Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

**Kementerian Perhubungan Republik Indonesia** (disingkat **Kemenhub RI**) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub RI dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Dudy Purwagandhi.

## Tugas dan fungsi
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
# perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
# pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
# koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
# pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
# pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
# pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
# pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
# pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
# pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

## Susunan organisasi
Susunan organisasi Kementerian Perhubungan berdasarkan Permenhub No. 4 Tahun 2025 terdiri atas:

**<big>Pimpinan</big>**
* Menteri Perhubungan
* Wakil Menteri Perhubungan

**<big>Sekretariat</big>**

* Sekretariat Jenderal
** Biro Perencanaan
** Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
** Biro Keuangan
** Biro Hukum
** Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara
** Biro Umum
** Biro Komunikasi dan Informasi Publik

**<big>Inspektorat</big>**

* Inspektorat Jenderal
** Sekretariat Inspektorat Jenderal
** Inspektorat I
** Inspektorat II
** Inspektorat III
** Inspektorat IV
** Inspektorat Investigasi

**<big>Direktorat Jenderal</big>**

* '''Direktorat Jenderal''' '''Perhubungan Darat'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Lalu Lintas Jalan
** Direktorat Angkutan Jalan
** Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
** Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan
** Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
* **[[Direktorat Jenderal Perhubungan Laut|Direktorat Jenderal]]** **[[Direktorat Jenderal Perhubungan Laut|Perhubungan Laut]]**
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
** Direktorat Kepelabuhanan
** Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
** Direktorat Kenavigasian
** Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran
* '''Direktorat Jenderal''' '''Perhubungan Udara'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Angkutan Udara
** Direktorat Bandar Udara
** Direktorat Keamanan Penerbangan
** Direktorat Navigasi Penerbangan
** Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
* **[[Direktorat Jenderal Perkeretaapian]]**
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
** Direktorat Prasarana Perkeretaapian
** Direktorat Sarana Perkeretaapian
** Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
* '''Direktorat Jenderal''' '''Integrasi Transportasi dan Multimoda'''
** Sekretariat Direktorat Jenderal
** Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda
** Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda
** Direktorat Multimoda

**<big>Badan</big>**

* **[[Badan Kebijakan Transportasi]]**
** Sekretariat Badan
** Pusat Kebijakan Sarana Transportasi
** Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
** Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi
** Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

* **[[Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan]]**
** Sekretariat Badan
** Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat
** Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut
** Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
** Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

**<big>Staf Ahli</big>**

* Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi
* Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
* Staf Ahli Bidang Logistik
* Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan
* Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi

**<big>Pusat</big>**

* Pusat Data dan Teknologi Informasi
* Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
* Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional
* Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi
* Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi

## Sejarah
Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Perhubungan. 

## Lihat pula
* Daftar Menteri Perhubungan Indonesia
* Kementerian Indonesia
* Logo Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
* Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

## Pranala luar
* Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

## Referensi