Gubernur jenderal

**Gubernur Jenderal** (, ) adalah pejabat tinggi dalam pemerintahan kolonial atau protektorat yang bertanggung jawab untuk mengelola administrasi dan urusan politik suatu wilayah kolonial atau protektorat atas nama negara atau kekaisaran yang lebih besar. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kekuasaan kolonial Eropa, seperti dalam sejarah Belanda, Inggris, Prancis, dan Spanyol, di mana Gubernur Jenderal memiliki wewenang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang luas. Gubernur Jenderal biasanya diangkat oleh monarki atau pemerintah pusat dan bertindak sebagai kepala pemerintahan di wilayah yang dikelola. Tugas mereka meliputi pelaksanaan kebijakan, pengawasan terhadap administrasi, serta menjaga stabilitas dan keamanan wilayah tersebut. Gubernur Jenderal sering kali memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan penting mengenai ekonomi, diplomasi, dan pertahanan di koloni atau protektorat yang mereka pimpin.

Dalam sejarah, posisi Gubernur Jenderal bervariasi tergantung pada kekuatan kolonial yang bersangkutan dan periode waktu tertentu. Sebagai contoh, di Hindia Belanda, Gubernur Jenderal Belanda memiliki kekuasaan yang sangat besar dan berfungsi sebagai kepala negara dan pemerintahan di wilayah tersebut. Di Inggris, Gubernur Jenderal Australia dan Kanada bertindak sebagai perwakilan monarki Inggris dengan tugas-tugas serupa di negara-negara persemakmuran. Posisi ini sering dihapus atau diubah seiring dengan proses dekolonisasi dan pembentukan negara-negara merdeka, di mana peran Gubernur Jenderal digantikan oleh pejabat-pejabat nasional yang sesuai dengan sistem pemerintahan baru. Gubernur Jenderal memiliki peran penting dalam transisi dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan nasional dan sering kali menjadi simbol hubungan antara negara merdeka dan kekuatan kolonial yang dulu menguasai wilayah tersebut.

## Penggunaan saat ini
Saat ini, istilah "gubernur jenderal" umumnya digunakan lebih ke arah bekas koloni Kerajaan Britania Raya (dikenal dengan Kerajaan Inggris). Contoh negara yang dipimpin gubernur jenderal yaitu Kanada, Australia, Selandia Baru, Jamaika, Fiji, Papua Nugini, dan Tuvalu.

Dalam penggunaan modern, istilah gubernur jenderal berasal dari koloni-koloni Inggris yang mempunyai pemerintahan sendiri di dalam Kerajaan Inggris. Sebelum Perang Dunia I, gelar tersebut hanya digunakan di koloni-koloni federasi yang konstituennya telah memiliki *gubernur* sebelum melakukan federasi, yaitu Kanada, Australia, dan Uni Afrika Selatan. Dalam kasus ini, perwakilan Kerajaan di Dominion federasi diberi gelar superior sebagai gubernur jenderal. Pengecualian pertama terhadap aturan ini adalah Selandia Baru, yang diberikan status Dominion pada tahun 1907, tetapi baru pada tanggal 28 Juni 1917 Arthur Foljambe, Earl ke-2 Liverpool, diangkat menjadi gubernur jenderal Selandia Baru.

Sejak tahun 1950-an, gelar gubernur jenderal telah diberikan kepada semua perwakilan kedaulatan di wilayah Persemakmuran yang independen. Dalam kasus ini, jabatan gubernur kolonial sebelumnya diubah (kadang-kadang untuk petahana yang sama) menjadi gubernur jenderal setelah kemerdekaan, karena sifat jabatan tersebut menjadi perwakilan konstitusional monarki yang sepenuhnya independen dan bukannya simbol pemerintahan kolonial sebelumnya. . Di negara-negara ini, gubernur jenderal bertindak sebagai wakil raja, menjalankan fungsi seremonial dan konstitusional sebagai kepala negara.

Satu-satunya negara lain yang saat ini menggunakan sebutan gubernur jenderal adalah Iran, yang tidak memiliki hubungan dengan monarki atau Persemakmuran mana pun. Di Iran, otoritas provinsi dipimpin oleh seorang gubernur jenderal (Persia: استاندار *ostāndār*), yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri.

## Daftar Gubernur Jenderal Hindia Belanda

## Referensi

## Pranala luar
* WorldStatesmen 
* National Museum of Australia  Governor-General's dispatch box (1937–1952)