Diplomasi Siber Amerika Serikat

**Diplomasi siber Amerika Serikat** merujuk pada upaya negara ini dalam membangun kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan ruang siber, guna mempromosikan keamanan, keterbukaan, dan norma-norma digital yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi. Diplomasi ini melibatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan mitra internasional untuk menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di dunia maya.

## Sejarah dan Pembentukan Kebijakan
Pada tahun 2021, Amerika Serikat membentuk Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP) di Departemen Luar Negeri untuk mengoordinasikan kebijakan luar negeri terkait teknologi digital dan ruang siber. CDP memiliki mandat untuk mempromosikan akses digital global, mengelola kemitraan internasional, dan melawan pengaruh otoriter di dunia maya .

## Strategi Internasional
Pada tahun 2024, pemerintahan Presiden Joe Biden meluncurkan strategi keamanan siber internasional pertama dalam lebih dari satu dekade. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama global dalam menghadapi ancaman siber dari negara-negara seperti China, Rusia, dan kelompok kriminal siber. Empat area utama dari strategi ini meliputi:

* Mempromosikan ekosistem digital global yang aman.
* Menegakkan teknologi digital yang menghormati hak asasi manusia bersama sekutu.
* Membangun koalisi untuk melawan serangan siber.
* Meningkatkan ketahanan siber negara mitra .

Sebagai bagian dari strategi ini, Amerika Serikat mengalokasikan dana sebesar $50 juta melalui Cyberspace and Digital Connectivity Fund untuk mendukung negara-negara sekutu dalam menghadapi ancaman siber dan meningkatkan akses internet.

## Pelatihan dan Pendidikan
Untuk meningkatkan pemahaman tentang teknologi dan ancaman siber, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat meluncurkan program pelatihan intensif di Foreign Service Institute. Program ini bertujuan untuk membekali diplomat dengan keterampilan penting dalam bidang keamanan siber, telekomunikasi, privasi, pengawasan, dan kecerdasan buatan. Sejak dimulai pada akhir 2022, program ini telah melatih 180 diplomat dan berencana untuk memperluasnya lebih lanjut .

## Kerja Sama Internasional
Amerika Serikat aktif bekerja sama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik, termasuk ASEAN, India, Filipina, serta mitra seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara anggota Five Eyes (Australia dan Selandia Baru). Kerja sama ini mencakup pembangunan kapasitas siber, berbagi informasi ancaman, dan pengembangan kebijakan digital yang bertanggung jawab .

## Inisiatif Terkait
The Clean Network: Inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2020 untuk mengatasi ancaman terhadap privasi data, keamanan, dan kolaborasi yang tepercaya yang ditimbulkan oleh aktor negara otoriter. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur 5G dan aplikasi digital lainnya bebas dari pengaruh negara-negara yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi .

Global Tech Security Commission: Komisi yang dibentuk untuk mengembangkan strategi keamanan teknologi global, termasuk dalam bidang siber, guna menghadapi tantangan dari negara-negara yang memiliki pendekatan otoriter terhadap teknologi .

## Tantangan dan Prospek
Diplomasi siber Amerika Serikat menghadapi tantangan dari negara-negara seperti China dan Rusia yang memiliki pendekatan berbeda terhadap ruang siber. Namun, dengan pendekatan berbasis nilai-nilai demokrasi dan kerja sama internasional, Amerika Serikat berupaya untuk memimpin dalam membentuk norma-norma digital global yang aman dan terbuka.

## Referensi
Bureau of Cyberspace and Digital Policy (CDP) - Future of Life Institute.  Diakses tanggal 5 Mei 2025.

Biden administration rolls out international cybersecurity plan - Politico. https://www.politico.com/news/2024/05/06/biden-international-cybersecurity-plan-00156190. Diakses tanggal 5 Mei 2025.

The Tech Crash Course That Trains US Diplomats to Spot Threats - Wired. https://www.wired.com/story/us-state-department-diplomacy-school. Diakses tanggal 5 Mei 2025.