Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi** (disingkat **DPRD provinsi**) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

## Dasar Perundang-undangan
Undang-undang terbaru yang mengatur terkait DPRD Provinsi adalah '''Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah'''  yang telah diubah sebanyak dua kali. Perubahan pertama dilakukan dengan '''Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014''' , sedangkan perubahan kedua dilakukan dengan '''Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018''' .

## Wewenang dan Tugas
DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas yaitu:
# membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
# membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
# melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
# mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
# memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
# memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
# meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
# memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
# mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
# melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Keanggotaan
Anggota DPRD provinsi diatur dalam '''Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum''' yaitu berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh lima) orang dan paling banyak 120 (seratus) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.

Alokasi jumlah kursi untuk DPRD Provinsi diatur berdasarkan jumlah penduduk provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari yang ditetapkan undang-undang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yakni paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

## Hak DPRD Provinsi
Hak DPRD provinsi adalah:
# Hak interpelasi yaitu hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
# Hak angket yaitu hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
# Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

## Hak dan Kewajiban Anggota
### Hak Anggota
Anggota DPRD provinsi berhak:
# mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
# mengajukan pertanyaan;
# menyampaikan usul dan pendapat;
# memilih dan dipilih;
# membela diri;
# imunitas;
# mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
# protokoler; dan
# keuangan dan administratif.

### Kewajiban Anggota
Anggota DPRD provinsi berkewajiban:
# memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
# melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
# mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
# mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
# memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
# menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
# menaati tata tertib dan kode etik;
# menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
# menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
# menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
# memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## Fraksi
Fraksi adalah wadah berhimpun anggota DPRD provinsi untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD provinsi, serta hak dan kewajiban anggota DPRD provinsi. Setiap anggota DPRD provinsi harus menjadi anggota salah satu fraksi. Setiap fraksi di DPRD provinsi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD provinsi.

## Alat Kelengkapan
Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas:
# pimpinan;
# Badan Musyawarah;
# komisi;
# Badan Legislasi Daerah;
# Badan Anggaran;
# Badan Kehormatan; dan
# alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

### Pimpinan
Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas:
# 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 120 (seratus dua puluh) orang;
# 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) sampai dengan 84 (delapan puluh empat) orang;
# 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang.

Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi. Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.

### Komisi
Komisi di DPRD provinsi dibentuk dengan ketentuan:
# DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 55 (lima puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi;
# DPRD provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 (lima puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.

## Jumlah Anggota DPRD Provinsi
Berikut ini adalah rekapitulasi jumlah anggota DPRD pada tiap provinsi dalam beberapa periode terakhir.

## Komposisi DPRD Provinsi
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Provinsi berdasarkan asal partai politik pada setiap periode.
### Periode 2014-2019
DPRD Provinsi periode 2014-2019 berjumlah total 2.172 anggota (25 di antaranya dipilih dan diangkat melalui jalur otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan partai politik dengan jumlah anggota DPRD Provinsi terbanyak yaitu 369 anggota, kemudian disusul oleh Partai Golongan Karya (334 anggota), Partai Demokrat (269 anggota), Partai Gerakan Indonesia Raya (236 anggota). Sementara itu, Partai Bulan Bintang hanya mampu meloloskan 16 orang anggotanya dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia hanya mampu meloloskan 26 anggotanya. Hanya Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional yang mampu meloloskan anggota DPRD di setiap provinsi. Partai-partai lokal di Provinsi Aceh berhasil meloloskan 33 anggotanya yang didominasi oleh Partai Aceh (29 anggota). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berhasil menjadi peraih kursi terbanyak di hampir separuh dari total DPRD Provinsi (15 provinsi), disusul oleh Partai Golongan Karya (11 provinsi), Partai Demokrat (5 provinsi), serta Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Aceh masing-masing di 1 provinsi. Rata-rata setiap DPRD Provinsi dihuni oleh 10 partai politik di mana DPRA memiliki partai politik terbanyak yaitu 13 partai politik, sedangkan Jawa Tengah dan Bali memiliki partai politik paling sedikit yaitu hanya 8 partai politik.

### Periode 2019-2024

### Periode 2024-2029
Jumlah keseluruhan anggota DPRD provinsi periode 2024-2029 adalah 2.432 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 200 orang dari periode sebelumnya. Berdasarkan jalur pemilihannya, sebanyak 2.372 orang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2024 dan 60 orang terpilih melalui jalur otonomi khusus yang tersebar di 6 provinsi di Pulau Papua. Berdasarkan asal partai politiknya, sebanyak 2.346 orang berasal dari 16 partai politik tingkat nasional dan 26 orang berasal dari 4 partai politik lokal yang hanya ada di Provinsi Aceh.

PDI Perjuangan kembali menjadi partai politik dengan jumlah anggota DPRD provinsi terbanyak yaitu 389 orang, kemudian disusul Partai Golkar (364 orang) dan Partai Gerindra (322 orang). Partai Gelora, PNA, dan PDA menjadi partai politik dengan jumlah anggota DPRD provinsi paling sedikit yaitu masing-masing hanya 1 orang. Sementara itu, terdapat 4 partai politik yang sama sekali tidak memiliki perwakilan di DPRD provinsi manapun, yaitu Partai Buruh, Partai Gabthat, Partai SIRA, dan Partai Ummat. Sebanyak 3 partai politik pendatang baru yang berhasil menempatkan kadernya sebagai anggota DPRD provinsi, yaitu Partai Gelora (1 orang), PKN (3 orang), dan PAS Aceh (4 orang).

Berdasarkan persebarannya, hanya 4 partai politik yang berhasil menempatkan kadernya di setiap DPRD provinsi, yaitu Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai NasDem. Terdapat 3 partai politik yang hanya absen di 1 DPRD provinsi, yaitu PKB dan PKS di Provinsi Bali serta Partai Demokrat di Provinsi DIY. Sementara itu, PAN absen di 3 DPRD provinsi (Kepulauan Bangka Belitung, Bali, dan Sulawesi Utara). Terdapat pula 8 partai politik yang gagal lolos di tingkat nasional tetapi berhasil menempatkan kadernya di DPRD provinsi yaitu PPP (29 provinsi), Partai Hanura (17 provinsi), Partai Perindo (17 provinsi), PSI (15 provinsi), PBB (7 provinsi), PKN (3 provinsi), Partai Garuda (3 provinsi), Partai Gelora (1 provinsi).

Meskipun PDI Perjuangan berhasil meraih kursi terbanyak senasional, namun yang berhasil meraih kursi pimpinan DPRD provinsi terbanyak adalah Partai Golkar dengan total 33 posisi yang terdiri dari 14 ketua dan 19 wakil ketua. PDI Perjuangan hanya berhasil meraih 30 posisi yang terdiri dari 12 ketua dan 18 wakil ketua, begitu pula dengan Partai Gerindra yang juga berhasil meraih 30 posisi yang terdiri dari 4 ketua dan 26 wakil ketua. Diurutan selanjutnya adalah Partai NasDem berhasil meraih 23 posisi (3 ketua dan 20 wakil ketua) dan PKS berhasil meraih 14 posisi (2 ketua dan 12 wakil ketua). Sementara itu, PKB meraih 8 posisi (1 ketua dan 7 wakil ketua) dan PAN meraih 5 posisi (1 ketua dan 4 wakil ketua). Partai Aceh masih bertahan menjadi juara di Provinsi Aceh sehingga berhak untuk menduduki posisi Ketua DPRA. Selain itu, 2 partai lain hanya berhasil meraih posisi wakil ketua yaitu Partai Demokrat dengan 10 wakil ketua dan PPP dengan 2 wakil ketua.

## Lihat Pula
* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

## Referensi

*