Nadiem Makarim

**Nadiem Anwar Makarim** () adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo-K.H Ma'ruf Amin, yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand.

## Latar belakang
Nadiem Anwar Makarim adalah putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Nadiem memiliki latar belakang yang beragam. Dari ayahnya ia merupakan keturunan Arab-Minang, sedangkan dari ibunya campuran Arab-Jawa-Madura. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Algadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia.

## Pendidikan
Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, tiga tahun kemudian ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School.

## Karier

Pada tahun 2006, Nadiem memulai kariernya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai *Managing Editor*. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai *Chief Innovation Officer* (CIO) Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011. Saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar US$550 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSI Ventures, Northstar Group, DST Global, Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan Formation Group.

### McKinsey & Co (2006–2009)
Setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar MBA, Nadiem memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Co. Nadiem menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun.

### Zalora Indonesia (2011–2012)
Nadiem menjadi Co-Founder dan Managing Director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada 2012, Nadiem memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan (*startup*) sendiri, termasuk Gojek yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Ia mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu. Di Zalora, Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia.

### Kartuku (2013–2014)
Sambil mengembangkan Gojek, Nadiem juga menjadi Chief Innovation Officer Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdiri, Kartuku tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay.

### Gojek (2010–2019)
Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia, dengan valuasi Gojek mencapai US$10 miliar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan *ride-hailing* dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karier bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai US$100 juta.

## Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2019–2024)
Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke istana negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai menteri pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan "Merdeka Belajar" yang salah satunya, pada awalnya, adalah rencana menghapus Ujian Nasional (UN). Namun kemudian, ia mengklarifikasi istilah "menghapus" Ujian Nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus Ujian Nasional tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai "Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter".

### Kebijakan Merdeka Belajar
Berikut empat kebijakan "Merdeka Belajar" yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim:

# Mengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, tetapi bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya.
# Menghapus format Ujian Nasional yang sebelumnya lalu menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Berbeda dengan UN, asesmen ini dilakukan untuk siswa di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11) sehingga tidak bisa digunakan sebagai basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Kemendikbud berharap hasil asesmen digunakan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
# Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan hanya menjadi satu halaman saja (sebelumnya hingga 20 halaman).
# Memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan baru ini menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15 persen menjadi 30 persen.

### Kebijakan Dana BOS
Di masa Nadiem, kebijakan BOS atau Biaya Operasional Sekolah dikeluarkan pada 5 Februari 2020. *Beleid* itu bernama Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Di situ disebutkan bahwa dana akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah. Sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya, 15%. Namun, itu tentu saja dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan menurut Nadiem, hal ini adalah langkah pertama dalam peningkatan kesejahteraan guru honorer. Namun begitu, ia mengharuskan kepala sekolah untuk memajang alokasi dana BOS supaya transparansi diketahui oleh sekolah dan sekitar sekolah. 20% dari alokasi untuk buku teks, nonteks, atau multimedia juga dihapus. Sehingga, 50% di luar honorer dapat diatur secara bebas oleh kepala sekolah. Bagi yang pelaporannya tidak penuh 100%, pencairan ketiga bisa tidak dilakukan.

Revisi kemudian diadakannya lagi pada April 2020 dalam Permendikbud 19/2020. Dalam revisi ini, sehubungan dengan masa pembelajaran selama pandemi Covid-19, dijelaskan bahwa dana BOS bisa dipergunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa dalam mendukung masa pembelajaran dari rumah. Pembiayaan langganan daya dan jasa tersebut dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Hal ini akan terus berlangsung hingga masa wabah dicabut statusnya oleh pemerintah pusat.

### Kebijakan Kampus Merdeka
Sebagai kelanjutan kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem menyampaikan satu kebijakan lagi dinamakan Kampus Merdeka. Inilah yang dikemukakan dalam rapat di Kemendikbud 24 Januari 2020. Kebijakan itu antara lain ialah:
# otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.
# program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.
# kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) dan akan dipermudah oleh Kemendikbud PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH.
# memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (SKSA).

Tentu saja kebijakan di atas mendapatkan kritik. *[[Tirto.id]]* mengutip pandangan  bahwa poin nomor 3 terkesan berorientasi pasar bebas. Apalagi PTN BH diketahui perlahan dicabut subsidinya, alasan inilah yang Mahkamah Konstitusi jadikan untuk pembatalan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, melihat PTN BH ini membuat pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali. Selain itu, kebijakan ini dianggap tidak menandang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan politeknik. Kemudian, ada pula kritik dengan kondisi pendidikan yang belum pula dibenahi, poin 1 dan 2 dapat dipakai PT untuk mengakali kebijakan, yakni jualan prodi, apalagi pemerataan kualitas guru dan dosen masih jadi masalah di Indonesia. Kritik lain datang dari Muhammadiyah yang menganggap perubahan kebijakan ini sangat drastis dengan tanpa memahami kehidupan kampus secara lebih baik. Kebijakan akreditasi otomatis dalam lima tahun untuk prodi maupun institusi dapat membuat perguruan tinggi lengah, sehingga kurang memperhatikan mutu pendidikan.

