Korupsi di Italia

**Korupsi di Italia** merupakan masalah besar. Dalam survei tahunan Transparency International, Italia secara konsisten dianggap sebagai salah satu negara paling korup di zona euro. Korupsi politik tetap menjadi persoalan utama, terutama di wilayah Lombardy, Campania, dan Sisilia, di mana persepsi terhadap tingkat korupsi sangat tinggi. Menurut Transparency International, partai politik dianggap sebagai institusi paling korup di Italia, diikuti oleh pejabat publik dan parlemen. Namun, dalam laporan Barometer Korupsi Global tahun 2013, Italia berada di posisi ke-17, di atas Britania Raya (18), Swiss (21), dan Amerika Serikat (22).

Terkait dunia usaha dan korupsi, investasi asing dan pertumbuhan ekonomi dihambat oleh kejahatan terorganisir dan korupsi. Para eksekutif bisnis dalam Laporan Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia 2013–2014 menganggap korupsi sebagai salah satu hambatan utama dalam menjalankan bisnis di Italia. Proses pengadaan, terutama dalam proyek air, jalan, dan perkeretaapian, terdampak oleh praktik korupsi.

Menurut Barometer Korupsi Global 2013 dari Transparency International, 89% rumah tangga yang disurvei menganggap partai politik korup atau sangat korup—menjadikannya institusi paling korup di Italia. Selain itu, 64% responden percaya bahwa tingkat korupsi telah meningkat, dan 61% menilai upaya pemerintah dalam memberantas korupsi tidak efektif.

Budaya Italia telah digambarkan memiliki "sikap ambigu terhadap suap dan korupsi". Laporan *[[Al Jazeera]]* tahun 2015 mencatat bahwa klientelisme dan korupsi telah lama menjadi bagian mendasar dari sistem politik negara tersebut, sementara seorang kontributor *[[Forbes]]* pada 2016 menulis tentang "unsur-unsur yang tidak sehat yang telah mengakar kuat di sektor publik maupun swasta" di Italia. Sebuah laporan tahun 2010 menyatakan bahwa "banyak warga Italia" telah menerima korupsi dan pemerintahan yang buruk sebagai bagian dari kehidupan mereka. Namun, laporan tahun 2015 menantang pandangan umum tersebut dengan menyatakan bahwa "korupsi di Italia tampaknya bukan merupakan persoalan budaya" dan bahwa orang Italia secara konsisten menilai praktik korup lebih tidak dapat diterima dibandingkan masyarakat di negara-negara Eropa lainnya.

Mafia memainkan peran penting dalam korupsi, baik di sektor publik maupun swasta. Seperti dijelaskan oleh *Forbes*, mafia muncul dari "kesepakatan bisnis" dan secara historis "berfungsi sebagai penjamin kontrak ketika sistem peradilan dianggap lemah. Hingga belum lama ini, hampir setiap kesepakatan di negara itu ditegakkan oleh seorang 'pria terhormat'".

Salah satu sumber menggambarkan jaringan korupsi yang melibatkan politik, bisnis, dan mafia sebagai "segitiga tak suci", dan menambahkan bahwa jaringan tersebut dapat pula dianggap sebagai persegi empat, dengan Gereja Katolik sebagai pihak keempat dalam lingkaran korupsi itu, karena adanya kaitan antara mafia dan Bank Vatikan serta "sistem pencucian uang yang kompleks" yang melibatkan bank-bank pengelola dana gereja.

## Persepsi
Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Italia memperoleh skor 54 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Berdasarkan skor tersebut, Italia menempati peringkat ke-52 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara dengan peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling bersih. Sebagai perbandingan di kawasan Eropa Barat dan Uni Eropa, skor tertinggi adalah 90, skor rata-rata kawasan adalah 64, dan skor terendah adalah 41. Secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata dunia adalah 43, dan skor terburuk adalah 8 (peringkat 180).

Pada tahun 2012, sebanyak 65% warga Italia menyatakan kepada Transparency International bahwa mereka merasa korupsi telah meningkat selama tiga tahun sebelumnya. Pada April 2016, Hakim Mahkamah Agung Italia, Piercamillo Davigo, yang pernah menangani kasus korupsi politik besar-besaran pada 1990-an, juga menyatakan bahwa korupsi telah memburuk sejak saat itu. Ia mengatakan, "Para politisi belum berhenti mencuri, mereka hanya berhenti merasa malu. Kini mereka secara terang-terangan mengklaim hak untuk melakukan apa yang dulu mereka lakukan secara diam-diam".

Nicola Gratteri, seorang jaksa anti-mafia, sependapat dengan Davigo bahwa tingkat korupsi politik telah meningkat. Ia mencatat bahwa dua dekade lalu, para bos mafia biasa meminta bantuan kepada politisi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir justru para politisi yang mencari dukungan dari bos mafia untuk mendapatkan kontrak publik.

Sebuah laporan dari *[[The Guardian]]* tahun 2013 mengidentifikasi "kejahatan terorganisir dan korupsi" sebagai salah satu dari enam masalah utama yang dihadapi Italia. Mafia, yang dulunya sebagian besar terbatas di wilayah selatan, kini telah beroperasi secara nasional dan merambah ke berbagai sektor di luar perdagangan narkoba dan prostitusi, termasuk transportasi, layanan kesehatan, dan industri lainnya.

Sejak tahun 2000, tingkat persepsi korupsi di Italia setara dengan negara-negara transisi di Eropa Timur pasca-Soviet.

## Referensi