Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia

**Sekretariat Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia** merupakan unsur pembantu pimpinan pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

## Tugas
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

## Fungsi

* Koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
* Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
* Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
* Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana
* Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum
* Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa
* Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

## Susunan Organisasi

### Biro Perencanaan

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro perencanaan memiliki 4 bagian dan 3 sub bagian yang terdiriː

### Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penata usahaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas ː

### Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumah tanggaan.Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atasː

### Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Samɑ

Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerja sama luar negeri. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas:

### Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
Sesuai dengan Permen Kemendesa No.6 Tahun 2015 

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas:

## Referensi

## Pranala luar
*  Situs web resmi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia