Georgisme

**Georgisme**, juga disebut **Geoisme** di zaman modern , dan dikenal dalam sejarah sebagai **gerakan pajak tunggal**, adalah sebuah ideologi ekonomi yang menyatakan bahwa orang harus memiliki nilai yang mereka hasilkan sendiri, sementara sewa ekonomi yang berasal dari lahan—termasuk dari semua sumber daya alam, sumber daya milik bersama, dan lokasi perkotaan—harus dimiliki secara merata oleh semua anggota masyarakat. Dikembangkan dari tulisan-tulisan ekonom dan reformis sosial asal Amerika Henry George, Georgisme mencari solusi untuk masalah sosial dan ekologi, berdasarkan prinsip-prinsip hak atas lahan dan keuangan pemerintah yang mencoba untuk mengintegrasikan efisiensi ekonomi dengan keadilan sosial.

Georgisme menaruh perhatian terhadap distribusi sewa ekonomi yang disebabkan oleh kepemilikan lahan, monopoli alamiah, hak polusi, dan kendali atas sumber daya milik bersama, termasuk hak milik atas sumber daya alam dan hak istimewa buatan lainnya (misalnya, kekayaan intelektual). Setiap sumber daya alam yang secara inheren terbatas pasokannya dapat menghasilkan sewa ekonomi, tetapi contoh umum dan paling signifikan dari monopoli lahan adalah pengambilan sewa lahan bersama dari lokasi perkotaan yang berharga. Georgis berpendapat bahwa mengenakan pajak atas sewa ekonomi sangat efisien, adil, dan setara. Rekomendasi kebijakan utama Georgisme adalah pajak yang dihitung berdasarkan nilai lahan, dengan alasan bahwa pendapatan dari pajak nilai lahan atau pajak bumi dan bangunan (*land value tax* atau LVT) dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak yang ada (seperti pajak atas pendapatan, perdagangan, atau pembelian) yang tidak adil dan tidak efisien. Beberapa Georgis juga menganjurkan pengembalian surplus pendapatan pemerintah kepada rakyat melalui pemasukan dasar atau dividen warga.

Henry George memopulerkan konsep perolehan pendapatan pemerintah terutama dari lahan dan hak istimewa atas sumber daya alam dengan buku pertamanya, *[[Progress and Poverty]]* (1879). Dasar filosofis Georgisme mengacu pada para pemikir seperti John Locke, Baruch de Spinoza, dan Thomas Paine. Ekonom dari Adam Smith dan David Ricardo hingga Milton Friedman dan Joseph Stiglitz telah mengamati bahwa pajak atas nilai lahan tidak menyebabkan inefisiensi ekonomi atau *[[:en:Deadweight loss|deadweight loss]]*, tidak seperti pajak lainnya. Pajak nilai lahan juga memiliki efek pajak yang progresif. Para pendukung pajak nilai lahan berpendapat bahwa pajak tersebut mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan efisiensi ekonomi, menghilangkan insentif untuk kurang memanfaatkan lahan perkotaan, dan mengurangi spekulasi properti.

Gagasan Georgis populer dan berpengaruh selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Partai politik, lembaga, dan komunitas didirikan berdasarkan prinsip Georgis selama waktu itu. Penganut awal filsafat ekonomi George sering disebut sebagai *Single Taxers* karena tujuan politik mereka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah hanya dari pajak nilai lahan, meskipun Georgis mendukung berbagai bentuk penangkapan sewa atau *rent capture* lain (misalnya seigniorage) sebagai hal yang sah. Istilah *Georgisme* diciptakan kemudian, dan beberapa orang lebih menyukai istilah *geoisme* karena lebih umum.

