Teori Internasional Ketiga

**Teori Internasional Ketiga** (), yang juga dikenal dengan sebutan **Teori Universal Ketiga** dan **Khadafisme**, adalah sistem pemerintahan yang dicetuskan oleh Kolonel Muammar Khadafi pada 15 April 1973 dalam pidato Zuwara-nya, yang mana sistem pemerintahan Jamahiriyah Rakyat Sosialis Agung Arab Libya didasarkan pada teori ini. Teori ini sendiri menggabungkan unsur-unsur dari nasionalisme Arab, Nasserisme, anti-imperialisme, sosialisme Islam, populisme sayap kiri, nasionalisme Afrika, Pan-Arabisme, dan sebagian dipengaruhi oleh prinsip-prinsip demokrasi langsung. Sumber lain yang dijadikan acuan Khadafi adalah fundamentalisme Islam; ia menentang instruksi formal mengenai makna Al -Qur'an sebagai penistaan dan berpendapat bahwa umat Islam telah menyimpang terlalu jauh dari Tuhan dan Al-Qur'an. Namun, rezim Khadafi telah digambarkan sebagai Islamis, bukan fundamentalis, karena ia menentang Salafisme, dan banyak fundamentalis Islam dipenjara selama pemerintahannya.

Teori ini mirip dengan sistem manajemen mandiri di Yugoslavia pada masa kekuasaan Tito, serta teori Jalan Ketiga Yugoslavia pada dasawarsa 1960-an, 1970-an, dan 1980-an seperti yang dikembangkan oleh Edvard Kardelj. Sistem ini juga terinspirasi sebagian oleh Buku Merah Kecil Mao Zedong dan Teori Tiga Dunia. Sistem ini diusulkan oleh Khadafi sebagai alternatif dari kapitalisme dan komunisme bagi negara-negara Dunia Ketiga, berdasarkan keyakinan yang dinyatakan bahwa kedua ideologi ini telah terbukti tidak valid.

Dewan Tinggi untuk Bimbingan Nasional dibentuk untuk menyebarluaskan dan menerapkan teori ini, dan teori ini berhasil direalisasikan sebagian di Libya, sebuah negara model utopis yang dideklarasikan sendiri. Jatuhnya Khadafi dan kematiannya pada tahun 2011 menyebabkan pembubaran sistem tersebut dan digantikan oleh Dewan Peralihan Nasional.

## Latar belakang

Ketentuan utama Teori Internasional Ketiga diuraikan dalam *[[Buku Hijau]]* (diterbitkan dari tahun 1976 hingga 1979). Buku ini merupakan sistem pandangan yang mengkritik demokrasi gaya Eropa dan Marxisme Soviet secara terperinci.

### Konteks intelektual dan politik

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, di negara-negara Arab-Muslim Timur, berbagai teori "merk sosialisme nasional", yang disebut "sosialisme Islam", menyebar luas. Sosialisme ini didasarkan pada prinsip-prinsip nasionalisme, agama, dan kesetaraan, dan ide-idenya mengilhami sejumlah revolusi, pemberontakan rakyat, dan kudeta di dunia Arab. Demikian pula di Libya, pada tanggal 1 September 1969 sekelompok perwira militer Libya yang tergabung dalam Gerakan Perwira Bebas, Unionis, dan Sosialis menggulingkan monarki dan memproklamasikan Republik Arab Libya. Kekuasaan tertinggi untuk sementara diserahkan kepada Dewan Komando Revolusioner (RCC), yang dipimpin oleh Kolonel Muammar Khadafi yang berusia 27 tahun.

Orientasi anti-imperialis dari revolusi Libya tampak jelas pada bulan-bulan pertama rezim baru. Pada tanggal 7 Oktober 1969, pada Sidang ke-24 Majelis Umum PBB, Perwakilan Tetap Libya mengumumkan niatnya untuk melenyapkan semua pangkalan asing di wilayah Libya.

Setelah itu, pimpinan Libya memberi tahu duta besar Amerika Serikat dan Inggris bahwa mereka akan mengakhiri perjanjian masing-masing. Hampir pada saat yang sama, serangan dimulai terhadap posisi modal asing dalam perekonomian.

Hasil pertama dan tugas terdekat dari revolusi Libya ditetapkan dalam sebuah pernyataan publik pada tanggal 11 Desember 1969, sebuah Deklarasi Konstitusional Sementara. Islam dinyatakan sebagai agama resmi negara. Dinyatakan bahwa salah satu tujuan utama revolusi adalah membangun suatu bentuk sosialisme yang didasarkan pada "agama, moralitas, dan patriotisme". Khadafi dan para pengikutnya bermaksud untuk mencapainya melalui "keadilan sosial, tingkat produksi yang tinggi, penghapusan segala bentuk eksploitasi, dan distribusi kekayaan nasional yang adil".

Dewan Komando Revolusioner bertugas sebagai pusat organisasi politik masyarakat, dengan hak untuk menunjuk menteri kabinet, menyatakan perang dan membuat kontrak, mengeluarkan dekrit yang memiliki kekuatan hukum, dan menangani aspek-aspek penting urusan dalam negeri dan kebijakan luar negeri. Sebagai Ketua Dewan Komando Revolusioner, Khadafi diangkat menjadi kepala Republik Arab Libya.

Pada tahun 1973, Khadafi mengorganisasi Uni Sosialis Arab, yang menjadi satu-satunya organisasi politik legal di negara tersebut. Pada tahun 1977 Muktamar Umum Rakyat, yang mewakili banyak komite nasional, mengadopsi sebuah dekrit ("Deklarasi Sabha") tentang pembentukan "rezim kekuasaan rakyat" (yang disebut 'demokrasi rakyat langsung') di Libya, dan negara tersebut berganti nama menjadi Jamahiriyah Arab Libya Rakyat Sosialis. Dewan Komando Revolusioner juga berganti nama dan diubah menjadi Sekretariat Jenderal Muktamar. Dalam praktiknya, Uni Sosialis Arab kemudian bergabung dengan aparat Muktamar Rakyat Umum. Orang-orang yang terpilih menjadi Sekretariat Jenderal Muktamar Rakyat Umum adalah Khadafi (Sekretaris Jenderal) dan empat orang rekan terdekatnya — Mayor Abdessalam Jalloud, dan Jenderal Abu-Bakr Younis Jabr, Mustafa al-Harrubi dan Huveyldi al-Hmeydi.

Dua tahun kemudian, kelima pemimpin tersebut mengundurkan diri dari jabatan publik dan digantikan oleh para manajer profesional. Sejak saat itu hingga kematiannya, Khadafi secara resmi menyandang gelar Pemimpin Revolusi Libya dan kelompok yang terdiri dari kelima pemimpin tersebut diberi nama "Kepemimpinan Revolusioner". Lebih jauh, hierarki Komite Revolusioner dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kebijakan Kepemimpinan Revolusioner dalam sistem Muktamar Rakyat.

## Doktrin
Doktrin ideologi resmi adalah Teori Internasional Ketiga, yang dijelaskan dalam "Buku Hijau" Khadafi (1976–1979). Salinan "Buku Hijau" selalu dijual di toko-toko buku Libya dalam banyak bahasa sebelum revolusi.

Buku ini merupakan kumpulan kutipan pemimpin Libya, dibagi menjadi tiga bagian dan mencakup aspek-aspek penting kehidupan berikut ini:

# Memecahkan masalah Demokrasi (Kekuatan Rakyat);
# Memecahkan masalah ekonomi (Sosialisme);
# Aspek publik dari "Teori Internasional Ketiga."

### "Kekuatan Rakyat"
Bagian pertama dari "Buku Hijau" adalah "Memecahkan masalah demokrasi: Kewenangan Rakyat". Aspek politik Teori Internasional Ketiga ini, yang diterbitkan pada bulan Januari 1976, menolak bentuk-bentuk demokrasi tradisional seperti parlemen, partai politik, dan referendum, dan menguraikan prinsip-prinsip dasar demokrasi rakyat langsung yang didasarkan pada Muktamar rakyat dan komite-komite rakyat. Buku ini berpendapat bahwa demokrasi perwakilan sebenarnya tidak lain hanyalah semacam kediktatoran.

Menurut "Buku Hijau", pemenang dalam perebutan kekuasaan selalu merupakan instrumen pemerintah — individu, partai, kelas; dan yang selalu kalah adalah rakyat, dan dengan demikian, demokrasi sejati tidak terwujud. Perjuangan politik sering kali berujung pada munculnya instrumen pemerintah yang mewakili minoritas, dan itu pun melalui cara-cara demokrasi yang sah. Dengan demikian, semua rezim politik yang ada memalsukan demokrasi sejati dan merupakan kediktatoran.

