Penyiksaan

**Penyiksaan** adalah tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah pada seseorang dengan alasan seperti hukuman, memaksa pengakuan, interogasi untuk mendapatkan informasi, atau mengintimidasi pihak ketiga.

Beberapa definisi membatasi penyiksaan pada tindakan yang dilakukan oleh negara, sementara yang lain mencakup aktor (pelaku) non-negara. Sebagian besar korban penyiksaan adalah orang-orang miskin dan terpinggirkan yang diduga melakukan kejahatan, meskipun penyiksaan terhadap tahanan politik, atau selama konflik bersenjata, mendapatkan perhatian yang tidak proporsional. Hukuman fisik yudisial dan hukuman mati terkadang dipandang sebagai bentuk penyiksaan, tetapi label ini kontroversial secara internasional. Berbagai metode penyiksaan digunakan, sering kali dikombinasikan; bentuk penyiksaan fisik yang paling umum adalah pemukulan. Mulai abad kedua puluh, banyak penyiksa lebih memilih metode tanpa bekas luka atau metode psikologis untuk mempertahankan penyangkalan.

Penyiksa lebih umum bertindak karena rasa takut, atau karena sumber daya yang terbatas, alih-alih karena sadisme. Meskipun sebagian besar penyiksa diperkirakan mempelajari teknik penyiksaan secara informal dan jarang menerima perintah eksplisit, mereka difasilitasi oleh organisasi yang memungkinkan dan mendorong perilaku mereka. Begitu sebuah program penyiksaan dimulai, biasanya program tersebut tereskalasi melampaui apa yang awalnya dimaksudkan dan sering kali menyebabkan lembaga yang terlibat kehilangan efektivitas. Penyiksaan bertujuan untuk mematahkan kemauan korban, menghancurkan agensi serta kepribadian mereka, dan disebut-sebut sebagai salah satu pengalaman paling merusak yang dapat dialami seseorang. Banyak korban menderita kerusakan fisik—nyeri kronis adalah yang paling umum—maupun gejala sisa mental. Meskipun penyintas penyiksaan memiliki tingkat gangguan stres pascatrauma yang termasuk paling tinggi, banyak di antaranya yang tetap tangguh secara psikologis. 

Penyiksaan telah dilakukan sejak zaman kuno. Namun, pada abad kedelapan belas dan kesembilan belas, banyak negara Barat menghapuskan penggunaan resmi penyiksaan dalam sistem peradilan, meskipun praktiknya terus berlanjut di seluruh dunia. Riset opini publik menunjukkan adanya penentangan umum terhadap penyiksaan. Praktik ini dilarang berdasarkan hukum internasional bagi semua negara dalam keadaan apa pun dan secara eksplisit dilarang oleh beberapa perjanjian. Penentangan terhadap penyiksaan mendorong pembentukan gerakan hak asasi manusia setelah Perang Dunia II, dan hal ini terus menjadi isu hak asasi manusia yang penting. Meskipun upaya pencegahan memiliki efektivitas yang beragam, reformasi kelembagaan dan penghapusan penahanan tanpa komunikasi telah memberikan dampak positif. Walaupun mengalami penurunan, penyiksaan masih dipraktikkan di atau oleh sebagian besar negara.

## Definisi

Penyiksaan secara konvensional dipahami sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah pada orang tak berdaya yang berada di bawah kendali pelaku. Komponen-komponen definisi penyiksaan yang diterima secara umum adalah sebagai berikut: 
*Telah diterima secara luas bahwa penyiksaan harus dilakukan secara sengaja dan untuk tujuan tertentu, tetapi hal ini biasanya mencakup motivasi apa pun kecuali kelalaian atau tujuan yang dapat dibenarkan. 
*Meskipun definisi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan mensyaratkan bahwa penyiksaan dilakukan atau dimungkinkan oleh "pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas resmi", beberapa sistem hukum menambahkan kelompok bersenjata non-negara dan kejahatan terorganisir. Definisi yang paling luas mencakup siapa saja sebagai calon pelaku. Seiring berjalannya waktu, pengadilan mulai beralih dari pandangan penyiksaan yang berpusat pada negara dengan meminta pertanggungjawaban negara atas kegagalan dalam mencegah dan menghukum penyiksaan oleh pihak ketiga.
*Penyiksaan sering digambarkan terjadi ketika korban tidak berdaya dan berada di bawah kendali pelaku, yang dapat membantu membedakannya dari penggunaan kekuatan yang sah. Penggunaannya sebagai karakteristik penentu penyiksaan lebih kontroversial karena dapat diklaim bahwa korban tidak sepenuhnya tidak berdaya, terutama dalam situasi penyiksaan non-tradisional yang terjadi di luar tahanan. 
*Ambang batas keparahan di mana suatu perlakuan dapat diklasifikasikan sebagai penyiksaan adalah aspek yang paling kontroversial dari definisinya; interpretasi tentang penyiksaan telah meluas seiring berjalannya waktu. Elemen subjektif dari definisi penyiksaan membuka ruang bagi evolusi hukum yang memperluas larangan penyiksaan, namun di sisi lain dapat digunakan untuk membenarkan praktik-praktik penyiksaan (misalnya, pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa ''waterboarding'' bukanlah penyiksaan).

