Pajak pada masa Perang Padri

**Pajak pada masa Perang Padri** merupakan pajak yang diberlakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa Perang Padri. Pada awalnya, jenis pajak yang diterapkan hanya sedikit. Namun, jumlahnya semakin beragam seiring waktu. Selain itu, jumlah orang yang kena pajak pun juga semakin banyak. Penerapan pajak pada masa Perang Padri menimbulkan beragam tanggapan dari masayarakat. Ada yang menolak bahkan memberontak, tetapi ada juga yang mendapat keuntungan dari penerapan kebijakan Belanda tersebut.

## Latar belakang
Pemerintah Hindia Belanda mulai memperkenalkan pajak di daerah pedalaman Minangkabau pada tahun 1823, atau dua tahun setelah meletusnya Perang Paderi (1821). Penerapan pajak ini diawali dengan usulan Resident van Padang, Du Puy, dan komandan tentara di daerah tersebut yang bernama Letkol A.T. Raaff kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Menurut dua orang tersebut, pajak merupakan bentuk kewajiban masyarakat kepada pemerintah Hindia Belanda.

Dalam usulannya, dua orang tersebut juga mengemukakan keterangan dari dua keturunan Rajo Suaso yang mengatakan bahwa penghulu dan masyarakat pedalaman Minangkabau secara umum mendukung kebijakan Belanda. Selain pajak, Du Put dan Raaff juga mengusulkan ke Gubernur Jenderal terkait pembentukan pemerintahan daerah di Minangkabau. Pejabat yang diangkat nantinya bisa menjadi ujung tombak dalam peungutan pajak.

Usulan tersebut direspons oleh Gubernur Jenderal dengan menerbitkan surat keputusan tertanggal 4 November 1823. Dua di antara isinya adalah penerapan pajak dan penataan pemerintahan daerah di Minangkabau. Gubernur Jenderal tidak langsung menerapkan banyak jenis pajak kepada orang Minang, tetapi cukup dua yaitu hoofdgeld (pajak kepala) dan gebowde eigendommen (pajak bangunan).

Keputusan tersebut didadasari oleh kenyataan sosial dan budaya daerah khususnya di pedalaman Minangkabau bahwa orang Minang belum pernah mengenal atau kena pajak sebelumnya. Menurut Gubernur Jenderal, penerapan dua jenis pajak tersebut merupakan bentuk pengenalan pajak ke orang Minang. Dikatakan pula, kalau sudah sampai masanya, beragam jenis pajak pun akan diberlakukan.

Besar pajak kepala atau perseorangan yang diberlakukan Belanda adalah f.1 (satu gulden) untuk tiap orang dewasa setiap tahun, baik lakik-laki maupun perempuan. Sedangkan pajak bangunan paling bsar f.6 dan paling kecil f.1 per tahun. Pajak tersebut bisa dibayarkan dengan uang tuani, hasil bumi, atau melalui tenaga yang digunakan untuk membuat proyek pemerintah seperti jalan, jembatan, dan sebagainya.

Ada sekitar 800.000 penduduk di Resident van Padang pada masa itu. Pemerintah Hindia Belanda berharap dapat memajaki 2/5 bagian saja dari jumlah tersebut. Sementara 2/5 lagi diperkirakan merupakan anak-anak di bawah 16 tahun, dan 1.5 lagi merupakan orang miskan yang tidak mungkin kena pajak.

Selain penerapan pajak, pemerintah Hindia Belanda melalui surat keputusan tersebut juga menyetujui pembentukan pemerintahan daerah. Pejabat urang awak diangkat sabagai hoofdregent, regent, kepala laras, kepala nagari, atau kepala kampung. Orang-orang tersebut diharapkan bisa berhasil menarik pajak dari masyarakat. Selain itu, diputuskan juga, pajak bisa dikumpulkan oleh orang Tionghoa yang telah memenangkan lelang yang dilangsungkan pemerintah Hindia Belanda.