Sistem parlementer, menurut Khadafi, adalah solusi yang menyimpang dari masalah demokrasi. Parlemen tidak dapat berbicara atas nama rakyat, karena demokrasi berarti pemerintahan rakyat, bukan mereka yang bertindak atas nama mereka. Metode pemilihan parlemen tidak dapat dianggap demokratis, karena rakyat menjadi sepenuhnya terputus dari anggota parlemen. Para anggota parlemen memonopoli kekuatan rakyat dan hak untuk memutuskan urusan rakyat untuk mereka. Parlemen, pada kenyataannya, tidak mewakili rakyat, tetapi partai yang memenangkan pemilihan. Bahkan, rakyat digunakan oleh kekuatan politik dalam perebutan kekuasaan. Sistem parlemen yang dipilih adalah sistem demagogis karena suara dapat dibeli dan dimanipulasi, yaitu, perwakilan parlemen adalah penipuan. Secara umum, teori pemerintahan perwakilan, menurut Khadafi, adalah praktik kuno yang diciptakan oleh para filsuf dan pemikir pada saat rakyat biasa diperintah seperti ternak oleh para penguasa mereka.

Partai, menurut "Buku Hijau", adalah alat modern pemerintahan diktator — yaitu kekuasaan sebagian orang atas keseluruhan rakyat. Partai didirikan oleh sekelompok orang untuk bertindak sesuai kepentingan mereka, atau untuk memaksakan pandangan mereka kepada publik dan untuk membangun ideologi mereka di atasnya. Jumlah partai dalam suatu sistem tidak mengubah substansi masalah. Selain itu, semakin banyak partai, semakin intensif perebutan kekuasaan di antara mereka, yang pada gilirannya merusak program-program yang diarahkan untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Kepentingan masyarakat dan perkembangannya dikorbankan demi perebutan kekuasaan partisan.

Selain itu, partai politik bisa saja korup dan bisa disuap dari dalam maupun luar. 'Oposisi' bukanlah organ yang mengendalikan aktivitas dari partai yang berkuasa, mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menggantikan partai yang berkuasa di pusat kekuasaan. Kendali berada di tangan partai yang berkuasa (melalui Parlemen), dan kekuasaan berada di tangan partai yang mengendalikan.

Khadafi membandingkan partai dan klan. Menurutnya, dalam perebutan kekuasaan, partai tidak berbeda dengan perebutan kekuasaan antara suku dan klan. Kedua jenis perebutan kekuasaan tersebut digambarkan memiliki dampak negatif dan memecah belah masyarakat.

Referendum juga digambarkan sebagai pemalsuan demokrasi. Para pemilih hanya dapat mengatakan "ya" atau "tidak." Teori tersebut menyatakan bahwa setiap orang harus dapat membenarkan keinginan mereka dan alasan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka. Oleh karena itu, untuk menjadi sepenuhnya demokratis, perlu untuk menciptakan instrumen pemerintahan semacam itu, yang akan identik dengan seluruh bangsa secara keseluruhan, bukan badan perwakilan yang bertindak atas nama bangsa.

#### Muktamar rakyat
Khadafi mengusulkan untuk menciptakan struktur hierarki khusus dari Muktamar dan komite rakyat, yang akan menghasilkan sistem di mana "pengelolaan dilakukan oleh rakyat, kontrol dilakukan oleh rakyat, dan definisi lama demokrasi sebagai 'kontrol rakyat atas pemerintah' digantikan dengan definisi barunya sebagai 'kontrol rakyat atas dirinya sendiri'."

"Satu-satunya sarana demokrasi rakyat adalah Muktamar rakyat. Sistem pemerintahan lainnya tidak demokratis. Semua sistem pemerintahan dunia yang ada tidak demokratis, jika tidak mematuhi metode pemerintahan ini. Muktamar rakyat adalah tujuan akhir dari gerakan rakyat di jalan menuju demokrasi. Muktamar rakyat dan komite rakyat merupakan hasil akhir dari perjuangan rakyat untuk demokrasi."

