Unjuk rasa RUU Pilkada 2024

**Unjuk rasa RUU Pilkada 2024**, disebut juga dengan **Aksi Peringatan Darurat Indonesia** atau **Aksi #KawalPutusanMK**, adalah unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Indonesia sebagai bentuk protes atas tindakan Badan Legislasi DPR RI yang melakukan penyusunan revisi UU No. 10 Tahun 2016 yang bertentangan dengan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan No. 70/PUU-XXII/2024.

Unjuk rasa berlangsung sejak tanggal 22 Agustus 2024 di berbagai wilayah di Indonesia serta di media sosial dengan slogan "PERINGATAN DARURAT" atau "DARURAT DEMOKRASI", serta tagar seperti "#KawalPutusanMK", "#TolakPolitikDinasti", dan #TolakPilkadaAkal2an.

## Latar belakang

### Hukum Indonesia dan Hukum Pemilu Indonesia
Hukum utama di Indonesia berbentuk beragam peraturan dan mengikuti hierarki tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022). Kekuatan tiap jenis peraturan sesuai dengan hierarki tersebut, dengan UUD 1945 berada di puncaknya. Sementara terdapat pula bentuk peraturan lain di luar hierarki, peraturan tersebut hanya memiliki kekuatan mengikat jika diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk oleh kewenangan yang diberikan peraturan lain. Salah satu bentuk peraturan utama adalah Undang-Undang, sementara salah satu bentuk peraturan lain adalah Peraturan KPU.

Sejak 2017, pemilu di Indonesia diatur melalui dua Undang-Undang terpisah yang terus diamendemen: UU No. 7 Tahun 2017 (diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022 yang disahkan dengan UU No. 7 Tahun 2023), dikenal sebagai UU Pemilu, untuk pemilu presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD); dan UU No. 1 Tahun 2015 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016), dikenal sebagai UU Pilkada, untuk pemilihan kepala daerah (gubernur, wali kota, dan bupati). Ketentuan lebih lanjut untuk melaksanakan UU tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan, terutama melalui Peraturan KPU.

Salah satu cara mengubah peraturan di Indonesia adalah melalui putusan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, sementara kewenangan untuk menguji apakah peraturan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang tertentu dimiliki Mahkamah Agung.

### Putusan MK Oktober 2023
Pada 16 Oktober 2023, menanggapi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa dan pengaku penggemar Gibran Rakabuming Raka (putra Presiden Joko Widodo) bernama Almas Tsaqibbirru, Mahkamah Konstitusi mengubah UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017) sehingga memperbolehkan orang di bawah usia minimum 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden asalkan sedang atau pernah menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini memungkinkan Gibran yang saat itu berusia 36 tahun dan menjabat sebagai Wali Kota Surakarta untuk ikut dalam Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden hanya tiga hari sebelum masa pendaftaran dimulai. Putusan tersebut menuai kritik karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, adalah ipar Presiden Widodo dan paman Gibran.

Pada November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan perkara Oktober 2023. Atas tindakannya, MKMK memberhentikan Anwar dari jabatan Ketua MK. Namun, permintaan untuk menilai ulang, membatalkan, atau merevisi putusan kontroversial tersebut ditolak.

Gibran kemudian menjadi calon wakil presiden mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan keduanya memenangkan Pilpres 2024, menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

### Polemik revisi UU Pilkada

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai pemutus tertinggi pertentangan sebuah peraturan terhadap Undang Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 yang menambahkan penjelasan mengenai batas usia calon kepala daerah dalam Pasal 7 ayat (2) Poin E UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Putusan No. 70/PUU-XXII/2024 yang merevisi ambang batas parlemen untuk pencalonan kepala daerah dalam Pasal 40 ayat (3) UU No. 10 tahun 2016.

Menanggapi putusan ini, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan rapat pleno untuk membahas revisi UU No. 10 tahun 2016 dengan berdasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024, dan mengabaikan sepenuhnya Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 serta menerima sebagian Putusan MK No. 60 /PUU-XXII/2024. Sikap ini berbeda dengan tanggapan DPR RI atas Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PU-XXI/2023 yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan KPU tanpa melakukan revisi atas undang-undang.

Rapat pleno ini menghasilkan RUU Pilkada 2024 yang selesai pada 21 Agustus 2024, sehari setelah keputusan MK, dan dijadwalkan untuk disahkan melalui sidang paripurna DPR RI pada 22 Agustus 2024. Tindakan ini dianggap menguntungkan calon-calon tertentu yang diduga memiliki keterkaitan dengan keluarga presiden dan koalisi pemerintahan serta merusak demokrasi Indonesia melalui nepotisme, karena pendaftaran untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dibuka pada 27 Agustus 2024. Kejadian ini menyulut kemarahan rakyat dan segera menjadi pembicaraan di media sosial. Tagar "#KawalPutusanMK" dan slogan "Peringatan Darurat" kemudian menjadi salah satu topik tren di media sosial X.

