Republik Weimar

**Republik Weimar** () adalah nama yang diberikan oleh sejarawan untuk republik parlementer yang didirikan tahun 1919 di Jerman untuk menggantikan bentuk pemerintahan kekaisaran. Disebut Republik Weimar karena konstitusi Jerman pada masa pasca Perang Dunia I ditulis di kota Weimar. Nama resminya adalah *Deutsches Reich* (kadang-kadang diterjemahkan sebagai Kekaisaran Jerman, tetapi *Reich* juga bisa berarti alam atau tingkat pemerintahan federal), bagaimanapun dan itu biasanya dikenal hanya sebagai Jerman. 

Menuju akhir Perang Dunia I, Jerman kelelahan dan menuntut perdamaian dalam keadaan putus asa. Kesadaran akan kekalahan yang akan segera terjadi memicu revolusi, pengunduran diri Kaisar Wilhelm II, proklamasi Republik Weimar pada tanggal 9 November 1918, dan penghentian permusuhan secara resmi dengan Sekutu melalui Gencatan senjata 11 November 1918.

Pada awalnya, masalah besar menimpa Jerman, seperti hiperinflasi dan ekstremisme politik, termasuk pembunuhan politik dan dua percobaan kudeta oleh paramiliter yang saling bersaing; secara internasional, Jerman mengalami isolasi, berkurangnya posisi diplomatik dan hubungan yang penuh perselisihan dengan negara-negara besar. Pada tahun 1924, banyak stabilitas moneter dan politik yang dipulihkan, dan Jerman menikmati kemakmuran relatif selama lima tahun ke depan. Periode ini ditandai dengan perkembangan budaya yang signifikan, kemajuan sosial, dan peningkatan hubungan luar negeri secara bertahap. Di bawah Perjanjian Locarno pada tahun 1925, Jerman bergerak menuju normalisasi hubungan dengan negara-negara tetangganya, mengakui sebagian besar perubahan teritorial di bawah Perjanjian Versailles tahun 1919 dan berkomitmen untuk tidak berperang. Tahun berikutnya, Jerman bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa, yang menandai reintegrasi ke dalam komunitas internasional. Meskipun demikian, terutama di politik sayap kanan, masih ada kebencian yang kuat dan meluas terhadap perjanjian tersebut dan mereka yang telah menandatangani dan mendukungnya.

Depresi Besar pada bulan Oktober 1929 sangat berdampak pada kemajuan Jerman yang masih lemah, dengan adanya pengangguran yang tinggi dan kerusuhan sosial dan politik yang terjadi setelahnya menyebabkan runtuhnya koalisi besar Kanselir Hermann Müller dan dimulainya kabinet presidensial. Sejak Maret 1930 dan seterusnya, Presiden Paul von Hindenburg menggunakan kekuasaan darurat untuk mendukung Kanselir Heinrich Brüning, Franz von Papen, dan Jenderal Kurt von Schleicher. Depresi Besar, yang diperburuk oleh kebijakan deflasi Brüning, menyebabkan lonjakan pengangguran. Pada tanggal 30 Januari 1933, Hindenburg menunjuk Adolf Hitler sebagai Kanselir untuk mengepalai pemerintahan koalisi; Partai Nazinya memegang dua dari sepuluh kursi kabinet. Von Papen, sebagai Wakil Kanselir dan orang kepercayaan Hindenburg, akan berperan sebagai pengambil keputusan yang akan menjaga Hitler tetap terkendali, niat ini sangat meremehkan kemampuan politik Hitler. Pada akhir Maret 1933, Maklumat Kebakaran Reichstag dan Undang-Undang Pemberian Kuasa digunakan dalam keadaan darurat untuk secara efektif memberikan kekuasaan yang luas kepada kanselir yang baru untuk bertindak di luar kendali parlemen. Hitler segera menggunakan kekuasaan ini untuk menggagalkan pemerintahan konstitusional dan menangguhkan kebebasan sipil, yang mengakibatkan runtuhnya demokrasi di tingkat federal dan negara bagian dengan cepat, serta menciptakan kediktatoran satu partai di bawah kepemimpinannya. Meskipun konstitusi 1919 tidak pernah secara resmi dicabut, tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah Nazi pada bulan Februari dan Maret 1933 ini dikenal sebagai Gleichschaltung ("koordinasi") berarti bahwa pemerintah dapat mengatur bertentangan dengan konstitusi sehingga konstitusi tersebut menjadi tidak relevan. Dengan demikian, tahun 1933 biasanya dilihat sebagai akhir Republik Weimar dan awal Reich Ketiga Hitler.

Hingga akhir Perang Dunia II di Eropa pada tahun 1945, pemerintah Nazi memerintah Jerman dengan alasan bahwa semua tindakan luar biasa dan undang-undang yang mereka terapkan adalah konstitusional dan tidak pernah ada upaya untuk mengganti atau mengubah secara substansial Konstitusi Weimar.

## Catatan

## Referensi