Pemilihan umum Bupati Barito Utara 2024

**Pemilihan umum Bupati Barito Utara 2024** dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Barito Utara periode 2025–2030.

Pemilihan Bupati (Pilbup) Barito Utara tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Mantan Bupati Nadalsyah tidak dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Bupati Barito Utara 2024 karena telah menjabat selama dua periode.

## Syarat ambang batas pencalonan

Hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Barito Utara dengan jumlah 25 kursi. Aturan awalnya, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kabupaten Barito Utara, 5 kursi dari 25 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kabupaten Barito Utara adalah 114.092 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, kabupaten dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 3 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Demokrat (22,39%), PKB (15,64%), dan PDI-P (12,15%).

Berikut perolehan suara dan kursi DPRD Kabupaten Barito Utara hasil Pemilu 2024.

## Calon

## Hasil pemilihan umum 27 November 2024

### Suara berdasarkan kecamatan

## Gugatan dan PSU
Pasangan calon nomor urut 2, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada pada Kamis, 5 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara tahun 2024. Pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 TPS yaitu di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara berdasarkan Putusan MKRI 28/PHPU.BUP-XXIII/2025. PSU Kabupaten Barito Utara dilaksanakan serentak pada 22 Maret 2025. 

## Hasil pemilihan umum pasca PSU 22 Maret 2025

### Suara berdasarkan kecamatan

## Diskualifikasi
Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Nomor Urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (**Gogo-Helo)** dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (**Agi-Saja)** dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Demikian Amar Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang dilaksanakan pada Rabu (14/5/2025) di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati Barito Utara Tahun 2024 ini diajukan Gogo-Hela setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca Putusan MK sebelumnya.

### Praktik Politik Uang Gogo-Helo dan Agi-Saja
Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam pertimbangan hukum Mahkamah menyatakan bahwa Mahkamah menemukan fakta adanya pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dengan nilai sampai dengan Rp16.000.000 untuk satu pemilih. Bahkan, Saksi Santi Parida Dewi menerangkan telah menerima total uang Rp64.000.000 untuk satu keluarga. Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan nilai sampai dengan Rp6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang, sebagaimana keterangan Saksi Edy Rakhman yang total menerima uang sebanyak Rp19.500.000 untuk satu keluarga.

Mahkamah menilai, adanya hubungan “struktural” antara tim sukses dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 serta pola pembelian suara secara terstruktur yang dilengkapi dengan pengakuan saksi penerima maupun saksi yang menjadi bagian dalam peristiwa pembelian suara, telah menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa pembelian suara tersebut dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini kebenaran adanya praktik *money politics* dalam bentuk pembelian suara (*vote buying*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2. Hal ini dilakukan melalui para koordinator lapangan yang bertugas membagikan uang kepada calon pemilih sesuai dengan daftar nama yang telah ditentukan.

Menurut Mahkamah, praktik *money politics* yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru memiliki dampak yang sangat besar dalam perolehan suara hasil PSU masing-masing pihak. Sehingga Mahkamah menilai, sekalipun terhadap 50 nama-nama penerima lainnya atau yang melihat maupun mendapat informasi pembagian uang sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon, serta 17 nama-nama yang didalilkan oleh Pihak Terkait sebagai penerima, yang tidak dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan, tetapi dalam batas penalaran yang wajar, praktik adanya pembelian suara yang melibatkan kedua pasangan calon pada PSU pemilihan kepala daerah Kabupaten Barito Utara diyakini kebenarannya.

## Calon pada PSU pasca Putusan MK
Pemungutan suara ulang Pemilihan umum Bupati Barito Utara 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 diikuti oleh 2 pasangan calon, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 26 Tahun 2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 27 Tahun 2025.

## Hasil pemilihan umum pasca PSU 6 Agustus 2025

### Suara berdasarkan kecamatan

## Gugatan pasca PSU 6 Agustus 2025
Pasangan calon nomor urut 2, Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Senin, 11 Agustus 2025 setelah penetapan hasil pemungutan suara ulang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima pada 17 September 2025 berdasarkan Putusan MKRI Nomor 331/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## Penetapan pasangan calon terpilih
Pasangan calon nomor urut 1, Shalahuddin dan Felix Sonadie Y. Tingan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara terpilih oleh KPU Kabupaten Barito Utara pada tanggal 20 September 2025 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 369 Tahun 2025.

## Pelantikan pasangan calon terpilih
Shalahuddin dan Felix Sonadie Y. Tingan resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara periode 2025–2030 pada Jum'at, 10 Oktober 2025 bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran.

## Referensi