Fajrul Falaakh

H.  **Mohammad** **Fajrul Falaakh** SH. MA. MSc, ) di Gresik adalah Lektor Kepala  bidang hukum tata negara dan mengajar program S1/S2 pada Fakultas Hukum UGM (pangkat Pembina Gol. IV/a sejak 1996; memperoleh *[[Satyalancana Pengabdian]]* 17 tahun dari Presiden RI (2004). Ia adalah anggota Komisi Hukum Nasional RI (sejak 2000 - 2014) dan Widyaisywara tentang *Indonesian constitutional development* (Sesdilu, 2006-8). Ia pernah menjadi anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2007), anggota Komisi Konstitusi (2003 – 2004), dan Wakil Dekan Bidang Akademik FH UGM (2001-2004).

Sebagai *National Governance Advisor* pada kantor UNDP (1998-99), Fajrul Falaakh ikut merancang kerangka peran-serta masyarakat sipil dalam Pemilu 1999 (melalui pendidikan untuk pemilih dan pemantauan pemilu). Ia melanjutkan sebagai Justice *Sector Reform Advisor* (2000) dan terlibat dalam persiapan pencanangan *the Partnership for Governance Reform in Indonesia* (program kemitraan antara UNDP, the World Bank, dan Asian Development Bank).

Fajrul Falaakh menulis *background paper* untuk *Human Development Report 2002: Democracy in a fragmented world*. Bersama sejumlah ahli dalam *Indonesian Working Group on Security Sector Reform* menyumbangkan pemikiran untuk *academic draft* RUU Pertahanan Nasional 2001, yang isinya banyak diadopsi oleh Departemen Pertahanan RI dan disetujui oleh DPR-RI menjadi undang-undang (UU No. 3/2002). Fajrul Falaakh menulis di berbagai jurnal dan media cetak (*Varia Peradilan*, *Kompas, The Jakarta Post, Forum Keadilan, Jurnal Nasional, Seputar Indonesia*) dan memberikan wawancara tentang masalah-masalah keindonesiaan kepada *BBC Radio, Radio ABC, SBS TV, Channel 9 Australia, Financial Times.*

Fajrul Falaakh menjadi pembicara/pemakalah dan memberikan ceramah/kuliah pada berbagai fora internasional seperti *Harvard Colloquium on International Affairs* (Boston, Mei 2001), Asia Society, New York (Maret 2001), seminar di Sasakawa Peace Foundation, Jepang (November 1999), seminar *Partnership for Democratic Governance and Security* (Buenos Aires, April 2000), serta partisipan dalam *Regional Ethics in the Leadership Conferences* (St. James Ethics Center, Sydney; 1999-2007) dan *ASEAN Young Leaders Forum* (ASEAN-ISIS, Bangkok, 1999).

Fajrul Falaakh mendapatkan gelar MA dari London School of Oriental and African Studies dan juga MSc dalam Comparative Government and Politics from the London School of Economics and Political Science.

## Penugasan-penugasan
¨       Lektor Kepala (Pembina Gol. IV/a; sejak 1996) dan pengajar bidang hukum tata-negara pada Program S1/S2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

¨       Anggota ad-hoc Majelis Kehormatan Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia, 2008-2011).

¨       Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (2007).

¨       Konsultan nasional Program Kerjasama KPK & Masyarakat Sipil (KPK, 2007).

¨       Widyaisywara tentang *Indonesia’s constitutional development* (Sesdilu, 2006-8).

¨       *Consultant-reviewer of Danida Program Support to KPK* (Kedubes Denmark, 2006).

¨       Anggota Komisi Konstitusi, dibentuk oleh MPR-RI (2003–2004).

¨       Wakil Dekan Bid. Akademik, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2001-4).

¨       Anggota Komisi Hukum Nasional (sejak 2000), satu-satunya ahli hukum tata-negara dari enam anggota KHN.

¨       *Justice Sector Reform Advisor*, UNDP-Indonesia (2000).

¨       *National Governance Advisor*, UNDP-Indonesia (1998 – 1999).

¨       Pemimpin Umum jurnal *Mimbar Hukum* (2003-2005);

¨       Asisten Program Manager, *Indonesia-Netherlands Cooperation on Legal Matters* (1992-94).

¨       Sekretaris, Tim Penasihat Hukum Rektor UGM (1992).

¨       Peneliti, PAU Studi Sosial UGM (1991-1997).

¨       Pelaksana Program pada Unit Penyuluhan, Konsultasi & Bantuan Hukum, FH UGM (1991-92).

¨       Sekretaris Dewan Redaksi jurnal *Mimbar Hukum* (1986-1998).

