open-index/open-wikipedia-markdown huggingface dataset:
Palmon

**Palmon** merupakan salah satu digimon yang menjadi peran utama dalam Digimon Adventure dan Digimon Adventure 02. Palmon merupakan digimon berbentuk tumbuhan merambat dengan bunga warna merah muda di kepalanya. Dalam tingkatan level evolusi, Palmon berlevel Rookie. Ia berevolusi dari Tanemon, dan evolusi berikutnya (level Champion) adalah Togemon. Partnernya dalam seri anime Digimon Adventure dan Digimon Adventure 02 adalah Mimi Tachikawa.

Tanemon berevolusi menjadi Palmon pada episode pertama bersama dengan DigiDestined lainnya. Dan Palmon pertama kali berevolusi menjadi Togemon pada episode 6 dalam pertarungan melawan Monzaemon yang dikendalikan oleh Black Gear di Toy Town.

Pada seri video game Digimon World, Palmon merupakan salah satu digimon yang dapat direkrut untuk mengembangkan File City. Ia mengembangkan *meat farm* sehingga daging yang ditumbuhkan di sana menjadi berukuran lebih besar. Ia juga menggantikan peran Tanemon dalam mengelola *meat farm*.

## Referensi

## Bacaan terkait
* 
*
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

**Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia** (disingkat **Setjen BPK RI** atau **Setjen BPK**) adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Setjen BPK dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

## Tugas dan Fungsi
### Tugas
Setjen BPK mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

### Fungsi
Dalam melaksanakan tugas Setjen BPK menyelenggarakan fungsi
# perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
# perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
# perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta pendidikan dan pelatihan (diklat);
# pembinaan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta diklat;
# penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal; dan
# pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
 
## Struktur Organisasi
Struktur organisasi Setjen BPK terdiri dari :
* Biro Sekretariat Pimpinan
* Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
* Biro Sumber Daya Manusia
* Biro Keuangan
* Biro Teknologi Informasi
* Biro Umum
* Biro Organisasi dan Tata Laksana

## Lihat Pula
* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

## Referensi
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen

**Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen. Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

## Tugas dan Fungsi
### Tugas
Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen mempunyai tugas membina dan melaksanakan dukungan teknis dan administratif di bidang persidangan dan kerja sama antar parlemen.

### Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen menyelenggarakan fungsi:
# penyiapan bahan-bahan persidangan dan kerja sama antar parlemen;
# pelaksanaan pelayanan persidangan DPR RI;
# pelaksanaan pelayanan kerja sama antar parlemen;
# pelaksanaan hubungan masyarakat dan pemberitaan;
# pelaksanaan pelayanan Pimpinan DPR RI.

## Struktur Organisasi
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:
# Biro Persidangan
# Biro Kesekretariatan Pimpinan
# Biro Kerjasama Antar Parlemen
# Biro Hubungan Masyarakat dan Pemberitaan

## Lihat pula
* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
* Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## Referensi
Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**Deputi Bidang Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia** adalah unit eselon I pada Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI. Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh seorang Deputi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal DPR RI.

## Tugas dan Fungsi
### Tugas
Deputi Bidang Administrasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

### Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Administrasi menyelenggarakan fungsi:
# pembinaan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI;
# pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR RI.

## Struktur Organisasi
Deputi Bidang Perundang-undangan terdiri dari:
# Biro Perencanaan dan Pengawasan
# Biro Keanggotaan dan Kepegawaian
# Biro Keuangan
# Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
# Biro Umum

## Lihat pula
* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
* Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

## Referensi
Microhyla

***Microhyla*** adalah nama genus kodok kecil penghuni persawahan dan wilayah berawa, anggota famili Microhylidae. Karena habitatnya, dalam bahasa Inggris dikenal secara umum sebagai *rice frogs*.

Spesies tipe adalah *[[Microhyla achatina]]* .

## Spesies
Per November 2014, marga *Microhyla* diakui memiliki 38 spesies yang menjadi anggotanya, seperti yang termuat dalam laman Amphibian Species of the World.

## Catatan kaki

## Pranala luar
*
Asimilasi budaya penduduk asli Amerika

**Asimilasi budaya penduduk asli Amerika** adalah istilah yang merujuk pada upaya Amerika Serikat dari tahun 1790-1920 untuk mengasimilasi penduduk asli Amerika dan mengubah budaya mereka menjadi budaya Eropa-Amerika. George Washington dan Henry Knox adalah tokoh Amerika Serikat pertama yang mengusulkan transformasi budaya penduduk asli Amerika. Mereka merumuskan kebijakan yang mendorong proses "pemberadaban". Dengan meningkatnya imigran dari Eropa, dukungan publik pada pendidikan yang mendorong nilai dan praktik budaya bersama menguat. Pendidikan dianggap sebagai metode utama untuk mengakulturasi minoritas.

Kebijakan amerikanisasi didasarkan pada gagasan bahwa apabila penduduk asli Amerika mempelajari adat dan nilai Amerika Serikat, mereka mampu menggabungkan tradisi kesukuan mereka dengan budaya Amerika dan dengan damai bergabung dengan masyarakat Amerika Serikat lainnya. Setelah berakhirnya Peperangan Indian pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah melarang praktik upacara religius tradisional. Mereka mendirikan sekolah untuk penduduk asli Amerika yang memaksa anak-anak asli Amerika untuk menuturkan bahasa Inggris, mempelajari subjek-subjek standar, pergi ke gereja, dan meninggalkan tradisi kesukuan mereka.

Undang-Undang Dawes tahun 1887 yang membagi-bagi tanah suku asli Amerika kepada individu-individu dianggap sebagai upaya untuk memecah ikatan kesukuan pada penduduk asli Amerika. Sebagai ganti pembagian tanah, individu asli Amerika dapat menjadi warga negara Amerika Serikat. Undang-Undang tersebut mengakibatkan penyerahan tanah seluas 93 juta are (380.000 km2) dari penduduk asli Amerika; sebagian besar dijual kepada individu. Undang-Undang Kewarganegaraan Indian 1924 juga merupakan bagian dari kebijakan amerikanisasi.

## Referensi

## Bacaan lanjut
* Tatum, Laurie. *Our Red Brothers and the Peace Policy of President Ulysses S. Grant.* University of Nebraska Press (1970).
* Senier, Siobhan. *Voices of American Indian Assimilation and Resistance: Helen Hunt Jackson, Sarah Winnemucca, and Victoria Howard*. University of Oklahoma Press (2003).
* Churchill, Ward. *Kill the Indian and Save the Man: the genocidal impact of American Indian residential schools*, San Francisco: City Lights Press (2004).

## Pranala luar
* Bureau of Indian Affairs, US Department of The Interior
* "History of Native Americans in the U.S.", Hartford World History Archives
* NPR Report, National Public Radio
Herman HN

**Herman Hasanusi** () atau yang lebih dikenal sebagai **Herman HN** adalah Wali Kota Bandar Lampung dua periode yakni 2010—2015 dan 2016—2021.

Mantan Wali Kota Bandar Lampung ini, resmi menjadi kader DPW Partai NasDem Lampung sekaligus ditunjuk sebagai Ketua Umum DPW NasDem Lampung. Pengumuman itu disampaikan oleh mantan Ketua DPW NasDem Lampung Taufik Basari, pada hari Jumat,  8 Oktober 2021, di kantor DPW Lampung.

Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung dengan Zainudin Hasan pada Pemilihan umum Gubernur Lampung 2014, tetapi suaranya cukup terpaut jauh dengan pasangan Ridho - Bachtiar.

## Kehidupan Awal
Herman HN adalah putra ketiga dari pasangan Hasanusi dan Ratu Pesayan. Ayahnya merupakan seorang pedagang bahan kebutuhan pokok dengan menggunakan perahu ari Menggala hingga ke perkampungan nelayan di Teladas. Saat ia SMP, ia sempat membantu orangtuanya berdagang di pasar.

## Riwayat Pendidikan
* SD Negeri 1 Pagardewa 
* SMP Negeri 1 Tanjungkarang 
* SMA Negeri 1 Tanjungkarang 
* D-3 Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lampung 
* S-1 Administrasi Negara, Sekolah TInggi Ilmu Administrasi Lampung 
* S-2 Magister Manajemen, Universitas Bandar Lampung

## Pilkada Serentak 2015
Herman HN pun mencalonkan diri kembali dari Pilwakot Bandar Lampung 2015 yang merupakan bagian dari Pilkada Serentak 2015. Herman HN mencalonkan diri sebagai Wali kota didampingi Muhammad Yusuf Kohar sebagai Calon Wakil Wali kota 2015. Mereka mendapat nomor urut 2.

## Lihat Pula
* Daftar Kepala Daerah di Lampung

## Referensi

## Pranala luar

*  Profil Wali kota Herman HN
Auditorat Utama Keuangan Negara II

**Auditorat Utama Keuangan Negara II** (disingkat **AKN II**) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota II BPK. AKN II merupakan unit eselon I dan dipimpin oleh seorang Auditor Utama.

## Tugas dan fungsi
### Tugas
AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
 
## Struktur Organisasi
Struktur organisasi AKN II terdiri dari:

### Auditorat II.A
Auditorat II.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Fiskal dan Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara serta lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Auditorat II.B
Auditorat II.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran dan Lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Auditorat II.C
Auditorat II.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
# Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
#Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
# Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
#Badan Pusat Statistik
#Badan Standardisasi Nasional
#Badan Koordinasi Penanaman Modal
#Kementerian Perdagangan
#Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
#Komisi Pengawas Persaingan Usaha
#PT Sarana Multi Infrastruktur
#PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
#PT Sarana Multigriya Finansial
#lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Auditorat II.D
Auditorat II.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:

#Bank Indonesia
# Otoritas Jasa Keuangan
#Kementerian Perindustrian
#Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
# Lembaga Penjamin Simpanan
#PT Perusahaan Pengelola Aset 
# PT Geo Dipa Energi
#Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
#lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Sekretariat AKN II
Sekretariat AKN II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi SDM, administrasi keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN II.

## Lihat pula
* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

## Referensi

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Pejabat pembuat komitmen

**Pejabat Pembuat Komitmen** (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh SKPD pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara  serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Berawal dari perencanaan oleh konsultan perencana, tender, pengadaan konsultan pengawas hingga pelaksanaan pekerjaan fisik dengan kontraktor

## Tugas pokok dan kewenangan
Tugas pokok dan kewenangan pejabat pembuat komitmen meliputi:
# Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang meliputi:
#* spesifikasi teknis barang atau jasa;
#* harga perkiraan sendiri;
#* rancangan kontrak;
# Menerbitkan

## Larangan
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia barang atau jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## Lain-lain
Dalam hal PPK berselisih dengan Pokja ULP dalam hal penetapan pemenang, maka kedua pihak bersama-sama menghadap ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk diputuskan hasil dari perselisihan tersebut. Keputusan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran terhadap perselisihan tersebut bersifat final.

## Rujukan
Pengadaan

**Pengadaan** (bahasa Inggris: *procurement*) adalah metode untuk menemukan dan menyetujui syarat-syarat, serta membeli barang, jasa, atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal, sering kali dilakukan dengan menggunakan proses tender atau lelang. Istilah Pengadaan juga sering digunakan oleh Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan sebuah lembaga negara atau publik.

Proses pengadaan dimulai dengan mengenali keperluan dari kedua pelanggan dan pemasok, mengatur sarana komunikasi dengan pemasok, dan menyusun permintaan resmi untuk proposal dan penawaran harga. Langkah selanjutnya adalah menetapkan kebijakan yang digunakan untuk menilai proposal, penawaran, dan pemasok yang bersangkutan.

## Jenis Pengadaan

### 1. Pengadaan Kapital
* Barang dagangan
* Aset Tetap

**2. Pengadaan Biaya Operasional**

* Jasa, seperti: **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. (Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi). **Jasa Konsultansi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Apapun produk dari pengadaan jasa konsultasi tetapi pada intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan bidang jasa yang dibutuhkan. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
* Biaya, barang yang habis pakai, baik itu berwujud (barang)  maupun tidak berwujud (jasa)

## Referensi


## Pranala luar

*  Situs web resmi LKPP
*  LPSE
*  E-Katalok LKPP
Pengadaan langsung

**Pengadaan Langsung** adalah salah satu metode pemilihan pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

## Ketentuan
Dalam lingkup pemerintah Indonesia pengadaan langsung untuk barang maupun pekerjaan konstruksi, ataupun jasa Lainnya memiliki batas paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan:
* merupakan kebutuhan operasional untuk kementerian atau lembaga atau daerah atau institusi (K/L/D/I);
* merupakan teknologi sederhana dengan risiko kecil;
* dilaksanakan oleh Penyedia Barang atau Jasa dari usaha orang-perseorangan atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

## Referensi
Unit layanan pengadaan

## Tugas Pokok dan Kewenangan
Tugas pokok dan pungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik Unit Layanan Pengadaan (ULP):
# Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa
# Menetapkan Dokumen Pengadaan
# Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
# Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di portal Pengadaan Nasional
# Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
# Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
# Khusus untuk Kelompok Kerja ULP:
#* Menjawab sanggahan
#* Menetapkan pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100 Miliar
#* Menetapkan pemenang seleksi jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10 Miliar
#* Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemiihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen
#* Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa
#* Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan
# Khusus untuk Pejabat Pengadaan:
#* Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200 juta
#* Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 50 juta
#* Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK
#* Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang.Jasa kepada PA/KPA
#* Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA
# Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran

## Jenis Pengadaan
# Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak terwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
# Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembangunan wujud fisik lainnya.
# Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
# Jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan pengadaan Barang.

## Referensi
Seleksi umum (pengadaan)

**Seleksi Umum (penyedia)** adalah proses pemilihan calon penyedia jasa pemborong/barang/jasa lainnya yang akan di tunjuk oleh panitian pengadaan untuk melakukan pekerjaan pemborongan yang akan dilaksanakan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung, di samping itu ada juga satu metode yang dilaksanakan pengguna barang/jasa yaitu pengadaan dengan cara swakelola.

## Rujukan
Pejabat penerima hasil pekerjaan

**Pejabat penerima hasil pekerjaan** adalah panitia atau pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dalam bidang pengadaan.

## Referensi
Kuasa pengguna anggaran

**Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Negara/Lembaga atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pendelegasian sesuai pelimpahan dari Pengguna Anggaran. Selain kewenangan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menjawab sanggah banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi. Kuasa Pengguna Anggaran dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan pengeluaran anggaran belanja dan mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Apabila tidak ada personel yang dapat ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

## Kontroversi
Dalam surat dakwaan Kasus Pengadaan bus TransJakarta Kepala Dishub DKI Jakarta sekaligus pengguna anggaran disebut terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan oleh Drajad selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan bus Transjakarta beserta Setiyo selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi I Dishub DKI Jakarta.

## Rujukan
Kontes (pengadaan)

**Kontes** dalam istilah pengadaan di Pemerintah Indonesia adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga atau biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
Swakelola (pengadaan)

**Swakelola** dalam bidang pengadaan adalah pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat.

Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh:
* Kementerian, lembaga, daerah, institusi penanggung jawab anggaran;
* Instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, atau
* Kelompok masyarakat pelaksana swakelola

## Kontroversi
### Pengadaan Bus Transjakarta
Pada kasus lelang pengadaan swakelola bus transjakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI (sebagai penanggung jawab anggaran swakelola) bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terjadi pemahaman yang berbeda antara Jaksa Penuntut Umum dan BPPT sebagai pelaksana swakelola. Jaksa penuntut umum dalam dakwaan menyatakan bahwa Udar selaku Kepala Dishub DKI Jakarta sekaligus pengguna anggaran disebut terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan oleh Drajad selaku pejabat pembuat komitmen sekaligus kuasa pengguna anggaran dalam pengadaan bus transjakarta beserta Setiyo selaku Ketua Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Konstruksi I Dishub DKI Jakarta.

## Rujukan
Metode pemilihan (pengadaan)

**Metode Pemilihan (pengadaan)** adalah tata cara untuk melakukan pemilihan penyedia barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan Peraturan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2010 Metode Pemilihan dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE) Instansi Terkait.

## Pihak Terkait
Metode pemilihan barang atau jasa ini disusun dan ditetapkan oleh Kelompok Kerja yang berada dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP), pada masing masing kementerian, lembaga, daerah, instansi. Selain dari kelompok kerja di dalam ULP, bisa juga penyusunan dilakukan atau ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan.

## Jenis Metode Pemilihan
### Pelelangan Umum
Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
### Pelelangan Terbatas
Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
### Pelelangan Sederhana
Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
### Pemilihan Langsung
Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
### Seleksi Umum
Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
### Seleksi Sederhana
Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
### Sayembara
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
### Kontes
Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
### Penunjukan Langsung
Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.

## Referensi
Pejabat pengadaan

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 ayat 13, Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*. Pejabat Pengadaan ditetapkan oleh PA/KPA di K/L/PD dan tidak terikat tahun anggaran. Pejabat Pengadaan dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Penandatangan SPM ( PPSPM )/Bendahara atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan ( PjPHP ) untuk paket pengadaan yang sama.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pejabat pengadaan, penulis sampaikan matriks perbedaan tersebut.

Mengapa pejabat pengadaan diberikan kewenangan untuk mengadakan barang/jasa secara *e-purchasing*? Hal ini asumsinya adalah karena dalam *e-purchasing* tidak perlu dilakukan evaluasi penawaran dan kualifikasi sehingga tugas pejabat pengadaan adalah melaksanakan sistem dalam aplikasi *e-purchasing*. Jika kebutuhan akan barang/jasa tersedia dalam katalog elektronik, maka K/L/PD wajib melakukan pengadaan barang dan jasa dengan *e-purchasing*.

## Tugas Pokok dan Kewenangan
Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 12, yaitu:

# melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung ;
# melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ) ;
# melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) ; dan
# melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah ).

Selain tugas pokok dan kewenangan diatas, pejabat pengadaan juga dapat melakukan pengkajian ulang atas rencana umum pengadaan dalam rapat koordinasi sesuai dengan undangan Pejabat Pembuat Komitmen

Rujukan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Lembaga Nomor 15 Tahun 2018
Pelelangan umum

**Pelelangan umum** dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah metode pemilihan penyedia barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat untuk semua pekerjaan.

## Rujukan
Jasa konsultasi

**Jasa konsultasi** adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Konsultan merupakan sebutan untuk orang yang menekuni bidang ini.
Giro di Lombardia

**Giro di Lombardia** () adalah sebuah balap sepeda, di Lombardy, Italia. Balapan ini menjadi balapan 'Monumen' terakhir dalam kalender Eropa, dan salah satu event terakhir di UCI World Tour, membuatnya menjadi sangat berpotensi menentukan dalam kompetisi tersebut. Sebutan bagi balapan ini adalah *"kaslik dari dedaunan mati (gugur)"* () karena dilakukan pada musim gugur.

## Sejarah
Edisi pertama dilakukan pada tahun 1905. Pada awalnya balapan ini dinamai Milan-Milan. Balapan ini memperoleh namanya saat ini sejak tahun 1907. Rute ini telah berubah beberapa kali. Milan, Sesto San Giovanni, Bergamo, Varese, Monza, Como pernah menjadi tempat start dan finish. Pada balapan tahun 2004 dimulai di Mendrisio di Swiss, dan berakhir di Como. Hambatan paling terkenal dari balapan ini adalah tanjakan Madonna del Ghisallo yang terdapat di bagian terakhir dari balapan tersebut. Pada sebuah biara di sana terdapat sebuah museum kecil yang memiliki benda-benda religius dan berhubungan dengan sepeda.

