Kolegialitas dalam Gereja Katolik

Dalam Gereja Katolik Roma, **kolegialitas** mengacu pada "Paus mengatur Gereja bekerja sama dengan para uskup Gereja lokal, dengan menghormati otonomi mereka." Dalam gereja mula-mula, para Paus terkadang menjalankan otoritas moral dibandingkan kekuasaan administratif, dan otoritas tersebut tidak terlalu sering dijalankan; gereja-gereja regional memilih uskup mereka sendiri, menyelesaikan perselisihan dalam sinode lokal, dan hanya merasa perlu mengajukan permohonan kepada Paus dalam keadaan khusus.

## Perkembangan sejarah

Selama abad kesebelas dan kedua belas, kepausan mempunyai kekuasaan yang cukup besar, karena para reformis monastik melihatnya sebagai cara untuk melawan para uskup yang korup sementara para uskup melihatnya sebagai sekutu melawan campur tangan penguasa sekuler. Pada awal abad keempat belas, penolakan terhadap sentralisasi otoritas kepausan ini telah berkembang, dengan Uskup Guillaume Durand mengusulkan di Konsili Vienne agar hierarki lokal dan sinode regional diperkuat. Penentangan terhadap sentralisasi ini diuji ketika sekelompok kardinal, yang bersekutu dengan penguasa sekuler, mengadakan dewan untuk menyelesaikan Skisma Besar Gereja Barat (1378 – 1417), yang mana beberapa saingannya mengaku sebagai Paus. Konsili Pisa dan Constance mengklaim wewenang untuk mengadili para Paus, memberhentikan berbagai penggugat, dan memilih Paus Martin V. Konsili Constance juga menyatakan bahwa semua umat Kristiani, termasuk Paus, wajib mematuhi konsili "dalam hal-hal yang berkaitan dengan iman, tujuan akhir perpecahan, dan reformasi gereja." Klaim ini berumur pendek dan gerakan konsili segera kehabisan tenaga.

Abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh, suatu periode yang oleh beberapa sejarawan gereja disebut sebagai "abad kesembilan belas yang panjang," menyaksikan konsolidasi lebih lanjut otoritas kepausan. Pada tahun 1870 Konsili Vatikan Pertama mendekritkan infalibilitas ajaran Paus, meskipun selama konsili Kardinal Filippo Maria Guidi, O.P., dari Bologna keberatan yang diajarkan Paus melalui konsultasi dengan uskup lain. Penambahan lebih lanjut pada kekuasaan kepausan terjadi pada tahun 1917, dengan diterbitkannya Kitab Hukum Kanonik yang memberikan kekuasaan universal kepada Paus untuk menunjuk uskup, mengabaikan prinsip tradisional pemilihan uskup yang bebas. Sistem penunjukan ini, ditambah dengan komunikasi modern dan sistem nuncio kepausan yang dapat mengesampingkan keputusan lokal, mengurangi kekuasaan uskup dan menjadikan para paus adalah "raja absolut terakhir."

## Vatikan II sampai 2013

Para uskup yang keberatan dengan konsolidasi otoritas kepausan baru-baru ini mengusulkan pada Konsili Vatikan Kedua untuk menggunakan model kolegial tradisional untuk membatasi kecenderungan sentralisasi Kuria Romawi; tidak seperti konsiliaris, yang berpendapat bahwa dewan ekumenis lebih tinggi daripada paus, para pendukung kolegialitas mengusulkan agar para uskup hanya bertindak dengan dan di bawah paus (*cum et sub Petro*). Kolegialitas menjadi salah satu elemen utama agenda reformasi dan salah satu poin utama konflik dengan minoritas tradisionalis di Dewan. Para reformis tidak melihat hal ini sebagai meremehkan tradisi gereja, tetapi kembali ke praktik awal Petrus dan dewan Para rasul. Namun, kaum minoritas tradisionalis menentang kolegialitas karena meremehkan otoritas Paus dan mengubah gereja dari "monarki menjadi 'episkopal' dan kolegial ." Pada tahun 1964, Konstitusi Dogmatis tentang Gereja, *[[Lumen gentium#Collegiality .28Chapter III.29|Lumen gentium]]*, menguraikan prinsip umum bahwa para uskup membentuk sebuah dewan, yang menyukseskan dan meneruskan eksistensi dewan para rasul. Tahun berikutnya Paus Paulus VI mengeluarkan surat atas inisiatifnya sendiri, *Apostolica Sollicitudo*, yang mendirikan sinode para uskup, sedangkan Dekrit Konsili tentang Pelayanan Pastoral Para Uskup, *[[Christus Dominus#Konferensi Episkopal|Christus Dominus]]*, menetapkan aturan-aturan umum untuk konferensi para uskup nasional dan regional, dan mendesak pembentukannya ketika konferensi tersebut belum ada.

Sejak Konsili Vatikan II, terjadi perdebatan mengenai otoritas konferensi para uskup antara para pendukung sentralisasi otoritas di Vatikan, yang meremehkan pentingnya konferensi para uskup, dan para pendukung desentralisasi, yang menekankan pentingnya konferensi para uskup. Pada tahun 1998, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan *[[motu proprio]]* *Tentang Sifat Teologis dan Yuridis Konferensi Episkopal* (*Apostolos suos*), yang digambarkan sebagai "mungkin yang paling dokumen penting kepausan pasca-Konsili tentang kolegialitas episkopal." Ia menyatakan bahwa deklarasi konferensi tersebut "merupakan magisterium otentik" bila disetujui dengan suara bulat oleh konferensi; jika tidak, mayoritas konferensi harus mencari "pengakuan" dari Takhta Apostolik, yang tidak akan mereka terima jika mayoritas "tidak substansial".

## Paus Fransiskus
Sejak awal masa kepausannya Paus Fransiskus, yang telah dua kali terpilih sebagai ketua Konferensi Waligereja Argentina, telah menganjurkan peningkatan peran kolegialitas dan sinodalitas dalam pembangunan ajaran Gereja. Ia mempraktikkan keprihatinan ini ketika ia mendesak Sinode Para Uskup untuk berbicara dengan *parrhesia* ("berani") dan tanpa rasa takut, tidak seperti situasi di sinode-sinode sebelumnya di mana pejabat kuria akan mengesampingkan diskusi mengenai isu-isu kontroversial. Contoh selanjutnya adalah sejauh mana ia memanfaatkan dokumen pengajaran dari lima belas konferensi uskup nasional dan dua konferensi regional yang lebih besar dari Amerika Latin dan Asia untuk ensikliknya tentang lingkungan hidup , *[[Laudato si']]*. Majelis Kardinal membahas tema sinodalitas dan "desentralisasi yang sehat" gereja dalam pertemuannya pada bulan Februari 2016.

Pada bulan September 2017, Paus Fransiskus mengeluarkan Motu proprio, *[[Magnum principium]]*, yang di dalamnya ia mengubah Kitab Hukum Kanonik 1983 untuk meningkatkan tanggung jawab konferensi nasional para Uskup untuk terjemahan liturgi. Perubahan ini digambarkan "sebagai salah satu langkah terkuat Paus Fransiskus dalam hal memupuk kolegialitas yang lebih besar dalam Gereja Katolik."

Pada bulan September 2018 berdasarkan konstitusi apostolik ''Episcopalis communio'', Fransiskus memperkenalkan lebih banyak konstitusi proses langsung di mana dokumen sinode akhir menjadi bagian dari magisterium Gereja hanya dengan menerima persetujuan kepausan. Konstitusi baru juga mengatur umat awam untuk mengirimkan kontribusi mereka langsung ke sekretaris jenderal sinode.

## Lihat juga
*Gereja Katolik Roma

## Referensi