Pemerintah

**Pemerintah** adalah sistem atau sekelompok orang yang memerintah suatu komunitas terorganisasi, umumnya sebuah negara.

Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yang berdiri sendiri ialah yudikatif. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya.

Meskipun semua jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah *pemerintah* sering kali digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen dan organisasi-organisasi di bawahnya.

Jenis-jenis utama sistem politik modern yang diakui adalah demokrasi, rezim totaliter, dan, yang berada di antara keduanya, rezim otoriter dengan beragam rezim hibrida. Sistem klasifikasi modern juga mencakup monarki sebagai entitas yang berdiri sendiri atau sebagai sistem hibrida dari ketiga sistem utama. Sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan yang lazim ditemui meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Aspek utama dari filosofi setiap pemerintahan adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh — dua bentuk utamanya adalah pemilihan umum dan suksesi turun-temurun.

## Sejarah
Awal mula dan perkembangan fenomena pemerintahan manusia tidak diketahui dengan pasti; namun, sejarah mencatat terbentuknya pemerintahan awal. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, beberapa negara-kota kecil muncul. Pada milenium ketiga hingga kedua SM, beberapa negara-kota ini berkembang menjadi wilayah pemerintahan yang lebih besar: Sumeria, Mesir Kuno, Peradaban Lembah Sungai Indus, dan Peradaban Sungai Kuning.

Pembangunan proyek pertanian dan pengendalian air merupakan katalisator bagi perkembangan pemerintah. Kadang kala, seorang kepala suku dipilih dengan berbagai ritual atau uji kekuatan untuk mengatur sukunya, terkadang melibatkan sekelompok orang yang lebih tua sebagai dewan. Kemampuan manusia untuk secara tepat mempelajari dan mengomunikasikan informasi abstrak memungkinkan manusia bertindak lebih efektif dalam bertani, yang kemudian terus meningkatkan kepadatan populasi. Sejarawan David Christian menjelaskan:Seiring populasi petani berkumpul dalam komunitas yang lebih besar dan lebih padat, interaksi antar kelompok meningkat dan tekanan sosial meningkat hingga, secara paralel dengan pembentukan bintang, struktur-struktur baru tiba-tiba muncul, bersamaan dengan tingkat kompleksitas yang baru. Layaknya bintang, kota dan negara mereorganisasi dan memberi energi pada objek-objek yang lebih kecil dalam medan gravitasinya.Penjelasan lain mencakup perlunya pengelolaan proyek infrastruktur yang tepat seperti infrastruktur air. Secara historis, hal ini membutuhkan administrasi terpusat dan organisasi sosial yang kompleks, seperti yang terlihat di wilayah seperti Mesopotamia. Namun, terdapat bukti arkeologis yang menunjukkan keberhasilan serupa pada masyarakat kompleks yang lebih egaliter dan terdesentralisasi.

Mulai akhir abad ke-17, bentuk pemerintahan republik bertumbuh. Revolusi Agung di Inggris, Revolusi Amerika Serikat, dan Revolusi Prancis berkontribusi pada pertumbuhan pemerintahan yang berbentuk perwakilan. Uni Soviet adalah negara besar pertama yang memiliki pemerintahan komunis. Sejak runtuhnya Tembok Berlin, semakin banyak negara yang menggunakan demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan mereka.

Pada abad kesembilan belas dan kedua puluh, terjadi peningkatan yang signifikan dalam ukuran dan skala pemerintahan di tingkat nasional, termasuk pengaturan korporasi dan pembangunan negara kesejahteraan.

## Ilmu politik

### Klasifikasi
Dalam ilmu politik, pembuatan tipologi atau taksonomi entitas politik telah lama dijadikan tujuan karena tipologi sistem politik tidak jelas. Hal ini sangat penting dalam politik komparatif (bidang dalam ilmu politik) dan hubungan internasional. Seperti semua kategori bentuk pemerintahan, batasan klasifikasi pemerintah bisa berubah-ubah atau tidak jelas.

Di permukaan, semua pemerintahan memiliki bentuk resmi atau ideal. Amerika Serikat merupakan republik konstitusional, sedangkan bekas Uni Soviet merupakan republik sosialis. Namun identifikasi diri tidak objektif dan seperti yang dikatakan pakar ilmu politik Kopstein dan Lichbach, mendefinisikan rezim bisa jadi hal yang rumit. Misalnya, filsuf Prancis Voltaire berargumen bahwa "Kekaisaran Romawi Suci bukanlah Kekaisaran, bukan Romawi, dan bukan pula Suci".

Identifikasi suatu bentuk pemerintahan juga sulit dilakukan karena banyak sistem politik berasal dari gerakan sosial-ekonomi yang kemudian dibawa ke dalam pemerintahan oleh partai-partai yang menamakan diri mereka sendiri dari gerakan tersebut; semuanya dengan politik-ideologi yang saling bersaing. Pengalaman dengan gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bermacam bentuk pemerintahan tertentu, dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.

Komplikasi lain termasuk ketidaksepakatan umum atau "distorsi atau bias" yang disengaja terhadap definisi teknis dari ideologi politik dan bentuk pemerintahan terkait akibat sifat politik pada era modern. Misalnya arti "konservatisme" di Amerika Serikat hanya memiliki sedikit kesamaan dengan pendefinisian kata tersebut di tempat lain. Seperti yang dikatakan Ribuffo, "Apa yang oleh orang Amerika sekarang disebut konservatisme, oleh sebagian besar dunia disebut liberalisme atau neoliberalisme"; seorang "konservatif" di Finlandia akan diberi label "sosialis" di Amerika Serikat.

### Ambiguitas sosial-politik
Ada beragam pendapat pada setiap individu mengenai jenis dan sifat pemerintah yang ada. "Nuansa abu-abu" adalah hal yang lumrah pada pemerintahan di dunia dan pada klasifikasinya. Bahkan, negara demokrasi yang paling liberal membatasi aktivitas politik saingannya sampai batas tertentu; sementara itu, kediktatoran paling tirani harus mengatur basis dukungan yang luas sehingga menciptakan kesulitan untuk "memisah-misahkan" pemerintah ke dalam kategori yang sempit. Contohnya termasuk klaim Amerika Serikat sebagai negaraplutokrasi alih-alih demokrasi karena beberapa pemilih AS percaya bahwa pemilu dimanipulasi oleh kelompok politik superkaya.

### Bentuk dialektis
Filsuf Yunani Klasik Plato membahas lima jenis rezim: aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Kelima rezim ini semakin merosot dimulai dengan aristokrasi di posisi paling atas dan tirani di bawah.

## Bentuk
Salah satu metode untuk mengelompokkan pemerintah adalah melalui cara orang memiliki kewenangan untuk memerintah. Kewenangan ini bisa berupa satu orang (otokrasi, seperti monarki), sekelompok orang terpilih (aristokrasi), atau orang-orang secara keseluruhan (demokrasi, seperti republik).

### Autokrasi
Autokrasi adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya terkonsentrasi di tangan satu orang, yang keputusannya tidak tunduk pada batasan hukum eksternal atau mekanisme kontrol kerakyatan yang diatur (kecuali mungkin terhadap ancaman implisit dari kudeta atau pemberontakan massa).

### Aristokrasi
Aristokrasi (dari bahasa Yunani ἀριστοκρατία *aristokratía*, dari ἄριστος **' "unggul atau istimewa", dan κράτος **' "kekuasaan") adalah suatu bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan di tangan kelas penguasa yang sedikit dan memiliki privilese atau hak istimewa.

Banyak monarki merupakan aristokrasi, meskipun dalam monarki konstitusional modern, raja hanya memiliki sedikit kekuasaan. Istilah *aristokrasi* juga bisa merujuk pada kelas non-tani, non-pelayan, dan non-kota dalam sistem feodal.

### Demokrasi
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang warga negaranya menjalankan kekuasaan dengan memberikan suara. Dalam demokrasi langsung, warga negara secara keseluruhan membentuk badan pemerintahan dan memberikan suara langsung pada setiap masalah. Dalam demokrasi perwakilan, warga memilih perwakilan dari antara mereka sendiri. Perwakilan-perwakilan ini bertemu untuk membentuk badan pemerintahan, seperti badan legislatif. Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan mayoritas dijalankan dalam kerangka demokrasi perwakilan, tetapi konstitusi membatasi mayoritas dan melindungi minoritas, biasanya melalui penjaminan hak tertentu bagi semua individu, misalnya kebebasan berbicara atau kebebasan berserikat.

#### Republik
Republik adalah suatu bentuk pemerintahan dengan negara dianggap sebagai "urusan publik" (bahasa Latin: *res publica*), bukan urusan pribadi atau milik para penguasa, yang pemerintah negaranya dipilih atau ditunjuk secara langsung atau tidak langsung alih-alih diwariskan. Rakyat, atau sebagian besar dari mereka, memiliki kendali tertinggi atas pemerintah dan jabatan negara dipilih atau ditunjuk oleh orang-orang terpilih. Definisi umum yang disederhanakan dari republik adalah pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja. Montesquieu menyatakan bahwa baik demokrasi (semua orang memiliki bagian dalam pemerintahan) maupun aristokrasi atau oligarki (hanya beberapa orang yang memerintah) sebagai bentuk pemerintahan republik.

Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan republik di antaranya republik demokratis, republik parlementer, republik semipresidensial, republik presidensial, republik federal, dan republik Islam.

#### Federal
Federalisme adalah konsep politik ketika *sekelompok* anggota diikat bersama oleh kovenan dengan kepala perwakilan sebagai pengatur. Istilah "federalisme" juga digunakan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang kedaulatannya secara konstitusional dibagi antara otoritas pemerintahan pusat dan unit politik konstituen, yang bisa disebut negara bagian, provinsi, atau lainnya. Federalisme adalah sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan institusi demokrasi yang kekuasaannya untuk memerintah dibagi antara pemerintah nasional dan pemerintah provinsi/negara bagian, sehingga menciptakan apa yang sering disebut federasi. Para pendukungnya sering disebut federalis.

## Sistem ekonomi
Secara historis, sebagian besar sistem politik bermula dari ideologi sosial ekonomi. Pengalaman dengan gerakan-gerakan yang berkuasa dan ikatan kuat yang mungkin mereka miliki dengan bentuk pemerintahan tertentu dapat menyebabkan mereka dianggap sebagai bentuk pemerintahan itu sendiri.

## Peta

## Lihat pula
* Pemerintah Indonesia
* Pemerintah Daerah
* Pemerintahan algoritmik

## Rujukan
### Catatan kaki

### Daftar pustaka

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## Bacaan lanjutan
* Krader, Lawrence (1968). *Formation of the State*, in *Foundations of Modern Anthropology Series*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 118 pp.
* 
* 
* 
*