Auditorat Utama Keuangan Negara I

**Auditorat Utama Keuangan Negara I** (disingkat **AKN I**) adalah salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK. AKN I dipimpin oleh seorang Auditor Utama.

## Tugas dan fungsi
### Tugas
AKN I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

### Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, AKN I menyelenggarakan fungsi:
# perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
# perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi AKN I;
# penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
# pemantauan penyelesaian kerugian negara pada lingkup tugas AKN I;
# penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah, DPR, dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
# pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
# pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
# penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian negara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
# penyiapan LHP pada lingkup tugas AKN I yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
# pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas AKN I;
# penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas AKN I yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
# pemanfaatan aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas Pemeriksaan (DEP);
# pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas AKN I; 
# penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN I; dan
# pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
 
## Struktur Organisasi
Struktur organisasi AKN I terdiri dari:

### Auditorat I.A
Auditorat I.A mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
# Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
# Kementerian Pertahanan (termasuk Mabes TNI, AD, AU dan AL)
# Dewan Ketahanan Nasional
# Lembaga Ketahanan Nasional
# Badan Intelijen Negara
# Badan Keamanan Laut
# lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Auditorat I.B
Auditorat I.B mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
# Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
# Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
# Badan Siber dan Sandi Negara
# Kejaksaan Republik Indonesia
# Komisi Pemberantasan Korupsi
# Kepolisian Negara Republik Indonesia
# Badan Narkotika Nasional
# lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Auditorat I.C
Auditorat I.C mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
# Kementerian Luar Negeri
# Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
# Komisi Pemilihan Umum(termasuk KPUD Provinsi/Kabupaten/Kota)
# Badan SAR Nasional
# Badan Pengawas Pemilihan Umum
# Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
# lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Auditorat I.D
Auditorat I.D mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
# Kementerian Perhubungan
# lembaga terkait di lingkungan entitas.

### Sekretariat AKN I
Sekretariat  AKN  I  mempunyai  tugas  melaksanakan  kegiatan administrasi sumber  daya  manusia,  administrasi  keuangan, dan ketatatausahaan pada lingkup AKN I.

## Lihat pula
* Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

## Referensi