Pengadilan Militer

**Pengadilan Militer** (disingkat **Dilmil**) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

**Peradilan Militer** di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan UU No. 7 tahun 1946   tentang Peraturan mengadakan pengadilan Tentara di samping Pegadilan   biasa. Kemudian terbit UU No.8 Tahun 1946 tentang. peraturan hukum Acara   Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku   bagi militer. Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37   tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam   lingkungan Peradilan Ketentaraan.

### Sejarah Pengadilan Militer
Sejak berlakunya Republik Indonesia   Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan   dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya Undang-Undang Darurat No.   16 tahun 1950 menjadi Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang Susunan dan   Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.   Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan   Tentara, dan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1950 Jaksa Tentara   dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai   pengusut, penuntut dan penyerah perkara. Dalam keadaan yang tidak   kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahirlah   Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik   Indonesia. Undang-undang ini mengubah sistem dan hukum acara peradilan   Militer yaitu antara lain dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan   perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan  mempunyai hak   menyerahkan perkara. Sebagai Implementasi pasal 35 Undang-Undang No.29   tahun 1954 lahirlah Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara   Pidana Tentara. Dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim   umum di dalam penyelesaian perkara.  Kemudian diadakan perobahan   disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,   terakhir perobahan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang   Peradilan Militer.

Pengadilan Militer awalnya Kehakiman Militer berdiri pada tanggal 10 Maret 1979 dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI pada saat itu Mayjen (TNI) E.Y. Kanter, S.H dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1988 yang kian memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer. Pada Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan, kemudian berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004Pasal 13 Ayat (1) menetapkan : “Organisasi, administrasi dan financial Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, Pengadilan Militer adalah salah satu Pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi dan financial Lembaga Peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasar UU No. 4 Tahun 2004 tersebut, maka pembinaan Bidang Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Lembaga Peradilan kini berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.

## Struktur Organisasi
# Unsur Pimpinan
#* Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil
#* Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Wakadilmil.
# Unsur staf / Pembantu Pimpinan
#* Kepaniteraan, disingkat Tera yang dipimpin oleh Panitera
# Unsur staf / Pelayanan
#* Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris
#* Kasub Kepagawaian Ortala
#* Kasub Umum dan Keuangan
#* Kasub Perencanaan Teknologi dan Informasi Pelaporan
# Unsur Pelaksana
#* Majelis Hakim
#* Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

## Daftar Pengadilan Militer
Saat ini terdapat 19 Pengadilan Militer yakni:
# Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
# Pengadilan Militer I-02 Medan
# Pengadilan Militer I-03 Padang
# Pengadilan Militer I-04 Palembang
# Pengadilan Militer I-05 Pontianak
# Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
# Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
# Pengadilan Militer II-08 Jakarta
# Pengadilan Militer II-09 Bandung
# Pengadilan Militer II-10 Semarang
# Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta
# Pengadilan Militer III-12 Surabaya
# Pengadilan Militer III-13 Madiun
# Pengadilan Militer III-14 Denpasar
# Pengadilan Militer III-15 Kupang
# Pengadilan Militer III-16 Makassar
# Pengadilan Militer III-17 Manado
# Pengadilan Militer III-18 Ambon
# Pengadilan Militer III-19 Jayapura

## Referensi

## Pranala luar
*  Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
*  Struktur Organisasi Pengadilan Militer