Israel Katz

**Israel Katz** ( *Yisrael Katz*, ) adalah seorang politikus Israel dan anggota Knesset untuk Likud yang saat ini menjabat sebagai Kementerian Pertahanan (Israel) dan anggota Kabinet Keamanan Israel. Katz telah dikenal atas perannya dalam memodernisasi infrastruktur transportasi Israel, termasuk perluasan jalan raya, pengembangan rel kereta api berkecepatan tinggi, dan reformasi pelabuhan Israel yang meningkatkan persaingan dan mengurangi biaya pengiriman. Katz sebelumnya menjabat sebagai Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan (Israel), Kementerian Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Israel, Kementerian Intelijen (Israel), Kementrian Energi (Israel), Kementerian Keuangan (Israel), dan dua kali sebagai Kementerian Luar Negeri (Israel).  Pada tanggal 5 November 2024, ia di umumkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai Kementerian Pertahanan (Israel) setelah Yoav Gallant diberhentikan.

=Biografi =
Israel Katz lahir di Ashkelon. Orang tuanya, Meir Katz dan Malka ((Nira) née Deutsch), adalah penyintas Holocaust dari wilayah Maramureș, Rumania. Ia dibesarkan di Moshav Kfar Ahim. Ia direkrut menjadi Angkatan Pertahanan Israel pada tahun 1973 dan bertugas di Brigade Parasut sebagai prajurit dan pemimpin regu. Pada tahun 1976, ia menyelesaikan Sekolah Calon Perwira dan kembali ke Brigade Parasut sebagai pemimpin peleton. Setelah diberhentikan pada tahun 1977, ia belajar di Universitas Ibrani Yerusalem dan lulus dengan gelar BA dan MA. Pada awal 1980-an, ia menjadi ketua serikat mahasiswa. Pada bulan Maret 1981, ia diskors selama satu tahun karena berpartisipasi dalam protes terhadap kekerasan Arab di kampus yang termasuk mengunci rektor, Raphael Mechoulam, di kamarnya.

## Kehidupan pribadi
Katz telah menikah dan memiliki dua anak.

## Karier Politik
Katz pertama kali tercantum pada urutan ke-45 dalam daftar Likud pada pemilihan legislatif Israel tahun 1992, tetapi tidak terpilih ketika Likud hanya memenangkan 32 kursi. Katz memenangkan tempat ke-34 dalam daftar Likud-Gesher-Tzomet untuk pemilihan tahun 1996, tetapi tidak terpilih dalam Knesset ketika aliansi tersebut hanya memenangkan 32 kursi. Namun, ia masuk Knesset pada bulan November 1998 sebagai pengganti Ehud Olmert. Ia terpilih kembali pada tahun 1999 dan 2003, dan diangkat menjadi Menteri Pertanian dalam pemerintahan Ariel Sharon pada tahun 2003. Katz meninggalkan kabinet pada bulan Januari 2006 setelah perpecahan Likud–Kadima, dan terpilih kembali dalam pemilihan tahun 2006.

Pada bulan Januari 2004, Katz mengumumkan rencana untuk meningkatkan jumlah pemukim di Dataran Tinggi Golan secara substansial. Pada bulan Maret 2004, ia mengusulkan untuk mengadakan referendum di antara semua anggota terdaftar Likud, yang memungkinkan Ariel Sharon, yang bermaksud memobilisasi opini publik untuk mendukung rencananya untuk melepaskan diri dari Gaza, untuk menghindari pertentangan dalam konvensi Likud, yang didominasi oleh kelompok-kelompok penekan pemukim Israel. Katz bersama dengan Benjamin Netanyahu, Silvan Shalom dan Limor Livnat mengumumkan bahwa mereka akan mengundurkan diri dari pemerintahan dalam waktu dua minggu jika Sharon tidak setuju untuk mengadakan referendum nasional mengenai rencana penarikan diri tersebut. Pada periode yang sama, ia melobi, bersama dengan Organisasi Zionis Dunia, agar $32 juta atau sekitar 512 Miliar rupiah disisihkan untuk memberikan insentif dan subsidi bagi permukiman di Tepi Barat.

Pada bulan Maret 2007, Kepolisian Israel merekomendasikan untuk mendakwa Katz atas tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan yang terkait dengan penunjukan politik di Kementerian Pertanian selama masa jabatannya sebagai menteri. Laporan tersebut menemukan 24 pegawai kementerian musiman merupakan anggota Komite Sentral Likud atau anak-anak anggota komite. Polisi menyerahkan materi investigasi mereka ke kejaksaan distrik pusat. Jaksa agung kemudian menolak untuk menuntut.

Katz mencalonkan diri sebagai Pemimpin Likud pada bulan Desember 2005, memenangkan 8,7% suara.