Fausto Coppi memegang rekor kemenangan sebanyak lima kali. Pembalap Prancis Henri Pelissier dan Irlandia Sean Kelly merupakan pembalap luar Italia yang mempu memenangkan balapan tersebut sebanyak tiga kali.

## Rute

Rute talh berubah beberapa kali sepanjang penyelenggaraan, meskipun simbol terkenal dari balapan tetap dipertahankan yaitu Danau Como dan tanjakan Ghisallo yang dimulai dekat Bellagio dan berakhir di gereja Madonna del Ghisallo, penanda balapan ini. Milan, Monza, Como dan Bergamo seluruhnya merupakan rute tradisional yang sering dilewati selama balapan. Sejak tahun 2004, akhir balapan dilakukan di danau dekat Como dengan tanjakan San Fermo della Battaglia yang pendek tetapi terjal beberapa kilometer menjelang finish. Edisi tahun 2010 memperkenalkan tanjakan Colma di Sormano yang menggantikan tanjakan Cviglio setelah tanjakan Ghisallo. Tanjakan Sormano juga diperkenalkan di rute yang berubah drastis pada tahun 2011. Tanjakan tersebut diletakkan sebelum Madonna del Ghisallo. Setelah tanjakan Ghisallo sebuah jalan mendatar mengarah ke Lecco untuk tanjakan terakhir di balapan: Tanjakan Villa Vergano sepanjang 3,4 km. Seetlah turunan hanya tersisa 3 km menjelang garis finish. Tanjakan terjal di Villa Vergano terbukti sangat menentukan pada balapan edisi tahun 2011 dan 2012.

Giro di Lombardia dikenal sebagai klasik tanjakan dan memiliki beberapa tanjakan terkenal pada beberapa tahun terakhir. Yang paling terkenal adalah tanjalan Madonna del Ghisallo. Beriut beberapa tanjakan yang terdapat di Il Lomardia:

## Referensi

## Pranala luar
* 
* 
* 2013 Route
Menyibak tirai perusahaan

**Menyibak tirai perusahaan** () adalah keputusan hukum untuk menganggap hak atau kewajiban suatu perusahaan sebagai hak atau kewajiban pemegang sahamnya. Pada umumnya perusahaan dianggap sebagai badan hukum yang terpisah, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas hutang dan piutangnya sendiri. Negara-negara hukum umum biasanya membedakan perusahaan dengan pemegang saham, tetapi dalam keadaan tertentu dapat "menyibak" tirai perusahaan.

Salah satu contohnya adalah ketika seorang pebisnis berhenti menjadi direktur di suatu perusahaan dan menandatangani kontrak untuk tidak berkompetisi dengan perusahaan tersebut untuk beberapa saat. Bila ia mendirikan perusahaan baru yang berkompetisi dengan perusahaannya sebelumnya, yang berkompetisi adalah perusahaannya dan bukan orangnya. Namun, kemungkinan besar pengadilan akan memperbolehkan perusahaan sebelumnya untuk menuntut orang tersebut karena melanggar kontrak.

## Referensi
;Buku
* TL Hazen and JW Markham, *Corporations and Other Business Enterprises* (2003) ISBN 0-314-26476-0 pg. 124-144.

;Artikel
* AW Machen, 'Corporate Personality' (1910) 24 Harvard Law Review 253
* J Dewey, 'The Historic Background of Corporate Legal Personality' (1926) 35 Yale Law Journal 655
* C Alting, 'Piercing the corporate veil in German and American law - Liability of individuals and entities: a comparative view' (1994–1995) 2 Tulsa Journal Comparative & International Law 187
* AA Berle, 'The Theory of Enterprise Entity' (1947) 47(3) ''Columbia Law Review'' 343
* EJ Cohn and C Simitis, *Lifting the Veil' in the Company Laws of the European Continent' (1963) [http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1473344 12(1) 'The International and Comparative Law Quarterly 189]
* H Hansmann, R Kraakman and R Squire, 'Law and the Rise of the Firm' (2006) 119 Harvard Law Review 1333
* H Hansmann and R Kraakman, 'Toward unlimited shareholder liability for corporate torts' (1991) [http://jstor.org/stable/796812 100(7) *Yale Law Journal'' 1879]
Penyedia barang atau jasa (pengadaan)

**Penyedia barang jasa** adalah istilah untuk badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

## Kewajiban
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah di Indonesia Penyedia Barang Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
# Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
# Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
# Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
# Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dikecualikan bagi Penyedia Barang Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
# Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang Jasa;
# Dalam hal Penyedia Barang Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/ kemitraan yang memuat presentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
# Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
# Khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Kontsruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;
# Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Lainnya harus memperhitungan Sisa Kemampuan paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P; KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:
#* untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
#* untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
# jumlah paket yang sedang dikerjakan.
# jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
# tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
# sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
# Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
# Tidak masuk dalam Daftar Hitam
# memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
# menandatangani Pakta Integritas.

