open-index/open-wikipedia-markdown huggingface dataset:
Tan Boen Aan

**Tan Boen Aan** atau **Adil Imanto** (lahir di Banjarnegara pada 14 Agustus 1918) adalah seorang politikus Tionghoa-Indonesia. Dari masa pendudukan Jepang sampai kemerdekaan Indonesia, ia menjabat sebagai insinyur Jawatan Pekerjaan Umum (irigasi wilayah Brantas). Ia tergabung dalam Partai Sosialis Indonesia. Pada masa Republik Indonesia Serikat, ia menjabat sebagai anggota DPR mewakili Jawa Timur. Pada masa Demokrasi Parlementer, tahun 1950-1959, ia menjadi salah satu dari delapan orang peranakan Tionghoa menjadi anggota legislatif, yang lainnya adalah Tan Po Gwan, Tjoa Sie Hwie, Tjung Tin Jan, Teng Tjin Leng, Siauw Giok Tjhan, Tjoeng Lin Sen (kemudian Tio Kang Soen), dan Yap Tjwan Bing (kemudian Tony Wen atau Boen Kim To).

## Referensi
Abubu, Nusalaut, Maluku Tengah

**Abubu**, sebelumnya dieja sebagai *Aboeboe* adalah salah satu dari tujuh negeri yang termasuk ke dalam wilayah kecamatan Nusalaut, Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Negeri ini tergolong sebagai negeri pesisir. Menurut BPS tahun 2018, berstatus sebagai negeri atau desa swakarya.

Sebagai sebuah negeri atau desa adat, Abubu dipimpin oleh seorang raja yang berkedudukan layaknya kepala desa. Raja Abubu bergelar sebagai tuan *patti* (patih). Apabila raja belum terpilih, tampuk kepemimpinan dijabat oleh pejabat negeri. Jabatan raja di Abubu dipangku oleh fam (matarumah parentah) Manusama.

## Adat dan budaya
### Agama
Masyarakat Abubu 100% memeluk agama Kristen Protestan dan bernaung dalam lingkup Gereja Protestan Maluku alias GPM. Gereja yang melayani masyarakat Abubu adalah Gereja Irene yang dibangun pada 1895. Ciri arsitektur Gereja Irene memperlihatkan gaya atau pengaruh kolonial serta menjadi contoh dari sedikit gereja zaman kolonial yang bertahan di Maluku.

### Fam di Abubu
# Apitula
# Asohorty
# Aunalal
# Hilaul
# Hitirissa
# Huka
# Karual
# Lalopua
# Leasiwal
# Lekahena
# Leleury
# Lelsury
# Lessil
# Maerissa
# Maiheuw
# Manuputty
# Manusama
# Masesua
# Monipola
# Pahar
# Parihala
# Pattiselanno
# Peilouw
# Picanussa
# Picauria
# Sahetapy
# Samusamu
# Soumeru
# Tanamal
# Tiahahu
# Wattimena

## Hubungan sosial
Abubu memiliki ikatan pela yang paling kuat dan lestari hingga kini dengan Negeri Tenga-Tenga di Kecamatan Salahutu Pulau Ambon. Selain itu, hubungan pela juga diikat dengan Ouw, Kamarian, Liang, dan Lilibooi sebagai pela *tampa siri* serta Luhu dan Waraka sebagai pela keras. 

Abubu seperti halnya seluruh negeri di Pulau Nusalaut, memiliki ikatan *gandong* dengan seluruh desa/negeri di Pulau Ambalau.

## Referensi
Kraton Amazonia

**Kraton Amazonia** adalah sebuah kraton atau area geologi kuno yang terletak di Amerika Selatan. Dahulunya sekitar 2 miliar tahun yang lalu, ia merupakan bagian dari Atlantika yang menjadi awal dari pembentukannya pada pertengahan Prakambrium. Sisa-sisa dari kraton dapat ditemukan di area geologinya di Amerika Selatan yang meripakan sebuah batuan era Prakambrium. Di Amazonia juga ditemukan sisa-sisa tabrakannya dengan Baltica. Amazonia pernah menjadi bagian dari Superbenua Nena, Columbia, Rodinia, Pannotia, Gondwanaland, Pangea dan Gondwana. Amazonia dinamai dari Hutan Hujan Amazon karena sebagian besar area geologi kraton terletak di hutan tersebut.

Nama Kraton berasal dari Istilah "***[[Amazon]]***" (sering menyebut Hutan Amazon) yang terletak di Amerika Selatan. kadang-kadang, Amazonia sering merujuk ke hutan hujan di Amerika Selatan tersebut.

## Lihat juga
* Kraton Kongo
Singa, Beruang, dan Rubah

**Singa, Beruang dan Rubah** adalah salah satu Fabel Aesop yang diberi nomor 147 dalam Perry Index. Terdapat jenis-jenis cerita serupa dari dunia timur dan barat tentang perseteruan dua belah pihak di mana pihak ketiga mengambil rebutan mereka.

