Baiq Isvie Rupaeda

Hj. **Baiq Isvie Rupaeda**, S.H., M.H., () adalah politikus perempuan Partai Golongan Karya yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Ia menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 15 Juli 2016 . Isvie merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut. Sebelum menjadi Ketua dan Anggota DPRD NTB, Isvie pernah menjadi Anggota MPR RI periode 1999-2004.

## Kehidupan pribadi
Isvie adalah putri dari Lalu Muhlisin dan Baiq Zubaedah. Ia memiliki total 14 saudara (7 saudara kandung dan 7 saudara sebapak). Ayahnya merupakan politikus yang pernah menjabat sebagai Bupati Lombok Timur, sedangkan ibunya berprofesi sebagai seorang guru. Isvie dikenal sebagai sosok yang disiplin dan tegas. Karakternya terbentuk tidak terlepas dari didikan sang ayah yang juga politikus kawakan di Lombok Timur. Sejak duduk dibangku Sekolah Dasar, Isvie diharuskan membaca majalah Tempo dan buku-buku tentang orang-orang hebat setiap hari oleh ayahnya. Hal tersebut berlangsung hingga ia duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama. Ia tercatat lulus dari SD Negeri Pancor dan SMP Negeri 1 Selong. Setelah itu, Isvie melanjutkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Selong. Pendidikan tingginya ia selesaikan di Universitas Mataram (Unram) hingga jenjang magister dibidang hukum. Isvie pada awalnya bercita-cita menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pernah bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Camat Selong. Merasa tidak puas dengan pekerjaan yang menurutnya membosankan, ia kemudian memberanikan diri menjadi seorang dosen pada tahun 1988 atas saran ibunya. Selain menjadi dosen, Isvie juga tercatat sebagai konsultan hukum. Ia kemudian mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat dan mulai melirik dunia politik. Dari keseluruhan saudaranya, hanya Isvie yang kemudian memutuskan untuk menjadi politikus.

## Karier Politik
Karier politik Isvie dimulai ketika ia memutuskan bergabung dengan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang menjadi salah satu bagian dari organisasi politik Golongan Karya. Kepeduliannya terhadap kecilnya ruang politik bagi perempuan membuatnya melakukan gerakan-gerakan politik hingga akhirnya diberikan kepercayaan sebagai Anggota MPR RI periode 1999-2004.
### Caleg DPR RI
Usai menunaikan tugasnya sebagai Anggota MPR RI periode 1999-2004, Isvie kemudian membuat keputusan politik untuk melepaskan aktivitas diluar dunia politiknya sebagai dosen dan konsultan hukum. Ia mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu 2004, tetapi gagal. Ia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI pada Pemilu 2009, tetapi juga gagal. Dalam dua kali pemilu tersebut, ia mencalonkan diri melalui Partai Golongan Karya.
### Anggota DPRD Provinsi NTB
Dua kali gagal dalam pemilu legislatif tingkat nasional tidak mematahkan semangat Isvie untuk berkarier didunia politik. Ia kemudian melihat peluang terbaiknya untuk mengikuti pemilu legislatif tingkat daerah pada Pemilu 2014. Isvie berhasil menjadi Anggota DPRD Provinsi NTB periode 2014-2019 dengan memaksimalkan jaringan partai, keluarga, dan organisasi yang digelutinya. Ia pernah tercatat sebagai anggota Majelis Pembina Cabang (Mabincab) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur pada tahun 2011-2013. Setelah meraih 18.634 suara, Isvie kemudian terpilih kembali sebagai Anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024 melalui Partai Golongan Karya pada Pemilu 2019. Ia maju pada Daerah Pemiliha Nusa Tenggara Barat 3 yang meliputi kawasan Lombok Timur A (Masbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sambelia, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Sembalun, Suwela, Labuhan Haji). Ia dilantik pada 2 September 2019 bersama 64 anggota lainnya dan kemudian dipercaya sebagai Ketua Sementara DPRD Provinsi NTB hingga pimpinan definitif ditetapkan dan dilantik. Ia tercatat sebagai satu-satunya politikus perempuan petahana yang terpilih kembali untuk menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024.
### Ketua DPRD Provinsi NTB
Isvie resmi menjadi Ketua DPRD Provinsi NTB pada tahun 2016 menggantikan rekan separtainya, Umar Said. Ia dilantik dan diambil sumpah janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Jum'at tanggal 15 Juli 2016. Sejak itu, ia mencatatkan diri sebagai politikus perempuan pertama yang berhasil menduduki jabatan tersebut. Dalam pidato perdananya sebagai Ketua DPRD Provinsi NTB, ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyukseskan program pembangunan pemerintahan di Nusa Tenggara Barat. Ia kemudian menjabat hingga selesai periode jabatan pada 2019.

Isvie terpilih lagi menjadi Ketua DPRD Provinsi NTB setelah dilantik pada 10 Oktober 2019. Ia kembali dipercaya oleh Partai Golkar untuk memimpin DPRD Provinsi NTB periode 2019-2024. Pada periode tersebut, ia didampingi oleh tiga wakil ketua, yaitu Mori Hanafi dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua I, Muzihir dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II, dan Abdul Hadi dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua III. Dalam pidato perdananya, ia mengharapkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dapat menjadi lebih solid demi membangun NTB Gemilang. Salah satu prestasinya pada awal periode tersebut, ia berhasil menjadi Wakil Ketua II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) periode 2019-2024. Hal tersebut tentunya menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat NTB.
## Rekam jejak
### Perubahan nama BIL
Menyikapi adanya penolakan terhadap perubahan nama Bandar Udara International Lombok (BIL) menjadi Bandar Udara Internasioal Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Isvie dengan tegas mengatakan bahwa keputusan tersebut telah final. Finalnya keputusan tersebut adalah dengan keluarnya Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 1421 Tahun 2018 terkait perubahan nama bandar udara tersebut. Ia menyayangkan polemik atas perubahan nama tersebut menjadi berlarut-larut. Hal itu dikarenakan nama Zainuddin Abdul Madjid diambil dari nama pahlawan nasional RI satu-satunya yang berasal dari Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2017 tertanggal 6 November 2017. Ia menekankan perubahan nama tersebut dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai kepahlawanan TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, terutama kepada generasi muda. Ia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan sosialisasi terus-menerus agar polemik perubahan nama tersebut tidak menjadi masalah yang berlarut-larut.

## Lihat pula
* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
* Partai Golongan Karya

## Referensi