Komisi Perlindungan Anak Indonesia

**Komisi Perlindungan Anak Indonesia** atau disingkat **KPAI** adalah sebuah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengawasi, melindungi, dan memastikan bahwa semua hak anak-anak di Indonesia dipenuhi dan tidak dilanggar. KPAI tidak berada di bawah kementerian mana pun, sehingga bisa bekerja secara mandiri tanpa campur tangan pihak lain.

Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya. Sejak berdiri, KPAI berperan penting dalam menangani berbagai masalah anak, mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga pelanggaran hak pendidikan dan kesehatan.

## Sejarah
KPAI dibentuk secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2002 oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak-anak. Sebelumnya, perlindungan anak lebih banyak ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga sosial secara terpisah-pisah, sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, KPAI lahir sebagai lembaga pengawas yang khusus menangani persoalan anak secara menyeluruh dan menyatukan upaya perlindungan anak di seluruh Indonesia.

## Dasar Hukum
Beberapa dasar hukum pembentukan dan tugas KPAI antara lain:

* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)
* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia
*Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2020 tentang Pengangkatan Anggota KPAI

## Visi dan Misi
### Visi
Terwujudnya anak Indonesia yang terlindungi hak-haknya secara menyeluruh, tanpa diskriminasi, kekerasan, atau pelanggaran hak lainnya.
### Misi
# Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di semua sektor.
# Mendorong perumusan kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
# Membangun kesadaran publik tentang pentingnya hak dan perlindungan anak.
# Menangani kasus pelanggaran hak anak secara profesional dan cepat.

## Tugas dan Wewenang
Berdasarkan Undang-Undang, tugas dan wewenang KPAI meliputi:
* Mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di seluruh Indonesia.
* Memberikan masukan dan saran terhadap kebijakan pemerintah terkait anak.
* Menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran hak anak.
* Melakukan investigasi terhadap kasus yang dilaporkan.
* Mengadvokasi dan menyuarakan perlindungan anak di tingkat nasional dan internasional.
* Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri.
## Struktur Organisasi

KPAI terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan beberapa Komisioner yang membidangi urusan-urusan berikut:
* Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak
* Bidang Pendidikan dan Pengasuhan Anak
* Bidang Kesehatan dan NAPZA
* Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
* Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
* Bidang Anak dan Pornografi
* Bidang Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi
* Bidang Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
* Bidang Sosialisasi dan Partisipasi Publik
## Komisioner KPAI
**Komisioner KPAI** diangkat oleh Presiden Indonesia setelah melalui proses seleksi oleh tim independen.

## Referensi

## Lihat pula
* Komisi Nasional Perlindungan Anak

## Pranala luar
*