Pemangku kepentingan

**Pemangku kepentingan** atau **pihak terkait** () dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan masalah yang sedang diangkat. Misalnya bilamana isu perikanan, maka *stakeholder* dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan isu perikanan, seperti nelayan, masyarakat pesisir, pemilik kapal, anak buah kapal, pedagang ikan, pengolah ikan, pembudidaya ikan, pemerintah, pihak swasta di bidang perikanan, dan sebagainya. *Stakeholder* dalam hal ini dapat juga dinamakan pemangku kepentingan.

## Pengertian ''stakeholder''
Istilah *stakeholder* sudah sangat fenomenal. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen niaga, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan istilah *stakeholder* ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, *stakeholder* sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.
Dalam buku *Cultivating Peace: Conflict and Collaboration in Natural Resources Management*, Ramirez mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai *stakeholder* ini. Beberapa defenisi yang penting dikemukakan seperti Freeman (1984) yang mendefenisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada masalah. *Stakeholder* ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif *stakeholder* terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Menurut ISO 26000 SR, *stakeholder* didefinisikan “Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta kegiatan organisasi” sedangkan menurut standard pengelolaan *stakeholder* AA1000 SES, defenisinya adalah ”Kelompok yang dapat memengaruhi dan/atau terpengaruh oleh kegiatan, produk atau layanan, serta kinerja organisasi.”

Pandangan-pandangan di atas menunjukkan bahwa pengenalan *stakeholder* tidak sekadar menjawab pertanyaan siapa *stakeholder* suatu isu tetapi juga sifat hubungan *stakeholder* dengan issu, sikap, pandangan, dan pengaruh *stakeholder* itu. Aspek-aspek ini sangat penting dianalisis untuk mengenal *stakeholder*.

## Kategori ''Stakeholder''

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu isu *stakeholder* dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok ODA (1995) mengelompokkan *stakeholder* ke dalam yaitu *stakeholder* primer, sekunder dan *stakeholder* kunci . Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik) dapat kemukakan kelompok *stakeholder* seperti berikut:

### Pemangku Kepentingan Utama (Primer)

*Stakeholder* utama merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan bersama.
# Masyarakat dan tokoh masyarakat: Masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifkasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. Tokoh masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat menjadi aspirasi masyarakat
# Pihak manajer publik: lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

### Pemangku Kepentingan Pendukung (Sekunder)

*Stakeholder* pendukung (sekunder) adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (*care*) dan keprihatinan (*consern*) sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
# Lembaga (aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung.
# Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan.
# Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki “*concern*” (termasuk organisasi massa yang terkait).
# Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah.
# Pengusaha (Badan usaha) yang terkait.

### Pemangku Kepentingan Kunci

*Stakeholder* kunci merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten.
# Pemerintah Kabupaten
# DPR Kabupaten
# Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan