Perjanjian Kemitraan Perikanan Uni Eropa–Maroko

**Perjanjian Kemitraan Perikanan Uni Eropa–Maroko** atau (Bahasa Inggris: *Fisheries Partnership Agreement*, FPA) antara Masyarakat Ekonomi Eropa kini Uni Eropa dan Maroko adalah perjanjian yang memungkinkan kapal penangkap ikan dari negara-negara anggota Uni Eropa beroperasi di perairan Maroko. Perjanjian ini ditandatangani pada 28 Juli 2005, berakhir pada 22 Mei 2006, dan kembali berlaku pada 28 Februari 2007. Masa berlakunya ditetapkan hingga 27 Februari 2011.

Melalui perjanjian tersebut, Uni Eropa memperoleh 119 lisensi penangkapan ikan bagi kapal komunitas, sebagian besar berasal dari Spanyol, namun juga termasuk dari Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Belanda, Polandia, Portugal, dan Spanyol. Perjanjian ini juga mencakup kuota sebesar 6.000 ton ikan pelagis untuk penangkapan industri. Sebagai imbalan, Uni Eropa memberikan kontribusi keuangan kepada Maroko sebesar 144 juta euro, ditambah sekitar 13,6 juta euro yang dibayarkan langsung oleh pemilik kapal.

Dibandingkan dengan perjanjian sebelumnya, FPA dianggap kurang ambisius baik dalam hal kontribusi keuangan maupun jumlah lisensi serta spesies yang tercakup. Perjanjian ini mengecualikan penangkapan sefalopoda dan krustasea yang bernilai tinggi, sejalan dengan kekhawatiran Maroko terhadap penipisan stok ikan serta kebijakannya untuk mengembangkan armada penangkapan ikan domestik. Pada 2006, Maroko sendiri telah menjadi salah satu eksportir ikan terbesar di Afrika.

Namun, perjanjian ini juga menimbulkan kontroversi terkait dengan lingkup geografis penerapan. Perluasan perjanjian hingga mencakup perairan Sahara Barat dipandang sebagian pihak sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional. Maroko telah menguasai sebagian besar wilayah Sahara Barat sejak 1975 dan mengendalikan perairan di lepas pantainya. Mengingat stok ikan di perairan Maroko relatif menipis, sebagian besar aktivitas perikanan dalam kerangka FPA berlangsung di perairan Sahara Barat.

## Latar belakang sejarah
Penangkapan ikan skala besar oleh kapal dari daratan Spanyol di perairan Maroko dimulai pada 1960-an, seiring dengan ekspansi industri perikanan Spanyol, khususnya dari wilayah Galicia. Perjanjian Tripartit Madrid (1975) antara Spanyol, Maroko, dan Mauritania mencakup komitmen Maroko untuk tidak menghalangi akses nelayan Spanyol ke perairan Sahara Barat.

Perjanjian perikanan pertama antara Maroko dan Spanyol ditandatangani pada 1977, namun tidak pernah berlaku. Perjanjian kedua pada 1983 menetapkan dua zona aplikasi yang berbeda, yaitu utara dan selatan Tanjung Noun. Penetapan zona selatan sebagai perairan Sahara Barat dimaksudkan untuk menghindari implikasi pengakuan kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut.

Aksesi Spanyol dan Portugal ke Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) pada 1986 mengalihkan kompetensi perikanan eksternal kepada Komunitas Eropa. Sejak itu, perjanjian perikanan dengan Maroko dinegosiasikan pada tingkat komunitas.

Perjanjian perikanan pertama antara Komunitas Eropa (EC) dan Maroko ditandatangani pada 1988. Perjanjian berdurasi empat tahun ini memberikan 800 lisensi tahunan bagi kapal pukat Spanyol dan Portugis tanpa batasan jumlah tangkapan maupun spesies. Sebagai imbalannya, Maroko menerima kompensasi sebesar 282 juta euro.

Perjanjian baru ditandatangani pada 1992 dengan ketentuan lebih menguntungkan bagi Maroko, termasuk kompensasi sebesar 310 juta euro serta periode istirahat biologis yang lebih panjang. Namun, perselisihan mengenai penggunaan lisensi menyebabkan perjanjian ini berakhir lebih awal pada April 1995. Dalam lampiran perjanjian 1992–1995, pelabuhan Dakhla disebutkan, yang menunjukkan bahwa perairan Sahara Barat termasuk dalam cakupan geografisnya.

Sebuah perjanjian yang dimodifikasi kemudian ditandatangani pada November 1995. Kompensasi keuangan meningkat menjadi 355 juta euro, dengan sebagian besar dana dialokasikan untuk pengembangan sektor perikanan industri, penelitian kelautan, dan pelatihan nelayan Maroko.

Ketika perjanjian ini berakhir pada November 1999, Maroko menolak perpanjangan dengan alasan mencegah eksploitasi berlebihan atas stok ikan. Keputusan ini menimbulkan dampak signifikan terhadap armada penangkap ikan Spanyol dan Portugis penerima manfaat utama dari lisensi yang dipaksa menjalani proses restrukturisasi dan pengurangan kapasitas. Tidak ada perjanjian yang berlaku hingga ditandatanganinya Perjanjian Kemitraan Perikanan Uni Eropa dengan Maroko pada Juli 2005.

## Referensi