Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

**Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia,** disingkat **APEKSI** (dalam bahasa Inggris, **[[:en:APEKSI|Association of Indonesia Municipalities]]**) adalah perwakilan seluruh 98 kota di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan dan mempromosikan otonomi kota, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kota pintar atau *smart city*.  

* APEKSI berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola untuk menumbuhkan kota-kota yang sejahtera dan inklusif dengan memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan.
* APEKSI mendukung kebijakan peraturan dan berupaya mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi kota-kota dan penduduk di Indonesia.

Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 2000. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan Keputusan No. 16 Tahun 2000 mengenai Panduan Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Pemilihan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota DPOD. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 16 Tahun 2000 disusun untuk mengembangkan Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi yang benar-benar mandiri dan akan terwakili di DPOD.
## Sejarah
Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) yang saat itu bernaung di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.
Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk "Panitia Kerja Wali Kota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "Asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities.
Apeksi merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para wali kota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Wali kota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Wali kota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Wali kota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei - 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Wali kota Manado, Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., MSi., DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020. Pada Munas VI Apeksi pada tanggal 11 Februari di Jakarta Wali Kota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2021-2024. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengangkat tema, Konsistensi Di Masa Transisi dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada diselenggarakan pada 15 Desember 2023 terpilih Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2023-2025 yang dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Pada Musyawarah Nasional VII yang mengangkat tema, Dari APEKSI Untuk Negeri pada 6-10 Mei 2025 kembali terpilih Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2025-2030 yang dikukuhkan oleh Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota). Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.

## Ketua Dewan Pengurus APEKSI

Daftar Ketua Dewan Pengurus APEKSI

## Dewan Pengurus Periode 2025-2030
Pengurus:

# Ketua Dewan Pengurus: Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T./Wali kota Surabaya
# Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi: Eva Dwiana, S.E./Wali kota Bandar Lampung
# Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Ika Puspitasati, S.E./Wali kota Mojokerto 
# Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya: I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E./Wali kota Denpasar
# Wakil Ketua Bidang Kerjasama: Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E./Wali kota Pekalongan 
# Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: M Ramlan Nurmatias, S.H./Wali kota Bukittinggi
# Wakil Ketua Bidang Informasi: dr. Khairul, M.Kes./Wali kota Tarakan
# Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Asasi Manusia: Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si./Wali kota Ternate
# Wakil Ketua Bidang Ekonomi & Keuangan: Munafri Arifuddin, S.H./Wali kota Makassar
# Wakil Ketua Bidang Akselesari Kota Cerdas: Respati A Ardianto, S.H., M.Kn./Wali kota Surakarta
# Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim: Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E./Wali kota Banda Aceh
# Sekretaris Dewan Pengurus: Alwis Rustam, M.A. (International Development)/Direktur Eksekutif
# Bendahara Dewan Pengurus: dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG./Wali kota Bontang

Pengawas:

# Ketua Dewan Pengawas: Tjhai Chui Mie, S.H., M.H./Wali kota Singkawang
# Anggota Dewan Pengawas: Andrei Angouw, S.E./Wali kota Manado

## Ketua Komisariat Wilayah I-VI
Keaggotaan APEKSI dibagi menjadi 6 Komisariat Wilayan berdasarkan letak geografis di Indonesia dan masing-masing dipimpin oleh Ketua.

# Komisariat Wilayah I: Rico Tri Putra Bayu Waas/Wali kota Medan
# Komisariat Wilayah II: Dr. dr. Maulana, M.K.M./Wali kota Jambi
# Komisariat Wilayah III:  M Farhan, S.E./Wali kota Bandung
# Komisariat Wilayah IV: Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M./Wali kota Malang 
# Komisariat Wilayah V: Ir, Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T./Wali kota Pontianak
# Komisariat Wilayah VI: dr. Siska Karina Imran, SKM./Wali kota Kendari

## Komponen
Komponen dan Program Apeksi sesuai amanat Musyawarah Nasional VII Tahun 2025 di Kota Surabaya:
# Advokasi Kebijakan 
# Pembangunan Berkelanjutan
# Peningkatan Kapasitas
# Kelembagaan dan Kemitraan
# Progran Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan
# Komunikasi Strategis

## Anggota
Kenggotaan APEKSI terbagi menjadi 6 Komisariat Wilayah (Komwil) sesuai letak geografis. Berikut 98 kota-kota anggota di Indonesia, dengan 93 kota otonom dan 5 kota administratif Daerah Khusus Jakarta.

