Dewan Hindia

**Dewan Hindia** () adalah sebuah badan yang didirikan pada tahun 1610 untuk memberi nasihat dan membatasi kekuasaan gubernur jenderal Hindia Belanda. Setelah reformasi administratif tahun 1836, dewan ini kemudian berganti nama menjadi **Dewan Hindia Belanda** ().

Awalnya dewan ini mempunyai empat anggota dan seorang ketua, semuanya berkewarganegaraan Belanda. Pada tahun 1930, jumlah ini bertambah menjadi enam orang, dan warga negara Hindia Belanda berhak menjadi anggota. Dewan tersebut diketuai oleh gubernur jenderal. Raja Belanda mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan akhir jika terjadi perbedaan pendapat antara gubernur jenderal dan dewan.

Sebelum tahun 1836, dewan tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur jenderal, tetapi pada tahun itu, perannya dikurangi menjadi badan penasehat. Ia mendapatkan kembali sebagian kekuasaannya pada tahun 1854, ketika sebuah undang-undang disahkan yang mewajibkan gubernur jenderal untuk berkonsultasi sebelum mengambil tindakan besar, namun ia masih tidak berkewajiban untuk mengindahkan nasihatnya. Kekuasaannya dikurangi lagi pada tahun 1925, namun gubernur jenderal masih harus berkonsultasi sebelum mengambil tindakan tertentu, termasuk membuat pengumuman atau mengirimkan proposal ke Volksraad yang semi-legislatif.

Dalam laporan yang dikirimkan kepada Gubernur Jenderal Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachouwer pada tahun 1938, dewan tersebut merekomendasikan penolakan terhadap Petisi Soetardjo yang telah ditandatangani oleh sejumlah anggota Volksraad dan meminta diadakannya konferensi untuk membahas otonomi Hindia Belanda sebagai bagian dari persemakmuran Belanda. Dewan berpendapat bahwa tuntutan petisi bertentangan dengan konstitusi Belanda dan Indonesia belum siap menjadi negara dominion.

## Sejarah
Sekitar abad ke-17 hingga dibubarkannya VOC, Dewan Hindia selalu mendapatkan tugas-tugas pemerintahan dan hukum. Semuanya adalah titik pusat dan motif, menurut Jacobus Canter Visscher pada abad ke-18.

Pada masa Prancis, setelah bangkrutnya VOC (1799), kedudukan Dewan Hindia menjadi kurang nyata. Gubernur jenderal kemudian berada langsung di bawah dinas negara (pertama di Republik Batavia, kemudian di Kerajaan Holland) dan diberi kuasa untuk melaksanakan tugas pemerintahan.

Setelah pendirian Kerajaan Belanda Bersatu, kekuasaan Dewan Hindia dibatasi. Dari tahun 1818, hampir semua kekuasaan eksekutif dan yudikatifnya hilang selain hanya sebagai badan penasihat independen gubernur jenderal.

Setelah reformasi pemerintahan pada tahun 1836, nama Dewan Hindia berubah menjadi Dewan Hindia Belanda (*Raad van Nederlandsch-Indië*) dan memiliki 4-6 anggota.

Kemudian, pada tahun 1918, Volksraad maju membatasi kekuasaan yudikatif Dewan Hindia. Dari tahun 1926, putera asli Indonesia terpilih juga ke Dewan Hindia.

Setelah serbuan Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada bulan Februari dan Maret 1942, Dewan Hindia berhenti berfungsi; setelah kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Dewan Hindia dibubarkan.

## Hubungan dengan Belanda
Anggota-anggota Dewan Hindia (biasanya 6) ditunjuk ke perkumpulan tersebut dari lingkaran pamong praja tinggi Belanda (gubernur, residen). Hingga tahun 1840, setelah dibukanya Terusan Suez, hubungan dengan Belanda terputus: dengan kapal layar, surat dilayangkan melalui Tanjung Harapan.

Apabila GubJend sakit atau meninggal sehingga tak dapat melaksanakan jabatannya dan tidak ada orang terkemuka yang baru menonjol yang berfungsi dalam pemerintahan, anggota tua Dewan Hindia juga dapat dipilih sebagai GubJend sementara.