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Denda keterlambatan

**Denda keterlambatan** adalah sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang atau jasa oleh pejabat pembuat komitmen dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Denda keterlambatan dikenakan sebesar 1/1000 (1 ‰) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melebihi dari jaminan pelaksanaan  dengan ketentuan sebagai berikut:

# 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi. Kadangkala dilakukan mekanisme serah terima sebagian (parsial). Contoh, dalam sebuah proyek pembangunan sekolah dengan capaian  10 unit bangunan sekolah. Namun di akhir kontrak baru selesai 8 unit sekolah yang dibuktikan telah berfungsi. Maka PPK memberi kesempatan kerja dengan denda sebesar sisa pekerjaan yakni 2 unit sekolah semata.
# 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.

Penyedia barang atau jasa wajib membayar sanksi denda keterlambatan apabila pejabat pembuat komitmen memutuskan kontrak secara sepihak dikarenakan kesalahan penyedia barang atau jasa itu sendiri.

## Rujukan
Dena Rachman

**Dena Rachman** () adalah pemeran, penyanyi, model, dan perancang busana Indonesia.

## Kehidupan awal
Dena dilahirkan dengan nama Renaldy Denada Rachman di Jakarta pada 30 Agustus 1987. Dena merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Acan Rachman, penari dan koreografer yang memiliki sebuah sanggar tari di Jakarta, dan Gina Atmadja Rachman. Dena memiliki satu kakak kandung bernama Ufa Rachman, serta dua adik kandung bernama Vellery Atrina Rachman dan Latigy Rachman.

## Karier
Pada tahun 1993, Dena memulai kariernya di dunia hiburan Indonesia ketika masih duduk di bangku sekolah dasar sebagai bintang iklan dan penyanyi cilik. Dena mulai dikenal setelah menyanyikan sebuah lagu anak-anak berjudul *Ole-Ole* dan *Rukun dan Damai*.

## Kehidupan pribadi
Dena menamatkan pendidikan di SMA Negeri 6 Jakarta pada tahun 2005 dan melanjutkan studi ke Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dalam jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia. Setamatnya dari sana, ia melanjutkan studi magister dengan mengambil jurusan Desain, Mode, dan Barang Mewah di Universitas Bologna, Italia.

## Filmografi
### Film

### Serial web

### Televisi

### Acara televisi

## Diskografi
### Singel
* "Ole-Ole"
* "Rukun dan Damai" — bersama Cut Mandasari

## Referensi

## Pranala luar
* 
*
Crayonpedia

**Crayonpedia** adalah sebuah situs ensiklopedia daring yang berisikan materi-materi pelajaran di sekolah Indonesia. Nama Crayonpedia sendiri adalah akronim dari "**Cr**e**a**te **yo**ur open educatio**n** encyclo**pedia**". Situs ini menggunakan *engine* MediaWiki untuk tampilan situsnya.
## Pranala luar
*
Dimas Anindita

**Dimas Anindita** () adalah seorang penyanyi asal Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia, dan saat ini tinggal di Kota Tangerang, Banten. Ia sempat menjadi kontestan acara pencarian bakat *[[Rising Star Indonesia]]* yang diadakan stasiun televisi RCTI tahun 2014, tetapi ia harus tereliminasi di babak dua belas besar. Ia saat ini bekerja sebagai guru vokal di kursus musik Sekolah Musik Indonesia cabang Alam Sutera, Tangerang.

## Karier
Ayes, panggilan akrab Dimas, mengenal dunia tarik suara sejak kelas 6 SD saat orang tuanya mengkursuskannya ke sekolah vokal. Beranjak SMP dan SMA, ia bergabung dengan grup paduan suara untuk lebih mengembangkan bakatnya. Lulus SMA, Ayes kemudian memilih melanjutkan studi di Fakultas Seni Pertunjukan Universitas Kristen Satya Wacana Kota Salatiga. Dalam melanjutkan studinya, ia sempat mengikuti salah satu kontes menyanyi di salah satu stasiun televisi, tetapi ia gagal. Ia sempat berniat tidak mau lagi mengikuti ajang serupa.

Lulus kuliah, Ayes kemudian mejadi guru vokal tetap di kursus musik Sekolah Musik Indonesia cabang Alam Sutera, Tangerang. Kemudian teman-teman satu kursus tersebut menyarankan Ayes untuk mengikuti *Rising Star Indonesia* dengan mengunggah penampilannya di situs YouTube. Singkat cerita, ia lolos audisi tersebut dan menjalani tahapan-tahapan berikutnya hingga ia tereliminasi di babak dua belas besar saat menampilkan lagu "Everybody Talks" milik Neon Trees. “Yang saya sesali saat itu adalah saya mengecewakan pendukung saya hanya gara-gara saya salah memilih lagu.” katanya.

## Penampilan di [[Rising Star Indonesia (musim pertama)]]

## Referensi

## Pranala luar
*
SMA Negeri 2 Muara Bungo

**SMAN 2 Muara Bungo** adalah Sekolah Menengah Atas yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Rimbo Tengah, Bungo, provinsi Jambi. Sekolah ini memiliki luas tanah 37,901 m².

