Lai Ching-te

**Lai Ching‑te** (; ) juga dikenal dengan nama **William Lai**, adalah seorang politisi, dokter, dan nefrolog asal Taiwan yang sejak tahun 2024 menjabat sebagai presiden Republik Tiongkok (Taiwan) ke-8. Ia merupakan anggota Partai Progresif Demokrat (DPP) dan menjabat sebagai ketua partai sejak 2023.

Lai lahir di Kabupaten Taipei dalam keluarga kelas pekerja. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Nasional Taiwan, kemudian di Universitas Nasional Cheng Kung, dan pada tahun 2003 meraih gelar magister di bidang kesehatan masyarakat dari Universitas Harvard. Setelah berpraktik sebagai dokter spesialis cedera tulang belakang, Lai maju dalam pemilu Legislatif Yuan 1996 dan berhasil meraih kursi untuk mewakili Kota Tainan. Ia terpilih kembali empat kali berturut-turut sebelum maju dalam pemilihan Wali Kota Tainan 2010. Ia menjabat sebagai wali kota selama tujuh tahun dan kembali terpilih pada 2014. Pada September 2017, Presiden Tsai Ing-wen menunjuk Lai untuk menggantikan Lin Chuan sebagai perdana menteri.

Pada 24 November 2018, setelah DPP mengalami kekalahan besar dalam pemilu lokal, Lai mengumumkan pengunduran dirinya dan resmi meninggalkan jabatan pada 14 Januari 2019, digantikan oleh Su Tseng-chang. Tahun 2019, ia menantang Tsai dalam pemilihan pendahuluan presiden DPP, tetapi kalah, dan kemudian menjadi calon wakil presiden mendampingi Tsai dalam pemilihan umum 2020, yang berujung kemenangan. Pada April 2023, DPP resmi mencalonkan Lai sebagai kandidat presiden untuk pemilihan presiden Taiwan 2024. Ia terpilih dengan perolehan suara 40,05% dan dilantik sebagai Presiden Republik Tiongkok pada 20 Mei 2024.

## Kepresidenan (2024–sekarang)
Pada 13 Januari 2024, Lai Ching-te terpilih menjadi Presiden Republik Tiongkok dengan sekitar 40% suara rakyat, dan dilantik pada 20 Mei 2024. Ia menunjuk Cho Jung-tai, mantan ketua umum Partai Progresif Demokrat (DPP) untuk menjadi Perdana Menteri Republik Tiongkok. Di Yuan Legislatif, DPP hanya menguasai 51 kursi sementara Kuomintang mengambil 52 kursi sementara Partai Rakyat Taiwan (TPP) besutan Ko Wen-je menguasai 8, menyebabkan pemerintahan Lai berada di pemerintahan minoritas.

### Kebijakan dalam negeri
Pada September 2024, pemerintahan Lai memenjarakan ketua umum Partai Rakyat Taiwan Ko Wen-je atas tuduhan suap. TPP mengecam pemenjaraan tersebut sebagai persekusi politik dan penangkapan Ko memecah belah opini rakyat Taiwan. Huang Kuo-chang menggantikan Ko Wen-je sebagai ketua umum dan meningkatkan kerja sama dengan Kuomintang, termasuk dalam hal mengesahkan Undang-Undang Interpretasi Konstitusi, Undang-Undang Pemilihan Umum dan Pemanggilan Kembali, dan Undang-Undang Anggaran yang bertujuan memperketat kekuatan eksekutif. Setelah masa jabatan 7 hakim Makhamah Konstitusi telah berakhir pada akhir 2024, Makhamah Agung dibekukan secara fungsional karena Yuan Legislatif menolak ketujuh hakim baru yang dipilih oleh Lai, menciptakan krisis konstitusi.

Pada awal sampai pertengahan 2025, DPP dengan dukungan Lai Ching-te beserta beberapa partai pro-kemerdekaan Taiwan lainnya mendukung upaya untuk memaksa pemilihan legislatif baru dengan menggulingkan politikus Kuomintang dan TPP melalui mekanisme pemanggilan kembali. Walaupun memiliki optimisme kuat dari DPP, upaya tersebut pada akhirnya gagal dan ketua umum Kuomintang Eric Chu memeringati Lai untuk meminta maaf dan merenungkan tindakannya. Angka ketidakpuasan terhadap Lai kemudian meningkat, melampaui angka kepuasannya.

Pemerintahan Taiwan dibawah Lai mencoba melarang pengunaan aplikasi Xiaohongshu yang digunakan oleh 29% penduduk Taiwan karena risiko penipuan, menyebabkan pengunduhan aplikasi di Taiwan meningkat dan protes terhadap pemerintahannya.

Pada Desember, Perdana Menteri Cho Jung-tai mulai secara selektif menolak untuk melaksanakan UU yang disahkan oleh Yuan Legislatif dan Lai Ching-te menuduh Kuomintang dan TPP atas penyalahgunaan kekuasaan legislatif yang hampir mirip dengan "diktator". Sebagai reaksi, Lai dicap oleh oposisi sebagai Yuan Shikai yang dikenal sebagai autokrat dan kemudian berhasrat akan mengeluarkan mosi tidak percaya di Yuan Legislatif untuk memakzulkan Lai. Pada 26 Desember, mosi pemakzulan terhadap Lai sudah disahkan di Yuan Legislatif.

### Diplomasi

#### Tiongkok
Lai melanjutkan kebijakan luar negeri yang dilaksanakan selama periode Tsai Ing-wen dan berpegang teguh terhadap separatisme Taiwan dari Tiongkok, menyatakan bahwa Republik Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok bukan bawahan sesama lain, melainkan dua bangsa yang berbeda. Pada 5 Oktober 2024 menjelang hari nasional Republik Tiongkok, Lai berkata:

Lai juga menegaskan bahwa ia akan mempertahankan kedaulatan Taiwan dan melawan upaya aneksasi Tiongkok, mengacu terhadap kedaulatan negara selama periode hari nasional. Walaupun demikian, Lai berharap dapat berdialog dengan Tiongkok dengan basis sebagai negara berdaulat yang setara meskipun ada tekanan militer dan tensi politik. Namun pada 2025, Lai menyatakan bahwa Tiongkok adalah "musuh bangsa" dibawah Undang-Undang Anti-Penyusupan dan mengumumkan akan memberlakukan kembali latihan militer untuk tentara aktif.

#### Jepang
Kontak Lai dengan Jepang berlangung minim pada saat pemerintahan Shigeru Ishiba namun hal tersebut semakin meningkat karena meningkatnya kekuatan maritim Tiongkok dan pelanggaran kedaulatan udara yang kerap dilakukan. Maka selama pemerintahan Lai, Taiwan dan Jepang menandatangani beberapa perjanjian kerja sama, termasuk latihan militer bersama antara Angkatan Laut Republik Tiongkok dengan Angkatan Laut Bela Diri Jepang dan Penjaga Pantai Jepang dan memperbolehkan kapal perusak Jepang untuk masuk ke wilayah Taiwan tanpa pengecualian. Jepang juga memasukan Taiwan di buku putih pertahanan mereka dalam skenario invasi oleh Tiongkok dan juga menandatangani kerja sama imigrasi dengan Taiwan. Pada 2025, Menteri Luar Negeri Lin Chia-lung mengunjungi Jepang atas undangan anggota Parlemen Jepang pro-Taiwan, membuatnya menjadi menteri luar negeri pertama yang mengunjungi Jepang sejak putus hubungan diplomatik pada 1972.

## Referensi

## Pranala luar

* 

|-