## Prinsip utama

Henry George terkenal karena memopulerkan argumen bahwa pemerintah harus didanai oleh pajak atas sewa lahan daripada pajak atas tenaga kerja. George percaya bahwa meskipun eksperimen ilmiah tidak dapat dilakukan dalam ekonomi politik, teori ini dapat diuji dengan membandingkan masyarakat yang berbeda dengan kondisi yang berbeda dan dengan eksperimen pemikiran tentang dampak dari berbagai faktor. Dengan menerapkan metode ini, ia menyimpulkan bahwa banyak masalah yang menimpa masyarakat, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan naik turunnya ekonomi, dapat dikaitkan dengan kepemilikan pribadi atas sumber daya yang diperlukan: sewa lahan. Dalam bukunya yang paling terkenal, *[[Progress and Poverty]]*, George berpendapat bahwa pemberian sewa lahan untuk penggunaan pribadi menjadi penyebab dari kemiskinan yang terus-menerus meskipun ada kemajuan teknologi, dan menyebabkan ekonomi menunjukkan kecenderungan ke arah siklus naik-turun. Menurut George, setiap orang berhak memiliki apa yang mereka ciptakan, tetapi peluang dari alam dan lahan haruslah sama-sama menjadi milik semua orang.Oleh karena itu, pajak atas nilai lahan merupakan pajak yang paling adil dan setara dari semua pajak. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang menerima manfaat khusus dan berharga dari masyarakat, dan kepada mereka sebanding dengan manfaat yang mereka terima. Pajak ini adalah pengambilan oleh masyarakat, untuk penggunaan masyarakat, dari nilai yang merupakan ciptaan masyarakat. Pajak ini adalah penerapan properti umum untuk penggunaan umum. Ketika semua sewa diambil melalui pajak untuk kebutuhan masyarakat, maka kesetaraan yang ditetapkan oleh Alam akan tercapai. Tidak ada warga negara yang akan memiliki keuntungan atas warga negara lain kecuali yang diberikan oleh industri, keterampilan, dan kecerdasannya; dan masing-masing akan mendapatkan apa yang diperolehnya secara wajar. Kemudian, tetapi tidak sampai saat itu, tenaga kerja akan mendapatkan imbalan penuhnya, dan pemilik modal akan mendapatkan pengembalian alaminya.

—  Henry George, *Progress and Poverty*, Buku VIII, Bab 3George percaya ada perbedaan penting antara properti umum dan kolektif. Meskipun hak yang sama atas lahan dapat dicapai dengan menasionalisasi lahan dan kemudian menyewakannya kepada pengguna swasta, George lebih suka mengenakan pajak atas nilai lahan yang belum dibangun dan membiarkan kendali lahan sebagian besar di tangan swasta. Alasan George untuk membiarkan lahan dalam kendali swasta dan perlahan-lahan beralih ke pajak nilai lahan adalah bahwa hal itu tidak akan menghukum pemilik yang ada yang telah membangun lahannya dan juga tidak mengganggu dan menjadi kontroversi di negara tempat sertifikat lahan telah diberikan.

Para Georgis telah mengamati bahwa kekayaan yang dihasilkan secara pribadi didistribusikan melalui sistem pajak (misalnya, melalui pajak pendapatan dan penjualan), sementara kekayaan yang diperoleh bersama dalam nilai lahan diprivatisasi dalam harga sertifikat lahan dan hipotek bank. Yang sebaliknya akan terjadi jika sewa lahan menggantikan pajak atas tenaga kerja sebagai sumber utama pendapatan pemerintah; kekayaan yang diperoleh bersama akan tersedia untuk digunakan oleh masyarakat, sementara hasil kerja tiap individu akan tetap menjadi milik pribadi. Menurut Georgis, pajak nilai lahan dapat dianggap sebagai biaya pengguna alih-alih sebagai pajak, karena terkait dengan nilai pasar dari keuntungan lokasi lahan yang diciptakan secara sosial, hak istimewa untuk mengecualikan orang lain dari lokasi lahan tersebut. Aset yang terdiri dari hak istimewa yang dikomodifikasi dapat dianggap sebagai kekayaan karena memiliki nilai tukar, mirip dengan sistem izin operasi taksi di New York. Pajak nilai lahan, yang mengenakan biaya untuk penggunaan lahan secara eksklusif, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan pemerintah juga merupakan pajak progresif yang cenderung mengurangi kesenjangan ekonomi, karena pajak ini berlaku sepenuhnya untuk kepemilikan lahan yang berharga, yang memiliki hubungan dengan pendapatan, dan pada umumnya tidak ada cara bagi tuan lahan untuk mengalihkan beban pajak kepada penyewa atau buruh. Tuan lahan tidak dapat meneruskan pajak kepada penyewa karena penawaran dan permintaan lahan sewaan tidak berubah. Karena penawaran lahan bersifat sangat tidak elastis secara ekonomi, sewa lahan bergantung pada apa yang bersedia dibayarkan oleh penyewa, bukan pada pengeluaran tuan lahan, sehingga pajak tidak dapat diteruskan kepada penyewa.

