Hubungan Indonesia dengan Israel

**Hubungan Indonesia–Israel** mengacu pada hubungan bilateral dulu dan kini antara Israel dan Indonesia. Kedua negara ini tidak punya hubungan diplomatik resmi, tetapi memiliki hubungan tidak resmi yang meliputi hubungan dagang, pariwisata, dan keamanan. Pada tahun 2012, Indonesia sepakat menaikkan status hubungannya dengan Israel dan membuka konsulat kehormatan di Ramallah yang dipimpin seorang diplomat sederajat duta besar. Diplomat tersebut juga bertugas secara tidak resmi sebagai perwakilan Indonesia saat membina hubungan dengan Israel. Namun, karena masalah politik di kedua belah pihak, perjanjian ini tidak pernah terwujud dan sampai sekarang tidak ada perwakilan Indonesia di Israel atau Otoritas Palestina.

Menurut jajak pendapat BBC World Service tahun 2013, 70% responden Indonesia melihat pengaruh Israel secara negatif dan 12% secara positif.

## Sejarah

Meski tidak sepenuhnya menentang Israel, Indonesia cenderung tidak mau mencari masalah dengan elemen-elemen di dalam negeri sebagai dukungan terhadap Palestina. Alasan ini pertama kali diungkapkan oleh Presiden Soekarno yang tidak meladeni pendekatan pejabat-pejabat Israel dan mengadopsi kebijakan pro-Arab sebagai bagian dari sikap antikolonialisnya. Insiden besar yang melibatkan kedua negara ini adalah penolakan delegasi Israel dan Republik Tiongkok (Taiwan) dalam ajang Asian Games 1962 di Jakarta. Atas desakan negara-negara Arab dan Republik Rakyat Tiongkok, pemerintah Indonesia menolak menerbitkan visa untuk delegasi Israel dan Taiwan.

Hubungan militer dan intelijen dibuka lewat jalur tidak resmi, khususnya Iran dan Turki, pada tahun 1968. Tahun 1971, pejabat militer Indonesia dan Israel diyakini merintis negosiasi transfer alutsista militer dan intelijen kelompok teroris komunis global. Pada November 1972, militer Indonesia membeli sejumlah radar kontrabaterai untuk akurasi artileri dari BUMN Israel, Israel Military Industries. Bulan Maret 1974, 27 perwira dan 90 anggota ABRI dikirim untuk belajar radar artileri dan pengintaian darat beserta ELINT dan SIGINT bersama Pasukan Pertahanan Israel selama dua bulan. Bulan Januari 1975, TNI-AL dan TNI-AU mengirim 60 orang ke Israel untuk belajar penyusupan khusus dan operasi rahasia bersama Shayetet 13 dan AL Israel. Pusat Pelatihan Pasukan Khusus didirikan untuk melatih unit-unit kecil Kopassus dalam operasi udara dan laut pada November 1975. Bulan Agustus 1976, Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia dan Israel bertemu dalam kunjungan dadakan di Teheran untuk membahas pembelian 35 pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk dari Israel yang dikirim pada tahun 1981-82.

Pada tahun 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin bertemu Presiden Soeharto di kediaman resminya di Jakarta. Pertemuan tidak terjadwal ini terjadi ketika Soeharto masih memimpin Gerakan Non-Blok dan tidak lama setelah Persetujuan Damai Oslo. Ini merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua pemimpin negara tersebut.

Tahun 1999, usai jatuhnya Orde Baru, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Menteri Luar Negeri Alwi Shihab menyatakan ingin membina hubungan dengan Israel meski hanya di sektor ekonomi dan perdagangan. Tahun 2002, Gus Dur menjelaskan rasa hormatnya terhadap Israel dan memaparkan sebuah pernyataan untuk ditelaah oleh masyarakat Muslim:

Setelah Gus Dur diturunkan dari kursi kepresidenan bulan Agustus 2001, belum ada lagi upaya untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Israel.

Tahun 2005, pemerintah Indonesia mengatakan bahwa pembukaan hubungan diplomatik penuh dengan Israel hanya akan terwujud apabila solusi dua negara sudah tercapai antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom mengadakan rapat rahasia pertama dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda di tengah KTT PBB di New York City, Amerika Serikat pada September 2005. Namun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak membuka hubungan diplomatik resmi dan mengatakan, "Komunikasi apapun antara pejabat Indonesia dan Israel harus membahas upaya membantu kemerdekaan bangsa Palestina".

Pada Juli 2006, pemerintah Indonesia dan beberapa ormas Islam Indonesia mengutuk operasi militer Israel di Gaza dan menuntut dibebaskannya sejumlah pejabat Palestina.

Dalam kunjungan ke Singapura tahun 2006, diplomat Arab Israel Ali Yahya mendukung hubungan langsung antara Israel dan Indonesia. Dalam wawancara dengan *[[The Jakarta Post]]*, ia mengatakan, Saya tidak paham mengapa mayoritas Muslim di Asia tidak suka dengan Israel. Apabila alasannya cuma Israel dan Palestina, (bagaimana mungkin) kami bisa damai-damai saja dengan Yordania, Mesir, Maroko, tetapi tidak dengan Asia Timur?

Kami melindungi tempat-tempat suci di Israel, menghormati bahasa Arab, dan mempertemukan imam dan rabbi untuk berdiskusi. Saya bertanya apakah negara-negara Muslim di Asia mau membuka pintunya untuk kami sehingga kami bisa membangun hubungan dengan mereka.

Banyak sekali kesempatan di Israel dan dengan menegaskan perlunya kerja sama, kami juga ingin agar negara-negara ini merasakan kesempatan yang sama. Supaya terwujud, kami perlu kesempatan untuk berbicara langsung dengan negara-negara ini. Saya berharap kesempatan ini terbuka. 

Pada Perang Lebanon 2006, Indonesia mendesak Israel menarik pasukannya dari Lebanon. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tim nasional tenis Indonesia ditarik dari Fed Cup di Israel. Juru bicara Desra Percaya mengatakan: "kami menyaksikan invasi militer oleh Israel dan penangkapan beberapa pejabat Palestina... Kami tidak mungkin bertanding di sana."

Pada tahun 2008, *The Jakarta Post* menerbitkan surat dari Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Majalli Wahabi, yang meminta Indonesia ikut serta memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah. Sejumlah analis menilai penerbitan surat ini sebagai tanda mencairnya hubungan antara kedua negara. Namun, Perang Gaza yang berlangsung sejak akhir 27 Desember 2008 sampai 18 Januari 2009 berdampak terhadap hubungan ini. Indonesia mengutuk keras "agresi" Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Pada Maret 2016 dan Oktober 2018, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendukung normalisasi hubungan dengan Indonesia. Ia melihat "banyak kesempatan kerja sama bilateral" dan mengatakan bahwa alasan yang menghambat hubungan ini sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi, Indonesia menolak dan menyatakan bahwa normalisasi akan dipertimbangkan apabila Palestina meraih kemerdekaan.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Luar Negeri No.3 Tahun 2019 tentang Hubungan Luar Negeri oleh Pemda dalam BAB X Hal Khusus No. 150 Isi peraturan tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan menentang penjajahan Israel atas wilayah dan bangsa Palestina. Oleh karena itu, Indonesia menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel. Dengan ini Indonesia secara resmi menunjukkan dukungan terhadap Palestina dan tidak mengakui adanya negara Israel. Tidak heran, muncul peraturan yang melarang mengibarkan bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan Israel. Peraturan tersebut lebih lengkap mengatur mengenai: (a) Tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat-menyurat dengan menggunakan kop resmi. (b) Tidak menerima delegasi secara resmi dan di tempat resmi. (c) Tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. (d) Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. (e) Orientasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk afidavit melalui Kedutaan Besar RI di Singapura atau Kedutaan Besar RI di Bangkok.

Pada tahun 2024, ketika Indonesia berupaya untuk bergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), media Israel memberitakan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel untuk pertama kalinya. Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menegaskan Indonesia harus menjalin hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota OECD sebelum mengambil keputusan untuk masuk ke OECD. Namun, Pemerintah Indonesia membantah laporan adanya rencana pengembangan hubungan diplomatik dengan Israel dan menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara terlebih dahulu.

Pada tanggal 28 Mei 2025, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan saat berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Jakarta bahwa jika Israel mengakui negara Palestina, ia akan dengan senang hati menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut.

## Perjanjian
Tahun 2008, Indonesia menyepakati perjanjian kerja sama medis dengan layanan kesehatan darurat Israel senilai US$200.000.

### Visa kunjungan
Seperti biasa, warga negara Israel dapat memperoleh visa ke Indonesia untuk perjalanan wisata kelompok dan bisnis.
Untuk warga negara Indonesia, visa wisata ke Israel hanya tersedia untuk perjalanan kelompok melalui agen perjalanan. Sekitar 11.000 sampai 15.000 orang Indonesia berziarah ke Israel setiap tahun.
Pada 9 Juni 2018, Israel melarang pemegang paspor Indonesia memasuki negara tersebut. Dan pada tanggal 27 Juni 2018, Israel mencabut larangan pemegang paspor Indonesia memasuki negaranya.

## Hubungan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan
Meskipun tidak mempunyai hubungan diplomatik, namun ada warga negara Indonesia yang dapat tinggal untuk studi di Israel. Ada yang menjadi dosen dan mahasiswa. Bahkan ada juga yang bekerja di Israel. Orang Indonesia dapat mempelajari agrikultur di Arava International Center for Agriculture Training.

## Lihat pula
* Operasi Alpha
* Sejarah Yahudi di Indonesia

## Referensi