Imam Soedja’i

**Mayor Jenderal Imam Soedja’i** () adalah seorang tokoh militer Indonesia. Dan mantan Panglima Divisi VII/Suropati TRI.

## Kehidupan awal
Imam Soedjai lahir Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan pada 25 September 1902 dari ayah bernama Niti Astro seorang priyayi muslim yang mempunyai kedudukan tinggi pada saat itu. Ketika ayahnya kemudian pindah ke Lumajang sebagai “Penghulu”, maka di usia muda R. Imam Soedja’i muda mengikuti ayah dan ibunya pindah ke Lumajang yang berada di sebelah timur gunung Semeru.

Pendidikan keluarga secara islami dilakukan secara internal keluarga sehingga di masa hidupnya ia dikenal sebagai tokoh muda yang taat dalam keagamaan. Pada tahun 1910, R. Imam Soedjai’i masuk sekolah Holland Inlands School (HIS) sebuah sekolah elit berbahasa Belanda yang hanya boleh dimasuki kalangan ningrat. Pada tahun 1917, ia kemudian melanjutkan ke B.A.S yang merupakan sebuah sekolah lanjutan pertama tehnik sampai lulus pada tahun 1924.

Sebagai putra keluarga penghulu yang nota bene adalah pemuka agama Islam, ayah Imam Soedja’i yaitu Raden Niti Astro juga sering berhubungan dan bergaul dengan para aktivis Sarekat Islam yang merupakan sebuah organisasi pergerakan massif pertama di Hindia Belanda dan kebetulan di Lumajang yang saat itu masuk dalam Regentschaap Probolinggo, Sarekat Islam sudah berdiri sejak tahun 1914. Hal ini menyebabkan Imam Soedja’i sering bergaul dengan tokoh-tokoh pergerakan Sarekat Islam sejak usia muda. Dalam perkembangannya setelah lulus sekolah, ia kemudian bekerja disebuah perusahaan pelayaran Belanda. Namun baru beberapa bulan bekerja, penghinaan orang-orang Belanda dengan menyebutnya “Inlander” telah menyinggung perasaan kebangsaannya dan menyebabkan Imam Sedja’i muda berhenti dari pekerjaannya.

## Mengembangkan ilmu beladiri
Setelah meninggalkan pekerjaannya, Imam Soedja’i muda kemudian mendalami ilmu pencak silat dari Eyang Kusumo yang merupakan keluarga besarnya yang tinggal di Bandung. Setelah banyak belajar dari Eyang Kusumo, Imam Soedja’i muda kemudian melakukan pengembaraan di daerah Garut untuk lebih mendalami ilmu pencak silat dari perguruan-perguruan yang berbeda. Dalam pengembaraan pecak silat ini, Imam Soedja’i kemudian melihat betapa kekuatan berbagai macam perguruan pencak silat begitu besar tetapi satu sama lain tidak pernah bersatu sehingga mudah di adu domba oleh Belanda. Kebetulan Garut disamping merupakan gudangnya perguruan pencak silat juga merupakan salah satu basis pergerakan Sarekat Islam yang sempat menjadi isu menggemparkan dengan adanya “kasus Cimareme”. Oleh karena sejak muda Imam Soedja’i telah terbiasa bergaul dengan organisasi pergerakan ini, maka ia juga banyak berkomunikasi dengan para aktifis Sarekat Islam di wilayah ini.

Setelah beberapa tahun mengembara untuk menempa ilmu pencak silat, Imam Soedja’i muda kemudian kembali ke Lumajang dan mulai aktif dalam Partai Sarekat Islam Lumajang. Ia kemudian mengorganisir pemuda untuk ikut dalam kancah pergerakan melawan Belanda yang kemudian direkrut dalam suatu wadah pencak silat. Sejak awal mulai menggagas dan mendirikan perguruan pencak silat, Imam Soedja’i muda tidak mau mengkotakkan perguruan silatnya secara ekslusif, tetapi perguruan pencak silat ini dileburkan dalam sebuah organisasi pergerakan bernama Partai Sarekat Islam Lumajang yang resmi berdiri pada tanggal 1 Agustus 1927 dengan nama “Pencak Organisasi”. Disamping pencak silat, Imam Soedja’i juga aktif mendirikan wadah kaum muda dengan nama “Sarekat Islam Afdelling Pandu/ SIAP” atau Pramuka di Lumajang pada tahun 1930-an.  Di samping aktif di Partai Sarekat Islam Indonesia Lumajang, Imam Soedja’i juga bersama-sama tokoh-tokoh yang lain seperti Sastrodikoro dari Parindra dan Nyono Parawoto sehingga disebut “Tiga Serangkai” mendirikan “Majalah Soeara Desa” di Lumajang.

