Ianfu

***Jugun ianfu*** (従軍慰安婦) atau **wanita penghibur** (bahasa Inggris: *comfort women*) adalah perempuan dan gadis muda yang dipaksa menjadi budak seksual oleh Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang di berbagai negara dan wilayah pendudukan sebelum dan selama berlangsungnya Perang Dunia II.

Istilah *comfort women* atau *wanita penghibur* merupakan terjemahan dari bahasa Jepang , sebuah eufemisme yang secara harfiah berarti "perempuan yang menenangkan atau menghibur".

Selama Perang Dunia II, tentara Jepang memaksa ratusan ribu perempuan dari berbagai negara, termasuk Australia, Burma, Cina, Belanda, Filipina, Jepang, Korea, Indonesia, Timor Timur, Papua Nugini, dan sejumlah wilayah lainnya untuk menjadi budak seksual bagi para serdadu Jepang; namun sebagian besar korban berasal dari Korea. Banyak dari mereka meninggal akibat kekerasan brutal serta penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Pasca-perang, pemerintah Jepang sempat menyangkal keberadaan sistem wanita penghibur ini dan menolak memberikan permintaan maaf maupun kompensasi yang layak. Setelah tekanan internasional dan ditemukannya arsip-arsip resmi yang menunjukkan keterlibatan pemerintah Jepang, barulah pada dekade 1990-an pemerintah Jepang mulai menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi.

Namun demikian, banyak korban, kelompok advokasi, dan para akademisi menilai permintaan maaf tersebut tidak tulus. Sejumlah pejabat Jepang bahkan masih terus menolak atau meremehkan keberadaan wanita penghibur. Hingga kini, pemerintah Jepang secara resmi menyangkal bahwa perempuan-perempuan tersebut dipaksa masuk ke dalam perbudakan seksual. Perkiraan jumlah korban bervariasi, dengan sebagian besar sejarawan memperkirakan antara 20.000 hingga 200.000 perempuan; tetapi angka pasti masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan.

Rumah bordil militer pada awalnya didirikan dengan dalih menyediakan sarana bagi tentara untuk menyalurkan dorongan seksual secara "terkendali", guna mengurangi pemerkosaan di masa perang dan membatasi penyebaran penyakit kelamin. Namun sejumlah sejarawan berpendapat bahwa tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai, bahkan sistem "stasiun penghibur" itu justru memperparah kekerasan seksual dan penyebaran penyakit menular.

Korban pertama berasal dari Jepang sendiri, sebagian direkrut secara sukarela atau melalui perekrutan konvensional, sementara sebagian lainnya diculik atau ditipu. Karena kekurangan "sukarelawan" dan demi menjaga citra nasional, militer Jepang kemudian beralih ke perempuan di wilayah jajahan. Banyak perempuan yang dijebak dengan iklan palsu tentang pekerjaan sebagai perawat atau buruh pabrik. Ada pula yang tertipu oleh janji beasiswa dan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari para wanita penghibur tersebut bahkan masih di bawah umur.

## Garis besar sistem

### Pembentukan oleh militer Jepang

Mengingat bahwa prostitusi di Jepang telah lama meluas dan terorganisasi, keberadaan prostitusi militer di lingkungan angkatan bersenjata Jepang dianggap sebagai kelanjutan yang "logis". Korespondensi internal dalam Tentara Kekaisaran Jepang menunjukkan bahwa tujuan utama pendirian "stasiun penghibur" adalah untuk: menekan dan mencegah tindak pemerkosaan oleh personel militer Jepang guna menghindari meningkatnya sentimen anti-Jepang, mengurangi penyebaran penyakit menular seksual di kalangan pasukan, serta mencegah bocornya rahasia militer melalui warga sipil yang berinteraksi dengan para perwira Jepang.

Carmen Argibay, mantan hakim Mahkamah Agung Argentina, menyatakan bahwa pemerintah Jepang bermaksud mencegah terulangnya kekejaman seperti Pemerkosaan di Nanjing dengan "mengurung" praktik pemerkosaan dan kekerasan seksual di fasilitas yang dikontrol militer, atau setidaknya agar peristiwa semacam itu tidak bocor ke pers internasional. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan biaya medis akibat tingginya kasus penyakit kelamin yang dialami tentara dari praktik pemerkosaan massal, yang kala itu dianggap mengganggu kapasitas tempur Jepang.

Kehidupan para wanita penghibur berlangsung dalam kondisi yang sangat memprihatinkan; mereka bahkan dijuluki "toilet umum" oleh tentara Jepang sendiri. Sejarawan Yuki Tanaka menuturkan bahwa rumah bordil sipil di luar kendali militer dianggap berisiko tinggi karena dapat dimanfaatkan oleh mata-mata yang menyamar sebagai pekerja.

Sejarawan Jepang Yoshiaki Yoshimi menambahkan bahwa militer Jepang menggunakan wanita penghibur untuk "menenangkan" tentara yang kecewa selama Perang Dunia II dan mencegah pemberontakan di dalam tubuh militer. Namun, menurutnya, alih-alih menurunkan angka pemerkosaan dan penyakit menular, sistem stasiun penghibur justru memperburuk keduanya. Jaringan stasiun penghibur ini begitu luas hingga Tentara Kekaisaran Jepang bahkan membuka kelas akuntansi khusus untuk mengelola fasilitas tersebut—termasuk pelatihan tentang bagaimana menilai "daya tahan" atau "masa pakai" para perempuan yang direkrut.

#### Garis besar
Pada masa Perang Rusia–Jepang tahun 1904–1905, militer Jepang mengawasi secara ketat rumah bordil yang dikelola secara swasta di Manchuria. Rumah penghibur pertama kali dibangun di Shanghai setelah insiden Shanghai tahun 1932 sebagai tanggapan atas gelombang pemerkosaan besar-besaran terhadap perempuan Tiongkok oleh tentara Jepang. Yasuji Okamura, kepala staf di Shanghai, memerintahkan pembangunan rumah-rumah penghibur tersebut untuk mencegah pemerkosaan lebih lanjut.

Setelah terjadinya pemerkosaan besar-besaran terhadap perempuan Tiongkok oleh tentara Jepang dalam Pembantaian Nanjing tahun 1937, pasukan Jepang menerapkan kebijakan umum untuk mendirikan stasiun penghibur di berbagai wilayah pendudukan Tiongkok, bukan karena simpati terhadap korban pemerkosaan, tetapi karena kekhawatiran bahwa kekejaman itu akan menimbulkan kebencian luas di kalangan warga sipil Tiongkok. Untuk mengisi rumah-rumah penghibur tersebut, pelacur Jepang dibawa langsung dari Jepang. Perempuan Jepang merupakan korban pertama dari perbudakan seksual militer ini; mereka diperdagangkan melintasi Jepang, Okinawa, koloni-koloni dan wilayah pendudukan, hingga ke berbagai medan pertempuran di luar negeri.

