Serikat Pabean Uni Eropa

**Serikat Pabean Uni Eropa** atau *European Union Customs Union* adalah suatu serikat pabean yang terdiri dari seluruh negara anggota Uni Eropa (UE), Monako, dan beberapa wilayah Britania Raya yang bukan merupakan bagian UE (Akrotiri dan Dhekelia, Bailiwick of Guernsey, Bailiwick of Jersey, dan  Isle of Man). Beberapa wilayah dalam Uni Eropa yang tidak berpartisipasi dalam serikat pabean, biasanya dikarenakan kondisi geografisnya. Selain SPUE, Uni Eropa, melalui perjanjian terpisah, menjalin serikat pabean dengan Andorra, San Marino, dan Turki, dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu.

Serikat pabean merupakan syarat utama dari Masyarakat Ekonomi Eropa, didirikan pada tahun 1958, dan sekarang digantikan oleh Uni Eropa. Tidak ada bea yang dikenakan atas barang yang bepindah dalam serikat pabean dan - tidak seperti wilayah perdagangan bebas - anggota serikat pabean memberlakukan tarif eksternal umum terhadap semua barang yang memasuki serikat. Salah satu konsekuensi dari serikat pabean adalah bahwa Uni Eropa melakukan negosiasi sebagai entitas tunggal dalam perjanjian perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia, bukannya dari masing-masing negara anggota bernegosiasi untuk diri mereka sendiri.

## Negara Anggota

### Peserta non-UE

### Wilayah Uni Eropa khusus berdasarkan pajak dan geografis

Walaupun seluruh negara anggota Uni Eropa tergabung dalam serikat pabean, tidak semua wilayah mereka termasuk di dalamnya. Wilayah-wilayah milik negara anggota yang terletak di luar Uni Eropa, termasuk wilayah luar negeri Uni Eropa, biasanya tidak ikut berpartisipasi dalam serikat pabean tersebut.

Büsingen am Hochrhein adalah sebuah ekslave Jerman yang sepenuhnya dikelilingi oleh wilayah Swiss. Kota ini termasuk dalam serikat bea cukai bersama Swiss, sebuah negara yang bukan anggota Uni Eropa. Euro diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah ini, meskipun Franc Swiss lebih banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari. Büsingen tidak termasuk dalam Serikat Pabean Uni Eropa maupun wilayah PPN Uni Eropa, sehingga pajak PPN) dan pajak penjualan yang berlaku adalah berdasarkan regulasi Swiss.

Campione d'Italia merupakan sebuah desa ekslave Italia yang sepenuhnya dikelilingi oleh kanton Ticino (Tessin) di Swiss, termasuk Danau Lugano (Danau Ceresio), dan berada di bawah yurisdiksi Provinsi Como. Sementara itu, Livigno adalah sebuah kota resor pegunungan kecil dan terpencil yang terletak di Provinsi Sondrio. Meskipun keduanya merupakan bagian dari Uni Eropa , keduanya dikecualikan dari Serikat Pabean Uni Eropa dan wilayah PPN Eropa, dengan status pajak Livigno yang telah berlaku sejak masa kekaisaran Napoleon. Mata uang resmi di Campione d'Italia adalah Franc Swiss, meskipun Euro juga diterima dalam penggunaan sehari-hari. Wilayah ini tunduk pada pembayaran PPN dan pajak penjualan sesuai regulasi Swiss.

Ceuta dan Melilla adalah dua kota Spanyol yang terletak di pantai Afrika Utara. Keduanya dikecualikan dari kebijakan pertanian dan perikanan bersama. Mereka juga berada di luar Serikat Pabean Uni Eropa dan wilayah PPN, tetapi tidak ada bea cukai yang dikenakan pada barang yang diekspor dari Uni Eropa ke Ceuta atau Melilla, dan barang-barang tertentu yang berasal dari Ceuta dan Melilla dibebaskan dari pungutan bea cukai.

Heligoland sebuah pulau di Laut Utara yang merupakan bagian dari Jerman terkemukan akan toko-toko bebas pajaknya. Sebagaimana pada masa penyelundupan di masa lalu, pulau ini terus berkembang melalui perdagangan tembakau dan alkohol. Meskipun termasuk dalam Uni Eropa, Heligoland dikecualikan dari Serikat Pabean Uni Eropa dan wilayah PPN Uni Eropa, menjadikannya unik dalam konteks kebijakan ekonomi regional.

## Sejarah
Pada Juli 1968, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) mencapai tonggak penting dengan menghapus semua bea cukai dan pembatasan perdagangan antar enam negara anggotanya. Tarif bea cukai bersama diterapkan untuk menggantikan bea cukai nasional terhadap produk dari luar EEC, mendorong peningkatan perdagangan antarnegara, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Langkah ini menjadi fondasi kuat bagi integrasi ekonomi yang lebih erat di Eropa, memungkinkan aliran barang yang lebih bebas di antara negara-negara anggota.

Pada tahun 1987, Uni Eropa memperkenalkan Dokumen Administratif Tunggal untuk menggantikan ratusan formulir deklarasi bea cukai nasional, disertai dengan sistem transit bersama yang membuka jalan bagi prosedur standar di wilayah Eropa dan sekitarnya. Kemajuan berlanjut pada tahun 1992 dengan pengadopsian Kode Pabean Komunitas *(Community Customs Code)*, yang mengkonsolidasikan peraturan bea cukai yang sebelumnya tersebar ke dalam satu kerangka hukum. Ini menjadi langkah penting menuju penyederhanaan prosedur bagi pedagang dan otoritas bea cukai, sekaligus memperkuat pasar internal Uni Eropa.

Pada 1 Januari 1993, formalitas bea cukai di perbatasan internal Uni Eropa dihapuskan, menghilangkan antrean panjang kendaraan komersial untuk pemeriksaan barang. Untuk pertama kalinya, undang-undang bea cukai yang seragam diterapkan serentak di semua negara anggota, memastikan kelancaran pergerakan barang. Setahun kemudian, pada 1994, Tarif Terpadu Uni Eropa (TARIC) dalam format digital diluncurkan dengan transmisi harian ke negara-negara anggota, menggantikan basis data mingguan yang ada sejak 1987. Pada 1995, Serikat Pabean Uni Eropa-Turki mulai berlaku, memperluas kerja sama ekonomi dengan mitra eksternal.

Modernisasi berlanjut pada tahun 2003 dengan pengoperasian sistem transit berbasis komputer, sistem bea cukai Eropa pertama yang menggunakan pemeriksaan dan pemrosesan elektronik. Pada 2004, sepuluh negara baru bergabung dengan Uni Eropa dan Serikat Pabean, memperluas cakupan pasar tunggal. Pada 2005, sistem Manajemen Risiko Bea Cukai diperkenalkan, menghubungkan lebih dari 800 kantor bea cukai melalui platform digital untuk pertukaran informasi risiko dan penyimpangan. Legislasi keamanan bea cukai juga diterapkan, mencakup informasi kargo di muka, kontrol berbasis risiko, dan langkah-langkah keamanan rantai pasok dari hulu ke hilir.

Pada tahun 2008, Uni Eropa meluncurkan status Operator Ekonomi Berwenang, sebuah tanda kualitas internasional yang menunjukkan keamanan dan efisiensi prosedur bea cukai perusahaan dalam rantai pasok global. Status sukarela ini memberikan akses ke prosedur bea cukai yang disederhanakan dan jalur cepat untuk pengiriman tertentu. Pada 2011, Serikat Pabean Uni Eropa menjadi aktor utama dalam keamanan, dengan penerapan kriteria risiko bersama untuk semua barang yang melintasi perbatasan, memastikan perlindungan setara bagi warga dan negara anggota. Terakhir, pada 2016, Kode Pabean Uni Eropa (Union Customs Code) mulai berlaku, memodernisasi dan menyederhanakan prosedur bea cukai melalui harmonisasi legislasi dan pengenalan sistem teknologi informasi, dengan implementasi penuh direncanakan secara bertahap hingga 2025.

## Landasan hukum
Landasan hukum utama bagi Serikat Pabean Uni Eropa adalah Pasal 28-37 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU). Pasal ini menetapkan prinsip-prinsip inti: larangan bea masuk dan pungutan dyang sama antar negara anggota, dan penerapan tarif bea cukai bersama untuk barang dari negara ketiga. Aturan dan prosedur terperinci untuk serikat pabean kemudian dituangkan dalam Kode Pabean Uni Eropa (UCC) dan peraturan perundang-undangan terkait.

## Peran
Serikat Pabean Uni Eropa memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, kesehatan, dan lingkungan di wilayah Uni Eropa melalui pengawasan ketat di perbatasan eksternal. Pabean melakukan pemeriksaan di pelabuhan, bandara, dan penyeberangan darat untuk mencegah masuknya barang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, seperti produk yang tidak memenuhi standar keamanan. 

Selain itu, Serikat Pabean Uni Eropa berperan dalam perlindungan lingkungan dan satwa dengan memerangi perdagangan ilegal spesies terancam punah, kayu eksotis, dan limbah berbahaya. Upaya ini juga mencakup pencegahan penyebaran penyakit tumbuhan dan hewan yang dapat mengganggu ekosistem atau sektor pertanian di wilayah Uni Eropa. 

Dalam hal pencegahan kejahatan, Serikat Pabean Uni Eropa bekerja sama dengan lembaga seperti Europol, Kantor Anti-Penipuan Eropa (OLAF), dan Eurojust untuk memerangi kejahatan terorganisir, terorisme, dan perdagangan barang palsu. Kolaborasi dengan otoritas migrasi juga memperkuat upaya melawan aktivitas kriminal lintas batas, memastikan keamanan wilayah Uni Eropa dari ancaman eksternal dan internal.

Untuk mendukung operasinya, Serikat Pabean Uni Eropa menggunakan teknologi canggih seperti laboratorium bea cukai, sistem pemindaian mutakhir, dan analisis risiko untuk mendeteksi penipuan, barang berbahaya, dan perdagangan ilegal sebelum barang memasuki wilayah Uni Eropa. 

## Aspek kunci dalam perdagangan internal dan eksternal
Berikut ini adalah beberapa aspek kunci Serikat Pabean Uni Eropa dalam perdagangan internal maupun eksternal:

### Perdagangan bebas tarif
Prinsip utama perdagangan bebas melarang adanya tarif bea cukai atau pungutan yang sama di antara negara anggota, memungkinkan pergerakan barang tanpa hambatan di dalam wilayah Uni Eropa. Kebijakan ini menciptakan pasar tunggal yang kuat, di mana barang dari satu negara anggota ke negara anggota lainnya bebas dari biaya tambahan, termasuk pungutan seperti inspeksi impor yang sama dengan bea cukai. Selain itu, Serikat Pabean Uni Eropa menetapkan Tarif Bea Cukai Bersama *(Common Customs Tariff)* yang diterapkan seragam pada barang dari negara non-anggota (negara ketiga), seperti yang ditunjukkan dengan contoh tarif 12% untuk pakaian tidur wanita atau tarif nol untuk tembaga, tergantung pada kebutuhan dan produksi Uni Eropa.

### Tarif bea cukai bersama
Serikat Pabean Uni Eropa merupakan pilar utama pasar tunggal dengan menghapus bea cukai dan pungutan yang sama antar negara anggota, sekaligus menerapkan Tarif Bea Cukai Bersama secara seragam untuk barang dari negara non-anggota, termasuk perhitungan berdasarkan klasifikasi, asal, dan nilai barang. Serikat ini juga mendukung perdagangan global inklusif melalui tarif yang dikurangi atau nol untuk negara dengan perjanjian perdagangan bebas dan Sistem Preferensi Umum untuk negara berkembang, dengan syarat Sertifikat Asal Barang, serta menjadi bagian dari Kebijakan Komersial Bersama yang memperkuat posisi Uni Eropa sebagai blok perdagangan terbesar dunia.

### Kode Pabean Uni Eropa
Kode Pabean Uni Eropa merupakan kerangka hukum yang mengatur cara Serikat Pabean Uni Eropa dalam menjalankan fungsinya. Kode Pabean Uni Eropa memberikan aturan rinci mengenai bagaimana barang masuk/keluar wilayah kepabeanan Uni Eropa, prosedur impor–ekspor, penyimpanan, transit, penetapan nilai pabean, hingga digitalisasi prosedur bea cukai.

Kode Pabean Uni Eropa mulai berlaku penuh sejak 1 Mei 2016. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya (Kode Pabean Komunitas dan Kode Bea Cukai yang Dimodernisasi) sekaligus menyelaraskan hukum kepabeanan Uni Eropa dengan ketentuan Perjanjian Lisbon.

## Perjanjian bilateral khusus dengan negara non Uni Eropa

### Perjanjian antara Serikat Pabean Uni Eropa dengan Andorra
Perjanjian Serikat Pabean antara Uni Eropa dan Andorra ditetapkan melalui "Pertukaran Dokumen" yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1990 dan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 1991. Dokumen ini menciptakan serikat pabean yang mencakup perdagangan barang non-pertanian. Dalam kerangka tersebut, Andorra menerapkan tarif eksternal bersama Uni Eropa untuk impor dari negara ketiga, sementara perdagangan antara Uni Eropa dan Andorra bebas dari bea cukai, meskipun produk pertanian tetap dikenakan bea impor kecuali jika memiliki sertifikat produk asal Andorra yang membebaskan dari bea Uni Eropa. Pengaturan ini juga melibatkan pajak domestik tidak langsung, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai, yang diterapkan di negara anggota Uni Eropa saat mengimpor barang, serta berbagai pajak tidak langsung yang berlaku di Andorra.

### Perjanjian antara Serikat Pabean Uni Eropa dengan Turki
Serikat Pabean antara Turki dan Uni Eropa mulai berlaku sejak 1 Januari 1996 melalui Putusan *No 1/95* yang menjadi tahap akhir Perjanjian Ankara. Perjanjian ini mewajibkan Turki menghapus bea masuk serta hambatan kuantitatif pada produk industri dan produk pertanian olahan, sekaligus menyelaraskan tarif bea cukai bersama dengan Uni Eropa. Selain itu, Turki juga diwajibkan menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar Uni Eropa dalam bidang perdagangan, kebijakan kompetisi, hak kekayaan intelektual, serta peraturan kepabeanan. Serikat Pabean ini telah mendorong daya saing industri manufaktur Turki, meningkatkan investasi asing langsung, serta memperkuat perlindungan kekayaan intelektual dan keselarasan standar teknis.

Namun, pelaksanaan Serikat Pabean juga menghadapi sejumlah tantangan. Turki masih menanggung kerugian akibat perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa dengan negara ketiga yang tidak otomatis mencakup Turki, serta menghadapi hambatan teknis seperti kuota jalan dan visa bagi pelaku bisnis. Selain itu, Turki tidak memiliki peran penuh dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan Serikat Pabean. Oleh karena itu, sejak 2014 muncul dorongan untuk memperbarui perjanjian ini agar lebih seimbang, mencakup sektor jasa, pengadaan publik, dan pertanian. Meski demikian, Turki menegaskan bahwa pembaruan Serikat Pabean tidak boleh menjadi pengganti jalur keanggotaannya di Uni Eropa.

### Perjanjian antara Serikat Pabean Uni Eropa dengan San Marino
Perjanjian kerja sama dan Serikat Pabean, yang ditandatangani antara Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang Uni Eroap) dan San Marino pada tahun 1991 membentuk persatuan pabean yang menghilangkan sebagian besar tarif dan pembatasan kuantitatif atas barang yang diperdagangkan antara kedua pihak. Perjanjian tersebut mempromosikan perputaran bebas barang-barang yang berasal dari Uni Eropa atau San Marino, asalkan formalitas impor dipenuhi. Termasuk Komite Kerjasama untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian dan memfasilitasi kerja sama di bidang lain, seperti aturan persaingan, statistik, dan layanan keuangan,

## Peraturan khusus pabean di wilayah Inggris Raya
Inggris Raya tidak lagi menjadi bagian dari Serikat Pabean Uni Eropa setelah resmi meninggalkan Uni Eropa, yang berarti otomatis keluar dari keanggotaan serikat. Saat ini, hubungan perdagangan antara keduanya diatur melalui Perjanjian Perdagangan dan Kerja Sama Uni Eropa-Inggris. Walaupun Inggris tidak tergabung dalam Serikat Pabean Uni Eropa, perjanian antara kedua belah pihak tetap memungkinkan perdagangan bebas tarif dan bebas kuota untuk sebagian besar barang, selama memenuhi ketentuan aturan asal barang dalam perjanjian.

Untuk kasus khusus Irlandia Utara, diterapkan pengaturan khusus agar perdagangan dengan Uni Eropa agar tetap lancar tanpa menciptakan perbatasan ketat dengan Republik Irlandia. Awalnya hal ini diatur melalui Protokol Irlandia Utara, tetapi kini mekanisme tersebut telah digantikan oleh Kerangka Kerja Windsor.

Pada Juni 2025, Gibraltar mencapai kesepakatan baru antara Inggris dan Uni Eropa yang menghapus pemeriksaan perbatasan darat dengan Spanyol serta membuka akses bebas pergerakan barang di dalam Wilayah Schengen. Perjanjian tersebut mencakup pembentukan pengaturan serupa dengan serikat pabean untuk arus barang antara Gibraltar dan Uni Eropa, dengan pemeriksaan Schengen di titik masuk Gibraltar dilaksanakan oleh otoritas Spanyol. Sebelumnya, Gibraltar tidak termasuk dalam serikat pabean Uni Eropa; tetapi, kesepakatan ini menandai langkah menuju mekanisme yang serupa, guna menjamin kelancaran perdagangan dan menandai fase baru bagi wilayah tersebut setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Wilayah Akrotiri dan Dhekelia, dua pangkalan berdaulat milik Inggris di Siprus, memiliki status khusus dalam kerangka hukum Uni Eropa. Berdasarkan Protokol Wilayah Pangkalan Berdaulat yang ditetapkan saat aksesi Siprus pada tahun 2004, ketentuan Uni Eropa berlaku secara terbatas di wilayah ini, khususnya pada bidang kebijakan pertanian, kepabeanan, dan perpajakan tidak langsung. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memastikan kelancaran perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Siprus sebagai negara anggota Uni Eropa, sekaligus mempertahankan fungsi pangkalan di bawah kedaulatan Inggris.

Meskipun Akrotiri dan Dhekelia bukan bagian penuh dari Uni Eropa atau pasar tunggal, penerapan sebagian aturan serikat pabean memberikan kepastian hukum dalam pergerakan barang dan mencegah kendala administratif di perbatasan dengan Siprus. Sebagian besar penduduk pangkalan berstatus warga negara Siprus, sehingga merupakan warga negara Uni Eropa, tetapi wilayah tersebut tetap berada di luar kerangka politik Uni Eropa. Status khusus ini mencerminkan fleksibilitas hukum Uni Eropa dalam mengakomodasi situasi teritorial yang unik, dengan tetap menjaga integritas serikat pabean.

## Dampak terhadap perekonomian Uni Eropa
Dampak ekonomi Serikat Pabean Uni Eropa mencakup peningkatan perdagangan di dalam blok, pembentukan kekuatan perdagangan global, dan potensi pengalihan perdagangan. Data menunjukkan bahwa dengan menghilangkan tarif internal, serikat pabean menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan-perusahaan Uni Eropa untuk berdagang dengan lebih mudah.

Melalui standardisasi prosedur kepabeanan dan kerja sama internasional, Uni Eropa menempati posisi sebagai salah satu aktor utama dalam perdagangan global. Sektor-sektor unggulan Uni Eropa dalam perdagangan barang dan jasa berkaitan erat dengan keberadaan Serikat Pabean Uni Eropa. Melalui serikat pabean, hambatan tarif dan pemeriksaan internal antarnegara anggota dihapuskan, sementara tarif eksternal yang seragam diterapkan terhadap negara di luar Uni Eropa. Pengaturan ini memungkinkan arus barang seperti mesin, kendaraan, produk elektronik, dan farmasi bergerak lebih bebas di dalam pasar tunggal, sekaligus memperkuat daya saing produk-produk tersebut di tingkat global.

Selain perdagangan barang, serikat pabean juga mendukung kelancaran kegiatan ekspor jasa dengan menciptakan kepastian hukum, prosedur kepabeanan yang lebih sederhana, serta perlindungan konsumen dan keamanan pasar. Melalui harmonisasi aturan dan kerja sama lintas batas, sektor jasa seperti riset, teknologi informasi, transportasi, pariwisata, dan keuangan memperoleh manfaat dari stabilitas dan integrasi ekonomi yang ditawarkan oleh serikat pabean. 

## Modernisasi untuk masa depan perdagangan di Uni Eropa
Komisi Eropa mengeluarkan proposal untuk mereformasi Kode Pabean Uni Eropa yang dimodernisasi, yang dikenal sebagai *Modernised Union Customs Code (MUCC).* Reformasi ini dianggap sebagai yang paling ambisius sejak pendirian Uni Bea Cukai pada tahun 1968, dengan tujuan utama menyederhanakan dan memodernisasi prosedur bea cukai, menciptakan "Uni Bea Cukai Geopolitik" yang harmonis, serta menjadikan sistem lebih adaptif terhadap perubahan rantai pasok. Fokus utamanya meliputi pengurangan biaya kepatuhan, perlindungan kepentingan finansial dan non-finansial Uni Eropa (seperti kesehatan, lingkungan, dan keamanan), serta peningkatan manajemen risiko dan kontrol secara seragam di seluruh negara anggota Uni Eropa.

Pemerintah Uni Eropa juga berencana  membentuk Otoritas Bea Cukai Uni Eropa (EUCA). Badan ini memiliki dasar hukum sendiri dan akan mulai beroperasi pada 2026, dengan operasi penuh pada 1 Januari 2028. Tugasnya meliputi manajemen operasional Serikat Pabean Uni Eropa, koordinasi antar otoritas bea cukai, pengembangan teknologi informasi, analisis data untuk pengawasan dan manajemen risiko, serta harmonisasi penerapan undang-undang bea cukai. EUCA juga akan mengeluarkan rekomendasi kontrol yang wajib dipertimbangkan oleh otoritas nasional.

Selain itu, Serikat Pabean Uni Eropan akan meluncurkan Pusat Data Bea Cukai Uni Eropa (EUCDH) sebagai inti sistem baru, EUCDH mengumpulkan data langsung dari importir, penyedia jasa logistik, dan pihak lain untuk strategi risiko berbasis rantai pasok. Penggunaannya akan wajib mulai 1 Januari 2038, dengan implementasi bertahap dari 1 Maret 2032, dan terintegrasi dengan sistem non-bea cukai untuk efisiensi.

Dalam kerangka reformasi Kode Pabean Uni Eropa yang dimodernisasi ada pengenalan khusus untuk perdagangan elektronik bisnis-ke-konsumen (B2C) dari negara ketiga menandai langkah signifikan dengan konsep "importir yang diakui". Konsep ini menempatkan tanggung jawab formalitas dan pembayaran bea cukai serta Pajak Pertambahan Nilai pada platform daring, yang diterapkan saat penjualan dilakukan. Penghapusan pembebasan bea sebesar EUR150 digantikan oleh sistem "5-bucket" sederhana dengan tarif 0-17% untuk barang tertentu, bertujuan meningkatkan transparansi bagi konsumen dan mengurangi risiko harga rendah. Selain itu, status Pedagang Terpercaya dan Terverifikasi (TCT), yang merupakan pengembangan dari Operator Ekonomi Berwenang (AEO), mensyaratkan pengalaman tiga tahun dan berbagi data terkini, menawarkan manfaat seperti deklarasi sederhana, penilaian mandiri, pembersihan terpusat, serta pengurangan kontrol, dengan satu administrasi bea cukai sebagai mitra utama, meskipun keberhasilannya bergantung pada infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Barang dari luar Uni Eropa (non-UE) dapat dimasukkan ke penyimpanan sementara setelah pemberitahuan kedatangan, dengan durasi maksimal tiga hari (enam hari untuk penerima resmi), tanpa memerlukan domisili importir di Uni Eropa. Peluncuran untuk distribusi bebas mensyaratkan penyediaan data lengkap, pembayaran bea cukai, dan kepatuhan terhadap undang-undang terkait. Hutang bea cukai timbul pada saat peluncuran, dengan importir sebagai debitur utama kecuali untuk Pedagang Terpercaya dan Terverifikasi, dan dapat dihilangkan setelah tiga tahun, dengan perpanjangan hingga 5-10 tahun untuk pelanggaran pidana.

## Lihat juga
* Integrasi Eropa
* Pasar Tunggal Eropa
* Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa
* Wilayah Ekonomi Eropa
* Masyarakat Ekonomi Eropa
* Hukum Uni Eropa
* Kawasan Schengen

## Catatan kaki