## Kehidupan
Pada tahun 1933 Imam Soedja’i menikah dengan Siti Salamah, putri Mantri Polisi Tempeh bernama Darmoredjo yang kemudian dikaruniai 8 orang anak dan senantiasa menemani Imam Soedja’i atau yang kemudian akrab di panggil Pak Dja’i untuk terus berjuang memberi kesadaran bangsanya melawan penjajah Belanda.

## Karier militer
Pada 1942 ketika tentara Jepang menduduki Hindia Belanda (Indonesia) banyak tokoh-tokoh pergerakan Indonesia seperti Bung Karno dan Bung Hatta melakukan politik kooperasi atau kerja sama dengan Belanda. Hal ini kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh daerah seperti Pak Dja’i yang kemudian menjadi ketua “Pusat Tenaga Rakyat/PUTERA” di Lumajang pada tahun 1943. Setelah itu Pak Dja’i ikut pelatihan sebagai perwira PETA di Bogor dan kelak ditempatkan sebagai komandan Batalyon (Daidancho) PETA di Malang. Setelah PETA dibubarkan, Pak Dja’i kemudian memimpin para pejuang di Malang dalam wadah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan memimpin perlucutan senjata dari tangan Jepang. Pada 5 Oktober 1945 ketika dibentuk Tentara Keamanan Rakyat, Pak Dja’i diangkat sebagai komandan Divisi VII Untung Suropati yang membawahi wilayah Karesidenan Malang-Besuki dengan pangkat Jendral Mayor. Secara organisatoris Mayor Jenderal Imam Soedja'i memimpin beberapa batalyon seperti : Batalyon Gondanglegi (Komandan Batalyon : Letkol Iskandar Soelaeman), Batalyon Pasuruan (Komandan Batalyon : Letkol Arsjid Kromodihardjo), Batalyon Probolinggo (Komandan Batalyon : Letkol Soedarsono), Batalyon Lumajang (Komandan Batalyon : Letkol M. Soelijo Adikoesoemo), Batalyon Kencong (Komandan Batalyon : Letkol Soewito), Batalyon Bondowoso (Komandan Batalyon : Letkol Tahiroeddin Tjokro Atmodjo), Batalyon Benculuk (Komandan Batalyon : Letkol Soekotjo), Batalyon Rambipuji (Komandan Batalyon : Letkol Soerodjo) dan Batalyon Sukowidi (Komandan Batalyon : Letkol Oesman Soemodinoto).

Ketika pemilihan Panglima Besar TNI pada 12 Nopember 1945 di Yogyakarta, sebenarnya Pak Dja’i yang merupakan perwira tinggi TKR paling senior dan mempunyai pasukan besar dengan senjata paling lengkap merupakan salah satu calon kuat menjadi Panglima. Namun Pak Dja’i mohon izin untuk tidak mengikuti pemilihan yang sangat penting tersebut dan memilih untuk berperang melawan Inggris di Surabaya yang sejak 10 November diserang dengan membabi buta. Akhirnya dalam pemilihan tersebut kelompok PETA lebih menjagokan Kolonel Sudirman karena ketiadaan perwira senior untuk menyaingi kelompok KNIL yang menjagokan Letjen Urip Sumoharjo.

Banyak prestasi yang telah dibuatnya sebagai Panglima Divisi VIII yang kemudian berubah menjadi DIVISI VII Untung Suropati seperti pemulangan tawanan orang-orang Sekutu dan pengiriman beras ke India untuk menembus blokade pemerintah Belanda terhadap republik Indonesia. Demikian juga pengamanan Istana Presiden dan ibu kota Yogyakarta pada saat kudeta pertama 3 Juli 1946 oleh Muhammad Yamin, Mayor jenderal Sudarsono dkk. Demikian juga pada waktu peta politik tanah air sedang memanas karena pemerintahan Perdana Menteri Syahrir akan menanda-tangani “Perjanjian Linggarjati” yang akan memicu perang saudara, sekali lagi Mayor Jenderal Imam Soedja’i mengulurkan bantuan dengan menjadi tuan rumah sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada bulan Pebdruari 1947.