### Sifat ekonomi

Teori ekonomi standar menyatakan bahwa pajak nilai lahan akan sangat efisien—tidak seperti pajak lainnya, pajak ini tidak mengurangi produktivitas ekonomi. Milton Friedmanmenggambarkan bahwa pajak Henry George atas nilai lahan yang belum dibangun sebagai "pajak yang paling tidak buruk", karena tidak seperti pajak lainnya, pajak ini tidak akan memberikan beban berlebih pada aktivitas ekonomi (yang mengarah ke "*[[:en:Deadweight loss|deadweight loss]]*" bernilai nol atau bahkan negatif); oleh karena itu, penggantian pajak lain yang lebih "merusak" dengan pajak nilai lahan akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Karena pajak nilai lahan dapat meningkatkan penggunaan lahan dan mengalihkan investasi ke aktivitas produktif yang tidak mencari keuntungan, pajak ini bahkan dapat memiliki *deadweight loss* negatif yang meningkatkan produktivitas. Karena pajak nilai lahan akan berlaku untuk spekulan lahan asing, Departemen Keuangan Australia memperkirakan bahwa pajak nilai lahan ini unik karena memiliki beban berlebih marjinal negatif, yang berarti bahwa pajak ini akan meningkatkan standar hidup jangka panjang.

Adam Smith adalah orang pertama yang mencatat efisiensi dan sifat distribusional pajak nilai lahan dalam bukunya *[[An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations|The Wealth of Nations]]*. Sewa lahan merupakan subjek pajak yang lebih tepat daripada sewa rumah. Pajak atas sewa lahan tidak akan menaikkan sewa rumah. Pajak itu akan sepenuhnya dibebankan kepada pemilik sewa lahan, yang selalu bertindak sebagai pemonopoli, dan memungut sewa tertinggi yang dapat diperoleh untuk penggunaan lahannya. Lebih atau kurang dapat diperoleh untuk itu tergantung pada apakah pesaingnya lebih kaya atau lebih miskin, atau mampu memuaskan keinginan mereka untuk sebidang lahan tertentu dengan biaya yang lebih besar atau lebih kecil. Di setiap negara, jumlah pesaing kaya terbanyak berada di ibu kota, dan karenanya di sanalah sewa lahan tertinggi selalu dapat ditemukan. Karena kekayaan para pesaing tersebut tidak akan bertambah dengan pajak atas sewa lahan, mereka mungkin tidak akan bersedia membayar lebih untuk penggunaan lahan. Apakah pajak harus dibayarkan di muka oleh penduduk, atau oleh pemilik lahan, tidak akan menjadi masalah. Semakin banyak penduduk diwajibkan membayar pajak, semakin kecil pula keinginannya untuk membayar lahan; sehingga pembayaran pajak terakhir akan sepenuhnya dibebankan kepada pemilik sewa lahan. Baik sewa lahan maupun sewa lahan biasa merupakan jenis pendapatan yang dinikmati pemiliknya, dalam banyak kasus, tanpa perlu dikhawatirkan atau diperhatikan sendiri. Meskipun sebagian dari pendapatan ini harus diambil darinya untuk membiayai pengeluaran negara, tidak akan ada hambatan yang diberikan kepada industri apa pun. Hasil tahunan lahan dan tenaga kerja masyarakat, kekayaan dan pendapatan riil sebagian besar rakyat, mungkin sama setelah pajak seperti sebelumnya. Oleh karena itu, sewa lahan dan sewa lahan biasa mungkin merupakan jenis pendapatan yang paling dapat dikenakan pajak khusus. ... Tidak ada yang lebih masuk akal daripada dana yang keberadaannya bergantung pada pemerintahan negara yang baik harus dikenai pajak khusus, atau harus menyumbangkan sesuatu yang lebih dari sebagian besar dana lainnya, untuk mendukung pemerintahan tersebut.

— Adam  Smith, *The Wealth of Nations*, Buku V, Bab 2Benjamin Franklin dan Winston Churchill mengajukan argumen distribusi dan efisiensi yang serupa untuk mengenakan pajak atas sewa lahan. Mereka mencatat bahwa biaya pajak dan manfaat belanja pemerintah pada akhirnya akan berlaku bagi pemilik lahan dan memperkaya mereka. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa akan lebih baik untuk menanggung biaya publik dan mendapatkan kembali nilai belanja pemerintah dengan menerapkan biaya publik secara langsung kepada pemilik hak atas lahan, daripada merugikan kesejahteraan publik dengan pajak yang dikenakan terhadap kegiatan yang bermanfaat seperti perdagangan dan tenaga kerja.

Henry George menulis bahwa rencananya untuk mengenakan pajak atas nilai lahan yang tinggi akan menyebabkan orang "memberikan kontribusi kepada publik, tidak sebanding dengan apa yang mereka hasilkan ... Namun, sebanding dengan nilai peluang [umum] alami yang mereka miliki [monopoli]". Ia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa "dengan mengambil nilai yang melekat pada lahan untuk penggunaan publik karena pertumbuhan dan peningkatan masyarakat", hal itu akan "membuat kepemilikan lahan tidak menguntungkan bagi pemiliknya, dan hanya menguntungkan bagi pengguna".

Pajak lahan yang tinggi akan mencegah spekulan untuk tidak memanfaatkan peluang alam yang berharga (seperti real estat perkotaan) atau hanya memanfaatkannya sebagian. Henry George mengklaim bahwa hal ini akan memberikan banyak manfaat, termasuk pengurangan atau penghapusan beban pajak dari lingkungan miskin dan distrik pertanian; penghapusan berbagai macam pajak dan lembaga pemerintah yang mahal dan usang; penghapusan korupsi, penipuan, dan penghindaran pajak; pemberdayaan perdagangan bebas yang sesungguhnya; penghancuran monopoli; peningkatan upah ke nilai penuh tenaga kerja; transformasi penemuan yang menghemat tenaga kerja menjadi berkah bagi semua; dan distribusi kenyamanan, waktu luang, dan keuntungan lain yang dimungkinkan oleh peradaban yang maju secara adil. Dengan cara ini, kerentanan ekonomi pasar terhadap gelembung kredit dan kegilaan properti akan berkurang.

### Sumber pendapatan ekonomi dan intervensi kebijakan terkait

Aliran pendapatan yang dihasilkan dari pembayaran untuk akses terbatas ke peluang alam atau untuk hak istimewa buatan atas suatu wilayah geografis disebut sewa ekonomi. Georgis berpendapat bahwa sewa ekonomi sebuah lahan, hak istimewa hukum, dan monopoli alamiahah harus diberikan kepada masyarakat, bukan kepada pemilik pribadi. Dalam ekonomi, "lahan" adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terlepas dari aktivitas manusia. George secara eksplisit memasukkan iklim, lahan, jalur air, endapan mineral, hukum/kekuatan alam, jalan umum, hutan, lautan, udara, dan energi matahari dalam kategori lahan. Sementara filosofi Georgisme tidak mengatakan sesuatu yang definitif tentang intervensi kebijakan khusus yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh berbagai sumber sewa ekonomi, tujuan umum di antara Georgis modern adalah untuk menangkap dan berbagi (atau mengurangi) sewa dari semua sumber monopoli alamiah dan hak istimewa hukum.

Henry George memiliki tujuan yang sama dengan para penganut Georgisme modern untuk mensosialisasikan atau menghapuskan konsep sewa dari semua bentuk monopoli lahan dan hak istimewa hukum. Namun, George lebih menekankan kebijakan pilihannya yang dikenal sebagai pajak nilai lahan, yang menargetkan bentuk tertentu pendapatan tidak diperoleh yang dikenal sebagai sewa lahan. George menekankan sewa lahan karena lokasi dasar lebih berharga daripada monopoli lain dan setiap orang membutuhkan lokasi untuk bertahan hidup, yang ia bandingkan dengan monopoli trem dan telegraf yang kurang signifikan, yang juga dikritik George. George menyamakan masalah tersebut dengan seorang buruh yang sedang dalam perjalanan pulang yang dihadang oleh serangkaian perampok jalan raya di sepanjang jalan, yang masing-masing menuntut sebagian kecil dari upah si pengelana, dan akhirnya di ujung jalan menunggu seorang perampok yang menuntut semua yang tersisa dari pengelana tersebut. George beralasan bahwa tidak ada bedanya untuk menantang serangkaian perampok kecil ketika perampok terakhir tetap menuntut semua yang tersisa dari buruh biasa. George meramalkan bahwa seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi akan meningkatkan frekuensi dan pentingnya monopoli yang lebih kecil, tetapi ia memperkirakan bahwa monopoli atas sewa lahan akan tetap dominan. George bahkan meramalkan bahwa sewa lahan akan meningkat lebih cepat dibandingkan upah dan pendapatan bagi pemilik modal, sebuah ramalan yang telah terbukti masuk akal berdasarkan analisis modern, karena pasokan lahan bersifat tetap.