## Versi dan varian Barat
Terdapat versi-bersi Yunani kuno dari fabel tersebut. Cerita tersebut masuk dalam kumpulan Manuskrip Medisi dari fabel-fabel Aesop tertanggal 1470an. Namun, kemunculan terawalnya dalam bahasa lain ada pada nomor 60 dalam kumpulan 150 fabel dalam bentuk bait Latin karya penyair Austria Pantaleon Candidus (1604). Dalam cerita tersebut, singa dan beruang menyerang rusa dan bertarung sampai mereka letih. Kemudian, rubah menyaksikan mereka memperebutkan mangsa dan mengambil mangsa tersebut dari mereka. Pesan moral yang diberikan oleh Pantaleon pada bagian akhir adalah *Saepe alter alterius fruitur labribus* (dari persaingan satu sama lain, sering kali ada orang lain yang mendapatkan untung). Cerita tersebut tampaknya masuk kumpulan cetak fabel Aesop dari sumber tersebut.

## Referensi

## Pranala luar
* 15th-20th century book illustrations of "The Lion, the Bear and the Fox" online
Star Weekly

Majalah ***Star Weekly*** adalah sebuah publikasi Kanada yang terbit dari 1910 sampai 1973. Publikasi tersebut banyak dibaca di pedesaan Kanada di mana pengiriman surat-surat kabar harian bersifat jarang.

## Referensi
Das Cabinet des Dr. Caligari

***Das Cabinet des Dr. Caligari*** () adalah sebuah film horor bisu Jerman tahun 1920. Film tersebut disutradarai oleh Robert Wiene dan ditulis oleh Hans Janowitz dan Carl Mayer. Dianggap sebagai karya klasik sinema Ekspresionis Jerman, film ini menceritakan kisah seorang penghipnotis gila (Werner Krauss) yang memanfaatkan seorang pengidap somnabulisme (Conrad Veidt) untuk melakukan pembunuhan. Film ini memiliki gaya visual yang gelap dan terpilin, bentukan runcing, garis miring dan melengkung, struktur dan lanskap yang condong serta memutar dalam sudut yang tidak biasa ditampilkan disepanjang adegan film. Film ini juga memanfaatkan bayangan dan garis-garis cahaya yang dilukis langsung ke set pembuatan film.

## Referensi

### Kutipan

### Daftar pustaka

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## Pranala luar

* 
* *[http://www.ellopos.com/blog/?p=1435 From Caligari to Hitler]* - A philosophical analysis of *The Cabinet of Dr Caligari*, by Siegfried Kracauer.
* 
* 
* 
* 
* lantern slide, with Goldwyn distributing the film (State University of New York; SUNY)
The Wandering Earth

***The Wandering Earth*** () adalah sebuah film fiksi ilmiah Tiongkok tahun 2019 garapan Frant Gwo, berdasarkan pada novella tahun 2000 bernama sama karya penulis Liu Cixin.  Film tersebut menampilkan Qu Chuxiao, Li Guangjie, Ng Man-tat, Zhao Jinmai, Wu Jing dan Qu Jingjing.

## Referensi

## Pranala luar
*
*
*
*
André Aciman

**André Aciman** (; ) adalah seorang penulis asal Amerika Serikat. Lahir dan dibesarkan di Aleksandria, Mesir, ia sekarang menjadi profesor di Graduate Center of City University of New York, dimana ia mengajar sejarah teori sastra dan karya-karya Marcel Proust. Aciman sebelumnya mengajar penulisan kreatif di Universitas New York dan sastra Prancis di Princeton dan Bard College.

## Bacaan tambahan
* 

## Referensi

## Pranala luar
* ''An Interview with Andre Aciman'', bookslut.com 
* 
* 
* Profile of André Aciman profile, The Whiting Foundation website; accessed 8 March 2018.
Resolusi 354 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

**Resolusi 354 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**, yang diadopsi pada 23 Juli 1974, adalah sebuah resolusi singkat. Resolusi tersebut mengulang tujuan-tujuan dari resolusi 353 dan menuntut agar pihak-pihak yang menyerang Siprus untuk menaati resolusi 353 dan berhenti bertikai. Resolusi tersebut juga meminta agar seluruh negara menjauhkan diri dari tindak apapun yang dapat mengancam situasi.

## Referensi
* [Text of the Resolution at undocs.org](https://undocs.org/S/RES/354(1974))
Resolusi 355 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

**Resolusi 355 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**, yang diadopsi pada1 Agustus 1974, mengulangi resolusi-resolusi 186, 353 dan 354, menyatakan bahwa seluruh negara mendeklarasikan penghormatan mereka untuk kedaulatan, kemerdekaan dan integritas Siprus dan meminta Sekjen untuk mengambil tindakan untuk menghimpun gencatan senjata sebisa mungkin dan melapor balik ke DKPBB. Resolusi tersebut tampaknya diimplementasikan untuk mengakhiri konflik yang timbul akibat invasi Siprus oleh Turki.

Resolusi 355 disahkan dengan 13 suara banding nol. Repiblik Sosialis Soviet Byelorusia dan Uni Soviet menyatakan abstain.

