Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara

**Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara** () adalah kepala pemerintahan bersama di dalam Pemerintah Irlandia Utara dan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan Kantor Eksekutif. Meskipun ada jabatan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara, kedua jabatan tersebut memiliki kewenangan yang sama menghasilkan sebuah sistem *[[duumvirate]],* di mana posisi Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara tidak berada dibawah posisi Perdana Menteri Irlandia Utara. Jabatan ini dibentuk dibawah Perjanjian ''Good Friday'' yang pada awalnya proses pemilihan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dilakukan dengan pencalonan dan pengangkatan oleh para anggota Majelis Irlandia Utara atas tiket bersama melalui pemungutan suara lintas komunitas menggunakan prinsip konsosiatif. Namun ditahun 2006 proses ini diubah berdasarkan hasil dari Perjanjian St. Andrews, di mana Perdana Menteri Irlandia Utara dicalonkan oleh partai terbesar di dalam Majelis Irlandia Utara secara keseluruhan, sedangkan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara dicalonkan oleh partai terbesar di dalam komunitas terbesar selanjutnya.

Pada tanggal 17 Juni 2021, dalam sebuah surat dari ketua dan para anggota senior Partai Unionis Demokrat (DUP), pemimpin DUP mencalonkan Paul Givan sebagai Perdana Menteri Irlandia Utara dan Partai Sinn Féin kembali mencalonkan Michelle O'Neil sebagai Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara. Pada tanggal 4 Februari 2022 Paul Givan mengundurkan diri dari jabatannya dan Michelle O'Neil secara otomatis juga berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara. Kekosongan jabatan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri terus berlanjut hingga diangkatnya Michelle O'Neil dan Emma Little-Pengelly sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri.

## Sejarah
Berdasarkan hasil referendum yang menghasilkan Perjanjian Belfast pada tanggal 23 Mei 1998 dan diikuti dengan diberlakukannya UU Irlandia Utara Tahun 1998, Majelis Irlandia Utara didirikan pada tahun 1998 dengan sistem kekuasaan devolusi dari Parlemen Britania Raya. Pada 1 Juli 1998, David Trimble dari Partai UUP dan Seamus Mallon dari Partai SDLP dicalonkan sebagai Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri  Irlandia Utara yang pertama. Pada tanggal 2 Desember 1999 kekuasaan devolusi resmi diberlakukan dan David Trimble dan Seamus Mallon secara resmi menjabat secara bersama dalam Pemerintah Irlandia Utara.

Pada tanggal 6 November 2001, Mark Durkan dari Partai SDLP menjadi Wakil Perdana Menteri setelah pengunduran diri Seamus Mallon. Pemerintah Irlandia Utara dan Jabatan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara menjadi kosong dari tanggal 15 Oktober 2002 sampai 8 Mei 2008 akibat terjadinya ketidakpercayaan di antara partai-partai yang ada di dalam Majelis Irlandia Utara.

Pada tanggal 8 Mei 2007, Ian Paisley dari Partai Unionis Demokrat (DUP) dan Martin McGuinness dari Partai Sein Féin diangkat menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri dengan disepakatinya perjanjian di antara dua partai tersebut pada tanggal 26 Maret 2007.

Paisley menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 4 Maret 2008. Peter Robinson dicalonkan menjadi pemimpin Partai DUP untuk menggantikan Paislet pada tanggal 17 April 2008 dan resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Irlandia Utara pada tanggal 5 Juni 2008. Arlene Foster kemudian menggantikan Peter Robinson sebagai pemimpin DUP pada tanggal 18 Desember 2015 dan dilantik menjadi Perdana Menteri pada tangagl 11 Januari 2016.

20 orang Anggota Majelis Irlandia Utara dan 4 anggota Parlemen Britania Raya dari DUP menandatangani sebuah surat yang berisikan pernyataan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Arlene Foster, ia secara resmi mengundurkan diri sbagai pemimpin partai pada tanggal 28 Mei 2021 dan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri pada bulan Juni 2021. Penggantinya, Edwin Poots menyatakan tidak akan mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri Irlandia Utara, sehingga Paul Givan dicalonkan sebagai Perdana Menteri oleh Edwin Poots. Meskipun ada kekhawatiran dari partai Sinn Fein mengenai sebuah UU Bahasa Irlandia tidak akan diloloskan, pada pembicaraan selanjutnya dengan Pemerintah Britania Raya, maka mereka setuju untuk kembali mencalonkan Michelle O'Neill sebagai Wakil Perdana Menteri. Meskipun begitu 24 anggota Majelis Irlandia Utara menyatakan suara melawan Paul Givan, yang berujung pada pengunduran diri Edwin Poots sebagai Pemimpin Partai DUP.

Secara terpisah, antara 12 Februari sampai 30 Mei 2000, antara 15 Oktober 2002 sampai 8 Mei 2007 dan 10 Januari 2017 sampai 22 September 2020, terjadi kekosongan pemerintahan di Irlandia Utara begitu juga dengan Jabatan Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Utara, sehingga Sekretaris Negara Untuk Irlandia Utara mengambil alih tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut selama periode kekosongan jabatan. Selain itu terjadi juga terjadi kekosongan jabatan selama 24 jam pada tanggal 11 Agustus 2011 dan 22 September 2001.

## Tanggung Jawab dan Wewenang
Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri berbagi tanggung jawab di dalam pemerintahan dan setiap keputusan yang diambil harus disetujui secara bersama-sama. Perdana Menteri berada dalam urutan pertama untuk menyambut setiap kunjungan kenegaraan di Irlandia Utara. Lebih khususnya, mereka akan ditugasi untuk bersama-sama memimpin pertemuan di dalam Kantor Eksekutif Irlandia Utara serta berkoordinasi untuk setiap pekerjaan yang ada di dalam Kantor Eksekutif dan merespon hal-hal administratif untuk hubungan-hubungan eksternal.

Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri menyetujui agenda-agenda di dalam pertemuan eksekutif dan secara bersama-sama menentukan urusan-urusan yang dianggap penting atau dapat menimbulkan kontroversi oleh eksekutif.

## Daftar Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Irlandia Irlandia Utara

Keterangan:

; Partai :

## Daftar Referensi