Dalam usulan Jamahiriyah, seluruh penduduk dibagi ke dalam Muktamar Rakyat, yang memilih Komite Rakyat, yang selanjutnya membentuk putaran kedua Muktamar Rakyat, yang memilih Komite Negara, yang menjalankan fungsi administrasi negara. Isu-isu yang dibahas di Muktamar Rakyat akhirnya dirumuskan setiap tahun di Muktamar Umum Rakyat. Dengan demikian, hasil dan keputusan Muktamar Umum dibawa ke tingkat yang lebih rendah dalam urutan terbalik.

Pada Muktamar Umum Rakyat, yang mempertemukan badan-badan pengatur Muktamar rakyat, komite-komite rakyat, serikat-serikat buruh, dan asosiasi-asosiasi profesional, isu-isu publik yang paling penting dibahas dan keputusan legislatif yang definitif dibuat.

Pada bagian pertama "Buku Hijau" Khadafi juga memaparkan pandangannya tentang kebebasan berbicara. Menurutnya, "seorang manusia, sebagai individu, harus memiliki kebebasan berekspresi, dan bahkan jika gila, ia harus memiliki hak untuk mengekspresikan kegilaannya dengan bebas." Manusia, sebagai badan hukum, juga bebas mengekspresikan dirinya. Dalam kasus pertama, manusia hanya mewakili dirinya sendiri, dalam kasus kedua—hanya sekelompok individu yang membentuk badan hukum.

"Masyarakat terdiri dari banyak individu dan entitas. Oleh karena itu, jika seorang individu gila, itu tidak berarti bahwa seluruh masyarakat juga gila. Pers adalah metode ekspresi masyarakat, bukan satu orang atau entitas. Sebuah surat kabar, jika dimiliki oleh seorang individu, hanya mengekspresikan pandangan pemiliknya. Pernyataan bahwa surat kabar mewakili opini publik tidak dapat dipertahankan dan tidak memiliki dasar, karena pada kenyataannya surat kabar mengekspresikan pandangan seorang individu, dan dari sudut pandang demokrasi sejati, tidak dapat diterima bahwa seorang individu memiliki media cetak dan jenis media lain yang menyediakan informasi kepada publik."

### Sosialisme
Bagian kedua dari "Buku Hijau"—"Penyelesaian masalah ekonomi (Sosialisme)"—menjabarkan aspek ekonomi Teori Internasional Ketiga (diterbitkan pada 2 Februari 1978).

Bagian ini mengkritik buruh upahan, membandingkannya dengan perbudakan, dan menyatakan hak seorang pekerja atas produk apa pun yang dihasilkannya. Seseorang harus bekerja sesuai dengan kemampuannya dan juga harus mampu memenuhi kebutuhannya, dan semua surplus harus diarahkan untuk akumulasi kekayaan sosial. Akumulasi surplus oleh satu orang mengurangi [kemungkinan pemenuhan] kebutuhan orang lain, dan karenanya tidak dapat diterima.

Pada bulan September 1977, Khadafi mengajukan asas "pemerintahan sendiri dalam perekonomian" sebagai dasar kehidupan ekonomi. Sejalan dengan asas ini, ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan harus dialihkan ke manajemen kolektif dari mereka yang bekerja di sana. Semboyan "Mitra, bukan karyawan" diberikan justifikasi teoretis di bagian kedua Buku Hijau, dan pada bulan November tahun yang sama gagasan ini mulai diterapkan di beberapa perusahaan industri.

Selama pengembangan ide-ide ekonominya, Khadafi mengajukan slogan lain: "Real Estat—properti penghuninya." Artinya, seseorang yang tinggal di sebuah rumah adalah pemilik, bukan penyewa. Pada bulan Mei 1978, sebuah undang-undang disahkan, yang melarang penyewaan tempat tinggal, dan penyewa menjadi pemilik apartemen dan rumah sewa mereka.

Dengan slogan "Mitra, bukan karyawan", para pekerja dan karyawan di bawah pimpinan Komite Rakyat mengambil alih bisnis dan lembaga tidak hanya dalam produksi tetapi juga perdagangan, serta berbagai layanan jasa. Para mantan pemilik mendapat kompensasi dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan ini, tetapi dalam "kemitraan yang setara dengan para produsen." Kampanye ini digambarkan sebagai "pengambilalihan oleh rakyat" dan merupakan bentuk penghapusan kepemilikan pribadi atas bisnis oleh kelas atas dan menengah.