#### Reaksi partai
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka menolak langkah Baleg DPR ini. PDI-P berusaha menggagalkan rancangan dengan menolak usul dalam rapat Baleg serta tidak menghadiri rapat paripurna agar kuorum tidak tercapai. Akibatnya, rapat pengesahan RUU Pilkada ditunda dan akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menunjukkan sikap ambigu. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengaku tidak mengetahui agenda pembahasan RUU Pilkada di Baleg, dan anggota fraksi PKB Luqman Hakim tidak hadir di paripurna. Namun, secara umum fraksi PKB tetap mendukung rancangan tersebut.

Partai Gelora juga bersikap tidak konsisten. Awalnya mendukung, tetapi berubah ragu setelah tokoh partai Fahri Hamzah kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan tuntutan partai. Gelora bahkan mempertimbangkan menggugat MK agar partai tanpa kursi DPR dapat mencalonkan kepala daerahnya sendiri.

### Gaya hidup Kaesang dan Erina
Meski tidak terkait langsung, Kaesang Pangarep dan istrinya, Erina Gudono, menuai kecaman warganet karena liburan mewah mereka saat demonstrasi berlangsung. Keduanya diduga terbang dengan jet pribadi Gulfstream G650 dari Jakarta ke Los Angeles untuk liburan sebelum Erina melanjutkan studi S2 di Philadelphia, Pennsylvania. Investigasi The Straits Times mengungkap pesawat itu sebelumnya dimiliki Garena lalu dialihkan ke Bank of Utah pada 2022. Garena adalah sponsor utama klub Persis Solo yang dimiliki Kaesang.

Erina sempat mengunggah cerita Instagram menampilkan makanan mewah, termasuk lobster roll seharga sekitar  dan stroller bayi . Hal ini memicu perbandingan dengan Marie Antoinette, dan kata-kata "*[[Let them eat cake|biarkan mereka makan brioche]]*". Netizen juga membandingkan harga lobster roll itu dengan gaji guru honorer yang setara atau lebih rendah dari . Bahkan, warganet mengirim surat massal ke Universitas Pennsylvania meminta pencabutan beasiswa Erina.

Potret yang diunggah Erina juga menunjukkan kesamaan interior dengan Four Seasons Hotel di Mandalay Bay dan Four Seasons Beverly Wilshire di Los Angeles, tempat keduanya diduga menginap. Tarif kamar termurah di Mandalay Bay sekitar  per malam, sementara di Beverly Wilshire sekitar , cukup untuk membayar gaji 40 guru honorer.

Video lain memperlihatkan Kaesang dan Erina turun dari jet pribadi di Surakarta, memindahkan banyak barang belanja dari AS ke Toyota Alphard di apron bandara tanpa pemeriksaan. Bea Cukai menegaskan seluruh barang wajib diperiksa, dan investigasi sedang berlangsung. Menanggapi kritik, Silfester Matutina dari Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran 2024 membela Kaesang dengan menyatakan "Banyak masyarakat juga pakai private jet".

## Peringatan Darurat Garuda Biru

Meme internet "Peringatan Darurat" yang diunggah pertama kali pada 21 Agustus 2024 menjadi pendorong munculnya aksi unjuk rasa penolakan RUU Pilkada 2024 pada 22 Agustus 2024. Meme ini berbentuk unggahan video statis atau templat gambar Garuda Pancasila dan tulisan "PERINGATAN DARURAT" berwarna putih pada sebuah latar belakang biru tua yang menyerupai sistem peringatan darurat yang digunakan di beberapa negara. Meme ini kemudian juga dikenal sebagai "Garuda Biru".

Video statis dan templat gambar ini berasal dari film pendek dengan genre analog horor yang berjudul “EAS Indonesia Concept (24/10/1991), ANM-021 (Mesem) - First Encounter” yang diunggah oleh kanal YouTube EAS Indonesia Concept.

Meme ini pertama kali diunggah pada media sosial X oleh akun @BudiBukanIntel pada Rabu, 21 Agustus 2024 pukul 08.12 WIB. Cuitan tersebut merupakan tanggapan candaan atas postingan akun @PJalawira yang membahas secara sarkastis kemungkinan kerusuhan serta pendudukan kantor-kantor pemerintah setelah beredarnya hasil pembahasan rapat pleno Baleg DPR RI.

Selanjutnya, gambar Peringatan Darurat ini digunakan secara luas oleh pengguna media sosial sebagai simbol protes terhadap Baleg DPR RI yang melanggar konstitusi. Tokoh publik seperti Najwa Shihab, Bivitri Susanti, Joko Anwar, dan Pandji Pragiwaksono juga turut menyebarkan gambar tersebut di berbagai kanal media sosial. Akun-akun komunitas, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan akun kelompok massa juga menggunakan gambar ini untuk menghimpun, mengonsolidasi, serta memberikan dukungan atas aksi protes di lapangan.

Publik mengasosiasikan warna biru tua dari meme Peringatan Darurat sebagai simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan pemerintah, sehingga warna tersebut dinamai sebagai "biru perlawanan/**'". Simbol ini juga [[jukstaposisi|dijukstaposisikan]] dengan warna biru muda yang digunakan oleh [[Koalisi Indonesia Maju (2024)|Koalisi Indonesia Maju]] dan [[Kampanye Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2024|Kampanye Prabowo-Gibran 2024]], yang lalu disebut sebagai "biru oligarki/**'".