Menurut sejarawan Yoshiaki Yoshimi, sistem stasiun penghibur itu dibentuk untuk menghindari kritik dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa setelah berbagai laporan tentang pemerkosaan massal yang terjadi di antara pertempuran di Shanghai dan Nanjing muncul ke publik. Seiring meluasnya ekspansi militer Jepang, tentara mulai kekurangan sukarelawan dari Jepang sendiri dan kemudian beralih ke penduduk lokal, menculik serta memaksa perempuan untuk dijadikan budak seksual di stasiun-stasiun penghibur. Banyak di antara mereka yang menanggapi panggilan kerja sebagai buruh pabrik atau perawat, tanpa mengetahui bahwa mereka sebenarnya akan dijerumuskan ke dalam perbudakan seksual. Pada tahap awal Perang Dunia II, otoritas Jepang masih merekrut pelacur melalui cara konvensional. Di wilayah perkotaan, perekrutan dilakukan lewat perantara dan iklan di surat kabar yang beredar di Jepang serta di koloni Jepang seperti Korea, Taiwan, Manchukuo, dan Tiongkok. Namun sumber tenaga kerja tersebut cepat mengering, terutama di Jepang daratan.

Kementerian Luar Negeri Jepang kemudian menolak penerbitan visa perjalanan bagi pelacur Jepang karena khawatir hal itu akan menodai citra Kekaisaran Jepang. Akibatnya, militer mulai beralih merekrut perempuan dari luar Jepang daratan, terutama dari Korea dan wilayah pendudukan Tiongkok. Sistem prostitusi berlisensi yang telah ada di Korea mempermudah Jepang merekrut perempuan dalam jumlah besar. Banyak perempuan ditipu atau diperdaya untuk bergabung dalam rumah bordil militer. Dengan janji palsu serta pembayaran dari agen perekrutan lokal—yang sering kali dimaksudkan untuk melunasi utang keluarga—banyak gadis Korea akhirnya "mendaftar" untuk pekerjaan tersebut. Menurut laporan *South East Asia Translation and Interrogation Center (SEATIC) Psychological Warfare Interrogation Bulletin No.2*, seorang pengelola fasilitas Jepang membeli perempuan Korea dengan harga 300 hingga 1.000 yen tergantung pada kondisi fisiknya. Setelah itu, perempuan-perempuan tersebut menjadi "milik pribadi" sang pengelola dan tidak dibebaskan bahkan setelah masa kerja dalam kontrak mereka berakhir.

Di provinsi Hebei bagian utara, sejumlah gadis Muslim Hui direkrut ke "Sekolah Putri Huimin" dengan dalih pelatihan seni pertunjukan, tetapi kemudian dipaksa menjadi budak seksual.

Sejarawan Amerika Gerhard Weinberg mencatat bahwa hingga kini belum ada penelitian mendalam mengenai apakah pasukan Indian National Army juga menggunakan wanita penghibur, karena tidak pernah dilakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Sejarawan Joyce Lebra menulis:  
"Tak satu pun dari penulis yang membahas Tentara Nasional India di bawah Subhas Chandra Bose meneliti apakah, selama mereka dilatih oleh militer Jepang, mereka turut ‘menikmati kenyamanan’ yang disediakan melalui ribuan gadis Korea yang diculik dan dijadikan budak seksual oleh Tentara Kekaisaran Jepang di kamp-kampnya. Penelitian semacam itu mungkin akan memberikan wawasan penting mengenai hakikat kolonialisme Jepang dibandingkan kolonialisme Inggris, serta nasib yang mungkin menimpa saudari dan putri mereka sendiri."

Karena tekanan perang yang semakin berat, militer Jepang tidak lagi mampu menyediakan logistik yang memadai bagi pasukannya. Akibatnya, unit-unit militer menutup kekurangan tersebut dengan menjarah atau memaksa warga setempat menyediakan kebutuhan mereka. Tentara sering kali secara langsung menuntut agar pemimpin lokal mengirimkan perempuan untuk ditempatkan di rumah bordil dekat garis depan, terutama di wilayah pedesaan di mana perantara sulit ditemukan. Ketika penduduk setempat dianggap bermusuhan, seperti di Tiongkok, tentara Jepang melaksanakan kebijakan "Tiga Semua" (*bunuh semua, bakar semua, rampas semua*), yang juga mencakup penculikan dan pemerkosaan warga sipil secara sewenang-wenang.

#### Arsip-arsip kemudian
Pada 17 April 2007, Yoshiaki Yoshimi dan Hirofumi Hayashi mengumumkan penemuan tujuh dokumen resmi dari arsip Pengadilan Tokyo, yang menunjukkan bahwa kekuatan militer Kekaisaran Jepang—termasuk *[[Tokubetsu Keisatsutai|Tokkeitai]]* (polisi militer angkatan laut)—memaksa perempuan, yang ayahnya dianggap menyerang *[[Kenpeitai]]* (polisi militer angkatan darat Jepang), untuk bekerja di rumah bordil garis depan di Tiongkok, Indochina, dan Indonesia. Dokumen ini sebenarnya telah dipublikasikan pada masa pengadilan kejahatan perang tersebut. Dalam salah satu dokumen, seorang letnan mengaku telah mengorganisasi rumah bordil dan menggunakannya sendiri. Sumber lain menyebutkan anggota *Tokkeitai* menangkap perempuan di jalanan dan menempatkan mereka di rumah bordil setelah pemeriksaan medis paksa.

Pada 12 Mei 2007, jurnalis Taichiro Kajimura mengumumkan penemuan 30 dokumen resmi dari pemerintah Belanda yang diajukan ke Pengadilan Tokyo sebagai bukti adanya peristiwa prostitusi paksa massal pada tahun 1944 di Magelang.

Pemerintah Korea Selatan kemudian menetapkan Bae Jeong-ja sebagai kolaborator pro-Jepang (*[[chinilpa]]*) pada September 2007, karena perannya dalam merekrut wanita penghibur bagi militer Jepang.

