Hubungan Aljazair dengan Spanyol

**Hubungan Aljazair dengan Spanyol** mengacu pada hubungan bilateral antara antara Republik Demokratik Rakyat Aljazair dan Kerajaan Spanyol. Hubungan kedua negara tidak berlangsung tegang karena sengketa wilayah secara langsung, tetapi terdapat perbedaan pendapat mengenai pendekatan terhadap konflik Sahara Barat. Aljazair dan Spanyol adalah anggota penuh Uni Mediterania.

## Sejarah
Kediktatoran Franco secara resmi mengakui Aljazair sebagai negara berdaulat pada tahun 1962 dan kemudian menunjuk seorang duta besar. Hubungan bilateral Spanyol dengan Republik Aljazair, yang tidak baik selama Francoisme, kemudian mengalami krisis pada tahun 1977–1978, ketika Aljazair—yang terputus dari Perjanjian Tripartit Madrid tahun 1975 tentang pengalihan administrasi Sahara Barat—datang untuk memberikan dukungan instrumental kepada Gerakan Kemerdekaan Kepulauan Canary, serta nasionalisme Sahrawi.

Kedua negara menandatangani perjanjian persahabatan, hubungan bertetangga baik dan kerja sama pada tanggal 8 Oktober 2002 di Madrid. Kedua negara bekerja sama dalam isu-isu anti-terorisme. Keseimbangan segitiga antara Aljazair, Maroko dan Spanyol memengaruhi posisi Spanyol dalam konflik Sahara Barat; Aljazair berkomitmen pada referendum penentuan nasib sendiri, sementara menyerukan komitmen yang lebih kuat dari Spanyol atas dasar "tanggung jawab historis" Spanyol.

Kedua negara memperkuat hubungan pada tahun 2013. Aljazair dan Spanyol memposisikan diri sebagai mitra penting pada tahun 2015, dan tetap terhubung "dengan hubungan yang kuat" hingga tahun 2017.

Pada bulan Maret 2022, setelah surat yang dipublikasikan yang dikirim oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez kepada Raja Muhammad VI dari Maroko di mana ia meyakinkan bahwa usulan rezim otonomi untuk Sahara Barat yang dibuat Maroko pada tahun 2007 adalah usulan "paling serius, realistis dan kredibel" untuk penyelesaian konflik, dan konfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares yang menunjukkan keyakinannya bahwa tidak akan ada pembalasan atas tindakan Aljazair ini, pemerintah Aljazair memanggil duta besarnya, Saïd Moussi, di Spanyol untuk konsultasi. Isi surat dan perubahan posisi pemerintah Spanyol dalam konflik Sahara Barat ditolak oleh partai politik Spanyol lainnya, termasuk Unidas Podemos, anggota kecil koalisi pemerintah.

Pada bulan April 2022, Abdelmadjid Tebboune mengatakan "kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan negara Spanyol, tetapi kepala pemerintahan [Pedro Sanchez] melanggar segalanya," sebelum memastikan bahwa Aljazair "tidak akan pernah mengingkari komitmennya untuk memastikan pasokan gas ke Spanyol apa pun keadaannya".

Pada tanggal 9 Juni 2022, sebagai akibat dari posisi baru Spanyol mengenai Maroko dan Sahara Barat, Aljazair memutuskan untuk menangguhkan perjanjian persahabatan dan kerja sama yang menyatukan kedua negara. Beberapa jam kemudian, ada laporan berita bahwa Aljazair menangguhkan perdagangan luar negeri dengan Spanyol. Spanyol, pada bagiannya, sedang mempelajari pengaduan Aljazair ke Uni Eropa Brussel "sangat prihatin" kata juru bicara urusan luar negeri Uni Eropa Nabila Massrali, "Kami akan meminta pihak Aljazair untuk melihat kembali keputusan itu", tambahnya.

Pada 10 Juni 2022, José Manuel Albares pergi ke Brussels untuk mengangkat masalah ini dan menemukan cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan Aljazair. "Uni Eropa siap untuk menentang segala jenis tindakan koersif yang diterapkan terhadap Negara Anggota Uni Eropa," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis dalam sebuah pernyataan bersama. Aljazair menjawab melalui suara perwakilan diplomatiknya di Brussels, "Komisi Aljazair untuk Uni Eropa menyesalkan tergesa-gesanya Komisi Eropa bereaksi tanpa konsultasi terlebih dahulu atau verifikasi apa pun dengan pemerintah Aljazair", menambahkan bahwa "mengenai dugaan tindakan pemerintah untuk menghentikan transaksi saat ini dengan mitra Eropa, hal itu hanya ada dalam pikiran mereka yang mengklaimnya dan mereka yang ingin menstigmatisasinya."

Pada 11 Juni 2022, Ramtane Lamamra menyatakan dalam siaran pers bahwa keputusan penangguhan Perjanjian Persahabatan didasarkan pada "pertimbangan yang sah, yang pada dasarnya berkaitan dengan fakta bahwa mitra telah melepaskan diri dari kewajiban dan nilai-nilai esensial yang tercantum dalam Perjanjian ini, sehingga memikul tanggung jawab untuk mengosongkan instrumen hukum ini dari substansinya dan mempertanyakan relevansinya dalam hubungan antara kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut." Departemen ini juga menyesalkan dan menolak "pernyataan tergesa-gesa dan tidak berdasar" yang dibuat atas nama Uni Eropa setelah "keputusan berdaulat yang diambil oleh Aljazair untuk menangguhkan Perjanjian Persahabatan", dan menyebut sindiran serta pertanyaan terkait pasokan gas ke Spanyol sebagai "khayalan" dan "jahat", mengingat Presiden Aljazair sendiri telah menegaskan tekad Aljazair untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Pada bulan November 2023, 19 bulan setelah memanggil pulang duta besarnya, Aljazair memutuskan untuk memulangkan perwakilan diplomatiknya di Spanyol, Abdelfetah Daghmoum, yang kemudian mendapat persetujuan dari Dewan Menteri Spanyol.

## Kediaman perwakilan diplomatik
* Aljazair memiliki kedutaan besar di Madrid dan konsulat jenderal di Alicante dan Barcelona.
* Spanyol memiliki kedutaan besar di Aljir dan konsulat jenderal di Oran.

## Catatan kaki

## Referensi
* 
* 
* 
* 
* 

## Pranala luar
*Kedutaan Besar Aljazair di Madrid 
*Kedutaan Besar Spanyol di Aljazair