Unggahan Garuda Biru ini kemudian diamplifikasi oleh para seniman lewat karya seni grafis dengan latar biru tua. Garuda Biru kemudian juga digunakan oleh para musisi saat mereka tampil di atas panggung, baik di acara festival musik maupun berbagai konser. Musisi yang menggunakannya antara lain, Hindia, Kunto Aji, Danilla Riyadi, BAALE, Reality Club, Feel Koplo, Juicy Luicy, Adrian Khalif, Gigi, Eva Celia, Pamungkas, Coldiac, Isyana Sarasvati, Fiersa Besari, Bilal Indrajaya, dan masih banyak lagi musisi lainnya.

## Isu
Secara umum, isu yang diangkat dalam unjuk rasa ini adalah kritik kepada DPR mengenai rencana pengesahan RUU Pilkada yang baru karena mengingkari keputusan MK. Namun, isu lain yang bervariasi di tiap titik unjuk rasa juga diangkat, seperti:
*Meminta Joko Widodo tidak mencampuri Pilkada 2024
*Menolak kembalinya dwifungsi TNI/Polri
*Mengesahkan RUU Perampasan Aset
*Mengesahkan RUU Masyarakat Adat
*Mencabut UU Tapera
*Mencabut dan merevisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
*Menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat
*Mengusut kasus tindakan represif polisi
*Menolak UU Cipta Kerja
*Menolak Komersialisasi Kampus
*Evaluasi Angka Kemiskinan
*Implementasi Permendikbud No.30/2021 tentang PPKS

## Unjuk rasa
Menyebarnya pesan "Peringatan Darurat" ditanggapi dengan ajakan aksi demonstrasi di beberapa titik di Indonesia, seperti:
### Aksi di Jakarta
Pada tanggal 22 Agustus 2024, demonstrasi di depan Gedung DPR RI dihadiri ribuan orang dan membuat 3.200 aparat dikerahkan untuk pengamanan. Demonstrasi serupa juga terjadi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Bertepatan dengan itu, Aksi Kamisan ke-828 di depan Istana Negara juga menjadi titik kumpul massa. Aksi ini diwarnai dengan kehadiran replika pisau guillotine yang menjadi simbol perlawanan terhadap monarki.

Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh massa dari buruh dan mahasiswa saja, tetapi juga dari kalangan pesohor seperti pegiat film Joko Anwar dan Reza Rahadian, serta pelawak tunggal seperti Arie Kriting, Rigen Rakelna, dan Bintang Emon. Beberapa tokoh seperti Halida Hatta, Tom Lembong, serta Romo Muji Sutrisno, juga turut hadir.

Siang hari, pada pukul 14:20 WIB, massa merobohkan gerbang kanan Gedung DPR RI. Salah satu anggota DPR, Habiburokhman, terkena lemparan botol dari demonstran. Aksi berlangsung hingga malam hari dan polisi tercatat melakukan tindakan pemukulan, menggunakan gas air mata, dan menembakkan meriam air untuk menangani massa. Wartawan Tempo dan Narasi sempat dianiaya karena berusaha meliput pengunjuk rasa yang dipukuli aparat dan diminta menghapus rekaman videonya. Direktur Lokataru, Delpedro Marhaen, juga dianiaya dan ditangkap.

Demonstrasi kembali dilakukan pada 23 Agustus 2024 dengan berpusat di Gedung KPU RI.

### Aksi di Jawa
Di Bandung, aksi ini dilakukan di depan gedung DPRD Jawa Barat. Pukul 17:30 WIB, pagar Gedung DPRD dirobohkan dan demonstrasi berujung ricuh. Satu orang wartawan dianiaya karena dituduh intel dan satu mahasiswa kehilangan bola mata akibat lemparan batu dari arah barisan aparat pengamanan. Di Tasikmalaya, demonstrasi diwarnai pembakaran beberapa fasilitas di gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di Bogor, aksi dilakukan di Tugu Kujang. Di Cirebon, satu orang mahasiswa dan satu orang polisi mengalami luka-luka saat demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Kota Cirebon.

Di Yogyakarta, aksi ini dihadiri ribuan orang. Aksi dimulai di Lapangan Parkir Abu Bakar Ali, kemudian dilanjutkan ke Titik Nol Kilometer Kota Yogyakarta, dan berhenti di depan Gedung DPRD DI Yogyakarta. Di Purwokerto, aksi dilakukan oleh ribuan mahasiswa yang tergabung dalam beragam kampus di Banyumas. Aksi di depan kantor DPRD Kabupaten Banyumas berlangsung hingga malam hari dan berakhir ricuh karena tindakan represif dari aparat yang bertugas. Puluhan mahasiswa dilaporkan mengalami luka dan seorang mahasiswa mengalami kebocoran parah di kepala sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di Semarang, aksi di depan Gedung DPRD Jawa Tengah berakhir rusuh setelah massa memaksa untuk masuk sehingga pagar gedung nyaris roboh dan polisi berusaha membubarkan ribuan massa dengan gas air mata. Akibatnya, terdapat korban jatuh dari pihak pengunjuk rasa berjumlah 26 orang terluka dan 18 dirawat di rumah sakit. Aksi terus berlanjut hingga tanggal 26 Agustus 2024 dengan menjebol pagar Kantor Balaikota Semarang.

Di Surabaya, aksi demonstrasi dilakukan di depan Tugu Pahlawan. Di Solo, aksi dilakukan di depan Gedung Balai Kota. Di Malang, ribuan peserta demonstrasi turun ke jalan di sekitar kawasan Bundaran Tugu Malang.

### Aksi di Sumatra
Di Padang, demonstrasi dilakukan di depan Gedung DPRD Sumatera Barat. Di Bukittinggi, unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bukittinggi dilakukan ratusan massa pada tanggal 23 Agustus 2024 di bawah guyuran hujan lebat. Di Lampung, aksi sudah dilakukan malam sebelumnya, dengan mengenakan kostum Money Heist. Di Sumatra Selatan, aksi dilakukan di Simpang Lima oleh ratusan mahasiswa yang menggunakan topeng politikus seperti Joko Widodo, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Prabowo Subianto, dan Bobby Nasution. Aksi ini juga mengikutsertakan keranda. Di Jambi, ribuan massa mahasiswa melakukan pawai dari Simpang Bank Indonesia menuju Gedung DPRD Jambi di Telanaipura. Aksi ini berakhir ricuh setelah demonstran dipukul oleh polisi. Tiga orang pingsan dan empat orang luka-luka. Di Aceh, demonstrasi di depan DPRK Lhokseumawe menyebabkan ribuan mahasiswa bentrok dengan aparat. Unjuk rasa di Bengkulu diwarnai penganiayaan oleh petugas keamanan DPRD Bengkulu terhadap mahasiswa saat berusaha membubarkan massa. Aksi serupa terjadi di DPR Aceh, Banda Aceh, yang diikuti oleh ribuan mahasiswa. Aksi ini berakhir ricuh dan lima orang ditangkap. Sementara itu di Medan, unjuk rasa dilakukan di depan Gedung DPRD Sumatra Utara pada tanggal 23 Agustus 2024. Massa aksi unjuk rasa yang merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai universitas di Kota Medan itu sempat bentrok dengan pihak kepolisian.

### Aksi di Sulawesi
Di Makassar, aksi turun ke jalan yang dihadiri ribuan orang juga terjadi untuk memprotes pengesahan RUU Pilkada. Sempat terjadi aksi bakar ban dalam unjuk rasa ini. Unjuk rasa dibubarkan karena Ibu Negara Iriana Joko Widodo hendak lewat. Di Kendari, ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan jurnalis melakukan demonstrasi di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara. Aksi di Palu dilakukan pada 23 Agustus 2024 di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah.

Di Majene, para demonstran yang terdiri dari mahasiswa berhasil menduduki kantor DPRD Kabupaten Majene dan merusak berbagai fasilitas di dalamnya. Mereka memaksa masuk ke ruang sidang paripurna serta ruang pimpinan dewan. Beberapa mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka akibat kerusuhan tersebut.

### Aksi di Nusa Tenggara
Di Kupang, unjuk rasa aksi duduk berlangsung di depan Kantor KPU NTT. Di Mataram, aksi berakhir ricuh setelah ribuan mahasiswa di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat menolak dibubarkan polisi. Pembubaran paksa kemudian dilakukan dengan gas air mata dan meriam air. Di Denpasar, aksi dilakukan pada 23 Agustus 2024 diikuti perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di Bali, organisasi-organisasi mahasiswa eksternal, lembaga swadaya masyarakat, LBH Bali selaku pihak yang mendampingi dari segi hukum, hingga masyarakat umum.

### Aksi di Maluku dan Papua
Di Ambon, aksi berakhir ricuh dan disertai pemecahan kaca gedung, setelah permintaan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pattimura untuk bertemu anggota DPRD Maluku dari partai koalisi KIM Plus ditolak karena tidak ada satupun anggota DPRD yang datang. Di Manokwari, aksi dilakukan di depan Gedung DPR Papua Barat. Unjuk rasa serupa dilakukan di Sorong, tepatnya Taman Sorong, dengan melakukan aksi bisu.
### Aksi di Kalimantan
Di Banjarmasin, ribuan massa dari berbagai elemen kampus menduduki DPRD Kalimantan Selatan dalam unjuk rasa. Sementara di Samarinda, ribuan massa berkumpul di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur untuk menuntut pembatalan RUU Pilkada dan dipercepatnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi di Balikpapan, tepatnya di Gadung DPRD Balikpapan sempat ricuh setelah adanya saling dorong mahasiswa dengan polisi. Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi darurat demokrasi di DPRD Kalimantan Barat di Pontianak pada Jumat, 23 Agustus 2024. Di Palangka Raya, aksi ratusan mahasiswa berakhir ricuh, setelah keinginan menghadirkan Ketua DPRD Kalimantan Tengah tidak dipenuhi. Massa menolak syarat yang diajukan, yaitu hanya perwakilan yang diperbolehkan masuk ke Gedung DPRD dan didengarkan aspirasinya.