Pada tahun 2014, Tiongkok merilis hampir 90 dokumen dari arsip Tentara Kwantung yang berkaitan dengan isu ini. Menurut otoritas Tiongkok, dokumen tersebut merupakan bukti kuat bahwa militer Jepang memaksa perempuan Asia bekerja di rumah bordil garis depan sebelum dan selama Perang Dunia II.

Pada Juni 2014, sejumlah dokumen resmi tambahan dari arsip pemerintah Jepang turut dipublikasikan. Dokumen tersebut mencatat berbagai bentuk kekerasan seksual serta perbudakan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang di Indochina Prancis dan Indonesia.

Sebuah penelitian pada tahun 2015 menelaah arsip yang sebelumnya sulit diakses, sebagian karena adanya Komunike Bersama Jepang–Tiongkok tahun 1972, di mana pemerintah Tiongkok menyepakati untuk tidak menuntut kompensasi atas kejahatan perang Jepang. Dokumen baru yang ditemukan di Tiongkok memperlihatkan detail fasilitas di dalam stasiun penghibur yang beroperasi di kompleks militer Jepang, termasuk kondisi para wanita penghibur asal Korea. Sebagian dokumen juga mengonfirmasi bahwa Tentara Kekaisaran Jepang secara langsung membiayai pembelian sebagian dari perempuan tersebut.

Profesor Su Zhiliang dari Shanghai Normal University meneliti catatan-catatan Tentara Kwantung Jepang di Manchuria (kini Tiongkok Timur Laut), yang tersimpan di Arsip Jilin, Tiongkok. Arsip tersebut mencatat operasi Polisi Militer Jepang yang mengawasi stasiun-stasiun penghibur di berbagai wilayah Tiongkok dan Jawa. Su menyimpulkan bahwa sumber-sumber tersebut membuktikan bahwa keberadaan dan pengelolaan rumah penghibur merupakan kebijakan resmi yang diperintahkan, didukung, serta diawasi langsung oleh otoritas militer Jepang.

Selain itu, dokumen yang ditemukan di Shanghai memperlihatkan rincian cara militer Jepang mendirikan stasiun penghibur bagi tentaranya di kota pendudukan tersebut. Bukti-bukti tersebut mencakup arsip dari Tianjin, serta berkas-berkas pemerintah dan kepolisian Jepang selama masa pendudukan Perang Dunia II. Arsip kota Shanghai dan Nanjing juga ditelaah. Salah satu temuan penting penelitian ini ialah bahwa sebagian arsip di Korea telah mengalami distorsi. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah Kekaisaran Jepang dan pemerintahan kolonial di Korea sengaja berupaya untuk tidak mencatat mobilisasi ilegal wanita penghibur, dan bahwa sebagian besar catatan dibakar menjelang penyerahan diri Jepang. Namun demikian, penelitian ini juga memastikan bahwa sejumlah dokumen dan bukti sejarah berhasil bertahan dan ditemukan kembali.

### Jumlah wanita penghibur
Profesor Su Zhiliang menyimpulkan bahwa selama periode tujuh tahun dari 1938 hingga 1945, jumlah wanita penghibur di wilayah yang diduduki Jepang mencapai antara 360.000 hingga 410.000 orang, di mana kelompok terbesar berasal dari Tiongkok, sekitar 200.000 orang.

Kurangnya dokumentasi resmi membuat perkiraan total jumlah wanita penghibur menjadi sulit. Sebagian besar dokumen yang berkaitan dengan kejahatan perang dan tanggung jawab para pemimpin tertinggi Jepang telah dimusnahkan atau disembunyikan atas perintah pemerintah Jepang pada akhir perang.

Sejarawan memperkirakan jumlah tersebut dengan meninjau dokumen yang tersisa, yang menunjukkan rasio antara jumlah tentara di suatu wilayah dengan jumlah wanita serta tingkat pergantian mereka. Perkiraan oleh sejarawan Jepang berkisar antara 20.000 hingga 200.000 wanita penghibur.

Sebagian besar peneliti akademik dan media biasanya merujuk pada perkiraan Yoshiaki sebagai kisaran yang paling mungkin dari jumlah wanita yang terlibat. Angka ini berbeda dengan yang tercantum pada monumen di Amerika Serikat, seperti di New Jersey, New York, Virginia, dan California, yang menyatakan jumlah wanita penghibur "lebih dari 200.000 orang".

BBC memperkirakan jumlahnya antara "200.000 hingga 300.000", sedangkan Komisi Hukum Internasional mengutip "perkiraan sejarawan antara 100.000 hingga 200.000 wanita".

### Negara asal
Sebagian besar wanita penghibur berasal dari negara-negara yang diduduki Jepang, termasuk Korea, Tiongkok, dan Filipina. Wanita yang digunakan di "stasiun penghibur" militer juga berasal dari Burma, Thailand, Indochina Prancis, Malaya, Manchukuo, Taiwan (saat itu koloni Jepang), Hindia Belanda, Timor Portugis, Papua Nugini (termasuk beberapa wanita campuran Jepang-Papua), dan wilayah pendudukan Jepang lainnya.

Stasiun-stasiun penghibur ini ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Jepang, Tiongkok, Filipina, Indonesia, Malaya, Thailand, Burma, Nugini, Hong Kong, Makau, dan Indochina Prancis. Sejumlah kecil wanita asal Eropa juga direkrut, sebagian besar berasal dari Belanda dan Australia, dengan perkiraan sekitar 200–400 wanita Belanda saja, sementara jumlah pasti wanita Eropa lainnya tidak diketahui.

  

Menurut profesor Yoshiko Nozaki dari State University of New York at Buffalo dan sejumlah sumber lainnya, mayoritas wanita penghibur berasal dari Korea dan Tiongkok.

Profesor Yoshiaki Yoshimi dari Universitas Chuo menemukan banyak dokumen dan kesaksian yang membuktikan keberadaan sekitar 2.000 stasiun wanita penghibur di mana sekitar 200.000 wanita Korea, Filipina, Taiwan, Indonesia, Burma, Belanda, Australia, dan Jepang — banyak di antaranya masih remaja — ditahan dan dipaksa melakukan aktivitas seksual dengan tentara Jepang. Menurut Qiu Peipei dari Vassar College, wanita penghibur sering diganti dengan cepat oleh wanita lain, sehingga perkiraannya tentang 200.000–400.000 wanita penghibur dianggap masuk akal, dengan mayoritas berasal dari Tiongkok. Profesor Ikuhiko Hata dari Universitas Nihon memperkirakan jumlah wanita yang bekerja di kawasan hiburan resmi kurang dari 20.000 orang, terdiri dari 40% Jepang, 20% Korea, 10% Tiongkok, dan sisanya berasal dari negara-negara lain. Ia juga mencatat bahwa jumlah total pelacur berlisensi di Jepang selama Perang Dunia II hanyalah sekitar 170.000 orang.

Selain dari Korea dan Tiongkok, banyak wanita juga berasal dari Filipina, Taiwan, Hindia Belanda, dan berbagai wilayah pendudukan Jepang lainnya. Sejumlah wanita Belanda yang ditangkap di koloni Belanda di Asia juga dipaksa menjadi budak seks. Dalam analisis lebih lanjut terhadap catatan medis Angkatan Darat Jepang tahun 1940 terkait pengobatan penyakit menular seksual, Yoshimi menyimpulkan bahwa jika persentase wanita yang dirawat mencerminkan komposisi populasi wanita penghibur secara umum, maka 51,8 persen di antaranya adalah wanita Korea, 36 persen Tionghoa, dan 12,2 persen Jepang.

Pada tahun 1997, sejarawan Korea Bruce Cumings menulis bahwa Jepang memberlakukan kuota wajib untuk memasok program wanita penghibur, dan bahwa pria Korea turut membantu dalam merekrut para korban. Cumings menyatakan bahwa antara 100.000 hingga 200.000 gadis dan wanita Korea direkrut ke dalam sistem tersebut.

Di Korea, anak perempuan dari kalangan bangsawan dan birokrat umumnya tidak dikirim ke dalam "korps wanita penghibur" kecuali jika mereka atau keluarganya menunjukkan kecenderungan pro-kemerdekaan. Sebagian besar gadis Korea yang direkrut berasal dari keluarga miskin. Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang sering menyerahkan pekerjaan perekrutan gadis-gadis untuk "korps wanita penghibur" di Korea kepada kontraktor, yang biasanya memiliki hubungan dengan kelompok kejahatan terorganisasi dan dibayar berdasarkan jumlah gadis yang mereka serahkan. Meskipun sebagian kecil kontraktor tersebut adalah orang Jepang, mayoritasnya adalah orang Korea.

Di Filipina selama masa pendudukan Jepang, sekitar 1.000 wanita Filipina dijadikan wanita penghibur. Para korban ada yang masih berusia 12 tahun saat diperbudak. Banyak penyintas mengingat bahwa markas atau rumah bordil militer tersebar di seluruh wilayah Filipina, mulai dari Cagayan Valley di utara hingga Davao di selatan.

Selama invasi awal Hindia Belanda, tentara Jepang memperkosa banyak wanita dan gadis Indonesia serta Eropa. Polisi militer Jepang (*Kenpeitai*) kemudian membentuk sistem wanita penghibur untuk "mengendalikan masalah" tersebut. Kenpeitai memaksa dan menekan banyak wanita interniran agar melayani sebagai pelacur, termasuk beberapa ratus wanita Eropa. Sebagian kecil dari mereka memilih tinggal di rumah perwira Jepang dan dijadikan budak seks oleh satu orang, dibandingkan harus melayani banyak tentara di rumah bordil.

Salah satu wanita Eropa tersebut adalah K'tut Tantri, keturunan Skotlandia, yang menulis buku tentang penderitaannya. Sebuah studi pemerintah Belanda menggambarkan metode yang digunakan militer Jepang untuk memaksa wanita-wanita itu. Studi tersebut menyimpulkan bahwa di antara 200 hingga 300 wanita Eropa yang ditemukan di rumah bordil militer Jepang, "sekitar 65 orang sudah pasti dipaksa menjadi pelacur".

Sebagian lainnya, karena kelaparan di kamp pengungsian, menerima tawaran makanan dan upah untuk bekerja, tanpa mengetahui sepenuhnya bahwa pekerjaan itu berarti perbudakan seksual.

Beberapa wanita juga direkrut secara "sukarela" dengan tujuan melindungi yang lebih muda. Oleh karena itu, jumlah wanita yang dipaksa menjadi pelacur kemungkinan jauh lebih besar daripada yang tercatat dalam arsip Belanda. Banyak pula kasus kekerasan seksual terhadap wanita Belanda yang diabaikan dalam catatan resmi. Masalah ini baru mendapat perhatian publik setelah individu dan kelompok seperti Foundation of Japanese Honorary Debts mulai memperjuangkan nasib korban pendudukan Jepang. Selain diperkosa dan dilecehkan setiap hari, para gadis Belanda itu hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap pemukulan dan kekerasan fisik lainnya.

J.F. van Wagtendonk bersama Yayasan Siaran Belanda memperkirakan bahwa sekitar 400 perempuan Belanda telah diambil dari kamp-kamp interniran untuk dijadikan *jugun ianfu* atau wanita penghibur.

Selain perempuan Belanda, banyak pula perempuan Jawa yang direkrut dari Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur, termasuk sekitar seribu perempuan dan gadis asal Timor Timur yang dipaksa menjadi budak seksual. Sebagian besar di antara mereka adalah gadis remaja berusia antara 14 hingga 19 tahun yang telah menempuh sebagian pendidikan formal, dan direkrut melalui tipu daya dengan janji akan memperoleh pendidikan lanjutan di Tokyo atau Singapura. Daerah tujuan utama bagi para wanita penghibur asal Jawa meliputi Burma, Thailand, dan kawasan Indonesia Timur. Wawancara dengan beberapa mantan wanita penghibur juga menunjukkan bahwa sebagian berasal dari pulau Flores. Setelah perang berakhir, banyak dari mereka yang selamat memilih tetap tinggal di tempat-tempat di mana mereka pernah diperjualbelikan dan akhirnya menyatu dengan masyarakat setempat.

Perempuan Melanesia dari New Guinea pun tidak luput dari nasib serupa. Perempuan lokal dari Rabaul direkrut sebagai wanita penghibur, bersama sejumlah perempuan campuran Jepang–Papua yang merupakan keturunan ayah Jepang dan ibu Papua. Seorang kapten asal Australia, David Hutchinson-Smith, juga menyebut adanya gadis-gadis muda berdarah campuran Jepang–Papua yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Seorang aktivis Papua dari wilayah Papua Barat memperkirakan bahwa sekitar 16.161 perempuan Papua Nugini telah dijadikan wanita penghibur oleh tentara Jepang selama masa pendudukan di New Guinea.

Pada tahun 1985, seorang penyintas wanita penghibur asal Jepang, Shirota Suzuko (1921–1993), menerbitkan autobiografinya yang mengisahkan penderitaan dirinya beserta perempuan-perempuan lain yang mengalami nasib serupa selama menjadi wanita penghibur.

Lebih dari 2.000 perempuan Taiwan dipaksa menjalani perbudakan seksual oleh militer Jepang; hingga tahun 2020, hanya dua orang yang masih diyakini hidup. Yoshiaki Yoshimi mencatat bahwa lebih dari separuh wanita penghibur asal Taiwan merupakan anak di bawah umur. Pada tahun 2023, wanita penghibur terakhir asal Taiwan meninggal dunia.

Akademisi Jepang Nakahara Michiko dari Waseda University menulis sebuah makalah tentang wanita penghibur di Malaysia yang dipaksa melayani militer Jepang. Ia menjelaskan bahwa perekrutan wanita penghibur oleh pihak Jepang dilakukan tanpa membedakan latar etnis, melainkan mencakup seluruh kelompok masyarakat di wilayah pendudukan. Mustapha Yaakub, seorang tokoh Melayu yang menjabat sebagai sekretaris Biro Pemuda Internasional UMNO, pada tahun 1993 menyerukan agar warga Malaysia yang menjadi korban tentara Jepang—termasuk para wanita penghibur—berani tampil ke publik dan mengisahkan pengalaman mereka. Ia menerima sejumlah surat, termasuk dari seseorang yang dikenal dengan nama samaran P, yang kemudian diwawancarai oleh Nakahara.

Namun, Najib Tun Razak, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pemuda UMNO sekaligus Menteri Pertahanan, melarang Mustapha Yaakub membicarakan kasus pemerkosaan terhadap perempuan Melayu dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Austria tahun 1993. Dalam tulisannya, Nakahara menuturkan kisah seorang perempuan Melayu yang diperkosa dan dipaksa menjadi budak seksual di sebuah stasiun wanita penghibur oleh tentara Jepang. Korban tersebut berkata: "*Aku bekerja seperti binatang. Mereka memperlakukanku sesuka hati. Aku harus menuruti perintah mereka hingga saat penyerahan diri*."

Nakahara juga menuliskan kesaksian putri korban: "*Putrinya mengatakan kepadaku bahwa ibunya kerap bermimpi buruk dan menangis dalam tidurnya. Ia sering mengembara tanpa tujuan setelah mimpi-mimpi itu datang … Ia sendiri mengaku memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang ia yakini telah diperbuatnya. Ia terus menderita oleh ingatan dan rasa bersalah yang membelenggunya. Tampaknya tidak seorang pun di desanya pernah memberitahunya bahwa semua itu bukanlah kesalahannya … Ia sempat meminta putrinya menulis surat untuknya, tetapi penderitaan panjangnya tak pernah mendapatkan keadilan*."

Perempuan Melayu tersebut semula mengira bahwa partai UMNO akan menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi, karena ia sendiri merupakan anggota partai tersebut. Namun, pimpinan UMNO menolak untuk memperjuangkan tuntutan tersebut.

Tentara Jepang memaksa gadis-gadis Melayu Muslim menjadi wanita penghibur yang diperkosa oleh serdadu Jepang. Salah satu dari gadis Melayu tersebut kemudian kisah hidupnya diangkat menjadi sebuah drama sejarah berjudul *"Kehidupan Hayati (Hayat Hayatie)"*, yang menggambarkan pengalaman tragisnya ketika diperkosa oleh tentara Jepang di Singapura. Sebuah drama lain berjudul *Wild Rice* juga didasarkan pada kisah nyata seorang wanita penghibur Melayu lain yang, pada dekade 1980-an, memilih untuk menyembunyikan kenyataan pahit bahwa dirinya pernah diperkosa oleh tentara Jepang pada tahun 1940-an, demi menutup aibnya dari keluarga.

Pada tanggal 16–17 Oktober 1992, di Kathmandu, Nepal, diselenggarakan "Konferensi Komite Investigasi Internasional atas Kejahatan Perang Jepang" yang dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Thailand, Jepang, Aljazair, dan Prancis. Mustapha Yaakub, sekretaris Pemuda UMNO (United Malays National Organization), hadir sebagai delegasi Melayu dalam konferensi tersebut, di mana isu wanita penghibur menjadi salah satu topik utama yang dibahas.

Sepulangnya dari konferensi itu, Mustapha memulai penyelidikan dan pendokumentasian pribadi atas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh militer Jepang selama masa pendudukan di Malaysia antara tahun 1942 hingga 1945. Ia menyerukan agar seluruh korban melaporkan kepadanya segala bentuk kekejaman yang dilakukan oleh Jepang, dengan tujuan menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Mustapha berencana membawa isu tersebut—termasuk kasus wanita penghibur dan kerja paksa yang ia sebut sebagai "perbuatan keji"—ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Ia juga berniat menghadiri Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria, pada Mei 1993 untuk menyerahkan laporannya, sehingga negara-negara yang menjadi korban agresi Jepang dapat memberikan kesaksian langsung dan menuntut permintaan maaf serta reparasi.

Dalam kurun empat bulan, sebanyak 3.500 warga Malaysia mengirimkan surat kepada Mustapha Yaakub. Para korban percaya bahwa pemerintah Malaysia di bawah UMNO akan benar-benar memperjuangkan permintaan maaf dan ganti rugi dari Jepang, karena langkah ini didukung oleh pejabat UMNO sendiri. Namun, harapan itu kandas ketika pimpinan tertinggi UMNO yang dipimpin oleh Najib Razak memerintahkan Mustapha Yaakub untuk menghentikan upayanya. Akibat tekanan tersebut, pemerintah Jepang tidak pernah meminta maaf maupun memberikan kompensasi kepada para korban pemerkosaan asal Melayu.

Gadis dan perempuan Muslim pribumi Jawa di Indonesia dipaksa menjadi ianfu oleh tentara Jepang dan mengalami pemerkosaan berulang. Seorang pelaut Indonesia bernama Sukarno Martodiharjo (tidak berhubungan dengan Presiden Sukarno) menyaksikan sendiri bagaimana gadis-gadis Jawa Muslim diperjualbelikan oleh tentara Jepang untuk dijadikan wanita penghibur. Sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer menulis tentang bagaimana para gadis Muslim Jawa dipaksa menjadi budak seksual oleh tentara Jepang — banyak di antara mereka berasal dari keluarga terpandang, dan ayah mereka ditipu untuk menyerahkan anak-anaknya dengan alasan palsu bahwa putri mereka akan dikirim untuk menempuh pendidikan di Jepang.

Para kolaborator Jawa yang membantu perekrutan ini termasuk pegawai negeri, kepala sekolah, polisi, kepala desa, camat, serta pejabat lokal lainnya. Salah satu korban, seorang gadis Muslim Jawa bernama Siti Fatimah, mengenang bagaimana ia diperkosa oleh tentara Jepang setelah ditipu dan dibawa pergi dengan janji akan dikirim belajar ke Tokyo. Nyatanya, ia justru dikirim ke rumah bordil militer Jepang di Flores untuk dipaksa melayani mereka.

Sejak pemerintah Indonesia pada tahun 1993 menyerukan agar para perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual Jepang melapor, lebih dari 20.000 perempuan Indonesia menyatakan bahwa mereka telah diperkosa oleh tentara Jepang. Di antara mereka yang ditransfer ke stasiun militer Jepang di Flores, setiap wanita Jawa diperkosa oleh rata-rata 23 pria Jepang setiap hari — terdiri atas 1 perwira, 2 bintara, dan 20 prajurit. Mereka diharapkan melayani sekitar 100 pria per minggu dan diberikan tanda berupa tiket dari masing-masing pelaku.

Pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap perempuan Muslim pribumi Jawa sebagian besar tidak pernah ditindak secara hukum, sebab kekuatan Sekutu seperti Belanda dan Australia tidak menunjukkan minat untuk menyelidiki atau menuntut pelaku kejahatan perang tersebut. Belanda sendiri telah berabad-abad melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan Jawa, termasuk menjadikan mereka pelacur militer bagi serdadu Belanda; karena itu, mereka tidak memandang kekejaman Jepang terhadap perempuan Indonesia sebagai kejahatan, melainkan sebagai hal yang "lazim" dalam konteks kolonial.

Menjelang kekalahan mereka dalam perang, pihak Jepang menghancurkan banyak arsip yang berkaitan dengan praktik perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia, sehingga jumlah pasti wanita penghibur asal Indonesia tidak pernah diketahui.

### Perlakuan terhadap wanita penghibur
Diperkirakan sebagian besar para penyintas menjadi mandul akibat pemerkosaan berulang atau penyakit kelamin yang mereka derita setelah kekerasan tersebut.

Para perempuan dan gadis muda tersebut kehilangan hak atas tubuh dan martabatnya, diperlakukan tidak lebih dari sekadar "amunisi perempuan", "toilet umum", atau "perlengkapan militer". Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dipaksa mendonorkan darahnya untuk membantu pengobatan tentara Jepang yang terluka. Meski setiap kisah korban memiliki keunikan tersendiri, semuanya menunjukkan kesamaan nasib: mereka mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang luar biasa brutal. Mereka dipukuli berulang kali dan dipaksa melayani secara seksual hingga sepuluh pria setiap hari, dan pada hari-hari setelah pertempuran, jumlah itu bisa mencapai empat puluh pria.

Mereka tidak diberikan makanan, air, tempat tinggal, toilet, maupun fasilitas kebersihan yang layak. Layanan medis yang disediakan pun terbatas pada pengobatan penyakit kelamin, sterilisasi, dan aborsi paksa. Penyiksaan dilakukan terhadap perempuan yang berusaha melarikan diri atau menolak memenuhi tuntutan pasukan. Bahkan, keluarga dari gadis-gadis yang mencoba bunuh diri turut diancam oleh pihak militer.

Karena para wanita penghibur dipaksa mengikuti pergerakan Tentara Kekaisaran Jepang ke garis depan, banyak di antara mereka yang tewas ketika pasukan Sekutu menghancurkan pertahanan Jepang di Pasifik dan memusnahkan kamp-kamp militernya. Dalam beberapa kasus, tentara Jepang mengeksekusi wanita penghibur Korea yang melarikan diri saat Jepang kalah dalam pertempuran melawan Sekutu. Pada masa-masa akhir perlawanan Jepang tahun 1944–45, para wanita penghibur sering dipaksa bunuh diri atau dibunuh secara langsung.

Selama Perang Dunia II, di Laguna Chuuk, sebanyak 70 wanita penghibur dibunuh sebelum serangan Amerika dimulai, karena Angkatan Laut Jepang keliru mengira serangan udara Amerika sebagai tanda pendaratan pasukan. Dalam Pertempuran Saipan, beberapa wanita penghibur turut bunuh diri dengan melompat dari tebing. Di Burma, beberapa wanita penghibur Korea memilih mengakhiri hidupnya dengan menelan pil sianida, sementara yang lain tewas akibat granat tangan yang dilemparkan ke tempat persembunyian mereka.

Dalam Pertempuran Manila, ketika para pelaut Jepang bertindak brutal dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu, terdapat pula laporan mengenai wanita penghibur yang turut terbunuh, meski peristiwa ini tampaknya tidak terjadi secara sistematis. Pemerintah Jepang kala itu menanamkan keyakinan kepada para koloninya di Saipan bahwa tentara Amerika adalah kanibal, sehingga penduduk Jepang lebih memilih bunuh diri daripada ditawan. Banyak wanita penghibur asal Asia yang juga memercayai hal tersebut.

Para prajurit Inggris yang bertempur di Burma bahkan melaporkan bahwa wanita penghibur Korea yang mereka tangkap terkejut ketika mengetahui bahwa orang Inggris tidak berniat memakan mereka. Ironisnya, sementara propaganda Jepang menggambarkan musuh sebagai kanibal, justru ada kasus nyata di mana prajurit Jepang yang kelaparan di pulau-pulau terpencil di Pasifik atau di hutan Burma beralih pada praktik kanibalisme. Dalam beberapa peristiwa, wanita penghibur di Burma dan pulau-pulau Pasifik dibunuh untuk dijadikan makanan bagi Tentara Kekaisaran Jepang.

Menurut kesaksian salah seorang penyintas, ia dipukuli ketika berusaha melawan saat hendak diperkosa. Para perempuan yang sebelumnya bukan pekerja seks, terutama mereka yang diculik atau dipaksa bergabung dalam "korps wanita penghibur", biasanya terlebih dahulu "dijinakkan" melalui pemerkosaan.