Bergantung pada definisi yang digunakan, penyiksaan dapat dibedakan dari perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (CIDT) berdasarkan tingkat keparahan atau tujuannya. Definisi penyiksaan mengecualikan dan dapat dipandang melegitimasi bentuk-bentuk rasa sakit, penderitaan, dan degradasi lainnya, khususnya kekerasan struktural, kolektif, dan yang dilembagakan, sementara pakar hukum Ergün Cakal berpendapat bahwa praktik-praktik kekerasan mulai diakui sebagai penyiksaan setelah hal tersebut tidak lagi melayani kepentingan negara.

## Sejarah
### Pra-penghapusan

Penyiksaan dapat diterima secara hukum dan moral di sebagian besar masyarakat kuno, abad pertengahan, dan modern awal. Masyarakat menggunakan penyiksaan sebagai bagian dari proses peradilan, dan hukuman yang menyakitkan dibedakan dari penyiksaan. Secara historis, penyiksaan dipandang sebagai cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan kebenaran, hukuman yang pantas, dan pencegahan terhadap pelanggaran di masa mendatang. Ketika penyiksaan diatur secara hukum, terdapat batasan pada metode-metode yang diperbolehkan. Di sebagian besar masyarakat, warga negara hanya dapat disiksa secara yudisial dalam keadaan luar biasa dan untuk kejahatan serius seperti makar, sering kali hanya ketika beberapa bukti telah ada. Sebaliknya, nonwarga negara seperti orang asing dan budak pada umumnya disiksa.

Terdapat bukti arkeologis mengenai penyiksaan di Eropa pada periode Neolitikum Awal, sekitar 7.000 tahun yang lalu. Penyiksaan secara umum disebutkan dalam sumber-sumber sejarah tentang Asyur dan Persia Akhemeniyah. Penyiksaan jarang terjadi di Eropa Abad Pertengahan awal tetapi menjadi lebih umum antara tahun 1200 dan 1400. Penyiksaan pada waktu itu masih merupakan proses padat karya yang dikhususkan untuk kejahatan yang paling parah; sebagian besar korban penyiksaan adalah laki-laki yang dituduh melakukan pembunuhan, makar, atau pencurian. Kesultanan Utsmaniyah dan Iran Qajar menggunakan penyiksaan dalam kasus-kasus di mana bukti tidak langsung mengaitkan seseorang dengan suatu kejahatan, meskipun hukum Islam secara tradisional menganggap pengakuan yang dibuat di bawah penyiksaan sebagai sesuatu yang tidak sah.

### Penghapusan dan penggunaan berkelanjutan

Penyiksaan tetap legal di Eropa selama abad ketujuh belas, tetapi praktiknya menurun. Penyiksaan sudah menjadi hal yang tidak terlalu penting bagi sistem peradilan pidana Eropa menjelang penghapusan resminya pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Teori-teori mengenai mengapa penyiksaan dihapuskan meliputi gagasan-gagasan Pencerahan tentang nilai diri manusia, penurunan standar pembuktian dalam kasus pidana, pandangan populer yang tidak lagi melihat rasa sakit sebagai penebusan moral, dan perluasan pemenjaraan sebagai alternatif dari eksekusi atau hukuman yang menyakitkan. Tidak diketahui secara pasti apakah penyiksaan juga menurun di negara-negara non-Barat atau koloni Eropa selama abad kesembilan belas. Di Tiongkok, penyiksaan yudisial, yang telah dipraktikkan selama lebih dari dua milenium, dilarang pada tahun 1905 bersama dengan hukum cambuk dan *[[lingchi]]* (pemotongan anggota tubuh) sebagai cara eksekusi, meskipun penyiksaan di Tiongkok terus berlanjut sepanjang abad kedua puluh dan dua puluh satu.

Penyiksaan digunakan secara luas oleh kekuatan kolonial untuk menundukkan perlawanan dan mencapai puncaknya selama perang antikolonial pada abad kedua puluh. Diperkirakan 300.000 orang disiksa selama Perang Aljazair (1954–1962), dan Inggris serta Portugal juga menggunakan penyiksaan dalam upaya untuk mempertahankan imperium mereka masing-masing. Negara-negara merdeka di Afrika, Timur Tengah, dan Asia sering menggunakan penyiksaan pada abad kedua puluh, tetapi tidak diketahui apakah penggunaan penyiksaan oleh mereka meningkat atau menurun dibandingkan dengan tingkat pada abad kesembilan belas. Selama paruh pertama abad kedua puluh, penyiksaan menjadi lebih lazim di Eropa seiring dengan munculnya polisi rahasia, Perang Dunia I dan Perang Dunia II, serta negara komunis dan fasis. Penyiksaan digunakan oleh pemerintah komunis maupun antikomunis selama Perang Dingin di Amerika Latin, dengan perkiraan 100.000 hingga 150.000 korban penyiksaan oleh rezim yang didukung Amerika Serikat. Satu-satunya negara di mana penyiksaan jarang terjadi selama abad kedua puluh adalah demokrasi liberal di Barat, di mana penyiksaan digunakan terhadap minoritas etnis atau tersangka kriminal dari kelas terpinggirkan, dan selama perang di luar negeri melawan populasi asing.

