Ravio Patra

**Ravio Patra** () adalah seorang aktivis dan peneliti kebijakan publik di bidang pemerintahan terbuka, demokrasi, dan perubahan iklim berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan Direktur Westminster Foundation for Democracy di Indonesia.

## Pendidikan
Ravio adalah lulusan SMA Negeri Agam Cendekia dan sempat berkuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia sebelum pindah dan menyelesaikan studi di program Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran. Selama berkuliah, Ravio sering memenangkan kompetisi debat dan penulisan ilmiah serta mendirikan dan memimpin redaksi jurnal mahasiswa Esensi.

## Karier
Setelah lulus berkuliah, Ravio bekerja sebagai konsultan untuk sejumlah proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk menjadi ketua penyelenggara World Schools Debating Championship 2017 yang diselenggarakan di Bali. Ia juga sempat bekerja untuk perusahaan media The Jakarta Post dan Youth Network on Violence Against Children (YNVAC) sebagai koordinator nasional..

Sejak 2019, Ravio aktif melakukan advokasi di bidang legislasi dan keterbukaan parlemen untuk Westminster Foundation for Democracy, di mana ia menjabat sebagai direktur. Ia aktif mendorong legislasi di bidang perubahan iklim, kekerasan terhadap perempuan, reformasi pemilihan umum, dan tata kelola lingkungan hidup.

Sebagai peneliti untuk lembaga internasional Open Government Partnership sejak 2017, Ravio telah menulis laporan evaluasi rencana aksi pemerintahan terbuka di Afghanistan, Armenia, Indonesia, Filipina, Georgia, Korea Selatan, Malawi, Maroko, Mongolia, dan Nigeria.

## Aktivisme
Semasa berkuliah, Ravio aktif sebagai koordinator Jatinangor Education Care, sebuah lembaga nirlaba yang menyalurkan tenaga sukarelawan guna mengisi kekurangan guru di sejumlah sekolah dasar. Pada 2015, ia bersama sejumlah kolega menggagas *Action!*, sebuah gerakan anti-perundungan menggunakan metode konsultasi sebaya.

Melalui tulisan di media dan akun media sosial Twitter pribadinya, Ravio kerap memberikan pandangan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya termasuk transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah, korupsi, konflik kepentingan, industri pendengung, pelayanan publik, integritas kepolisian, dan pasal-pasal karet yang kerap menjadi alat kriminalisasi.

Pada 27 Mei 2017, Ravio mengunggah sebuah tulisan tentang motivator Wempy Dyocta Koto di akun Facebook pribadinya. Unggahan tersebut mengkritik sejumlah klaim kesuksesan dan penghargaan Wempy yang dinilai Ravio berlebihan dan tidak akurat. Merespons kritik tersebut, Wempy melayangkan somasi kepada Ravio dengan dalih pencemaran nama. Menanggapi hal ini, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) memberikan pendapat hukum bahwa tulisan Ravio tidak dapat dipidana karena membela kepentingan publik.

Pada 22 April 2020, Ravio dibawa paksa oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan pesan WhatsApp berantai berupa seruan untuk menjarah. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kasus ini sebagai "teror negara terhadap suara kritis". Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut kasus ini sebagai "pelajaran bagi aparat kepolisian agar lebih menahan diri untuk tidak menangkap seseorang sampai ada bukti yang kuat" dan mengajak masyarakat sipil berhati-hati agar tidak menjadi korban peretasan.

Menjelang kasus peretasan dan kriminalisasi tersebut, Ravio mendapat perhatian publik karena kritiknya terhadap staf khusus presiden yang dinilainya terlibat konflik kepentingan dalam sejumlah proyek negara. Di antaranya, ia menyasar keterlibatan Belva Devara sebagai pendiri Ruangguru yang ditunjuk sebagai mitra pelaksana program Kartu Prakerja dan Billy Mambrasar sebagai pendiri PT Papua Muda Inspiratif yang mengelola proyek Papua Youth Creative Hub. Selain itu, koalisi masyarakat sipil menilai kriminalisasi Ravio dipicu oleh kritiknya terhadap kebijakan pemerintahan Joko Widodo dalam menangani pandemi COVID-19.

Pada 15 Juli 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Ravio terhadap Polda Metro Jaya atas tindakan paksa yang menyalahi aturan hukum acara pidana. LBH Jakarta menilai putusan tersebut janggal karena hakim tunggal kerap mendorong para pihak untuk berdamai dan mengabaikan tidak adanya bukti administratif yang dihadirkan oleh kepolisian selama proses persidangan.

## Penghargaan
Ravio mendapatkan penghargaan Young Leaders for Indonesia dari McKinsey & Company dan Asia Youth Leader dari AEON 1% Club Foundation pada 2014. Pendekatan konsultasi sebaya yang digagas *Action!* menjadi penerima *Seeds for the Future* dari Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) pada 2015 dan penghargaan inovasi sosial PUSPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 2016.

## Pranala luar

* Halaman Academia Ravio Patra
* Google Scholar Ravio Patra

## Referensi