Salah satu perempuan Korea, Kim Hak-sun, dalam wawancara tahun 1991 menceritakan bagaimana ia direkrut ke dalam "korps wanita penghibur" pada tahun 1941: "Ketika aku berusia 17 tahun, tentara Jepang datang dengan truk, memukuli kami—aku dan seorang teman—kemudian menyeret kami ke dalam bak belakang. Aku diberitahu bahwa jika ikut wajib kerja, aku akan mendapat banyak uang di pabrik tekstil... Pada hari pertama aku diperkosa, dan pemerkosaan itu tidak pernah berhenti... Aku lahir sebagai perempuan, tetapi tak pernah hidup sebagai seorang perempuan... Aku merasa mual bila berada dekat dengan laki-laki. Bukan hanya laki-laki Jepang, tapi semua laki-laki—bahkan suamiku sendiri yang menyelamatkanku dari rumah bordil. Aku gemetar setiap kali melihat bendera Jepang... Mengapa aku harus merasa malu? Aku tak perlu merasa malu."

Kim juga menyatakan bahwa ia diperkosa antara 30 hingga 40 kali setiap hari, tanpa jeda, sepanjang tahun selama menjadi "wanita penghibur".  
Mencerminkan betapa terdehumanisasinya mereka, catatan resmi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang yang mencatat perpindahan para wanita penghibur selalu menggunakan istilah "unit perlengkapan perang".

Di Filipina, kesaksian para penyintas seperti Narcisa Claveria—yang diperbudak selama 18 bulan pada usia 13 tahun—menggambarkan kehidupan sehari-hari yang mengenaskan. Pada siang hari, para perempuan dipaksa memasak, membersihkan, dan mencuci pakaian. Namun pada malam hari, mereka diperkosa dan disiksa oleh tentara Jepang.

Kisah serupa juga disampaikan oleh penyintas lain, Fedencia David, yang diculik oleh tentara Jepang pada usia 14 tahun. Ia mengingat bagaimana dirinya dipaksa mencuci pakaian dan memasak untuk para tentara Jepang pada siang hari, sementara malamnya ia diperkosa oleh 5 hingga 10 tentara setiap kali.

Selain mengalami pemerkosaan berkali-kali setiap hari, para perempuan ini juga harus menanggung perpisahan paksa dari keluarga mereka, bahkan kerap menyaksikan anggota keluarganya dibunuh oleh tentara Jepang. Salah seorang penyintas mengenang bahwa saat para tentara menculiknya, "mereka mulai menguliti ayahku hidup-hidup."  Kekejaman ini meninggalkan luka fisik dan emosional yang tak terhapuskan sepanjang hidup mereka.

Para dokter militer dan petugas medis kerap memperkosa para perempuan selama pemeriksaan kesehatan.  
Seorang dokter tentara Jepang, Asō Tetsuo, memberikan kesaksian bahwa para wanita penghibur dipandang sebagai "amunisi perempuan" dan "toilet umum" — dianggap bukan manusia, melainkan benda yang dapat digunakan dan disiksa sesuka hati. Beberapa di antara mereka bahkan dipaksa mendonorkan darah untuk pengobatan tentara Jepang yang terluka.

Sedikitnya 80% dari para wanita penghibur berasal dari Korea, yang ditempatkan untuk melayani prajurit berpangkat rendah, sementara perempuan Jepang dan Eropa diperuntukkan bagi para perwira. Sebagai contoh, perempuan Belanda yang ditangkap di Hindia Belanda (kini Indonesia) secara eksklusif disediakan untuk kalangan perwira Jepang.  
Korea, sebagai negeri yang sangat dipengaruhi nilai-nilai Konfusianisme, memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai aib besar. Oleh sebab itu, remaja perempuan Korea yang hampir seluruhnya masih perawan dianggap sebagai "pilihan terbaik" oleh militer Jepang untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin yang dapat melumpuhkan pasukan mereka.

Sepuluh perempuan Belanda dipaksa keluar dari kamp tahanan di Jawa oleh perwira Tentara Kekaisaran Jepang pada Februari 1944 untuk dijadikan budak seks. Mereka disiksa dan diperkosa secara sistematis, siang dan malam.  
Salah satu korban peristiwa itu, Jan Ruff-O'Herne, pada tahun 1990 memberikan kesaksian di hadapan komite Kongres Amerika Serikat:

Pada pagi pertama mereka di rumah bordil, foto-foto Ruff-O’Herne dan para perempuan lainnya diambil dan dipajang di serambi, yang berfungsi sebagai ruang penerimaan bagi personel Jepang yang akan memilih korban dari potret-potret tersebut. Selama empat bulan berikutnya, para gadis itu diperkosa dan dipukuli tanpa henti; mereka yang hamil dipaksa melakukan aborsi. Setelah empat bulan yang mengerikan, mereka dipindahkan ke kamp di Bogor, Jawa Barat, dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

Kamp tersebut secara khusus diperuntukkan bagi perempuan yang pernah dijadikan budak seks oleh militer Jepang. Para penjaga memperingatkan bahwa jika ada yang berani menceritakan apa yang telah terjadi, baik mereka maupun keluarga mereka akan dibunuh. Beberapa bulan kemudian, keluarga O’Herne dipindahkan ke kamp di Batavia, yang akhirnya dibebaskan pada 15 Agustus 1945.

Suki Falconberg, seorang penyintas sistem wanita penghibur, membagikan pengalaman kelamnya:  

Di Blora, dua puluh perempuan dan anak perempuan Eropa dipenjarakan di dua rumah. Selama tiga minggu, setiap kali satuan militer Jepang melintas, para perempuan itu beserta putri-putri mereka diperkosa secara brutal dan berulang kali.

Di Pulau Bangka, sebagian besar perawat Australia yang ditawan diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh.  
 
Para perwira Jepang yang terlibat menerima hukuman dari otoritas Jepang setelah perang berakhir. Seusai perang, sebanyak 11 perwira Jepang dinyatakan bersalah, dengan satu di antaranya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Perang Batavia. Putusan pengadilan menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah terhadap perintah Angkatan Darat yang hanya memperbolehkan perekrutan perempuan secara sukarela.

Korban dari Timor Timur memberikan kesaksian bahwa mereka dipaksa menjadi budak seks bahkan ketika usia mereka belum cukup untuk mengalami menstruasi. Dalam kesaksian pengadilan disebutkan bahwa anak-anak perempuan pra-pubertas ini diperkosa berulang kali oleh para prajurit Jepang, sementara mereka yang berusaha melawan dibunuh di tempat.