Berfungsinya sistem politik "Jamahiriyah" di lapangan dan khususnya dalam produksi terhambat baik oleh pertentangan dari kelas atas maupun oleh persiapan yang tidak memadai untuk kegiatan yang dilakukan dan ketidakmampuan staf manajemen baru untuk mengelola ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan keresahan di antara penduduk terhadap inovasi politik dan ekonomi dari kepemimpinan Libya. Beberapa ulama Muslim menuduh Khadafi "menyimpang dari Al-Qur'an."

Sebagai tanggapan, pihak berwenang melakukan upaya serius untuk membatasi pengaruh para ulama. Khadafi mengadakan pemeriksaan publik yang disiarkan di televisi terhadap para ulama pro-oposisi mengenai Al-Qur'an. Menurut Khadafi, ia membuktikan bahwa mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaannya, dan ia kemudian menggunakan hal itu sebagai alasan untuk mencabut hak beberapa dari mereka untuk melakukan ibadah keagamaan.

Hasil akhir dari reformasi ekonomi di Jamahiriyah dimaksudkan untuk "tercapainya masyarakat sosialis baru", tahap di mana laba dan uang menghilang dari masyarakat dan masyarakat menjadi sepenuhnya produktif, dan produksi sepenuhnya memenuhi kebutuhan material semua anggota masyarakat. Pada tahap ini, laba dan uang dimaksudkan untuk menghilang dengan sendirinya.

Berkat eksplorasi minyak yang sukses sejak tahun 1961, Libya telah menjadi negara makmur dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika. Pada tahun 1970, harga minyak di pasar dunia meningkat pesat, yang menyebabkan terkumpulnya dana yang besar di Libya, sebagai pemasok minyak ke negara-negara barat. Pendapatan pemerintah dari ekspor minyak akan digunakan untuk membiayai pembangunan perkotaan dan penciptaan sistem kesejahteraan sosial modern.

Pada saat yang sama, untuk meningkatkan prestise internasional Libya, sejumlah besar dana dihabiskan untuk menciptakan tentara modern yang diperlengkapi dengan baik. Di Timur Tengah dan Afrika Utara, Libya berperan sebagai pembawa gagasan nasionalisme Arab dan sebagai musuh yang tidak kenal kompromi bagi Israel dan Amerika Serikat. Penurunan tajam harga minyak pada pertengahan 1980-an dan sanksi PBB atas hubungannya dengan pengeboman Lockerbie (tahun 1992) menyebabkan melemahnya Libya secara signifikan. Pada 12 September 2003, Dewan Keamanan PBB mencabut sanksi yang dijatuhkan pada tahun 1992.

### Aspek publik dari teori
Bagian ketiga—"Aspek Publik Teori Internasional Ketiga" diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1979. Bagian ini membahas banyak aspek kehidupan, termasuk perempuan, sistem pendidikan, olahraga, dan penggabungan bahasa-bahasa di dunia. Dalam bagian ini disajikan visi global tentang koeksistensi yang tepat. Prinsip-prinsip mendasarnya adalah sebagai berikut: setiap bangsa harus memiliki agamanya sendiri, dan harus mengakui pentingnya rantai sosial yang berkesinambungan ("keluarga—suku—bangsa—dunia," "dari yang kecil hingga yang besar").

Menurut "Buku Hijau": "jika semangat kebangsaan lebih kuat daripada semangat keagamaan, maka pertikaian antara bangsa-bangsa yang dulunya bersatu dalam satu agama, menjadi lebih kuat, dan masing-masing bangsa itu memperoleh kemerdekaan, kembali kepada struktur sosial yang menjadi ciri khasnya." "Suku sama dengan keluarga, tetapi yang bertambah karena bertambahnya keturunan, artinya suku adalah keluarga besar. Bangsa adalah suku, tetapi suku yang bertambah karena bertambahnya keturunan, artinya bangsa adalah suku yang besar. Dunia adalah bangsa tetapi bangsa yang terbagi menjadi banyak bangsa karena pertambahan penduduk, artinya dunia adalah bangsa yang besar."

"Suku adalah perlindungan sosial alami bagi individu, yang menjamin kebutuhan sosialnya." Di Libya, menurut tradisi sosial yang berlaku, suku secara kolektif menyediakan tebusan bagi para anggotanya dengan membayar uang tebusan secara kolektif, membayar denda, membalas dendam, dan membela mereka secara kolektif.

Tempat khusus dalam Buku Hijau diberikan kepada perempuan, bentuk fisik mereka dan peran sosial mereka dalam masyarakat:

* Pertama – “Seorang wanita adalah manusia, sama seperti seorang pria”;
* Kedua – seorang wanita adalah individu berjenis kelamin wanita, sedangkan seorang pria adalah individu berjenis kelamin pria. Mengingat hal ini, seorang wanita "memiliki penyakit yang biasa berupa pendarahan bulanan , tetapi jika ini tidak terjadi, maka dia telah hamil."
* Ketiga, kecenderungan untuk mengingkari peran alamiah seorang perempuan sebagai ibu dan menggantinya dengan tempat penitipan anak merupakan awal dari pengingkaran terhadap masyarakat yang manusiawi dan berperikemanusiaan serta transformasinya menjadi masyarakat biologis yang menjalani kehidupan artifisial (akibatnya, di Libya tidak ada tempat penitipan anak, dan seorang perempuan, setelah melahirkan anak, tidak akan pernah bekerja lagi).
* Keempat, kaum lelaki di dunia tumbuhan dan hewan pada hakikatnya kuat dan kasar, sedangkan kaum wanita di dunia tumbuhan dan hewan serta di dunia manusia pada hakikatnya cantik dan lembut.

Oleh karena itu, Khadafi menyimpulkan bahwa "hak asasi manusia adalah milik semua orang—pria dan wanita, tetapi tanggung jawabnya tidak setara."

Masalah bahasa juga dibahas: "Manusia akan tetap terbelakang, sampai ada bahasa yang sama." Namun, pertanyaan ini hanya dapat diselesaikan melalui penggabungan bahasa dalam serangkaian tahap, selama beberapa generasi, dengan syarat bahwa seiring berjalannya waktu generasi-generasi ini kehilangan sifat-sifat yang diwariskan: "persepsi sensorik, selera, dan temperamen ayah dan kakek mereka."

Buku Hijau juga memiliki pandangan asli tentang olahraga dan tontonan:

* “Olahraga hanya bisa dilakukan secara individu, seperti doa”;
* “Olahraga massa merupakan kebutuhan sosial manusia, sehingga tidak dapat diterima baik dari sudut pandang olahraga maupun demokrasi untuk ‘mensubkontrakkan’ olahraga kepada pihak lain [profesional]”;
* "Olahraga kolektif adalah urusan massa";
* "Stadion dibangun untuk membatasi orang banyak menggunakan lapangan olahraga";
* "Tinju dan berbagai jenis gulat menunjukkan bahwa umat manusia belum sepenuhnya membersihkan diri dari sisa-sisa kebiadaban."

Pendekatan terhadap olahraga ini menyebabkan sebagian besar stadion di Libya hanya dibuka selama parade militer, dan segala jenis gulat dilarang keras.

#### Hubungan dengan Islam
Karena tidak adanya resep khusus untuk transformasi masyarakat dalam apa yang disebut "sosialisme Islam ", Khadafi terus-menerus melakukan revisi terhadap teori ini. Sebelum "Buku Hijau", Islam dianggap sebagai salah satu sumber ideologis ideologi resmi di Libya, tetapi bagian ketiga buku ini, yang muncul pada musim panas 1979, tidak menilai kebenarannya berdasarkan ajaran Islam.

Sebaliknya, "kebenaran" ketentuan-ketentuan Islam sendiri dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan teori tersebut. Dinyatakan bahwa kekuatan pendorong sejarah adalah perjuangan nasional dan sosial. Pada saat yang sama, sebagaimana dinyatakan Khadafi, "jika kita membatasi diri pada dukungan umat Islam saja, itu akan menjadi contoh kefanatikan dan keegoisan: Islam yang sejati adalah Islam yang membela yang lemah, bahkan jika mereka bukan Muslim".

Dalam penjelasan dan komentar selanjutnya mengenai "Buku Hijau", banyak ketentuannya mengalami revisi signifikan namun tetap menjadi katekismus dasar ideologi di Libya.

## Penerapan di Libya
Teori ini sebagian diterapkan di Libya. Pada bulan Maret 1977, "Deklarasi Sabha" dideklarasikan, dan republik tersebut diubah menjadi Jamahiriyah (Jamahiriyah Arab Libya Rakyat Sosialis). Bentuk-bentuk kepemilikan pribadi yang eksploitatif tersebut dihapuskan (sementara bisnis keluarga swasta di sektor jasa dipertahankan).

Dengan datangnya globalisasi dan revolusi informasi, Khadafi sedikit memodifikasi teorinya dengan memperkenalkan tesis tentang era ruang yang luas di mana negara-bangsa menjadi tidak layak lagi. Kata "Jamahiriyah" ( *jamāhīriyyah* , yang secara harfiah berarti "[negara] massa") adalah neologisme bahasa Arab. Kata ini merupakan kata sifat *nisba* feminin yang dibentuk dari istilah "Jamahir" (massa). Kata ini menggemakan istilah bahasa Arab untuk "Republik", "Jumhuriyah" (secara formal merupakan kata sifat nisba feminin dari *Jumhur* yang berarti "rakyat"). Keduanya berasal dari akar kata J-M-H.

Bentuk pemerintahan “Jamahiriyah” Khadafi dianggap berbeda dari monarki dan republik, oleh karena itu dinamakan Teori Internasional “Ketiga”.

### Politik dan pemerintahan Libya di bawah Khadafi

Di bawah Khadafi, Libya diperintah oleh rezim militer yang menganut gagasan nasionalisme Arab, sosialisme, dan Islam. Otoritas negara tertinggi adalah Muktamar Umum Rakyat (MUR), yang terdiri dari perwakilan Komite Rakyat. Dalam praktiknya, MUR memiliki fungsi seperti parlemen. Anggotanya dipilih di tingkat lokal dan regional, meskipun beberapa ditunjuk oleh Khadafi secara pribadi. Khadafi juga menunjuk menterinya dari antara anggota MUR. Meskipun Khadafi tidak memegang jabatan resmi apa pun, ia tetap menjadi tokoh politik terkemuka di Libya.

Islam adalah agama negara Libya, tetapi pengaruh ulama Muslim terbatas. Demokrasi langsung telah dideklarasikan di negara tersebut, dan pendapatan minyak memungkinkan penduduk Libya untuk mempertahankan standar hidup yang tinggi. Kehadiran modal asing berkurang, dan negara memiliki perusahaan-perusahaan di industri besar dan menengah.

Dasar keadilan adalah Al-Qur'an. Sistem pengadilan yang hierarkis menjalankan proses peradilan. Gugatan hukum kecil dipertimbangkan di Pengadilan Magistrat. Berikutnya adalah Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung.

Prinsip utama resmi pemerintahan di Libya adalah: "Kekuasaan, kekayaan dan senjata — di tangan rakyat."

### Modifikasi teori di Libya
Transformasi masyarakat Libya menjadi Jamahiriyah diikuti oleh banyak perubahan dan berjalan lebih lambat dari yang diinginkan Khadafi. Sistem yang diciptakannya mungkin telah membangkitkan semangat rakyat Libya untuk melakukan aktivisme politik, tetapi, seperti yang harus diakuinya, "partisipasi rakyat dalam pemerintahan belumlah lengkap".

Oleh karena itu, pada sidang Muktamar Umum Rakyat yang diadakan di kota Sirte pada tanggal 18 November 1992, diputuskan untuk mendirikan struktur politik baru: hal ini dimaksudkan untuk memulai transisi negara ke tingkat demokrasi tertinggi — "Model Jamahiriyah". Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan, alih-alih pertemuan umum utama (Muktamar Rakyat), 1500 komune, yang merupakan negara-negara mini yang dipimpin sendiri di dalam suatu negara, masing-masing dengan kewenangan penuh di distriknya, termasuk alokasi dana anggaran. 

Kebutuhan untuk menata kembali sistem politik lama, sebagaimana dijelaskan oleh Khadafi, terutama disebabkan oleh fakta bahwa sistem tersebut "gagal menjamin demokrasi sejati karena kompleksitas strukturnya, yang menciptakan kesenjangan antara rakyat dan kepemimpinan, dan dicirikan oleh sentralisasi yang berlebihan."

Secara keseluruhan, setelah 1992, Jamahiriyah menjalankan kebijakan membangun "masyarakat sosialis Islam".

## Lihat juga

* Jamahiriyah Arab Libya
* Buku Hijau

## Catatan


## Pranala luar

* Libya: Third Universal Theory di country-data.com
* Alternative political system Diarsipkan 14 Maret 2017 di Wayback Machine di Open Directory Project
* Green Book
* Situs "Kaddafi.ru"
* *Ryasov AV* "Left" in the Arab East: the Libyan experience - M.: Institute for the Near East, 2005 (ulasan)