Kerusuhan Mei 1998

**Kerusuhan Mei 1998,** juga dikenal sebagai **Tragedi Mei 1998** atau **Peristiwa Mei 98,** adalah peristiwa kekerasan massal dan kerusuhan sipil di Indonesia pada bulan Mei 1998, yang sebagian besar menargetkan komunitas Tionghoa Indonesia sebagai kambing hitam dari krisis moneter 1997. Peristiwa ini terutama terjadi di kota Medan, Jakarta, dan Surakarta, dengan insiden-insiden lebih kecil terjadi di wilayah lain Indonesia. 

Di bawah pemerintahan Soeharto yang didukung Barat, terdapat diskriminasi yang meluas dan sistemik terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Kerusuhan tersebut dipicu oleh korupsi, masalah ekonomi, termasuk kekurangan pangan dan pengangguran massal. Kerusuhan ini akhirnya berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, yang telah berkuasa selama 32 tahun dan didukung oleh kekuatan Barat seperti Amerika Serikat. Target utama dari kerusuhan tersebut adalah etnis Tionghoa Indonesia, tetapi sebagian besar korban jiwa disebabkan oleh kebakaran besar dan terjadi di antara para penjarah.

Diperkirakan lebih dari seribu orang tewas dalam kerusuhan tersebut. Sedikitnya 168 kasus pemerkosaan dilaporkan, dan kerusakan material senilai lebih dari Rp3,1 triliun (US$260 juta). Hingga tahun 2010, proses hukum atas kerusuhan tersebut terhambat dan tidak diselesaikan.

## Kerusuhan

Pada kerusuhan ini banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amukan massa—terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis.

Amukan massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" atau "Pro-reformasi" karena penyerang hanya fokus ke orang-orang Tionghoa. Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan bukan milik pribumi.

Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama yang dianggap kunci dari peristiwa kerusuhan Mei 1998. Pemerintah mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa bukti-bukti konkret tidak dapat ditemukan atas kasus-kasus pemerkosaan tersebut, tetapi pernyataan ini dibantah oleh banyak pihak.

Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun umumnya masyarakat Indonesia secara keseluruhan setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian (genosida) terhadap orang Tionghoa.

## Korban

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) jumlah korban jiwa akibat kerusuhan 1998 mencapai 1.308 jiwa. TGPF merinci jumlah korban, yang terdiri atas korban tewas, korban luka, dan korban kekerasan seksual.

TGPF menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan terdapat 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 orang dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu, korban yang luka-luka sebanyak 91 orang. 

Mereka yang meninggal karena senjata termasuk empat korban Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Pembakaran Plaza Sentral Klender dianggap sebagai peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, setidaknya 288–488 orang tewas dan terbakar secara hidup-hidup.Plaza Yogya Klender, Situs Ingatan Tragedi Mei 1998

## Pengusutan dan penyelidikan

Tidak lama setelah kejadian berakhir dibentuklah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki masalah ini. TGPF ini mengeluarkan sebuah laporan yang dikenal dengan "Laporan TGPF" 

Mengenai pelaku provokasi, pembakaran, penganiayaan, dan pelecehan seksual, TGPF menemukan bahwa terdapat sejumlah oknum yang berdasar penampilannya diduga berlatar belakang militer. Sebagian pihak berspekulasi bahwa Pangab saat itu (Wiranto) dan Pangdam Jaya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pembiaran atau bahkan aktif terlibat dalam provokasi kerusuhan ini.

Pada 2004 Komnas HAM mempertanyakan kasus ini kepada Kejaksaan Agung namun sampai 1 Maret 2004 belum menerima tanggapan dari Kejaksaan Agung.

### Penuntutan Amendemen KUHP
Pada bulan Mei 2010, Andy Yentriyani, Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), meminta supaya dilakukan amendemen terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut Andy, Kitab UU Hukum Pidana hanya mengatur tindakan perkosaan berupa penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Namun pada kasus Mei 1998, bentuk kekerasan seksual yang terjadi sangat beragam. Sebanyak 85 korban saat itu (data Tim Pencari Fakta Tragedi Mei 1998) mengalami pemerkosaan anal, oral, dan/atau disiksa alat kelaminnya dengan benda tajam. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut belum diatur dalam pasal perkosaan Kitab UU Hukum Pidana.

## Reaksi

### Pemerintah

Kekerasan di Medan menarik perhatian para pejabat keamanan nasional. Jenderal Wiranto, Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab, atau Panglima ABRI), mengunjungi daerah-daerah yang terkena dampak pada tanggal 6 Mei dan mengerahkan pasukannya untuk membantu memulihkan ketenangan di kota tersebut. Dua hari kemudian, Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Kostrad (Cadangan Strategis Angkatan Darat) mengerahkan salah satu unitnya "untuk mendukung pasukan lokal dan meyakinkan masyarakat bahwa yang lain siap untuk pergi ke daerah-daerah yang bermasalah jika diperlukan". Namun, tidak ada upaya yang mampu menahan kekerasan karena kerusuhan terus berlanjut di Medan selama tiga hari setelah kunjungan Wiranto, yang membuat masyarakat percaya bahwa hanya sedikit perintah yang dilaksanakan oleh unit-unit yang dikerahkan. Ketertiban akhirnya dipulihkan ketika komandan militer daerah Yuzaini meminta bantuan para pemimpin masyarakat dan organisasi pemuda untuk mengatur patroli lokal (siskamling) dengan pasukan keamanan. Kelambanan upaya pengamanan terus berlanjut seiring meningkatnya kekerasan di Jakarta, dan pimpinan militer yang bertanggung jawab atas keamanan di ibu kota— Wiranto, Prabowo, dan Susilo Bambang Yudhoyono—absen. Respons militer dan polisi di ibu kota tidak konsisten. Tentara di wilayah utara Mangga Besar diduga hanya berdiam diri dan membiarkan penjarah kabur membawa barang curian. Sementara tentara yang ditugaskan di Slipi dilaporkan mencoba dengan sekuat tenaga melindungi rakyat dari penjarah.

Di Surakarta, perwakilan Angkatan Bersenjata Kolonel Sriyanto membantah tuduhan pengabaian oleh militer. Ia mengklaim bahwa pasukan darat terbatas karena beberapa unit sedang dalam perjalanan ke Jakarta sementara beberapa yang tertinggal membantu polisi dalam mengendalikan pengunjuk rasa di Universitas Muhammadiyah. Sebagian besar, militer menggambarkan kekerasan tersebut "dalam bentuk massa yang menjadi gila, bertindak secara tak terkendali dan spontan, yang jumlahnya lebih banyak daripada pasukan keamanan". Susuhunan Pakubuwana XII, raja tradisional Surakarta, mengutuk kekerasan tersebut sebagai perilaku yang "tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut wong Solo". Ia juga tampil langka pada tanggal 19 Mei untuk menunjukkan solidaritas para elit dengan para korban kekerasan. Dalam sebuah pertemuan dengan 5.000 mahasiswa di kompleks istananya, ia menjanjikan sejumlah uang simbolis sebesar Rp1.111.111 untuk mendukung seruan mahasiswa untuk reformasi.

Setelah menyadari bahwa Suharto telah kehilangan kendali atas pejabat militer seniornya, ia mengundurkan diri sebagai presiden seminggu setelah kerusuhan pada 21 Mei. Dua bulan kemudian pada 23 Juli, penerusnya B. J. Habibie menunjuk TGPF untuk melakukan investigasi resmi atas kerusuhan Mei. Selama investigasi, tim mengalami kesulitan menemukan saksi yang bersedia memberikan kesaksian tentang kekerasan tersebut, dan tim hanya diberi waktu tiga bulan untuk menyelidiki kerusuhan di enam kota. Data yang dikumpulkan oleh tim terutama berasal dari organisasi non-pemerintah dan Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa (Bakom PKB) yang disponsori negara, yang telah menyusun banyak laporan polisi tentang insiden tersebut. Laporan lengkap yang berjumlah ratusan halaman itu tidak pernah dibagikan ke publik dan hanya tersedia bagi anggota tim, menteri terkait, dan beberapa peneliti. Media menerima ringkasan setebal 20 halaman dalam bahasa Indonesia dan Inggris, yang kemudian disebarluaskan secara luas di Internet.

Hingga saat ini, pemerintah pusat menyangkal adanya pemerkosaan dan kekerasan seksual selama kerusuhan dengan alasan kekurangan bukti walaupun banyak bukti sudah dikumpulkan baik oleh aktivis HAM lokal maupun internasional.

### Publik
Orang Tionghoa-Indonesia di Medan menjadi korban preman lokal yang mengancam komunitas mereka dengan kekerasan. Sebelum kerusuhan, orang Tionghoa biasanya menggunakan metode di luar hukum untuk menjamin perlindungan dan keamanan mereka. Akibatnya, kelompok yang memeras uang dari orang Tionghoa—kadang-kadang agen pemerintah—melihat mereka sebagai "sapi perah". Namun, selama kekerasan, intimidasi sering diikuti oleh penjarahan toko dan bisnis milik orang Tionghoa. Sebagian besar masyarakat percaya bahwa warga negara Indonesia non-Tionghoa itu “aman”, oleh karena itu banyak yang memasang tanda di depan tempat usaha mereka yang bertuliskan “punya Muslim Pribumi”. Merasa dikhianati oleh negara sendiri akibat kerusuhan, banyak Tionghoa Indonesia bermigrasi ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Belanda, Australia dan Amerika Serikat serta berbagai lokasi dekat Indonesia. Mereka yang tetap tinggal menginap di hotel milik masyarakat adat atau mempersenjatai diri untuk membentuk kelompok pertahanan masyarakat. Namun, warga masyarakat setempat membedakan insiden ini dari kekerasan anti-Tionghoa sebelumnya karena ancaman terhadap orang Tionghoa merupakan "bagian dari struktur sosial ekonomi dan politik kota". Mereka percaya bahwa kerusuhan tersebut dipicu oleh demonstrasi mahasiswa atau preman yang ingin mendiskreditkan gerakan reformasi.

Kisah-kisah kekerasan seksual dengan para pelaku yang meneriakkan slogan-slogan anti-Tionghoa dan berbagai makian verbal lainnya selama kerusuhan Jakarta mengejutkan masyarakat Indonesia. Karena insiden-insiden tersebut digambarkan sebagai kekerasan yang disponsori negara, kelompok-kelompok nasional dan internasional menjadi lebih vokal dalam menyerukan reformasi dan agar pemerintah mengundurkan diri. Tokoh Muhammadiyah Amien Rais mengecam kerusuhan yang terjadi di Surakarta yang ia nilai lebih destruktif dari Jakarta. Pernyataannya bahwa peristiwa Surakarta didalangi oleh dalang dan bukan massa yang tidak terorganisasi menjadi berita utama nasional. Tidak seperti di Jakarta, warga Tionghoa setempat memandang bahwa Surakarta tidak begitu anti-Tionghoa. Citra ini semakin diperkuat oleh desakan dari orang-orang Tionghoa Indonesia yang berpengaruh bahwa penyebabnya “beragam”. Kebanyakan orang Tionghoa yang melarikan diri saat kekerasan terjadi kembali setelah kekerasan mereda, tidak seperti mereka yang tinggal di Medan dan Jakarta.

### Internasional
Saat berita kerusuhan di Indonesia telah mencapai diaspora etnis Tionghoa lainnya, kerusuhan ini langsung dilabel "anti-Tionghoa". Pada 20 Juli, diaspora Tionghoa di California mendirikan "Komite Penyelamatan Hak Asasi Manusia Indonesia" dan mulai mencari bukti penganiayaan yang dilakukan Indonesia terhadap warga Tionghoa. Diaspora Tionghoa di New York dan Washington, D.C. mengelar unjuk rasa dengan puluhan ribu tanda tangan dan demonstrasi untuk mengutuk penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga Tionghoa di luar negeri dan untuk menunjukkan solidaritas terhadap penderitaan warga Tionghoa. Salah satu organisasi yang paling menonjol adalah Asosiasi Tionghoa New York yang melawan kekerasan terhadap Tionghoa di Indonesia. Di Hong Kong, lebih dari 40 perwakilan kelompok perempuan dan lebih dari 80 warga Tionghoa Indonesia berbaris menuju Konsulat Jenderal Indonesia di Hong Kong untuk berdemonstrasi dan menyerahkan pernyataan protes kepada konsulat. Aksi serupa dilakukan di Inggris, Selandia Baru, Kanada, Australia, Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Utusan pemerintah Kanada bertemu dengan korban pemerkosaan dan menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia.

Etnis Tionghoa mengorganisasi protes melalui situs web Global Huaren, yang didirikan oleh emigran Tionghoa Malaysia Joe Tan di Selandia Baru. Tan mendirikan situs web tersebut sebagai respons terhadap "ketidakpedulian" di seluruh dunia dan menyebarkan berita tentang kekerasan tersebut kepada para profesional dan kolega. Para anggota kemudian mengoordinasikan demonstrasi di kedutaan besar dan konsulat Indonesia di kota-kota besar di Lingkar Pasifik. Aksi solidaritas yang dilakukan oleh komunitas internasional membawa kesadaran baru tentang identitas etnis dan nasional—Indonesia dan Tionghoa—di antara orang Tionghoa Indonesia "karena selama ini yang satu telah dikorbankan untuk yang lain".

#### Tiongkok
Sikap Tiongkok yang hati-hati dan pasif banyak dikecam oleh organisasi hak asasi manusia. Pada bulan April 1998, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mengunjungi Indonesia dengan janji memberikan bantuan sebesar US$400 juta untuk mengatasi krisis moneter dan mempererat hubungan antarbangsa. Ia juga menyatakan bahwa tensi antar etnis di Indonesia adalah urusan dalam negeri dan Tiongkok tidak berhak untuk melakukan intervensi. Zhang Yunling, yang saat itu menjabat sebagai direktur Institut Studi Asia Tenggara di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, mengatakan bahwa sebelum kerusuhan Mei terjadi, otoritas Beijing hanya berharap kerusuhan tidak akan terjadi. Kerusuhan ini hanya dianggap sebagai urusan internal di pemerintah Tiongkok karena sebagian besar yang terkena dampak adalah warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, pemerintah Tiongkok, yang tidak mengakui kewarganegaraan ganda, mengadopsi kebijakan non-intervensi berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan secara Damai.

Mulai tanggal 13 Mei 1998, kerusuhan besar-besaran dimulai. Selama kerusuhan terjadi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membentuk tim tanggap darurat 24 jam dan merumuskan rencana untuk melindungi dan mengevakuasi warga Tiongkok di luar negeri. Pada tanggal 21 Mei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Zhu Bangzao menanggapi pertanyaan wartawan dengan mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengikuti dengan saksama perkembangan situasi di Indonesia dan sangat prihatin dengan nasib warga negara Tiongkok yang terdampar di sana, termasuk warga negara Hong Kong, Macau, dan Taiwan.

Beberapa bulan setelah kerusuhan, surat kabar *[[People's Daily]]* melaporkan pada 15 Agustus Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia telah menghubungi satu per satu untuk mengonfirmasi keselamatan lebih dari 300 orang Tiongkok yang terdaftar selama kerusuhan untuk memindahkan yang terjebak ke area aman, dan meminta maskapai penerbangan untuk mengoperasikan tiga penerbangan lagi untuk mengevakuasi lebih dari 200 orang. Artikel tersebut juga mengklaim bahwa setelah kerusuhan, Kedutaan Besar China di Indonesia melakukan banyak upaya penjelasan dan upaya perdamaian atas nama pemerintah China kepada masyarakat Tionghoa Indonesia. Dubes RI juga menyambangi kota-kota di pulau terluar yang menjadi tempat berkumpulnya warga Tionghoa untuk menyampaikan rasa belasungkawa, mendengar keluh kesah dan permohonan bantuan mereka, serta menyampaikan rasa simpati dan perhatian pemerintah serta rakyat Tiongkok atas kerusuhan dan musibah yang menimpa warga Tionghoa.

Namun, seorang saksi mata melaporkan bahwa selama kerusuhan, ada tiga Tionghoa Indonesia yang meminta bantuan ke kantor kedutaan besar namun pemerintah Tiongkok menolak untuk memberi bantuan setelah melihat bahwa mereka berstatus Warga Negara Indonesia. Sarjana Indonesia Leo Suryadinata, sarjana Tiongkok Zha Daoxiong, sarjana Selandia Baru Du Jianhua, sarjana Singapura Xu Benqin dan lain-lain telah menunjukkan bahwa selama kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok tidak mempunyai niat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan kepada para korban, yaitu warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Sebelum kerusuhan anti-Tiongkok pada bulan Mei, banyak warga Tionghoa di luar Indonesia yang mengkritik pemerintah Tiongkok karena melindungi warga Tionghoa Indonesia, tetapi Beijing menolak untuk campur tangan karena hubungan antara Beijing dan Jakarta sudah cukup harmonis saat itu dan Beijing tidak ingin merusak hubungan ini. Diplomat Tiongkok di Amerika Serikat secara pribadi mengatakan tidak mungkin bagi pemerintah Tiongkok untuk melakukan protes atau mengirim kapal ke Indonesia karena sebagian besar warga Tiongkok di Indonesia adalah warga negara Indonesia dan tidak ada alasan yang tepat untuk melakukannya. Sikap Beijing tidak berubah selama periode kerusuhan anti-Tiongkok yang parah pada bulan Mei. Pemerintah Tiongkok memang telah mengambil langkah-langkah untuk mengevakuasi warga negara Tiongkok yang bekerja dan bepergian di Indonesia, dan memberikan perlindungan konsuler bagi pemegang dokumen perjalanan Taiwan dan Makau yang mencari bantuan, tetapi sebaliknya, pemerintah Tiongkok tidak bersedia untuk campur tangan dalam nasib warga negara Tiongkok di Indonesia. Secara formal dan umum, apa yang terjadi di Jakarta bukanlah urusan Beijing dan Tiongkok menyatakan bahwa Tionghoa Indonesia sudah menjadi bagian dari "keluarga besar Indonesia" sehingga mereka tidak memiliki kewajiban untuk melindungi Tionghoa Indonesia. Mendekatnya peringatan unjuk rasa Tiananmen 1989 yang jatuh pada 4 Juni juga menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah Tiongkok tidak ingin ikut campur karena khawatir bahwa sentimen nasionalisme Tiongkok akan kembali bangkit dan memberi tekanan kepada Partai Komunis Tiongkok yang saat itu dipimpin oleh Jiang Zemin, terutama karena kerusuhan yang terjadi mengingatkan mereka terhadap pembantaian 4 Juni di Tiongkok.

Selama kerusuhan Indonesia pada bulan Mei, sebagian besar surat kabar dan stasiun televisi China tidak melaporkan insiden tersebut. Pemerintah Beijing lambat dalam memberikan tanggapan, hanya menyebutkan insiden tersebut secara singkat di media milik pemerintah dan tidak menganggapnya sebagai masalah kebijakan luar negeri. Mereka yang mencoba melakukan protes dibungkam, dan liputan berita apa pun segera ditekan. Bahkan setelah kasus pemerkosaan terungkap pada awal Juni, meskipun insiden tersebut mendapat perhatian dari masyarakat internasional dan media dari berbagai negara, respon dari media Tiongkok daratan masih tertinggal. Pada 5 Juli, pemimpin redaksi surat kabar Malaysia *[[Sin Chew Daily]]* Zhang Xiaoqing mengeluarkan editorial yang mengkritik Tiongkok yang menolak memberi bantuan kepada Tionghoa Indonesia hanya karena tidak mau mengikut campuri urusan dalam negeri Indonesia.

Tiongkok akhirnya berhenti membisu setelah dua bulan dan mengubah sikapnya. Pada 6 Juli, pernyataan pertama dari pemerintah Tiongkok keluar dari Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Chen Siqiu dalam sebuah wawancara dari media Indonesia saat meninjau investasi kelapa sawit di Kalimantan Timur. Chen menyampaikan keprihatinan pemerintah Tiongkok atas kerusuhan yang terjadi dan meminta pemerintah Indonesia untuk mengusut tuntas masalah tersebut. Saat yang sama, Chen juga memyampaikan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan protes keras karena keselamatan Tionghoa Indonesia seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia. Kemudian pada 28 Juli, *[[People's Daily]]* mengeluarkan editorial pertamanya yang meliputi kerusuhan di Indonesia. Menanggapi pertanyaan wartawan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Tang Guoqiang mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok menyatakan keprihatinan dan kegelisahan yang mendalam mengenai pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia dalam kerusuhan bulan Mei, dan telah berulang kali menggunakan jalur diplomatik untuk berharap agar pemerintah Indonesia menyelidiki secara menyeluruh insiden terkait dan mengambil tindakan efektif untuk menghindari insiden serupa yang tidak diinginkan. Pada tanggal 3 Agustus, *People’s Daily* menerbitkan sebuah komentar yang menyerukan perlindungan keselamatan dan hak hukum warga negara Indonesia Tionghoa dan hukuman berat bagi pelanggar hukum. Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Agustus, Menteri Luar Negeri Tiongkok Tang Jiaxuan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusut masalah tersebut, melakukan investigasi dan menanganinya secepat mungkin, serta menjamin keselamatan dan hak serta kepentingan sah warga Tiongkok di luar negeri. Saat yang sama pada 17 Agustus, 200 mahasiswa Tiongkok di Beijing mengadakan aksi unjuk rasa di KBRI Beijing tetapi bubar setelah dibujuk dan dihentikan oleh kepolisian dan sekolah Tiongkok.

Namun, Tiongkok tetap menjaga hubungan ekonomi dan bilateral yang erat dengan Indonesia. Antara melaporkan pada tanggal 6 Agustus, pemerintah Tiongkok setuju untuk menjual 50.000 ton beras ke Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus, Tiongkok memberikan bantuan medis sebesar US$3 juta kepada Indonesia sesuai janjinya, dan terus memberikan pinjaman ekonomi sebesar US$200 juta kepada Indonesia sebagaimana yang dijanjikan pada bulan April. Pada tanggal 26 November, menurut *[[The Jakarta Post]]*, delegasi ekonomi dan perdagangan Tiongkok mengunjungi Jakarta sesuai jadwal untuk membahas proyek investasi Tiongkok di Indonesia.

Pada tanggal 17 November, Presiden Tiongkok sekaligus Sekretaris Jenderal Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin bertemu dengan Presiden B. J. Habibie di Hotel Shangri-La di Kuala Lumpur, Malaysia, saat menghadiri Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC Keenam. Dalam pertemuan tersebut, Jiang Zemin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara tetangga yang bersahabat bagi Tiongkok dan pengembangan lebih lanjut hubungan kedua negara merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok. Ia menyampaikan apresiasinya atas upaya aktif Habibie dalam mendorong pengembangan hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Pada saat yang sama, ia menyatakan keprihatinannya terhadap situasi warga negara Indonesia Tionghoa dan mengatakan bahwa keselamatan pribadi serta hak dan kepentingan hukum warga negara Indonesia Tionghoa harus dilindungi secara efektif oleh pemerintah Indonesia. Habibie juga mengucapkan terima kasih kepada Tiongkok atas bantuannya yang berharga bagi Indonesia dan mengatakan bahwa kerusuhan pada bulan Mei merupakan tindakan kriminal yang akan ditangani oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan hukum. Jiang Zemin berkata "Tionghoa Indonesia tidak hanya akan berperan bagi... stabilitas jangka panjang Indonesia, tetapi juga... kelancaran pengembangan hubungan kerja sama yang bersahabat dengan negara-negara tetangga." Ia juga berjanji bahwa Tiongkok tidak akan menggunakan Tionghoa Indonesia untuk mencari keuntungan pol itik dan ekonomi lokal. Setelah itu, liputan terhadap kerusuhan ini memudar di Tiongkok. Tiongkok juga mengklaim mereka juga telah mendesak maskapai penerbangan untuk mengoperasikan tiga penerbangan lagi dari Indonesia, yang mengangkut sekitar 200 warga Tiongkok dari Jakarta.

Kerusuhan ini dikenal di Tiongkok sebagai **Mei Hitam** (), dinamai berdasarkan sebuah dokumenter VCD meliputi kerusuhan tersebut yang diliris oleh China Radio and Television Publishing House pada bulan Oktober. Mulai sekitar tahun 2010, rumor tentang insiden anti-Tiongkok tahun 1998 di Indonesia mulai muncul dalam jumlah besar di Internet Tiongkok. Isi utama laporan tersebut adalah bahwa pemerintah Republik Rakyat Tiongkok saat itu melakukan evakuasi dan penyelamatan paksa terhadap warga Tionghoa Indonesia dengan cara mengirimkan kapal, membagikan paspor kosong, atau mengunjungi setiap rumah tangga. Namun, warga Tionghoa Indonesia yang setia kepada pemerintah Taiwan menolak penyelamatan tersebut. Sebaliknya, mereka melaporkan tindakan pejabat konsuler China tersebut kepada pihak berwenang Indonesia, yang mengakibatkan pembantaian brutal. Contohnya adalah artikel yang diterbitkan oleh Zhou Xiaoping, seorang komentator online Tiongkok yang terkenal, di Party Building Network. Namun, menurut memoar Liu Yonggu, yang saat itu menjabat sebagai penasihat Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia, pada 1998 Tiongkok tidak mengirim kapal untuk menjemput orang-orang seperti yang dikabarkan, tetapi malah mengoordinasikan tiga penerbangan carteran untuk mengevakuasi total 600 orang, termasuk 300 warga Hong Kong dan 100 warga negara Indonesia Tionghoa setempat. Saat itu, pemerintah Tiongkok hanya mengeluarkan 40 sertifikat dan pernyataan perjalanan, yang dapat berfungsi sebagai dokumen identifikasi alih-alih paspor, tetapi penerima manfaat utamanya adalah orang-orang dari Hong Kong dan Taiwan. Bagi warga negara Indonesia Tionghoa yang berhasil tiba di Tiongkok atas usaha sendiri, disediakan lebih dari 10.000 visa kedatangan dan visa belajar. Tidak pernah ada cerita tentang membuang paspor kosong ke tanah dan tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Selain itu, kedutaan besar China memiliki sumber daya manusia yang terbatas pada saat itu, dan satu-satunya pasukan bergerak yang digunakan hanya untuk menyelamatkan sekitar 100 orang dari Hong Kong dan Taiwan. Tidak ada kasus Cina mengirim pejabat untuk memobilisasi warga Cina agar melakukan evakuasi dari pintu ke pintu. Beberapa orang berspekulasi bahwa hal ini dilakukan untuk menutupi sikap pemerintah Tiongkok yang memalukan dan tanggapan acuh tak acuh ketika terjadi insiden anti-Tiongkok, sehingga mereka mengarang berbagai rumor bahwa "warga Tiongkok di luar negeri telah mengisolasi diri dari Tiongkok."

#### Hong Kong
Para pengunjuk rasa menggunakan cat hitam untuk mengotori gerbang Konsulat Jenderal Indonesia di Leighton Road di Causeway Bay untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ketua umum Partai Demokrat Martin Lee menulis sebuah surat kepada Presiden B. J. Habibie yang berisi bahwa apa yang terjadi di Indonesia selama dua hari kerusuhan tersebut telah membangkitkan persamaan dengan serangan rezim Jerman Nazi terhadap Yahudi.

#### Taiwan
Dibandingkan Tiongkok yang mengambil langkah pasif, Taiwan mengambil langkah yang lebih aktif untuk mengecam Indonesia selama peristiwa tersebut. Wu Yuanyan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok, mengatakan pada 14 Mei bahwa tidak ada berita mengenai korban di kalangan pengusaha dan turis Tiongkok, dan belum saatnya untuk melaksanakan evakuasi. Perwakilan Republik Tiongkok di Indonesia, Lu Baosun, juga menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi beberapa hari terakhir ini tidak secara khusus menyasar pengusaha Taiwan atau warga negara Tiongkok Indonesia. Saat ini, hanya lima atau enam perusahaan Taiwan yang terkena dampak dan tidak ada yang terluka. Oleh karena itu, tidak ada rencana untuk mengevakuasi warga negara Taiwan. Perdana Menteri Taiwan Vincent Siew kemudian mengadakan pertemuan darurat dengan Kementerian Luar Negeri dan Komisi Urusan Tionghoa Perantauan secara segera mungkin untuk mengambil langkah cepat untuk melindungi warga Tionghoa perantauan dan memastikan bahwa nyawa dan harta benda warga Tionghoa perantauan lokal dan pengusaha Taiwan terlindungi.

Pada 16 Mei, pemerintah Taiwan memberangkatkan pesawat khusus untuk mengevakuasi rakyatnya dan juga para korban, mengirimkan lima pesawat angkut C-130 Hercules untuk bersiaga di Indonesia, serta mengirimkan sebuah armada angkatan laut ke Bali juga untuk mengevakuasi warga Taiwan dan Tionghoa Indonesia. Selain itu, EVA Air menambah penerbangan khusus untuk mengevakuasi ribuan pebisnis dan ekspatriat Taiwan, penerbangan pertama lepas landas pada pukul 09.20 pagi tanggal 15 Mei waktu Taipei, membawa 238 penumpang. Penerbangan khusus China Airlines kedua lepas landas sekitar pukul 10. China Airlines kemudian memberangkatkan penerbangan lembur kedua ke Jakarta pada pukul 4:30 sore. dan penerbangan lembur ketiga pada pukul 02.50 dini hari. EVA Air juga menambah penerbangan ekstra ke Surabaya pada pukul 01.00 dini hari. Pada periode ini, sejumlah pengusaha Taiwan yang hendak dievakuasi merasa tidak puas dengan kenaikan harga yang dilakukan maskapai dan ketidakefisienan operasi evakuasi pemerintah.

Pada 17 Mei, Menteri Luar Negeri Jason Hu mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia telah memohon agar Taiwan tidak menarik investasi mereka atau mengevakuasi warganya. Pada 29 Juli, pemerintah Taiwan secara terbuka memanggil delegasi diplomatik Indonesia untuk menyampaikan kecaman keras terhadap peristiwa tersebut dan meminta Indonesia untuk memberi bantuan kepada korban. Pemerintah Taiwan juga mengancam akan menarik investasi mereka dari Indonesia yang mencapai US$ 13 milliar pada tahun tersebut dan juga menolak sebanyak 15,000 pekerja migran Indonesia untuk masuk ke Taiwan. Pada 3 Agustus, ratusan pengunjuk rasa di Taiwan melempar telur ke Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Indonesia di Taipei untuk memprotes pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa Indonesia yang dilakukan oleh para demonstran Indonesia. Taiwan menjustifikasi bahwa ancaman yang dikeluarkan didasari prinsip untuk melindungi diaspora Tionghoa serta hak asasi manusia. Pada 9 Agustus, Menteri Investasi Hamzah Haz terbang ke Taiwan untuk meminta maaf serta mempromosikan Indonesia sebagai tempat investasi. Saat yang sama, sebuah delegasi Taiwan bertemu dengan Menteri Pertahanan Wiranto dan juga beberapa jajaran kabinet pemerintahan B. J. Habibie.

#### Amerika Serikat
Saat kerusuhan di Jakarta mulai pada 15 Mei, pemerintah Amerika Serikat memerintahkan evakuasi "tanggungan dan personel yang tidak penting" dari konsulat. Departemen Luar Negeri juga merekomendasikan warga negara AS untuk meninggalkan negara tersebut menggunakan penerbangan komersial atau penerbangan evakuasi yang diselenggarakan oleh pasukan AS. ''USS Belleau Wood'' dan Skuadron Helikopter Marinir "Flying Tigers" ditempatkan di wilayah tersebut sebagai bagian dari rencana evakuasi darurat bagi warga negara AS dan personel kedutaan, yang dikenal sebagai Operasi Bevel Incline. Saat yang sama, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menunda pembayaran bantuan darurat sebesar $1,4 miliar kepada Indonesia, membatalkan rencana kunjungan delegasi militer senior dari negara tersebut, dan mengevakuasi staf kedutaan yang tidak memiliki kepentingan.

Dalam Laporan Hak Asasi Manusia tentang Indonesia tahun 1998, pemerintah AS menuduh pemerintahan Suharto melakukan “pelanggaran hak asasi manusia yang serius”. Antara pemilu 1997 dan kerusuhan, mahasiswa dan aktivis hak asasi manusia diculik dan disiksa saat berada dalam tahanan pasukan keamanan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa polisi melempari dengan batu dan menembaki wartawan asing yang meliput bentrokan antara mahasiswa dan pasukan keamanan pada 6 Mei. Pemerintah federal kemudian menyetujui 7,000 permintaan suaka warga Tionghoa. *[[The New York Times]]* menjadi surat kabar Amerika pertama yang melaporkan "kerusuhan anti-Tionghoa" tersebut secara luas ke seluruh dunia. Dimulai pada bulan Juli tahun yang sama, warga Amerika Tionghoa melancarkan protes di seluruh Amerika Serikat. Protes tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 7 dan 8 Agustus, dengan 13 kota besar di seluruh Amerika Serikat mengadakan demonstrasi serentak untuk mengutuk kejahatan massa Indonesia. Hampir 20.000 warga Tiongkok berkumpul di depan kedutaan besar dan konsulat Indonesia di seluruh Amerika Serikat, menuntut segera diakhirinya kekerasan anti-Tiongkok dan hukuman berat bagi para penjahat. Pada pagi hari tanggal 8 Agustus, slogan-slogan kemarahan terdengar di depan Kedutaan Besar Indonesia di Amerika Serikat di Washington, D.C. Hampir seribu orang Tiongkok berkumpul untuk melakukan protes dan menyerahkan surat protes kepada pejabat AS di Indonesia.

#### Negara lain
Pada 15 Mei, Singapore Airlines beralih ke pesawat penumpang besar untuk memenuhi permintaan penerbangan dari Jakarta ke Singapura. Pada tanggal 16 Mei, pemerintah Singapura mengirimkan personel ke Bandara Jakarta untuk membantu warga Singapura dalam evakuasi. Hingga 19 Mei, 2.900 warga Singapura telah berhasil dievakuasi.

Pada bulan Juli, warga Bangkok dan Kuala Lumpur mengelar aksi unjuk rasa di depan KBRI Thailand dan Malaysia.

Angkatan Udara Kerajaan Belanda mengirimkan sebuah pesawat tanker McDonnell Douglas DC-10 untuk mengevakuasi ekspatriat lokal, terutama warga Tionghoa yang memegang kewarganegaraan Belanda.

## Dampak
Untuk lebih dari seminggu setelah kerusuhan di Jakarta, warga setempat tetap di rumah karena ketakutan atas keselamatan diri sendiri. Kebanyakan bank, perusahaan dan gedung umum ditutup di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa gedung pemerintahan tetap dibuka untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei. Walaupun ada ketakutan bahwa kerusuhan masih akan berlanjut, hanya ada tiga insiden kecil yang terjadi di kota kecil. Data yang dikumpulkan oleh tim pencari fakta mengenai jumlah korban jiwa akibat kekerasan di ibu kota saling bertentangan. TRUK melaporkan 1.109 korban tewas akibat kebakaran, 27 korban tewas akibat tembakan, 91 korban luka-luka, dan 31 korban hilang. Laporan polisi menyebutkan 463 korban tewas dan 69 korban luka-luka, sementara pemerintah kota hanya melaporkan 288 korban tewas dan 101 korban luka-luka. Kerugian properti diperkirakan mencapai Rp2,5 triliun (US$238 juta), dengan laporan pemerintah kota 5.723 bangunan dan 1.948 kendaraan hancur, sementara laporan polisi menghitung 3.862 bangunan dan 2.693 kendaraan. Kerugian di Surakarta diperkirakan mencapai Rp457 miliar (US$46 juta), dengan etnis Tionghoa menderita kerugian materi paling besar.

## Dalam budaya populer

Drama dan karya fiksi lainnya banyak ditulis sebagai respons terhadap kerusuhan 1998, khususnya yang berkaitan dengan aspek rasial dan pemerkosaan terhadap perempuan Orang Tionghoa Indonesia. Ini termasuk Putri Cina (Bahasa Inggris: *Chinese Princess*), oleh pendeta Katolik Indonesia dan penulis Sindhunata, yang membahas tentang hilangnya identitas yang dialami oleh Orang Tionghoa Indonesia setelah kerusuhan dan sebagian ditulis dari sudut pandang korban pemerkosaan.

### Film dan televisi
* *[[Di Balik 98]]* (2015) - Film drama Indonesia berdasarkan peristiwa kerusuhan 1998, dibintangi oleh Chelsea Islan dan Boy William
* *[[May (film)|May]]* (2008) - Film drama Indonesia, bercerita mengenai sepasang kekasih Antares (Yama Carlos) dan May (Jenny Chang) yang berbeda suku, tetapi harus terpisah karena peristiwa kerusuhan 1998
* *[[9808 Antologi 10 Tahun Reformasi Indonesia]]* (2008) - Film Dokumenter-Antologi Indonesia, berdasarkan peristiwa kerusuhan 1998
* *[[Pengepungan di Bukit Duri]]* (2025) - Film fiksi kerusuhan di Indonesia yang terinspirasi dari peristiwa kerusuhan 1998

## Lihat pula

* Tim Gabungan Pencari Fakta
* Ita Martadinata Haryono
* Pemerkosaan massal 1998
* Sinofobia
* Kejatuhan Soeharto
* Insiden 13 Mei, peristiwa serupa di Malaysia
* Kerusuhan rasial Singapura 1969, peristiwa serupa di Singapura

## Rujukan

## Pranala luar

*  Sejarah Reformasi - Semanggi Peduli 
*  "Komnas HAM Pertanyakan Kasus Mei 1998" , *Tempo Interaktif*
*  Sejarah Reformasi - Harga Yang Harus Dibayar Etnis Tionghoa di Indonesia