### Brutalitas polisi

Polisi mendapat kritik luas atas tindakan berlebihan dalam menghadapi demonstran, termasuk pemukulan, penggunaan gas air mata dan water cannon, bahkan penculikan. Salah satunya adalah kekerasan polisi terhadap demonstran di Palu, di mana seorang mahasiswa mengalami telinga sobek. Sebanyak 20 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perusakan pagar gedung DPR RI. Di sisi lain, beberapa pihak seperti Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute mengapresiasi langkah keamanan yang diambil selama demonstrasi, di mana ia dikenal sebagai loyalis Jokowi dan pro-pemerintah.

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di Jakarta, polisi telah mulai memburu mahasiswa. 11 demonstran dikonfirmasi telah ditangkap oleh polisi, dan satu orang dipublikasikan doxing tanpa sebab oleh polisi. Selain itu juga diterima 26 laporan terkait tindakan berupa kekerasan, doxing, dan penculikan. Serta menerima informasi bahwa ratusan demonstran ditangkap saat dalam perjalanan menuju lokasi demonstrasi. Organisasi ini sejak lama membela demonstran dan mendesak Polisi Indonesia untuk berhenti melakukan kekerasan.

Selain itu, Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kodam Jayakarta, juga terlibat dalam kekerasan terhadap demonstran.

### Aktivisme daring
Sebagai bentuk protes terhadap Joko Widodo's dinasti politik, beberapa pengguna media sosial dan demonstran memanggil Jokowi dengan nama lahirnya, "Mulyono", yang diubah dalam upacara ruwatan untuk membersihkan penyakit menurut tradisi Jawa. Tindakan ini dapat dibandingkan dengan *[[deadnaming]]* dan diyakini oleh beberapa netizen sebagai tabu yang dapat membawa sial bagi pemilik nama lahir tersebut secara takhayul. Beberapa netizen dan demonstran juga menghina Joko Widodo dengan male pregnancy (mpreg) meme secara digital dan dicetak seni protes yang sebelumnya menjadi trending topic di Twitter untuk mengejek perilaku pria patriarkal melalui maskulinitas rapuh.

Pada 22 Agustus 2024 saat demonstrasi berlangsung, pengusaha dan selebritas Raffi Ahmad mendampingi Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden terpilih dan putra sulung Presiden Joko Widodo, ke Bandung Barat. Malam harinya, melalui media sosial Instagram, Raffi Ahmad mengunggah screenshot berisi pernyataan Wakil Ketua DPR terkait pembatalan pengesahan RUU Pilkada, yang juga ditempel dengan logo Kampanye Prabowo-Gibran 2024. Unggahan ini menuai kritik publik karena dianggap hanya bersifat perintah dan tidak benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat terkait penolakan RUU Pilkada. Hal ini berdasarkan sikapnya yang berbeda dengan beberapa selebritas lain yang menghadiri demonstrasi. Kemudian pada 23 Agustus 2024, Raffi Ahmad mengunggah pernyataan sikap politiknya mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini kembali menuai kritik dan diikuti dengan seruan boikot terhadapnya, Nagita Slavina, dan RANS Entertainment. Seruan boikot ini berdasarkan kedekatannya dengan pemerintah dan dukungannya selama kampanye Pemilu 2024 untuk pasangan Prabowo-Gibran, kandidat yang dianggap sebagai penerus dinasti politik Joko Widodo. Selebritas pendukung Prabowo-Gibran lainnya seperti Gading Marten, Atta Halilintar, dan Kiky Saputri juga menjadi target boikot. Menanggapi seruan boikot, Pandji Pragiwaksono meminta publik untuk tidak mempolitisasi isu ini dan menerima mereka yang ingin bergabung meski berasal dari kubu berbeda.

Pengguna media sosial menyoroti ketidakhadiran Kiky Saputri, yang dikenal mengomentari isu politik nasional, di tengah kehadiran beberapa komika solo di aksi tersebut. Melalui media sosial X, Kiky Saputri menyatakan bahwa ia tidak dapat menghadiri aksi karena alasan pekerjaan tetapi tetap mendukung aksi tersebut. Ia menyatakan bahwa meski tidak hadir, ia akan ‘berjuang melalui jalur dalam’ dengan berkomunikasi langsung kepada pihak terkait. Hal ini kemudian mendapat komentar dari netizen yang merasa bahwa Kiky Saputri tidak memiliki pengaruh cukup untuk menyampaikan aspirasi secara pribadi dan kedekatannya dengan tokoh pemerintah hanya terjadi karena statusnya sebagai selebritas internet. Kiky Saputri juga menyatakan bahwa menurut pandangannya, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden meski belum memenuhi batas usia minimum untuk mengikuti Pemilu 2024.

Pengguna media sosial yang mengkritik keras gaya hidup Kaesang juga berimbas pada hinaan terhadap Erina Gudono, terutama terkait kebersihan pribadinya. Rumor terkait kebersihan pribadinya muncul dari foto saat ia berdiri di samping seorang mahasiswa yang mencoba menutup hidungnya. Karena Erina akan memulai studi magisternya di University of Pennsylvania, pengguna media sosial mengkritik pembelajarannya tentang keadilan sosial, menyebutnya tidak peka dan munafik, dengan menyatakan prinsip kelima Pancasila telah dilanggar oleh tindakan Jokowi yang dianggap menurunkan demokrasi. Karena kritik dan hinaan pribadi terhadapnya, banyak yang mempertanyakan kesehatan mental Erina dalam menghadapi isu tersebut. Beberapa pengguna juga memberi selamat kepada mantan pacar Kaesang karena tidak menikah dengannya, karena Kaesang dan Erina menjadi target hinaan publik akibat gaya hidup hedonistik mereka.

## Dampak

### Politik
Unjuk rasa ini banyak memengaruhi sikap politik dari berbagai pihak. KPU, Bawaslu, DKPP, DPR, dan Pemerintah sepakat akan mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi secara penuh. Sikap ini berubah dari sikap awal yang berupaya menggunakan tafsir Mahkamah Agung untuk mengatur batas umur calon kepala daerah.

PKS memutuskan berbalik mendukung pembatalan RUU Pilkada setelah mendengarkan aspirasi masyarakat. Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra menyatakan bahwa keputusan MK tetap dilaksanakan. Namun, RUU Pilkada yang nantinya dibuat bisa diberlakukan untuk periode pemilihan selanjutnya. Partai Demokrat juga menyatakan menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada.

Pada tanggal 24 Agustus 2024, Gerindra mengumumkan pembatalan rencana pencalonan Kaesang Pangarep untuk mendampingi Ahmad Luthfi di Jawa Tengah oleh Koalisi Indonesia Maju, dan lebih memilih Taj Yasin. Hamid Awaluddin mengabarkan kemarahan Prabowo Subianto akibat adanya manuver RUU Pilkada. Gerindra sendiri tidak secara jelas membantah atau mengonfirmasi kemarahan Prabowo, tetapi kemudian menyatakan bahwa Ketua Umumnya mengedepankan demokrasi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

Kaesang Pangarep sebelumnya diketahui sudah mempersiapkan pencalonan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah bersama Ahmad Luthfi. Kabar ini juga disertai pengumuman oleh KIM Plus beberapa hari sebelum unjuk rasa terjadi. Bahkan, setelah unjuk rasa terjadi dan DPR mengumumkan pengunduran pemberlakuan RUU Pilkada baru, hakim PN Jakarta Selatan menyatakan bahwa ia mengurus 3 surat yang diperlukan untuk mencalonkan diri, yaitu surat keterangan tidak pernah sebagai terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang, sehingga muncul keraguan apakah DPR benar-benar serius dengan niat membatalkan pengesahan RUU Pilkada. PSI kemudian menyatakan bahwa hal tersebut merupakan inisiatif dari Staf Administrasi PSI dan sudah dilakukan sebelum adanya keputusan MK. Tindakan pengurusan tersebut akhirnya dihentikan.

### Ekonomi
Saat aksi terjadi, nilai IHSG anjlok ke level 7.497. Sementara itu, mata uang rupiah melemah ke Rp15.615 per dolar Amerika. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani, lebih khawatir pada penyebab terjadinya aksi kali ini. Dia merasa intervensi politik pada ranah hukum dapat berdampak kepada masalah kepastian hukum yang dapat memicu efek lebih besar jika tidak ditangani secara baik dan netral.

## Tanggapan

### Dalam Negeri

#### Parlemen
Fraksi PDI Perjuangan menjadi satu-satunya fraksi yang secara terbuka menentang sikap Baleg DPR RI, sementara delapan fraksi di DPR RI secara bulat menyepakati RUU Pilkada ini. Sebagai pemegang kursi mayoritas di DPR, PDI Perjuangan tidak hadir sama sekali sehingga rapat tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, keputusan pengesahan RUU Pilkada ditunda.

Meski secara umum Fraksi PKB menyetujui RUU Pilkada 2024, Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB serta Wakil Ketua DPR RI menyatakan tidak tahu adanya agenda penyusunan RUU Pilkada oleh Baleg DPR RI. Luqman Hakim dari Fraksi PKB juga tidak menghadiri sidang paripurna. PKB kemudian mengeluarkan pernyataan bersyukur bahwa RUU dibatalkan, sehingga artinya aspirasi masyarakat terlihat masih didengar.

Partai Gelora juga memiliki sikap ambigu dalam masalah ini, walau posisi awalnya diuntungkan. Fahri Hamzah, sebagai tokoh yang dikenal dari partai ini, menyatakan kekecewaannya atas sikap Mahkamah Konstitusi yang dianggapnya memutus di luar tuntutan. Partai Gelora bermaksud menggugat ke MK untuk bisa memberi peluang kepada partai yang tidak memiliki kursi agar bisa mengajukan calon pemimpin daerahnya sendiri.

Secara individu, politikus Wanda Hamidah menyatakan pengunduran diri dari Partai Golkar dengan alasan tidak ingin berada di sisi sejarah yang salah dan masih mencintai negaranya.

#### Presiden
Presiden Joko Widodo dikritisi karena membuat pernyataan yang menganggap pembuatan RUU oleh DPR hanya bagian dari fungsi periksa dan timbang (*check and balance*) antara MK dan DPR. Padahal, posisi keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, serta dianggap yang tertinggi dalam pengujian antara UU dan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, seharusnya DPR tidak dibiarkan membuat RUU baru untuk mengakali keputusan tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 17:44 WIB, pernyataan baru dibuat oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, bahwa pemerintah mematuhi keputusan MK. Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM menyatakan masih menunggu pembahasan RUU Pilkada oleh Baleg DPR RI.

