Kekaisaran Romawi Suci

**Kekaisaran Romawi Suci**, yang juga dikenal dengan nama **Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman** selepas tahun 1512, adalah negara dengan wilayah yang membentang dari Eropa Tengah ke Eropa Barat dan lazimnya dipimpin oleh kepala negara yang bergelar Kaisar Romawi Suci. Negara ini terbentuk pada Awal Abad Pertengahan dan berdiri selama hampir 1.000 tahun, sampai akhirnya dibubarkan pada tahun 1806 di tengah hiruk-pikuk Perang Napoleon.

Pada tanggal 25 Desember 800, Paus Leo III menobatkan Karel Agung menjadi kaisar, dan dengan demikian menghidupkan kembali gelar itu di Eropa Barat selang tiga abad lebih sesudah Kekaisaran Romawi Barat tumbang pada tahun 476. Meskipun sudah ditanggalkan pada tahun 924, gelar itu kembali disandang Otto Agung saat dinobatkan menjadi kaisar oleh Paus Yohanes XII pada tahun 962, dengan maksud untuk mencitrakan dirinya sebagai penerus Karel Agung dan raja-raja kulawangsa Karling. Penobatan Otto Agung menjadi tonggak sejarah yang mengawali kurun waktu tegaknya kedaulatan Kekaisaran Romawi Suci secara berkesinambungan selama delapan abad lebih. Dari tahun 962 hingga abad ke-12, Kekaisaran Romawi Suci tampil sebagai negara monarki terkuat di bumi Eropa. Kelancaran penyelenggaraan negara bergantung kepada kerjasama yang rukun di antara kaisar dan para pangeran praja. Kerukunan tersebut sempat terusik pada zaman kulawangsa Sali. Ketangguhan negara dan keluasan wilayah Kekaisaran Romawi Suci mencapai puncaknya pada pertengahan abad ke-13 di bawah pemerintahan raja-raja kulawangsa Hohenstaufen, tetapi justru bentang wilayah yang kelewat luaslah yang kemudian hari mengeroposkan kedaulatannya.

Para sarjana pada umumnya menjabarkan evolusi lembaga-lembaga dan asas-asas yang membentuk negara ini, serta perkembangan berangsur dari peran kaisar. Jabatan kaisar sudah lama terlembagakan sebelum negara ini dinamakan "Kekaisaran Romawi Suci" pada abad ke-13, tetapi keabsahan kaisar sejak semula selalu ditumpukan pada konsep *[[translatio imperii]]*, yaitu anggapan bahwa kedaulatan tertinggi yang diemban kaisar adalah warisan peninggalan kaisar-kaisar Roma tempo dulu. Terlepas dari semua itu, sudah menjadi adat di Kekaisaran Romawi Suci bahwa seseorang menjadi kaisar karena dipilih oleh para pangeran-pemilih yang berkebangsaan Jerman. Secara teori dan diplomasi, Kaisar Romawi Suci dipandang sebagai tokoh yang dituakan di antara seluruh kepala negara monarki Katolik Eropa.

Ikhtiar Pembaharuan Negara pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16 mengubah wajah Kekaisaran Romawi Suci. Ikhtiar tersebut melahirkan berbagai lembaga pemerintahan yang terus bertahan sampai negara ini bubar pada abad ke-19. Menurut sejarawan Thomas Brady Jr., Kekaisaran Romawi Suci selepas Pembaharuan Negara merupakan badan politik dengan keberlanjutan dan kemapanan yang luar biasa, serta "dalam beberapa segi mencerminkan pemerintahan-pemerintahan monarki di kawasan barat Eropa, dan dalam beberapa segi yang lain mencerminkan pemerintahan-pemerintahan elektif dengan persatuan yang renggang di kawasan tengah Eropa." Di negara bangsa Jerman yang sudah diperbaharui itu, alih-alih patuh begitu saja kepada kaisar, orang justru berunding dengan kaisar. Pada tanggal 6 Agustus 1806, Kaisar Frans II meletakkan jabatan dan secara resmi membubarkan Kekaisaran Romawi Suci, menyusul pembentukan Konfederasi Rhein oleh Napoleon sebulan sebelumnya, yakni perserikatan negara-negara Jerman yang berkhidmat kepada Prancis, alih-alih bertuan kepada Kaisar Romawi Suci.

## Nama negara

Dari zaman Karel Agung, negara ini hanya disebut *Kekaisaran Romawi*. Embel-embel *Suci* (dalam arti "dikuduskan") mulai dipakai pada tahun 1157, masa pemerintahan Kaisar Friedrich Si Janggut Merah, sehingga negara ini mulai dikenal dengan nama *Kekaisaran Suci*, nama yang mencerminkan hasrat Friedrich untuk menguasai Italia dan lembaga kepausan. Nama "Kekaisaran Romawi Suci" dapat dipastikan sudah dipakai sejak tahun 1254.

Sebelum dinamakan "Kekaisaran Romawi Suci" pada abad ke-13, negara ini dikenal dengan beragam sebutan, antara lain *universum regnum* (kerajaan sejagat, kebalikan dari kerajaan kedaerahan), *imperium christianum* (kekaisaran Kristen), dan *Romanum imperium* (kekaisaran Romawi), tetapi keabsahan kaisar selamanya ditumpukan pada konsep *[[translatio imperii]]*, yaitu anggapan bahwa kedaulatan tertinggi yang diemban kaisar adalah warisan peninggalan kaisar-kaisar Roma tempo dulu.

Di dalam lembaran maklumat yang terbit menyusul sidang Permusyawaratan Negara di Koln pada tahun 1512, nama negara ini berubah menjadi "Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman" (, ), yakni nama yang pertama kali dipakai pada tahun 1474 di dalam sebuah dokumen. Nama baru ini diadopsi bertepatan dengan hilangnya kedaulatan atas Italia dan Burgundia, tetapi juga dimaksudkan untuk menonjolkan peran penting dalam penyelenggaraan negara yang baru diberikan kepada praja-praja negara di Jerman selepas Pembaharuan Negara. Istilah "Kekaisaran Romawi Jerman" () yang lazim digunakan di Hungaria adalah bentuk ringkas dari nama baru tersebut.

Pada akhir abad ke-18, nama "Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman" tidak lagi dipakai secara resmi. Bertolak belakang dengan pandangan-pandangan tradisional terkait nama tersebut, Hermann Weisert memaparkan di dalam sebuah hasil penelitian khazanah titulatur kekaisaran bahwa, meskipun digembar-gemborkan sebagai nama resmi negara di dalam banyak buku pelajaran, nama *"Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman"* tidak pernah diberi status resmi. Ia bahkan menunjukkan bahwa dokumen yang memuat nama "Kekaisaran Romawi Suci" tanpa menyertakan embel-embel "Bangsa Jerman" berjumlah tiga puluh kali lipat lebih banyak daripada dokumen yang menyertakannya.

Di dalam sebuah pembahasan terkenal mengenai nama negara ini, filsuf politis Voltaire berseloroh bahwa "negara yang dulu disebut dan masih saja menyebut dirinya Kekaisaran Romawi Suci itu sama sekali tidak ada suci-sucinya, tidak ada romawi-romawinya, malah bukan sebuah kekaisaran."

Pada zaman modern, negara ini secara tidak resmi kerap disebut *Kekaisaran Jerman* () atau *Kekaisaran Jerman-Romawi* (). Sejak dibubarkan sampai dengan tamatnya riwayat Kekaisaran Jerman, negara ini kerap disebut "kekaisaran lawas" (). Mulai dari tahun 1923, kaum nasionalis Jerman awal abad ke-20 dan propaganda partai Nazi menyebut Kekaisaran Romawi Suci sebagai sebagai Reich "Pertama" (*Erstes Reich*, *Reich* berarti kekaisaran), disejajarkan dengan Kekaisaran Jerman sebagai Reich "Kedua", dan negara Jerman di bawah pemerintahan partai Nazi sebagai Reich "Ketiga".

David S. Bachrach berpendapat bahwa raja-raja kulawangsa Otto sesungguhnya membangun kemaharajaan mereka lewat pemanfaatan perangkat militer dan birokrasi maupun kekayaan budaya yang mereka warisi dari kulawangsa Karling, yang juga diwarisi kulawangsa Karling dari Kekaisaran Romawi menjelang keruntuhannya. Menurut David S. Bachrach, kemaharajaan kulawangsa Otto bukanlah suatu kerajaan purba binaan bangsa Jerman primitif, yang semata-mata dilanggengkan oleh ikatan-ikatan hubungan pribadi dan dijalankan oleh nafsu serakah orang-orang besar untuk menjarah lalu membagi-bagi hasil jarahan di antara mereka sendiri, melainkan sebuah negara yang tampil mengemuka berkat kemampuannya untuk menimbun sumber-sumber daya ekonomi, administratif, dan kebudayaan yang maju, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin perangnya yang sangat besar.

Sampai dengan akhir abad ke-15, negara ini pada teorinya terdiri atas tiga kubu utama, yaitu Italia, Jerman, dan Burgundia. Kemudian hari yang tersisa hanyalah praja-praja Kerajaan Jerman dan Bohemia, karena praja-praja di Burgundia sudah jatuh ke tangan Prancis. Meskipun secara resmi merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci, Italia diabaikan dalam ikhtiar Pembaharuan Negara dan terpecah-belah menjadi banyak praja kedaerahan yang secara *[[de facto]]* merdeka. Status Italia pada khususnya berubah-ubah dalam rentang waktu abad ke-16 sampai abad ke-18. Beberapa praja semisal Piemonte-Savoye kian lama kian merdeka, sementara praja-praja lain kian lama kian pudar kemerdekaannya akibat kepunahan garis keturunan pangeran prajanya, sehingga sering kali bertuan kepada kulawangsa Habsburg dan cabang-cabangnya. Selain lepasnya praja Franche-Comté pada tahun 1678, batas-batas wilayah Kekaisaran Romawi Suci tidak banyak berubah sejak Perjanjian Damai Westfalen ditandatangani (mengakui lepasnya Swiss dan Belanda Utara, serta perlindungan Prancis atas Elzas) sampai negara ini dibubarkan. Sesudah perang-perang Napoleon berakhir pada tahun 1815, hampir semua praja Kekaisaran Romawi Suci menjadi anggota Konfederasi Jerman, kecuali praja-praja di Italia.

## Sejarah

### Awal Abad Pertengahan
#### Kemaharajaan kulawangsa Karling

Surutnya kekuasaan Romawi di Galia pada abad ke-5 dimanfaatkan oleh suku-suku Jermani setempat untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Pada akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6, kulawangsa Merowing di bawah pimpinan Klovis I dan para penggantinya, mempersatukan suku-suku Franka dan menundukkan suku-suku lain demi menguasai kawasan utara Galia dan kawasan tengah daerah lembah sungai Rhein. Meskipun demikian, pada pertengahan abad ke-8, raja-raja Merowing hanya memerintah sebagai raja-raja boneka, karena kendali pemerintahan sesungguhnya berada dalam cengkeraman kulawangsa Karling di bawah pimpinan Karel Martel. Pada tahun 751, anak Karel Martel yang bernama Pipin naik takhta menjadi Raja orang Franka, bahkan kemudian hari berhasil mendapatkan restu Sri Paus. Sejak saat itu kulawangsa Karling menjalin persekutuan yang erat dengan lembaga kepausan.

Pada tahun 768, anak Pipin yang bernama Karel Agung naik takhta menjadi Raja orang Franka. Ia memprakarsai usaha perluasan wilayah, dan pada akhirnya berhasil mendaulat wilayah luas yang dewasa ini menjadi wilayah negara Prancis, wilayah negara Jerman, kawasan utara wilayah Italia, wilayah Negeri-Negeri Tanah Rendah, malah lebih luas lagi, sampai wilayah kedaulatan orang Franka berdempet dengan wilayah kedaulatan Sri Paus.

Meskipun masyarakat Italia sudah lama mendongkol lantaran merasa kurang sejahtera hidup di bawah kekuasaan Romawi Timur, gejolak politik baru timbul pada tahun 726, dipicu oleh kebijakan ikonoklasme Kaisar Leo orang Isauria, yang dipandang Paus Gregorius II sebagai penyimpangan akidah termutakhir dari rentetan penyimpangan akidah yang dilakukan oleh kepala negara Kekaisaran Romawi. Pada tahun 797, Ibu Suri Irene memakzulkan Kaisar Konstantinus VI, kemudian menyatakan diri sebagai penguasa tunggal. Lantaran hanya kepala negara berjenis kelamin laki-laki yang diakui Gereja Latin sebagai pemimpin Dunia Kristen, Paus Leo III pun berikhtiar mencari orang lain yang layak menyandang kehormatan itu tanpa bertukar pikiran lebih dulu dengan Batrik Konstantinopel.

Jasa Karel Agung bagi Gereja, karena membela kedaulatan Sri Paus dari rongrongan orang Lombardi, menjadikannya calon yang ideal. Pada hari Natal tahun 800, Paus Leo III menobatkan Karel Agung menjadi kaisar, dan dengan demikian menghidupkan kembali gelar itu di Dunia Barat sesudah lebih dari tiga abad lamanya menghilang. Langkah Sri Paus ini dapat dianggap sebagai perpalingan simbolis lembaga kepausan dari Kekaisaran Romawi Timur yang sedang terpuruk kepada kekuatan baru, yakni kerajaan bangsa Franka di bawah pemerintahan kulawangsa Karling. Karel Agung mengadopsi semboyan *[[Renovatio imperii Romanorum]]* (pembaharuan Kekaisaran Romawi). Pada tahun 802, Irene digulingkan dan diasingkan oleh Kaisar Nikeforos I. Sejak saat itulah ada dua kepala negara yang sama-sama bergelar Kaisar Bangsa Romawi.

Sesudah Karel Agung mangkat pada tahun 814, mahkota kekaisaran turun kepada anaknya, Ludwig Warak. Sesudah Ludwig Warak mangkat pada tahun 840, mahkota kerajaan turun kepada anaknya, Lothar. Pada waktu itulah seantero wilayah yang pernah dikuasai mendiang Karel Agung dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah kedaulatan (*bdk*. Perjanjian Verdun, Perjanjian Prüm, Perjanjian Meerssen, dan Perjanjian Ribemont), dan sepanjang sisa abad ke-9 gelar kaisar diperebutkan oleh para kepala negara Kerajaan Franka Barat (Francia Barat) dan Kerajaan Franka Timur (Francia Timur) yang sama-sama berasal dari kulawangsa Karling. Mula-mula gelar itu jatuh ke pundak Raja Franka Barat (Karel Gundul), tetapi kemudian beralih ke pundak Raja Franka Timur (Karel Gemuk), tokoh yang berhasil mempersatukan kembali kemaharajaan bangsa Franka, kendati tidak bertahan lama. Pada abad ke-9, Karel Agung dan para penggantinya berikhtiar memajukan taraf pendidikan dan kebudayaan di negaranya, ikhtiar yang dikenal dengan sebutan Renainsans Karling. Beberapa sarjana, misalnya Mortimer Chambers, berpandangan bahwa Renaisans Karling dapat terwujud berkat adanya renaisans-renainsans susulan (kendati pada awal abad ke-10, tidak ada lagi ikhtiar semacam itu).

Sesudah Karel Gemuk mangkat pada tahun 888, kemaharajaan wangsa Karling terpecah-belah dan tidak kunjung dapat dipersatukan kembali. Petawarikh Regino dari Prüm meriwayatkan bahwa bagian-bagian dari kemaharajaan itu "memuntahkan empat orang raja kecil", dan masing-masing bagian memilih seorang raja kecil "dari isi perutnya sendiri". Salah seorang kaisar semacam itu adalah Berengarius, Kaisar di Italia, yang mangkat pada tahun 924.

#### Kerajaan Franka Timur pasca-Karling
Sekitar tahun 900, praja-praja kadipaten kesukuan swatantra di Kerajaan Franka Timur (Franken, Bayern, Swaben, Saksen, dan Lotharingen) kembali berani unjuk gigi. Sesudah Raja Ludwig Bocah dari kulawangsa Karling mangkat tanpa meninggalkan keturunan pada tahun 911, Kerajaan Franka Timur tidak diam saja menunggu negaranya didaulat Raja Franka Barat yang juga berasal dari kulawangsa Karling, tetapi memilih salah seorang pangeran praja Franka Timur, yakni Adipati Konrad, pangeran praja Franken, menjadi *Rex Francorum Orientalium*. Menjelang tutup usia, Konrad merelakan mahkota kerajaan diambil alih saingan utamanya, Adipati Heinrich Penjerat Burung, pangeran praja Saksen yang terpilih menjadi raja dalam sidang Permusyarawatan Negara di Fritzlar pada tahun 919. Heinrich berhasil menyepakati gencatan senjata dengan bangsa Magyar yang merongrong wilayah Franka Timur, dan untuk pertama kalinya berhasil mengalahkan mereka pada tahun 933 dalam Pertempuran Riade.

Heinrich mangkat pada tahun 936, tetapi anak cucunya, yakni kulawangsa Liudolfing atau kulawangsa Otto, terus memerintah Kerajaan Franka Timur atau Kerajaan Jerman selama kurang lebih satu abad. Sepeninggal Heinrich Penjerat Burung, Otto, anak yang ia tetapkan menjadi penggantinya, terpilih menjadi raja di Aachen pada tahun 936. Otto harus berjuang menghadapi serangkaian pemberontakan yang dikobarkan adiknya sendiri dan beberapa orang adipati. Sesudah berhasil memadamkan pemberontakan, Otto mampu mengendalikan pengangkatan adipati dan kerap mempekerjakan para uskup untuk menangani urusan-urusan pemerintahan. Ia mengganti hampir semua pangeran praja terkemuka di Franka Timur dengan sanak saudaranya, tetapi juga menutup peluang bagi sanak saudara untuk merongrong kedaulatannya.

#### Pembentukan Kekaisaran Romawi Suci

Pada tahun 951, Otto maju berperang membela Tuan Putri Adelheid di Italia, mengalahkan musuh-musuhnya, kemudian menikahinya, dan mengambil alih kekuasaan atas Italia. Pada tahun 955, Otto dengan telak mengalahkan bangsa Magyar dalam Pertempuran Lechfeld. Pada tahun 962, Otto dinobatkan menjadi kaisar oleh Paus Yohanes XII, sehingga urusan-urusan pemerintahan Kerajaan Jerman pun tersangkutpautkan dengan urusan-urusan pemerintahan Italia dan lembaga kepausan. Penobatan Otto menjadi kaisar membuat raja-raja Jerman tercitrakan sebagai ahli-ahli waris kemaharajaan Karel Agung, dan karena keabsahan kaisar ditumpukan pada konsep *[[translatio imperii]]*, raja-jara Jerman pun memandang diri mereka sebagai para penerus kepemimpinan negara Roma Kuno. Perkembangan seni budaya yang bermula pada masa pemerintahan Otto dikenal dengan sebutan Renaisans Otto. Perkembangan ini berpusat di Jerman, tetapi juga melanda Italia Utara dan Prancis.

Otto menciptakan sistem jemaat kekaisaran, yang kerap disebut "sistem Reich jemaat Otto". Sistem ini mengikat jemaat-jemaat Gereja yang besar berikut wakil-wakilnya kepada tugas-tugas kenegaraan, sehingga terwujudlah "suatu pranata yang kukuh dan langgeng bagi negeri Jerman". Pada zaman kulawangsa Otto, kaum wanita memainkan peran penting di bidang politik dan keagamaan, seringkali dengan memadukan peran mereka selaku tokoh agama dengan peran selaku penasihat raja, wali raja, atau kepala pemerintahan bersama raja. Tokoh-tokoh perempuan yang terkemuka adalah Permaisuri Mathilde, Permaisuri Edgitha, Permaisuri Adelheid, Permaisuri Teofanu, dan Putri Pemangku Mathilde.

Pada tahun 963, Otto memakzulkan Paus Yohanes XII dan menetapkan Leo VIII sebagai paus yang baru (kendati Paus Yohanes XII dan Paus Leo VIII sama-sama mendaku sebagai paus yang sah sampai Paus Yohanes XII wafat pada tahun 964). Tindakan tersebut membuka kembali sengketa lama dengan Kaisar Romawi Timur, lebih-lebih sesudah anak Otto, yakni Kaisar Otto II (memerintah tahun 967-983), memakai gelar *imperator Romanorum* (kaisar bangsa Romawi). Meskipun demikian, Otto II menjalin hubungan kekerabatan dengan kaum ningrat Romawi Timur dengan memperistri Putri Teofanu. Anak mereka, yakni Kaisar Otto III, naik takhta ketika baru berumur tiga tahun, sehingga tidak berdaya mengatasi persaingan kaum ningrat yang haus kekuasaan, dan harus pasrah diwakili oleh para pemangku yang silih berganti menjalankan pemerintahan sampai dia cukup umur untuk memerintah sendiri pada tahun 994. Sampai dengan saat itu, Otto III hanya bermastautin di Jerman, sementara Kresensius II, seorang pecatan adipati, bersimaharajalela memerintah Roma dan sebagian wilayah Italia, mungkin dengan mencatut namanya.

Pada tahun 996, Otto III menetapkan saudara sepupunya menjadi paus pertama yang berkebangsaan Jerman, yakni Paus Gregorius V. Paus dari bangsa asing dan para petinggi kepausan dari bangsa asing dilirik dengan penuh kecurigaan oleh kaum ningrat Roma, yang akhirnya memberontak di bawah pimpinan Kresensius II. Mantan guru pembimbing Otto III, Antipaus Yohanes XVI, sempat menguasai Roma sampai kota itu direbut Kaisar Romawi Suci.

Otto III mangkat dalam usia yang masih terbilang muda pada tahun 1002. Ia digantikan oleh saudara sepupunya, Kaisar Heinrich II, yang lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada negeri Jerman.
Usaha-usaha diplomatik Otto III (dan guru pembimbingnya, Paus Silvester) dilancarkan bertepatan dengan, dan mempermulus jalan bagi, usaha kristenisasi dan penyebarluasan budaya Latin di berbagai pelosok Eropa. Otto III dan Paus Silvester berhasil menggiring masuk serumpun bangsa baru (bangsa Slav) ke dalam lingkup pranata Eropa, dan menjadikan Kekaisaran Romawi Suci, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa sarjana, sebagai "ketua himpunan kekeluargaan bangsa-bangsa menyerupai Kekaisaran Romawi Timur, yang berpusat pada paus dan kaisar di Roma". Langkah ini terbukti merupakan capaian yang berumur panjang. Kemangkatan Otto III saat masih muda membuat masa pemerintahannya menjadi "kisah tentang sekian banyak daya berkarya yang tidak sempat mewujud nyata".

Heinrich II mangkat pada tahun 1024, dan digantikan oleh Konrad II, penguasa pertama dari kulawangsa Sali. Konrad II terpilih menjadi raja sesudah melewati perdebatan para adipati dan kaum ningrat. Kalangan adipati dan kaum ningrat inilah yang kemudian hari menjadi majelis pangeran-pemilih.

Kekaisaran Romawi Suci pada akhirnya menjadi sebuah negara besar yang terdiri atas empat kerajaan, yaitu:
* Kerajaan Jerman (bagian dari Kekaisaran Romawi Suci sejak tahun 962)
* Kerajaan Italia (dari tahun 962 sampai 1801)
* Kerajaan Bohemia (sejak tahun 1002, saat masih berstatus praja kadipaten, kemudian hari ditingkatkan statusnya menjadi kerajaan pada tahun 1198)
* Kerajaan Burgundia (dari tahun 1032 sampai 1378)

### Puncak Abad Pertengahan
#### Sengketa investitur

Raja-raja acap kali mempekerjakan para uskup untuk menangani urusan-urusan kenegaraan, dan kerap menentukan orang-orang yang akan diangkat menjadi petinggi Gereja. Selepas pembaharuan Kluni, campur tangan raja dalam urusan pengangkatan petinggi Gereja dinilai tidak patut oleh lembaga kepausan. Paus Gregorius VII yang berwawasan pembaharuan bertekad untuk melawan amalan-amalan semacam itu, sehingga menimbulkan sengketa investitur dengan Raja Heinrich IV (memerintah tahun 1056-1106, dinobatkan menjadi kaisar tahun 1084).

Heinrich IV menjegal langkah Sri Paus, dan membujuk para uskup untuk mengekskomunikasi Sri Paus, yang suka ia sebut dengan nama lahirnya saja, yaitu Hildebrand, alih-alih dengan nama kepausannya, Gregorius. Sri Paus membalas dengan mengekskomunikasi Heinrich, menafikan keabsahan jabatannya, dan membatalkan semua sumpah prasetia yang diikrarkan orang kepadanya. Ketika sadar sudah kehilangan hampir semua dukungan politik, Heinrich pun merendahkan dirinya dengan menanggung malu berjalan kaki ke Kanosa pada tahun 1077, dan berhasil meluluhkan hati Sri Paus untuk mencabut hukuman ekskomunikasi yang ditimpakan kepada dirinya. Sementara itu, para pangeran praja di Jeman sudah memilih Adipati Rudolf, pangeran praja Swaben, menjadi raja menggantikan Heinrich.

Heinrich berhasil mengalahkan Rudolf, tetapi sebagai konsekuensinya harus menghadapi lebih banyak lagi pemberontakan, hukuman ekskomunikasi yang sekali lagi ditimpakan kepada dirinya, bahkan harus menghadapi pemberontakan anak-anaknya sendiri. Sesudah Heinrich mangkat, anaknya, Heinrich V, berhasil mencapai kata mufakat dengan Sri Paus dan para uskup yang dituangkan ke dalam Konkordat Worms tahun 1122. Kuasa politik Kekaisaran Romawi Suci dapat dipertahankan, tetapi sengketa investitur telah menyingkap batas-batas kedaulatan raja, teristimewa dalam kaitannya dengan Gereja, dan telah melucuti status keramat yang sebelumnya melekat pada diri raja. Sri Paus dan para pangeran praja Jerman pun tampil mengemuka sebagai pemain-pemain utama di gelanggang politik Kekaisaran Romawi Suci.

#### Ostsiedlung

Sebagai akibat dari Ostsiedlung, daerah-daerah jarang penduduk di Eropa Tengah (daerah-daerah perbatasan yang jarang penduduk, dewasa ini termasuk wilayah negara Polandia dan Ceko) dimasuki pendatang penutur bahasa Jerman dalam jumlah yang cukup signifikan. Daerah Silesia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci sebagai akibat dari usaha para adipati kulawangsa Piast untuk berswatantra, lepas dari campur tangan pemerintah Kerajaan Polandia. Sejak abad ke-12, praja kadipaten Pomerania bernaung di bawah nama besar Kekaisaran Romawi Suci, dan aksi penaklukan yang dilancarkan Tarekat Kesatria Teuton mengubah daerah itu menjadi praja penutur bahasa Jerman.

### Zaman kulawangsa Hohenstaufen

Kemangkatan Heinrich V pada tahun 1125 mengakhiri zaman kulawangsa Sali, karena para pangeran praja tidak lagi memilih kepala negara dari kaum keluarga Heinrich, tetapi memilih Lothar III, Adipati Saksen pemilik kekuatan tempur yang lumayan besar tetapi sudah lanjut usia. Sepeninggal Lothar III pada tahun 1137, para pangeran praja sekali lagi berusaha mengimbangi kekuasaan kepala negara, sehingga alih-alih memilih ahli waris kesayangan Lothar, yaitu menantunya, Heinrich Jumawa dari keluarga ningrat Welf, mereka memilih Konrad III dari keluarga ningrat Hohenstaufen yang masih terhitung cucu Kaisar Heinrich IV dan kemenakan Kaisar Heinrich V. Keputusan ini menimbulkan sengketa satu abad di antara dua keluarga ningrat itu. Konrad mengusir keluarga Welf dari tanah-tanah pusaka mereka, tetapi sesudah ia mangkat pada tahun 1152, kemenakannya, Friedrich Si Janggut Merah, naik takhta menggantikannya dan berdamai dengan keluarga Welf dengan mengangkat Heinrich Si Singa, yang masih terhitung saudara sepupunya, menjadi pangeran praja atas tanah-tanah pusaka peninggalan keluarga Welf, meskipun tidak lagi seluas dulu.

Para penguasa dari kulawangsa Hohenstaufen kian lama kian sering menganugerahkan tanah lungguh kepada para *[[ministerialis]]*, yakni para mantan hamba sahaya, yang diharapkan Friedrich dapat menjadi orang-orang yang lebih dapat diandalkan daripada para adipati. Golongan yang mula-mula diberdayakan untuk berperang inilah yang merupakan cikal-bakal dari kaum kesatria negara, salah satu basis kekuatan Kekaisaran Romawi Suci. Langkah konstitusional penting berikutnya adalah penciptaan mekanisme perdamaian baru di Roncaglia bagi seantero Kekaisaran Romawi Suci, yaitu Landfrieden, yang pertama kali dipermaklumkan oleh Kaisar Heinrich IV di Mainz pada tahun 1103.

Landfrieden merupakan ikhtiar untuk menghapus perseteruan pribadi di antara para adipati maupun pihak-pihak lain, dan untuk mengikat segenap kawula kaisar kepada suatu sistem yurisdiksi hukum dan kejaksaan agung bagi penegakan hukum pidana, salah satu pendahulu dari konsep modern "kedaulatan hukum". Konsep baru lain yang muncul pada masa itu adalah pendirian kota-kota baru secara sistematis oleh kaisar maupun oleh adipati-adipati setempat. Selain untuk menanggulangi masalah ledakan populasi, pendirian kota-kota baru juga memusatkan kekuatan ekonomi di lokasi-lokasi yang strategis. Sebelumnya, kota-kota hanya wujud dalam bentuk kota-kota tua peninggalan bangsa Romawi atau kota-kota keuskupan yang lebih tua lagi. Kota-kota yang didirikan pada abad ke-12 antara lain adalah kota Freiburg, yang mungkin sekali menjadi percontohan bagi banyak kota baru berikutnya, dan kota München.

Friedrich Si Janggut Merah dinobatkan menjadi kaisar pada tahun 1155. Ia menitikberakan sifat "keromawian" negaranya, dengan maksud antara lain untuk dijadikan pembenaran bagi kemandirian kedaulatan kaisar dari Sri Paus yang ketika itu sudah sangat berkuasa. Sidang negara yang digelar di padang Roncaglia pada tahun 1158 menyerukan penegakan kembali hak-hak kaisar dengan merujuk kepada Corpus Iuris Civilis peninggalan Kaisar Yustinianus I. Hak-hak kaisar sudah diwacanakan sebagai *tanda kebesaran raja* saat terjadinya sengketa investitur, tetapi baru diperinci satu demi satu untuk pertama kalinya di Roncaglia. Daftar lengkapnya mencakup hak atas jalan-jalan raya umum, hak mengutip cukai, hak mencetak uang, hak mengutip denda, dan hak menaikturunkan pejabat negara. Dengan jelas diungkapkan bahwa hak-hak itu berakar pada peraturan perundang-undangan Romawi. Langkah tersebut merupakan tindakan konstitusional yang berdampak panjang.

Friedrich lebih banyak mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan pemerintahan di Italia, tempat ia bersengketa dengan kota-kota Italia Utara yang berwawasan merdeka, khususnya praja kadipaten Milan. Ia juga membuat gusar lembaga kepausan dengan mendukung paus tandingan, yang dipilih oleh sekelompok kecil kardinal, melawan Paus Aleksander III (menjabat tahun 1159–1181). Friedrich bahkan mendukung suksesi paus-paus tandingan sebelum akhirnya berdamai dengan Paus Aleksander pada tahun 1177. Di negeri Jerman, Friedrich berulang kali membela Adipati Heinrich Si Singa dari berbagai kecaman yang dilontarkan para pangeran praja maupun pemerintah kota praja (terutama dalam kasus kota München dan kota Lübeck) yang menjadi saingannya. Heinrich sebaliknya tidak sepenuh hati mendukung kebijakan-kebijakan Friedrich, malah menolak mengirim bala bantuan di saat-saat Friedrich sedang kewalahan berperang di Italia. Sepulangnya ke Jerman, Friedrich yang sudah kepalang sakit hati pun menggelar sidang untuk mengadili Heinrich Si Singa. Sang adipati akhirnya diharamkan menunjukkan batang hidungnya di muka umum, dan seluruh tanah miliknya disita negara. Pada tahun 1190, Friedrich ikut maju ke palagan Perang Salib ke-3, dan mangkat di Kerajaan Kilikia bangsa Armenia.

Pada zaman kulawangsa Hohenstaufen, para pangeran praja Jerman memprakarsai usaha pembukaan permukiman-permukiman baru dengan jalan damai ke sebelah timur wilayah Jerman, yakni di daerah-daerah tak berpenghuni atau yang hanya dihuni segelintir masyarakat Slav Barat. Kaum tani, pedagang, dan pengrajin penutur bahasa Jerman, baik yang beragama Kristen maupun yang beragama Yahudi, berpindah dari kawasan barat Kekaisaran Romawi Suci ke daerah-daerah tersebut. Jermanisasi berangsur atas daerah-daerah itu merupakan suatu fenomena rumit yang tidak boleh ditafsirkan dengan menggunakan sudut pandang nasionalisme abad ke-19 yang cenderung menganakemaskan satu pihak dan menganaktirikan pihak lain. Pembukaan permukiman-permukiman baru ke arah timur ini memperlebar mandala pengaruh Kekaisaran Romawi Suci sampai ke Pomerania dan Silesia, demikian pula ikatan perkawinan yang dijalin para penguasa setempat, yang rata-rata berkebangsaan Slav, dengan pasangan-pasangan mereka yang berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1226, Adipati Konrad, pangeran praja Masovia, mengundang Tarekat Kesatria Teuton ke Prusia untuk mengkristenkan penduduk daerah itu. Praja Tarekat Teuton (), yang kemudian hari berubah menjadi praja Kadipaten Prusia, tidak pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci.

Pada masa pemerintahan anak sekaligus pengganti Friedrich Si Janggut Merah, yakni Kaisar Heinrich VI, kulawangsa Hohenstaufen mencapai puncak kegemilangannya, dengan masuknya Kerajaan Sisilia ke dalam daftar tanah pusaka kulawangsa itu melalui perkawinan Heinrich VI dengan Konstanze, Ratu Sisilia. Bohemia dan Polandia menjadi negara-negara pengabdi Kekaisaran Romawi Suci, bahkan Siprus dan Armenia Kecil turut mengaturkan sembah bakti ke hadapan kaisar. Khalifah berkebangsaan Maroko yang berkuasa di Jazirah Iberia ketika itu pun tidak berdaya membantah kewenangan Heinrich untuk menuntut pembayaran upeti dari Tunis dan Tripolitania, malah mempersembahkan upeti kepadanya. Lantaran takut melihat besarnya kekuasaan Heinrich, pemimpin terkuat di Eropa sejak kemangkatan Karel Agung, raja-raja lain di Eropa pun sepakat menjalin persekutuan. Heinrich membuyarkan upaya mereka dengan cara mengirimkan surat ancaman kepada Raja Inggris, Richard Si Hati Singa. Kaisar Romawi Timur khawatir negaranya akan menjadi bulan-bulanan dalam Perang Salib yang sedang direncanakan Heinrich, sehingga mulai menjalankan pemungutan *alamanikon* (pajak Jerman) sebagai langkah penanggulangan bahaya invasi. Heinrich juga berencana mengubah bentuk pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci dari monarki elektif menjadi monarki turun-temurun, tetapi ditentang keras oleh Sri Paus dan beberapa pangeran praja. Kemangkatan Heinrich yang tidak disangka-sangka pada tahun 1197 mengguncang keutuhan Kekaisaran Romawi Suci. Sekalipun sudah terpilih menjadi raja, Friederich II, anak Heinrich, masih kanak-kanak dan bermastautin di Sisilia, sehingga para pangeran praja Jerman memutuskan untuk memilih seorang raja yang sudah dewasa. Sidang majelis pangeran-pemilih terbelah, sebagian memilih Filips, putra bungsu Friedrich Si Janggut Merah, dan sebagian lagi memilih Otto, putra ketiga Adipati Heinrich Si Singa. Sesudah Filips mangkat terbunuh dalam suatu pertengkaran terkait urusan pribadi pada tahun 1208, Otto pun tampil sebagai pemimpin yang disegani, sampai ia mulai berusaha mendaulat Sisilia.

Lantaran khawatir terhadap ancaman bahaya yang mungkin timbul akibat bersatunya Kekaisaran Romawi Suci dengan Kerajaan Sisilia, Paus Inosensius III berbalik memihak Friedrich II. Friedrich bersama angkatan perangnya berkirab ke Jerman dan mengalahkan Otto. Sesudah berhasil mengalahkan Otto, Friedrich malah mengkhianati janjinya untuk melanggengkan keterpisahan Kerajaan Sisilia dari Kekaisaran Romawi Suci. Meskipun sudah mengangkat anaknya, Heinrich, menjadi Raja Sisilia sebelum berkirab ke Jerman, kendali pemerintahan Sisilia sesungguhnya masih berada di dalam genggamannya. Situasi ini berlanjut sesudah Friedrich dinobatkan menjadi kaisar pada tahun 1220. Lantaran khawatir melihat pemusatan kekuasaan pada diri Friedrich, Sri Paus mengekskomunikasinya. Perkara lain yang juga menggusarkan hati Sri Paus adalah sikap Friedrich yang berulang kali menangguhkan janjinya untuk melancarkan Perang Salib. Friedrich akhirnya melancarkan Perang Salib ke-6 pada tahun 1228, sekalipun sudah telanjur diekskomunikasi. Perang Salib ke-6 bermuara pada perundingan-perundingan, dan berhasil menegakkan kembali kedaulatan Kerajaan Yerusalem, meskipun tidak bertahan lama.

Di luar dari sepak terjangnya selaku kaisar, masa pemerintahan Friedrich II merupakan titik balik menuju ambruknya tatanan pemerintahan terpusat di Kekaisaran Romawi Suci. Lantaran sibuk membentuk pemerintahan yang lebih terpusat di Sisilia, Friedrich jarang sekali melawat ke Jerman, dan menganugerahkan hak-hak istimewa yang terlampau besar kepada para pangeran praja maupun petinggi Gereja di Jerman. Di dalam piagam *[[Confoederatio cum principibus ecclesiasticis]]* tahun 1220, Friederich merelakan sejumlah *tanda kebesaran raja* demi kepentingan para uskup, antara lain hak mengutip cukai, hak mencetak uang, dan hak mendirikan benteng. Piagam *[[Statutum in favorem principum]]* tahun 1232 menganugerahkan pula hak-hak tersebut kepada para pangeran praja. Meskipun sebelumnya banyak dari hak-hak istimewa itu sudah pernah dianugerahkan kepada pangeran praja tertentu, piagam tersebut menganugerahkannya kepada semua pangeran praja, sekali untuk selamanya, demi memampukan mereka untuk memelihara keamanan dan ketertiban wilayah di sebelah utara pegunungan Alpen selagi Friedrich berkutat dengan kesibukannya di Italia. Piagam tahun 1232 itu merupakan dokumen pertama yang menyifatkan para adipati di negeri Jerman dengan sebutan *domini terræ* (tuan tanah), yaitu pemilik dari tanah pusaka mereka masing-masing. Pemakaian sebutan *domini terræ* juga menunjukkan adanya perubahan besar di bidang peristilahan.

#### Kerajaan Bohemia
Kerajaan Bohemia adalah negara kedaerahan yang cukup disegani pada Abad Pertengahan. Pada tahun 1212, Raja Ottokar I (menyandang gelar "raja" mulai tahun 1198) berhasil mendapatkan Bula Kencana Sisilia (semacam surat keputusan resmi) dari Kaisar Friedrich II, yang mengesahkan hak Ottokar dan keturunannya untuk menyandang gelar "raja", sekaligus meningkatkan status praja Bohemia dari kadipaten menjadi kerajaan. Kewajiban-kewajiban politik dan keuangan Bohemia terhadap Kekaisaran Romawi Suci sedikit demi sedikit dikurangi. Kaisar Karel IV bahkan menjadikan kota Praha sebagai pusat pemerintahannya.

#### Masa interregnum

Sesudah Kaisar Friedrich II mangkat pada tahun 1250, wilayah Kerajaan Jerman pecah menjadi wilayah kekuasaan anaknya, Raja Konrad IV (mangkat tahun 1254), dan wilayah kekuasaan si raja tandingan, Willem, Adipati Holland (mangkat tahun 1256). Sepeninggal Konrad IV, negeri Jerman memasuki masa interregnum, karena tidak ada calon raja yang mampu mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Lantaran tidak ada raja, para pangeran praja pun lebih banyak mencurahkan pikiran dan tenaga untuk memperkuat prajanya masing-masing, bahkan mampu tampil sebagai sosok-sosok pemimpin yang mandiri. Selepas tahun 1257, ada dua orang bangsawan yang digadang-gadangkan menjadi Raja Jerman, yakni Richard, bangsawan Cornwall yang didukung golongan Guelfi, dan Alfonso, Raja Kastila yang mendapatkan pengakuan dari golongan pendukung kulawangsa Hohenstaufen tetapi tidak pernah menjejakkan kakinya di bumi Jerman. Sesudah Richard mangkat pada tahun 1273, Rudolf, seorang bupati pendukung kulawangsa Hohenstaufen, terpilih menjadi raja. Rudolf adalah bangsawan pertama dari keluarga Habsburg yang bergelar raja, tetapi ia tidak pernah dinobatkan menjadi kaisar. Sesudah Rudolf mangkat pada tahun 1291, Adolf dan Albert berturut-turut menduduki singgasana Kerajaan Jerman dengan gelar "Raja bangsa Romawi". Sama seperti Rudolf, Adolf dan Albert adalah raja-raja lemah yang tidak pernah dinobatkan menjadi kaisar.

Begitu Albert mangkat terbunuh pada tahun 1308, Raja Prancis, Filips IV, mulai gencar menggalang dukungan bagi adiknya, Karel, Bupati Valois, supaya terpilih menjadi Raja Bangsa Romawi berikutnya. Raja Filips II menyangka akan didukung penuh oleh Paus Klemens V yang berkebangsaan Prancis (memindahkan markas kepausan ke Avignon pada tahun 1309), dan merasa berpeluang besar dapat memasukkan Kekaisaran Romawi Suci ke dalam cakupan mandala kekuasaan raja-raja Prancis. Tidak tanggung-tanggung ia hamburkan duit negaranya demi menyogok para pangeran-pemilih di Jerman. Sekalipun Bupati Valois didukung oleh Heinrich, Uskup Agung Koln yang pro-Prancis, banyak pihak enggan melihat Prancis berjaya melebarkan sayap kekuasaannya, lebih-lebih Paus Klemens V. Agaknya saingan utama Karel, Bupati Valois, adalah Rudolf II, Bupati Istana di Rhein.

