Kerangka kerja Windsor

**Kerangka Kerja Windsor** adalah perjanjian hukum pasca-Brexit antara Uni Eropa dan Britania Raya yang menyesuaikan penerapan Protokol Irlandia Utara. Kerangka kerja ini diumumkan pada 27 Februari 2023 dan secara resmi diadopsi oleh kedua belah pihak pada 24 Maret 2023. Kerangka kerja tersebut efektif per 1 Oktober 2023. Pemerintah Inggris mengumumkan rencana revisi terhadap operasi kerangka kerja pada Januari 2024.

Kerangka kerja tersebut dinegosiasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan politik di Inggris dan khususnya di kalangan Ulster Unionist mengenai Protokol Irlandia Utara. Berdasarkan ketentuan Protokol, Irlandia Utara tetap berada dalam pasar tunggal Eropa untuk barang, tidak seperti wilayah Inggris lainnya. Hal ini menetapkan perbatasan perdagangan Laut Irlandia secara *de facto* untuk barang-barang yang dipindahkan ke Irlandia Utara dari Britania Raya.  Kerangka kerja ini mengubah aspek-aspek operasional Protokol, terutama untuk mempermudah pemeriksaan bea cukai atas barang yang datang dari Britania Raya. Kerangka kerja ini memberi pemerintah Britania Raya kendali lebih besar atas tarif PPN yang berlaku di Irlandia Utara dan menyatakan bahwa obat-obatan yang beredar di pasar Irlandia Utara akan diatur oleh Britania Raya, bukan Uni Eropa. Kerangka kerja ini memberi pemerintah Irlandia Utara dan Britania Raya mekanisme untuk menolak, menunda, dan berpotensi membatalkan undang-undang Uni Eropa yang telah diperbarui dan diamendemen, terutama yang berkaitan dengan barang.

Menyusul pengumuman kerangka kerja tersebut, politisi Ulster Unionist khawatir bahwa sifat partisipasi Irlandia Utara di Pasar Domestik Inggris berkurang oleh keberadaan Protokol itu sendiri meskipun menyatakan bahwa kerangka kerja tersebut merupakan perbaikan dari penerapan asli Protokol. Kekhawatiran ini menjadi faktor utama penolakan Partai Unionis Demokrat (DUP) sejak Februari 2022 untuk mengizinkan operasi Majelis Irlandia Utara, sehingga menangguhkan pemerintahan yang dilimpahkan di Irlandia Utara. Pada Januari 2024, pemerintah Inggris dan DUP mencapai kesepakatan tentang revisi yang diusulkan terhadap operasi kerangka kerja. Kesepakatan tersebut mengakhiri penolakan dari DUP sehingga operasi Majelis Irlandia Utara dapat dilanjutkan.

## Isi perjanjian
Perjanjian kerangka kerja Windsor terkait dengan barang yang melintasi Laut Irlandia dari Britania Raya ke Irlandia Utara. Perjanjian ini memperkenalkan jalur hijau dan merah untuk mengurangi pemeriksaan dan dokumen atas barang-barang yang ditujukan ke Irlandia Utara. Perjanjian ini juga memisahkan barang-barang tersebut dari barang-barang yang berisiko dipindahkan ke Pasar Tunggal Eropa.  Jalur Merah diperuntukkan bagi barang-barang yang dapat melakukan perjalanan ke UE dan perlu menjalani pemeriksaan dokumen dan inspeksi. Jalur Hijau diperuntukkan bagi barang-barang yang akan tetap berada di Irlandia Utara. Pengiriman ini tidak memerlukan cek atau dokumen tambahan. Perjanjian ini juga mencakup sejumlah perjanjian mengenai pengawasan obat-obatan, PPN, dan bea alkohol.