Sejarah mencatat bahwa “Perang Gerilya” belum dikenal pada awal Revolusi Indonesia tahun 1945 dan baru diperkenalkan ketika Panglima Besar jenderal Sudirman melakukannya pada waktu menghadapi Agresi Militer Belanda II pada bulan Desember tahun 1948, yang kemudian di pertajam oleh teori “Perang Semesta” yang digagas Jenderal A.H. Nasution. Namun sejarah cenderung melupakan bahwa Panglima Divisi VII Untung Suropati telah berhasil menahan pasukan Belanda dalam Perang 10 Hari yang terjadi pada tanggal 20-31 Juli 1947 saat Belanda melancarkan agresi militernya. Meskipun akhirnya Malang bisa dikuasai oleh Belanda tetapi para pejuang yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Imam Soedja’i berhasil menunjukkan kegigihan dalam menjaga dan mempertahankan wilayahnya. Malang sendiri akhirnya dibumihanguskan oleh para pejuang sehingga Belanda tidak bisa menggunakan gedung-gedung yang tersisa sebagai markas.

## Diberhentikan dari dinas militer
Pada pertengahan Agustus 1947, Mayor Jenderal Imam Soejda’i dipanggil dan diberhentikan sebagai tentara oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Panglima Divisi VII Untung Suropati itu dituduh berkhianat pada peristiwa Perang 10 Hari yang berakhir dengan bumi hangus Kota Malang oleh para pejuang. Mayor Jenderal Imam Soedja’i dengan legawa menerima keputusan tersebut meskipun tuduhan itu tidak pernah terbukti hingga akhir hayatnya. Justru dikemudian hari , Perdana Menteri Amir Syarifuddin terbukti berkhianat terhadap Republik dalam peristiwa PKI Madiun.

Sebelum tuduhan berkhianat itu ditujukan kepada Mayor Jenderal Imam Soejda’i sebenarnya telah terjadi konflik internal di tubuh tentara yang dimotori oleh perwira-perwira yang terafiliasi dengan organisasi komunis dan biro intelijen Belanda. Konflik terjadi antara Divisi VII Untung Suropati dengan Markas Besar Umum Yogyakarta. Markas Besar Umum Yogyakarta menghendaki agar Lapangan Udara Bugis (sekarang Abdurahman Saleh) berada di bawah komandonya meskipun secara kesejarahan Lapangan Udara itu diserah-terimakan oleh Tentara Kekaisaran Jepang kepada Divisi VII Untung Suropati. Divisi VII Untung Suropati sendiri kelak akan memiliki sejumlah pasukan yang anggotanya adalah bekas Tentara Kekaisaran Jepang yang membuktikan bahwa serah terima lapangan udara yang memiliki persenjataan lengkap itu memiliki dasar yang sangat kuat.

Pendirian Mayor Jenderal Imam Soedja'i untuk mempertahankan Lapangan Udara Bugis sebenarnya bukan tanpa perhitungan strategi militer yang tepat. Di kemudian hari penyerahan Lapangan Udara Bugis kepada Markas Besar Umum Yogyakarta berakibat fatal yaitu lemahnya pertahanan angkatan bersenjata ketika melawan Agresi Militer Belanda. Lapangan Udara Bugis sendiri diambil alih oleh Markas Besar Umum Yogyakarta pada tanggal 9 April 1947. Dengan pengambil-alihan Lapangan Udara Bugis maka persenjataan Divisi VII Suropati secara tidak langsung terlucuti. Dengan ketiadaan persenjataan yang memadahi itulah maka Belanda leluasa menjalankan aksi militernya pada tanggal 20-31 Juli 1947 di Kota Malang.

Pasukan Republik semakin melemah ketika Belanda kembali melancarkan agresi militernya pada tanggal 19 Desember 1948. Dalam agresi militer itu Belanda sejatinya ingin menunjukkan bahwa Pasukan Republik tidak ada. Kebetulan saat itu para Pejabat Komisi Tiga Negara ada di Jawa. Dengan memperlihatkan betapa lemahnya pertahanan Pasukan Republik maka Belanda berharap Pejabat Komisi Tiga Negara menganggap bahwa Republik Indonesia sudah buyar.