Meskipun demikian, para pangeran-pemilih, yang sudah beberapa dasawarsa lamanya tidak memiliki seorang kaisar yang dipertuan, tidak menyukai Karel maupun Rudolf. Justru Heinrich, Bupati Luksemburg, dengan bantuan adiknya, Balduin, Uskup Agung Trier, yang dipilih menjadi kaisar oleh para pangeran praja (enam suara mendukung) di Frankfurt pada tanggal 27 November 1308. Meskipun bertuan kepada Raja Prancis, Heinrich tidak memiliki banyak ikatan kebangsaan dengan Prancis, sehingga menjadikannya calon yang tidak banyak ditentang. Ia dinobatkan menjadi raja di Aachen pada tanggal 6 Januari 1309, dan dinobatkan menjadi Kaisar Heinrich VII oleh Paus Klemens V di Roma pada tanggal 29 Juni 1312. Penobatannya menjadi Kaisar mengakhiri masa interregnum di Kekaisaran Romawi Suci.

#### Perubahan di dalam kehidupan bernegara

Pada abad ke-13, perubahan struktural umum di bidang tata kelola tanah membuka jalan bagi peralihan kuasa politik ke kaum borjuis dengan mengorbankan feodalisme kaum ningrat, yang akhirnya menjadi ciri khas kurun waktu Akhir Abad Pertengahan. Kebangkitan kota-kota dan kemunculan golongan masyarakat baru, yaitu kalangan Bürger (orang kota), menggerus tatanan kemasyarakatan, tatanan hukum, maupun tatanan ekonomi ala feodalisme.

Kaum tani kian lama kian diwajibkan untuk menyetorkan upeti kepada tuan-tuan tanah mereka. Konsep "harta-milik" mulai menggeser bentuk-bentuk kewenangan hukum yang lebih kuno, kendati keduanya masih tetap berkaitan erat satu sama lain. Di wilayah-wilayah praja (bukan di tingkat negara), kewenangan kian lama kian memusat. Barang siapa memiliki tanah, dia jualah yang empunya kewenangan hukum, kewenangan yang menjadi sumber dari segala kewenangan lainnya. Meskipun demikian, kewenangan hukum pemilik tanah pada masa itu tidak mencakup kewenangan membuat undang-undang, yakni jenis kewenangan yang nyaris tidak dikenal sebelum abad ke-15. Praktik peradilan sangat bergantung kepada adat-istiadat atau aturan-aturan yang sudah teradat.

Pada kurun waktu inilah wilayah-wilayah praja mulai bertransformasi menjadi cikal-bakal negara-negara modern. Proses transformasi tersebut tidak berjalan serentak dan seragam di semua praja. Kemajuannya lebih terlihat di praja-praja yang wilayahnya nyaris identik dengan tanah-tanah pusaka suku-suku Jermani tempo dulu, misalnya praja Bayern, tetapi berjalan lebih lamban di praja-praja yang terlahir dari pelaksanaan hak-hak istimewa kaisar.

Pada abad ke-12, Liga Hansa mengukuhkan keberadaannya sebagai persekutuan dagang dan keamanan antarserikat usaha kota-kota kecil dan kota-kota besar di Kekaisaran Romawi Suci maupun di seluruh kawasan utara dan kawasan tengah Eropa. Liga Hansa mendominasi usaha dagang lintas laut di perairan Laut Baltik, Laut Utara, dan di sepanjang aliran sungai-sungai yang dapat dilayari. Setiap kota yang menjadi anggotanya tetap mempertahankan tatanan hukum pangeran prajanya masing-masing, dan hanya memiliki otonomi politik yang terbatas (kecuali kota-kota merdeka milik negara). Pada akhir abad ke-14, persekutuan besar itu sudah mulai berani memaksakan kepentingan-kepentingannya, bahkan bila perlu dengan kekuatan militer. Kenekatan semacam ini berpuncak pada perang melawan Kerajaan Denmark dari tahun 1361 sampai 1370. Liga Hansa mulai terpuruk selepas tahun 1450.

### Akhir Abad Pertengahan

#### Kebangkitan praja-praja pasca-Hohenstaufen

Kesulitan-kesulitan dalam memilih raja pada akhirnya mendorong dibentuknya suatu dewan tetap pangeran-pemilih (*Kurfürsten*). Keanggotaan maupun tata acara persidangannya ditetapkan di dalam Bula Kencana tahun 1356 yang dikeluarkan oleh Kaisar Karel IV (memerintah tahun 1355–1378, menjadi Raja Bangsa Romawi sejak tahun 1346) dan berlaku sampai tahun 1806. Perkembangan ini mungkin sekali merupakan tanda yang paling nyata dari munculnya dualitas kaisar dan negara (*Kaiser und Reich*), karena kaisar tidak lagi dianggap identik dengan negara. Bula Kencana tahun 1356 juga menetapkan tata cara pemilihan Kaisar Romawi Suci. Kaisar tidak lagi terpilih karena memenangkan suara mayoritas, tetapi terpilih karena mendapatkan persetujuan dari ketujuh-tujuh pangeran-pemilih. Gelar pangeran-pemilih pun menjadi gelar turun-temurun, bahkan pangeran-pemilih dianugerahi hak untuk mencetak uang dan menjalankan kewenangan hukum. Putra-putra mereka dianjurkan untuk belajar menguasai bahasa-bahasa negara, yaitu bahasa Jerman, bahasa Latin, bahasa Italia, dan bahasa Ceko. Kebijakan Kaisar Karel IV ini menjadi pokok perdebatan. Di satu pihak kebijakan ini membantu memulihkan kedamaian di seantero wilayah Kekaisaran Romawi Suci yang terus-menerus dilanda perang saudara sejak berakhirnya zaman kulawangsa Hohenstaufen, tetapi di lain pihak kebijakan ini "tidak pelak lagi menghantam kewenangan pemerintah pusat". Menurut Thomas Brady Jr., Kaisar Karel IV sesungguhnya berniat mengakhiri pertentangan dalam pemilihan raja (jika dilihat dari sudut pandang kulawangsa Luksemburg, mereka turut diuntungkan karena Raja Bohemia mendapatkan kedudukan yang mulia dan bersifat tetap selaku salah seorang pangeran-pemilih). Pada waktu yang sama, Kaisar Karel IV membangun Bohemia sebagai tanah pusaka utama kulawangsa Luksemburg di dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci dan sebagai basis kekuatan kulawangsa Luksemburg. Di Bohemia, masa pemerintahannya kerap diagung-agungkan sebagai zaman kegemilangan Bohemia. Meskipun demikian, menurut Thomas Brady Jr., di balik segala kegemerlapan itu, muncul satu masalah, yaitu pemerintah telah menyingkap ketidakberdayaannya dalam membendung arus pendatang Jerman ke Bohemia, yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan aniaya. Proyek negara yang diprakarsai kulawangsa Luksemburg mangkrak pada masa pemerintahan anak Karel, Wenzel (memerintah sebagai Raja Bohemia dari tahun 1378 sampai 1419, memerintah sebagai Raja Bangsa Romawi dari tahun 1376 sampai 1400), yang juga menghadapi penentangan dari 150 keluarga ningrat setempat.

Kian susutnya kewenangan kaisar juga terungkap dari cara raja-raja pasca-Hohenstaufen mempertahankan kekuasaan mereka. Pada masa-masa sebelumnya, Kekuatan tempur (maupun kekuatan dana) Kekaisaran Romawi Suci sangat bergantung kepada tata kelola bumi narawita kaisar yang disebut *[[Reichsgut]]*, yakni tanah-tanah yang akan selalu menjadi milik siapa saja yang terpilih menduduki singgasana Raja Jerman, dan mencakup banyak kota milik negara. Selepas abad ke-13, hak milik atas *Reichsgut* semakin tidak ada artinya, kendati masih tersisa satu dua bidang tanah *Reichsgut* ketika Kekaisaran Romawi Suci dibubarkan pada tahun 1806. Kian hari kian banyak *Reichsgut* yang digadaikan kepada adipati-adipati setempat, kadang-kadang demi mengisi pundi-pundi negara, tetapi lebih sering sebagai ganjaran darmabakti atau sebagai upaya mencucuk hidung adipati-adipati tersebut. Mengelola *Reichsgut* secara langsung tidak lagi sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan raja maupun para adipati.

Raja-raja Jerman mulai dari Raja Rudolf I kian lama kian bergantung kepada tanah pusaka wangsanya masing-masing demi menopang kekuasaan mereka. Tidak seperti tanah-tanah *Reichsgut* yang kebanyakan terserak di berbagai pelosok negeri dan sukar untuk dikelola dengan baik, tanah-tanah pusaka wangsa relatif menyatu sehingga lebih mudah dikelola. Pada tahun 1282, Raja Rudolf I meminjamkan daerah Austria dan Stiria kepada putra-putranya sendiri. Pada tahun 1312, Heinrich VII, putra keluarga ningrat Luksemburg, dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci yang pertama semenjak mangkatnya Kaisar Friedrich II. Semua Raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci sesudah dirinya bergantung kepada tanah-tanah pusaka wangsanya (*Hausmacht*) masing-masing, misalnya Kaisar Ludwig IV dari keluarga ningrat Wittelsbach (menjadi raja tahun 1314, menjabat sebagai kaisar tahun 1328–1347) yang mengandalkan tanah-tanah pusaka keluarganya di Bayern, dan Kaisar Karel IV dari keluarga ningrat Lukesemburg, cucu Kaisar Heinrich VII, yang mengandalkan tanah-tanah pusaka keluarganya di Bohemia. Dengan demikian, demi kepentingan pribadinya, raja perlu memperkuat praja-praja, karena raja jualah yang akan memetik manfaatnya, mengingat di antara praja-praja tersebut terdapat pula praja-praja milik pusaka keluarganya sendiri.

#### Pembaharuan Negara

Pada permulaan abad ke-15, "undang-undang dasar" Kekaisaran Romawi Suci belum terbentuk dengan sempurna. Kerap timbul perseteruan antarpangeran praja. Kaum "kesatria garong" (*Raubritter*) merajalela di mana-mana.

Pada waktu yang sama, Gereja Katolik sedang berkutat dengan masalahnya sendiri, yang juga berdampak terhadap kehidupan bernegara. Konflik di antara orang-orang yang sama-sama mendaku sebagai paus yang sah (satu orang paus yang "sah" dan dua orang paus tandingan) baru tuntas sesudah Konsili Konstanz terselenggara (tahun 1414–1418). Selepas tahun 1419, lembaga kepausan lebih banyak mencurahkan perhatian dan tenaganya untuk memberantas kaum Husite. Cita-cita luhur yang mengemuka pada Abad Pertengahan untuk mempersatukan seluruh Dunia Kristen menjadi satu negara saja, yang dituntun Gereja dan dipimpin Kekaisaran Romawi Suci, mulai kehilangan gaungnya.

Semua perubahan tersebut memuculkan banyak perbincangan pada abad ke-15 mengenai Kekaisaran Romawi Suci itu sendiri. Aturan-aturan dari masa lampau tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman, dan *Landfrieden* warisan masa lampau dirasa sangat perlu ditegakkan kembali.

Cita-cita pembaharuan negara dan Gereja yang berjalan serentak di tingkat negara terlahir dari gagasan Kaisar Sigismund (memerintah tahun 1433–1437, menjadi Raja Bangsa Romawi dari tahun 1411). Menurut sejarawan Thomas Brady Jr., Kaisar Sigismund "memiliki kewaskitaan dan keluhuran budi yang tidak kunjung dijumpai di dalam diri seorang kepala negara monarki Jerman sejak abad ketiga belas". Meskipun demikian, tantangan dari luar, kekeliruan-kekeliruan yang dilakukannya sendiri, dan punahnya garis keturunan laki-laki kulawangsa Luksemburg, membuat cita-cita itu tidak kunjung tercapai.

Pada tahun 1452, Friedrich III menjadi penguasa pertama dari kulawangsa Habsburg yang dinobatkan menjadi Kaisar Romawi Suci. Ia sangat berhati-hati dalam menyikapi gerakan pembaharuan di Kekaisaran Romawi Suci. Hampir sepanjang masa pemerintahannya, ia menganggap pembaharuan sebagai ancaman terhadap hak-hak prerogatifnya selaku kaisar. Ia mengindari konfrontasi-konfrontasi langsung, yang bisa saja berujung nista jika para pangeran praja tidak mau menurut. Selepas tahun 1440, pembaharuan Kekaisaran Romawi Suci dan Gereja diusung dan dipimpin oleh tokoh-tokoh di tingkat lokal dan regional, teristimewa para pangeran praja. Meskipun demikian, pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya, ada lebih banyak tekanan dari tingkat yang lebih tinggi untuk mengambil tindakan. Berthold von Henneberg, Uskup Agung Mainz, atas nama para pangeran praja yang menghendaki pembaharuan (ingin memperbaharui Kekaisaran Romawi Suci tanpa menguatkan kewenangan kaisar), mendesak kaisar untuk melakukan pembaharuan dengan memanfaatkan keinginan Friedrich III untuk melapangkan jalan bagi anaknya, Maximilian, supaya terpilih menjadi kaisar sesudah ia mangkat. Oleh karena itu, pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya, Kaisar Friedrich III memprakarsai ikhtiar perdana pembaharuan negara, yang kemudian hari meluas pada masa pemerintahan Maximilian. Kaisar Maximilian sendiri bersikap terbuka terhadap pembaharuan, meskipun pada hakikatnya ia juga ingin melanggengkan dan memperbesar hak-hak prerogatif kaisar. Sesudah Friedrich meninggalkan kesibukan penyelenggaraan negara dan beristirahat di Linz pada tahun 1488, sebagai suatu langkah kompromi, Maximilian bertindak sebagai perantara yang menghubungkan para pangeran praja dengan ayahandanya. Sesudah menjadi penguasa tunggal sepeninggal ayahandanya, Maximilian meneruskan kebijakan perantara ini, dengan menempatkan dirinya selaku wasit yang tidak berpihak di tengah berbagai pilihan yang diusulkan para pangeran praja.

##### Pembentukan lembaga-lembaga negara

Langkah-langkah besar Pembaharuan Negara ditetapkan di dalam sidang Permusyawaratan Negara di Worms pada tahun 1495. Di dalam sidang tersebut, diperkenalkan sebuah lembaga baru, yaitu *[[Reichskammergericht]]* (Mahkamah Negara), yang diharapkan menjadi lembaga yang tidak banyak bergantung kepada kaisar. Ditetapkan pula suatu pajak baru, khusus untuk mendanai lembaga tersebut, yakni *Gemeine Pfennig*, kendati baru dikutip pada masa pemerintahan Kaisar Karel V dan Kaisar Ferdinand I, itu pun tidak dipungut sepenuhnya.

