Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** (, **WvS**) lazim dikenal sebagai **KUH Pidana** atau **KUHP**, adalah undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Dengan menyimpang dari Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, ditetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana Belanda yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Saat ini, Republik Indonesia memiliki KUHP sendiri, yang mulai berlaku pada tahun 2026.

## Sejarah
**KUHP** atau **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad* Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, KUHP tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan lagi. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie *menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: “Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.” Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.”

### Isi
Isi dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, yaitu:
# **Buku I Aturan Umum** (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)
## Bab I - Aturan Umum
## Bab II - Pidana
## Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana
## Bab IV - Percobaan
## Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana
## Bab VI - Gabungan Tindak Pidana
## Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan
## Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana
## Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang- Undang
## Aturan Penutup
# **Buku II Kejahatan** (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)
## Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
## Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden
## Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya
## Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan
## Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
## Bab VI - Perkelahian Tanding
## Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang
## Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum
## Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu
## Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas
## Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek
## Bab XII - Pemalsuan Surat
## Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan
## Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan
## Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong
## Bab XVI - Penghinaan
## Bab XVII - Membuka Rahasia
## Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang
## Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa
## Bab XX - Penganiayaan
## Bab XXI - Menyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan
## Bab XXII - Pencurian
## Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman
## Bab XXIV - Penggelapan
## Bab XXV - Perbuatan Curang
## Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak
## Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang
## Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan
## Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran
## Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)
## Bab XXX - Penadahan Penerbitan Dan Percetakan
## Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab
# **Buku III Pelanggaran** (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)
## Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan
## Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum
## Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum
## Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan
## Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan
## Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan
## Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan
## Bab VIII - Pelanggaran Jabatan
## Bab IX - Pelanggaran Pelayaran.

## Peraturan terkait
* Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946
* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1951
* Undang Undang Nomor 73 Tahun 1958
* Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960
* PERPU No. 16 Tahun 1960
* PERPU No. 18 Tahun 1960
* Undang Undang Nomor 8 Tahun 1961
* Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974
* Undang Undang Nomor 4 Tahun 1976
* Undang Undang Nomor 27 Tahun 1999

## Bacaan lanjutan
* Prayudi, Guse (2012). Panduan Lengkap Hukum Pidana & Perdata. Yogyakarta: Tora Book Yogyakarta. ISBN 978-602-99724-4-3
* Soesilo, R (1976). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap. Bogor: Politea.

## Referensi

## Pranala luar
* Wetboek van Strafrecht
* Badan Pembinaan Hukum Nasional Sektor Hukum Pidana