Perjanjian Kemitraan Sukarela

**Perjanjian Kemitraan Sukarela** (**PKS**) atau dalam bahasa Inggris  adalah perjanjian perdagangan kayu dua pihak antara Uni Eropa dan negara pengekspor kayu di luar UE. PKS merupakan unsur utama dari Rencana Tindakan PHTKPK UE, yang bertujuan untuk mengatasi penebangan liar.

Dalam naungan PKS, negara mitra setuju untuk hanya mengekspor produk kayu legal ke UE. UE akan setuju untuk memberikan jangkauan gratis ke pasar UE bagi produk kayu legal yang terverifikasi (berlisensi PHTKPK). UE juga berjanji untuk menolak masuknya pengiriman kayu apa pun dari negara mitra PKS yang tidak mempunyai lisensi PHTKPK dan oleh karenanya ilegal.

Tujuannya adalah untuk menggunakan perdagangan sebagai insentif, karena kayu berlisensi PHTKPK otomatis memenuhi persyaratan Peraturan Kayu UE, yang mengharuskan operator UE untuk menggunakan uji tuntas guna mencegah kayu ilegal memasuki pasar. Kayu berlisensi PHTKPK tidak akan dikenakan pemeriksaan tersebut sehingga akan dibolehkan untuk memasuki UE.

Inti dari setiap PKS adalah menjadi gambaran sistem jaminan legalitas kayu yang mana akan dilaksanakan oleh negara mitra untuk memverifikasi legalitas produk kayu dan menerbitkan produk legal terverifikasi dengan lisensi PHTKPK. Setiap sistem jaminan legalitas kayu harus memiliki lima unsur berikut: pengertian legalitas, pengendalian rantai pasokan, verifikasi kepatuhan, lisensi PHTKPK, dan audit mandiri terhadap keseluruhan sistem.

PKS juga bertujuan untuk memperkuat tata kelola kehutanan di negara-negara pengekspor kayu dengan meningkatkan kejujuran, tanggung jawab dan keikutsertaan pemangku kepentingan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dari komitmen yang dibuat oleh negara mitra dalam teks dan lampiran-lampiran PKS, atau dari perundingan dan penerapan PKS itu sendiri.

Peraturan PHTKPK, yang diasuh UE pada 2005 berdasarkan Rencana Tindakan PHTKPK, mewenangi Komisi Eropa untuk merundingkan PKS dengan negara-negara pengekspor kayu.

Pada 21 April 2016, Presiden Indonesia, Komisi Eropa dan Dewan Eropa menegaskan bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan utama terakhir dari PKS dan berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan lisensi ‘PHTKPK’. Di antara negara mitra PKS lainnya, Ghana juga berada dalam tahap lanjutan dalam menerapkan sistem jaminan legalitas kayu menjelang pemberian lisensi PHTKPK.

## Tinjauan Umum
Bersama-sama, 15 negara yang merundingkan atau menerapkan PKS memasok 80 persen kayu tropis UE.

**Negara-negara yang merundingkan PKS:** Sembilan negara yang sedang merundingkan PKS dengan UE: Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Guyana, Honduras, Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam

**Negara-negara yang menerapkan PKS:** Enam negara telah menyelesaikan perundingan PKS dan, bersama UE, menerapkan perjanjian mereka: Kamerun, Republik Afrika Tengah, Ghana, Liberia, Indonesia, Republik Kongo. Walau hanya Indonesia yang telah memulai lisensi PHTKPK, Ghana juga hampir mencapai tujuan ini.

**Negara-negara dengan praktik perizinan aktif:** Sampai 2016, Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerbitkan lisensi PHTKPK untuk kayu legal yang terverifikasi. Kayu tersebut otomatis memenuhi Peraturan Kayu Uni Eropa dan dapat diimpor dan diperdagangkan di dalam UE.

**Negara-negara lain:** Negara lain di Afrika (Sierra Leone), Asia Tenggara (Myanmar dan Kamboja), Amerika Latin (Bolivia, Kolombia, Ekuador, Guatemala, Nikaragua, dan Peru), dan Pasifik Selatan (Papua Nugini dan Kepulauan Solomon) juga telah ikut serta dalam pembahasan informal PKS dengan UE.

## Proses
Proses-proses PKS dapat dibagi menjadi tiga fase besar, yang batas-batasnya mungkin kabur: pra-perundingan, perundingan, dan penerapan. UE menganjurkan keikutsertaan pemangku kepentingan dalam seluruh proses PKS untuk mendorong kepemilikan nasional atas PKS dan komitmennya.

Pada 2014, Program PHTKPK OPP-UE dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan , yang mendokumentasikan dan membahas praktik terbaik bagi para pemangku kepentingan di negara mitra yang sedang merundingkan PKS - atau akan mengadakan perundingan ini.

## Catatan kaki

## Lihat pula
* Penebangan liar
* Rencana Tindakan PHTKPK UE

## Rujukan