelah hampir dua tahun penyelidikan, ditemukan bahwa ia mencuri hampir $362 juta dari kas negara. Laporan investigasi dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) bahkan memperkirakan jumlah dana yang dijarah mencapai hampir $1 miliar. Komisi juga mengungkap bahwa ia mencuri 281 properti di Gambia serta memiliki aset di luar negeri, termasuk sebuah rumah di Amerika Serikat. Aset-asetnya di kampung halamannya, Kanilai, diperkirakan bernilai setidaknya $28,2 juta. Ia juga memiliki kendaraan mewah seperti pesawat pribadi dan armada Rolls Royce dengan namanya disulam di sandaran kepala. Jammeh dilaporkan menjarah dana dari bank sentral, badan telekomunikasi nasional, dan berbagai lembaga negara lainnya.

Setelah Jammeh melarikan diri dari Gambia, Adama Barrow menjadi presiden pada tahun 2017. Awalnya, ia dipandang sebagai reformis yang membawa harapan baru bagi demokrasi dan transparansi di negaranya. Beberapa langkah penting diambil, seperti pembentukan mekanisme keadilan transisional dan pengesahan Undang-Undang Akses Informasi. Pada tahun 2020, Gambia mencetak skor 37 dari 100 dalam Indeks Persepsi Korupsi versi Transparency International—peningkatan signifikan dibandingkan skor 26 dari 100 pada tahun 2016.

Namun, korupsi tetap menjadi masalah di bawah pemerintahan Barrow. Hal ini terlihat dalam skandal terkait penanganan COVID-19, di mana jutaan dana darurat hilang atau disalahgunakan. Dari total dana $10 juta yang dialokasikan untuk penanganan pandemi, hanya $3 juta yang dilaporkan telah digunakan, dan sebagian besar dihabiskan untuk kendaraan serta hotel, sementara pusat perawatan dan isolasi berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

## Referensi