Hank Nelson, profesor emeritus dari Divisi Penelitian Asia Pasifik di Australian National University, menulis mengenai rumah bordil yang dijalankan oleh militer Jepang di Rabaul, wilayah yang kini menjadi bagian dari Papua Nugini, selama Perang Dunia II. Ia mengutip catatan harian Gordon Thomas, seorang tawanan perang di Rabaul, yang menulis bahwa para perempuan di rumah bordil tersebut "kemungkinan melayani 25 hingga 35 pria setiap hari" dan bahwa mereka merupakan "korban dari perdagangan budak kuning".  
Nelson juga mengutip kesaksian Kentaro Igusa, seorang dokter bedah angkatan laut Jepang yang bertugas di Rabaul. Dalam memoarnya, Igusa menulis bahwa para perempuan dipaksa mencuci alat kelamin mereka setiap kali selesai melayani tentara. Namun, karena kurang pengalaman, sebagian tidak mampu membersihkannya dengan benar sehingga banyak yang terinfeksi penyakit kelamin. Beberapa alat kelamin mereka membengkak begitu parah hingga mereka "menangis dan memohon pertolongan". Meskipun demikian, para perempuan itu tetap dipaksa bekerja dalam kondisi sakit dan infeksi berat, sementara pihak Jepang menggunakan obat sulfa yang baru ditemukan dan diklaim mampu menyembuhkan mereka dengan cepat.

Sebaliknya, sebuah laporan berdasarkan interogasi terhadap 20 wanita penghibur asal Korea dan dua warga sipil Jepang yang ditangkap setelah Pengepungan Myitkyina di Burma menyebutkan bahwa para wanita penghibur tersebut hidup relatif baik, menerima banyak hadiah, serta dibayar selama berada di sana. Istilah "homecoming women", yang awalnya digunakan untuk menyebut wanita penghibur yang kembali ke Korea, kemudian menjadi sebutan peyoratif bagi perempuan yang dianggap aktif secara seksual di Korea Selatan.

## Referensi

## Bibliografi
:**Perserikatan Bangsa-bangsa**
* 

:**Pemerintah Jepang**
* .
* 

:**Pemerintah Belanda**
* 

:**Pemerintah A.S.**
* 
* 
* 

:**Buku**
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* .
* 
* 
* 
* 

:**Artikel jurnal**
* 
*  (Review of .
* 
* 
* 

:**Artikel berita**
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* \
*  (Scholar search)
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

**Sumber daring**
* .
* 
* , archived from on 2007-06-28.
* .
* 
* 
* .
*  ( archived on 2007-06-15).
* .
* .
* .
* .
* , archived from on 2007-05-16.
* .
* *[https://drive.google.com/open?id=1xUn-lWuIoWDMqgByTDeo61Cm4z5GMfLh Diary of a Japanese Military Comfort Station (Brothel) Manager]* (excerpt in English). Translated from Japanese version. July 20, 2018.

**Bacaan lanjutan**
* Drinck, Barbara and Gross, Chung-noh. *Forced Prostitution in Times of War and Peace*, Kleine Verlag, 2007. .
* Hayashi, Hirofumi. "Disputes in Japan over the Japanese Military 'Comfort Women' System and Its Perception in History", *Annals of the American Academy of Political & Social Science*, May 2008, Vol. 617, pp 123–132
* Henson, Maria Rosa "Comfort woman: Slave of destiny", Philippine Center for Investigative Journalism: 1996. .
* 
* 
* Keller, Nora Okja "Comfort Woman", London, Penguin: 1998. .
* Kim-Gibson, D. *Silence Broken: Korean Comfort Women*, 1999. .
* Levin, Mark, Case Comment: Nishimatsu Construction Co. v. Song Jixiao Et Al., Supreme Court of Japan (2d Petty Bench), April 27, 2007, and Ko Hanako Et Al. V. Japan, Supreme Court of Japan (1st Petty Bench), April 27, 2007 (January 1, 2008). American Journal of International Law, Vol. 102, No. 1, pp.&nbsp;148–154, January 2008. Available at SSRN:
* Molasky, Michael S. *American Occupation of Japan and Okinawa*, Routledge, 1999. , .
* 
* 
* Tanaka, Yuki. *Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and the US Occupation*, London, Routledge: 2002. .
* 
* Wakabayashi, Bob Tadashii "Comfort Women: Beyond Litigious Feminism"

## Pranala luar

* Thinking about the comfort women issue, Look squarely at essence of 'comfort women' issue. on August 22, 2014, *[[Asahi Shimbun]]*
** Testimony about 'forcible taking away of women on Jeju Island': Judged to be fabrication because supporting evidence not found on August 22, 2014, *Asahi Shimbun*
* Asian Women's Fund web site (archived from the original on 2007-02-02)
* Comfort-Women.org
* Digital Museum of The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund(in Japanese)
* 
* Korea Dutch Indies Sex Slavery Translation Project
* 121 Coalition 
* "The Victims" (from the South Korean Ministry of Gender and Family Equality)
* , CBS Report featuring Mike Honda and Nariaki Nakayama's infamous comment comparing "comfort houses" and cafeterias
* 
* Photo gallery at the Seoul Times.
* A Public Betrayed – Comfort Women—The Asian Sex Slaves of World War II 
*  – describes the experience of Jan O'Herne in Java
* 
* Friends of "Comfort Women" Australia (FCWA) – not-for-profit organisation focusing on the plight of the Japanese military "Comfort Women" of World War II.
* , song about comfort women composed by Mu Ting Zhang and directed by Po En Lee
* House of Sharing The "House of Sharing" is a South Korean home for surviving comfort women and incorporates "The Museum of Sexual Slavery".
* Justice For Comfort Women
* Archive Museum 女たちの戦争と平和資料館(wam) A museum documenting oral account publications, images and interactive maps of designated "Comfort Women" military establishments and experiences of "Comfort Women" (in Japanese)

**Penelitian akademik**
* 
* Hayashi Hirofumi's papers on comfort women
* Responsibility Toward Comfort Women Survivors : Japan Policy Research Institute Working Paper 77.
* Japan's Comfort Women, Theirs and Ours : Book review, Japan Policy Research Institute *Critique* 9:2.
* Journal of Asian American Studies 6:1, February 2003, issue on American studies of comfort women, Kandice Chuh, ed.

**Pernyataan resmi Jepang**
* 
* 
* 
* "Letter from Prime Minister Junichiro Koizumi to the former comfort women". *Ministry of Foreign Affairs (Japan)*, 2001.
* "Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the occasion of the establishment of the Asian Women's Fund". *Ministry of Foreign Affairs (Japan)*, 1995.

**Dokumen sejarah Amerika Serikat**
* House Resolution 121, introduced by Rep. Michael Makoto Honda (California 17th), Passed House amended (July 30, 2007)
* Japanese Comfort Women (1944, United States Office of War Information)
* Korea official website for sex slaves victims