Pemakzulan Yoon Suk Yeol

Pada tanggal 14 Desember 2024, Yoon Suk Yeol dimakzulkan dari jabatannya sebagai Presiden Korea Selatan menyusul hasil dari pemungutan suara pemakzulan kedua yang ditujukan kepadanya. Tindakan ini disebabkan oleh pengumuman darurat militer yang kontroversial pada tanggal 3 Desember 2024 yang dibatalkan oleh Majelis Nasional dan secara resmi dicabut oleh Yoon, enam jam kemudian pada 4 Desember 2024.

Perdana Menteri petahana Korea Selatan Han Duck-soo memangku jabatan sebagai pejabat presiden , sementara sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai apakah Yoon akan dicopot dari jabatannya atau tidak, kecuali pada saat pemakzulan dirinya pada 27 Desember 2024 hingga 24 Maret 2025, dimana pada saat itu jabatan Plt Presiden digantikan oleh Choi Sang-mok. 

Mahkamah Konstitusi menguatkan mosi pemakzulan Yoon dengan suara bulat 8&ndash;0 pada 4 April 2025, hal ini berakibat dicopotnya Yoon dari jabatannya. Dengan demikian, Han akan terus menjabat sebagai Plt Presiden hingga pemilihan presiden berikutnya yang harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari.

Pemakzulan tersebut merupakan pemakzulan ketiga terhadap Presiden Korea Selatan. Sebelumnya Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 , tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Park Geun-hye dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada tahun 2016 dan dicopot dari jabatannya oleh MK pada tahun 2017.

Usulan pemakzulan ini sebelumnya diajukan pertama kali pada 7 Desember 2024, akan tetapi pemungutan suara tersebut gagal disahkan karena jumlah anggota parlemen yang hadir tidak memenuhi kuorum yang disyaratkan untuk pengesahannya. Hal ini disebabkan anggota partai penguasa PPP memboikot pemungutan suara tersebut.

## Latar belakang

Hanya satu presiden yaitu Park Geun-hye yang dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan pada tahun 2017. Roh Moo-hyun dimakzulkan pada tahun 2004 atas tuduhan pelanggaran kampanye pemilu, inkompetensi, dan salah urus ekonomi. Tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak mencopotnya, sehingga dirinya tetap menjabat sebagai Presiden hingga habis masa jabatannya.

### Tata cara pemakzulan
Tata cara pemakzulan diatur dalam Konstitusi Korea Selatan ke-10 tahun 1987. Pasal 65 ayat 1 menetapkan bahwa Majelis Nasional dapat memakzulkan presiden, perdana menteri, atau pejabat negara lainnya jika mereka melanggar konstitusi atau undang-undang lainnya saat menjalankan tugas resmi kenegaraan.

Agar mosi pemakzulan terhadap presiden dapat disahkan, dibutuhkan dukungan suara mayoritas minimal dua pertiga anggota Majelis Nasional200 dari 300 anggota. Setelah disahkan, pejabat tersebut langsung diberhentikan sementara dari tugasnya sambil menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Cakupan pemakzulan terbatas pada pemberhentian dari jabatan publik tanpa hukuman lebih lanjut yang dijatuhkan mealui proses ini.

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea Selatan yang disahkan pada tahun 1988. Konstitusi harus memberikan putusan akhir dalam waktu 180 hari sejak diterimanya suatu perkara untuk diadili, termasuk perkara pemakzulan. Jika tergugat telah mengundurkan diri dari jabatannya sebelum putusan dibacakan, maka perkara tersebut batal demi hukum. Pemberhentian presiden secara resmi mengharuskan dukungan suara enam dari sembilan hakim Konstitusi; karena ada tiga hakim yang kosong, keenam hakim Konstitusi harus memberikan suara untuk memberhentikannya. Pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengharuskan setidaknya tujuh hakim Konstitusi untuk bermusyawarah.

Jika Majelis Nasional memberikan suara untuk memakzulkan Presiden Yoon, dia akan segera diskors dari jabatanya, dan Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih tugas tersebut sebagai penjabat presiden sementara. Jika Yoon mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden awal harus diselenggarakan dalam 60 hari ke depan. Perdana menteri akan tetap menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.

### Desakan pemakzulan sebelumnya
Pada bulan Juli 2024, sebuah petisi daring dirilis di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pemakzulan Yoon Suk Yeol dan mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan, dimana semua petisi dengan lebih dari 50.000 tanda tangan diwajibkan secara hukum untuk ditinjau oleh komite parlemen. Situs tersebut mengalami mogok, dimana sekitar 22.000 orang menunggu secara bersamaan untuk mengakses situs web dengan perkiraan waktu tunggu 30 menit. Pada bulan November 2024, lebih dari 3.000 profesor dan peneliti di berbagai universitas menandatangani surat yang meminta Yoon mengundurkan diri. Seorang pewawancara berspekulasi bahwa surat tersebut telah menerima jumlah tanda tangan tertinggi dari akademisi sejak aksi unjuk rasa selama pemerintahan Park Geun-hye. Pada tanggal 28 November, 1.466 pendeta Katolik Korea Selatan juga menyerukan agar Yoon Suk Yeol dimakzulkan, dengan mengeluarkan pernyataan berjudul *Bagaimana seseorang bisa menjadi seperti ini* (), dan mengaku dirinya adalah "boneka" dan "wayang orang" yang mementingkan diri sendiri, tidak tahu apa yang diperbuatnya dan siapa dirinya, serta menyerahkan kekuasaan yang diamanahkan rakyat kepada istrinya.

### Pengumuman darurat militer

Pada 3 Desember, Yoon mengumumkan darurat militer di Korea Selatan, dengan menyatakan bahwa darurat militer diperlukan untuk mempertahankan Korea Selatan dari kekuatan antinegara. Pasukan militer dan polisi berusaha mencegah anggota parlemen memasuki Ruang Sidang Majelis Nasional Korea, yang menyebabkan bentrokan antara polisi dan militer, pengunjuk rasa, dan ajudan kongres. Seluruh 190 anggota kongres yang hadir di ruang sidang dengan suara bulat memilih untuk mencabut darurat militer, yang menyebabkan Yoon mencabut darurat militer pada 4 Desember pukul 04.30 dini hari WSK (02.30 WIB).

## Pemakzulan
### Mosi pertama

Keenam partai oposisi, yang terdiri dari Partai Demokrat Korea, Partai Membangun Kembali Korea, Partai Reformasi Baru, Partai Progresif, Partai Pemasukan Dasar, dan Partai Sosial Demokrat, menyerahkan mosi untuk memakzulkan Yoon selama sidang paripurna Majelis Nasional pada tanggal 4 Desember.

Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon, awalnya mengumumkan penolakan secara bulat partai terhadap upaya pemakzulan Presiden, dimana partai tersebut justru meminta Presiden Yoon untuk keluar dari Partai dimana Yoon merupakan anggotanya. Namun, pada tanggal 6 Desember, Han mengungkapkan bahwa PPP menerima bukti yang menunjukkan bahwa Yoon memerintahkan Yeo In-hyung, komandan kontraintelijen pertahanan, untuk menangkap para politikus utama, termasuk Han sendiri, atas "tuduhan anti-negara" selama darurat militer dan menahan mereka di Gwacheon. Hal ini mendorong Han untuk meminta Yoon untuk "segera menangguhkan tugasnya" dan memperingatkan bahwa warga negara bisa berada dalam "bahaya besar" jika Yoon tetap menjabat.

Beberapa jam sebelum Majelis Nasional bersidang pada 7 Desember, Yoon meminta maaf karena mengumumkan darurat militer, menggambarkannya sebagai "keputusan putus asa yang dibuat oleh saya, presiden, sebagai otoritas terakhir yang bertanggung jawab atas urusan negara" dan berjanji tidak akan ada pengumuman darurat militer kedua. Dia juga berjanji untuk menyerahkan kekuasaan politiknya kepada PPP. Ketua DPK Lee Jae-myung menyebut permintaan maaf itu "mengecewakan" dan bersikeras agar Yoon mengundurkan diri atau dimakzulkan. Ia juga mengkritik pengaturan pembagian kekuasaan Yoon dengan PPP sebagai tindakan yang "menghancurkan tatanan konstitusional", sementara ketua Fraksi DPK Park Chan-dae menyebut pengaturan ini sebagai "kudeta kedua". Sebelum pemungutan suara pemakzulan, sebuah mosi dibahas mengenai apakah akan meluncurkan penyelidikan penasihat khusus terhadap istri Yoon Kim Keon-hee tetapi akhirnya gagal karena ditentang oleh PPP.

Sebelum pemungutan suara dimulai, semua anggota parlemen PPP kecuali satu orang, Ahn Cheol-soo, meninggalkan ruang pemungutan suara, yang berarti mosi pemakzulan tersebut tidak mungkin disahkan. Hal ini terjadi di tengah kemungkinan anggota parlemen PPP menyimpang dari posisi partai melalui proses pemungutan suara rahasia. Kim Ye-ji keluar tetapi kembali ke ruang sidang;  kembali ke ruang sidang untuk memberikan suara tetapi mengatakan dia memberikan suara menolak pemakzulan. Demonstran berupaya menghalangi pintu keluar Aula Sidang Majelis Nasional saat anggota DPR PPP meninggalkan gedung, dengan menjuluki anggota DPR tersebut sebagai "pengecut" dan mendorong mereka untuk memilih. Anggota Partai Membangun Kembali Korea Kim Joon-hyung mengatakan bahwa ia memperkirakan pemungutan suara akan berlangsung paling lambat hingga 8 Desember pukul 00.00 WSK (7 Desember pukul 22.00 WIB); Batas waktu pemungutan suara adalah pukul 00.48 WSK (7 Desember pukul 22.48 WIB), tiga hari setelah mosi diajukan.

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik menutup pemungutan suara lebih awal pada pukul 21.20 WSK (19.20 WIB) dan awalnya mengumumkan dimulainya penghitungan suara segera setelahnya, tetapi kemudian mengumumkan bahwa suara tidak akan dihitung karena gagal mencapai kuorum, dimana hanya 195 anggota yang hadir dari 200 anggota yang dibutuhkan.

### Pasca mosi pertama dan Pra mosi kedua
Usai pemungutan suara pemakzulan pertama, Ketua PPP Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP akan terus "mendorong presiden untuk mundur secara tertib guna meminimalkan kekacauan", sementara Ketua fraksi PPP di Majelis Nasional Choo Kyung-ho mengundurkan diri dan mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas "pemungutan suara pemakzulan presiden ketiga dalam sejarah konstitusional Korea Selatan]". Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan bahwa dia akan "melakukan upaya habis-habisan untuk segera menstabilkan situasi saat ini". DPK mengatakan pihaknya akan terus mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon setiap minggu.

Pada tanggal 8 Desember, mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun ditangkap oleh jaksa penuntut atas dugaan melakukan pemberontakan dengan menyarankan Presiden Yoon untuk mengumumkan darurat militer dan mengirim pasukan ke Majelis Nasional untuk merebut gedung legislatif. Pada hari yang sama, Han Dong-hoon mengatakan bahwa PPP "secara efektif memperoleh janji (Yoon) untuk mengundurkan diri" sebagai imbalan bagi partai yang memblokir pemakzulannya. Satuan tugas khusus PPP mengusulkan agar Yoon meninggalkan jabatannya pada bulan Februari atau Maret 2025 dan menyerukan pemilihan presiden cepat yang akan diadakan pada bulan April atau Mei. 

Pada tanggal 10 Desember, Majelis Nasional meloloskan RUU yang membentuk tim investigasi khusus permanen untuk menyelidiki Yoon atas tuduhan pengkhianatan terhadap negara terkait dengan deklarasi darurat militernya. Usulan tersebut disetujui oleh 210 anggota Majelis Nasional, termasuk 23 anggota PPP, setelah partai tersebut mengizinkan anggotanya untuk memberikan suara sesuai dengan keputusan masing-masing. Pada tanggal 12 Desember, Yoon mengeluarkan pernyataan yang berisi tekadnya untuk "berjuang sampai akhir", menolak desakan agar ia mengundurkan diri. Menyusul pernyataan Yoon, Han Dong-hoon menyerukan pemakzulan Yoon dan membentuk komite etik untuk membahas pengusiran Yoon dari PPP.

### Mosi kedua

Seminggu pasca gagalnya mosi pemakzulan pertama, DPK mengajukan mosi kedua untuk memakzulkan Yoon pada 12 Desember, dengan agenda pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Desember 2024.

Sebelum pemungutan suara, tujuh anggota Majelis Nasional dari PPP menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi, seperti Ahn Cheol-soo, Kim Ye-ji, dan Kim Sang-wook, yang berpartisipasi dalam pemungutan suara sebelumnya, serta Bae Hyun-jin, yang belum menyatakan keinginannya dalam pemungutan suara berikutnya. Pada tanggal 10 Desember, Kim Sang-wook, yang memberikan suara menentang mosi pemakzulan, mengumumkan bahwa ia akan mendukung pemakzulan dan meminta maaf atas keputusannya sebelumnya.

Sebelum pemungutan suara dimulai pada tanggal 14 Desember, Han Dong-hoon mengumumkan bahwa meskipun partainya menentang pemakzulan, partainya akan terlibat dalam pemungutan suara, dengan mendorong para anggota parlemen untuk memberikan suara "sesuai dengan hati nurani dan keyakinan mereka daripada mengikuti kepentingan partisan". Tak lama setelah pukul 16.00 WSK (14.00 WIB), dengan kehadiran enam anggota PPP, ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengumumkan dimulainya pemungutan suara, dengan mengatakan "Saya harap setiap dari Anda akan berpartisipasi dalam pemungutan suara". BBC News menggambarkan pemungutan suara kedua memiliki "perbedaan yang mencolok dari pemungutan suara pertama Sabtu pekan lalu", dengan alasan tidak adanya boikot PPP. Media lokal mengatakan bahwa hasilnya kemungkinan akan dihitung pada pukul 17.30 WSK (15.30 WIB).

Sekitar pukul 16.50 KST (14.50 WIB) pada tanggal 14 Desember, Woo mengumumkan bahwa seluruh 300 anggota telah memberikan suara dan penghitungan suara dimulai. Saat suara dihitung, para pengunjuk rasa menyanyikan lagu "March for the Beloved", sebuah lagu untuk mengenang mereka yang terbunuh selama Pergerakan Demokratisasi Gwangju, dan lagu "Into the New World" oleh Girls' Generation, yang juga digunakan selama Pemakzulan Park Geun-hye. Majelis Nasional memilih untuk memakzulkan Yoon, dimana dari hasil tersebut 204 (68%) dari 300 anggota Majelis Nasional menyetujui mosi pemakzulan kedua. Dari 204 anggota parlemen yang menyetujui mosi pemakzulan, 12 anggota diantaranya adalah anggota PPP, melebihi tujuh orang yang sebelumnya telah menyatakan niat mereka untuk melakukannya. 85 anggota (28,3%) memberikan suara menentang pemakzulan, sementara tiga suara (1%) lainnya abstain dan delapan suara (2,7%) lainnya dinyatakan tidak sah. Tak lama kemudian, Yoon diberhentikan sementara dari kursi kepresidenan sejak pukul 19.24 WSK (17.24 WIB) setelah kantor Kepresidenan menerima salinan dokumen pemakzulan.

Menyusul pengesahan mosi pemakzulan kedua, Yoon menyampaikan pidato di hadapan rakyat, mengakui penangguhan jabatannya sambil berjanji untuk "berbuat yang terbaik bagi bangsa sampai akhir". Lima orang anggota Dewan Tertinggi PPP mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab, yang mendorong dibentuknya sistem komite darurat untuk memimpin partai sesuai dengan peraturannya. DPK mengatakan keberhasilan mosi tersebut merupakan "kemenangan bersejarah bagi demokrasi" dan berjanji akan terus menyelidiki Yoon karena mengumumkan darurat militer. 

Dengan penangguhan sementara Yoon dari jabatan presiden, perdana menterinya, Han Duck-soo ditunjuk menjadi penjabat presiden sementara. Di tengah desakan agar Han diminta oleh polisi untuk diinterogasi dalam penyelidikan darurat militer, pemimpin DPK Lee Jae-myung mengatakan bahwa partainya tidak akan mengajukan pemakzulan kepadanya untuk sementara waktu guna menghindari "kebingungan dalam urusan negara". Lee juga menyerukan pembentukan badan konsultatif antara Majelis Nasional dan pemerintah untuk menstabilkan urusan negara.

### Mosi Pemakzulan terkait

Selain Yoon, beberapa pejabat juga menjadi sasaran usulan dan mosi pemakzulan atas keterlibatan mereka dalam deklarasi darurat militer. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang mundur pada 5 Desember, dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min, yang mosi pemakzulannya diajukan oleh DPK pada 7 Desember. Lee mundur pada keesokan harinya tanggal 8 Desember. Pada tanggal 12 Desember, Majelis Nasional meloloskan mosi pemakzulan terhadap Menteri Hukum Park Sung-jae dan Kepala Kepolisian Korea Selatan Cho Ji-ho.

Setelah pemakzulan Yoon, DPK mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap penasihat hukum utama Yoon, Seok Dong-hyun, setelah ia menyangkal pada konferensi pers pada tanggal 19 Desember bahwa Yoon bermaksud menangkap politikus selama darurat militer dan meremehkan peristiwa serbuan tentara ke Majelis Nasional.

Pada tanggal 24 Desember, DPK menyatakan bahwa mereka akan berupaya untuk memakzulkan penjabat presiden *ad interim* Han Duck-soo karena memveto dua rancangan undang-undang penasihat khusus yang berupaya menyelidiki Presiden Yoon dan istrinya Kim Keon-hee, baik atas pernyataan darurat militernya maupun tuduhan korupsi terhadap istrinya. Mosi tersebut diajukan pada tanggal 26 Desember, dan sidang paripurna pemungutan suara dijadwalkan pada 27 Desember. Sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 Desember, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik memutuskan bahwa suara mayoritas lebih dari 50% sudah cukup untuk memakzulkan Han, dibandingkan dengan syarat dua pertiga mayoritas anggota Majelis Nasional untuk memakzulkan seorang presiden. Dengan kriteria ini, mosi pemakzulan Han Duck-soo diloloskan, dengan 192 anggota parlemen memberikan suara mendukung dan Han menerima hasilnya.

## Persidangan di Mahkamah Konstitusi
### Persiapan
Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu 180 hari sejak disahkannya mosi pemakzulan suatu pejabat negara untuk meninjaunya. Saat ini, Mahkamah Konstitusi hanya terdiri dari enam hakim, karena tiga di antaranya baru saja pensiun dan belum diganti. Biasanya MK Korsel beranggotakan sembilan orang dan secara hukum diharuskan beranggotakan tujuh orang untuk memulai suat persidangan. Perdebatan muncul di antara anggota Majelis Nasional mengenai apakah penjabat presiden Han Duck-soo berhak untuk mengisi kursi yang kosong, dimana DPK mendukungnya sedangkan PPP menentangnya dengan alasan bahwa seorang presiden yang sedang menjabat hanya dapat menunjuk hakim jika terjadi lowongan jabatan presiden, bukan jika terjadi penangguhan tugas. Pemakzulan Yoon menjadi kasus pemakzulan kedelapan pada tahun 2024 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dimana tahun tersebut menjadi tahun dengan jumlah tertinggi perkara pemakzulan dalam satu tahun dalam sejarah Korea Selatan.

Permohonan pemakzulan diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 14 Desember 2024, dan pertemuan menjelang sidang pemakzulan dilaksanakan pada 16 Desember. Pada 16 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi Korsel mengumumkan bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan enam hakim. Identitas hakim ketua, yang biasanya tidak diungkapkan, terungkap sebagai Cheong Hyung-sik, hakim yang ditunjuk Yoon, karena besar dampaknya kasus tersebut bagi negara. Mantan ketua Komisi Komunikasi Korea Kim Hong-il diumumkan sebagai kepala tim pembela hukum Yoon, sementara Ketua Komite Legislasi dan Kehakiman Majelis Nasional Jung Chung-rae akan menjabat sebagai jaksa pemakzulan. Pada 26 Desember, Majelis Nasional menyetujui mosi untuk mengisi tiga kursi hakim yang kosong di Mahkamah Konstitusi, dengan PPP tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara konfirmasi. Namun, Penjabat Presiden sementara Han Duck-soo menolak untuk melantik para calon hakim Konstitusi, dengan alasan perlunya konsensus bipartisan. Akibatnya, DPK mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han pada hari yang sama, yang disahkan dalam sidang paripurna pemungutan suara pada 27 Desember, mengakibatkan tugas Han sebagai penjabat presiden ditangguhkan sementara hingga pemakzulannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada 24 Maret 2025. Pada tanggal 31 Desember, penjabat presiden Choi Sang-mok menunjuk Chung Kye-sun dan Cho Han-chang ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari upaya untuk mengisi kekosongan kursi. Namun, ia menahan pengangkatan calon ketiga, Ma Eun-hyuk, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tindakan inkonstitusional pada 27 Februari 2025.

Sidang persiapan pertama untuk kasus tersebut diadakan pada 27 Desember 2024, dengan sidang persiapan berikutnya dijadwalkan pada 3 Januari 2025. Dalam persidangan tersebut, Majelis Nasional diwakili oleh anggota parlemen DPK Jung Chung-rae, yang merupakan ketua Komite Legislasi dan Peradilan. Tim pembela Yoon terdiri dari Bae Bo-yoon, mantan akademisi Mahkamah Konstitusi dan juru bicara selama persidangan pemakzulan mantan presiden Park Geun-hye; Yun Gap-geun, mantan kepala Kantor Kejaksaan Tinggi Daegu; Bae Jin-han, mantan hakim dan teman sekelas Yoon di Sekolah Hukum Universitas Nasional Seoul; dan Kim Hong-il, mantan ketua Komisi Komunikasi Korea.

### Penarikan dakwaan pemberontakan
Pada tanggal 3 Januari, para pemohon Majelis Nasional mencabut dakwaan pemberontakan dari dasar pemakzulan untuk fokus pada pelanggaran konstitusional yang terkait dengan deklarasi darurat militer daripada mengajukan dakwaan pidana, guna mempercepat kasus tersebut. Park Chan-un, seorang profesor hukum di Universitas Hanyang, menyebut ini sebagai langkah yang logis, karena persidangan pemakzulan "pada dasarnya adalah 'persidangan disiplin' yang difokuskan pada apakah Yoon melanggar konstitusi". kelompok fraksi pro-Yoon di PPP mengkritik langkah tersebut, dengan mengklaim "langkah tersebut mengungkap kelemahan hukum dalam mosi pemakzulan dan dengan demikian mosi tersebut harus dibatalkan". Namun, DPK membela revisi tersebut, dengan alasan bahwa karena persidangan pemakzulan bukanlah proses pidana, maka revisi tersebut harus difokuskan pada pelanggaran konstitusi dan bahwa "revisi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses persidangan". Dalam putusan akhir atas pemakzulan Yoon pada tanggal 4 April, MK mengakui sahnya pencabutan tuduhan pemberontakan.

