Kabinet Schoof

**Kabinet Schoof** () adalah kabinet Belanda yang dilantik pada 2 Juli 2024. Dipimpin oleh politikus independen dan pegawai negeri Dick Schoof sebagai perdana menteri Belanda, kabinet tersebut dibentuk oleh Partai untuk Kebebasan (PVV), Partai Kebebasan dan Demokrasi Rakyat (VVD), Kontrak Sosial Baru (NSC), dan Gerakan Petani–Sipil (BBB) setelah pemilihan umum Belanda 2023. Ini adalah pertama kalinya PVV, NSC, dan BBB memiliki kursi di pemerintahan. Analis politik menyimpulkan bahwa pengaruh Belanda terhadap kebijakan Uni Eropa berkurang secara signifikan, jika kabinet Schoof dibandingkan dengan pendahulunya, kabinet Rutte Keempat.

Kabinet ini runtuh setelah PVV meninggalkan koalisi dan kabinet pada 3 Juni 2025 karena perbedaan pendapat mengenai kebijakan suaka. Sebagai kabinet demisioner, kabinet ini akan terus bekerja sampai kabinet baru terbentuk, tetapi menurut konvensi, kabinet ini tidak diperbolehkan untuk membuat keputusan besar. NSC meninggalkan koalisi pada 22 Agustus 2025.

## Formasi kabinet

Di bawah pimpinan informateur Elbert Dijkgraaf dan Richard van Zwol, empat partai (PVV sebagai partai populis sayap kanan, VVD yang konservatif liberal, NSC yang berhaluan demokrat kristen, dan BBB sebagai partai agraria) mencapai kesepakatan awal tentang pembentukan koalisi yang berjudul “Harapan, Keberanian, dan Kebanggaan” pada 16 Mei 2024. Mereka menyetujui pembentukan kabinet ekstra-parlementer, yang didefinisikan sebagai kabinet yang memiliki jarak lebih besar dengan fraksi-fraksi di Tweede Kamer (DPR). Dalam keputusan ini, suara partai koalisi di parlemen tidak terikat untuk isu-isu yang tidak tercantum dalam kesepakatan tersebut, seperti pensiun, selama tidak mempengaruhi anggaran. Van Zwol ditunjuk sebagai formateur pada 22 Mei. Pada 11 Juni, keempat partai sepakat mengenai nama-nama calon menteri dan pembagian pos menteri. Kabinet ini terdiri dari 29 anggota, sama seperti kabinet sebelumnya, dengan 16 di antaranya adalah menteri. Tiga posisi menteri baru dibentuk, yaitu Menteri Suaka dan Migrasi, Menteri Iklim dan Pertumbuhan Hijau, serta Menteri Perumahan dan Tata Ruang; dan ada satu menteri tanpa portofolio, yaitu Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan. Kabinet ini resmi dilantik pada 2 Juli 2024.

Setelah pembentukannya, kabinet ini diberi tugas untuk memperluas garis besar kesepakatan koalisi menjadi sebuah perjanjian pemerintahan. Perjanjian ini diselesaikan oleh Dewan Menteri pada 6 September 2024 dan dipresentasikan pada 13 September, menjelang pengajuan anggaran Belanda 2025 saat *[[Prinsjesdag]]*. Pada Oktober 2024, NOvA menyimpulkan bahwa sembilan usulan, termasuk deklarasi krisis suaka, melanggar prinsip-prinsip supremasi hukum, sementara 28 usulan lainnya dinilai berisiko. Enam usulan lainnya, seperti “hak untuk membuat kesalahan,” dinilai dapat memperkuat supremasi hukum.

## Ketentuan

### Pertanian
Kesepakatan koalisi membatalkan dana transisi sebesar €24 miliar yang dibuat oleh kabinet Rutte keempat sebagai tanggapan terhadap krisis nitrogen untuk mendanai rencana provinsi dalam meningkatkan kualitas air dan alam. Sebagai gantinya, tambahan dana sebesar €5 miliar dialokasikan untuk sektor pertanian. Menteri Femke Wiersma mengumumkan pada September 2024 bahwa provinsi-provinsi tidak lagi harus mengajukan rencana, sambil menunggu strategi nasional baru untuk mengatasi krisis nitrogen.

### Suaka

Kesepakatan koalisi mencakup rencana untuk mengeluarkan instrumen hukum yang "beralasan kuat" guna menangguhkan ketentuan tertentu dari Undang-Undang Orang Asing dan memperkenalkan Undang-Undang Krisis Suaka tanpa penundaan. Disepakati bahwa tidak ada aplikasi suaka baru yang akan diproses dan Undang-Undang Penyebaran akan dicabut. Partai-partai koalisi menyebut kebijakan migrasi mereka sebagai yang paling ketat dan luas dalam sejarah. Pada Oktober 2024, partai-partai koalisi sepakat untuk membatalkan usulan penggunaan kekuasaan darurat, dan undang-undang baru akan diperkenalkan untuk memberlakukan langkah-langkah suaka, sebagian besar di antaranya telah dijelaskan dalam kesepakatan koalisi, ditambah beberapa ketentuan tambahan.

Dalam surat kepada Komisi Eropa pada September 2024, Menteri Urusan Suaka dan Migrasi Marjolein Faber meminta pengecualian bagi Belanda dari undang-undang suaka dan migrasi Eropa jika terdapat amendemen perjanjian. Pengecualian semacam ini hanya bisa diberikan oleh Dewan Eropa, dan Komisi merespons bahwa tidak ada amendemen perjanjian yang tertunda. Hungaria kemudian bergabung dengan Belanda dalam meminta pengecualian tersebut.

### Pertahanan
Sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina, partai-partai koalisi sepakat untuk meningkatkan anggaran pertahanan untuk memenuhi target NATO yakni anggaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Menteri Ruben Brekelmans dan Sekretaris Negara Gijs Tuinman mengumumkan peningkatan dana tahunan sebesar €2,4 miliar untuk Angkatan Bersenjata Belanda pada September 2024. Dana ini akan digunakan untuk menarik lebih banyak personel dan pembelian amunisi, 46 tank tempur Leopard 2A8, enam jet tempur F-35, dua Fregat Anti-Kapal Selam, dan beberapa helikopter militer NH90. Belanda telah telah tidak memiliki tank sejak tahun 2011 akibat pemotongan anggaran. Selain itu, €2,6 miliar lebih lanjut akan dialokasikan untuk membeli sistem pertahanan udara jarak pendek dan menengah.

### Bantuan pembangunan
Kabinet Schoof mengganti nama portofolio "kerja sama pembangunan" menjadi "pembangunan" (atau "bantuan pembangunan" dalam bahasa Belanda). Kabinet tersebut berencana untuk mengurangi anggaran tahunan sebesar €2,4 miliar, lebih dari sepertiga dari total anggarannya, mulai tahun 2027. Persentase anggaran yang digunakan untuk menampung pencari suaka di Belanda akan dibatasi hingga 10%, dan bantuan yang terkait dengan pengelolaan air serta ketahanan pangan akan diprioritaskan.

### Pendidikan
Kabinet ini memutuskan untuk memangkas dana untuk pendidikan tinggi dan sains sebesar €1 miliar per tahun dalam anggaran tahun 2025. Hal ini akan dicapai dengan mengurangi jumlah mahasiswa internasional, menaikkan biaya kuliah bagi mahasiswa yang melebihi durasi kuliah standar, mengurangi dana yang dialokasikan untuk Dana Penelitian dan Sains, dan menghapuskan hibah penelitian. Kebijakan yang terakhir ini dibuat oleh kabinet sebelumnya.

### Perubahan kabinet
Sekretaris Negara untuk Urusan Pajak dan Administrasi Pajak Folkert Idsinga (NSC) mengundurkan diri pada 1 November 2024, dengan alasan kurangnya kepercayaan dari Tweede Kamer (DPR). Pemimpin PVV Geert Wilders telah bergabung dengan partai oposisi dalam menuntut transparansi mengenai tabungan pensiun Idsinga, yang mencakup kepentingan bisnis dan dapat menimbulkan konflik kepentingan. Tabungannya, yang bernilai lebih dari €6 juta pada tahun 2023, dikelola oleh sebuah yayasan selama masa jabatannya, dan Idsinga menolak untuk memberikan lebih banyak visibilitas, dengan alasan privasinya.

## Tipe kabinet
Partai-partai koalisi sepakat untuk membentuk kabinet ekstra-parlementer. Secara khusus, Pieter Omtzigt, pemimpin NSC, mendesak adanya alternatif untuk kabinet mayoritas seperti biasanya setelah berkampanye dengan fokus pada "budaya pemerintahan baru" dalam pemilihan. Kabinet ekstra-parlementer ini akan ditandai dengan jarak yang lebih besar antara kabinet dan fraksi-fraksi partai koalisi di DPR. Informateur Kim Putters merekomendasikan pembentukan “kabinet program ekstra-parlementer,” yang berarti partai-partai koalisi akan menyusun perjanjian koalisi yang lebih ringkas, yang kemudian akan diperluas oleh kabinet menjadi perjanjian pemerintahan.

Beberapa bulan setelah dibentuk, surat kabar ''NRC'' menyimpulkan bahwa kabinet Schoof tidak lagi menyerupai kabinet ekstra-parlementer. *NRC* mencatat bahwa pembicaraan antara pimpinan fraksi parlemen dan anggota kabinet sering terjadi, dan bahwa partai-partai koalisi juga melakukan negosiasi dengan kabinet terkait anggaran 2025. Ilmuwan politik Arco Timmermans sepakat bahwa kabinet ini tidak lagi bisa dianggap sebagai kabinet ekstra-parlementer, dan menyatakan bahwa diperlukan upaya lebih dari para pemimpin parlemen untuk menjaga jarak tersebut. Wim Voermans, ilmuwan politik lainnya, berpendapat bahwa kabinet hanya bisa dianggap ekstra-parlementer jika tidak ada keterlibatan dari parlemen dalam pembentukannya maupun dalam penyusunan kesepakatannya.

## Anggota kabinet
Afiliasi partai yang ditampilkan di bawah ini menunjukkan partai yang dipilih oleh anggota kabinet. Beberapa anggota kabinet mungkin berasal dari partai lain atau bahkan tidak tergabung dalam partai mana pun.

### Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri

### Menteri-menteri

### Sekretaris Negara

## Referensi