Sengketa Karang Liancourt

**Sengketa Karang Liancourt** adalah suatu sengketa wilayah antara Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara menyatakan kedaulatan atas Karang Liancourt, sebuah gugusan kelompok pulau-pulau kecil di Laut Jepang yang disebut sebagai "Dokdo" () dalam bahasa Korea dan  dalam bahasa Jepang. Korea Utara juga menyatakan kedaulatan atas kepulauan tersebut.

Karang Liancourt telah dikelola oleh Korea Selatan sejak tahun 1954 oleh Penjaga Pantai Korea. Tindakan ini diambil setelah Amerika Serikat menyatakan dalam dokumen Rusk bahwa klaim Jepang terhadap Karang Liancourt tidak akan dilepaskan dalam traktat damai mereka dengan Jepang. Pada tahun 1954, Jepang mengusulkan sebuah rekomendasi kepada Mahkamah Internasional, yang ditolak oleh Korea Selatan, menyakini bahwa Karang Liancourt adalah wilayah Korea Selatan yang tak terbantahkan, dan dengan demikian tidak bisa ditangani melalui perundingan diplomatik atau penyelesaian yudisial antara Korea Selatan dan Jepang.

Terdapat interpretasi yang saling bertentangan mengenai status kedaulatan historis atas pulau-pulau kecil itu. Klaim Korea sebagian berdasarkan referensi pada sebuah pulau Korea yang disebut *[[Usando|Usan-do]]* dalam berbagai catatan sejarah, peta dan ensiklopedia seperti *[[Samguk Sagi]]*, *[[Joseon Wangjo Sillok|Catatan Sahih Dinasti Joseon]]*, *Dongguk Yeoji Seungnam* (), dan *Dongguk munheon bigo* (). Menurut pandangan Korea, ini mengacu pada Karang Liancourt saat ini, sementara para peneliti dokumen ini dari Jepang telah menyatakan bahwa berbagai referensi untuk Usan-do mengacu pada waktu yang berbeda untuk Jukdo, pulau tetangganya Ulleungdo, atau pulau yang tidak ada antara Ulleungdo dan Korea.

Para peneliti tidak setuju mengenai siapa yang pertama memiliki penguasaan administratif atas pulau-pulau kecil ini karena ambiguitas dalam catatan sejarah awal dan peta, sebagian karena perubahan nama-nama pulau di kawasan tersebut selama bertahun-tahun.

## Zaman Tiga Kerajaan
Samguk Sagi (*Sejarah Tiga Kerajaan*) mencatat bahwa pada tahun 512, tahun pemerintahan ke-13 Raja Jijeung dari Silla, salah satu Tiga Kerajaan Korea, Jenderal Kim Isabu menaklukkan Usan, menyebabkan Usan menyerahkan upeti tahunan kepada istana Silla. *Samguk Sagi* menyebut bahwa Usan telah menjadi sebuah kerajaan merdeka berdasarkan Ulleungdo. Berdasarkan cerita mengenai Usan, penulis sejarah kontemporer percaya bahwa Usando adalah satu pulau yang sama dengan Ulleungdo.

## Lihat juga

* Sengketa Jepang dengan Korea
* Sengketa wilayah Jepang
* Sengketa penamaan Laut Jepang
* Sejarah hubungan Jepang dengan Korea
* Hubungan Jepang dengan Korea Utara
* Deklarasi Bersama Jepang dan Korea Selatan 1998
* Lee Kyu-Won (jaksa kerajaan Korea)

## Referensi

## Bacaan lebih lanjut
* Choi, Sung-jae (2005). The Politics of the Dokdo Issue. *Journal of East Asian Studies*, Vol. 5, Issue 3: 465–494.
* Jung, Byungjoon (2008). Korea's Post-Liberation View on Dokdo and Dokdo Policies (1945–1951). *Journal of Northeast Asian History*, Vol. 5, Issue 2: 5–53.
* Kajimura, Hideki (1997). The Question of Takeshima/Tokdo. *Korea Observer*, Vol. 28, Issue 3: 423–475.
* Koo, Min Gyo (2010). *Island Disputes and Maritime Regime Building in East Asia: Between a Rock and a Hard Place.* New York: Springer. .
* Lee, Hoon (1997). Dispute over Territorial Ownership of Tokdo in the Late Choson Period. *Korea Observer*, Vol. 28, Issue 3: 389–421.
* Van Dyke, Jon M. (2007). Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary. *Ocean Development & International Law*, Vol. 38, Issue 1–2: 157–224.

## Pranala luar
* 
* Liamcourt Rocks/Takeshima/Dokdo/Tokto GlobalSecurity.org
* The Issue of Takeshima Ministry of Foreign Affairs of Japan
* Basic Position of the Government of the Republic of Korea on Dokdo