#### Komisi Pemilihan Umum
KPU menyatakan akan tetap mengikuti keputusan MK, tetapi akan tetap berkonsultasi dengan DPR terkait aturan yang berubah karena peraturan sebelumnya mengacu kepada tafsir Mahkamah Agung. Pada tanggal 24 Agustus 2024, beredar konsep Peraturan KPU yang merujuk kepada putusan MK. KPU mengonfirmasi bahwa informasi tersebut benar.

#### Media sosial
Sebagai bentuk protes terhadap dinasti politik Joko Widodo, beberapa pengguna media sosial dan demonstran memanggil Jokowi dengan nama lahirnya, “Mulyono”, yang—menurut tradisi suku Jawa—diubah guna menghilangkan penyakit sewaktu kecil.

Pada 22 Agustus 2024, ketika aksi unjuk rasa sedang berlangsung, pengusaha dan selebritas Raffi Ahmad pergi mendampingi Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, ke Bandung Barat. Kemudian, pada malam harinya, melalui media sosial Instagram, Raffi Ahmad mengunggah tangkapan layar yang berisi pernyataan Wakil Ketua DPR RI mengenai pembatalan pengesahaan RUU Pilkada, yang juga dibubuhi logo Kampanye Prabowo-Gibran 2024. Unggahan ini menuai kritik masyarakat karena dianggap hanya sekadar pesanan dan tidak benar-benar peduli dengan aspirasi masyarakat mengenai penolakan RUU Pilkada. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang bertolak belakang bengan beberapa selebritas lain yang turut menghadiri aksi unjuk rasa. Kemudian pada 23 Agustus 2024, Raffi Ahmad mengunggah pernyataan sikap politiknya yang mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini kembali menuai kritik dan diikuti dengan seruan boikot terhadap dirinya, Nagita Slavina, serta RANS Entertainment. Seruan boikot ini didasari atas kedekatannya dengan pemerintah serta dukungannya selama masa kampanye Pemilu 2024 untuk pasangan Prabowo-Gibran, pasangan calon yang dianggap sebagai penerus dinasti politik Joko Widodo. Selebritas pendukung Prabowo-Gibran lainnya seperti Gading Marten, Atta Halilintar, dan Kiky Saputri juga menjadi sasaran boikot. Menanggapi seruan boikot tersebut, Pandji Pragiwaksono meminta masyarakat untuk tidak memolitisasi isu tersebut dan merangkul mereka yang ingin bergabung meskipun berasal dari kubu yang berbeda.

Pengguna media sosial menyoroti ketiadaan Kiky Saputri, pelawak tunggal yang dikenal kerap mengomentari isu-isu politik nasional, di tengah kehadiran beberapa pelawak tunggal lain pada saat aksi unjuk rasa. Melalui media sosial X, Kiky Saputri menyampaikan bahwa ia tidak dapat menghadiri aksi unjuk rasa karena alasan pekerjaan dan tetap mendukung aksi yang dilakukan masyarakat. Ia menyatakan bahwa meski tidak mengikuti unjuk rasa, ia akan "berjuang lewat jalur dalam" dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait. Hal ini kemudian mendapat komentar dari warganet yang merasa bahwa Kiky Saputri tidak memiliki pengaruh yang cukup besar untuk dapat menyampaikan aspirasi secara personal dan kedekatannya dengan tokoh-tokoh di pemerintahan hanya terjadi karena ia dipekerjakan dengan statusnya sebagai selebritas internet. Kiky Saputri juga menyampaikan bahwa ia berpandangan bahwa keputusan MK tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana ketika MK mengeluarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden meski belum memenuhi batas usia minimal untuk mengikuti Pemilu 2024.

### Luar Negeri

#### Media berita
Kantor berita Reuters ikut memberikan liputan atas fenomena ini dengan judul berita "*Protests across Indonesia as parliament delays change to election law*". Reuters juga menyoroti sikap meremehkan yang ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam peristiwa ini adalah bagian dari "*checks and balances*". Sorotan negatif serupa diberikan oleh kantor berita BBC, dalam berita berjudul *"Election law changes spark mass protests in Indonesia"*. BBC melaporkan bahwa revisi undang-undang ini adalah upaya untuk menjegal Anies Baswedan, sekaligus memuluskan jalan Kaesang Pangarep yang masih belum memenuhi syarat umur minimal untuk mengikuti Pilkada.

Media Korea Selatan, Yonhap, memberitakan hal serupa dengan menganggap bahwa tindakan DPR ditujukan untuk memuluskan jalan Kaesang dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024. Sementara itu, Channel News Asia, media dari Singapura, menerbitkan berita berjudul *"Thousands protest Indonesian parliament’s move to subvert court ruling, pave way for Jokowi’s son to contest in local elections"* yang menyoroti kecenderungan Presiden Jokowi untuk melapangkan jalan untuk anak-anaknya. Sebelumnya, Gibran, anak sulungnya, mendapat keleluasaan untuk mencalonkan diri di Pemilu setelah MK mengubah aturan mengenai batas umur. Aturan ini diubah MK pada periode kepemimpinan adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman.

