Diplomasi Twitter

**Diplomasi Twitter**, **"Twiplomacy"**, atau **"diplomasi tagar"** mengacu pada penggunaan jaringan sosial dan situs web mikroblog Twitter oleh kepala negara, pemimpin organisasi internasional, dan diplomatnya untuk melakukan penjangkauan diplomatik dan diplomasi publik.

Twitter telah memainkan peran penting dalam komunikasi diplomatik, mulai dari pengumuman kerja sama bilateral sampai diskusi panas dan cercaan diplomatik. Seperti yang disampaikan Constance Duncombe (Universitas Kopenhagen), Twitter tidak sekadar menyediakan platform lain untuk dialog antarnegara, tetapi juga “menantang pandangan tradisional tentang diplomasi yang selama ini berlangsung melalui saluran komunikasi formal dan interaksi sosial tatap muka secara informal.”

## Sejarah
Diplomasi Twitter atau yang biasa dikenal sebagai Twiplomacy bermula sejak peluncuran Twitter pada tahun 2010 yang kemudian menjadi salah satu platform berbagi ide paling populer di dunia. Pada awal 2010-an, pemerintah dan juga pejabat diplomatik mulai memanfaatkan Twitter sebagai saluran resmi guna menyampaikan kebijakan luar negeri, pengumuman kerja sama bilateral hingga diskusi dan debat diplomatik yang bahkan dilakukan otoritas pemerintah secara terbuka. Bahkan dari 2010 hingga 2019, Twitter berhasil menarik sebanyak 329,5 juta pengguna.

Salah satu tonggak penting dalam sejarah Diplomasi Twitter adalah peluncuran akun Twitter Kedutaan Besar Israel pada 21 Juli 2013 yang bertujuan untuk membangun komunikasi secara langsung dengan publik di negara-negara Teluk yang belum mengakui Israel secara resmi. Pembukaan akun Kedutaan Besar Israel tersebut menjadi contoh nyata bagaimana Twitter dapat dimanfaatkan untuk menjembatani hambatan diplomasi dan membuka dialog baru melalui media sosial.

## Kontroversi
Pada April 2014, tensi antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Kementerian Luar Negeri Rusia terkait Aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia berujung pada "twit" atau postingan tulisan di twitter di antara kedua kementerian dengan menggunakan tagara #UnitedforUkraine untuk saling menyampaikan pandangan mereka yang berlawanan.

## Pemanfaatan
Studi Twiplomacy tahun 2013 menjabarkan penggunaan Twitter oleh pemerintah:
* Afrika: 71% kepala negara
* Asia: 75% kepala negara
* Eropa: 100% kepala negara
* Amerika Utara: 18 kepala negara
* Oseania: 38% kepala negara
* Amerika Selatan: 92% kepala negara
Pada 2020 hanya empat pemerintaan yang tidak terlibat dalam penggunaan Twitter, yakni Laos, Korea Utara,  São Tomé and Príncipe, dan Turkmenistan.

### Oleh Kepala Negara
Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama tercatat menjadi kepala negara pertama yang memiliki akun Twitter, di mana awalnya terafiliasi dengan upaya untuk kampanye pencalonan dirinya pada 2008. Hal ini sekaligus membuatnya sebagai kepala negara yang paling banyak diikuti di Twitter saat ia menjabat. Kini, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, merupakan sosok kepala negara yang sangat aktif menggunakan Twitter dan sering kontroversial, terutama selama kampanye pemilihan presiden AS tahun 2016 menjadi terkenal secara global, telah sering terlibat dalam diplomasi Twitter selama masa jabatannya.

Kepala negara dan pemerintahan lain yang mempelopori pelaksanaan diplomasi Twitter termasuk Presiden Meksiko Enrique Peña Nieto, Perdana Menteri Belgia Elio Di Rupo, dan Perdana Menteri Kanada Stephen Harper, yang semuanya bergabung dengan Twitter pada tahun 2007.

### Oleh Pemimpin Organisasi Antarpemerintah
Mulai April 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi antarpemeirntah yang paling banyak diikuti dii Twitter dengan halamannya yang dilihat lebih dari 2.56 juta penonton pada April 2014. Akhirnya, banyak bawahan dan badan pendanaan PBB yang berhasil menarik banyak pengikut. United Nations Children's Fund atau UNICEF meraih popularitas terbanyak daripada PBB, di mana UNICEF berhasil diikuti sebanyak lebih dari 2.69 juta pada April 2014.

## Lihat pula
* Aktivisme tagar

## Bacaan lanjutan
* Andreas Sandre "Twitter for Diplomats", report for Geneva-based, non-profit Diplo (2013)
* "Twiplomacy: Heads of state and government on Twitter, July 2013 ", Twiplomacy study (July 2013)

## Referensi