Sewa yang berkaitan dengan ruang atau tempat masih menjadi fokus utama para Georgis karena nilainya yang besar dan ketidakekonomisan yang diketahui dari lahan yang disalahgunakan. Namun, ada sumber sewa lain yang secara teoretis serupa dengan sewa lahan dan menjadi topik perdebatan para Georgis. Berikut ini adalah beberapa sumber sewa ekonomi.

* Sumber daya yang dapat diekstraksi (mineral dan hidrokarbon)
* Sumber daya yang dapat dipisahkan (hutan dan ikan)
* Wilayah ekstraterestrial (orbit geosinkron dan penggunaan koridor jalur udara)
* Hak istimewa hukum yang berlaku pada lokasi tertentu (izin operasi taksi, izin papan reklame dan pembangunan, atau monopoli pengunaan frekuensi elektromagnetik)
* Pembatasan/pajak atas pencemaran atau pemisahan sumber daya alam (izin emisi yang dapat diperdagangkan dan kuota penangkapan ikan)
* Hak jalan yang digunakan oleh rel kereta api, layanan utilitas, dan penyedia layanan internet
* Penerbitan alat pembayaran yang sah (lihat seigniorage)
* Hak istimewa yang tidak terlalu bergantung pada lokasi namun tetap mengecualikan orang lain dari peluang alamiah (paten)

Ketika persaingan bebas tidak mungkin dilakukan, seperti pada bidang telegraf, air, gas, dan transportasi, George menulis, "Usaha semacam itu menjadi fungsi sosial yang tepat, yang harus dikontrol dan dikelola oleh dan untuk seluruh masyarakat yang bersangkutan." Para penganut Georgisme terbagi dalam masalah monopoli alamiah ini dan sering kali lebih menyukai kepemilikan publik hanya atas sewa dari hak-hak jalan umum, daripada kepemilikan publik atas perusahaan-perusahaan utilitas itu sendiri.

### Penggunaan pendapatan pajak
Pendapatan pajak tersebut dapat digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan pajak, meningkatkan investasi/pengeluaran publik, atau mendistribusikan dana secara langsung kepada warga negara sebagai dana pensiun atau pemasukan dasar/dividen warga.

Dalam praktiknya, penghapusan semua pajak lainnya menyiratkan pajak nilai lahan yang tinggi, lebih besar daripada pajak lahan yang ada saat ini. Memperkenalkan atau meningkatkan pajak nilai lahan akan menyebabkan harga pembelian lahan menurun. George tidak percaya pemilik lahan harus diberi kompensasi dan menggambarkan masalah tersebut sama seperti pemberian kompensasi untuk mantan pemilik budak. Geois lainnya tidak setuju pada pertanyaan tentang kompensasi; beberapa menganjurkan kompensasi lengkap, sementara yang lain mendukung hanya kompensasi yang cukup yang diperlukan untuk mencapai reformasi Georgis. Beberapa geois menganjurkan kompensasi hanya untuk kerugian bersih karena peralihan sistem perpajakan ke pajak nilai lahan; sebagian besar pembayar pajak akan mendapatkan keuntungan dari penggantian pajak lain dengan pajak atas nilai lahan. Secara historis, mereka yang menganjurkan pajak atas pajak sewa hanya cukup besar untuk menggantikan pajak lain dikenal sebagai pendukung *pajak tunggal terbatas*.

## Sinonim dan varian

Sebagian besar kelompok advokasi awal menggambarkan diri mereka sebagai pembayar pajak tunggal dan George dengan enggan menerima pajak tunggal sebagai nama yang akurat untuk tujuan politik utamanya—pencabutan semua pajak yang tidak adil atau tidak efisien, untuk digantikan dengan pajak nilai lahan (LVT).

Beberapa pendukung modern tidak puas dengan nama *Georgis*. Sementara Henry George terkenal sepanjang hidupnya, ia sebagian besar dilupakan oleh publik dan gagasan tentang pajak lahan tunggal mendahuluinya. Beberapa sekarang lebih menyukai istilah *geoisme*, dengan *geo* (dari bahasa Yunani γῆ *gē* "bumi, tanah") menjadi gabungan pertama dari nama *George* nya adalah pajak nilai lahan sebesar enam persen yang dipungut di wilayahnya. Imperium kolonial Jerman sebelumnya memiliki masalah ekonomi dengan koloni-koloninya di Afrika yang disebabkan oleh spekulasi lahan. Salah satu alasan utama penggunaan pajak nilai lahan di Teluk Jiaozhou adalah untuk menghilangkan spekulasi semacam itu, yang dicapai oleh kebijakan tersebut. Koloni tersebut menjadi protektorat Jerman dari tahun 1898 hingga 1914, ketika direbut oleh pasukan Jepang dan Inggris dalam Perang Dunia I. Pada tahun 1922, wilayah tersebut dikembalikan ke Republik Tiongkok.

Gagasan Georgis juga diadopsi sampai tingkat tertentu di Australia, Hong Kong, Singapura, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Taiwan. Di negara-negara ini, pemerintah masih memungut beberapa jenis pajak nilai lahan, meskipun dengan pengecualian. Banyak pemerintah kota di Amerika Serikat bergantung pada pajak properti riil sebagai sumber pendapatan utama mereka, meskipun pajak tersebut tidak Georgis karena umumnya mencakup nilai bangunan dan perbaikan lainnya. Satu pengecualian adalah kota Altoona, Pennsylvania , yang untuk sementara waktu di abad ke-21 hanya mengenakan pajak nilai lahan, menerapkan pajak secara bertahap pada tahun 2002, mengandalkannya sepenuhnya untuk pendapatan pajak mulai tahun 2011, dan mengakhirinya pada tahun 2017; *[[Financial Times]]* mencatat bahwa "Altoona menggunakan pajak nilai lahan di kota di mana baik lahan maupun bangunan tidak memiliki banyak nilai".

Pada tahun 2023, wali kota Detroit Mike Duggan dan anggota DPR Negara Bagian Michigan Stephanie Young mengusulkan untuk mengganti pajak properti yang ada dengan pajak nilai lahan. Setelah Resesi 2008 dan kebangkrutan kota pada tahun 2013, spekulan membeli properti murah, dengan harapan mendapat untung dari pemulihan kota. Rencana untuk mengalihkan biaya layanan kota kepada pemilik lahan kosong, sambil membebaskan kebun dan taman komunitas, akan memerlukan persetujuan dari Badan Legislatif Michigan dan Dewan Kota Detroit sebelum diajukan sebagai referendum bagi penduduk Detroit.

### Lembaga dan organisasi
Berbagai organisasi masih ada yang terus mempromosikan ide-ide Henry George. Menurut *[[:en:The American Journal of Economics and Sociology|The American Journal of Economics and Sociology]]*, majalah *[[:en:Land&Liberty|Land&Liberty]]*, yang didirikan pada tahun 1894, adalah "proyek Georgis yang paling lama bertahan dalam sejarah". Didirikan selama Depresi Besar pada tahun 1932, *Henry George School of Social Science* di New York menawarkan kursus, mensponsori seminar, dan menerbitkan penelitian dalam paradigma Georgis. Juga di AS, *[[:en:Lincoln Institute of Land Policy|Lincoln Institute of Land Policy]]* didirikan pada tahun 1974 berdasarkan tulisan-tulisan Henry George. Lembaga ini "berusaha untuk meningkatkan dialog tentang pembangunan perkotaan, lingkungan binaan, dan kebijakan pajak di Amerika Serikat dan luar negeri".

*[[:en:Henry George Foundation|Henry George Foundation]]* terus mempromosikan ide-ide Henry George di Inggris. *[[:en:The IU|The IU]]* adalah organisasi payung internasional yang menyatukan organisasi-organisasi di seluruh dunia yang berupaya melakukan reformasi pajak nilai lahan.

## Penerimaan
Ekonom Alfred Marshall percaya bahwa pandangan George dalam *[[Progress and Poverty]]* berbahaya, bahkan meramalkan perang, teror, dan kehancuran ekonomi dari penerapan langsung rekomendasinya. Secara khusus, Marshall kesal dengan gagasan perubahan cepat dan ketidakadilan karena tidak memberi kompensasi kepada pemilik lahan yang ada. Dalam ceramahnya tentang *Progress and Poverty*, Marshall menentang posisi George tentang kompensasi sambil sepenuhnya mendukung solusi utamanya. Sejauh pajak nilai lahan menggantikan pajak lain secara moderat dan tidak menyebabkan harga lahan turun, Marshall mendukung perpajakan nilai lahan atas dasar ekonomi dan moral, dengan menyarankan bahwa pajak tiga atau empat persen atas nilai lahan akan sesuai dengan kondisi ini. Setelah menerapkan pajak lahan, pemerintah akan membeli nilai lahan di masa mendatang dengan harga diskon dan mengambil alih kepemilikan setelah 100 tahun. Marshall menegaskan bahwa rencana ini, yang sangat didukungnya, akan mengakhiri kebutuhan akan departemen pengumpulan pajak pemerintah. Untuk negara-negara yang baru dibentuk di mana lahan belum menjadi milik pribadi, Marshall menganjurkan penerapan proposal ekonomi George segera.

Karl Marx menganggap program pajak tunggal sebagai kemunduran dari transisi ke komunisme dan menyebut Georgisme sebagai "parit terakhir kapitalisme". Marx berpendapat bahwa, "Semuanya adalah ... hanya sebuah upaya, yang dihiasi dengan sosialisme, untuk menyelamatkan dominasi kapitalis dan memang untuk membangunnya kembali pada basis yang lebih luas daripada yang sekarang."ref name="marx"> Marx juga mengkritik cara teori pajak nilai lahan menekankan nilai lahan, dengan menyatakan bahwa "dogma fundamental George adalah bahwa semuanya akan baik-baik saja jika sewa lahan dibayarkan kepada negara."

Richard T. Ely setuju dengan argumen ekonomi untuk Georgisme tetapi percaya bahwa memperbaiki masalah dengan cara yang diinginkan Henry George, tanpa kompensasi, tidak adil bagi pemilik lahan yang ada. Dalam menjelaskan posisinya, Ely menulis, "Jika kita semua telah melakukan kesalahan, haruskah satu pihak dalam transaksi menanggung biaya kesalahan umum?"

John R. Commons mendukung ekonomi Georgis tetapi menentang apa yang ia anggap sebagai kecenderungan yang sembrono secara lingkungan dan politik bagi para pendukungnya untuk mengandalkan pendekatan satu ukuran untuk semua terhadap reformasi pajak, khususnya, kerangka "pajak tunggal". Commons menyimpulkan *The Distribution of Wealth* , dengan perkiraan bahwa "mungkin 95% dari total nilai yang diwakili oleh kekayaan jutawan ini [ *sic* ] disebabkan oleh investasi yang digolongkan sebagai nilai lahan dan monopoli alami dan industri kompetitif yang dibantu oleh monopoli tersebut", dan bahwa "reformasi pajak harus berupaya untuk menghapus semua beban dari modal dan tenaga kerja dan memaksakannya pada monopoli." Namun, ia mengkritik Georgis karena gagal melihat bahwa ide anti-monopoli Henry George harus diimplementasikan dengan berbagai alat kebijakan. Commons menulis, "Pohon tidak tumbuh ke langit—pohon akan musnah dalam angin kencang; dan satu kebenaran, seperti satu pajak, berakhir dengan kehancurannya sendiri." Commons menggunakan kesuburan lahan alami dan nilai hutan sebagai contoh kerusakan ini, dengan menyatakan bahwa pajak atas nilai in-situ sumber daya alam yang dapat habis tersebut dapat mengakibatkan penggunaan berlebihan atau ekstraksi berlebihan. Sebaliknya, Commons merekomendasikan pendekatan berbasis pajak pendapatan terhadap hutan yang mirip dengan pajak pemisahan Georgis modern.

Tokoh-tokoh kontemporer lainnya seperti ekonom Austria Frank Fetter dan ekonom neoklasik John Bates Clark berpendapat bahwa tidak praktis untuk mempertahankan perbedaan tradisional antara lahan dan modal dan menggunakannya sebagai dasar untuk menyerang Georgisme. Mark Blaug, seorang spesialis dalam sejarah pemikiran ekonomi, memuji Fetter dan Clark yang memengaruhi ekonom arus utama untuk meninggalkan gagasan "bahwa lahan adalah faktor produksi yang unik dan karenanya tidak ada kebutuhan khusus untuk teori khusus tentang sewa lahan" dengan mengklaim bahwa "ini sebenarnya adalah dasar dari semua serangan terhadap Henry George oleh para ekonom kontemporer dan tentu saja alasan mendasar mengapa para ekonom profesional semakin mengabaikannya".

Robert Solow mendukung teori Georgisme, sambil berhati-hati terhadap persepsi ketidakadilan dari perampasan (nasionalisasi). Solow menyatakan bahwa mengenakan pajak atas sewa lahan yang diharapkan "tidak akan mencerminkan keadilan"; tetapi, Georgisme akan baik untuk diperkenalkan di mana nilai lokasi belum diprivatisasi atau jika transisi dapat dilakukan secara bertahap.

George juga dituduh melebih-lebihkan pentingnya "tesis sewa yang melahap segalanya" dengan mengklaim bahwa hal itu adalah penyebab utama kemiskinan dan ketidakadilan dalam masyarakat. George berpendapat bahwa sewa lahan meningkat lebih cepat daripada upah tenaga kerja karena pasokan lahan bersifat tetap. Ekonom modern, termasuk Ottmar Edenhofer telah menunjukkan bahwa pernyataan George masuk akal tetapi lebih mungkin benar pada masa George daripada sekarang.

Kritik awal terhadap Georgisme adalah bahwa hal itu akan menghasilkan terlalu banyak pendapatan publik dan mengakibatkan pertumbuhan pemerintah yang tidak diinginkan, tetapi kritikus selanjutnya berpendapat bahwa hal itu tidak akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menutupi pengeluaran pemerintah. Joseph Schumpeter menyimpulkan analisisnya tentang Georgisme dengan menyatakan bahwa, "Hal itu tidak tidak sehat secara ekonomi, kecuali bahwa hal itu melibatkan optimisme yang tidak beralasan mengenai hasil pajak tersebut." Ekonom yang mempelajari lahan menyimpulkan bahwa kritik Schumpeter tidak beralasan karena hasil sewa dari lahan kemungkinan jauh lebih besar daripada yang diperkirakan oleh kritikus modern seperti Paul Krugman. Krugman setuju bahwa pajak nilai lahan adalah cara terbaik untuk meningkatkan pendapatan publik tetapi menegaskan bahwa peningkatan pengeluaran telah membuat sewa lahan tidak cukup untuk mendanai pemerintah sepenuhnya. Para penganut Georgisme telah menanggapi dengan mengutip penelitian dan analisis yang menyiratkan bahwa nilai lahan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Australia lebih dari cukup untuk mendanai semua tingkat pemerintahan.

Filsuf politik dan ekonom anarko-kapitalis Murray Rothbard mengkritik Georgisme dalam *[[:en:Man, Economy, and State|Man, Economy, and State]]* karena secara filosofis tidak sesuai dengan teori nilai subjektif, dan selanjutnya menyatakan bahwa lahan tidak relevan dalam faktor produksi, perdagangan, dan sistem harga, tetapi kritik ini dilihat oleh beberapa orang, termasuk penentang Georgisme lainnya, sebagai sesuatu yang bergantung pada asumsi yang salah dan penalaran yang cacat.

Ekonom Austria Friedrich Hayek menganggap antusiasme awal terhadap Henry George telah mengembangkan minatnya pada ekonomi. Kemudian, Hayek mengatakan bahwa teori Georgisme akan sangat kuat jika tantangan penilaian tidak menghasilkan hasil yang tidak adil, tetapi ia percaya bahwa hal itu akan terjadi.

Ekonom Bryan Caplan dan Zachary Gochenour berpendapat bahwa pajak Georgis sebesar 100% akan menghilangkan insentif untuk mencari sumber daya alam dan menemukan lokasi yang optimal untuk bisnis, karena keuntungan tambahan yang akan diperoleh dari penemuan tersebut akan menyebabkan peningkatan nilai lahan yang belum dikembangkan, dan karenanya akan dikenai pajak.

## Referensi

## Pranala luar
* Robert Schalkenbach Foundation