## Sejarah
Sekolah ini telah beroperasi semenjak tahun ajaran 1982-1983 tepatnya dipertengahan Juli 1982 dengan waktu penyelenggaraan belajar mengajar di pagi hari. Awal mula berdirinya SMAN 2 Muara Bungo dipimpin oleh Drs. Zamach Sari yang juga sebagai kepala SMAN 1 Muara Bungo. Saat itu pelajar SMAN 2 berasal dari SMAN 1 Muara Bungo kelas sore. Selanjutnya Rustam Mahmud BA diangkat menjadi PLH SMAN 2 Muara Bungo yang telah memiliki pelajar sebanyak enam kelas, dengan jumlah kelas 1, 2 dan 3 masing-masing dua kelas. Jumlah tenaga edukasi pada saat itu berjumlah sebanyak 12 guru bidang studi dan 1 guru agama, sedangkan tenaga administrasi terdiri dari Kepala Tata Usaha H. Darwis dan Wakil Tata Usaha Duwono. Tenaga edukasi SMAN 2 Muara Bungo mulanya berasal dari SMAN 1 Muara Bungo.

Dengan pertimbangan pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya minat sekolah di masyarakat dan terbatasnya daya tampung SMA Negeri yang ada di Kabupaten Bungo Tebo (sekarang menjadi Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo) serta telah terpenuhinya persyaratan mendirikan sebuah sekolah negeri maka pada 09 Oktober 1982 SMAN 2 Muara Bungo diresmikan dengan nomor operasional 0298/C/1982. Setelah resmi berstatus negeri Dra. Asnidar Mochtar terpilih menjadi Kepala SMAN 2 Muara Bungo. Sejak saat itu seragam sekolah SMAN 2 adalah Putih-Putih (sejak 2012 logo SMAN 2 Muara Bungo dibubuhkan pada seragam menggantikan Logo OSIS).

## Musibah
SMAN 2 Muara Bungo pernah mengalami musibah berupa kebakaran pada tanggal 14 April 2007. Waktu itu sekitar pukul 21.30 WIB, sebanyak 6 Ruang Belajar, Laboratorium Komputer, Laboratorium Fisika, Ruang Penyimpanan Band, Ruang Kepala, Ruang Wakil, Ruang BP/BK, Ruang Tata Usaha, Ruang OSIS, Ruang Koperasi Siswa, dan Ruang Perpustakaan habis dilalap api. Ujian Nasional 2007 yang dijadwalkan 16 April 2007 saat itu tetap berlangsung dan dilaksanakan di tempat yang tidak jauh dari SMAN 2 Muara Bungo yaitu di SMPN 3 Muara Bungo. Dengan 10 ruang belajar yang tersisa meski terhambat proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan pengalihfungsian sementara Laboratorium Bahasa dan Laboratorium IPA menjadi kelas darurat. Pada tahun 2008 SMAN 2 Muara Bungo mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang terbakar, dibangunlah sekolah menjadi 2 lantai yang memiliki 12 Ruang Belajar, 1 Ruang Guru, 1 Ruang Wakil, 1 Ruang Kepala, 1 Ruang Tata Usaha, 1 Ruang ICT dan 1 Ruang Perpustakaan. Tahun Ajaran 2009/2010 gedung baru telah bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya.

## Pranala luar
* http://facebook.com/smanda.bungo
* http://instagram.com/SMAN2MuaraBungo
* http://twitter.com/SMAN2MuaraBungo
* http://sman2bungo.sch.id

## Referensi
2. **ZUL EFENDI. 2015. Tesis.** Pengaruh Gaya Kepemimplnan Dan Motivasi Ketua Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 2 Muara Bungo Kabupaten Bungo
Tlogomulyo, Balerejo, Wlingi, Blitar

**Dusun Tlogomulyo** adalah desa yang berada di kelurahan Balerejo kecamatan Wlingi, kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Sumber penghasilan utama penduduknya adalah di sektor pertanian. Rata-rata pertanian di Dusun Tlogomulyo adalah penghasil Cengkih dan Kopi. Mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam dan Hindu.

## Pranala luar
Matt Groening

**Matt Groening** ( lahir di Portland, Oregon, AS pada tanggal 15 Februari 1954) adalah seorang penggambar, ilustrator dan animator Amerika Serikat. Ia terutama terkenal berkat serial *[[The Simpsons]]* dan *[[Futurama]]* yang diciptakannya.

Karier Matt Groening bermula dengan cerita komiknya *[[Life in Hell]]* yang ia gambar pada tahun 1978. Ia juga menciptakan serial animasi dari Kekecewaan.
Bandar Udara Belo Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade

**Bandar Udara Belo Horizonte/Pampulha–Carlos Drummond de Andrade**  adalah sebuah bandara yang melayani kota Belo Horizonte, Brasil, terletak di lingkungan Pampulha. Bandara ini dibuka pada tahun 1933, dan terletak  dari pusat kota Belo Horizonte. Sejak 16 Desember 2004, bandara ini juga dinamai penyair dari Minas Gerais Carlos Drummond de Andrade (1902–1987).

Bandara ini dioperasikan oleh Infraero.

## Maskapai dan tujuan

## Lihat pula
* Daftar bandar udara di Brasil

## Referensi

## Pranala luar

* 
* 
* 
* 
* Arsip Foto Bandara Pampulha-Carlos Drummond de Andrade di airliners.net
Undang-Undang Dawes

**Undang-Undang Dawes 1887** yang diloloskan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1887 adalah undang-undang yang memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat untuk mensurvei tanah penduduk asli Amerika dan membagi-baginya untuk individu-individu Indian. Mereka yang menerima pembagian tersebut dan hidup terpisah dari sukunya akan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Undang-Undang ini diamendemen pada tahun 1891, dan kemudian diamendemen lagi pada tahun 1906 oleh Undang-Undang Burke.

Undang-undang ini dinamai dari pembuatnya, Senator Henry Laurens Dawes dari Massachusetts. Tujuan Undang-Undang Dawes adalah untuk mendorong proses asimilasi budaya penduduk asli Amerika. Kepemilikan tanah oleh individu seperti orang-orang Eropa-Amerika dianggap sebagai langkah penting karena akan memecah ikatan kesukuan. Dalam undang-undang ini juga terdapat "kelebihan" tanah setelah pembagian yang dapat dijual kepada orang-orang Amerika yang bukan penduduk asli.

Undang-Undang Dawes berdampak buruk terhadap penduduk asli Amerika karena mengakhiri kepemilikan properti bersama. Tanah yang dimiliki oleh penduduk asli Amerika berkurang dari 138 juta are (560.000 km2) pada tahun 1887 menjadi 48 juta are (190.000 km2) pada tahun 1934.

Pada 18 Juni 1934, pemerintahan Franklin D. Roosevelt menggantikan undang-undang ini dengan Undang-Undang Reorganisasi Indian yang mengakhiri pembagian tanah, melancarkan program "New Deal" untuk penduduk asli Amerika, dan mengembalikan hak mereka untuk berkumpul kembali dengan suku mereka dan membentuk pemerintahan mereka sendiri.

## Catatan kaki

## Pranala luar

* Dawes Act of 1887: full text from the Native American Documents Project
* Dawes Act (1887) Information & Videos - Chickasaw.TV
* Wheeler-Howard Act (Indian Reorganization Act) 1934 
* Oklahoma Digital Maps: Digital Collections of Oklahoma and Indian Territory
ALatief Corporation

**ALatief Corporation** merupakan sebuah perusahaan bisnis yang bergerak dalam bidang properti, belanja, periklanan dan agrobisnis yang berpusat di Jakarta, Indonesia.

## Anak perusahaan
* The Ambhara Hotel
* Grande Bodylife Fitness & Spa
* Goldfrance
* Pasaraya
* Dapuraya
* Pinisi Edutainment Park
* Menara Sentraya
* Pasaraya Blok M
* Pasaraya Manggarai (ex Zwembad Manggarai)
* Pasaraya Grande
* ALgro
* Masjid ALatief

## Mantan perusahaan
* Equira Life (sebelumnya dikenal dengan nama Pasaraya Life dan sekarang dimiliki oleh Sinar Mas Healthcare) pada tahun 1993 - 2024
* tvOne (sebelumnya dikenal dengan nama Lativi dan sekarang dimiliki oleh VIVA) pada tahun 2002 - 2007

## Referensi

## Pranala luar
* Situs web resmi ALatief Corporation
Bahasa Choctaw

**Bahasa Choctaw** adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Choctaw di Amerika Serikat. Bahasa ini tergolong dalam rumpun bahasa Muskogean. Bahasa ini berhubungan erat dengan bahasa Chickasaw. Walaupun bahasa Chickasaw kadang dianggap sebagai dialek bahasa Choctaw, kajian bahasa menunjukkan bahwa keduanya lebih tepat dianggap sebagai bahasa yang berbeda.

## Dialek
Terdapat tiga dialek bahasa Choctaw:
# Choctaw "asli" yang dituturkan oleh Bangsa Choctaw di Oklahoma tenggara, Amerika Serikat
# Choctaw Mississippi Oklahoma yang dituturkan Bangsa Chickasaw di Oklahoma tengah-selatan, Amerika Serikat.
# Choctaw Gerombolan Indian Choctaw Mississippi di dekat Philadelphia, Mississippi

Penutur lain tinggal di Tallahassee, Florida, dan di Louisiana. Beberapa penutur juga dapat ditemui di Texas dan California.

## Pranala luar
* Cyrus Byington (1870) ''Grammar of the Choctaw Language'', American Philosophical Society
* English and Choctaw Definer
* Choctaw Dictionary
* Mississippi Band of Choctaw Indians
* Choctaw Nation of Oklahoma
* Choctaw