Dengan maksud untuk menciptakan sebuah lembaga tandingan bagi *Reichskammergericht*, pada tahun 1497, Kaisar Maximilian membentuk *[[Konsili Aulicum|Reichshofrat]]* (Majelis Istana Negara) yang berkedudukan di kota Wina. Meskipun demikian, pada masa pemerintahan Kaisar Maximilian, *Reichshofrat* tidak populer. Dalam jangka panjang, *Reichskammergericht* maupun *Reichshofrat* sama-sama berfungsi, bahkan kadang-kadang saling tumpang tindih.

Pada tahun 1500, Kaisar Maximilian menyetujui pembentukan lembaga yang dinamakan *[[Reichsregiment]]* (Pemerintah Negara), beranggotakan dua puluh orang petinggi negara termasuk para pangeran-pemilih, diketuai oleh kaisar atau pejabat yang mewakilinya. *Reichsregiment* pertama kali dibentuk pada tahun 1501 di Nürnberg. Meskipun demikian, Kaisar Maximilian tidak menyukai keberadaannya, dan praja-praja pun gagal mendukung kiprahnya. Lembaga baru ini terbukti tidak mampu berbuat banyak di gelanggang politik, sehingga kewenangannya dikembalikan kepada Kaisar Maximilian pada tahun 1502.

Perubahan terpenting di bidang pemerintahan menyasar jantung rezim ini, yaitu lembaga ketatausahaan. Pada permulaan masa pemerintahan Maximilian, Tata Usaha Istana di Innsbruck bersaing dengan Tata Usaha Negara yang diketuai Uskup Agung pangeran Praja Mainz, penata usaha kawakan Kekaisaran Romawi Suci. Dengan melimpahkan urusan-urusan politik di Tyrol, Austria maupun masalah-masalah negara kepada Tata Usaha Istana, Maximilian sedikit demi sedikit memusatkan kewenangan ketatausahaan pada lembaga tersebut. Tata Usaha Istana dan Tata Usaha Negara akhirnya disatukan pada tahun 1502. Pada tahun 1496, Kaisar Maximilian membentuk suatu lembaga perbendaharaan umum (*Hofkammer*) di Innsbruck, yang bertanggung jawab menangani urusan-urusan terkait semua tanah pusaka turun-temurun. Badan pemeriksa keuangan (*Raitkammer*) di Wina ditempatkan di bawah naungan lembaga ini. Di bawah pimpinan , *Hofkammer* tidak saja dipercaya untuk menangani urusan-urusan tanah pusaka turun-temurun, tetapi juga menangani urusan-urusan Maximilian selaku Raja Jerman.

##### Pemberlakuan hukum Romawi

Pada sidang Permusyawaratan Negara tahun 1495 di Worms, pemberlakuan hukum Romawi dipercepat dan diundangkan. Hukum Romawi dijadikan ketentuan yang bersifat mengikat di pengadilan-pengadilan Jerman, kecuali jika bertentangan dengan anggaran dasar praja. Pada praktiknya, hukum Romawi menjadi hukum asasi di seluruh negeri Jerman, menggeser banyak sekali hukum asli Jermani, meskipun hukum Jermani masih dipakai di pengadilan-pengadilan tingkat bawah. Selain demi mewujudkan niat untuk mencapai kesatuan hukum dan berbagai faktor lain, pemberlakuan hukum Romawi juga dilakukan demi menonjolkan kesinambungan Kekaisaran Romawi Suci dengan kemaharajaan bangsa Romawi tempo dulu. Guna mewujudnyatakan keputusannya untuk merombak dan menyatukan tatanan hukum, Kaisar Maximilian kerap langsung turun tangan menuntaskan perkara-perkara hukum di tingkat praja, dengan melangkahi piagam-piagam maupun adat-istiadat praja. Sikap semacam itu tidak jarang menuai sindiran maupun kecaman dari dewan-dewan pemerintahan praja yang hendak menjaga kelanggengan undang-undang asli praja.

Perombakan tatanan hukum benar-benar melemahkan mahkamah Feme warisan masa lampau (*Vehmgericht*, atau Mahkamah Rahasia Westfalen, yang turun-temurun diyakini sebagai lembaga bentukan Karel Agung, meskipun sudah diragukan kebenarannya dewasa ini), meskipun mahkamah ini baru benar-benar bubar pada tahun 1811 (dihapuskan atas perintah Jérôme Bonaparte).

##### Budaya politik kebangsaan

Maximilian maupun Karel V (meskipun pada hakikatnya kedua kaisar ini berjiwa internasionalis) adalah tokoh-tokoh yang pertama kali mengangkat wacana bangsa, yang disamakan dengan Reich oleh kaum humanis pada masa itu. Dengan dorongan dari Maximilian dan para humanisnya, sosok-sosok nirjasad terkenal kembali diketengahkan atau kembali memasyarakat. Para humanis menemukan kembali risalah *[[Germania (buku)|Jermania]]* karya pujangga Tacitus. Menurut Peter H. Wilson, sosok perempuan yang dinamakan Jermania adalah sosok yang direka ulang Kaisar Maximilian menjadi Bunda Kekaisaran Romawi Suci Bangsa Jerman yang berbudi luhur lagi cinta damai. Whaley menduga bahwa, meskipun kemudian hari timbul perpecahan akibat perbedaan agama, "motif-motif kecintaan kepada tanah air ditumbuhsuburkan pada masa pemerintahan Maximilian, baik oleh Maximilian sendiri maupun oleh para sastrawan humanis yang tanggap terhadap kebijakannya tersebut, melahirkan inti sari sebuah budaya politik kebangsaan."

Pada masa pemerintahan Maximilian pula ragam umum bahasa Jerman berangsur-angsur tampil menonjol, terutama berkat jasa jawatan tata usaha negara dan jawatan tata usaha praja Kadipaten Saksen, daerah kekuasaan Friedrich Bijaksana, pangeran-pemilih dari wangsa Wettin. Perkembangan industri percetakan beserta kemunculan sistem pos (sistem pos modern pertama di dunia), yang diprakarsai sendiri oleh Maximilian dengan sokongan dari Adipati Friedrich Bijaksana dan Adipati Karel Nekat, menuntun kepada revolusi di bidang  komunikasi dan membuka jalan bagi penyebarluasan gagasan-gagasan. Berbeda dari situasi di negara-negara yang lebih tersentralisasi pemerintahannya, sifat keterdesentralisasian Kekaisaran Romawi Suci membuat membuat penyensoran menjadi perkara yang sukar dilaksanakan.

Terence McIntosh berpendapat bahwa kebijakan agresif ekspansionis yang dijalankan Kaisar Maximilian I dan Kaisar Karel V pada masa-masa pembentukan negara Jerman modern perdana (kendati tidak memajukan sasaran-sasarannya menjadi spesifik bagi bangsa Jerman per se), yang mengandalkan sumber daya manusia Jerman maupun pemanfaatan tenaga Landsknechte dan tentara upahan yang terkenal garang, berdampak kepada cara negara-negara tetangga memandang politas Jerman tersebut, kendati Jerman dalam jangka panjang cenderung aman sentosa.

##### Kewenangan kaisar

Maximilian adalah "Kaisar Romawi Suci yang pertama dalam 250 tahun yang memimpin sekaligus meraja". Pada permulaan dasawarsa 1500-an, ia adalah majikan sejati Kekaisaran Romawi Suci, meskipun kekuasaanya melemah pada dasawarsa terakhir menjelang kemangkatannya. Whaley mencermati bahwa, meskipun penuh dengan pergumulan, yang muncul pada akhir masa pemerintahan Maximilian adalah monarki yang sudah kukuh, dan bukan oligarki pangeran-pangeran praja. Benjamin Curtis berpendapat bahwa sekalipun tidak mampu sepenuhnya menciptakan suatu pemerintahan umum yang menaungi seluruh praja (meskipun tata usaha negara dan sidang majelis istana mampu menangani berbagai urusan di seluruh wilayah kedaulatan negara), Maximilian memperkuat fungsi-fungsi administratif penting di Austria dan membentuk jawatan-jawatan pusat untuk menangani urusan-urusan keuangan, politik, dan peradilan – jawatan-jawatan ini menggantikan sistem feodal dan merepresentasikan suatu sistem yang lebih modern yang dikelola oleh pejabat-pejabat yang diprofesionalkan. Sesudah dua dasawarsa mereformasi negara, kaisar mempertahankan kedudukannya sebagai tokoh yang dituakan di antara rekan-rekan yang sederajat, sementara negara mendapatkan lembaga-lembaga umum yang menjadi sarana kaisar untuk berbagi kekuasaan dengan berbagai golongan warga negara.

Pada awal abad ke-16, para penguasa Habsburg menjadi kepala-kepala negara terkuat di Eropa, tetapi kekuatan mereka bertumpu pada keseluruhan percabangan monarki yang mereka bentuk, bukan hanya pada Kekaisaran Romawi Suci (baca juga Masa pemerintahan Kaisar Karel V). Maximilian sempat serius mempertimbangkan untuk menyatukan tanah-tanah lungguh Burgundia (warisan istinya, Maria dari Burgundia) dengan tanah-tanah lungguh Austria miliknya untuk membentuk suatu wilayah inti yang kukuh (sembari meluaskan wilayah ke timur). Sesudah masuknya Spanyol ke dalam lingkup kemaharajaan wangsa Habsburg yang terjadi tanpa disangka-sangka, ia pernah berniat meninggalkan Austria (ditingkatkan statusnya menjadi kerajaan) kepada cucunya yang lebih muda, Ferdinand. Cucunya yang lebih tua, Karel V, kelak menyerahkan Spanyol dan hampir semua tanah lungguh Burgundia kepada purtanya, Felipe, pendiri wangsa Habsburg cabang Spanyol, dan menyerahkan tanah-tanah pusaka Habsburg kepada adiknya, Ferdinand, pendiri wangsa Habsburg cabang Austria.

Di Prancis dan Inggris, mulai dari abad ke-13, kediaman tetap raja mulai berkembang menjadi ibu kota yang tumbuh pesat dan diperlengkapi dengan prasarana-prasarana yang dibutuhkannya. *[[Palais de la Cité]]* di Prancis dan *[[Istana Westminster]]* di Inggris menjadi kediaman utama raja. Perkembangan seperti ini mustahil terjadi di Kekaisaran Romawi Suci lantaran tidak adanya pemerintahan monarki yang sungguh-sungguh herediter. Kekaisaran Romawi Suci masih melanggengkan adat monarki elektif *(lih. [[Pemilihan Kaisar Romawi Suci]])* yang pada Abad Pertengahan Madya menyebabkan terpilihnya raja-raja dari latar belakang regional yang sangat berlainan *(lih. [[Daftar pemilihan raja dan kaisar di Kekaisaran Romawi Suci]])*. Meskipun demikikian, jika hendak mengendalikan negara kekaisaran itu dan penguasa-penguasa daerahnya yang berjiwa pemberontak, maka mereka tidak boleh duduk diam berpangku tangan di daerah asal dan istana pribadi saja. Itulah sebabnya sejak dulu sampai zaman modern, raja-raja dan kaisar-kaisar terus-menerus bersafari keliling wilayah, dan menjadikan tempat-tempat tinggal sementara mereka *([[Kaiserpfalz]])* sebagai stasiun-stasiun transit bagi *[[pasewakan keliling]]*. Mulai dari Akhir Abad Pertengahan, sekian banyak *pfalz* yang tidak seberapa kuat pertahanannya itu diganti dengan puri-puri kaisar. Sesudah Raja Ferdinand I, adik Kaisar karel V, memindahkan kediaman utamanya ke Hofburg Wina pada pertengahan abad ke-16, barulah sebagian besar kaisar terkemudian dari wangsa Habsburg menetap di Wina. Meskipun demikian, Wina tidak pernah menjadi ibu kota resmi Kekaisaran Romawi Suci, dan hanya menjadi ibu kota dari salah satu praja pusaka wangsa Habsburg (Praja Kadipaten Utama Austria). Para kaisar masih terus melakukan kunjungan ke Frankfurt dan Aachen dalam rangka pemilihan dan upacara penobatan mereka, ke sidang-sidang Musyawarah Negara yang digelar di berbagai tempat, dan ke berbagai acara lain. Sidang Permusyawaratan Abadi dipusatkan di Regensburg mulai dari tahun 1663 sampai 1806. Kaisar Rudolf II malah berkedudukan di Praha, dan Kaisar Karel VII dari  wangsa Wittelsbach bermastautin di Munchen. Ibu kota Jerman dalam arti yang sesungguhnya baru ada pada zaman Kekaisaran Jerman Kedua, yakni sejak tahun 1871, manakala *[[Kaiser]]*, *[[Reichstag (Kekaisaran Jerman)|Reichstag]]*, dan *[[Kanselir Jerman#Kanselir Kekaisaran Jerman (1871-1918)|Reichskanzler]]* berkedudukan di Berlin.

#### Kapitalisme perdana

Meskipun menghambat sentralisasi kekuasaan di Kekaisaran Romawi Suci, partikularisme melahirkan perkembangan-perkembangan awal kapitalisme. Di kota-kota Italia seperti Genova dan Pisa maupun kota-kota Liga Hansa seperti Hamburg dan Lübeck, muncul kaum saudagar-petarung yang merintis kemaharajaan-kemaharajaan kelautan rompak-dan-dagang. Praktik-praktik semacam ini meredup sebelum tahun 1500, tetapi telanjur menyebar sampai ke persekitaran maritim di Portugal, Spanyol, Belanda, serta Inggris, dan "menumbuhkan semangat bersaing dalam skala yang lebih besar, yang bertaraf samudra" di negara-negara itu. William Thompson sependapat dengan M.N.Pearson bahwa fenomena yang khas Eropa ini terjadi lantaran di kota-kota Italia dan kota-kota Liga Hansa yang tidak memiliki sumber daya dan "kecil ukuran maupun populasinya" para penguasa (yang status sosialnya tidak jauh lebih tinggi daripada status sosial para saudagar) harus mencurahkan perhatiannya pada perdagangan. Dengan demikian para saudagar-pejuang mendapatkan kuasa negara untuk memaksa, yang mustahil mereka dapatkan di negeri Mughal maupun negeri-negeri lain di Asia, tempat kepala negara tidak begitu berkepentingan untuk membantu golongan saudagar, lantaran menguasai sumber-sumber daya yang lumayan besar dan berpenghasilan yang erat terkait dengan tanah.

