Nasionalisme Tiongkok

**Nasionalisme Tiongkok** (), kadang-kadang sinonim dengan patriotisme Tiongkok () adalah kepercayaan dan gerakan budaya, historis dan politik yang menyatakan gagasan penduduk dan kebudayaan Tionghoa berada di bawah suatu negara yang bernama Tiongkok. Salah satu kesulitan dalam definisi ini adalah variasi dan ambiguitas dalam definisi istilah "orang Tiongkok" (lihat pula Arti nama Tiongkok). Menurut definisi Tiga Prinsip Rakyat yang dicetuskan Sun Yat-sen, nasionalisme ini dianggap sebagai nasionalisme multi-etnis yang harus dibedakan dari Nasionalisme Han atau Nasionalisme etnik.

Nasionalisme di Tiongkok muncul setelah perjanjian tidak adil yang ditandatangani oleh Dinasti Qing setelah Tiongkok kalah dalam Perang Tiongkok–Jepang Pertama dan penjarahan Beijing oleh Aliansi Delapan Negara. Pasca kedua peristiwa tersebut, Tiongkok terpaksa membayar ganti rugi finansial dan memberikan hak istimewa khusus kepada orang asing. Citra Tiongkok di seluruh negeri sebagai Kekaisaran Surgawi yang superior, yang terletak di pusat alam semesta, hancur, dan upaya-upaya terakhir untuk memodernisasi sistem lama tidak berhasil. Upaya-upaya terakhir ini paling baik dicontohkan oleh Liang Qichao, seorang reformis Qing yang telah meninggal yang gagal mereformasi pemerintahan Qing pada tahun 1896 dan kemudian diusir dari Tiongkok dan melarikan diri ke Jepang, di mana ia mulai mengembangkan gagasan-gagasannya tentang nasionalisme Tiongkok.

Dampak Perang Dunia I terus membentuk nasionalisme Tiongkok. Meskipun telah bergabung dengan Sekutu, Tiongkok kembali dipermalukan oleh Perjanjian Versailles tahun 1919, yang mengalihkan hak istimewa khusus yang diberikan kepada Jerman kepada Kekaisaran Jepang. Peristiwa ini memicu Gerakan Empat Mei 1919, yang berkembang menjadi protes nasional yang ditandai dengan lonjakan nasionalisme Tiongkok. Selama Era Panglima Perang, kampanye militer besar-besaran yang dipimpin oleh Kuomintang (KMT), yang berhasil menggulingkan para panglima perang provinsi dan secara drastis mengurangi hak istimewa khusus bagi orang asing, turut memperkuat dan meninggikan rasa identitas nasional Tiongkok.

Setelah Kekaisaran Jepang dikalahkan oleh Sekutu di akhir Perang Dunia II, nasionalisme Tiongkok kembali menguat seiring Tiongkok merebut kembali wilayah-wilayah yang direbutnya dari Jepang sebelum perang, termasuk wilayah Timur Laut dan Pulau Taiwan. Namun, Perang Saudara Tiongkok (yang terhenti selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua) kembali berkecamuk, merusak citra identitas Tiongkok yang bersatu. Partai Komunis Tiongkok (PKT) meraih kemenangan pada tahun 1949, ketika pemerintahan Kuomintang mundur ke Taiwan. Di bawah pimpinan Ketua PKT Mao Zedong, PKT mulai menggunakan nasionalisme Tiongkok sebagai alat politik. Nasionalisme Tiongkok menjadi lebih berpusat pada Han sejak Xi Jinping menjadi Sekretaris Jenderal PKT dan mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012.

## Referensi

## Daftar pustaka
* Harumi Befu, *Cultural Nationalism in East Asia: Representation and Identity* (1993). Berkeley, Calif.: Institute of East Asian Studies, University of California.
* Terence Billeter, *L’empereur jaune: Une tradition politique chinoise* (2005).
* Maria Hsia Chang, *Return of the Dragon: China's Wounded Nationalism*, Westview Press (2001), paperback, 256 pp, ISBN 0-8133-3856-5
* Kai-Wing Chow, "Narrating Nation, Race and National Culture: Imagining the Hanzu Identity in Modern China," in Chow Kai-Wing, Kevin M. Doak, and Poshek Fu, eds., *Constructing nationhood in modern East Asia* (2001). Ann Arbor: University of Michigan Press, pp.&nbsp;47–84.
* Peter Hays Gries, *China's New Nationalism: Pride, Politics, and Diplomacy*, University of California Press (January, 2004), hardcover, 224 pages, ISBN 0-520-23297-6
* Prasenjit Duara, "De-constructing the Chinese Nation," in *The Australian Journal of Chinese Affairs* (July 1993, No. 30, pp.&nbsp;1–26).
* Prasenjit Duara, *Rescuing History from the Nation* Chicago und London: University of Chicago Press, 1995.