Salain pajak kepala dan pajak bangunan, pemerintah Hindia Balanda juga menerapkan pajak untuk penjualan opium (candu) di daerah darek. Pajak jenis ini dipungut oleh penghulu sebagai betuk balas budi yang telah mendukung pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Minangkabau, dan untuk mengadu domba penghulu dengan kaum Padri. Pasalnya, penjualan opium merupakan praktik yang dibenci oleh kaum Padri. Dengan memberi hak menarik pajak panjualan opium ke penghulu, Belanda berusaha secara langsung atau tidak langsung untuk membenturkan penghulu dengan kaum Padri.

## Tanggapan Orang Minang
Orang Minang pada umumnya menolak penerapan tiga jenis pajak, yakni pajak kepala, pajak bangunan, dan pajak penjualan opium, yang dikenalkan oleh Belanda pada tahun 1823 tersebut dengan menolak membayarnya. Laporan resmi pemerintah Hindia Belanda mengatakan mandeknya penagihan pajak merupakan akibat masih berkecamuknya Perang Padri sehingga hasilnya pun jauh di bawah target.

Pada tahun 1825, tensi Perang Padri agak menurun karena pamerintah Hindia Belanda membuat perjanjian damai dengan kaum Padri sebagai taktik agar tentaranya yang ada di Minang bisa dialihkan ke Jawa untuk memberantas perlawanan Pangeran Diponegoro. Namun anehnya kaum Padri menyetujui saja perjanjian tersebut. Salah satu dari sekian banyak poin perjanjian itu adalah kewajiban membayar beberapa jenis pajak [seperti pasar, opium, tembakau, pajak kain, pajak minuman keras (suri atau tuak), pajak jalan, pajak penyembelihan, pajak garam (pajak terhadop garam yang didatangkan dari Jawa), dan sabagainya]. Salah satu alasan pengenaan pajak tersebut agar hasilnya bisa dinikmati masyarakat pula nantinya.

Kewajiban membayar beberape jenis pajak itu dikukuhkan pula oleh Resident van Padang en Onderhoorigheden (Keresidenan Padang dan Daerah Taklukannya) yang bernama Stuers melalui surat keputusan. Dalam surat keputusan itu ditegaskan pula bahwa hak pengumpulan pajak, khususnya pajak pasar, dipegang oleh seorang pemuka Tionghoa di Padang banamo Lau Tiang King selama tiga tahun. Orang itu lalu mensubkontrakkan hak penarikan pajak tersebut kepada orang Tionghoa lainnya.

Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan pula angkergeld atau uang jangkar di pulau-pulau di lepas pantai barat. Hal itu karna wilayah administratif kerisidenan mencakup pulau-pulau itu, termasuk pulau-pulau Batu dan Kepulauan Mentawai. Salain itu, ada pula pajak untuk sarang burung.

Pemerintah Hindia Balanda selain itu juga melanjutkan penarikan bea palabuhan, dan pajak untuk ekspor-impor berbagai komoditas perdagangan yang keluar-masuk pelabuhan, tidak hanya di Kota Padang, tetapi juga masuk kota-kota lainnya saperti Pariaman, Pulau Cingkuk, Air Haji serta palabuhan-palabuhan di Kapulaun Batu dam Mentawai.

Sebagai informasi, di Sumatra Barat, pengenaan pajak merupakan bagian dari ekspansi politik ke daerah pedalaman. Itu karna sejak awal telah diperhitungkan bahwa pajak akan menjadi salah satu sumber pemasukan Belanda di daerah ini.

Sejak pertama kali diperkenalkan, pemerintah Hindia Belanda bahkan telah memperhitungkan berapa pendapatan yang diperolehnya dari pajak ini. Untuk 1825, perhitungan dimulai dari memperkirakan jumlah panduduk yang akan kenao hoofdgeld. Perhituangan juga dilakuan dengan memperkirakan berapa banyak konsumsi opium, garam, pakaian, minuman keras, atau banyaknya orang berpegian, banyaknya orang berjualan dan mendatangi pasar, dan sebagainya. Umumnya, jumlah untuk tiap jenis pajak sekitar f.1.500 hingga f.20.000 per tahun dengan total keseluruhannya kurang sedikit dari f.200.000 per tahun.

