Kasus Amsal Christy Sitepu

**Kasus Amsal Christy Sitepu** adalah perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sektor ekonomi kreatif dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek pembuatan video profil desa yang berlangsung pada periode 2020 hingga 2022. Berdasarkan hasil audit, kerugian keuangan negara dalam kasus ini diperkirakan sekitar Rp202 juta. Kasus ini juga merupakan bagian dari perkara yang lebih luas terkait pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo dengan total kerugian mencapai sekitar Rp1,8 miliar dari berbagai pihak yang terlibat.

## Latar belakang

Amsal Christy Sitepu dikenal sebagai videografer yang bergerak di bidang produksi audiovisual, termasuk pembuatan video dokumentasi dan profil. Ia menjalankan kegiatan usahanya melalui sebuah badan usaha bernama CV Promiseland.

Seiring meningkatnya kebutuhan konten digital, terutama dalam promosi potensi daerah, jasa pembuatan video profil desa menjadi salah satu layanan yang banyak digunakan oleh pemerintah desa. Dalam konteks tersebut, Amsal menawarkan jasa pembuatan video profil kepada sejumlah desa di Kabupaten Karo dengan nilai sekitar Rp30 juta per desa.

## Kronologi
Kasus ini bermula dari proyek pembuatan video profil untuk sekitar 20 desa di Kabupaten Karo pada periode 2020 hingga 2022. Proyek tersebut mencakup proses penawaran proposal, produksi video, revisi, hingga penyerahan hasil kepada pihak desa.

Menurut keterangan dalam persidangan, beberapa desa sempat menolak penawaran sebelum akhirnya menyetujui kerja sama. Setelah kesepakatan tercapai, produksi video dilakukan sesuai permintaan, termasuk pengambilan gambar, penyuntingan (editing), hingga finalisasi konten.

Pada tahap awal, proyek berjalan tanpa keberatan dari pihak desa. Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan melalui proses revisi. Sejumlah kepala desa menyatakan bahwa hasil pekerjaan telah diterima dan dimanfaatkan sebagai sarana promosi desa.

Perkara ini berkembang setelah adanya penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Karo. Amsal yang sebelumnya berstatus saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada November 2025, dan selanjutnya didakwa di pengadilan.

## Proses hukum
### Dakwaan
Jaksa penuntut umum mendakwa Amsal dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa diduga melakukan penggelembungan anggaran dengan menyusun proposal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya serta tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Beberapa komponen yang dipersoalkan antara lain biaya untuk konsep/ide, editing, cutting, dubbing, serta penggunaan peralatan seperti mikrofon. Dalam perhitungan auditor, sejumlah komponen tersebut dinilai tidak memiliki nilai atau seharusnya bernilai nol.

Selain itu, aparat penegak hukum juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian antara durasi penggunaan peralatan yang dianggarkan dalam RAB dengan pelaksanaan di lapangan, seperti penyewaan peralatan yang tidak digunakan sesuai waktu yang tercantum.

Akibat perbuatan tersebut, kerugian keuangan negara dalam perkara ini dihitung sekitar Rp202 juta. Jaksa menuntut pidana penjara selama dua tahun, denda Rp50 juta subsider enam bulan kurungan, serta pembayaran uang pengganti sebesar Rp202 juta.

### Persidangan
Persidangan perkara ini berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Dalam proses persidangan, sejumlah kepala desa yang menggunakan jasa pembuatan video dihadirkan sebagai saksi.

Para saksi menyatakan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan proposal yang disepakati. Mereka juga menyebut hasil video profil desa dinilai bermanfaat dan digunakan untuk memperkenalkan potensi desa kepada masyarakat.

Selain itu, para saksi menyatakan tidak terdapat keberatan selama pelaksanaan proyek. Pembayaran dilakukan sesuai kontrak, dan kewajiban perpajakan atas kegiatan tersebut telah dipenuhi.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa laporan pertanggungjawaban kegiatan telah diperiksa oleh inspektorat daerah, dan menurut keterangan saksi, tidak ditemukan temuan pada saat pemeriksaan tersebut.

Sidang putusan terhadap Amsal Christy Sitepu dijadwalkan pada 1 April 2026.

### Pembelaan
Dalam nota pembelaan (pledoi), Amsal Christy Sitepu membantah seluruh dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ia menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian dari jasa profesional di bidang kreatif dan telah dilaksanakan sesuai kontrak.

Ia menegaskan bahwa komponen seperti konsep, ide, editing, cutting, dan dubbing merupakan bagian integral dari proses produksi audiovisual yang tidak dapat dipisahkan. Menurutnya, penilaian terhadap jasa kreatif tidak dapat disamakan dengan proyek fisik yang memiliki standar harga baku.

Amsal juga menyatakan tidak memiliki niat jahat (mens rea) dalam pelaksanaan proyek tersebut dan memohon agar majelis hakim membebaskan dirinya dari dakwaan. Sebagai alternatif, ia memohon putusan yang seringan-ringannya.

Kuasa hukum terdakwa juga mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara serta menilai perkara tersebut seharusnya masuk dalam ranah perdata, bukan pidana.

## Tanggapan dan kontroversi
Kasus ini memicu perhatian luas dari publik, termasuk pelaku industri kreatif dan akademisi hukum. Sejumlah pihak menilai bahwa perkara ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi dalam menilai jasa profesional di bidang kreatif.

Beberapa pakar hukum mengkritik perhitungan kerugian negara yang dinilai tidak mempertimbangkan nilai kerja kreatif, terutama ketika komponen seperti ide dan proses produksi dinilai tidak memiliki nilai ekonomi.

Kasus ini juga dibahas dalam rapat dengar pendapat umum di Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah anggota legislatif menyoroti perlunya kejelasan regulasi terkait standar penilaian jasa kreatif dalam proyek pemerintah.

Di sisi lain, aparat penegak hukum menyatakan bahwa perkara ini tidak berkaitan dengan profesi atau kemampuan pelaku, melainkan pada ketidaksesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan RAB yang telah disusun.

## Perkembangan lain
Dalam proses hukum yang berjalan, Amsal Christy Sitepu juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi yang dialaminya selama masa penahanan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum rapat dengan DPR dan menjadi bagian dari dinamika kasus yang berkembang di ruang publik.

Kasus ini juga dikaitkan dengan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, khususnya terkait pendekatan keadilan substantif dan penerapan prinsip restorative justice.

## Dampak
Perkara ini menjadi salah satu contoh kasus yang menimbulkan diskusi mengenai hubungan antara industri kreatif dan regulasi hukum di Indonesia. Kasus ini juga memunculkan perhatian terhadap perlunya standar yang lebih jelas dalam pengadaan jasa kreatif oleh pemerintah.

Selain itu, perkara ini dinilai memiliki implikasi terhadap persepsi pelaku ekonomi kreatif terhadap risiko hukum dalam menjalankan pekerjaan profesional mereka.

## Status
Hingga akhir Maret 2026, perkara Amsal Christy Sitepu masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan menunggu pembacaan putusan yang dijadwalkan pada 1 April 2026.

## Lihat pula
* Kabupaten Karo

## Catatan

## Referensi

## Pranala luar