Kudeta Madagaskar 2025

Pada 12 Oktober 2025, setelah berminggu-minggu terjadi unjuk rasa di Madagaskar, unit CAPSAT dari Angkatan Bersenjata Madagaskar menolak mematuhi perintah pemerintah Andry Rajoelina dan menyerukan kepada seluruh militer untuk bergabung dalam aksi unjuk rasa; ibu kota Antananarivo direbut dengan sedikit perlawanan. Pada hari yang sama, ketua Senat dicopot dari jabatannya dan calon kepala angkatan bersenjata yang diajukan oleh CAPSAT diterima oleh otoritas sipil.

Pada 13 Oktober, Rajoelina melarikan diri dari negara tersebut dalam keadaan yang masih diperdebatkan, dan dari lokasi yang dirahasiakan ia memerintahkan pembubaran Majelis Nasional pada hari berikutnya. Namun, lembaga legislatif tersebut mengabaikan perintah Rajoelina. Pada hari yang sama, militer mengumumkan pengambilalihan kekuasaan dan membubarkan sejumlah lembaga politik, kecuali Majelis Nasional.

## Latar belakang
### Unjuk rasa

Pada 25 September 2025, terjadi aksi unjuk rasa di seluruh Madagaskar akibat pemadaman listrik dan gangguan pasokan air yang sering terjadi di seluruh negeri, terutama di ibu kota Antananarivo. Untuk meredakan para pengunjuk rasa, Presiden Andry Rajoelina memberhentikan Perdana Menteri Christian Ntsay, tetapi langkah tersebut gagal memuaskan para demonstran.

### CAPSAT
CAPSAT (bahasa Prancis: **''C**orps d’**a**dministration des **p**ersonnels et des **s**ervices **a**dministratifs et **t**echniques*) adalah unit elit [[Angkatan Bersenjata Madagaskar]] yang bermarkas di distrik Soanierana di pinggiran Antananarivo. Unit ini memainkan peran penting dalam [[Pemberontakan Kamp Capsat 2009|pemberontakan tahun 2009]] yang membawa Rajoelina naik ke tampuk kekuasaan.

== Kudeta ==
=== Pemberontakan ===
Pada pagi hari tanggal 12 Oktober 2025, Rajoelina mengumumkan adanya upaya perebutan kekuasaan oleh unit-unit CAPSAT yang sehari sebelumnya bergabung dengan para pengunjuk rasa. Peringatan pertama muncul setelah beberapa personel militer terlihat meninggalkan barak untuk bergabung dalam aksi protes, sementara Perdana Menteri [[Ruphin Zafisambo]] menyerukan agar situasi tetap tenang. Seorang jenderal CAPSAT menyatakan bahwa salah satu tentaranya telah ditembak mati oleh pasukan gendarmerie selama protes berlangsung. CAPSAT kemudian menyatakan bahwa mereka telah mengambil alih kendali atas angkatan bersenjata. Setelah pengumuman tersebut, para prajurit yang memberontak terlihat mengawal kelompok pemuda pengunjuk rasa menuju Lapangan 13 Mei di Antananarivo, tempat sebagian besar aksi protes terjadi.

Unit CAPSAT kemudian mengumumkan pengangkatan Jenderal Demosthene Pikulas sebagai kepala staf baru Angkatan Bersenjata Madagaskar, yang diterima oleh Menteri Angkatan Bersenjata Manantsoa Deramasinjaka Rakotoarivelo. Jenderal [[Richard Ravalomanana]], sekutu dekat Rajoelina, dicopot dari jabatannya sebagai ketua Senat, yang meningkatkan kemungkinan pengunduran diri Rajoelina sendiri. Seorang komandan CAPSAT, Kolonel Michael Randrianirina, membantah bahwa telah terjadi kudeta, dengan menyatakan bahwa mereka hanya “menjawab seruan rakyat”. Setelah pengangkatannya, Pikulas menolak untuk “membahas politik di dalam fasilitas militer” ketika ditanya mengenai tuntutan pengunduran diri Rajoelina. Pada 13 Oktober, satuan Gendarmerie Nasional yang mendukung protes anti-pemerintah juga mengambil alih kendali penuh atas seluruh pasukan gendarmerie dalam sebuah upacara resmi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah senior.

=== Penerbangan Rajoelina ===
Pada 12 Oktober, mantan perdana menteri [[Christian Ntsay]] dan salah satu penasihat Rajoelina, [[Mamy Ravatomanga]], tiba di [[Mauritius]] dengan penerbangan pribadi; pemerintah Mauritius menyatakan bahwa mereka “tidak puas” atas kedatangan tersebut. Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa Rajoelina masih berada di dalam negeri dan tetap mengelola urusan nasional. Ia dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kepada rakyat pada malam 13 Oktober, tetapi *Reuters'' melaporkan bahwa Rajoelina telah meninggalkan negara itu dengan pesawat militer Prancis yang berangkat dari Bandara Sainte Marie di timur laut Madagaskar pada 12 Oktober setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Namun, ketika ditanya oleh para jurnalis mengenai situasi di Madagaskar, Macron, yang saat itu menghadiri sebuah pertemuan puncak di Mesir, menolak mengonfirmasi apakah Rajoelina memang telah dievakuasi oleh Prancis dan menyatakan “keprihatinan mendalam” terhadap situasi di Madagaskar.