### Putusan

Pada 4 April, Mahkamah Konstitusi menguatkan mosi pemakzulan tersebut dengan suara bulat 8&ndash;0, yang secara resmi memberhentikan Yoon dari jabatannya, efektif pada pukul 11.22 WSK (09.22 WIB). Dalam Putusan yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Konstitusi Moon Hyung-bae, MK mengatakan bahwa Yoon tidak mengikuti prosedur yang berlaku untuk memberlakukan darurat militer. Ia selanjutnya mengatakan bahwa Yoon "melawan orang-orang yang seharusnya ia lindungi" dan "merusak hak politik rakyat." 

MK juga mengakui "perlawanan rakyat" dalam membantu mencegah penerapan darurat militer secara penuh, dan mengatakan bahwa konflik Yoon dengan Majelis Nasional adalah "masalah politik yang harus diselesaikan dalam batasan demokrasi", menambahkan bahwa penggunaan kekuasaan oleh badan legislatif "tidak dengan sendirinya menciptakan situasi krisis yang parah pada saat itu yang membenarkan deklarasi darurat militer" sambil mengatakan bahwa majelis seharusnya menghormati pendapat minoritas dan berupaya mencapai kompromi. MK juga memutuskan bahwa pernyataan lisan yang dibuat oleh tersangka utama kepada jaksa penuntut mengenai rencana penangkapan oleh Yoon dapat diterima.

Putusan ini dikeluarkan 111 hari setelah dimakzulkan oleh Majelis Nasional, yang membuatnya sebagai sidang pemakzulan dengan waktu tunggu sidang putusan pemakzulan terlama. Dipecatnya Yoon dari jabatannya menjadikannya sebagai presiden dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah demokrasi Korea Selatan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan setebal 114 halaman, yang menyebut Yoon melakukan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Putusan tersebut menguraikan lima pelanggaran konstitusi utama yang dilakukan selama pemberlakuan darurat militer pada 3–4 Desember:
# **Gagal memenuhi persyaratan substantif untuk menyatakan darurat militer**: MK memutuskan bahwa kebuntuan politik dan tuduhan kecurangan pemilu tidak dapat dijadikan dasar untuk darurat militer. Masalah-masalah tersebut harus ditangani melalui jalur politik, kelembagaan, dan hukum. Pembenaran Yoon atas pernyataan tersebut sebagai "peringatan" atau "himbauan kepada publik" tidak dianggap sah menurut Undang-Undang Darurat Militer.
# **Gagal memenuhi persyaratan prosedural**: Yoon tidak memberi tahu komandan darurat militer atau pejabat lain tentang rincian pernyataan tersebut, tidak mengadakan musyawarah kabinet, dan gagal memperoleh tanda tangan yang diperlukan dari perdana menteri dan menteri terkait. Ia juga tidak mengumumkan secara terbuka cakupan, waktu, atau struktur komando darurat militer, dan ia juga tidak memberi tahu Majelis Nasional tanpa penundaan.
# **Gangguan terhadap kewenangan Majelis Nasional**: Yoon mengerahkan pasukan militer dan polisi untuk mencegah anggota parlemen memasuki Majelis Nasional, menghalangi hak mereka untuk berunding, memberikan suara, dan menjalankan hak imunitas dari penangkapan. 
# **Pelanggaran independensi peradilan**: MK memutuskan bahwa Yoon terlibat dalam pelacakan dan perencanaan penangkapan mantan dan anggota peradilan saat ini, termasuk mantan ketua Mahkamah Agung Kim Myeong-su dan hakim pensiunan lainnya, dengan demikian memberikan tekanan pada lembaga peradilan.
# **Pelanggaran kebebasan politik dan tatanan konstitusional**: MK memutuskan bahwa Yoon memerintahkan pelacakan lawan politik melalui Badan Intelijen Nasional (NIS), menggunakan kekuatan militer untuk menghalangi lembaga politik, dan mengeluarkan dekrit darurat militer yang melanggar perlindungan konstitusional, termasuk hak untuk aktivitas politik, berkumpul, menduduki, dan pemisahan kekuasaan.

Pelanggaran tambahan yang dikutip termasuk penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah di Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC), dan perintah untuk memeriksa sistem komputer NEC, menyita perangkat staf, dan melakukan pengawasan tanpa surat perintah. Tindakan-tindakan ini, menurut MK, melanggar independensi NEC.

Setelah diberhentikan dari jabatannya, Yoon tidak lagi memiliki hak imunitas sebagai presiden, yang membuatnya rentan terhadap penyelidikan kasus lain diluar kasus dugaan pemberontakan dan hasutan.

## Reaksi masyarakat
Saat sidang paripurna voting Pemakzulan Yoon yang pertama sedang berlangsung, massa di luar Gedung Majelis Nasional yang menuntut pemecatan Yoon dan mendesak anggota parlemen PPP untuk ikut serta dalam pemungutan suara pemakzulan diperkirakan berjumlah ratusan ribu orang. beberapa diantaranya mencoba memanjat tembok dan barikade polisi. Pada tanggal 5 Desember, nomor telepon anggota parlemen PPP dirilis secara daring, yang menyebabkan gelombang pesan teks dari masyarakat yang mendesak mereka untuk mendukung pemakzulan Yoon, yang terus berlanjut setelah mosi pemakzulan gagal. Seorang anggota parlemen, Shin Sung-bum, mengatakan bahwa ia telah menerima 10.501 pesan singkat hingga tanggal 9 Desember. Setelah usulan pemakzulan pertama gagal, sejumlah kantor anggota parlemen PPP dirusak, sementara yang lain menerima karangan bunga pemakaman bertuliskan pesan-pesan seperti "kaki tangan pemberontakan". Pemotong kotak juga ditemukan di kediaman anggota parlemen Kim Jae-sub. Sebuah petisi yang diajukan di situs web Majelis Nasional yang menyerukan pembubaran PPP mengumpulkan lebih dari 171.000 tanda tangan, melebihi 50.000 tanda tangan yang dibutuhkan untuk menyerahkan proposal kepada komite tetap yang relevan.

Pada saat sidang paripurna voting Pemakzulan kedua, setidaknya 208.000 orang berkumpul di depan gedung Majelis Nasional untuk mendukung pemakzulan. Demonstrasi untuk mendukung pemakzulan Yoon juga diadakan di kota-kota di seluruh negeri, dengan 10.000 orang menghadiri demonstrasi di Jeonju dan 30.000 orang lainnya berpartisipasi di Daegu. Pada saat yang sama, unjuk rasa besar-besaran untuk mendukung Yoon diadakan di Gwanghwamun Plaza di Seoul, yang dihadiri oleh sekitar 40.000 orang. Kereta yang beroperasi di Jalur 9 dari Kereta Bawah Tanah Metropolitan Seoul menghindari berhenti di Stasiun Majelis Nasional untuk mencegah kecelakaan akibat kemacetan. Pada 13 Desember, 50 Warga keturunan Korea di Amerika Serikat berunjuk rasa di depan Gedung Putih di Washington DC meminta Yoon dimakzulkan.

Pendukung Yoon berunjuk rasa dengan slogan-slogan seperti *[[Make America Great Again]]* dan *[[Stop the Steal]]* yang terinspirasi oleh Presiden AS Donald Trump. Namun, hal ini berakar pada teori konspirasi tentang kekalahan PPP di pemilihan umum April 2024. Klaim Yoon belum terbukti oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional (NEC) atau badan peradilan. Korea Selatan memberikan suara di atas kertas, dan surat suara yang dicetak disimpan. Hans Schattle, seorang profesor ilmu politik di Universitas Yonsei, mengatakan bahwa perbandingan pendukung Yoon dengan Donald Trump tidaklah tepat.

Untuk mendukung pemakzulan Yoon, kelompok-kelompok agama terkemuka di Korea Selatan berbaris dengan kepala, tangan, dan kaki mereka di tanah.

Setelah pemakzulan Yoon diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, perayaan pecah di kalangan pendukung pemakzulan yang berkemah di luar gedung MK, sementara pendukung Yoon di luar kantor kepresidenan bereaksi negatif terhadap putusan tersebut. Seorang pendukung ditangkap atas tuduhan memecahkan jendela bus polisi menggunakan tongkat di Stasiun Anguk dekat MK karena marah terhadap putusan tersebut. Beberapa orang terdengar mengeluarkan ancaman pembunuhan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi.

## Analisis
*The Korea Times* membandingkan antara pemakzulan Yoon dan pemakzulan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 dan keberhasilan Yoon dalam upaya pemakzulan pertama dengan ketakutan PPP bahwa mereka akan mengalami kekalahan telak dalam pemilihan presiden sela, serupa dengan apa yang terjadi pada Partai Saenuri setelah Park dicopot dari kursi kepresidenan.

## Jajak pendapat

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Realmeter pada tanggal 4 Desember 2024 menunjukkan bahwa 73,6% responden mendukung pemakzulan Yoon sementara 24% menentangnya. Jajak pendapat tersebut juga menunjukkan bahwa 70% percaya bahwa tindakan Yoon tergolong sebagai tindakan makar sementara 25% percaya sebaliknya. Jajak pendapat Realmeter lainnya yang dirilis pada 12 Desember menemukan bahwa 74,8% responden mendukung pengunduran diri Yoon dengan segera atau pemakzulan, sementara 16,2% mendukung usulan PPP agar Yoon mengundurkan diri secara tertib.

Sebuah jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 13 Desember menemukan bahwa pemakzulan Yoon didukung oleh 75% responden dan ditentang oleh 21% responden. Jajak pendapat tersebut juga menemukan bahwa 27% pendukung PPP mendukung pemakzulan, dibandingkan dengan 66% pendukung PPP yang menentang. Di antara pendukung DPK, 97% responsen mendukung pemakzulan, sementara 3% responden menentang pemakzulan.

Setelah Yoon diberhentikan sementara sebagai Presiden mulai, jajak pendapat Realmeter pada 19 Desember menemukan bahwa 52,6% responden tidak menganggap PPP sebagai partai yang berkuasa, dibandingkan dengan 41,6% yang menganggapnya demikian. Sebaliknya, 59,4% menganggap DPK sebagai partai yang berkuasa sementara 39,1% tidak.

Saat persidangan pemakzulan sedang berlangsung, jajak pendapat yang dirilis oleh Gallup pada 14 Februari 2025 menemukan bahwa 57% mendukung pemakzulan Yoon sementara 38% menentang. Survei juga menemukan bahwa 52% responden mengatakan mereka memercayai Mahkamah Konstitusi, sementara 40% mengatakan tidak. Jajak pendapat yang dirilis oleh Realmeter pada 24 Februari menemukan bahwa 52% mendukung pemakzulan Yoon sementara 45,1% menentang. Survei tersebut juga menemukan bahwa 50,7% responden menganggap persidangan pemakzulan adil, sementara 45% mengatakan tidak adil. 

Saat persidangan pemakzulan sedang berlangsung, jajak pendapat yang dirilis oleh Gallup pada 14 Februari 2025 menemukan bahwa 57% mendukung pemakzulan Yoon sementara 38% menentang. Ditemukan juga bahwa 52% responden mengatakan mereka memercayai Mahkamah Konstitusi, sementara 40% mengatakan tidak. Jajak pendapat yang dirilis oleh Realmeter pada 24 Februari menemukan bahwa 52% mendukung pemakzulan Yoon sementara 45,1% menentang. Ditemukan juga bahwa 50,7% responden menganggap persidangan pemakzulan adil, sementara 45% mengatakan tidak. Jajak pendapat yang dirilis oleh Gallup pada 28 Februari menunjukkan bahwa 59% mendukung pemakzulan Yoon sementara 35% menentang. Ditemukan juga dukungan untuk pemakzulan paling kuat di antara pendukung DPK dan di antara responden berusia 20-an dan 50-an, dan suara yang menolak terkuat di antara pendukung PPP dan responden berusia 70 tahun ke atas.

## Akibat
Dengan dipecatnya Yoon dari jabatannya sebagai Presiden karena pemakzulan, dia didiskualifikasi dari pencalonan jabatan publik di Korea Selatan selama lima tahun menurut konstitusi; dalam hal apa pun, presiden di Korea Selatan hanya dapat menjabat satu kali. Selain itu, dengan pengecualian tugas keamanan berkelanjutan selama lima tahun, yang dapat diperpanjang hingga sepuluh tahun jika dianggap perlu oleh kepala keamanan dan tidak berlaku jika dia ditahan lagi, Yoon kehilangan semua manfaat pasca-presiden seperti yang pensiun (yang dapat mencapai 95% dari gaji presiden), perawatan medis gratis, hak untuk dimakamkan di pemakaman nasional (misalnya Pemakaman Nasional Seoul), dan hak atas staf pendukung.

Yoon menyatakan penyesalannya karena gagal memenuhi harapan publik, tetapi mengatakan "Ini merupakan kehormatan terbesar dalam hidup saya untuk mengabdi pada negara kita". Salah satu pengacaranya, Yoon Kap-keun, menyebut putusan itu "sama sekali tidak dapat dipahami" dan merupakan "keputusan yang bersifat politis". Pada pertemuan dengan para pemimpin PPP, Yoon memberikan harapan bahwa partainya akan memenangkan pemilihan presiden berikutnya. PPP mengatakan pihaknya menerima putusan tersebut, sementara Lee Jae-myung dari DPK menyampaikan pujian kepada rakyat Korea Selatan karena "melindungi republik demokratis kami". Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan bahwa putusan pemakzulan tersebut "menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun di Republik Korea yang dapat berdiri di atas hukum."

Tak lama setelah pemakzulan Yoon diperkuat MK, bendera kepresidenan diturunkan di kantornya di Yongsan, Seoul. Kepala stafnya, Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, dan 13 ajudan lainnya mengajukan pengunduran diri mereka kepada Plt Presiden Han Duck-soo pada tanggal 4 April. Pengunduran diri tersebut ditolak oleh Han, dengan alasan perlunya mempertahankan fungsi pemerintahan yang teratur. Dalam pidato terpisah, Han berjanji untuk memastikan stabilitas dalam keamanan dan diplomasi nasional, serta transisi kepemimpinan yang lancar kepada presiden berikutnya.

## Referensi

## Pranala luar