Sebagaimana pengalaman pada tahun 1823, penarikan pajak pada tahun 1825 oleh pemerintah Hindia Belanda tidak sesuai hasil yang diharapkan. Secara umum, masyarakat menolak membayar pajak. Hanya pajak, bea komoditas, atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat (hanya dengan saudagar) yang hampir seutuhnya bisa ditarik, seperti uang jangkar, pajak garam dan sarang buruang, dan sebagainya. Namun, jumlahnya tidak banyak. Pada tahun 1825-1826, jumlah pajak yang terkumpul f.98.500, lebih sedikit sebab pada tahun 1820 di kawasan pantai terkumpul pajak sebanyak f.60.000. Padahal, wilayah yang dikuasai pada 1825/1826 jauh lebi luas, penduduknya banyak, dan umumnya daerahnya kaya.

## Perjanjian Plakat Panjang
Belanda mulai mengubah kebijakan politiknya di Sumatra Barat pada 1830-an sesudah Perang Diponegoro usai. Tentara pemerintah Hindia Belanda didatangkan kembali dari Jawa ka Sumatra Barat untuk maningkatkan kampanye militer melawan Paderi. Orang Minang yang dianggap musuh atau berkhianat ke Belanda segara ditumpas atau dibuang ke daerah lain. Bersamaan dengan itu, sejumlah tokoh yang dulunya pro-Paderi berpihak ke Belanda, bahkan diangkat menjadi pejabat seperti regen. Akibatnya, Belanda semakin berlantas angan terhadap Urang Minang.

Sikap tegas dan keras tersebut juga diwujudkan oleh Belanda dalam penarikan pajak. Aparat termasuk pejabat bumiputra diminta untuk mendukung upaya itu. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi terbebani. Apalagi perang yang telah berlangsung bertahun-tahun telah membuat ekonomi masyarakat jatuh ke tingkat paling randah. Sikap pejabat dari kalangan Urang Awak dan pemungut pajak dari kalangan Tionghoa membuat masyarakat bertambah muak. Hal itu yang membuat munculnya perlawanan dari masyarakat.

Perlawanan pertama ditujukan kepada para penarik pajak dari kalangan Tionghoa. Sejumlah laporan menyatakan bahwa masyarakat memburu atau bahkan menyerang pemungut pajak tersebut di sejumlah pasar di Tanah Datar dan Agam. Ada dari mereka yang luka-luka atau babak belur dihajar massa serta ada juga yang terpaksa menyalamatkan diri ke rumah panghulu yang merupakan kaki tangan Belanda.

Perlawanan kedua ditujukan kepada pemerintah Hindia Belanda. Masyarakat daerah, baik kaum Padri maupun non-Padri, melawan secara serentak. Melawan ini dalam artian menyarang atau membunuh aparat pemerintah, baik tentara ataupun pihak sipil termasuk pejabat Urang Awak. Perlawanan itu terjadi di banyak daerah dan menimbulkan banyak korban di pihak Belanda. Contoh, di Lubuk Sikaping jatuh korban sekitar 60 orang, di Bonjol sebanyak 40-an orang, di Suliki 20-an orang, dan di sejumlah daerah di Agam dan Tanah Datar jatuh juga korban yang jumlahnya puluhan orang.

Perlawanan tersebut membuat pemerintah Hindia Belanda terkejut sehingga sampai-sampai Gubernur Jendral Hindia Balando saat itu, Johannes van den Bosch menyempatkan datang ke Sumatra Barat. Pemerintah Hindia Belanda pun membuat perjanjian Plakat Panjang yang salah satu isinya adalah penghapusan berbagai macam pajak dan kerja wajib di proyek-proyek pemerintah (kecuali pajak opium dan bea pelabuhan). Perjanjian Plakat Panjang tersebut memmbuat masyarakat senang karena dianggap sebagai kemenangan orang Minang, baik Padri maupun non-Padri.

## Referensi