### Berdasarkan Komisariat Wilayah (Komwil)
Komwil I (24 kota)
# Kota Sabang
# Kota Banda Aceh
# Kota Lhokseumawe
# Kota Langsa
# Kota Subulussalam
# Kota Medan
# Kota Pematang Siantar
# Kota Sibolga
# Kota Tanjung Balai
# Kota Binjai
# Kota Tebing Tinggi
# Kota Padangsidimpuan
# Kota Gunungsitoli
# Kota Padang
# Kota Solok
# Kota Sawahlunto
# Kota Padang Panjang
# Kota Bukitinggi
# Kota Payakumbuh
# Kota Pariaman
# Kota Pekanbaru
# Kota Dumai
# Kota Tanjungpinang
# Kota Batam

Komwil II (10 Kota)
# Kota Jambi
# Kota Sungai Penuh
# Kota Bengkulu
# Kota Pangkalpinang
# Kota Palembang
# Kota Lubuk Linggau
# Kota Prabumulih
# Kota Pagar Alam
# Kota Bandar Lampung
# Kota Metro

Komwil III (25 Kota)
# Kota Serang
# Kota Cilegon
# Kota Tangerang
# Kota Tangerang Selatan
# Kota Jakarta Pusat
# Kota Jakarta Utara
# Kota Jakarta Barat
# Kota Jakarta Selatan
# Kota Jakarta Timur
# Kota Bekasi
# Kota Depok
# Kota Bogor
# Kota Sukabumi
# Kota Bandung
# Kota Cimahi
# Kota Tasikmalaya
# Kota Banjar
# Kota Cirebon
# Kota Tegal
# Kota Pekalongan
# Kota Semarang
# Kota Salatiga
# Kota Magelang
# Kota Surakarta
# Kota Yogyakarta

Komwil IV (13 Kota)
# Kota Madiun
# Kota Kediri
# Kota Blitar
# Kota Surabaya
# Kota Mojokerto
# Kota Probolinggo
# Kota Malang
# Kota Batu
# Kota Pasuruan
# Kota Denpasar
# Kota Mataram
# Kota Bima
# Kota Kupang

Komwil V (9 Kota)
# Kota Singkawang
# Kota Pontianak
# Kota Palangkaraya
# Kota Banjarbaru
# Kota Banjarmasin
# Kota Balikpapan
# Kota Samarinda
# Kota Bontang
# Kota Tarakan

Komwil VI (17 Kota)
# Kota Makassar
# Kota Parepare
# Kota Palopo
# Kota Palu
# Kota Gorontalo
# Kota Manado
# Kota Tomohon
# Kota Bitung
# Kota Kotamobagu
# Kota Baubau
# Kota Kendari
# Kota Ternate
# Kota Tidore Kepulauan
# Kota Ambon
# Kota Tual
# Kota Sorong
# Kota Jayapura

### Berdasarkan Abjad
# Kota Ambon
# Kota Balikpapan
# Kota Banda Aceh
# Kota Bandar Lampung
# Kota Bandung
# Kota Banjar
# Kota Banjarbaru
# Kota Banjarmasin
# Kota Batam
# Kota Batu
# Kota Baubau
# Kota Bekasi
# Kota Bengkulu
# Kota Bima
# Kota Binjai
# Kota Bitung
# Kota Blitar
# Kota Bogor
# Kota Bontang
# Kota Bukittinggi
# Kota Cilegon
# Kota Cimahi
# Kota Cirebon
# Kota Denpasar
# Kota Depok
# Kota Dumai
# Kota Gorontalo
# Kota Gunungsitoli
# Kota Jakarta Barat
# Kota Jakarta Pusat
# Kota Jakarta Selatan
# Kota Jakarta Timur
# Kota Jakarta Utara
# Kota Jambi
# Kota Jayapura
# Kota Kediri
# Kota Kendari
# Kota Kotamobagu
# Kota Kupang
# Kota Langsa
# Kota Lhokseumawe
# Kota Lubuk Linggau
# Kota Madiun
# Kota Magelang
# Kota Makassar
# Kota Malang
# Kota Manado
# Kota Mataram
# Kota Medan
# Kota Metro
# Kota Mojokerto
# Kota Padang
# Kota Padang Panjang
# Kota Padangsidimpuan
# Kota Pagaralam
# Kota Palangka Raya
# Kota Palembang
# Kota Palopo
# Kota Palu
# Kota Pangkalpinang
# Kota Parepare
# Kota Pariaman
# Kota Pasuruan
# Kota Payakumbuh
# Kota Pekalongan
# Kota Pekanbaru
# Kota Pematang Siantar
# Kota Pontianak
# Kota Prabumulih
# Kota Probolinggo
# Kota Sabang
# Kota Salatiga
# Kota Samarinda
# Kota Sawahlunto
# Kota Semarang
# Kota Serang
# Kota Sibolga
# Kota Singkawang
# Kota Solok
# Kota Sorong
# Kota Subulussalam
# Kota Sukabumi
# Kota Sungaipenuh
# Kota Surabaya
# Kota Surakarta
# Kota Tangerang
# Kota Tangerang Selatan
# Kota Tanjungbalai
# Kota Tanjungpinang
# Kota Tarakan
# Kota Tasikmalaya
# Kota Tebing Tinggi
# Kota Tegal
# Kota Ternate
# Kota Tidore Kepulauan
# Kota Tomohon
# Kota Tual
# Kota Yogyakarta

## Alamat Kantor
:Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09
:Jl. Taman Rasuna Selatan
:Kompleks Rasuna Epicentrum
:Jakarta 12960 - Indonesia
:Telepon: +62 (21) 2947 5423
:email: info@apeksi.id

## Referensi

* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
* Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah
* Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
* Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
* Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
* Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
* Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
* Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indesia

## Pranala luar
* Instagram
* Linkedin
* X (Twitter)
* Facebook
* Youtube APEKSI Official
* Website Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
* Website Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
* Website Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia