Sengketa Siprus

**Sengketa Siprus** atau **Isu Siprus** adalah isu yang masih berlangsung dikarenakan invasi militer dan pendudukan Turki sejak 1974 terhadap sepertiga bagian utara pulau tersebut, suatu situasi yang digambarkan dan disesalkan dalam beberapa laporan dan resolusi PBB. Meskipun Republik Siprus diakui sebagai satu-satunya negara yang sah dan berdaulat atas keseluruhan pulau, bagian utara secara *de facto* berada di bawah pemerintahan Republik Turki Siprus Utara yang dideklarasikan sendiri; dan dilindungi oleh Angkatan Bersenjata Turki. Saat ini hanya Turki yang mengakui Republik Turki Siprus Utara, sementara terdapat pengakuan luas bahwa kehadiran militer yang sedang berlangsung merupakan pendudukan wilayah-wilayah yang menjadi milik Republik Siprus. Menurut Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, Republik Turki Siprus Utara harus dianggap sebagai sebuah negara boneka di bawah penguasaan efektif Turki.

Awalnya, dengan pencaplokan pulau oleh Imperium Britania dari Kesultanan Utsmaniyah, "sengketa Siprus" digambarkan sebagai konflik antara rakyat Siprus dan Kerajaan Britania mengenai tuntutan rakyat Siprus untuk penentuan nasib sendiri. Namun, konflik tersebut akhirnya berubah, di bawah pemerintahan Britania, dari sebuah sengketa kolonial menjadi sengketa etnis antara orang Turki dan penduduk pulau orang Yunani. Komplikasi internasional dari sengketa ini membentang jauh melampaui batas-batas pulau Siprus itu sendiri dan melibatkan kekuatan penjamin berdasarkan Perjanjian Zürich dan London (Turki, Yunani, dan Britania Raya), Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa, bersama dengan (tidak resmi) Amerika Serikat.

Kudeta Siprus 1974 memicu Turki untuk menyerbu, dan menduduki bagian utara dari Republik Siprus yang diakui secara internasional. Pada tahun 1983, komunitas orang Siprus keturunan Turki secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan dengan membentuk Republik Turki Siprus Utara (TRNC), sebuah entitas berdaulat yang tidak memiliki pengakuan internasional kecuali Turki, di mana dengannya TRNC menikmati hubungan diplomatik penuh, melanggar Resolusi 550 yang disetujui pada 11 Mei 1984 oleh Dewan Keamanan PBB.

Sebagai hasil dari kedua komunitas dan negara penjamin yang berkomitmen untuk menemukan solusi damai atas sengketa tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mempertahankan suatu zona penyangga ("Garis Hijau") untuk menghindari ketegangan dan permusuhan lanjutan antarkomunitas. Zona ini memisahkan wilayah selatan Republik Siprus (terutama dihuni oleh orang Siprus keturunan Yunani), dengan wilayah utara (di mana orang-orang Siprus keturunan Turki bersama dengan para pemukim Turki merupakan mayoritas saat ini). Beberapa tahun terakhir telah terlihat menghangatnya hubungan antara orang Siprus keturunan Yunani dan Turki, dengan perundingan reunifikasi yang diperbarui mulai secara resmi pada awal 2014.

## Catatan

## Sumber-sumber
### Publikasi dan sumber-sumber resmi
* The House of Commons Foreign Affairs Committee report on Cyprus.
* Letter by the President of the Republic, Mr Tassos Papadopoulos, to the U.N. Secretary-General, Mr Kofi Annan, dated June 7, which circulated as an official document of the U.N. Security Council 
* Legal Issues arising from certain population transfers and displacements on the territory of the Republic of Cyprus in the period since 20 July 1974 
* Address to Cypriots by President Papadopoulos (FULL TEXT)
* The Republic of Cyprus Press and Information Office, Aspects of the Cyprus Problem 
* European Court of Human Rights Case of Cyprus v. Turkey (Application no. 25781/94) 

### Sumber-sumber lainnya
* "Getting to Yes: Suggestions for the Embellishment of the Annan Plan for Cyprus (PDF)"  Policy Paper, Southeast European Studies at Oxford, St Antony's College, Oxford University, February 2004
* "Economic Aspects of the Annan Plan for the Solution of the Cyprus Problem (PDF)"  Wolfson College, Oxford University, February 2004
* "Options for Peace: Mapping the Possibilities for a Comprehensive Settlement in Cyprus (PDF)"  Alexandros Lordos, May 2005
* "From U Thant to Kofi Annan: UN Peacemaking in Cyprus, 1964–2004 (PDF)"  James Ker-Lindsay, Occasional Paper 5/05, Southeast European Studies at Oxford, St Antony's College, Oxford University, October 2005
* "EU and the Cyprus Conflict: Review of the Literature (PDF)" Olga Demetriou, Working Paper Series in EU Border Conflicts, Number 5, January 2004
* "The Property Regime in a Cyprus Settlement: A Reassessment of the Solution Proposed under the Annan Plan, Given the Performance of the Property Markets in Cyprus, 2003–2006 (PDF)"  Stelios Platis, Stelios Orphanides and Fiona Mullen, PRIO Report 2/2006, PRIO Cyprus Centre, November 2006

## Bacaan lanjutan

* 
* 
* 
* 
* 
* The European Parliament Policy Department External Policies (2008) ''The Influence of Turkish Military Forces on Political Agenda-Setting in Turkey, Analysed on The Basis of the Cyprus Question'' 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## Pranala luar

* Timeline – Cyprus (BBC)
* UN resolutions list on the Cyprus issue 
* Recent U.N. document: The question of human rights in Cyprus 
* Aspects of the Cyprus Problem from The Republic of Cyprus Press and Information Office 
* A detailed Cyprus Problem site from The TFSC and Turkey
* Kissinger’s Secret Phone Calls Concerning Cyprus English translation of Eleftherotypia article 
* EU task-force on the Turkish Cypriot community
* Cyprus and Turkey’s EU Process  A Summary of the Problem from Turkish Perspective
* Lobby for Cyprus 
* The Displaced Greek Communities of Cyprus 
* Greek Cypriots begin removing Nicosia barrier
* Greek Cypriots tear down Nicosia's dividing wall
**Documentaries**
* Echoes Across the Divide (2008) is an Australian documentary film about an attempt to bridge the Green Line with a bicommunal music project performed from the rooftops of Old Nicosia.