Pada dasawarsa 1450-an, perkembangan ekonomi di kawasan selatan Jerman menumbuhkan kemaharajaan-kemaharajaan perbankan, kartel-kartel, dan monopoli-monopoli di kota-kota seperti Ulm, Regensburg, dan Augsburg. Pada khususnya Augsburg, kota yang dikait-kaitkan dengan reputasi keluarga Fugger, keluarga Welser, dan keluarga Baumgartner ini dianggap sebagai ibu kota kapitalisme perdana. Augsburg sangat diuntungkan oleh pembentukan dan perluasan Kaiserliche Reichspost pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Bahkan ketika kemaharajaan wangsa Habsburg mulai melebarkan sayapnya ke negeri-negeri lain di Eropa, kesetiaan Maximilian kepada Augsburg, tempat pelaksanaan sebagian besar kebijakannya, membuat kota kekaisaran itu menjadi "pusat utama kapitalisme perdana" pada abad abad ke-16, dan "lokasi kantor pos yang paling penting di wilayah Kekaisaran Romawi Suci". Dari zaman Maximilian, manakala "titik-titik perhentian akhir jalur-jalur pos lintas benua yang pertama" mulai bergeser dari Innsbruck ke Venesia dan dari Brussels ke Antwerpen, sistem komunikasi dan pasaran warta berita di kota-kota tersebut mulai mapan. Karena perusahaan keluarga Fuggers maupun perusahaan-perusahaan dagang lainnya menempatkan cabang-cabang utamanya di kota-kota itu, mereka juga mendapatkan akses ke sistem-sistem tersebut.
Bagaimanapun juga, kebangkrutan wangsa Habsburg cabang Spanyol pada tahun 1557, 1575, dan 1607 sangat merugikan perusahaan keluarga Fugger. Selain itu, "penemuan jalur laut menuju India dan Dunia Baru menggeser fokus perkembangan ekonomi Eropa dari Laut Tengah ke Samudra Atlantik – kota-kota yang diutamakan bukan lagi Venesia dan Genova, melainkan Lisboa dan Antwerpen. Pada akhirnya perkembangan usaha tambang mineral Amerika membuat kekayaan mineral Hongaria dan Tirol menjadi tidak begitu penting lagi. Jaringan benua Eropa terus terkurung daratan sampai tiba masa pengupayaan angkutan barang lewat darat terutama dalam bentuk sistem rel dan sistem terusan, yang terbatas potensi pertumbuhannya; di lain pihak, di benua baru, ada banyak sekali pelabuhan untuk menggelontorkan limpahan barang yang diperoleh dari negeri-negeri baru itu." Puncak kejayaan ekonomi yang dicapai di Jerman pada kurun waktu antara tahun 1450 sampai 1550 tidak pernah terlihat lagi sampai akhir abad ke-19.

Di praja-praja Kekaisaran Romawi Suci yang terletak di Negeri Tanah Rendah, pusat-pusat finansial tumbuh bersama pasar-pasar komoditas. Perkembangan topografis pada abad ke-15 mengubah Antwerpen menjadi sebuah kota pelabuhan. Bermodalkan hak-hak istimewa yang diterimanya selaku kota yang setia kepada kaisar seusai pemberontakan orang Flandria melawan Maximilian, Antwerpen menjadi kota pelabuhan laut utama di Eropa Utara dan tampil sebagai "penyalur 40% perdagangan dunia". Meskipun demikian, konflik dengan pemerintah Habsburg cabang Spanyol pada tahun 1576 dan 1585 membuat para saudagar berbondong-bondong pindah ke Amsterdam, yang akhirnya menggeser kedudukan Antwerpen sebagai kota pelabuhan utama.

### Reformasi dan Renesans

Pada tahun 1516, Raja Aragon, Fernando II, kakek Kaisar Karel V, mangkat. Karel mengawali karier pemerintahannya dengan menjadi kepala negara Kastila dan Aragon, negara hasil penggabungan dua kerajaan yang kemudian hari menjadi Kerajaan Spanyol, bersama-sama dengan ibunya, Ratu Yohana.

Pada tahun 1519, sesudah menjadi Raja *Carlos I* di Spanyol, Karel resmi menyandang gelar Kaisar *Karl V*. Kemudian hari, pemerintahan Kekaisaran Romawi Suci justru beralih kepada cabang muda wangsa Habsburg tatkala adik Karel, Ferdinand, dinobatkan menjadi Kaisar Romawi Suci, sedangkan cabang sepuh wangsa Habsburg terus memangku kedaulatan atas Spanyol dan praja pusaka Burgundia ketika anak Karel, Felipe, naik takhta menjadi Raja Spanyol. Ada banyak faktor penyebab di balik peralihan tersebut. Bagi James D. Tracy, sifat polisentris peradaban Eropalah yang memuskilkan usaha untuk mempertahankan "suatu kulawangsa dengan wilayah kedaulatan yang mengangkangi Benua Eropa dari Negeri Tanah Rendah sampai ke Sisilia dan dari Spanyol sampai ke Hongariabelum lagi jajahan-jajahan Spanyol di seberang lautan". Sarjana-sarjana lain menuding ketegangan-ketegangan antaragama, masalah-masalah keuangan, dan hambatan dari luar, antara lain dari Prancis dan Turki Usmani. Pada tataran perorangan, Karel tidak berhasil membujuk pangeran-pangeran Jerman untuk mendukung putranya, Felipe, yang "sifat kikuk dan penyendiri, serta ketidakmampuannya berbahasa jerman membuat upaya tersebut sedari awal sudah dapat dipatikan bakal gagal".

Sebelum Karel mulai memerintah selaku Kaisar Romawi Suci, pada tahun 1517, Martin Luther mencetuskan gerakan yang kelak dikenal sebagai Reformasi Protestan. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi Suci terpecah-belah akibat perbedaan agama. Praja-praja di utara dan timur, serta banyak kota besar – Strasbourg, Frankfurt, dan Nurnberg – menjadi Protestan, sedangkan sebagian besar praja di selatan dan barat tetap Katolik.

Pada awal masa pemerintahan Karek, dibentuk lagi *Reichsregiment* baru (pada tahun 1522), kendati Karel memaklumkan hanya ia hanya akan menoleransi tindakan-tindakan lembaga tersebut selama ia berada di luar negeri, dan ketuanya haruslah seseorang yang mewakili dirinya. Karel V berada di luar Jerman dari tahun 1521 hingga 1530. Sama dengan yang pernah dibentuk pada awal dasawarsa 1500-an, *Reichsregiment* baru ini gagal menciptakan suatu pemerintahan federal yang tidak bergantung kepada kaisar, akibat dari partisipasi yang tidak menentu dan ketidaksepahaman antarpangeran praja. Kaisar Karel V mengalahkan pangeraɲ-pangeran praja protestan pada tahun 1547 dalam Perang Schmalkalden, tetapi kehilangan momentum kemenangannya, dan praja-praja Protestan secara politis mampu bertahan sekalipun secara militer sudah kalah. Di dalam Perjanjian Damai Augsburg tahun 1555, Kaisar Karel V, melalui adiknya Ferdinand, secara resmi mengakui hak-hak kepala pemerintahan untuk memilih memeluk agama Katolik atau agama Lutheran (pengikut Zwingli, pengikut Kalvin, dan kaum radikal tidak diikutsertakan). Pada tahun 1555, Paulus IV terpilih menjadi paus dan memihak negara Prancis, sehingga Kaisar Karel yang sudah kelelahan akhirnya melepaskan cita-citanya untuk mewujudkan suatu kemaharajaan Kristen sejagat.

### Periode Barok

Negeri Jerman relatif aman dan damai selama enam dasawarsa berikutnya. Di perbatasan timur, bangsa Turki terus-menerus menjadi ancaman bahaya. Jika ingin memerangi Turki, kaisar harus berkompromi lebih jauh lagi dengan para pangreh praja Protestan, dan oleh sebab itu kaisar berusaha supaya tidak terjadi perang. Di barat, daerah Rheinland kian tunduk di bawah pengaruh Prancis. Ketika Belanda bangkit memberontak melawan Spanyol, Kekaisaran Romawi Suci tetap netral, secara *de facto* membiarkan negeri Belanda melepaskan diri pada tahun 1581. Salah satu efek sampingnya adalah Perang Köln, yang nyaris meluluhlantakkan seantero daerah hulu sungai Rhein. Kaisar Ferdinand III memutuskan untuk mengakui netralitas Belanda secara resmi pada tahun 1653. Keputusan tersebut diratifikasi Reichstag pada tahun 1728.

Sesudah kemangkatan Kaisar Ferdinand pada tahun 1564, anaknya, Maximilian II, naik takhta menjadi kaisar. Sama seperti mendiang ayahnya, Kaisar Maximilian II menerima kehadiran Protestantisme maupun kebutuhan untuk sesekali berkompromi dengannya. Pada tahun 1576, Rudolf II naik takhta menggantikan Maximilian. Rudolf lebih suka filsafat Yunani klasik ketimbang agama Kristen, dan menjalani hidupnya dengan mengurung diri di Bohemia. Ia takut mengambil tindakan ketika Gereja Katolik secara paksa menegakkan kembali kendalinya di Austria dan Hongaria, sehingga membuat gusar para pangeran Protestan.

Kekuasaan kaisar terpuruk ketika Rudolf mangkat pada tahun 1612. Akibat langsung yang timbul ketika orang Bohemia memberontak melawan kaisar adalah rentetan konflik yang dikenal dengan sebutan Perang Tiga Puluh Tahun, perang dari tahun 1618 hingga 1648 yang mengharubirukan negara kekaisaran itu. Kekuatan-kekuatan asing, termasuk Prancis dan Swedia, ikut campur tangan dalam konflik itu, bukan sekadar memperkuat pihak-pihak yang memerangi kekaisaran, melainkan juga mencaplok daerah-daerah yang cukup luas.
Akibatnya, Kekaisaran Romawi Suci tidak pernah dapat kembali kepada kejayaannya yang semula, sampai-sampai Voltaire tergerak untuk mengutarakan sindirannya yang terkenal, bahwasanya Kekaisaran Romawi Suci itu "suci tidak, Romawi tidak, kekaisaran pun tidak."

Meskipun demikian, riwayat Kekaisaran Romawi Suci baru benar-benar tamat dua abad kemudian. Perjanjian Damai Westfalen tahun 1648, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun, menoleransi kehadiran Kalvinisme, tetapi kaum Anabaptis, Arminian, dan komunitas-komunitas Protestan lainnya tetap miskin dukungan dan terus-menerus dianiaya sampai Kekaisaran Romawi Suci dibubarkan. Kaisar-kaisar kulawangsa Habsburg menumpukan perhatian mereka pada usaha mempertahankan keutuhan tanah-tanah pusaka mereka sendiri di Austria dan tempat-tempat lain.

Dalam pertempuran Wina tahun 1683, Angkatan Perang Kekaisaran Romawi Suci, dipanglimai Raja Polandia Jan III Sobieski, menimpakan kekalahan telak atas angkatan perang Turki, sehingga menghentikan ekspansi Usmani ke barat yang pada akhirnya mengakibatkan lepasnya jajahan-jajahan Kemaharajaan Usmani di Eropa. Sepertiga kekuatan angkatan perang itu adalah prajurit-prajurit Persemakmuran Polandia–Lituania, dan dua pertiganya adalah prajurit-prajurit Kekaisaran Romawi Suci.

### Zaman modern

#### Prusia dan Austria

Dengan kian berkuasanya Raja Louis XIV, wangsa Habsburg menjadikan tanah-tanah pusaka mereka sebagai andalan utama dalam menghadapi kebangkitan Prusia, yang menguasai beberapa daerah di dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Sepanjang abad ke-18, wangsa Habsburgs terlibat dalam berbagai konflik di Eropa, seperti Perang Suksesi Spanyol tahun 1701–1714, Perang Suksesi Polandia tahun 1733–1735, dan Perang Suksesi Austria tahun 1740–1748. Persaingan antara Austria dan Prusia mendominasi sejarah Kekaisaran Romawi Suci selepas tahun 1740.

#### Perang Revolusi Prancis dan pembubaran negara

Sejak tahun 1792, negara Prancis pascarevolusi berkali-kali berperang melawan beberapa praja di Kekaisaran Romawi Suci.

Mediatisasi Jerman adalah serangkaian mediatisasi dan sekularisasi yang berlangsung antara tahun 1795 sampai 1814, yakni menjelang berakhirnya masa-masa kejayaan Revolusi Prancis maupun Napoleon Bonaparte."Mediatisasi" adalah proses aneksasi tanah-tanah dari satu praja kekaisaran ke praja kekaisaran lain, sering kali dengan membiarkan pihak yang dianeksasi tetap memiliki beberapa hak atas tanah-tanah tersebut. Sebagai contoh, tanah-tanah para kesatria kekaisaran secara resmi dimediatisasi pada tahun 1806, sesudah secara *de facto* dicaplok oleh praja-praja kekaisaran yang besar pada tahun 1803 dalam peristiwa *[[Rittersturm]]*. "Sekularisasi" adalah penghapusan kekuasaan temporal seorang pemuka agama, misalnya seorang uskup atau abas, dan aneksasi wilayah kedaulatan yang disekularisasi ke dalam sebuah wilayah kedaulatan sekuler.

Kekaisaran Romawi Suci bubar pada 6 Agustus 1806, ketika Kaisar Romawi Suci yang terakhir, Franz II (menjadi Kaisar Austria, Franz I, sejak tahun 1804) turun takhta, sesudah dikalahkan Napoleon dalam Pertempuran Austerlitz tahun 1805 (lih. Perjanjian Pressburg). Napoleon mengubah kekaisaran itu menjadi Konfederasi Rhein, salah satu negara satelit Prancis. Pascapembubaran Kekaisaran Romawi Suci, keluarga besar Franz, yakni wangsa Habsburg-Lotharingen, terus berkuasa sebagai Kaisar Austria merangkap Raja Hongaria sampai kemaharajaan wangsa Habsburg dibubarkan pada tahun 1918 pasca-Perang Dunia I.

Pada tahun 1815, Konfederasi Rhein bentukan Napoleon diganti dengan perserikatan baru yang dibentuk seusai Perang Napoleon, yaitu Konfederasi Jerman. Perserikatan ini bertahan sampai Prusia membentuk Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1866. Konfederasi Jerman Utara adalah cikal bakal dari Kekaisaran Jerman yang menyatukan daerah-daerah penutur bahasa Jerman di luar Austria dan Swiss di bawah kepemimpinan Prusia pada tahun 1871. Kekaisaran Jerman kemudian hari berkembang menjadi negara Jerman modern.