## Prevalensi

Sebagian besar negara mempraktikkan penyiksaan, meskipun hanya sedikit yang mengakuinya. Terlepas dari salah satu larangan paling jelas dan mutlak yang dikenal dalam hukum internasional, penyiksaan terus dipraktikkan secara kurang lebih terbuka di beberapa negara; negara-negara lain telah mengubah teknik apa yang digunakan dan menyangkal, menutupi, atau mengalihdayakan program penyiksaan. Mengukur tingkat terjadinya penyiksaan merupakan hal yang sulit karena biasanya dilakukan secara rahasia, dan pelanggaran lebih mungkin terungkap dalam masyarakat terbuka yang memiliki komitmen untuk melindungi hak asasi manusia. Banyak penyintas penyiksaan, terutama yang berasal dari populasi miskin atau terpinggirkan, enggan untuk melapor. Pemantauan telah difokuskan pada kantor polisi dan penjara, meskipun penyiksaan juga dapat terjadi di fasilitas lain seperti detensi imigrasi dan pusat penahanan remaja. Penyiksaan yang terjadi di luar tahanan—termasuk hukuman di luar hukum, intimidasi, dan pengendalian massa—secara tradisional tidak dihitung, meskipun beberapa studi menunjukkan bahwa hal tersebut lebih umum daripada penyiksaan di tempat penahanan. Bahkan ada lebih sedikit informasi tentang prevalensi penyiksaan sebelum abad kedua puluh. Meskipun sering diasumsikan bahwa laki-laki mengalami penyiksaan dengan tingkat yang lebih tinggi daripada perempuan, masih terdapat kekurangan bukti. Beberapa penelitian kuantitatif memperkirakan bahwa tingkat penyiksaan cenderung stagnan atau meningkat seiring berjalannya waktu, namun hal ini mungkin merupakan efek dari cara pengukuran.

Meskipun demokrasi liberal cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk menganiaya warganya, mereka mungkin mempraktikkan penyiksaan terhadap warga negara yang terpinggirkan serta nonwarga negara di mana mereka tidak memiliki akuntabilitas demokratis terhadap kelompok tersebut. Pemilih mungkin mendukung kekerasan terhadap kelompok luar yang dianggap mengancam; institusi mayoritarian tidak efektif dalam mencegah penyiksaan terhadap minoritas atau orang asing. Penyiksaan lebih mungkin terjadi ketika suatu masyarakat merasa terancam karena perang atau krisis, tetapi berbagai studi belum menemukan hubungan yang konsisten antara penggunaan penyiksaan dan serangan teroris.

Penyiksaan diarahkan terhadap segmen-segmen populasi tertentu, yang tidak mendapatkan perlindungan terhadap penyiksaan seperti yang diberikan kepada orang lain. Penyiksaan terhadap tahanan politik dan penyiksaan selama konflik bersenjata menerima lebih banyak perhatian dibandingkan dengan penyiksaan terhadap orang miskin atau tersangka kriminal. Sebagian besar korban penyiksaan diduga melakukan kejahatan; jumlah korban yang tidak proporsional berasal dari komunitas miskin atau terpinggirkan. Kelompok-kelompok yang secara khusus rentan terhadap penyiksaan meliputi pemuda pengangguran, penduduk miskin perkotaan, orang-orang LGBT, pengungsi dan migran, minoritas etnis dan ras, masyarakat adat, serta penyandang disabilitas. Kemiskinan relatif dan ketimpangan yang dihasilkannya secara khusus membuat orang miskin rentan terhadap penyiksaan. Kriminalisasi terhadap orang miskin, melalui hukum yang menyasar tunawisma, pekerja seks, atau mereka yang bekerja di ekonomi informal, dapat berujung pada tindakan kepolisian yang sewenang-wenang dan penuh kekerasan. Kekerasan rutin terhadap orang-orang miskin dan terpinggirkan sering kali tidak dipandang sebagai penyiksaan, dan para pelakunya membenarkan kekerasan tersebut sebagai taktik kepolisian yang sah; para korban tidak memiliki sumber daya atau kedudukan untuk mencari keadilan.

## Pelaku

Karena sebagian besar penelitian berfokus pada korban penyiksaan, lebih sedikit yang diketahui tentang para pelaku penyiksaan. Banyak penyiksa memandang tindakan mereka sebagai bentuk pengabdian pada tujuan politik atau ideologis yang lebih tinggi yang membenarkan penyiksaan sebagai cara yang sah untuk melindungi negara. Rasa takut sering kali menjadi motivasi terjadinya penyiksaan, dan ini biasanya bukanlah respons yang rasional karena pada umumnya tidak efektif atau bahkan kontraproduktif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Korban penyiksaan sering kali dipandang oleh para pelakunya sebagai ancaman yang parah dan musuh negara. Berbagai studi mengenai pelaku tidak mendukung asumsi umum bahwa mereka patologis secara psikologis. Sebagian besar pelaku tidak secara sukarela menjadi penyiksa; banyak yang memiliki keengganan bawaan untuk menggunakan kekerasan, dan mengandalkan mekanisme koping, seperti alkohol atau narkoba. Psikiater Pau Pérez-Sales menemukan bahwa penyiksa bertindak berdasarkan berbagai motif seperti komitmen ideologis, keuntungan pribadi, rasa memiliki kelompok, menghindari hukuman, atau menghindari rasa bersalah dari tindakan penyiksaan sebelumnya. 

Berbeda dengan asumsi bahwa penyiksaan diperintahkan di tingkat tertinggi pemerintahan, persetujuan atau pembiaran dari atasan merupakan syarat yang diperlukan tetapi tidak cukup untuk terjadinya penyiksaan, mengingat bahwa perintah spesifik untuk menyiksa jarang dapat diidentifikasi. Dalam banyak kasus, kombinasi efek disposisional dan situasional mendorong seseorang menjadi penyiksa. Pada sebagian besar kasus penyiksaan sistematis, para penyiksa mengalami desensitisasi terhadap kekerasan dengan dipaparkan pada pelecehan fisik atau psikologis selama pelatihan yang mana hal ini bisa menjadi taktik yang disengaja untuk mencetak para penyiksa. Bahkan ketika tidak secara eksplisit diperintahkan oleh pemerintah untuk menyiksa, pelaku mungkin merasakan tekanan teman sebaya karena maskulinitas yang kompetitif. Unit polisi elit dan khusus sangat rentan melakukan penyiksaan, mungkin karena sifat mereka yang sangat erat dan terisolasi dari pengawasan. Walaupun beberapa penyiksa dilatih secara formal, sebagian besar diperkirakan mempelajari teknik penyiksaan secara informal.

Penyiksaan dapat menjadi efek samping dari sistem peradilan pidana yang rusak, di mana kekurangan dana, kurangnya independensi peradilan, atau korupsi melemahkan penyelidikan yang efektif dan peradilan yang adil. Dalam konteks ini, orang-orang yang tidak mampu membayar suap kemungkinan besar akan menjadi korban penyiksaan. Polisi yang kekurangan staf atau kurang terlatih lebih cenderung menggunakan penyiksaan saat menginterogasi tersangka. Di beberapa negara, seperti Kirgizstan, tersangka lebih mungkin disiksa pada akhir bulan karena adanya kuota kinerja.

Kontribusi birokrasi terhadap penyiksaan masih kurang diteliti dan kurang dipahami. Penyiksa bergantung pada pendukung aktif maupun mereka yang mengabaikannya. Profesional di bidang militer, intelijen, psikologi, medis, dan hukum semuanya dapat terlibat dalam penyiksaan. Insentif dapat mendorong penggunaan penyiksaan di tingkat institusional atau individu, dan beberapa pelaku termotivasi oleh prospek kemajuan karier. Birokrasi dapat mengaburkan tanggung jawab atas penyiksaan dan membantu pelaku mencari alasan atas tindakan mereka. Menjaga kerahasiaan sering kali penting untuk mempertahankan program penyiksaan, yang dapat dicapai dengan berbagai cara mulai dari penyensoran langsung, penyangkalan, atau pelabelan keliru penyiksaan sebagai sesuatu yang lain, hingga mengalihkan pelanggaran ke luar wilayah negara. Bersamaan dengan penyangkalan resmi, penyiksaan dimungkinkan oleh pelepasan moral dari para korban dan impunitas bagi para pelaku.  Tuntutan publik akan tindakan tegas terhadap kejahatan atau bahkan dukungan untuk penyiksaan terhadap penjahat dapat memfasilitasi penggunaannya.

Begitu sebuah program penyiksaan dimulai, sulit atau tidak mungkin untuk mencegahnya dari eskalasi ke teknik yang lebih parah dan meluas ke kelompok korban yang lebih besar, melampaui apa yang awalnya dimaksudkan atau diinginkan oleh para pembuat keputusan. Sosiolog Christopher J. Einolf berpendapat bahwa "penyiksaan dapat menciptakan lingkaran setan di mana ketakutan akan musuh internal mengarah pada penyiksaan, penyiksaan menciptakan pengakuan palsu, dan pengakuan palsu memperkuat ketakutan para penyiksa, yang mengarah pada spiral paranoia dan penyiksaan yang terus meningkat"—mirip dengan perburuan penyihir. Eskalasi penyiksaan sangat sulit dibendung dalam operasi kontrapemberontakan. Penyiksaan dan teknik-teknik spesifik menyebar antar negara, terutama oleh tentara yang kembali ke tanah air dari perang di luar negeri, meskipun proses ini masih kurang dipahami.

## Tujuan
### Hukuman
Penyiksaan untuk hukuman telah ada sejak zaman kuno dan masih digunakan pada abad ke-21.
Praktik umum di negara-negara dengan sistem peradilan yang disfungsional atau penjara yang terlalu padat adalah polisi menangkap tersangka, menyiksa mereka, dan membebaskan mereka tanpa dakwaan. Penyiksaan semacam itu dapat dilakukan di kantor polisi, rumah korban, atau tempat umum. Di Afrika Selatan, polisi terlihat menyerahkan tersangka kepada kelompok main hakim sendiri untuk disiksa. Kekerasan di luar hukum jenis ini sering kali dilakukan di depan umum sebagai bentuk pengendalian sosial untuk memberikan efek jera kepada orang lain. Praktik ini secara diskriminatif menyasar minoritas dan kelompok terpinggirkan serta mungkin didukung oleh publik, terutama jika masyarakat tidak memercayai sistem peradilan resmi.

Hukuman fisik yudisial pada awalnya dikecualikan dari definisi penyiksaan PBB, yang "tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada, atau insidental terhadap sanksi yang sah", meskipun hal tersebut secara eksplisit dilarang berdasarkan Konvensi Jenewa. Sejak tahun 1990-an, pengadilan semakin mengakuinya sebagai bentuk penyiksaan, meskipun norma ini mendapat tentangan dari para praktisi hukum Islam dan praktik peradilan tradisional lainnya. Hukuman mati adalah bentuk ekstrem dari hukuman fisik dan penggunaannya menjadi semakin dibatasi. Metode eksekusi tertentu telah dilarang karena dianggap menyiksa, dan kerugian psikologis akibat hukuman mati juga telah diakui sebagai penyiksaan. Pihak lain tidak menganggap hukuman fisik dengan hukuman tetap sebagai penyiksaan, karena hal itu tidak bertujuan untuk mematahkan kehendak korban.

### Efek jera

Penyiksaan juga dapat digunakan secara sembarangan untuk meneror orang selain korban langsung atau untuk mencegah perlawanan terhadap pemerintah. Di Amerika Serikat, penyiksaan digunakan untuk mencegah budak melarikan diri atau memberontak. Beberapa pembela penyiksaan yudisial sebelum penghapusannya berpendapat bahwa hal itu mencegah kejahatan; para reformis menegaskan bahwa karena penyiksaan dilakukan secara rahasia, hal itu tidak bisa menjadi efek jera yang efektif. Rezim otoriter sering kali menggunakan penindasan tanpa pandang bulu karena mereka tidak dapat mengidentifikasi lawan potensial secara akurat. Banyak kelompok pemberontak kekurangan infrastruktur yang memadai untuk program penyiksaan dan sebagai gantinya mengintimidasi dengan cara membunuh. Riset telah menemukan bahwa penyiksaan oleh negara dapat memperpanjang umur organisasi teroris, meningkatkan insentif bagi pemberontak untuk menggunakan kekerasan, dan meradikalisasi pihak oposisi. 

Pada abad kedua puluh, contoh-contoh terkenal meliputi Khmer Merah dan rezim antikomunis di Amerika Latin, yang menyiksa dan membunuh korban mereka sebagai bagian dari penghilangan paksa. Program penyiksaan besar-besaran di Suriah era Ba'ath ada untuk melenyapkan perbedaan pendapat dan agar para pelaku menunjukkan kesetiaan kepada rezim, meskipun semua bukti menunjukkan bahwa hal itu tidak mengurangi oposisi politik. Beberapa peneliti penyiksaan berpendapat bahwa penyiksaan digunakan oleh Israel untuk mendominasi dan meneror warga Palestina, khususnya selama genosida Gaza Bentuk penyiksaan lain untuk memberikan efek jera adalah kekerasan terhadap migran, seperti yang telah dilaporkan selama penolakan di perbatasan eksternal Uni Eropa.

### Pengakuan
 
Penyiksaan telah digunakan sepanjang sejarah untuk mendapatkan pengakuan dari tahanan. Pada tahun 1764, tokoh reformis asal Italia Cesare Beccaria mengecam penyiksaan sebagai "cara jitu untuk membebaskan penjahat yang kuat dan menghukum orang yang lemah namun tidak bersalah". Keraguan serupa tentang keefektifan penyiksaan telah disuarakan selama berabad-abad sebelumnya, termasuk oleh Aristoteles. Meskipun penyiksaan yudisial telah dihapuskan, praktik ini terus digunakan untuk mendapatkan pengakuan, terutama dalam sistem peradilan yang sangat menghargai pengakuan dalam perkara pidana. Penggunaan penyiksaan untuk memaksa tersangka mengaku difasilitasi oleh undang-undang yang mengizinkan penahanan praperadilan yang ekstensif. Riset telah menemukan bahwa interogasi koersif sedikit lebih efektif daripada wawancara kognitif untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, tetapi menghadirkan risiko pengakuan palsu yang lebih tinggi. Banyak korban penyiksaan akan mengatakan apa pun yang ingin didengar oleh penyiksa demi mengakhiri penyiksaan tersebut. Orang lain yang bersalah menolak untuk mengaku, terutama jika mereka percaya bahwa hal itu hanya akan membawa lebih banyak penyiksaan atau hukuman. Sistem peradilan abad pertengahan berusaha menangkal risiko pengakuan palsu di bawah penyiksaan dengan mewajibkan pengaku untuk memberikan perincian yang dapat dibuktikan kesalahannya tentang kejahatan tersebut, dan hanya mengizinkan penyiksaan jika sudah ada beberapa bukti yang memberatkan tertuduh. Di beberapa negara, lawan politik disiksa untuk memaksa mereka mengaku di depan umum sebagai bentuk propaganda negara.

### Interogasi

Penggunaan penyiksaan untuk mendapatkan informasi selama interogasi hanya mencakup sebagian kecil dari kasus penyiksaan di seluruh dunia; penggunaannya untuk mendapatkan pengakuan atau intimidasi lebih umum terjadi. Meskipun penyiksaan interogasi telah digunakan dalam perang konvensional, hal ini bahkan lebih umum terjadi dalam perang asimetris atau perang saudara. Skenario bom waktu yang berdetak sangatlah jarang terjadi, jika bukan mustahil, tetapi sering dikutip untuk membenarkan penyiksaan untuk interogasi. Penggambaran fiktif penyiksaan sebagai metode interogasi yang efektif telah memicu kesalahpahaman yang membenarkan penggunaan penyiksaan. Eksperimen yang membandingkan penyiksaan dengan metode interogasi lainnya tidak dapat dilakukan karena alasan etis dan praktis. Sebagian besar pakar penyiksaan skeptis tentang kemanjurannya dalam mendapatkan informasi yang akurat, sementara yang lain berpendapat bahwa efektivitasnya mustahil untuk diketahui, dan dalam beberapa kasus intelijen yang dapat ditindaklanjuti telah berhasil didapatkan. Penyiksaan interogasi sering kali beralih menjadi penyiksaan pengakuan atau sekadar hiburan, dan beberapa penyiksa tidak membedakan antara interogasi dan pengakuan. Meskipun skeptis terhadap beberapa kritik tentang penyiksaan, Ron E. Hassner berpendapat bahwa agar efektif, penyiksaan harus direncanakan dan dilakukan dalam waktu yang lama. "Masyarakat kita harus menyetujui kampanye penyiksaan besar-besaran yang dibirokratisasi, di masa damai atau perang, yang menargetkan ribuan orang, dari semua lapisan masyarakat, terlepas dari kesalahannya, demi mengekstraksi intelijen sederhana yang, paling banter, hanya bersifat koroboratif (menguatkan)."