Dalam pemilihan umum 2009 dan setelah memenangkan tempat ke-11 dalam daftar Likud, Katz mempertahankan kursinya dan diangkat menjadi Menteri Transportasi dalam pemerintahan Netanyahu. Pada bulan Juli 2009, ia memutuskan untuk mengganti rambu-rambu jalan yang ada di Israel dengan yang baru sehingga semua nama yang muncul di rambu-rambu tersebut dalam bahasa Inggris dan Arab akan menjadi transliterasi langsung dari nama-nama Ibrani mereka, alih-alih ditulis langsung dalam bahasa Inggris dan Arab.

Pada bulan Februari 2010, Katz diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan instruksi berdasarkan temuan komite bahwa pemisahan gender di bus umum adalah ilegal dan bahwa tempat duduk terpisah tidak dapat dipaksakan, seperti yang dilakukan kaum Haredi. Katz, yang berjanji untuk melaksanakan rekomendasi tersebut, menanggapi bahwa bus-bus tersebut dapat memasang rambu-rambu yang menunjukkan bahwa pemisahan gender bersifat sukarela. Komunitas Haredi menganggap kegagalan penegakan ini sebagai sebuah kemenangan. Hakim dari Pengadilan Tinggi mengkritik keputusan Katz untuk mengizinkan bus-bus yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin terus beroperasi.

Pada bulan Juli 2011, Katz mengonfirmasi bahwa negara mensubsidi tiket bus di pemukiman Tepi Barat, yang menyebabkan tiket tersebut lebih murah daripada tiket untuk perjalanan di dalam Jalur Hijau. Menurut Katz, langkah tersebut dimaksudkan untuk memberi insentif kepada para pemukim agar menggunakan transportasi umum berpelindung lapis baja di Tepi Barat, yang secara tidak langsung akan mengurangi pengeluaran negara untuk menempatkan pengawalan militer dan keamanan untuk kendaraan pribadi tanpa lapis baja.

Katz terpilih kembali pada tahun 2013 dan tetap menjadi Menteri Transportasi di pemerintahan baru. Setelah berada di posisi keempat dalam daftar Likud, ia terpilih kembali pada tahun 2015, setelah itu ia diangkat menjadi Menteri Intelijen di pemerintahan baru, serta tetap menjadi Menteri Transportasi.

Pada bulan Februari 2019, Katz memangku jabatan Menteri Luar Negeri.

Pada tanggal 17 Mei 2020, Katz menjadi Menteri Keuangan ketika pemerintahan Israel yang ketiga puluh lima dilantik.

Pada tanggal 1 Januari 2024, Katz memangku jabatan Menteri Luar Negeri untuk kedua kalinya, setelah Knesset menyetujui perjanjian pembagian kekuasaan yang berujung pada penggantian Eli Cohen.

Pada bulan Juli 2024, ia menghadiri KTT NATO 2024 di Washington, D.C. Katz memperingatkan tentang aliansi Iran-Rusia dan bahaya yang ditimbulkan oleh Iran dan Tiongkok, dan juga bertemu dengan menteri luar negeri Denmark, Belanda, Republik Ceko, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan Kanada.

Pada bulan Februari 2025, Katz menginstruksikan IDF untuk menyiapkan rencana guna "mengizinkan penduduk Gaza yang ingin pergi untuk melakukannya", dengan mengatakan, "Negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan lainnya, yang secara keliru menuduh Israel atas tindakannya di Gaza, secara hukum berkewajiban untuk mengizinkan warga Gaza memasuki wilayah mereka. Kemunafikan mereka akan terungkap jika mereka menolak." Spanyol dan Irlandia menolak usulan Katz.  Katz juga menyarankan agar warga Palestina dari Gaza berimigrasi ke Kanada karena Kanada memiliki "program imigrasi terstruktur."

Selama invasi Israel ke Suriah menyusul jatuhnya rezim Assad pada Desember 2024, Israel mengambil alih zona penyangga UNDOF yang dipatroli PBB di wilayah Suriah, sebuah tindakan yang melanggar perjanjian pelepasan dengan Suriah tahun 1974. Pada Februari 2025, Israel Katz mengatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di Suriah selatan "untuk jangka waktu yang tidak terbatas guna melindungi komunitas kami dan menggagalkan ancaman apa pun."

Pada Maret 2025, Katz mengutuk pembantaian warga Alawi Suriah yang dilakukan oleh pejuang pro-pemerintah selama bentrokan di Suriah barat dan mencirikan Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa (disebut oleh Katz dengan nama samaran "Al-Julani") sebagai "seorang teroris jihad dari sekolah Al-Qaeda, yang melakukan kekejaman terhadap penduduk sipil Alawi."  Katz menegaskan niat Israel untuk mempertahankan kendali atas Gunung Hermon dan kawasan keamanan lainnya, mempertahankan masyarakat di wilayah Golan dan Galilea, memastikan demiliterisasi Suriah selatan, dan mempertahankan penduduk Druze setempat.

## Referensi

## Pranala luar
*