Pemilihan umum Parlemen Suriah 2025

Pemilihan parlemen diadakan di Suriah pada 5 Oktober 2025 untuk memilih 121 dari 210 anggota Majelis Rakyat Suriah, lembaga legislatif unikameral negara tersebut. Pemilihan ini merupakan yang pertama sejak kejatuhan rezim Assad pada Desember 2024 dan dilaksanakan di bawah kewenangan pemerintahan transisi Suriah yang dipimpin oleh Presiden Ahmed al-Sharaa.

Berbeda dengan pemilihan sebelumnya di Suriah, pemilihan tahun 2025 diselenggarakan berdasarkan sistem pemilihan tidak langsung yang bersifat sementara. Dari total 210 kursi, sebanyak 140 kursi dialokasikan untuk diisi melalui sistem kolese elektoral berbasis daerah pemilihan, meskipun hanya 121 kursi yang dijadwalkan untuk dipilih, dengan anggota Majelis Rakyat (MPA) dipilih oleh komite lokal yang terdiri atas para ahli dan tokoh masyarakat. Sementara itu, 70 anggota Majelis Rakyat lainnya akan ditunjuk langsung oleh presiden, tanpa adanya kursi yang dipilih melalui pemungutan suara langsung oleh rakyat.

## Latar belakang
Majelis Rakyat Suriah merupakan lembaga legislatif unikameral negara tersebut. Di bawah rezim Ba’ath, Majelis ini digambarkan sebagai “klub debat semata” yang hanya mengesahkan arahan presiden tanpa perdebatan berarti. Pemilihan anggota Majelis Rakyat dilakukan melalui pemungutan suara langsung di daerah pemilihan dengan beberapa kursi, tetapi secara konstitusional dua pertiga kursi secara otomatis dialokasikan bagi Partai Ba’ath dan sekutunya, sementara sisanya ditempati oleh calon independen.

Setelah serangan oposisi Suriah pada tahun 2024, perubahan politik di negara itu, serta transisi menuju model pemerintahan baru, Majelis Rakyat yang terpilih dalam pemilihan parlemen Juli 2024 dibubarkan pada 29 Januari 2025 dan digantikan oleh Dewan Legislatif sementara. Setelah diadopsinya Konstitusi Sementara Suriah 2025, sebuah parlemen sementara bernama Majelis Rakyat dibentuk, dengan presiden menunjuk sepertiga dari anggota majelis (MPA). Pada 2 Juni 2025, Dekret Presiden Nomor 66 dikeluarkan untuk membentuk Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat. Komite yang beranggotakan sebelas orang ini bertanggung jawab mengawasi pembentukan subkomite pemilihan yang akan memilih dua pertiga dari anggota Majelis Rakyat.

Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa menyatakan bahwa belum tersedia infrastruktur yang memadai untuk memungkinkan pelaksanaan pemilihan langsung. Sementara itu, pengacara hak asasi manusia Suriah, Anwar al-Bunni, menyebut bahwa “ketiadaan aktivitas politik, partai, dan gerakan politik,” ditambah kebutuhan untuk mendaftarkan warga pengungsi dan korban meninggal, serta kebijakan rezim Assad yang memberikan kewarganegaraan kepada sejumlah besar militan Iran, membuat sistem tidak langsung menjadi “logis” hingga infrastruktur untuk pemilihan langsung dapat dibangun, yang diperkirakan memerlukan waktu hingga empat tahun untuk dipersiapkan.

## Hasil
Hasil sementara diumumkan sebagai Keputusan Komite Tinggi Nomor 66 pada 6 Oktober pukul 14.18 Waktu Standar Arab di halaman telegram Komite Tinggi, dengan konferensi pers resmi pada pukul 17.00 untuk mengumumkan hasil resminya.

Dari 140 kursi yang dialokasikan untuk dewan pemilihan, hanya 119 yang berhasil dipilih pada hari pemungutan suara setelah pemilihan ditunda karena “alasan keamanan” di Kegubernuran Raqqa, Al-Hasakah, dan Suwayda. Dari mereka yang terpilih, terdapat 6 perempuan dan 10 perwakilan kelompok agama serta etnis minoritas, termasuk Kurdi, Kristen, dan dua Alawit. Setelah pemilihan, pemerintah Suriah mengakui adanya “kekurangan” dalam keterwakilan perempuan dan minoritas, serta berjanji bahwa kursi yang ditunjuk presiden dapat digunakan untuk mengimbangi kurangnya keterwakilan tersebut.

## Reaksi
### Individu
Pengacara hak asasi manusia Suriah, Anwar al-Bunni, yang juga direktur Pusat Studi dan Penelitian Hukum Suriah, menggambarkan proses tersebut sebagai langkah pragmatis mengingat kondisi Suriah saat ini. Ia mengakui adanya kekurangan infrastruktur dan dokumentasi sipil, serta menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sipil dan kepemimpinan lokal dalam struktur pemerintahan transisi. Al-Bunni mencatat bahwa keputusan-keputusan Majelis ini dapat ditinjau kembali, diubah, atau dicabut di masa depan setelah pemilihan umum langsung dapat dilaksanakan.

Birgit Schäbler, sejarawan dan profesor di Universitas Erfurt serta direktur Orient-Institut Beirut hingga tahun 2022, menyatakan pada awal Agustus 2025 bahwa ia tidak memperkirakan kelompok Druze maupun kelompok minoritas lainnya akan memboikot pemilihan, “asalkan pemerintah menghormati kepentingan regional dan lokal mereka”.

Namun, jurnalis Jasim Al-Azzawi menulis untuk Al Jazeera English bahwa pemilihan tersebut memerlukan “keamanan dan rekonsiliasi yang nyata” agar tidak memperdalam perpecahan sektarian yang sudah ada.

### Internasional
* Kuasa usaha untuk Suriah, Michael Unmacht, menyatakan bahwa Uni Eropa menyambut pembentukan Komite Pemilihan Tertinggi dan bahwa Uni Eropa akan “menawarkan keahliannya untuk mendukung otoritas legislatif transisi”.
*Utusan Khusus untuk Suriah, Geir Otto Pedersen, juga menyambut baik pengumuman pembentukan Komite Pemilihan Tertinggi tersebut.
* Sebagai tanggapan atas penundaan pemilihan di wilayah yang berada di bawah kendali DAANES, pihak DAANES menegaskan bahwa pemilihan yang direncanakan tersebut “tidak demokratis” dan “sama sekali tidak mencerminkan kehendak rakyat Suriah”.

## Catatan

## Referensi