## Metode

Berbagai macam teknik telah digunakan untuk penyiksaan. Meskipun demikian, ada cara-cara terbatas untuk menimbulkan rasa sakit sembari meminimalkan risiko kematian. Para penyintas melaporkan bahwa metode pasti yang digunakan tidaklah signifikan. Sebagian besar bentuk penyiksaan mencakup elemen fisik maupun psikologis dan berbagai metode biasanya digunakan pada satu orang. Metode penyiksaan yang berbeda populer di negara yang berbeda-beda pula. Metode berteknologi rendah lebih umum digunakan daripada yang berteknologi tinggi, dan upaya untuk mengembangkan teknologi penyiksaan yang divalidasi secara ilmiah telah gagal. Larangan penyiksaan memotivasi peralihan ke metode-metode yang tidak meninggalkan bekas untuk membantu penyangkalan dan untuk menghilangkan hak korban atas ganti rugi hukum. Saat menghadapi lebih banyak tekanan dan pengawasan, negara-negara demokrasi memimpin inovasi dalam praktik penyiksaan bersih pada awal abad kedua puluh; teknik-teknik semacam itu menyebar ke seluruh dunia pada tahun 1960-an. Pola penyiksaan berbeda-beda berdasarkan batas waktu penyiksa—misalnya, akibat batasan hukum pada penahanan praperadilan. Walaupun beberapa metode pada dasarnya dianggap sebagai penyiksaan, metode lainnya dapat berkontribusi pada temuan penyiksaan bergantung pada keadaan dan dampak kumulatifnya.

Pemukulan atau trauma tumpul adalah bentuk penyiksaan fisik yang paling umum yang dilaporkan oleh sekitar dua pertiga penyintas. Pemukulan tersebut mungkin dilakukan secara tidak sistematis atau difokuskan pada bagian tubuh tertentu, seperti dalam *[[pukulan telapak kaki|falanga]]* (telapak kaki), pukulan berulang pada kedua telinga, atau mengguncang tahanan sehingga kepalanya bergerak bolak-balik. Sering kali, orang-orang digantung dalam posisi yang menyakitkan seperti strapado atau gantung terbalik yang dikombinasikan dengan pemukulan. Orang juga dapat menjadi sasaran penusukan atau luka tusuk, kukunya dicabut, atau bagian tubuhnya diamputasi. Luka bakar juga umum terjadi, terutama luka bakar rokok, tetapi instrumen lain juga digunakan, termasuk logam panas, cairan panas, terik matahari, atau asam. Pemaksaan menelan air, makanan, atau zat lain, maupun suntikan juga digunakan sebagai penyiksaan. Kejutan listrik sering digunakan untuk menyiksa, terutama untuk menghindari metode lain yang lebih cenderung meninggalkan bekas luka. Asfiksia, di mana ''waterboarding'' adalah salah satu bentuknya, menimbulkan penyiksaan pada korban dengan memutus pasokan udara mereka.

Penyiksaan psikologis mencakup metode yang tidak melibatkan elemen fisik maupun memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu dan serangan fisik yang pada akhirnya menargetkan pikiran. Ancaman pembunuhan, eksekusi tiruan, atau dipaksa menyaksikan penyiksaan terhadap orang lain sering dilaporkan secara subjektif lebih buruk daripada disiksa secara fisik dan dikaitkan dengan gejala sisa yang parah. Teknik penyiksaan lainnya meliputi perampasan tidur, kepadatan berlebih atau kurungan isolasi, penahanan makanan atau air, deprivasi sensorik (seperti penutupan kepala), paparan cahaya atau kebisingan ekstrem (misalnya, penyiksaan musikal), penghinaan (yang dapat didasarkan pada seksualitas atau identitas agama maupun nasional korban), dan penggunaan hewan seperti anjing untuk menakut-nakuti atau melukai tahanan. Penyiksaan posisi bekerja dengan memaksa seseorang untuk mengambil suatu postur, menumpukan berat badan mereka pada beberapa otot, menyebabkan rasa sakit tanpa meninggalkan bekas, misalnya berdiri atau jongkok untuk waktu yang lama. Pemerkosaan dan kekerasan seksual adalah metode penyiksaan universal dan sering kali menanamkan rasa malu yang permanen pada korban serta dalam beberapa budaya, mempermalukan keluarga dan masyarakat mereka. Perbedaan budaya dan individu memengaruhi cara korban memandang berbagai metode penyiksaan.

## Dampak

Penyiksaan adalah salah satu pengalaman paling menghancurkan yang dapat dialami seseorang. Penyiksaan bertujuan untuk mematahkan kemauan korban dan menghancurkan agensi serta kepribadian mereka. Penyintas penyiksaan Jean Améry berpendapat bahwa itu adalah "peristiwa paling mengerikan yang dapat disimpan manusia di dalam dirinya" dan bahwa "siapa pun yang pernah disiksa, akan tetap tersiksa". Sebagian kecil namun signifikan dari korban penyiksaan, termasuk Améry, kemudian meninggal karena bunuh diri. Penyintas sering kali mengalami masalah sosial dan keuangan. Keadaan seperti kerawanan perumahan, pemisahan keluarga, dan ketidakpastian dalam mengajukan suaka di negara yang aman sangat berdampak pada kesejahteraan penyintas. 

