Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

**Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** (disingkat **TNP2K**) lembaga yang dibentuk sebagai  wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K dibentuk berdasarkan  Tentang Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

## Susunan Keanggotaan
### Tim Nasional
Susunan Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua TNP2K dijabat oleh Wakil Presiden, keanggotan lainnya terdiri dari menteri-menteri yang terkait. Terjadi perubahan struktur pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Peresiden Nomor 96 Tahun 2015, dimana terdapat 6 anggota tambahan dan 1 anggota dihapus karena lembaganya telah dibubarkan.

***Ketua**: Wakil Presiden Indonesia
***Wakil Ketua**:
**Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
**Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
***Sekretaris Eksekutif**: 
**Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
***Anggota** :
**Menteri Dalam Negeri
**Menteri Keuangan
**Menteri Sosial
**Menteri Kesehatan
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
**Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
**Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
**Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
**Menteri Agama (2015–2024)
**Menteri Riset dan Teknologi (2015–2021)
**Menteri Ketenagakerjaan (2015–2024)
**Menteri Komunikasi dan Informatika (2015–2024)
**Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015–2024)
**Menteri Kelautan dan Perikanan (2015–2024)
**Kepala UKP3R (2009–2014)
**Sekretaris Kabinet
**Kepala Badan Pusat Statistik
**Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua TNP2K
### Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK)
Untuk membantu koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) Provinsi dan Kabupaten dan Kota. TKPK bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan tim nasional.

### Sekretariat Eksekutif
*Sekretaris Ekskutif
**Koordinator Penasehat Kebijakan
***Penasehat Bidang Hubungan Kelembagaan
***Penasehat Bidang Keuangan Dan Anggaran
***Penasehat Bidang Penataan dan Regulasi
***Penasehat Bidang Statistik
**Kepala Sekretariat
***Sekretariat Perencanaan dan Keuangan
***Sekretariat Pelaksanaan Program
***Sekretariat Data dan Informasi
***Sekretariat Penataan dan Regulasi
***Sekretariat Bidang Statistik
**Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan
***Kelompok Kerja Unifikasi Sasaran Keluarga Miskin
***Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
***Kelompok Kerja Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
***Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
***Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil
***Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi
**Koordinator Kerjasama Multipihak Untuk Penanggulangan Kemiskinan
***Kerjasama Mobilisasi Dana
***Kerjasama Konsolidasi Program
***Monitoring dan Evaluasi
## Catatan

## Referensi