Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi

**Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi** adalah sebuah kode praktik yang dibuat oleh Komisi Eropa pada September 2018 untuk menangani masalah disinformasi di Uni Eropa. Penyusunan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi didasarkan kepada hasil analisis tanggapan pada konsultasi publik yang diadakan oleh Kelompok Tingkat Tinggi tentang Berita Palsu sejak November 2017 hingga Maret 2018. 

Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi merupakan sebuah instrumen pengaturan mandiri yang ketika dibuat berisi 41 komitmen mengenai pengurangan penyebaran disinformasi dalam jaringan. Pelaksana komitmen meliputi para penanda tangan komitmen yang terdiri dari peserta partisipasi sukarela yang merupakan perusahaan penyedia *platform* dan anggota mitra yang meliputi lembaga-lembaga dalam lingkup Uni Eropa.   

Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi telah dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran oleh Pemerintah Australia dalam pembuatan Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi yang diterbitkan oleh Digital Industry Group Inc pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi mengalami pembaruan dan revisi sehingga memuat 44 komitmen dan 128 tindakan khusus terhadap isu-isu disinformasi tertentu dalam kerangka kerja Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa. 

## Penyusunan dan pembuatan
Pada pertengahan bulan Juni 2017, Parlemen Eropa menerbitkan resolusi melalui *Komunikasi 2016 tentang Platform Dalam Jaringan* yang menyatakan perlunya tindakan melawan penyebaran berita palsu. Resolusi ini juga mendesak *platform* dalam jaringan untuk menyediakan alat bagi pengguna untuk melawannya. Parlemen Eropa juga meminta kepada Komisi Eropa untuk menganalisis undang-undang tentang berita palsu yang digunakan oleh Uni Eropa. Komisi Eropa juga diminta oleh Parlemen Eropa untuk melakukan verifikasi tentang kemungkinan intervensi legislatif dalam pembatasan penyebaran konten palsu. Komisi Eropa melaksanakan tugasnya dan membentuk Kelompok Tingkat Tinggi tentang Berita Palsu pada tanggal 12 November 2017. Pada tanggal 13 November 2017, Kelompok Tingkat Tinggi tentang Berita Palsu mengadakan Konferensi Multipihak tentang Berita Palsu yang kegiatannya berupa konsultasi publik. 

Pada bulan Maret 2018, Kelompok Tingkat Tinggi tentang Berita Palsu telah menganalisis hampir sebanyak 3.000 tanggapan terhadap konsultasi publik. Pada tanggal 26 April 2018, Kelompok Tingkat Tinggi tentang Berita Palsu menerbitkan *Komunikasi Komisi - Menangani Disinformasi Daring: Pendekatan Eropa.* Pengadopsian terhadap hasil komunikasi kemudian menjadi dasar bagi penyusunan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi yang selesai dibuat pada bulan September 2018. 

## Komitmen
Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi merupakan sebuah instrumen yang ditujukan untuk mengatasi masalah disinformasi di Uni Eropa. Sifat dari Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi ialah adanya pengaturan mandiri. Sebanyak 41 komitmen mengenai pengurangan penyebaran disinformasi dalam jaringan termuat di dalam Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. Komitmen-komitmen tersebut dilaksanakan oleh para penanda tangan komitmen untuk mengembangkan indikator struktural untuk menilai efektivitas penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. Penilaian efektivitas pada lingkup dalam jaringan Uni Eropa termasuk pada tingkat nasional pada tiap negara anggota Uni Eropa. 

## Partisipasi dan mitra
Pada tahun 2018, beberapa perusahaan penyedia *platform* yang menyetujui dan berpartisipasi dalam penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi. Beberapa di antaranya ialah Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, TikTok, dan Twitter. Pada bulan Februari 2023, Komisi Eropa mengumumkan bahwa laporan transparansi dasar pertama oleh Twitter tidak memenuhi harapan dari perusahaan platform lain dalam penyediaan data dan informasi mengenai komitmen kerja sama dengan pemeriksa fakta. Karena itu, Twitter mengumumkan pengunduran diri dari partisipasi sukarela terhadap Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi pada bulan Mei 2023.

Selain peserta partisipasi sukarela, terdapat mitra untuk studi percontohan bagi penerapan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi yang ditetapkan sebagai Gugus Tugas Tetap Kode Praktik. Beberapa mitra utama bagi Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi yaitu Komisi Eropa, Avaaz, Kelompok Regulator Eropa untuk Layanan Media Audiovisual (ERGA), dan Observatorium Media Digital Eropa (EDMO). Gugus Tugas Tetap Kode Praktik dibentuk pada Juni 2022. Proposal pertama untuk indikator struktural disampaikan oleh EDMO atas permintaan dari Komisi Eropa. Lingkup kerja yang diusulkan meliputi prevalensi, sumber, audiens, demonetisasi disinformasi, kolaborasi, dan investasi dalam pengecekan fakta dan penerapan Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi.

## Pemanfaatan
Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi telah dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi Pemerintah Australia pada tahun 2019. Hasil pembelajaran Pemerintah Australia menjadi dasar dalam permintaan kepada sebuah asosiasi industri nirlaba bernama Digital Industry Group Inc (DIGI) untuk membuat Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi. Kode praktik ini dibuat untuk memberikan transparansi tentang perlindungan yang digunakan platform digital terhadap bahaya dari penyebaran disinformasi dan misinformasi di Australia. Pada tahun 2021, DIGI berhasil menerbitkan Kode Praktik Australia tentang Misinformasi dan Disinformasi.

## Pengembangan
Pada tahun 2022, Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi mengalami pembaruan dalam pendefinisian peran komunitas fakta menjadi lebih kuat dan formal. Dalam revisi, Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi dimasukkan sebagai kerangka kerja Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa untuk memperkuat instrumen koregulasinya. Hasil pembaruan Kode Praktik Uni Eropa tentang Disinformasi berisi 44 komitmen dan 128 tindakan khusus terhadap isu-isu tertentu. Isi-isu utamanya meliputi demonetisasi dan pengurangan insentif finansial bagi penyebar disinformasi, peningkatan transparansi iklan politik, pengurangan perilaku manipulatif dan akun palsu serta dukungan akses peneliti ke data *platform*.
## Referensi

### Catatan kaki

### Daftar  pustaka

*
*
*