Tonarigumi

**Tonarigumi** () atau dalam Bahasa Indonesia artinya "kerukunan tetangga" (sekarang di Indonesia disebut sebagai Rukun Tetangga) merupakan sebuah struktur kemasyarakatan yang dibuat oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II, khususnya di Manchuria, Semenanjung Korea, Kepulauan Sakhalin, Asia Tenggara, termasuk Indonesia juga memiliki sistem ini.

## Sejarah
Sistem *tonarigumi* diperkenalkan oleh Perdana Menteri Fumimaro Konoe pada tahun 1940. Di Indonesia, *tonarigumi* diperkenalkan oleh tentara pendudukan Kekaisaran Jepang pada Januari 1944, sistem ini pertama kali sebenarnya diperkenalkan di Pulau Jawa yang berada dibawah kontrol Angkatan Darat Kekaisaran Jepang, tetapi kemudian menyebar juga ke wilayah yang berada di bawah kontrol Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, seperti daerah Sulawesi hingga Indonesia Timur. Fungsi utama dari dibentuknya *tonarigumi* adalah untuk memperketat kontrol dan pengawasan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang terhadap masyarakat jajahan, sekaligus untuk memperkuat komunikasi antara pemerintahan militer Jepang dengan warga ataupun sesama warga itu sendiri.

Ketika Kekaisaran Jepang mulai tersudut dalam Perang Dunia II, *tonarigumi* menjadi basis pelatihan militer warga desa yang dipaksa kemudian untuk menjadi tentara sekunder atau milisi yang membela Jepang untuk menghadapi pasukan Blok Sekutu. Ketika Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, wilayah bekas pendudukan Jepang yang diduduki oleh Amerika Serikat, seperti Korea Selatan, Vietnam, dan Filipina memutuskan untuk menghapus sistem *tonarigumi* secara formal pada 1947. Namun, di beberapa wilayah, sistem *tonarigumi* berubah namanya, salah satunya di Indonesia di mana *tonarigumi* berubah menjadi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## Struktur dan fungsi
Setiap satu *tonarigumi* terdiri atas 10 sampai 20 kepala rumah tangga, diketuai oleh *tonarigumichō* dan diangkat oleh *kuchō* (lurah). Setiap *tonarigumi* harus melaksanakan *tonarigumijōkai* (rapat berkala) yang harus dilaporkan sebulan sekali (di Indonesia disebut "arisan"). Setiap lima sampai enam *tonarigumi* kemudian disatukan dalam satu struktur yang lebih tinggi, yang disebut *chonaikai* atau rukun kampung (sekarang di Indonesia disebut sebagai Rukun Warga). *Chonaikai* itu dahulu sebenarnya ukurannya adalah satu kampung atau satu desa dan setiap *chonaikai* harus melakukan *azajōkai* (rapat berkala tingkat *chonaikai*) setiap sebulan sekali.

Pembentukan *tonarigumi* ini memudahkan tentara pendudukan Kekaisaran Jepang untuk mengontrol warga dan juga untuk melakukan mobilisasi sumber daya alam maupun manusia guna kepentingan Kekaisaran Jepang. Jumlah total *tonarigumi* di Pulau Jawa saat Kekaisaran Jepang berkuasa ada sekitar 508.745 yang terdiri dari total 8.967.320 kepala rumah tangga di seluruh Jawa saat itu.

Saat Kekaisaran Jepang kalah dalam Perang Dunia II, sistem *tonarigumi* ada yang dihapus dan ada yang berubah. *Tonarigumi* secara resmi dihapuskan pada tahun 1947 oleh otoritas pendudukan Amerika, sistem ini bertahan sampai batas tertentu dalam bentuk *[[chōnaikai]]* yang lebih modern, atau *jichikai* yang secara nominal merupakan asosiasi sukarela yang independen, tetapi mempertahankan status kuasi-pemerintah karena mereka memiliki tanggung jawab terbatas untuk administrasi dan koordinasi  kegiatan lokal seperti pengawasan lingkungan dan bantuan bencana.

Di Indonesia sendiri sistem ini berubah menjadi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, tetapi fungsinya bukan lagi untuk pelatihan militer dan membentuk milisi sipil, tetapi untuk kegiatan administrasi seperti pembuatan kartu identitas, pengurusan kependudukan, pembuatan surat pernyataan, dan sebagainya hal ini dikarenakan dalam sistem politik Indonesia, Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah struktur terendah dalam pemerintahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada era modern juga tidak dibentuk atas dasar paksaan seperti zaman Kekaisaran Jepang, tetapi sekarang lebih kepada sukarela warga.

## Referensi