Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia)

**Dewan Bahasa dan Pustaka** (Indonesia: Lembaga Bahasa dan Sastra; Jawi: ), disingkat **DBP**, adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa resmi, bahasa keilmuan dan sastra  di Malaysia.

## Sejarah
DBP Malaysia didirikan sebagai Balai Pustaka di Johor Bahru pada tanggal 22 Juni 1956, Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Malaya pada waktu itu.

Pada Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu III (Kongres Sastra dan Bahasa Melayu Ketiga) yang diadakan antara tanggal 16 dan 21 September 1956 di Singapura dan Johor Bahru, Balai Pustaka diubah namanya menjadi Dewan Bahasa dan Pustaka. Royal Prof Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid berperan penting dalam mendirikan lembaga tersebut.

Pada tahun 1957, DBP pindah dari Johor Bahru ku Kuala Lumpur. Melalui Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka 1959, DBP diberikan piagam dengan Dewan Gubernurnya sendiri. Dengan piagam tersebut, DBP memiliki kewenangan untuk membentuk kebijakan terkait bahasa Melayu, bertanggung jawab untuk menyebarluaskan bahasa tersebut, dan dapat terjun ke bisnis penerbitan buku.

Pada tanggal 31 Januari 1962, DBP pindah ke gedungnya sendiri di Jalan Lapangan Terbang Lama (sekarang Jalan Dewan Bahasa). Arsitek bangunan tersebut adalah Lee Yoon Thim dan mural yang menonjol dibuat oleh Ismail Mustam. Tiga kantor lainnya didirikan di Bukit Mertajam (1999), Kota Bharu (1999) dan Johor Bahru (2003). Lembaga ini merayakan hari jadinya yang ke-50 pada tahun 2006.

### Pengambilalihan Biro Sastra Borneo

Tidak lama setelah Perang Dunia II, tahun 1940-an hingga akhir 1960-an, pejabat Kerajaan Sarawak mendirikan Biro Sastra Borneo (BLB) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menuliskan sastra lisan dari banyak bahasa asli Borneo, khususnya Iban. Upaya tersebut meningkatkan rasa bangga karena juga mengarah pada eksplorasi filsafat dan epistemologi asli.

DBP membuka kantor di Kota Kinabalu dan Kuching pada tahun 1977, mengambil alih peran BLB. Tak lama setelah itu, ada kesaksian saksi mata yang menyatakan bahwa DBP mengubur semua buku terbitan BLB; namun, beberapa buku ditemukan dan diselamatkan. Kemudian muncul tuduhan bahwa semua buku tersebut dibakar. Awalnya, pejabat DBP bersikeras menerbitkan karya dalam bahasa nasional (bahasa Melayu) atau bahasa daerah lainnya. Namun, tak lama kemudian DBP menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerbitkan buku dalam bahasa daerah karena hal ini bertentangan dengan kebijakan mereka sendiri dan tidak ekonomis di pasar pembaca yang kecil. Mengenai tuduhan bahwa buku-buku BLB dibakar, mantan wakil direktur DBP negara bagian Sarawak mengatakan bahwa buku-buku lama dihapus atau diberikan ketika sudah kadaluarsa, tidak lagi dibutuhkan, atau terdapat kelebihan stok. Pada tahun 2024, DBP membantah bahwa buku-buku tersebut dibakar oleh lembaga tersebut. Mereka menegaskan bahwa semua 1.077 buku BLB masih tersimpan di gudang. Sementara itu, Direktur DBP Sarawak menegaskan bahwa lebih dari 1.000 buku BLB disimpan di cabang DBP Sarawak dan tersedia untuk umum.

## Kamus dan publikasi lainnya

DBP menerbitkan Kamus Dewan, yang selama bertahun-tahun menjadi kamus bergengsi bahasa nasional Malaysia. Kamus ini tidak hanya deskriptif, tetapi juga preskriptif, karena mewakili hasil upaya DBP untuk mengadaptasi bahasa Melayu agar sesuai dengan tantangan teknologi dan sains. Peran DBP dalam mengembangkan dan mengatur bahasa dapat disamakan dengan peran badan pemerintah serupa di negara lain, misalnya Académie Française.

DBP juga memproses banyak buku, terutama buku kerja dan novel.

## Referensi


## Lihat juga
*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
*Dewan Bahasa dan Pustaka (Brunei)
* MABBIM

* Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu
* Majelis Sastra Asia Tenggara

## Pranala luar
* Laman Web Resmi DBP