Kabinet Ampera II

**Kabinet Ampera II** atau **Kabinet Ampera yang Disempurnakan** adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Pejabat Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan oleh Pejabat Presiden Soeharto pada 11 Oktober 1967 dan bertugas mulai tanggal 14 Oktober 1967 sampai dengan 6 Juni 1968.

Pada masa kabinet ini, Pejabat Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia pada 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968.

## Latar Belakang
Ada dua pokok alasan Pejabat Presiden Soeharto melakukan perubahan struktur dan personalia Kabinet Ampera, yaitu :
# Sebagai usaha untuk lebih menyederhanakan susunan dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas bekerjanya Kabinet Ampera dalam rangka pelaksanaan penyelesaian tugas pokoknya;
# Dalam rangka usaha untuk lebih menyesuaikan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945, yaitu mengenai susunan Menteri-menteri Negara sebagai pembantu presiden.

Perubahan struktur dan personalia ini tidak mengubah tugas pokok Kabinet Ampera seperti yang ditentukan dalam Ketetapan MPRS Nomor XIII, yaitu mewujudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi.

## Struktur Kabinet
Perubahan Kabinet Ampera ini secara struktural bersifat fundamental dan mengarah langsung pada pelaksanaan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945, yaitu dengan ditiadakannya Presidium dan jabatan Menteri Utama. Dengan adanya perubahan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 para Menteri Negara, baik yang bertugas membantu Pejabat Presiden dalam koordinasi kegiatan-kegiatan maupun Menteri-menteri Negara yang memimpin Departemen-departemen itu secara langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Presiden.

Diadakannya dua Menteri Negara yang membantu Pejabat Presiden dalam Urusan Ekonomi, Keuangan, dan Industri serta Urusan Kesejahteraan Rakyat ini adalah oleh karena dalam fase konsolidasi dan stabilisasi ini, Kabinet Ampera harus dapat mencapai hasil-hasil yang positif dibidang-bidang yang sangat luas dan kompleks, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang harus merupakan landasan yang sehat dan kuat bagi pembangunan yang akan datang.

Dalam rangka pelaksanaan jiwa, semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945 dan konsolidasi angkatan-angkatan, maka diadakan satu Departemen Pertahanan dan Keamanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan dan Keamanan. Dengan demikian, para Panglima Angkatan dapat mempunyai kesempatan yang lebih luas dan dalam untuk lebih mengkonsolidasikan angkatan-angkatan masing-masing, dalam rangka konsolidasi seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan tahap Pembangunan Nasional yang akan datang, maka Pemerintah pada saat itu harus mengadakan usaha-usaha penyebaran penduduk yang merata diseluruh wilayah Tanah Air, sehingga potensi-potensi kekayaan alam Indonesia dapat digali secara merata pula. Oleh karena itu, usaha-usaha transmigrasi harus pula disiapkan saat itu juga. Dalam usaha transmigrasi ini, diharapkan agar sifat-sifat militansi serta jiwa pelopor dari veteran dan demobilisan akan dapat dimanfaatkan dibidang pembangunan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diadakan Departemen Transmigrasi, Veteran dan Demobilisasi.

## Pimpinan

## Anggota
Berikut ini adalah anggota Kabinet Ampera yang Disempurnakan.

## Catatan Kaki

## Referensi
* Berdasarkan *Susunan Kabinet Republik Indonesia*, Manggala BP-7 Pusat, 1985
* http://www.ghabo.com 

## Lihat pula
* Daftar Kabinet Indonesia