## Referensi
* [Text of the Resolution at undocs.org](https://undocs.org/S/RES/355(1974))
Sumber hukum Indonesia

Sumber hukum adalah keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum, membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang, untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku

Macam macam sumber hukum sendiri yaitu

* Perundang-undangan

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas. (2) Bersifat universal, ini diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiewa yang akan dating yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja. (3) Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lasim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali

Sebagai sumber hukum, perundang- undangan memiliki kelebihan dan normanorma social yang lain, karena ia dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Dengan demikian adalah muda bagi perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sediri tanpa perlu menghiraukan tuntutan-tuntutan dari bawah

* Kebiasan

Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.



## Rujukan
Penyelesaian sengketa

**Penyelesaian sengketa** adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

Menurut **Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:

# Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
# Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
# Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
# konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
# Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Di dalam **Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

## Rujukan
Hukum acara pidana

**Hukum Acara Pidana** atau Hukum Pidana Formal disebut dengan strafvordering, dalam bahasa Inggris disebut *Criminal Procedure Law,* dalam bahasa Perancis *Coded instruction Criminelle,* dan di Amerika Serikat disebut *Criminal Procedure Rules*. Menurut Simon, berpendapat bahwa Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya *(Het formele strafrecht regelt hoe de Staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoolegging doet gelden, en omvat dus het strafproces).* Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana berarti mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang pidana.

## Tujuan Hukum Acara Pidana
Timbulnya penemuan hukum baru dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru terutama sejak pemerintah Orde Baru cukup menggembirakan dan merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah disusunnya KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara singkat KUHAP memiliki lima tujuan berikut.

1.Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa).2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana.4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

## Sumber Hukum Acara Pidana
Adapun beberapa sumber dasar Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009,

LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076).Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.


## Rujukan
Keputusan eksekutif

**Keputusan eksekutif** adalah keputusan yang dikeluarkan atau yang ditetapkan oleh pemimpin atau kepala negara seperti raja atau presiden. Salah satu bentuk keputusan eksekutif adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden yang dikenal dengan '''Kepres'''.

Keputusan Presiden Indonesia atau disingkat Kepres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum keputusan presiden bersifat mengatur. Isi kepres berlaku untuk orang-orang atau pihak tertentu yang disebut dalam kepres tersebut kecuali yang disebut lain dalam Peraturan Presiden

## Rujukan
Bantuan hukum

**Bantuan hukum** adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Sekalipun, terhadap masyarakat yang memiliki kesulitan dalam mengakses bantuan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.

## Lihat juga
* Bantuan hukum struktural

## Rujukan
Hukum tata negara Indonesia

**Hukum Tata Negara** merupakan terjemahan dari istilah *staatsreecht* yang memiliki dua pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. *Staatsreecht in ruimee zin* (HTN dalam arti luas) dan *staatsreecht in engere zin* (HTN dalam arti sempit). Konotasi ini sering digunakan untuk membedakan Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara atau yang disebut Hukum Administrasi Negara.

## Rujukan
Payung koktail

**Payung koktail** adalah sebuah payung kecil yang terbuat dari kertas, karton dan tusuk gigi. Benda tersebut biasanya dikaitkan dengan minuman tropis dan bar Tiki dan dipakai sebagai hiasan. Benda tersebut juga dipakai dalam hidangan penutup atau makanan dan minuman lainnya.

## Referensi

## Daftar pustaka
* 

## Pranala luar
* 
* 
*
Hukum perbankan

**Hukum perbankan** adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun dasar hukum yang mengatur yaitu terdapat dalam UU NO.10 TAHUN 1998 TENTANG Perbankan.

## Rujukan
Mi terbang

**Mi terbang** adalah sebuah hidangan mi goreng atau mi kuah dengan sebagian mi digantung pada sebuah sumpit atau garpu yang dipakaikan kawat sehingga tampak seperti terbang atau melayang. Posisi garpu atau sumpit dapat horizontal, vertikal, berbentuk T, atau menyilang. Hal ini dilakukan dalam rangka membuat hidangan mi menjadi tampak enak.

## Referensi
Payung kertas minyak

**Payung kertas minyak** (, , ) adalah sebuah jenis payung kertas yang berasal dari Tiongkok. Jenis payung tersebut kemudian menyebar ke berbagai negara Asia Timur, Selatan dan Tenggara seperti Jepang, Korea, Malaysia, Myanmar, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand dan Laos, dimana jenis paling tersebut berkembang dengan karakteristik berbeda.

Songsong merupakan sebutan untuk sebuah payung dalam budaya Jawa. Songsong merupakan bentuk halus atau biasa disebut sebagai kromo inggil dari kata payung. Songsong biasa digunakan sebagai bahasa sehari-hari di keraton, jika sedang berbicara dengan raja atau orang yang lebih tinggi derajatnya.