Situs Malaysia, The Star, memberitakan bahwa unjuk rasa ini menyebabkan perekonomian Indonesia terganggu. Sementara itu, Voice of America memberitakan meluasnya pengaruh unjuk rasa ini sehingga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Al Jazeera menyoroti janggalnya proses pengesahan RUU yang begitu tiba-tiba dan terlihat memuluskan langkah Joko Widodo dalam membangun politik dinasti.

#### Figur publik
Mario Nawfal, pewarta internasional, melalui akun X-nya memberikan rangkuman liputan berbagai media asing saat unjuk rasa terjadi. Ia menyatakan unjuk rasa ini terjadi akibat DPR memberi peluang bagi Kaesang untuk mengikuti Pilkada dengan mengakali batasan umur.

Dari selebritas internasional, dukungan datang dari musisi Jae Park. Ia mmenyadari bahwa sikapnya akan memengaruhi kesempatan untuk tampil di Indonesia, tetapi tidak bisa berdiam diri melihat aksi yang terjadi.
## Kritik
Beberapa akun media sosial mengkritisi aksi unjuk rasa ini karena tidak memprioritaskan desakan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset yang lebih dulu diusulkan. Akan tetapi, aksi unjuk rasa di beberapa daerah sudah mencantumkan tuntutan tersebut, seperti yang dilakukan di Palangka Raya, Kediri, Subang, Padang, Buleleng, dan Balikpapan. Situs Cek Fakta dari Tempo juga menyatakan bahwa kritik ini menyesatkan karena sebenarnya isu ini menjadi bagian dari tuntutan aksi, termasuk yang dilakukan di Jakarta.

### Kontra-narasi
Pasca demonstrasi di Jakarta, beberapa akun media sosial yang membela pemerintah (dikenal sebagai Buzzers) mencoba menangkis kritik dengan memosting versi yang disederhanakan dari gambar peringatan darurat Indonesia, disertai frasa "Indonesia *Baik-Baik Saja*". Upaya ini bertujuan meredam keseriusan situasi dan menenangkan publik.

Selain itu, terdapat laporan percobaan memberi insentif finansial kepada individu untuk menyebarkan pesan yang mendukung keputusan DPR. Tawaran dibuat untuk memposisikan pendukung Anies Baswedan melawan pendukung PDI-P, tetapi ditolak oleh publik. Demikian juga, upaya memberi imbalan finansial kepada individu yang menggambarkan keputusan DPR diterima luas juga menghadapi penolakan melalui postingan tandingan dan karya seni di media sosial. DPR membantah terlibat dalam tawaran finansial ini.

## Galeri


Berkas:Pagar DPR Dirusak.jpg|Massa masuk ke halaman Gedung DPR RI setelah pagar gerbang kanan roboh
Berkas:Perubahan pagar DPR.jpg|Perubuhan pagar Gedung DPR RI
Berkas:Peserta demonstrasi terluka hariadhi.jpg|Peserta unjuk rasa RUU Pilkada yang terluka ditolong oleh petugas kesehatan
Berkas:Grafiti demo RUU Pilkada.jpg|Berbagai grafiti yang ditulis di sekitar lokasi aksi
Berkas:Bentrok polisi dan demonstran.png|Bentrok antara polisi dengan demonstran di halaman Gedung DPR RI
Berkas:2024 Indonesian local election law protests, 22 August 2024, Jeromi Mikhael 55.jpg|Tiruan pisau guillotine yang dihadirkan pada saat aksi unjuk rasa
Berkas:2024 Indonesian local election law protests, 22 August 2024, Jeromi Mikhael 158.jpg|Massa aksi menyimak orasi yang dilakukan di depan Gedung DPR RI


### Aksi di Medan

Berkas:2024 Indonesian local election law protests in Medan 38.jpg|Seorang mahasiswa peserta aksi sedang melakukan orasi
Berkas:2024 Indonesian local election law protests in Medan 30.jpg|Massa aksi berkumpul di depan Gedung DPRD Sumatera Utara
Berkas:2024 Indonesian local election law protests in Medan 31.jpg|Massa aksi menyimak orasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara
Berkas:2024 Indonesian local election law protests in Medan 13.jpg|Mahasiswa peserta aksi sedang menyimak orasi


## Lihat pula

*Kerusuhan Mei 1998, peristiwa kerusuhan massa dan demonstrasi anti-pemerintah di Indonesia
*Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019, unjuk rasa penolakan RUU KPK dan tuntutan lain
*Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja
*Unjuk rasa mahasiswa Indonesia 2022, unjuk rasa penolakan penundaan pemilihan umum dan perpanjangan masa jabatan Presiden
*Unjuk Rasa Indonesia 2025
*Unjuk rasa Hong Kong 2019–2020, unjuk rasa penolakan ekstradisi di Hong Kong
* Unjuk rasa Thailand 2020, unjuk rasa menuntut reformasi monarki di Thailand
## Referensi

## Pranala luar
* Indonesia Darurat