## Penghargaan, ''awards''

* *Satya Lencana Pengabdian* 17 tahun dari Presiden RI (2004).
* *Eisenhower (Multination) Fellow, USA* (2001).
* *British Chevening Scholar, UK Foreign and Commonwealth Office* (1997).

## Makalah, Kuliah dan Ceramah Internasional seperti

* *Human Rights and Constitutional Adjudication in Asia* (Asian Forum for Constitutional Law, Seoul, Oktober 2005).
* *Indonesian Islam and Democracy: Challenges Ahead* (Centre for Independent Studies, Sydney dan Wellington, Desember 2002).
* *Law and Religion in Indonesia* (Asian Science Seminar, Kyushu University Law School, Fukuoka, Jepang, November 2002).
* *Recent Development of Indonesian Constitutional Law* (Asian Science Seminar, Kyushu University Law School, Fukuoka, Jepang, 28 November 2002).
* *The Courts and Constitutionalism in Transition: An Indonesian Case Study* (Symposium of the Law and Society Association USA & Canada, Vancouver, Juni 2002).
* The Harvard Colloquium on International Affairs (Boston, USA, Mei 2001)
* *Challenges of Civil-Military Relations in Indonesia* (Naval Postgraduate School, Monterey, California, April 2001).
* *Human Rights and Law in Indonesia* (Asia Society, New York, 27 Maret 2001).
* *Democratization in Indonesia* (Partnership for Democratic Governance and Security, Buenos Aires, Argentina, April 2000)
* *Islam and civil society in Southeast Asia* (Sasakawa Peace Foundation, Jepang, November 1999).
* *Freedom of Religion and Beliefs* (Oslo, Norwegia, 1998).
* *A Struggle towards Democratization in Post-New Order Indonesia* (The 8th ASEAN Young Leaders Forum, Bangkok, 23-26 Oktober 1998).
* *Indonesia’s 1999 Elections update: Colloquium for journalists*, diselenggarakan oleh Asia-Europe Foundation (Singapore) dan The British Council (Jakarta), Jakarta 14 May 1999.

## Laporan Penelitian, antara lain

* Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Implikasi Amendemen Konstitusi terhadap Perencanaan Pembangunan Hukum* (KHN, 2005).
* Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Dampak Peninjauan Ketetapan MPR tentang Reformasi Sektor Keamanan* (FH UGM, Juli 2003), disampaikan kepada PAH-II Badan Pekerja MPR.
* Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Kajian tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPR/S 1960 – 2002* (Badan Pekerja MPR, 2003). Dipublikasikan dalam *Newsletter KHN* edisi Agustus 2003.
* Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Restrukturisasi Hukum Keadaan Bahaya* (FH UGM, 2002), sebagian pemikiran disampaikan kepada BP-MPR untuk amendemen keempat.
* Mohammad Fajrul Falaakh: *“Governance Accountability in Southeast Asia”*, background paper for *Human Development Report 2002: Democratization in a fragmented world* (New York: HDR Office, 2002).
* Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Review Kritis dan Alternatif terhadap RUU Keadaan Bahaya 2001*, monografi (FH UGM, 2001).
* Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Review Akademik tentang UU penanggulangan Keadaan Bahaya 1999*, monografi (FH UGM, 2001).
* *Survai Pendahuluan tentang Delegating Proviso dalam Undang-undang RI* 1966 – 1990 (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 1994).

**Publikasi, antara lain:**

·   “Salah Atur Cuti Kampanye” (*Jurnal Nasional*, 14/7/2008).

·   “Penggembosan Angket BBM” (*Seputar Indonesia*, 5/7/2008)

·   “Menguji Sistem Pemilu DPD” (*Kompas*, 20/6/2008).

·   “Agenda Amendemen Konstitusi” (*Jurnal Nasional*, 6-7/5/2008).

·   “Siasat Amendemen Konstitusi” (*Kompas*, 30/1/2008)

·   “Presiden, DPR Dilarang Menggugat UU” (*Jurnal Nasional*, 11/1/2008).

·   “Objek Sengketa Hasil Pilkada” (*Seputar Indonesia*, 4/1/2008).

·   *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*, jilid 2, sebagai Penyunting (KHN, 2007).

·   “Debat Anggaran Pendidikan” (*Seputar Indonesia*, 27/12/2007).

·   “Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada” (*Kompas*, 26/12/2007).

·   “Nihilisme Konstitusi menurut MK” (*Kompas*, 12/11/2007).

·   “Seleksi Pimpinan KPK oleh DPR” (*Jurnal Nasional*, 5/12/2007).

·   “Mengelola *Threshold*” (*Jurnal Nasional*, 20/9/2007).

·   “Calon Independen Pilpres dan Pilkada” (*Seputar Indonesia*, 11-12/9/2007).

·   “Tantangan Kepemimpinan Baru KPK” (*Jurnal Nasional*, 13/7/2007)

·   “Distorsi Presidensialisme” (majalah *Figur* edisi Maret/April 2007).

·   “Kemajemukan Peradilan” (*Kompas*, 20/2/2007).

·   “Peninjauan Beberapa Ketetapan MPR/S 1960-2002 dan Implikasi Konstitusionalnya” dalam *Newsletter Komisi Hukum Nasional*, edisi Juli-Agustus 2003.

·   *Reformasi Hukum di Bawah Bayang-bayang Negara* (KHN, 2003).

·   “Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945” dalam *Analisis CSIS*  No. 2/XXXI/2002.

·   “Faham Kerakyatan dan Negara Hukum “ (*Kompas*, 20/8/2002).

·   “Meninjau Kembali Ketetapan No. III/MPR/2000” dalam *Mimbar Hukum* No. 40/II/2002.

·   “Skema *Constitutional Review* di Indonesia: Tinjauan Kritis” dalam *Mimbar Hukum* No. 38/II/2002.

·   Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: *Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum* (Yogyakarta, 2001).

·    “Islam in the current transition to democracy in Indonesia,” dalam Arief Budiman, et.al. (eds.): *Reformasi in Indonesia* (Clayton: Monash Asia Institute, 2000).

·   “Reformasi Hukum dan Demokratisasi di Indonesia,” dalam *Arus Bawah Menggugat: Kesaksian Reformasi* (Jakarta: PB PMII, 1999).

·   “Komisi Konstitusi dan Amendemen UUD 1945” (*Kompas*, 5 September 2001).

·   “SI-MPR: Politis atau Yuridis” (*Kompas*, Juni 2001).

·   “Menggagas Constitutional Review di Indonesia” (*Kompas*, 8/4/2000).

·   *“On Impeaching the President”* (*The Jakarta Post*, 8/4/2000).

·   *“RI Judicial Reform Agenda”* (*The Jakarta Post*, 20/3/2000).

·   “Mencermati Perubahan UUD 1945” (*Media Indonesia*, 20-21/10/1999).

·   “Pemilihan Presiden dan Gagalnya Demokratisasi” (*Kompas*, 4/10/1999).

·   “Menyimak Arah Reformasi Politik Indonesia” (*Kompas*, 1999).

·   “Hukum, Birokrasi dan Reformasi Politik” (jurnal *UNISIA*, Yogyakarta, Juni 1998).

·   “Hukum, Krisis Ekonomi dan Reformasi Politik” (*Media Indonesia*, Agustus 1998).

·   “Krisis Ekonomi dan Lengser Keprabon” (*Forum Keadilan*, edisi khusus akhir tahun 1997).

·   “Retribusi, Legislasi Finansial dan Konstitusionalisme” (*Kompas*, 14/3/1996).

·   “UU Anti-subversi, Keamanan Nasional dan Budaya Politik” (*Republika*, 27/2/1996).

·   “Wajah Hukum di Indonesia” (*Media Indonesia*, 29/1/1996).

·   “Dinamika Judicial Review di Indonesia” (*UNISIA*, Yogyakarta, No. 28/XV – IV/1995).

·   “Kebebasan Berserikat dan Berpendapat,” sumbangan tulisan untuk buku *Demokrasi Dalam Pasungan* (Forum LSM Yogyakarta, 1995).

·   “Hak-hak Asasi Manusia dan Distribusi Kekuasaan” (*Mimbar Hukum*, edisi khusus 50 tahun Kemerdekaan Indonesia, Agustus 1995).

·   “Delegating Proviso dan Peran DPR” (*Kompas*, 17/2/1995).

·   “Dari Demonstrasi ke Litigasi: Kasus Pembredelan Pers” (*Bernas*, 9/7/1994).

·   “Proses Peradilan, Kepentingan Ekonomi dan Kekuasaan” (*Jawa Pos*, 31/3/1994).

·   “Melacak “Piagam” HAM di Indonesia” (*Kompas*, 27/1/1993).

·   “Mahkamah Agung dan Judicial Review dalam Cita Bernegara” (*Varia Peradilan* No. 95/VIII/Agustus/1993).

·   “Hukum dan Pembatasan Kekuasaan” (*Suara Merdeka*, 16/7/1993).

·   “MPR, Kedaulatan Rakyat dan Referendum” (*Suara Pembaruan*, 16/2/1993).

·   “Kedaulatan Rakyat di Indonesia “Berhenti” Sesudah Pemilu” (*Suara Pembaruan*, 14/12/1992).

·   “Membatasi Masa Jabatan Presiden” (*Bernas*, 9/8/1991).

·   “Referendum dan Perubahan UUD 1945” (*Mimbar Hukum* No. 1/1986).

## Pranala luar

* Fajrul Falaakh Tutup Usia