Ketika Panglima Besar Jenderal Sudirman hijrah ke Jawa Timur maka di saat yang sama Mayor Jenderal Imam Soejda’i yang sudah dipecat tersebut tinggal di Tulungagung. Tulungagung sendiri pada waktu itu adalah bagian dari rute hijrah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Memang tidak ditemukan catatan apakah kedua tokoh tersebut pernah bertemu atau tidak. Di rumah kakaknya di Tulungagung, Mayor Jenderal Imam Soejda’i bekerja serabutan seperti membuat sabun, jualan makanan dan termasuk sebagai kusir dokar. Tidak ada rasa sakit hati meskipun ia kehilangan jabatan karena fitnah. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB), pada tahun 1950 kembali ke Lumajang dan tetap aktif di bidang kemasyarakat terutama membina anak-anak muda dalam wadah “Pencak Organisasi/PO”.

## Meninggal dunia
Pada hari Jum’at tanggal 29 Januari 1953, Pak Dja’i kemudian meninggal secara mendadak dan kemudian dimakamkan sebagai rakyat biasa di makam Jogoyudan Lumajang. Pasca meninggalnya Pak Dja’i di usia yang relatif masih muda dengan meninggalkan seorang istri dan 8 anaknya yang masih kecil-kecil dengan tidak ada pensiunan sebagai perwiara tinggi, maka Ibu Siti Salamah pun terpaksa harus banting tulang menghidupi keluarganya. Ia kemudian pindah untuk mencari pekerjaan ke Tulungagung sebagai guru Sekolah Dasar dan juga berjualan makanan.

Seorang anaknya dititipkan pada ayahnya di Lumajang, satu orang lagi dititipkan di keluarganya di Malang, empat orang dititipkan di Panti Asuhan Putra Putri ABRI di Surabaya, dan dua orang masih sangat kecil dan balita diasuhnya sendiri di Tulungagung. Untuk menunjang kebutuhan ibu dan adik-adiknya, anak sulung Pak Dja’i yang bernama Imam Hidayat daftar menjadi tentara dengan pangkat Prajurit Dua (Prada).

Pada 1968, Imam Hidayat yang saat itu menjadi Sersan kemudian memberanikan diri menghadap Jenderal TNI Soemitro yang menjadi Pangkopkamtib di Jakarta untuk menanyakan sang ayah, apakah betul seorang pejuang atau pengkhianat. Dalam pertemuan tersebut Jenderal TNI Soemitro yang pada saat perjuangan dahulu adalah ajudan Pak Dja’i kemudian merangkul sang sersan dan menyatakan penyesalannya. Ibu Siti Salamahpun di panggil ke Jakarta dan karena sampai saat itu menjadi guru dan jualan nasi di pinggir jalan tanpa punya rumah yang layak, maka sang panglima memberi sebuah rumah dan mobil dan kemudian mengurus pensiunan Pak Dja’i sehingga dapat dikeluarkan SK Pensiun dengan pangkat turun satu tingkat Kolonel pada tahun 1968 dengan pembayaran tertunda sampai tahun 1975.

## Referensi

## Pustaka
* Mansur Hidayat, Mayor Jenderal Imam Soedja'i: Sumbangsih Untuk Pergerakan Rakyat dan Revolusi Indonesia. Jakarta: Kemendikbud, 2019.

## Pranala luar
* https://masmansoer.com/2021/11/gairah-revolusi-membara-bkr-malang-sukses-lucuti-senjata-jepang/                                                                                                                                                                                                           * https://masmansoer.com/2021/11/general-mayor-imam-soedjai-tak-hadir-kolonel-sudirman-terpilih-sebagai-panglima-tkr/ 
* https://masmansoer.com/2021/11/general-mayor-imam-soedjai-kawal-diplomasi-beras-pemerintah-ri-dan-pemulangan-pasukan-jepang/ 
* https://masmansoer.com/2021/11/indonesia-diambang-perpecahan-general-mayor-imam-soedjai-amankan-sidang-pleno-v-knip-di-malang/ 
* https://masmansoer.com/2021/11/pelopori-perang-gerilya-sang-jenderal-diculik-bawahan-dan-diberhentikan-atasan/ 
* https://masmansoer.com/2021/08/imam-soedjai-mengembara-di-dunia-persilatan-jadikan-para-pendekar-sadar-politik/