Pada 13 Oktober, Rajoelina menyampaikan pengumuman melalui video di halaman resmi kepresidenan Madagaskar, menyatakan bahwa ia telah dievakuasi ke tempat aman yang dirahasiakan setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya oleh “sekelompok personel militer dan politikus”. Ia menyerukan agar konstitusi dihormati dan menyatakan bahwa ia sedang “menjalankan misi untuk mencari solusi”. Pidato tersebut disampaikan setelah dua kali mengalami penundaan akibat upaya militer untuk merebut stasiun penyiaran negara. Rajoelina juga mengeluarkan dekret yang memberikan pengampunan kepada delapan orang, termasuk warga negara ganda Prancis-Madagaskar, Paul Maillot Rafanoharana, yang pada tahun 2021 dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas upaya kudeta sebelumnya. Partai oposisi Tiako i Madagasikara (TIM) mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan proses pemakzulan terhadap Rajoelina atas tuduhan “meninggalkan jabatan”.

### Pemakzulan Rajoelina dan kudeta
Pada 14 Oktober, Rajoelina mengeluarkan dekret untuk membubarkan Majelis Nasional yang dijadwalkan akan meluncurkan proses pemakzulan terhadapnya setelah melakukan konsultasi dengan ketua majelis dan ketua senat. Langkah ini seharusnya memungkinkan diadakannya pemilihan umum dalam waktu 60 hari. Namun, pemimpin oposisi Siteny Randrianasoloniaiko menyatakan bahwa dekret tersebut “tidak sah secara hukum” dan menegaskan bahwa Rajoelina tidak berkonsultasi dengan ketua Majelis Nasional, Justin Tokely. Meskipun ada perintah dari Rajoelina, Majelis Nasional tetap melanjutkan pemakzulan terhadapnya dengan hasil 130 suara setuju dan satu suara kosong. Pada saat yang sama, terjadi demonstrasi di Antananarivo yang mengecam Rajoelina sebagai boneka Prancis karena kewarganegaraan gandanya dan dukungan yang diterimanya dari Paris. Beberapa pengunjuk rasa membawa bendera Madagaskar dan bendera bajak laut Jolly Roger dari kelompok Bajak Laut Topi Jerami dalam seri manga One Piece.

Kolonel Randrianirina bersama sejumlah prajurit CAPSAT kemudian tiba di Istana Iavoloha, kediaman presiden, dan mengumumkan bahwa militer akan membentuk sebuah dewan bernama Dewan Kepresidenan Republik untuk Reformasi yang terdiri atas perwira dari angkatan darat dan gendarmerie, sementara seorang perdana menteri akan ditunjuk untuk “segera” membentuk pemerintahan sipil. Randrianirina juga berjanji akan mengadakan pemilihan umum dalam rentang waktu 18 bulan hingga dua tahun serta menangguhkan seluruh lembaga politik, termasuk konstitusi, komisi pemilihan umum, dan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengukuhkan Randrianirina sebagai presiden meskipun mendapat protes dari kantor Rajoelina. Hanya Majelis Nasional yang diperbolehkan tetap berfungsi. Pada 15 Oktober, televisi nasional Madagaskar mengumumkan bahwa Randrianirina akan dilantik pada 17 Oktober sebagai “Presiden Refondasi Republik Madagaskar” dalam sebuah sidang Mahkamah Konstitusi.

## Respon
Menanggapi pemberontakan tersebut, Air France menangguhkan seluruh penerbangan ke Madagaskar hingga 17 Oktober, sementara Emirates menangguhkan seluruh penerbangan ke negara itu hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pemerintah Britania Raya mengeluarkan imbauan agar warganya tidak melakukan perjalanan ke Madagaskar kecuali untuk keperluan penting sebagai tanggapan atas krisis yang terjadi. Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerukan kepada warganya di Madagaskar untuk tetap berada di tempat dan berlindung, dengan alasan situasi yang “sangat tidak stabil dan sulit diprediksi.” Uni Afrika menyerukan kepada semua pihak, baik sipil maupun militer, untuk tetap tenang dan menahan diri. Setelah pengambilalihan kekuasaan oleh militer pada 14 Oktober, Uni Afrika menangguhkan keanggotaan Madagaskar. Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC) menyatakan keprihatinan, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan “keprihatinan mendalam atas perubahan kekuasaan yang inkonstitusional”.

## Referensi