Kematian bukanlah akibat yang jarang terjadi dari penyiksaan. Pemahaman tentang hubungan antara metode penyiksaan tertentu dan konsekuensi kesehatan masih kurang. Konsekuensi tersebut dapat meliputi neuropati perifer, kerusakan gigi, rabdomiolisis akibat kerusakan otot yang parah, cedera otak traumatik, infeksi menular seksual, dan kehamilan akibat pemerkosaan. Nyeri kronis dan disabilitas terkait nyeri umum dilaporkan, tetapi masih sedikit penelitian mengenai dampak ini atau kemungkinan perawatannya. Masalah psikologis umum yang memengaruhi penyintas meliputi stres traumatik, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Rata-rata 40 persen menderita gangguan stres pascatrauma (PTSD) jangka panjang, tingkat yang lebih tinggi daripada pengalaman traumatis lainnya. Tidak semua penyintas atau pakar rehabilitasi mendukung penggunaan kategori medis untuk mendefinisikan pengalaman mereka, dan banyak penyintas yang tetap tangguh secara psikologis.

Penuntutan pidana atas penyiksaan jarang terjadi dan sebagian besar korban yang mengajukan pengaduan resmi tidak dipercaya. Meskipun ada upaya untuk evaluasi berbasis bukti terhadap bekas luka dari penyiksaan seperti Protokol Istanbul, sebagian besar pemeriksaan fisik tidak konklusif. Dampak penyiksaan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang biasanya menghasilkan kesaksian yang tidak konsisten dari para penyintas, yang menghambat upaya mereka untuk dipercaya dan mengamankan status pengungsi di negara asing maupun penuntutan pidana terhadap pelakunya.

Meskipun penelitian mengenai efek penyiksaan terhadap pelaku lebih sedikit, mereka dapat mengalami cedera moral atau gejala trauma yang mirip dengan korban, terutama ketika mereka merasa bersalah atas tindakan mereka. Penyiksaan memiliki efek merusak pada institusi dan masyarakat yang melakukannya. Para penyiksa melupakan keterampilan investigasi yang penting karena penyiksaan bisa menjadi cara yang lebih mudah untuk mencapai tingkat penghukuman yang tinggi dibandingkan kerja kepolisian yang memakan waktu, sehingga mendorong penggunaan penyiksaan yang berkelanjutan dan terus meningkat. Ketidaksetujuan publik terhadap penyiksaan dapat merusak reputasi internasional negara-negara yang menggunakannya, memperkuat dan meradikalisasi oposisi dengan kekerasan terhadap negara-negara tersebut, serta mendorong musuh untuk turut menggunakan penyiksaan.

## Opini publik
Banyak studi telah menemukan bahwa sebagian besar orang di seluruh dunia menentang penggunaan penyiksaan secara umum. Beberapa pihak memegang pandangan yang pasti mengenai penyiksaan; bagi yang lain, dapat diterimanya penyiksaan bergantung pada siapa korbannya. Dukungan terhadap penyiksaan dalam kasus-kasus tertentu berkorelasi dengan keyakinan bahwa penyiksaan itu efektif dan digunakan dalam kasus bom waktu yang berdetak. Perempuan cenderung lebih menentang penyiksaan daripada laki-laki. Orang yang tidak beragama lebih kecil kemungkinannya untuk mendukung penggunaan penyiksaan daripada orang beragama, meskipun untuk kelompok yang terakhir, peningkatan religiusitas turut meningkatkan penentangan terhadap penyiksaan. Ciri-ciri kepribadian seperti otoritarianisme sayap kanan, orientasi dominasi sosial, dan retributivisme berkorelasi dengan dukungan yang lebih tinggi terhadap penyiksaan; penerimaan terhadap nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan dan kesetaraan mengurangi dukungan terhadap penyiksaan. Opini publik rata-rata paling mendukung penyiksaan di negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan tingkat represi negara yang tinggi. Opini publik dan mobilisasi masyarakat sipil merupakan pembatas penting terhadap penggunaan penyiksaan oleh negara.

## Larangan

Larangan penyiksaan secara umum diterima sebagai upaya untuk melindungi martabat manusia serta integritas fisik dan mental korban. Penyiksaan dikritik berdasarkan semua kerangka etika utama, termasuk deontologi, konsekuensialisme, dan etika kebajikan. Beberapa filsuf kontemporer berpendapat bahwa penyiksaan tidak pernah dapat diterima secara moral; sementara yang lain mengusulkan pengecualian terhadap aturan umum tersebut dalam situasi dunia nyata yang setara dengan skenario bom waktu yang berdetak. Tuduhan penyiksaan sering kali dianggap sebagai stigma yang lebih serius daripada perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang menyebabkan penderitaan manusia dalam jumlah serupa.

