Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Republik Tiongkok/Taiwan merupakan salah satu anggota pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan merupakan salah satu dari lima anggota tetap dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak veto yang telah digunakannya merupakan yang paling sedikit dibandingkan anggota tetap lainnya.

Sebagai salah satu Sekutu yang menang dalam Perang Dunia II (secara lokal dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua), Republik Tiongkok (RT) bergabung dengan PBB pada pembentukannya pada tahun 1945. Dimulainya kembali Perang Saudara Tiongkok kemudian menyebabkan pembentukan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 1949. Hampir semua Tiongkok daratan segera di bawah penguasaan  dan RT melarikan diri ke Pulau Taiwan. Kebijakan Satu Tiongkok yang didukung oleh kedua pemerintah menghalangi perwakilan ganda, tetapi di tengah Perang Dingin dan Perang Korea, Amerika Serikat dan sekutunya menentang penggantian dari RT di PBB, meskipun mereka dibujuk untuk menekan pemerintah RT agar menerima pengakuan internasional  kemerdekaan Mongolia pada tahun 1961. Britania Raya, Prancis, dan sekutu Amerika lainnya  secara terpisah mengalihkan pengakuan mereka terhadap kepada RRT dan Albania mengajukan pemungutan suara tahunan untuk menggantikan RT dengan RRT, tetapi hal-hal ini dikalahkan sejak-setelah Resolusi Majelis Umum 1668 - suatu perubahan dalam pengakuan memerlukan dua per tiga suara.

Di tengah Perpecahan Tiongkok-Soviet dan Perang Vietnam, Presiden Nixon Amerika mengadakan negosiasi dengan Komunis Ketua Mao, awalnya melalui sebuah perjalanan rahasia 1971 yang dilakukan oleh Henry Kissinger untuk mengunjungi Zhou Enlai. Pada tanggal 25 Oktober 1971, mosi Albania untuk mengakui Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya wakil Tiongkok yang sah diluluskan oleh Resolusi Majelis Umum 2758. Resolusi ini didukung oleh sebagian besar negara-negara komunis (termasuk Uni Soviet) dan negara-negara nonblok (seperti India), tetapi juga oleh beberapa sekutu Amerika seperti Britania Raya dan Prancis. Nixon kemudian secara pribadi mengunjungi Tiongkok tahun berikutnya, mengawali normalisasi hubungan Tiongkok-Amerika. Sejak saat itu, Republik Tiongkok telah memperlunak Kebijakan Satu Tiongkok-nya sendiri dan mencari pengakuan internasional. Langkah ini ditentang dan umumnya dihalangi oleh Republik Rakyat Tiongkok, memaksa Republik Tiongkok bergabung dengan organisasi-organisasi internasional di bawah nama lainya. Ini termasuk "Tionghoa Taipei" dalam Komite Olimpiade Internasional dan "Taiwan, Provinsi Tiongkok", di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Permohonan terbaru Republik Tiongkok untuk diterima kembali ditolak pada tahun 2007, tetapi sejumlah negara yang dipimpin Amerika Serikat melakukan protes terhadap Kantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memaksa badan dunia tersebut dan sekretaris jenderalnya untuk berhenti menggunakan acuan "Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok".

## Aktivitas

Republik Tiongkok menggunakan hak veto Dewan Keamanan hanya sekali, untuk menghentikan masuknya Republik Rakyat Mongolia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955 dengan alasan Republik Tiongkok menganggap bahwa seluruh Mongolia sebagai bagian dari Tiongkok.

## Lihat juga

* Kebijakan Satu Tiongkok
** Sejarah Republik Tiongkok
*** Pemerintahan Nasionalis di Tiongkok
*** Republik Tiongkok (1912–1949)
** Sejarah Republik Rakyat Tiongkok

## Catatan

## Referensi

## Pranala luar

* Jerker Hellström (2009) ''Blue Berets Under the Red Flag: China in the UN Peacekeeping System'', (Stockholm: Swedish Defence Research Agency)
* 1998 Proposal for ROC membership
* 2001 Proposal for ROC membership
* Permanent Mission of the People's Republic of China to the United Nations 
* "The UN Issue: MOFA adopts a new strategy of 'Presenting Two proposals' "—from Taiwan's Ministry of Foreign Affairs