### "Bukan untuk UE"
Salah satu elemen perjanjian yang memfasilitasi pemeriksaan pada barang makanan yang dikirim dari Britania Raya adalah penggunaan label "bukan untuk UE". Label ini menunjukkan bahwa produk tersebut tidak dijamin memenuhi standar Uni Eropa dan dengan demikian tidak boleh dijual di Uni Eropa. Persyaratan untuk label ini diterapkan secara bertahap selama tiga tahun. Peraturannya berbunyi, "Daging dan produk susu segar harus diberi label mulai Oktober 2023, semua produk susu lainnya mulai Oktober 2024, dan produk komposit, buah, sayuran, dan ikan mulai Juli 2025". Kerangka kerja hanya mewajibkan label ini untuk digunakan pada barang-barang Britania Raya yang ditujukan untuk dijual di Irlandia Utara, tetapi pemerintah telah memutuskan bahwa label tersebut juga harus digunakan di Britania Raya, mulai Oktober 2024. Selanjutnya diputuskan pada September 2024, rencana untuk menerapkan persyaratan label "bukan untuk Uni Eropa" di seluruh Britania Raya dibatalkan.

### ''Stormont brake''
Kerangka kerja ini memperkenalkan mekanisme yang disebut *Stormont brake*. Mekanisme ini memungkinkan Majelis Irlandia Utara untuk sementara menghentikan setiap perubahan pada peraturan barang Uni Eropa agar tidak berlaku di Irlandia Utara jika Majelis khawatir bahwa perubahan tersebut akan memiliki dampak yang signifikan dan berkelanjutan pada kehidupan sehari-hari.

Menurut perjanjian tersebut, Majelis Irlandia Utara dapat menyarankan pemberhentian aturan baru yang telah ditetapkan namun berbeda secara signifikan apabila 30 Anggota Majelis Legislatif dari dua partai atau lebih mengajukan keberatan. Setelahnya diberikan waktu konsultasi selama 14 hari sebelum dirujuk ke pemerintah Inggris untuk dipertimbangkan. Persetujuan lintas komunitas (dukungan dari anggota serikat pekerja dan nasionalis) tidak diperlukan pada tahap ini. Namun, pemerintah Inggris mengatakan keputusan pemblokiran aturan Uni Eropa secara permanen setelah ditangguhkan dan setelah dibahas di Komite Gabungan, tidak akan terjadi tanpa adanya pemungutan suara lintas komunitas. Sebagai bagian dari *stormont brake*, Komite Pengawasan Demokratis Kerangka Kerja Windsor dibentuk.

## Protokol Irlandia Utara
Protokol Irlandia Utara merupakan protokol kesepakatan antara Britania Raya dan Irlandia Utara imbas dari keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa. Irlandia Utara merupakan perbatasan antara Britania Raya dan Uni Eropa sehingga perlu dibuat sebuah protokol untuk memastikan ekonomi tetap berjalan dengan baik di tengah aturan keluar masuknya barang. Protokol ini ditandatangani  pada 24 Januari 2020 oleh Presiden Dewan Eropa saat itu, Charles Michel, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, dan Perdana Menteri Boris Johnson. Protokol ini telah berlaku sejak 1 Januari 2021.

## Persetujuan dan penandatanganan kerangka kerja
Perjanjian ini dinamai berdasarkan pertemuan Perdana Menteri Britania Raya, Rishi Sunak, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di Hotel Fairmont di Windsor Great Park. Setelah bertemu dengan Perdana Menteri dan mengumumkan kesepakatan di Windsor Guildhall, von der Leyen minum teh bersama Raja Charles III di Kastil Windsor.

Kesepakatan ini dicapai sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15 protokol dan secara resmi tidak memerlukan persetujuan parlemen. Namun, Perdana Menteri berjanji bahwa anggota parlemen harus memiliki kesempatan untuk memberikan suara. Pemungutan suara dilakukan di Komisi Eropa pada 22 Maret 2023 dan kerangka kerja tersebut disahkan dengan persetujuan mayoritas suara.

Di pihak Uni Eropa, tidak ada satu pun suara atau keputusan mengenai kerangka kerja secara keseluruhan. Beberapa pengaturan yang diubah yang akan diterapkan dalam kerangka kerja ini memerlukan persetujuan melalui mayoritas yang memenuhi syarat di Dewan Uni Eropa. Beberapa bagian dari perjanjian ini memerlukan persetujuan Parlemen Eropa.

## Tanggapan

### Irlandia
Leo Varadkar yang merupakan seorang Taoiseach, menyambut baik perjanjian tersebut dan berkata, "Pemerintah Irlandia akan melakukan semua yang kami bisa untuk membuat pengaturan baru ini bekerja demi kepentingan masyarakat dan perusahaan di Irlandia Utara. Kami di Republik Irlandia akan melindungi Pasar Tunggal Eropa dan Area Perjalanan Umum antara Irlandia dan Inggris Raya dan Persetujuan Belfast." Presiden Sinn Féin, Mary Lou McDonald menyatakan dukungannya terhadap perjanjian tersebut.

### Irlandia Utara
Wakil Presiden Sinn Féin, Michelle O'Neill, mengatakan, "Saya jarang sependapat dengan perdana menteri Inggris, tetapi akses ke kedua pasar harus diraih dengan kedua tangan".

Reaksi awal pemimpin Partai Unionis Demokrat (DUP) Sir Jeffrey Donaldson terhadap perjanjian tersebut adalah ketika ia mengatakan telah terjadi kemajuan di beberapa bidang dengan beberapa kendala yang belum terselesaikan. Ia menambahkan bahwa kerangka kerja tersebut harus memenuhi tujuh uji coba partai untuk menemukan pengganti yang sesuai bagi Protokol Irlandia Utara. Sammy Wilson menyatakan skeptis terhadap *stormont brake* dengan mengatakan bahwa, "Anggota parlemen DUP masih khawatir posisi kami di Britania Raya tidak akan dipulihkan". Pada 20 Maret 2023, Donaldson mengumumkan bahwa DUP akan menentang kerangka kerja tersebut. Partai dan anggota serikat pekerja lainnya berargumen bahwa perjanjian tersebut akan tetap mewajibkan Irlandia Utara untuk mematuhi hukum Uni Eropa.

Wakil pemimpin Partai Aliansi Stephen Farry dan pemimpin Partai Sosial Demokrat dan Buruh Colum Eastwood keduanya menyatakan keprihatinan tentang *stormont brake* dan perlunya akses ganda ke pasar Inggris dan Eropa.

### Britania Raya
Pada 2 Maret 2023, mantan Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan akan sangat sulit baginya untuk menyetujui kerangka kerja Windsor. Johnson mengatakan kesepakatan itu bukan tentang Inggris mengambil kembali kendali.  Mantan Perdana Menteri Liz Truss sepenuhnya sependapat dengan Johnson dan menyatakan bahwa kerangka kerja Windsor tidak menyelesaikan secara memuaskan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Protokol Irlandia Utara.

Pada 21 Maret 2023, Kelompok Riset Eropa (ERG) yang merupakan sebuah faksi anggota parlemen Konservatif, mengecam kerangka kerja tersebut sebagai praktis tidak berguna tetapi menegaskan bahwa mereka tidak akan memberikan suara sebagai pihak yang menentangnya.

Pada 22 Maret 2023 yang merupakan tanggal pemungutan suara parlemen, 22 anggota parlemen Konservatif dan 6 anggota parlemen DUP memberikan suara menentang undang-undang pemerintah. Pemungutan suara akhirnya disetujui dengan perolehan suara 515 berbanding 29.

### Internasional
Presiden AS Joe Biden menyebut kerangka kerja tersebut sebagai langkah penting untuk memastikan perdamaian dan kemajuan yang dicapai melalui Persetujuan Belfast tetap terjaga dan diperkuat.

## Masalah yang terjadi
Anggota IoD (*Institute of Directors*) di Irlandia Utara dan Britania Raya melaporkan kesulitan birokrasi saat berbisnis di Irlandia Utara. Pada jalur hijau, perusahaan harus mendaftar *UK Internal Market Scheme* (UKIMS), membuktikan barang tidak akan masuk UE, dan mematuhi verifikasi pemerintah. Masalah lainnya adalah skema label bukan untuk UE sempat ditunda tanpa batas waktu lalu direncanakan diperkenalkan kembali secara bertahap. Hal ini menimbulkan ketidakpastian. Pada jalur merah, eksportir wajib patuh pemeriksaan bea cukai UE yang rumit dan memakan waktu. Beberapa perusahaan tidak dapat mengirim barang tertentu ke Irlandia Utara karena pembatasan dan dokumen.

## Lihat juga

* Brexit dan perbatasan Irlandia

## Catatan

## Referensi

## Pranala luar
* Official website (UK)Berisi dokumen politik dan hukum
* 
* 
* 
* 
*