Pemilihan umum Bupati Musi Banyuasin 2024

**Pemilihan Umum Bupati Musi Banyuasin 2024** (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Musi Banyuasin 2024, Akronim: Pilkada Muba 2024) adalah ajang kontestasi politik dalam lima tahun sekali yang diadakan di Musi Banyuasin untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati definitif untuk masa jabatan 2025–2030. 

Pemilihan ini digelar pada 27 November 2024, pasca pemilihan presiden hingga legislatif bersama dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan yang seharusnya digelar pada tahun 2022 ini tertunda dua tahun mengikuti pemilihan bersama di seluruh Indonesia, sehingga pasca kepemimpinan bupati dan wakil bupati periode 2017 hingga 2022 dijabat oleh penjabat bupati yang ditunjuk oleh pemerintah.

Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Musi Banyuasin pada Selasa, 3 Desember 2024 pukul 14.25 WIB. Pemilihan umum ini dimenangi oleh pasangan M. Toha Tohet-Rohman dengan memperoleh suara sebesar 62,24%, mengalahkan pasangan Lucianty-Syaparuddin yang memperoleh suara sebesar 37,76% sesuai dengan keputusan KPU Musi Banyuasin pada 3 Desember 2024.

## Latar Belakang
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki kepala pemerintahan yang dijabat oleh bupati. Bupati mulanya dipilih melalui sidang di parlemen. Hingga akhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin untuk periode 2007-2012 untuk pertama kali di Kabupaten Musi Banyuasin dipilih langsung oleh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2005. Bupati saat itu, Alex Noerdin menjadi bupati pertama yang berhasil memenangkan kontestasi pilkada. Kemudian, disusul oleh Pahri Azhari yang terpilih sebagai bupati untuk periode 2012-2017. Namun pada tahun 2015 Pahri Azhari terjerat kasus korupsi sehingga jabatan bupati diberikan kepada wakil bupati Beni Hernedi. Selanjutnya, pada Pilkada tahun 2017, Dodi Reza Alex Noerdin berhasil terpilih sebagai bupati periode 2017-2022. Pada oktober 2021 Dodi Reza Alex Noerdin terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK sehingga jabatan bupati diberikan kepada wakil bupati Beni Hernedi. Selanjutnya pada masa transisi pergantian bupati; Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menunjuk Apriyadi sebagai Penjabat Bupati hingga 2024 dan dilanjutkan oleh Sandi Fahlepi sebagai Penjabat Bupati sampai dengan Pemilihan Umum Bupati Musi Banyuasin 2024.

## Syarat ambang batas Pencalonan
Perolehan suara pada pemilihan umum legislatif 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 10 partai politik dengan jumlah 45 Kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Aturan awalnya sesuai UU Pilkada, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar 9 kursi dari 45 kursi, hanya Golkar yang dapat mengajukan pasangan calon tanpa melakukan kerjasama dengan partai politik lainnya karena mempunyai 10 kursi di DPRD Kabupaten Musi Banyuasin.

Namun pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai syarat calon independen. DPT di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sekitar 496.167 jiwa, sehingga menurut aturan tersebut, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 4 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu  Partai Golkar (19,46%), Gerindra (15,08%), PDI-P (14,78%), PKB (8,79%).

### Perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin

## Calon

### Kandidat dari Koalisi Serasan Sekate

* I Gede Pasek Suardika, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah 
* Mawardi Yahya, mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan
* Beni Hernedi, mantan Wakil Bupati Musi Banyuasin

### Kandidat dari Koalisi Maju Bersama

* Herman Deru, mantan Gubernur Sumatera Selatan
* Kaesang Pangarep Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia

### Pendaftaran Pasangan Calon
Pendaftaran Pasangan Calon dibuka secara serentak mengikuti jadwal pilkada serentah diseluruh Indonesia yaitu dari tanggal 27 Agustus 2024 sampai 29 Agustus 2024 bertempat di Kantor KPU Musi Banyuasin, Jl. Raya Muara Teladan No. 43, Sekayu. Berikut adalah daftar waktu pendaftaran para kandidat Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin:***diurutkan sesuai waktu mendaftar bukan sesuai nomor urut***
* Pada hari pertama (27 Agustus 2024) tidak ada pasangan calon yang mendaftar ke KPU Musi Banyuasin.
* Pada hari kedua (28 Agustus 2024) ada 2 Pasangan calon yang mendaftar ke KPU Musi Banyuasin yaitu:
** Pasangan M. Toha Tohet dan Rohman menjadi pendaftar yang pertama ke KPU Musi Banyuasin pada pukul 11.08 WIB.
** Pasangan Lucianty dan Syaparuddin mendaftar ke KPU Musi Banyuasin pada pukul 13.56 WIB.
* Pada hari terakhir pendaftaran (29 Agustus 2024) tidak ada pasangan calon yang mendaftar ke KPU Musi Banyuasin.

## Jajak Pendapat
Berikut ini merupakan jajak pendapat terkait pemilihan umum Bupati Musi Banyuasin 2024. Para politisi yang ada pada jajak pendapat disaring berdasarkan popularitas dan posisinya di partai. Ada dua pasangan yang  dicalonkan oleh partai politik adalah Lucianty–Syaparuddin dan M. Toha Tohet–Rohman.

### Pasangan Calon

## Debat

## Penghitungan dan hasil
### Hitung cepat
Hasil resmi diperkirakan akan diumumkan pada bulan Desember, namun hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga keluar segera setelah TPS ditutup. Hasil hitung cepat pilkada Musi Banyuasin dikeluarkan oleh beberapa lembaga salah satunya seperti FixPoll. Dari hasil hitung cepat menunjukkan bahwa pasangan M. Toha Tohet dan Rohman unggul dengan memperoleh 62 persen  suara. Lalu, diikuti oleh pasangan Lucianty dan Syaparuddin, yang memperoleh 38 persen.

### Hasil resmi

|- bgcolor="#E9E9E9" align="center"
! colspan="2" align="center" | Calon bupati
! align="center" | Calon wakil bupati
! width="75" | Suara
! width="30" | %
|-
| bgcolor="#00B0F0" |
| align="left" | Lucianty
| align="left" | Syaparuddin
| align="right" | 
| align="right" | 
|-
| bgcolor="#FF7417" |
| align="left" | **[[M. Toha Tohet]]**
| align="left" | **[[Rohman]]**
| align="right" | ***'
| align="right" | ***'
|-
| colspan="5" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
! colspan="3" align="left" | Jumlah
! align="right" | 
! 100,00%
|-
| colspan="5" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="3" align="left" | Suara sah
|   || 
|-
| colspan="3" align="left" | Suara tidak sah
|  || 
|-
| colspan="3" align="left" | Pemilih yang menggunakan hak pilih
|  || 
|-
| colspan="3" align="left" | Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput
|  || 
|-
| colspan="3" align="left" | Pemilih terdaftar
|  || 
|-
| colspan="3" align="left" | Jumlah penduduk (perkiraan 2024)
| 720.545 || bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="5" bgcolor="#E9E9E9" |
|-
| colspan="5" align="left"| **Sumber:** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
|}

## Kontroversi
### Mantan napi koruptor maju pilkada Muba
Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan 2024, banyak pro kontra terhadap keterlibatan eks narapidana (napi) koruptor yang ikut menyalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Salah satu yang disoroti adalah sosok Lucianty, yang pernah jadi napi koruptor kasus suap di Kabupaten Musi Banyuasin di tahun 2015 lalu. Saat itu, Lucianty bersama Bupati Musi Banyuasin terdahulu, Alm. Pahri Azhari ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan sempat mendekam di penjara selama beberapa tahun.

Di Pilkada Musi Banyuasin, Lucianty  ingin menyalonkan diri sebagai calon bupati, menggandeng pasangannya Syaparuddin, sebagai calon wakil bupati. Paslon dengan jargon ‘Muba Sehati’ tersebut sudah mengantongi dukungan dari beberapa partai politik.

Langkahnya itu mendapat penolakan keras dari Forum Masyarakat Peduli Pilkada Bersih dari Sumsel. Bahkan para massa forum masyarakat mendatangi kantor pusat Partai Gerindra di Jalan Harsono, Jakarta Selatan. Kedatangan para pendemo yang sebagian besar dari perwakilan warga Musi Banyuasin, untuk menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, yang juga Presiden RI terpilih 2024-2029. Koordinator aksi Wahyu Munandar berkata, kedatangan mereka ke kantor DPP Partai Gerindra, untuk menyampaikan aspirasi langsung ke Prabowo Subianto atas penolakan majunya eks napi koruptor Lucianty. Mereka meminta Prabowo Subianto mengkaji ulang dukungan terhadap eks napi koruptor tersebut. 

Mereka awalnya sempat menaruh apresiasi ke Prabowo Subianto, yang mencoret dua nama mantan koruptor menjadi caleg yang diusung Partai Gerindra di Pileg 2024 lalu. Namun kini mereka mempertanyakan sikap Partai Gerindra yang berubah, karena kembali mendukung mantan koruptor di Pilkada Musi Banyuasin 2024. Sebagai Presiden RI terpilih, dia mengharapkan Prabowo Subianto bisa memberikan contoh nyata pemberantasan korupsi di semua tingkatan. Apabila tidak terwujud, janji dan komitmen yang disampaikan Prabowo Subianto sebelumnya dinilainya hanya omong kosong belaka.

Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar juga menyayangkan Partai Gerindra mendukung eks napi koruptor di Pilkada Musi Banyuasin 2024 mendatang. "Ini sudah fatal, jika parpol tidak mengedepankan fortopolio kandidat, melainkan hanya mementingkan finansial. Apalagi mantan napi koruptor justru mendapat dukungan parpol untuk menahkodai Musi Banyuasin selama lima tahun ke depan,”Ujarnya.

Menyikapi adanya protes dari masyarakat ke Lucianty yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah (Pimda) PKN Sumsel, PKN sendiri tidak mau terlalu mengambil pusing dengan hal tersebut. Ketua Bappilu Pimda PKN Sumsel Albahori mengatakan, walaupun mantan napi koruptor, tetapi sepanjang majunya Lucianty sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah, hal tersebut menjadi wajar-wajar saja. Menurutnya, seseorang juga tidak bisa menjamin jika orang yang tidak menjadi mantan napi koruptor, bisa bersikap bijaksana dan baik. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat, karena rakyat yang akan memilih di Pilkada Musi Banyuasin. Apakah memberikan kesempatan bagi Lucianty atau tidak.

### Laporan adanya politik uang
Sebuah video di media sosial dugaan bagi-bagi amplop dan uang oleh tim sukses (Timses) pasangan calon (Paslon) M. Toha Tohet-Rohman dalam Pemilihan Kepala Daerah Musi Banyuasin (Muba) kepada masyarakat. Terkait video viral tersebut tim advokasi paslon Bupati dan Wakil Bupati Muba Lucianty dan Syaparuddin, membuat laporan ke Bawaslu Sumsel terkait dugaan money politic yang diduga dilakukan oleh timses paslon M.Toha Tohet-Rohman. Usai membuat laporan tim advokasi paslon Lucianty dan Syaparuddin, Muhammad Fadli mengatakan pihaknya datang ke Bawaslu untuk melaporkan salah satu paslon bupati dan wabup Muba nomor urut dua. Ia juga menyampaikan, ada dua wilayah yang pihaknya laporkan, yaitu di Desa Sukarami Kecamatan Sekayu, yang dikatakannya sudah diproses penyelidikan pihak kejaksaan dan kepolisian.

Wakil Koordinator Badan Advokasi Hukum M. Toha Tohet – Rohman, Advokat Widodo, S.H., memberikan klarifikasi. Ia menanggapi laporan yang diajukan tim hukum pasangan calon (paslon) nomor urut 01 mengenai dugaan money politic di dua lokasi. Menurut Widodo, paslon nomor urut 02 sama sekali tidak terlibat dalam praktik money politic tersebut. Widodo juga menyebutkan bahwa dalam video yang beredar, tidak ada kehadiran paslon, tim kampanye, maupun relawan dari nomor urut 02, sehingga hal ini bisa jadi merupakan sabotase untuk menjatuhkan citra paslon. 

Lebih lanjut, ia menolak opini yang menyebutkan bahwa paslon nomor urut 02 terancam diskualifikasi. Menurutnya, opini tersebut tidak berdasar dari sudut pandang hukum. Widodo mengutip UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 73 ayat (4), yang melarang semua pihak, baik calon, anggota partai politik, tim kampanye, maupun relawan, untuk melakukan praktik money politik. Sanksi yang diatur dalam UU tersebut berlaku jika terbukti ada pelanggaran, tetapi dalam kasus ini tidak ditemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan paslon nomor urut 02. 

Widodo juga mengutip Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye dan Pasal 187A yang menjelaskan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam money politic, termasuk pemilih yang menerima uang atau janji.

Terkait isu diskualifikasi paslon 02 yang beredar, Widodo menegaskan bahwa hal tersebut hanyalah upaya penggiringan opini yang menyesatkan masyarakat dan bertujuan untuk menurunkan elektabilitas paslon M. Toha Tohet dan Rohman.

## Penetapan pasangan calon terpilih

Pasangan calon nomor urut 2, M. Toha Tohet dan Rohman resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin terpilih oleh KPU Musi Banyuasin dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 9 Januari 2025 serentak dengan seluruh pemilihan kepala daerah di Indonesia 2024.

## Pelantikan pasangan calon terpilih
M. Toha Tohet dan Rohman resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya.

## Referensi

## Pranala luar
Situs resmi KPU Kabupaten Musi Banyuasin