Keputusan untuk turun takhta mengindikasikan bahwa *Kaiser* tidak lagi merasa mampu menjalankan kewajibannya selaku kepala *Reich*, dan oleh sebab itu ia mengeluarkan pernyataan berikut ini:

Praja-praja Kekaisaran Romawi Suci yang masih mempertahankan statusnya sebagai negara monarki sampai sekarang hanya tinggal Kadipaten Agung Luksemburg dan Kepangeranan Liechtenstein. Kota-kota merdeka milik negara yang masih eksis saat ini sebagai negara bagian di Jerman adalah Hamburg dan Bremen. Praja-praja selebihnya sudah dibubarkan atau sudah mengadopsi sistem pemerintahan republik.

## Demografi
### Populasi
Angka-angka keseluruhan populasi Kekaisaran Romawi Suci sangat tidak menentu dan sangat beragam. Kemaharajaan yang dibangun Karel Agung mungkin saja memiliki populasi paling banyak 20 juta jiwa. Akibat dari perpecahan yang timbul menjelang tamatnya riwayat negara kekaisaran itu, tidak ada lembaga pusat yang dapat mengumpulkan data tentang jumlah populasi. Meskipun demikian, diduga kuat Perang Tiga Puluh Tahun mengakibatkan jumlah populasi Kekaisaran Romawi Suci pada awal abad ke-17 kurang lebih sama dengan jumlah populasinya pada permulaan abad ke-18. Menurut salah satu estimasi, Kekaisaran Romawi Suci tidak pernah melampaui level populasi tahun 1618 sampai dengan tahun 1750.

Jumlah kawula negara di praja-praja elektorat pada permulaan abad ke-17 adalah sebagai berikut:
* Praja Monarki Habsburg: 5.350.000 jiwa (sudah termasuk 3 juta jiwa di tanah-tanah narawita Bohemia)
* Praja Elektorat Saksen: 1.200.000 jiwa
* Praja Kadipaten Bayern (kemudian hari menjadi Praja Elektorat Bayern): 800.000 jiwa
* Praja Elektorat Pzalf: 600.000 jiwa
* Praja Elektorat Brandenburg: 350.000 jiwa
* Praja Elektorat Mainz, Trier, dan Koln: 300.000–400.000 jiwa

Sekalipun tidak tergolong praja elektorat, Spanyol Habsburg merupakan praja dengan jumlah kawula terbanyak di Kekaisaran Romawi Suci sesudah daera Austria Habsburg, yang kawulanya berjumlah lebih dari 3 juta jiwa pada awal abad ke-17, yang berdiam di Lingkar Burgundia dan Kadipaten Milan.

Menurut perkiraan Peter Wilson, populasi Kekaisaran Romawi Suci mencapai angka 20 juta jiwa pada tahun 1700, dan jika ditambah lagi dengan 5 juta populasi praja-praja Italia, maka total populasi berjumlah kira-kira 25 juta jiwa. Ia memperkirakan bahwa populasi Kekaisaran Romawi Suci (belum termasuk populasi praja-praja Italia) pada tahun 1800 mencapai 29 juta jiwa, dan masih ada lagi 12,6 juta populasi jajahan-jajahan Austria dan Prusia yang bukan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci.

Menurut salah satu estimasi sezaman dari Badan Arsip Perang Austria untuk dasawarsa pertama abad ke-18, jumlah populasi Kekaisaran Romawi Sucitermasuk Bohemia dan Negeri Belanda jajahan Spanyolmendekati 28 juta jiwa, dengan perincian sebagai berikut:
* 65 praja gerejawi yang menguasai 14 persen dari wilayah dan 12 persen dari populasi negara;
* 45 praja kepangeranan turun-temurun yang menguasai 80 persen dari wilayah dan 80 persen dari populasi negara;
* 60 praja kabupaten dan pertuanan turun-temurun yang membawahi 3 persen dari wilayah dan 3,5 persen dari populasi negara;
* 60 kota milik negara yang membawahi 1 persen dari wilayah dan 3,5 persen dari populasi negara;
* Ratusan daerah kekuasaan kesatria negara yang membawahi 2 persen dari wilayah dan 1 persen dari populasi negara.

Para sejarawan demografi Jerman secara tradisional sudah membuat estimasi populasi Kekaisaran Romawi Suci berdasarkan asumsi populasi di daerah-daerah perbatasan Jerman pada tahun 1871 atau 1914. Estimasi-estimasi yang lebih mutakhir menggunakan kriteria yang tidak terlalu kedaluawarsa, tetapi tetap saja merupakan perkiraan. Salah satu estimasi didasarkan atas populasi daerah-daerah perbatasan Jerman pada tahun 1870 menunjukkan populasi dalam kisaran 15–17 juta jiwa sekitar tahun 1600, merosot menjadi 10–13 juta jiwa sekitar tahun 1650 (sesudah Perang Tiga Puluh Tahun). Sejarawan-sejarawan lain yang membuat estimasi populasi Kekaisaran Romawi Suci pada permulaan zaman modern menduga bahwa negara tersebut mengalami penurunan populasi dari 20 juta jiwa menjadi sekitar 16–17 juta jiwa pada tahun 1650.

Menurut salah satu estimasi tepercaya untuk tahun 1800, populasi Kekaisaran Romawi Suci (ketika itu sudah kehilangan sisa-sisa daerah kekuasaan di Negeri Rendah, Italia, dan Tepi Kiri Sungai Rhein dengan Perjanjian Campo Fornio tahun 1797) berjumlah 27–28 juta jiwa, dengan perincian sebagai berikut:
* 9 juta kawula Austria (termasuk populasi Silesia, Bohemia, dan Moravia);
* 4 juta kawula Prusia;
* 14–15 juta warga negara Kekaisaran Romawi Suci selain kawula Austria dan kawula Prusia.

Ada pula berbagai estimasi untuk praja-praja di Italia yang secara resmi merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci:

### Kota-kota terbesar
Kota-kota raya dan madya di Kekaisaran Romawi Suci menurut tahun:
* **Tahun 1050**: Regensburg 40.000 jiwa. Roma 35.000 jiwa. Mainz 30.000 jiwa. Speyer 25.000 jiwa. Koln 21.000 jiwa. Trier 20.000 jiwa. Worms 20.000 jiwa. Lyon 20.000 jiwa. Verona 20.000 jiwa. Metz 16.000 jiwa. Firenze 15.000 jiwa.
* **Tahun 1300–1350**: Milan 120.000 jiwa. Firenze 110.000 jiwa. Genova 90.000 jiwa. Praha 77.000 jiwa. Koln 60.000 jiwa. Verona 40.000 jiwa. Padova 35.000 jiwa. Erfurt 32.000 jiwa. Metz 32.000 jiwa. Regensburg 30.000 jiwa. Speyer 25.000 jiwa. Mainz 24.000 jiwa. Aachen 21.000 jiwa. Magdeburg 20.000 jiwa. Nurnberg 20.000 jiwa. Wina 20.000 jiwa. Danzig (sekarang Gdańsk) 20.000 jiwa. Straßburg (sekarang Strasbourg) 20.000 jiwa. Worms 20.000 jiwa. Lübeck 15.000 jiwa. Regensburg 11.000 jiwa.
* **Tahun 1500**: Milan 100.000 jiwa. Genova 70.000 jiwa. Praha 70.000 jiwa. Firenze 50.000 jiwa. Koln 45.000 jiwa. Antwerpen 40.000 jiwa. Cremona 40.000 jiwa. Nurnberg 38.000 jiwa. Augsburg 30.000 jiwa. Mantua 28.000 jiwa. Lübeck 25.000 jiwa. Breslau (sekarang Wrocław) 25.000 jiwa. Regensburg 22.000 jiwa. Augsburg 20.000 jiwa. Wina 20.000 jiwa. Straßburg (sekarang Strasbourg) 20.000 jiwa. Parma 19.000 jiwa. Magdeburg 18.000 jiwa. Modena 18.000 jiwa. Pavia 16.000 jiwa. Ulm 16.000 jiwa. Hamburg 15.000 jiwa.
* **Tahun 1600**: Milan 150.000 jiwa. Praha 100.000 jiwa. Wina 50.000 jiwa. Augsburg 45.000 jiwa. Koln 40.000 jiwa. Nurnberg 40.000 jiwa. Hamburg 40.000 jiwa. Magdeburg 40.000 jiwa. Breslau (sekarang Wrocław) 40.000 jiwa. Straßburg (sekarang Strasbourg) 25.000 jiwa. Lübeck 23.000 jiwa. Ulm 21.000 jiwa. Regensburg 20.000 jiwa. Frankfurt am Main 20.000 jiwa. Munchen 20.000 jiwa.

### Agama

Agama Katolik adalah satu-satunya agama resmi di Kekaisaran Romawi Suci sampai tahun 1555; semua Kaisar Romawi Suci beragama Katolik.

Keberadaan aliran Lutheran secara resmi diakui di dalam Perjanjian Damai Augsburg tahun 1555, dan keberadaan aliran Kalvinis secara resmi di dalam Perjanjian Damai Westfalen tahun 1648. Hanya Lutheran dan Kalvinis yang diakui keberadaannya secara resmi, sedangkan aliran-aliran Protestan selebihnya seperti Anabaptis, Arminian, dan lain-lain hidup berdampingan secara ilegal di dalam wilayah Kekaisaran Romawi Suci. Aliran Anabaptis hadir dalam beragam denominasi, antara lain Mennonit, Serikat Persaudaraan Schwarzenau, Hutterit, Amish, dan masih banyak lagi kelompok lain.

Menyusul penandatanganan Perjanjian Damai Augsburg, agama resmi sebuah praja ditentukan oleh asas *[[cuius regio, eius religio]]*, sehingga agama pemimpin menentukan agama rakyatnya. Perjanjian Damai Westfalen membatalkan asas tersebut dengan menetapkan bahwa agama resmi sebuah praja adalah agama yang dipeluk di praja itu pada tanggal 1 Januari 1624, yakni hari pertama pada tahun yang dianggap sebagai "tahun normal". Sejak saat itu, perpindahan agama seorang pemimpin tidak wajib diikuti oleh rakyatnya.

Selain itu, negara juga menjamin hak-hak yang dinikmati pada tanggal tersebut oleh rakyat Protestan di bawah pemimpin Katolik maupun oleh rakyat Katolik di bawah pemimpin Protestan. Jika para penganut agama resmi di sebuah praja menikmati hak untuk beribadat secara terbuka, maka kawula praja selebihnya diberi hak untuk beribadat secara tertutup (di dalam kapel-kapel yang tidak bermenara atau tanpa lonceng gereja). Pada teorinya, tidak seorangpun didiskriminasi atau dikecualikan dari dunia usaha, perdagangan, kriya, maupun dikebumikan dengan upacara keagamaan secara terbuka. Untuk pertama kalinya, sifat permanen melekat pada perpecahan antarumat Kristen di Kekaisaran Romawi Suci.

Di dalam masyarakat Kekaisaran Romawi Suci, terdapat golongan minoritas Yahudi. Kaisar-kaisar Romawi Suci mendaku berhak mengayomi dan memajaki semua warga Yahudi Kekaisaran Romawi Suci, tetapi ada pula pembantaian-pembantaian orang Yahudi berskala besar, khususnya pada masa Perang Salib Pertama dan pada masa perang agama abad ke-16.

## Pranata
Kekaisaran Romawi Suci bukanlah sebuah negara terpusat maupun negara bangsa, malah terbagi-bagi menjadi lusinan – dan akhirnya ratusan – entitas tersendiri yang diperintah oleh raja-raja, adipati-adipati, bupati-bupati, uskup-uskup, abas-abas, dan penguasa-penguasa lainnya, yang dikenal secara kolektif sebagai para pangeran praja. Ada pula beberapa daerah yang diperintah secara langsung oleh kaisar.

Mulai Abad Pertengahan Madya, mulai timbul keretakan di antara Kekaisaran Romawi Suci dengan pangeran-pangeran penguasa daerah yang berusaha keras untuk merampas kekuasaan dari negara. Tidak seperti di kerajaan-kerajaan Abad Pertengahan lainnya semisal Prancis dan Inggris, kaisar-kaisar tidak cukup berdaya untuk mengendalikan sepenuhnya tanah-tanah yang secara resmi merupakan kepunyaan mereka. Malah sebaliknya, demi mengamankan kedudukan mereka sendiri dari ancaman pelengseran, para kaisar terpaksa terus-menerus menganugerahkan otonomi kepada para kepala daerah, baik yang berasal dari kalangan bangsawan maupun para uskup. Proses ini berawal dari Kontoversi Investiture pada abad ke-11 dan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Damai Westfalen pada tahun 1648. Beberapa kaisar berusaha mengurungkan pengurangan kekuasaan berkelanjutan itu, tetapi dijegal oleh Sri Paus dan pangeran-pangeran Kekaisaran Romawi Suci.

### Praja-praja kekaisaran

Jumlah praja yang terwakili dalam Permusyawaratan Negara lumayan banyak, kira-kira 300 praja pada waktu penandatanganan  Perjanjian Damai Westfalen. Sebagian besar di antaranya adalah *[[Kleinstaaterei|Kleinstaaten]]* (praja-praja kecil) dengan luas wilayah tidak lebih dari beberapa mil persegi, atau terdiri atas beberapa penggal tanah yang tidak tersambung satu sama lain, sehingga Kekaisaran Romawi Suci sering kali dijuluki *Flickenteppich* (permadani perca).
Sebuah entitas dianggap sebagai sebuah *Reichsstand* (praja negara) jika, berdasarkan hukum feodal, tidak memiliki kewenangan di atasnya selain Kaisar Romawi Suci sendiri. Praja-praja negara terdiri atas:
* Praja-praja yang diperintah oleh bangsawan turun-temurun, misalnya seorang pangeran, adipati agung, adipati, atau bupati.
* Praja-praja dengan kepala pemerintahan dari kalangan rohaniwan tinggi, misalnya seorang uskup agung, uskup, atau abas. Pemuka agama atau rohaniwan semacam itu disebut pangeran Gereja. Jika sebuah praja dikepalai oleh seorang pangeran uskup, maka wilayah pemerintahannya (disebut kepangeranan keuskupan) kerap bertumpang tindih dengan wilayah keuskupannya yang sering kali lebih luas, sehingga menjadikan uskup tersebut sebagai pemangku kewenangan sipil maupun kewenangan gerejawi. Contoh dari praja semacam ini adalah Kepangeranan Keuskupan Agung Koln, Kepangeranan Keuskupan Agung Trier, dan Kepangeranan Keuskupan Agung Mainz.
* Kota-kota negara dan desa-desa negara, yang hanya tunduk kepada yurisdiksi kaisar.
* Tanah-tanah lungguh kesatria negara dan bupati negara, bawahan langsung kaisar, tetapi tidak terwakili dalam Permusyawaratan Negara.

Jumlah keseluruhan praja negara tercatat mencapai 1.500 praja. Untuk daftar *Reichsstände* pada tahun 1792, lih. Daftar peserta Permusyawaratan Negara tahun 1792.

Penguasa daerah yang paling kuat adalah wangsa Habsburg Austria, yang memerintah daerah seluas 240.000 km2 (93.000 mil persegi) di Kekaisaran Romawi Suci pada seperdua awal abad ke-17. Sebagian besar wilayah Habsburg kini menjadi bagian dari wilayah negara Austria dan Ceko. Pada saat yang sama, luas wilayah yang dikuasai Elektor Saksen, Elektor Bayern, dan Elektor Brandenburg (sebelum dicaplok Prusia) semuanya mendekati 40.000 km2 (15.000 mil persegi); Adipati Brunswick-Lüneburg (kemudian hari Elektor Hanover) menguasai wilayah dengan luas yang kurang lebih sama. Praja-paraja tersebut adalah praja-praja terbesar di negeri Jerman. Luas wilayah Elektor Istana menguasai wilayah seluas 20.000 km2 (7.700 mil persegi), dan luas wilayah elektorat gerejawi Mainz, Koln, serta Trier jauh lebih kecil lagi, yakni sekitar 7.000 km2 (2.700 mil persegi). Praja-praja yang hanya sedikit lebih luas daripada itu, yakni kurang-lebih , adalah Kadipaten Württemberg, Kabupaten Negeri Hessen-Kassel, Kadipaten Mecklenburg-Schwerin. Kira-kira sama luasnya dengan wilayah Kepangeranan Keuskupan Salzburg dan Kepangeranan Keuskupan Münster. Luas wilayah mayoritas praja Jerman lainnya, termasuk kepangeranan keuskupan lainnya, tidak melebihi . Praja-praja dengan luas wilayah terkecil adalah, praja-praja para Kesatria Negara. Sekitar tahun 1790, kaum Kesatria Negara terdiri atas 350 keluarga dengan wilayah kekuasaan kolektif seluas. Wilayah Kekaisaran Romawi Suci di jazirah Italia tidak terlalu terfragmentasi secara politik. Sekitar tahun 1600, sebagian besar wilayah tersebut dikuasai Savoye (Savoye, Piemonte, Nice, Aosta), Kadipaten Agung Toskana (Toskana, bar Lucca), Republik Genova (Liguria, Korsika), Kadipaten Modena-Reggio dan Kadipaten Parma-Piacenza (Emilia), dan Kadipaten Milan jajahan Spanyol (sebagian besar wilayah Lombardia), masing-masing memiliki jumlah populasi antara setengah juta sampai satu setengah juta jiwa. Negeri Tanah Rendah juga lebih koheren daripada Jerman, sebab seluruhnya berada di bawah pemerintahan Negeri Belanda jajahan Spanyol sebagai bagian dari Lingkar Burgundia, setidaknya secara nominal.

Pada tahun 1792, 21 keluarga ningrat (8 keluarga elektor dan 13 keluarga pangeran) menguasai 81 persen wilayah negara, juga seluruh suara elektor dan 56 suara dari 100 suara pangeran. Dua puluh satu keluarga ningrat ini menguasai 25 praja (beberapa keluarga ningrat memiliki cabang sampingan, misalnya keluarga Wittelsbach cabang Elektorat Bayern dan cabang Elektorat Pfalz), yang paling besar adalah Austria dan Prusia. Di samping itu, 16,4 persen wilayah negara terbagi-bagi menjadi daerah kekuasaan 151 kepala daerah dari kalangan agamawan dan kepala daerah sekuler, rata-rata tidak berstatus pangeran praja, dan mayoritas dari 16,4 persen itu dikuasa oleh sepersepuluh dari para kepala daerah tersebut. 2,6 persen wilayah selebihnya terbagi-bagi menjadi daerah-daerah kecil yang dikuasai 51 kota negara yang tidak saling terkoneksi dan 400 keluarga kesatria negara.

### King of the Romans

A prospective Emperor first had to be elected King of the Romans. German kings had been elected since the 9th century; at that point they were chosen by the leaders of the five most important tribes (the Salian Franks of Lorraine, Ripuarian Franks of Franconia, Saxons, Bavarians, and Swabians). In the Holy Roman Empire, the main dukes and bishops of the kingdom elected the King of the Romans.

The imperial throne was transferred by election, but Emperors often ensured their own sons were elected during their lifetimes, enabling them to keep the crown for their families. This only changed after the end of the Salian dynasty in the 12th century.

In 1356, Emperor Charles IV issued the Golden Bull, which limited the electors to seven: the King of Bohemia, the Count Palatine of the Rhine, the Duke of Saxony, the Margrave of Brandenburg, and the archbishops of Cologne, Mainz, and Trier. During the Thirty Years' War, the Duke of Bavaria was given the right to vote as the eighth elector, and the Duke of Brunswick-Lüneburg (colloquially, Hanover) was granted a ninth electorate; additionally, the Napoleonic Wars resulted in several electorates being reallocated, but these new electors never voted before the Empire's dissolution. A candidate for election would be expected to offer concessions of land or money to the electors in order to secure their vote.

After being elected, the King of the Romans could theoretically claim the title of "Emperor" only after being crowned by the Pope. In many cases, this took several years while the King was held up by other tasks: frequently he first had to resolve conflicts in rebellious northern Italy or was quarreling with the Pope himself. Later Emperors dispensed with the papal coronation altogether, being content with the styling *Emperor-Elect*: the last Emperor to be crowned by the Pope was Charles V in 1530.

The Emperor had to be male and of noble blood. No law required him to be a Catholic, but as the majority of the Electors adhered to this faith, no Protestant was ever elected. Whether and to what degree he had to be German was disputed among the Electors, contemporary experts in constitutional law, and the public. During the Middle Ages, some Kings and Emperors were not of German origin, but since the Renaissance, German heritage was regarded as vital for a candidate in order to be eligible for imperial office.

### Permusyawaratan negara

The Imperial Diet ( or ) was not a legislative body as is understood today, as its members envisioned it to be more like a central forum, where it was more important to negotiate than to decide. The Diet was theoretically superior to the emperor himself. It was divided into three classes. The first class, the Council of Electors, consisted of the electors, or the princes who could vote for King of the Romans. The second class, the Council of Princes, consisted of the other princes. The Council of Princes was divided into two "benches", one for secular rulers and one for ecclesiastical ones. Higher-ranking princes had individual votes, while lower-ranking princes were grouped into "colleges" by geography. Each college had one vote.

The third class was the Council of Imperial Cities, which was divided into two colleges: Swabia and the Rhine. The Council of Imperial Cities was not fully equal with the others; it could not vote on several matters such as the admission of new territories. The representation of the Free Cities at the Diet had become common since the late Middle Ages. Nevertheless, their participation was formally acknowledged only as late as 1648 with the Peace of Westphalia ending the Thirty Years' War.

### Imperial Aulic Chancellery
The Imperial Aulic Chancellery () was the main *Aulic* (Courtly) Chancellery of the Holy Roman Empire. It was formed in 1559, by emperor Ferdinand I, and existed until the dissolution of the Empire in 1806. During that period, it was headed by the Imperial Archchancellor (), a honorary post traditionally reserved for the Archbishops of Mainz. In practice, it was run by the Imperial Vicechancellor (), who was appointed among notable statesmen and administrators in imperial service.

### Imperial courts

The Empire also had two courts: the *Reichshofrat* (also known in English as the Aulic Council) at the court of the King/Emperor, and the *[[Reichskammergericht]]* (Imperial Chamber Court), established with the Imperial Reform of 1495 by Maximilian I. The Reichskammergericht and the Aulic Council were the two highest judicial instances in the Old Empire. The Imperial Chamber court's composition was determined by both the Holy Roman Emperor and the subject states of the Empire. Within this court, the Emperor appointed the chief justice, always a highborn aristocrat, several divisional chief judges, and some of the other puisne judges.

The Aulic Council held standing over many judicial disputes of state, both in concurrence with the Imperial Chamber court and exclusively on their own. The provinces Imperial Chamber Court extended to breaches of the public peace, cases of arbitrary distraint or imprisonment, pleas which concerned the treasury, violations of the Emperor's decrees or the laws passed by the Imperial Diet, disputes about property between immediate tenants of the Empire or the subjects of different rulers, and finally suits against immediate tenants of the Empire, with the exception of criminal charges and matters relating to imperial fiefs, which went to the Aulic Council. The Aulic Council even allowed the emperors the means to depose rulers who did not live up to expectations.

### Imperial circles

As part of the Imperial Reform, six Imperial circles were established in 1500; four more were established in 1512. These were regional groupings of most (though not all) of the various states of the Empire for the purposes of defense, imperial taxation, supervision of coining, peace-keeping functions, and public security. Each circle had its own parliament, known as a *Kreistag* ("Circle Diet"), and one or more directors, who coordinated the affairs of the circle. Not all imperial territories were included within the imperial circles, even after 1512; the Lands of the Bohemian Crown were excluded, as were Switzerland, the imperial fiefs in northern Italy, the lands of the Imperial Knights, and certain other small territories like the Lordship of Jever.

### Army

The Army of the Holy Roman Empire (,  or ; ) was created in 1422 and as a result of the Napoleonic Wars came to an end even before the Empire. It should not be confused with the Imperial Army () of the Emperor.

Despite appearances to the contrary, the Army of the Empire did not constitute a permanent standing army that was always at the ready to fight for the Empire. When there was danger, an Army of the Empire was mustered from among the elements constituting it, in order to conduct an imperial military campaign or . In practice, the imperial troops often had local allegiances stronger than their loyalty to the Emperor.

### Administrative centres

Throughout the first half of its history the Holy Roman Empire was reigned over by a travelling court. Kings and emperors toured between the numerous Kaiserpfalzes (Imperial palaces), usually resided for several weeks or months and furnished local legal matters, law and administration. Most rulers maintained one or a number of favourites Imperial palace sites, where they would advance development and spent most of their time: Charlemagne (Aachen from 794), Otto I (Magdeburg, from 955), Frederick II (Palermo 1220–1254), Wittelsbacher (Munich 1328–1347 and 1744–1745), Habsburger (Prague 1355–1437 and 1576–1611; and Vienna 1438–1576, 1611–1740 and 1745–1806).

This practice eventually ended during the 16th century, as the emperors of the Habsburg dynasty chose Vienna and Prague and the Wittelsbach rulers chose Munich as their permanent residences (Maximilian I's "true home" was still "the stirrup, the overnight rest and the saddle", although Innsbruck was probably his most important base; Charles V was also a nomadic emperor). Vienna became Imperial capital during the 1550s under Ferdinand I (reigned 1556–1564). Except for a period under Rudolf II (reigned 1570–1612) who moved to Prague, Vienna kept its primacy under his successors. Before that, certain sites served only as the individual residence for a particular sovereign. A number of cities held official status, where the Imperial Estates would summon at Imperial Diets, the deliberative assembly of the empire.

The Imperial Diet (*Reichstag*) resided variously in Paderborn, Bad Lippspringe, Ingelheim am Rhein, Diedenhofen (now Thionville), Aachen, Worms, Forchheim, Trebur, Fritzlar, Ravenna, Quedlinburg, Dortmund, Verona, Minden, Mainz, Frankfurt am Main, Merseburg, Goslar, Würzburg, Bamberg, Schwäbisch Hall, Augsburg, Nuremberg, Quierzy-sur-Oise, Speyer, Gelnhausen, Erfurt, Eger (now Cheb), Esslingen, Lindau, Freiburg, Cologne, Konstanz and Trier before it was moved permanently to Regensburg.

Until the 15th century the elected emperor was crowned and anointed by the Pope in Rome, among some exceptions in Ravenna, Bologna and Reims. Since 1508 (emperor Maximilian I) Imperial elections took place in Frankfurt am Main, Augsburg, Rhens, Cologne or Regensburg.

In December 1497 the Aulic Council (*Reichshofrat*) was established in Vienna.

In 1495 the *[[Reichskammergericht]]* was established, which variously resided in Worms, Augsburg, Nuremberg, Regensburg, Speyer and Esslingen before it was moved permanently to Wetzlar.

### Hubungan luar negeri
Keluarga kerajaan Habsburg memiliki diplomatnya sendiri, yang bertindak mewakili wangsa itu dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Praja-praja kepangeranan yang lebih besar di Kekaisaran Romawi Suci juga melakukan kebijakan yang sama mulai sekitar tahun 1648. The Holy Roman Empire did not have its own dedicated ministry of foreign affairs and therefore the Imperial Diet had no control over these diplomats; occasionally the Diet criticised them.

When Regensburg served as the site of the Diet, France and, in the late 1700s, Russia, had diplomatic representatives there. The kings of Denmark, Great Britain, and Sweden had land holdings in Germany and so had representation in the Diet itself. The Netherlands also had envoys in Regensburg. Regensburg was the place where envoys met as it was where representatives of the Diet could be reached. -->

## Wangsa dan kulawangsa

## Lihat pula
* Kaisar Romawi Suci
* Kemaharajaan wangsa Karling
* Monarki Habsburg
* Sejarah Jerman
* Suksesi Kekaisaran Romawi

## Rujukan
### Keterangan

### Kutipan

### Sumber

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

## Bahan bacaan lanjutan

* 
* 
* 
* Donaldson, George. *Germany: A Complete History* (Gotham Books, New York, 1985)
* Hahn, Hans Joachim. *German thought and culture: From the Holy Roman Empire to the present day* (Manchester University Press, 1995).
* Scribner, Bob. *Germany: A New Social and Economic History, Jld. 1: 1450–1630* (1995)
* Stollberg-Rilinger, Barbara. *The Holy Roman Empire: A Short History*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2018.
* Treasure, Geoffrey. *The Making of Modern Europe, 1648–1780* (edisi ke-3, tahun 2003). hlmn.&nbsp;374–426.
* Zophy, Jonathan W., (penyunting) *The Holy Roman Empire: A Dictionary Handbook* (Greenwood Press, 1980)

## Pranala luar

* Tata Lambang Kebesaran Negara Kekaisaran Romawi Suci
* Wilayah Kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-16 (peta)
* Wilayah Kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-17 (peta)
* Wilayah Kekaisaran Romawi Suci pada abad ke-18 (peta interaktif)