## Warna
Warna cat dan strip menjadi pembeda yang mencolok kelas bangsawan yang memiliki songsong dan rakyat biasa.
Warna dasar seperti emas, putih, hijau, biru, merah tua, dan hitam biasanya menghiasi songsong agar terlihat dari jauh. Simbol strata tertinggi ditunjukkan oleh warna emas, sedangkan yang terendah ditandai oleh warna hitam. Hal tersebut selaras dengan bagaimana orang mengartikan emas sebagai simbol keagungan sedangkan hitam sebagai pertanda duka atau kematian. Namun, walaupun berwarna hitam, songsong tetaplah songsong, masih tinggi derajatnya dibanding payung. 
Warna Payung kertas memiliki arti. yaitu:
* Payung Emas : untuk kalangan Keluarga Raja 
* Payung Hitam : untuk kalangan Rakyat

## Catatan

## Referensi
Tanah Eirik Raudes

**Negeri Erik si Merah** (Bahasa Norwegia: ***Eirik Raudes Land***) adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Norwegia ke suatu daerah di pantai Greenland timur yang diduduki oleh Norwegia pada awal tahun 1930-an. Dinamai setelah Erik si Merah, pendiri pemukiman Norse atau Viking pertama di Greenland pada abad ke-10. Mahkamah Tetap Internasional memutuskan melawan Norwegia pada tahun 1933, dan negara kemudian meninggalkan klaimnya.

Daerah ini memiliki populasi Inuit di masa lalu, tetapi yang terakhir terlihat pada tahun 1823 oleh Douglas Clavering di Pulau Clavering. Pada 1931, bagian Greenland ini tidak berpenghuni dan hanya memiliki tiga stasiun utama Norwegia: Jonsbu, Myggbukta, dan Antartika Havn, serta banyak stasiun radio kecil.

## Asal klaim
Pemukiman Eropa pertama di Greenland didirikan oleh penjajah Norse dari Islandia sekitar tahun 1000. Ada dua pemukiman Norse utama di Greenland, tetapi keduanya berada di pantai barat daya pulau, jauh dari daerah yang kemudian menjadi Erik the Red's Land. Dari tahun 1260-an koloni Norse di Greenland mengakui Raja Norwegia sebagai tuannya. Ketika Norwegia berada di bawah kekuasaan Denmark sebagai bagian dari Denmark-Norwegia, dari Abad Pertengahan hingga 1814, dokumen resmi menjelaskan bahwa Greenland adalah bagian dari Norwegia. Namun, kontak dengan pemukiman di sana hilang pada Abad Pertengahan Akhir dan populasi Norse punah, mungkin sekitar 1500.

Berabad-abad kemudian seorang penginjil Dano-Norwegia, Hans Egede, mendengar tentang koloni Norse di Greenland. Dia kemudian meminta izin kepada Raja Frederick IV dari Denmark untuk mencoba menemukan koloni yang telah lama hilang dan akhirnya mendirikan misi Kristen Protestan di sana untuk mengubah penduduk negeri itu, yang dianggap, jika ada yang selamat, masih menjadi Katolik atau untuk telah sepenuhnya kehilangan iman Kristen. Egede mencapai Greenland pada tahun 1721, dan tidak menemukan populasi Norse di sana, memulai misinya di antara orang-orang Inuit. Ini membuatnya dikenal sebagai "Rasul Greenland" dan ia diangkat menjadi Uskup Greenland. Ia mendirikan ibu kota Greenland saat ini, yang disebut Godthaab. Pada 1723, Perusahaan Bergen Greenland ( *Det Bergenske Grønlandskompani* ) menerima konsesi untuk semua perdagangan dengan Greenland.

Selama sisa persatuan antara Norwegia dan Denmark, hubungan antara Greenland dan negara diatur dalam berbagai cara. Sejarawan modern tidak setuju tentang titik apa dalam sejarah Greenland berubah dari kepemilikan Norwegia menjadi milik Denmark. Namun, Perjanjian Kiel, yang ditandatangani pada tahun 1814, menunjukkan bahwa Greenland setidaknya secara politis dianggap telah Norwegia: "... Kerajaan Norwegia ... serta dependensi (Greenland, Faroes dan Islandia tidak termasuk) ... akan untuk masa depan milik ... Yang Mulia Raja Swedia ... ". Norwegia tidak pernah mengakui keabsahan Perjanjian Kiel.
## Referensi
Imia

**Imia** (Bahasa Yunani: Ίμια) atau **Kardak** adalah sepasang pulau kecil tak berpenghuni di Laut Aegea, yang terletak di antara rantai pulau Dodecanese di Yunani dan pantai barat daya daratan Turki.

Imia/Kardak adalah objek dari krisis militer dan perselisihan selanjutnya atas kedaulatan antara Yunani dan Turki pada tahun 1996. Sengketa Imia/Kardak adalah bagian dari sengketa Aegean yang lebih besar, yang juga terdiri dari perselisihan tentang landas kontinen, perairan teritorial, udara ruang angkasa, Wilayah Informasi Penerbangan (FIR) dan demiliterisasi pulau-pulau Aegean. Sebagai akibat dari krisis Imia/Kardak, perselisihan juga melebar, karena Turki mulai mengajukan klaim paralel ke sejumlah besar pulau-pulau lain di Aegean. Pulau-pulau ini, beberapa di antaranya dihuni, dianggap sebagai tak terbantahkan oleh Yunani oleh Yunani tetapi sebagai zona abu-abu dari kedaulatan yang tidak ditentukan oleh Turki.

Uni Eropa mendukung pihak Yunani dalam perselisihan Imia, dan memperingatkan negara calon Uni Eropa Turki untuk menahan diri dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang diarahkan terhadap kedaulatan negara anggota UE, Yunani. Turki dipanggil untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan dengan tetangga-tetangganya melalui cara-cara damai, sesuai dengan Piagam PBB, dan atau dengan mengangkat masalah tersebut di Pengadilan Internasional.

## Geografi
Pulau-pulau terletak 5,5 mil laut (10,2 km; 6,3 mi) timur pulau Yunani Kalymnos , 1,9 nmi (3,5 km; 2,2 mil) tenggara pulau Yunani Kalolimnos, 3,8 nmi (7,0 km; 4,4 mi) barat Turki Semenanjung Bodrum , dan 2,2 nmi (4,1 km; 2,5 mi) dari pulau Turki Çavuş Adası. Pulau-pulau terletak sekitar 300 m terpisah satu sama lain, yang timur sedikit lebih besar dari barat. Total luas permukaan mereka adalah 10 hektar (4,0 ha).

Pulau-pulau ini juga disebut sebagai **Limnia** (Λίμνια) dalam bahasa Yunani, atau **İkizce** dalam bahasa Turki, atau sebagai **Heipethes** di beberapa peta awal abad ke-20.
Politik hukum

**Politik hukum** adalah kebijakan penyelenggaraan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu, Menurut ahli hukum Padmo Wahjono. Sedangkan Menurut Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertetentu dalam masyarakat .

## Rujukan
Hukum laut Indonesia

**Hukum laut Indonesia** adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan nusantara yang terletak di antara pulau-pulau, beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Deklarasi Djuanda tersebut tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel kabel yang telah ada di dasar laut. Materi deklarasi tersebut kemudian dijadikan materi UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia

Keberadaan suatu wilayah dengan batas batas tertentu yang jelas merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Wilayah NKRI terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3,1 juta km2 , wilayah laut dimana negara memiliki hak-hak berdaulat seluas 2,7 juta km2 , wilayah darat seluas 1,9 juta km2 terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900&nbsp;km, serta wilayah udara yang terdapat di atasnya. Jumlah penduduk yang bermukim secara tersebar tidak merata di pulau-pulau diperkirakan lebih dari 251 juta jiwa pada tahun 2013. Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Pilipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.

Pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait menguasai, mengelola dan menggunakan wilayah darat, laut dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berjumlah 251 juta jiwa tersebut. Kondisi wilayah dengan batas-batas antar negara yang jelas, keberadaan rakyat dalam jumlah besar yang bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut, kehadiran pemerintahan negara yang berdaulat, serta pengakuan negara-negara lain dan masyarakat internasional khususnya melalui pemberlakuan KHL 1982 yang mengikat secara internasional telah memperkokoh eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia

## Rujukan
Hukum pidana Indonesia

**Hukum pidana Indonesia** adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana di Indonesia, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana. Muljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

b). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan.

c). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu seperti yang disebutkan pada Pasal 103 KUHP. Terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, asas  tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana. Asas-asas tersebut dapat kita simpulkan dari pasal-pasal awal Buku I KUHP, dan di sini hanya akan dibicarakan yang penting saja. Secara umum asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ratio legis pembentukan

Hukum pidana di Indonesia bersumber dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hal ini mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Meski demikian, menurut Bambang Poernomo, sumber utama hukum pidana terdapat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana lainnya, serta hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup. Dengan demikian, sumber hukum pidana yaitu:

# *Wetboek van strafrecht* (S. 1915 No.732) atau KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana sebagai induk peraturan hukum pidana positif.
# Peraturan hukum pidana di luar kodifikasi: a. Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 (LN RI Tahun 1951 No.78) tentang senjata api. b. Undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsu (LN RI Tahun 1999 No.140) jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (LN RI Tahun 2001 no 134) jo UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (LN RI Tahun 2002 No 137)

## Rujukan
Hukum ketenagakerjaan

**Hukum Tenaga Kerja** merupakan istilah lain dari Hukum Perburuhan. Istilah buruh merupakan peninggalan zaman feodal di mana orang melakukan pekerjaan tangan atau pekerjaan kasar seperti kuli, tukang yang melakukan pekerjaan berat dan kotor, yang lebih dikenal dengan nama blue collar. Istilah Tenaga kerja dan pekerja dapat dijumpai pada Undang-Undang Ketenagakerjaan NO.13 Tahun 2003. Menurut Molenaar, Hukum perburuhan/ARBEIDSRECHT adalah bagian dari hukum yang berlaku, yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa. Pada pengertian tersebut hendaklah dibatasi pada hukum yang bersangkutan dengan orang-orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja/bekerja pada orang lain

## Rujukan
Pluralisme hukum di Indonesia

**Pluralisme hukum** di Indonesia adalah pemahaman mengenai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda yang ada di masyarakat di Indonesia. Pluralisme hukum di Indonesia ini berupa hukum Keperdataan, hukum Pidana, hukum Adat, hukum Tata Negara, hukum Administrasi Negara, hukum Internasional serta hukum-hukum lainnya. Secara sederhana, pluralisme hukum hadir sebagai kritikan terhadap sentralisme dan positivisme dalam penerapan hukum kepada rakyat.

Terdapat beberapa jalan dalam memahami pluralisme hukum. Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Ketiga, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik. Dari tiga cara pandang tersebut dan masih banyak cara pandang lainnya, secara ringkas kita bisa katakan bahwa pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat.

## Rujukan
Hukum acara Mahkamah Konstitusi

**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materiilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam rangka menegakkan hukum materiil, mengawal dan menegakkan supremasi konstitusi, demokrasi, keadilan dan hakhak konstitusional warga negara, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

# menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
# memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
# memutus pembubaran partai politik;
# memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
# memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Atas dasar kewenangan viii Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara (*procedural law*) diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

## Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review.* Walaupun terdapat ahli yang mencoba menarik sejarah judicial review hingga masa yunani kuno dan pemikiran sebelum abad ke-19, tetapi momentum utama munculnya *judicial review* adalah pada keputusan MA Amerika Serikat dalam kasus Marbury vs. Madison pada 1803. Dalam kasus tersebut, MA Amerika Serikat membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act* 1789 karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat. Pada saat itu tidak ada ketentuan dalam Konstitusi AS maupun undang - undang yang memberikan wewenang *judicial review* kepada MA, tetapi para hakim agung MA AS yang diketuai oleh John Marshal berpendapat hal itu adalah kewajiban konstitusional mereka yang telah bersumpah untuk menjunjung tinggi dan menjaga konstitusi. Berdasarkan sumpah tersebut, MA memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi, termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip supremasi konstitusi, hukum yang bertentangan dengan konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu bukan saja merupakan kewajiban konstitusional pengadilan, melainkan juga lembaga negara lain.

Berdasarkan latar belakang sejarah pembentukan MK, keberadaan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan wewenang *judicial review*, sedangkan munculnya *judicial review* itu sendiri dapat dipahami sebagai perkembangan **hukum** dan politik ketatanegaraan modern. Dari aspek politik, keberadaan MK dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini terkait dengan dua wewenang yang biasanya dimiliki oleh MK di berbagai negara, yaitu menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

## Rujukan
Hukum Islam di Indonesia

**Hukum Islam** di Indonesia adalah merupakan bahan dan unsur utama Hukum Nasional Indonesia (Dahlan et. al, 1996: 713) ialah sistem hukum yang terbentuk dari proses penemuan, pengembangan dari sistem hukum yang telah ada sebelumnya yakni campuran dari hukum Adat, hukum Agama dan hukum Eropa. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam di sebarkan di tanah air Indonesia pada Abad ke-7 Hijriyah atau Abad ke-13 Masehi, setelah Islam masuk ke Indonesia, Hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekarang, hal ini dapat dilihat dari hasil karya ahli hukum Islam Indonesia yaitu Thullab, Sirathal Mustaqim, Kutaragama, Sajinatul Hukum (Ali, 1990: 189).

Fungsi Pengadilan Agama menegakkan hukum dan berkeadilan layanan hukum bagi masyarakat dengan acuan atau rujukan asas hukum-hukum Islam yang di kembangkan merujuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerima, memeriksa, pembuktian, kesimpulan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara masyarakat yang beragama Islam sebagaimana di atur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pradilan agama, Ketentuan konstitusional yang menunjukkan dasar hukum Peradilan Agama di turunkan dalam pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan diatur dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa Peradilan Agama ialah Peradilan Negara Republik Indonesia. Sistem Hukum Uni Eropa Kontinental (Civil Law) melalui sistem Hukum di Indonesia menunjukkan ciri posotivistik yang mampu diterima dalam sistem Hukum Indonesia melalui formalisasi Hukum Islam.

## Referensi
Masjid Raya Al-Falah Sragen

**Masjid Raya Al-Falah Sragen** adalah sebuah masjid yang terletak di Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

## Deskripsi
Masjid ini merupakan salah satu Ikon dari Sragen dan sekaligus menjadi tempat wisata. Masjid Raya Al-Falah kental dengan nuansa dan budaya asli Jawa.

Masjid Raya Al-Falah pertama kali didirikan di atas tanah pemberian dari PG Mojo Sragen pada tahun 1956. Takmir masjid yang ditunjuk saat itu adalah para aktifis Muhammadiyah Sragen yang kemudian menamai masjid dengan sebutan Masjid Al-Ittihad.

Pada tahun 1960-an Masjid Raya Al-Falah diajukan pada lomba manajemen masjid tingkat provinsi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, sehingga kepemilikan tanah masjid dibalik nama menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Pada tahun 2015 terjadi pembaruan SK Takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen kepada Bapak Kusnadi Ikhwani, SP sebagai ketua takmir dan didukung oleh tokoh muda Muhammadiyah yang mencintai masjid.

Masjid Raya Al-Falah Sragen memiliki lebih dari 30 Karyawan yang di gaji secara professional. Terdiri dari petugas Keamanan 5 personil, petugas kebersihan 6 personil dan Brigade Bersih Masjid 5 Personil dan semua Karyawan tersebut di gaji setara UMK. Di samping itu masih ada lagi beberapa divisi yang ada di Masjid Raya Al Falah Sragen seperti tim IT, pengelola BUMM dan juga beberapa pos managerial.

Banyaknya kegiatan yang berjalan di Masjid Raya Al-Falah Sragen inilah yang membuat masjid ini tak pernah sepi. Meski di luar Bulan Ramadan, jamaah salatnya selalu ramai. Hal ini menarik perhatian masyarakat muslim dari dalam maupun dari luar daerah sragen. Karena masjid ini terletak di Jalan Utama Kota Sragen banyak musyafir yang memanfaatkan masjid ini sebagai tempat beristirahat.

Program-program unggulan Masjid Raya Al-Falah Sragen adalah sebagai berikut:

# Meng-0 kan bahkan pernah meng-Minus-kan Saldo tiap akhir bulan
# Menyediakan Buka puasa dan sahur ramadhan 2000 porsi
# Menyediakan Buka Puasa Senin dan Kamis
# Minuman Gratis Selalu tersedia untuk jamaah
# Memberangkatkan Umroh bagi jamaah sholat terawih yang paling rajin sholat.
# Layanan Brigade Bersih Masjid yang melayani pembersihan Masjid-masjid sekitar Sragen
# Menggaji Seluruh Karyawan (Abdi Dalem Masjid)
# Memberikan Hadiah Sepeda Motor bagi jamaah sholat subuh terajin
# ATM beras untuk kaum dhuafa
# Mengganti barang yang hilang didalam masjid
# Parfum Gratis selalu tersedia
# Penitipan barang Gratis dan ada petugas jaganya
# Pemberdayaan PKL sekitar Masjid
# Makan Gratis Setelah Kajian Subuh Ahad
# Streaming Kajian di medsos Masjid Raya Al-Falah Sragen
# Layanan EO Wedding / Pernikahan
# Mendirikan Badan Usaha Milik Masjid (BUMM) Berikut adalah beberapa program-program unggulan Masjid Raya Al-Falah Sragen. dengan terselenggaranya program-program tersebut, takmir/pengurus mengharapkan masjid menjadi pusat peradapan yang mampu menjadi tempat kegiatan keislaman dan kemasyarakatan. Sebagaimana sloga masjid raya alfalah “Dari Masjid Kita Bangkit”.

## Pranala luar

* 
*
Hukum tata usaha negara Indonesia

**Hukum tata usaha negara** adalah serangkaian kaidah, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum administrasi negara. Pada hukum Indonesia, kekuasaan hukum tata usaha negara diselenggarakan oleh sebuah Peradilan Tata Usaha Negara di dalam lingkungan Mahkamah Agung.

## Asas
* **Asas praduga keabsahan** (*rechtmatig*; *vermoeden van rechtmatigheid*; *preasumtio iustae causa*): setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah (*rechtmatig*) sampai ada pembatalannya. Dalam penerapannya, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan serta tindakan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, pihak yang mengajukan gugatan ke PTUN tetap harus mematuhi KTUN yang digugat tersebut, selama KTUN itu belum dinyatakan tidak sah (*onrechtmatig*) melalui putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.
* **Asas gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan**: penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan penggugat dalam mengajukan permohonan pelaksanaan KTUN.

## Hukum acara
Hukum tata usaha negara mengatur tentang proses dan tata cara berperkara di PTUN, sehingga kerap pula disebut sebagai **hukum acara PTUN**. Secara umum, hukum acara PTUN mengatur tentang tindakan seseorang/pribadi maupun badan hukum yang mempertahakan hak-hak dan cara untuk mempertahankan dan menegakan hukum administrasi negara di muka peradilan tata usaha negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

### Kompetensi pengadilan
Kompetensi absolut PTUN adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usah negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, kompetensi relatif PTUN menyangkut kewenangan sebuah Pengadilan TUN yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.

## Rujukan

### Sumber
* van Naerssen, F.H., 1977. ''The economic and administrative history of early Indonesia''. Brill.
* Bedner, A., 2001. ''Administrative courts in Indonesia: a socio-legal study'' (Vol. 6). Martinus Nijhoff Publishers.
* Brietzke, P.H., 2002. "Administrative reforms in Indonesia". ''Corruption in Asia: Rethinking the governance paradigm'', pp.109-126.
Obice da 210/22

**Obice da 210/22 modello 35** adalah howitzer berat Italia yang dirancang oleh Layanan Teknis Senjata and Amunisi Italia (STAM) dan diterima menjadi layanan oleh Angkatan Darat Italia pada tahun 1938. Sebanyak 346 dipesan dan meriam ini diproduksi oleh Ansaldo di pabrik Pozzuoli. Namun produksi berjalan lambat dan sekitar 20 diproduksi hingga tahun 1942. Setelah Italia menyerah, Jerman merebut meriam ini sebanyak yang mereka bisa dan sebuah pabrik di Italia Utara terus memproduksi senjata untuk Angkatan Darat Jerman sampai akhir perang. Rangka pembawanya adalah kaki belah dengan empat roda yang diangkat dari tanah ketika menembak dan meriam ini memiliki trunion di bawah sungsang untuk memberi ruang pada mekanisme tolak balik dan elevasi maksimum.

## Penamaan dan varian

* **21 cm 39.M.**: Penunjukan Hungaria untuk senjata yang dibeli dari Italia.
* **21 cm 40.M.**: Versi yang diproduksi Hungaria dengan modifikasi rangka pembawa.
* **21 cm 41.M.**: Versi final yang diproduksi Hungaria yang memasuki produksi pada tahun 1943.
* **21 cm Haubitze 520(i)**: sebutan Jerman untuk senjata yang ditangkap setelah Italia menyerah pada tahun 1943 dan terus diproduksi hingga akhir perang.
Trikarya, Belitang III, Ogan Komering Ulu Timur

**Trikarya** adalah desa di kecamatan Belitang III, Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Indonesia. Desa ini terletak di tengah-tengah perkebunan karet milik warga sekitar. Desa Trikarya memiliki 5 RW dan 25 RT, dengan rincian 1 RW memiliki 5 RT. Penghasilan warga adalah dari perkebunan karet dan palawija. Desa ini terdiri dari kurang lebih 750 KK. Agama yang dianut oleh masyarakat mayoritas Islam. Masyarakat yang tinggal di desa ini umumnya merupakan peserta program transmigrasi pada tahun 1984. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir, tepatnya dengan Desa Kampung Baru, Kecamatan Mesuji Makmur. Di desa ini memiliki satu masjid utama yaitu Masjid Nurul Iman, yang menjadi pusat peribadahan masyarakat desa.

## Referensi
Banyamulenge

**Banyamulenge** adalah kelompok etnis Tutsi yang tiba di Kongo sebelum penjajahan terutama dari Rwanda, Burundi, dan Tanzania. Banyamulenge adalah istilah yang secara historis merujuk pada etnis Tutsi yang terkonsentrasi di Dataran Tinggi Kivu Selatan, di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, dekat dengan perbatasan Burundi-Kongo-dan Tanzania.

Banyamulenge adalah kelompok minoritas dari populasi Kivu Selatan. Kelompok-kelompok etnis utama pada akhir 1990-an mengklaim Banyamulenge berjumlah tidak lebih dari 400.000, sementara simpatisan Banyamulenge mengklaim hingga sepuluh kali lipat jumlahnya. Populasi Banyamulenge pada awal abad ke-21 diperkirakan antara 50.000 dan 70.000 oleh René Lemarchand  atau oleh Gérard Prunier sekitar 60.000–80.000, sebuah angka sekitar 3-4 persen dari total populasi provinsi.  

Lemarchand mencatat bahwa kelompok itu mewakili "kasus etnogenesis yang agak unik."Banyamulenge Kivu Selatan berbeda secara budaya dan sosial dari Tutsi Kivu Utara dan Tutsi yang melarikan diri ke Kivu Selatan dalam revolusi Rwanda 1959-1962. Kebanyakan Banyamulenge berbicara Kinyamulenge, dialek yang mirip dengan kelompok-kelompok lain yang berbahasa Kinyarwanda.  Posisi politik dan sosial yang ambigu dari Banyamulenge telah menjadi titik pertikaian di provinsi tersebut. Banyamulenge memainkan peran penting dalam ketegangan selama menjelang Perang Kongo Pertama pada tahun 1996–7 dan Perang Kongo Kedua tahun 1998–2003.

## Referensi
* 
* 
* 
* Ruhimbika, Manassé (Müller). – Les Banyamulenge (Congo-Zaïre) entre deux guerres (préface de B. Jewsiewicki)
Paris, L’Harmattan, 2001, 299 p.
Penghargaan AMI untuk Pencipta Lagu Pop Terbaik

**Penghargaan Anugerah Musik Indonesia untuk Pencipta Lagu Pop Terbaik** adalah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Anugerah Musik Indonesia kepada pencipta lagu bergenre musik pop terbaik. Pengharaan ini diberikan sejak perhelatan pertama tahun 1997. Kategori ini diberikan kepada pencipta lagu pop terbaik dengan rilisan yang dapat diperhitungkan.

## Penerima

## Referensi
Genosida Isaaq

**Genosida Isaaq** atau **Hargeisa Holocaust** adalah pembantaian sistematis atas warga sipil Isaaq yang disponsori negara antara tahun 1987 dan 1989 oleh Republik Demokratik Somalia di bawah kediktatoran Siad Barre. Jumlah kematian warga sipil dalam pembantaian ini diperkirakan antara 50.000-100.000 menurut berbagai sumber, sementara laporan lokal memperkirakan total kematian warga sipil di atas 200.000 warga sipil Isaaq. Genosida ini juga mencakup perataan dan penghancuran total kota terbesar kedua dan ketiga di Somalia, Hargeisa (yang 90 persen hancur) dan Burao (70 persen hancur), dan telah menyebabkan hingga 500.000 orang Somalia (terutama dari klan Isaaq) melarikan diri dari tanah mereka dan menyeberangi perbatasan ke Hartasheikh di Ethiopia sebagai pengungsi, dalam apa yang disebut sebagai "salah satu gerakan paksa tercepat dan terbesar dari orang-orang tercatat di Afrika", dan menghasilkan pembentukan kamp pengungsi terbesar di dunia (1988), dengan 400.000 lainnya dipindahkan secara internal. Skala kehancuran menyebabkan Hargeisa dikenal sebagai 'Dresden Afrika'. Pembunuhan itu terjadi selama Perang Saudara Somalia dan telah disebut sebagai "genosida yang terlupakan".

## Referensi