Penghapusan dan pelarangan penyiksaan dibenarkan oleh retorika yang mengklasifikasikannya sebagai tindakan biadab dan tidak beradab. Menjelang akhir abad kesembilan belas, negara-negara mulai dikecam secara internasional karena menggunakan penyiksaan. Larangan penyiksaan menjadi bagian dari misi peradaban yang membenarkan pemerintahan kolonial dengan dalih mengakhiri penyiksaan, terlepas dari penggunaan penyiksaan oleh penguasa kolonial itu sendiri. Kecaman tersebut diperkuat pada abad kedua puluh sebagai reaksi terhadap penggunaan penyiksaan oleh Jerman Nazi dan Uni Soviet. Terkejut oleh kekejaman Nazi selama Perang Dunia II, di mana setelahnya masalah penyiksaan menonjol dalam pengadilan Nuremberg, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang melarang penyiksaan. Penyiksaan mendorong terciptanya gerakan hak asasi manusia. Dimulai dengan kasus Yunani pada tahun 1969, definisi penyiksaan—yang dibiarkan tidak terdefinisi di sebagian besar perjanjian—telah dijabarkan dalam hukum kasus. Pada awal 1970-an, Amnesty International meluncurkan kampanye global menentang penyiksaan, mengungkap penggunaannya yang meluas dan berujung pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Penyiksaan (CAT) pada tahun 1984.

Larangan penyiksaan adalah norma peremptori (*jus cogens*) dalam hukum internasional, yang berarti bahwa hal itu dilarang bagi semua negara dalam keadaan apa pun. CAT dan Protokol Opsionalnya berfokus pada pencegahan penyiksaan, yang sudah dilarang dalam hukum hak asasi manusia internasional (IHRL) berdasarkan perjanjian-perjanjian lain seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. CAT menetapkan bahwa penyiksaan harus menjadi tindak pidana berdasarkan hukum suatu negara, bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan tidak dapat diterima di pengadilan, dan mendeportasi seseorang ke negara lain di mana mereka kemungkinan akan menghadapi penyiksaan adalah hal yang dilarang. Bahkan ketika hal tersebut ilegal di bawah hukum nasional, hakim di banyak negara terus menerima bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan atau perlakuan buruk. Masih diperdebatkan apakah ratifikasi CAT menurunkan, tidak memengaruhi, atau malah meningkatkan tingkat penyiksaan di suatu negara. Penyiksaan dilarang dalam hukum pidana internasional sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan; tidak seperti dalam IHRL, kejahatan ini dapat dilakukan oleh aktor non-negara. Pada tahun 1987, Israel menjadi satu-satunya negara di dunia yang konon melegalkan penyiksaan.Yang lebih menonjol, pelarangan tersebut ditentang oleh pemerintah Amerika Serikat menggunakan argumen keamanan negara yang sama yang dikerahkan oleh Israel dan berbagai kekuatan kolonial, saat mereka memulai program penyiksaan di luar negeri sebagai bagian dari perang melawan terornya. 

## Pencegahan

Terdapat beberapa bukti bahwa pencegahan penyiksaan yang melembaga dapat menurunkan tingkat penyiksaan, meskipun upaya-upaya pencegahan diperumit baik oleh kurangnya pemahaman tentang mengapa penyiksaan terjadi maupun oleh kurangnya penerapan dari apa yang telah diketahui. Penyiksaan menjamur dalam situasi penahanan inkomunikado. Karena risiko penyiksaan paling tinggi tepat setelah penangkapan, pengamanan prosedural seperti akses langsung ke pengacara dan pemberitahuan kepada kerabat tentang penangkapan adalah cara pencegahan yang paling efektif. Kunjungan oleh badan pemantau independen ke tempat-tempat penahanan juga dapat membantu mengurangi penyiksaan. Perubahan hukum yang tidak diterapkan dalam praktiknya hanya berdampak kecil pada insiden penyiksaan. Perubahan hukum dapat menjadi sangat tidak efektif di tempat-tempat di mana hukum memiliki legitimasi yang terbatas atau secara rutin diabaikan. Kampanye menyebut dan mempermalukan yang menentang penyiksaan telah menunjukkan hasil yang beragam; kampanye tersebut dapat menjadi tidak efektif dan bahkan memperburuk keadaan.

Secara sosiologis, penyiksaan beroperasi sebagai subkultur, membuat frustrasi upaya-upaya pencegahan karena penyiksa dapat menemukan cara untuk mengakali aturan. Pengamanan terhadap penyiksaan di dalam tahanan dapat dihindari dengan memukuli tersangka selama razia atau dalam perjalanan ke kantor polisi. Pelatihan umum kepolisian untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelidiki kejahatan terbukti lebih efektif dalam mengurangi penyiksaan daripada pelatihan khusus yang berfokus pada hak asasi manusia. Reformasi kelembagaan kepolisian telah terbukti efektif ketika pelecehan bersifat sistematis. Ilmuwan politik Darius Rejali mengkritik penelitian pencegahan penyiksaan karena tidak memecahkan "apa yang harus dilakukan ketika orang-orangnya jahat; institusinya rusak, kekurangan staf, dan korup; serta kekerasan berantai yang menjadi kebiasaan sudah menjadi hal yang rutin". Malcolm Evans, yang telah lama berpartisipasi dalam upaya-upaya anti-penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meyakini bahwa "pergeseran fundamental dan perubahan dalam sikap masyarakat" terhadap orang-orang yang berisiko menjadi korban penyiksaan mungkin diperlukan untuk mengakhiri penyiksaan.

## Referensi

## Sumber

### Buku
*
* 
* 
* 
* 
*
* 
*
*
* 
* 
* 
* 
* 

### Bab buku
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

### Artikel jurnal
* 
* 
*
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
* 
* 
*