Zuraida Kamaruddin

Datuk Hajjah **Zuraida binti Kamaruddin** (Jawi: ذورايدا بنت كامروددين; ) adalah politikus Malaysia yang pernah menjabat sebagai Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia dari 2021 sampai 2022 dan mantan anggota parlemen Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Ampang. Ia telah dua kali menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Pemerintah Daerah dalam pemerintahan Perikatan Nasional (PN) dibawah Muhyiddin Yassin dan menjabat di pemerintahan Pakatan Harapan (PH) di bawah Mahathir Mohamad. Ia telah menjadi anggota Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), sebuah komponen partai koalisi PN sejak Februari 2020 setelah pengunduran dirinya dari partai politik sebelumnya, Partai Keadilan Rakyat (PKR) dengan sekutu politik utamanya, Mohamed Azmin Ali yang menjabat sebagai Wakil Presiden PKR serta beberapa Anggota Parlemen selaras dengan Azmin di bulan yang sama. Saat ini, ia berlabuh pada Partai Bangsa Malaysia sebagai kendaraan politiknya setelah keluar dari BERSATU.

Zuraida terpilih menjadi anggota Parlemen dalam pemilihan umum Malaysia 2008, memperoleh kursi Ampang dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa saat itu. Dia terpilih kembali pada pemilihan umum 2013 dan pada 2018.

## Karier Non-politik

Dia mulai bekerja di sektor swasta pada tahun 1980 di Frank Small & Associates, Australia. Dia memegang posisi Manajer Studi Kualitatif sebelum melanjutkan ke Chuo Senko Advertising (Jepang) sebagai Manajer Riset Pemasaran dan Perencanaan Akun. Selain itu, dia telah bekerja dengan American International Assurance (AIA), Saatchi & Saatchi Advertising, AVON (M) Berhad dan Flaireborne (M) Sdn Bhd.

Pada tahun 1998, ia menjadi konsultan pelatihan dan motivasi untuk menasihati organisasi seperti Petronas, Dewan Kota, Oriflame, Nutrimetik, Shinetsu, Texas dan perusahaan penelitian pemasaran, periklanan dan barang dagangan.

Posisi lainnya termasuk menjadi anggota Dewan Direksi Maahad Tahfiz Az-Zahra, Penasihat Pendidikan ALQAS & Rumah Amal, Penasihat Bantuan Kemanusiaan GEMMA dan Asosiasi Mahasiswa Malaysia di Yaman. Dia juga merupakan pendiri dan ketua WIRDA yang memiliki anggota di dalam dan luar negeri. WIRDA adalah Pusat Layanan Masyarakat yang menangani konseling dan perlindungan bagi kelompok yang membutuhkan termasuk ibu tunggal, pelancong, mualaf dan remaja.

## Karier politik
Zuraida memulai kiprah politiknya sejak bergabung dengan Partai Keadilan Rakyat, partai politik oposisi besutan Anwar Ibrahim yang merupakan seorang tokoh penggerak reformasi di Malaysia. Ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Ampang pada pemilihan umum 2008 dan berhasil memenangkan pemungutan suara dengan perolehan suara mayoritas. Zuraida maju kembali pada pemilihan berikutnya dan terpilih secara berturut-turut.

Selain itu, Zuraida turut aktif dalam kegiatan sosial. Bahkan, ia memimpin Institut Wanita Selangor yang merupakan salah satu pemangku kepentingan di Selangor yang bertindak sebagai penyusun kebijakan pembangunan perempuan yang dijadikan sebagai prioritas di negara bagian tersebut.

### 2020–2021

Pada tanggal 24 Februari 2020, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Rakyat, Saifuddin Nasution Ismail dalam konferensi pers mengumumkan bahwa Menteri Ekonomi Azmin Ali yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden PKR, beserta Zuraida telah dikeluarkan dari partai tersebut atas tindakan mereka pada tanggal 23 Oktober 2019 yang bertentangan dengan sikap partai terkait dukungannya terhadap kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Reaksi terhadap pemecatan Azmin dan Zuraida, beserta delapan anggota parlemen dari PKR yang berpihak pada Azmin kemudian keluar dari partai tersebut untuk membentuk "blok independen". Pada 28 Februari 2020, Zuraida bersama dengan "blok independen "bergabung Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), sebuah partai komponen Pakatan Harapan sampai menarik diri dari koalisi pada 24 Februari.

Kemudian, Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri baru melantiknya sebagai Menteri Perumahan dan Pemerintahan Daerah, jabatan yang pernah diembannya semasa pemerintahan Mahathir. Pada 16 Agustus 2021, seluruh anggota kabinet, termasuk Muhyiddin mengajukan pengunduran diri mereka pasca penarikan kembali dukungan dari Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu.

## Hasil pemilihan

## Catatan

## Referensi