### Kebijakan masa wabah COVID-19
Dalam masa wabah Covid-19, kementeriannya menghimbau diadakannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah, lebih lagi jika daerah bersangkutan memiliki kasus positif Corona. Namun begitu, mengingat banyaknya kritik mengenai kesulitan dalam pelaksanaan PJJ, maka perlulah adanya pembelajaran bermakna tanpa harus terikat kognitif dan capaian akademis semata. Aturan soal PJJ ini diutarakan lebih jelas dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. PJJ pada masa pandemi banyak yang terkendala oleh fasilitas teknologi yang tak merata, ketiadaan kontrol dari guru ke siswa —sebagaimana diutarakan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan—, dan ketidaksiapan lembaga pendidikan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh —sebagaimana dinyatakan Komisioner KPAI untuk Kependidikan, Retno Listyarti. Dari sini, dalam dialog bersama pendiri *Narasi*, Najwa Shihab, pada 2 Mei 2020, yang disiarkan Youtube Kemdikbud, ia menyatakan bahwa teknologi kian dirasa penting dalam pembelajaran, dan "bisa digenjot pada masa depan. Jadi, inisiatif PJJ metode daring jangan sampai berhenti hanya saat ada pandemi Covid-19," katanya. Selain itu juga, dalam acara peringatan Hardiknas 2020 yang disiarkan Youtube Kemdikbud, dia terkagetkan lagi oleh masih adanya daerah di Indonesia yang belum teraliri sinyal listrik dan belum mendapatkan sinyal televisi. Ia menyatakan "ada yang masih tidak punya akses listrik, bayangkan listriknya cuma nyala beberapa jam sehari". Rencana Nadiem selanjutnya, manakala pandemi usai, ia akan menggabungkan metode tatap muka dan PJJ.

Ihwal pembukaan sekolah, kementeriannya berencana untuk membuka sekolah pada pertengahan Juli atau pada tahun ajaran baru 2020/2021. Namun hal ini menuai kritik dari sekolah dan orang tua, di sisi lain, PJJ sendiri masih mengalami kesulitan listrik dan internet. Namun kemudian, dalam sebuah rapat bersama DPR, Nadiem menjelaskan itu tidaklah benar dan tidak sepihak kementeriannya yang memutuskan. Ia menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19, baru kemudian ia yang mengeksekusi. Baru kemudian dinyatakan pembukaan sekolah akan diadakan pada zona hijau, sisanya akan tetap mengadakan PJJ.

Di masa pandemi juga, diketahuilah sejak April 2020, ada pula perguruan-perguruan tinggi yang sulit dalam penyediaan tagihan listrik dan internet, dan alat pelindung diri minimal bagi yang tak bisa tinggalkan kampus, dan kesusahan pada pembayaran UKT. Inilah yang memunculkan permohonan audiensi BEM SI kepada kementeriannya pada 29 April 2020. Hal-hal yang ingin diaudiensi adalah aspirasi terkait relaksasi biaya kuliah selama masa pandemi, permohonan bantuan internet untuk mendukung perkuliahan daring, hingga bantuan logistik bagi para mahasiwa yang tidak bisa pulang kampung. Berlanjut sampai inisiatif BEM SI, kemudian menggerakkan tagar #NadiemManaMahasiswaMerana dan #MendikbudDicariMahasiswa di Twitter sejak 2 Juni 2020 untuk mengaudiensi kepada menteri soal keluhan biaya kuliah dan biaya kuota. Kememteriannya menyatakan pernyataan sepakat untuk relaksasi UKT kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dalam 4 opsi kepada mahasiswa yang orangtuanya terdampak Covid-19. Dalam upaya memecahkan kebuntuan ini, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara Aliansi BEM SI dengan Mendikbud.

#### Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Kuota Internet Gratis
Diberitakan pada Agustus 2020, kementeriannya akan mengguyur siswa kuota internet gratis sebesar 35 GB, sementara guru menerima 42 GB. Para mahasiswa dan dosen pun juga mendapatkan kuota internet sebesar 50 GB per bulannya. Dana untuk kebijakan ini berasal dari optimalisasi anggaran Kemendikbud serta dukungan anggaran Bagian Anggaran dan Bendahara Umum Negara dan kuota guru berasal dari realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak yang digeser ke tahun 2021. Sehingga, memang sebelumnya Kemendikbud menggelontorkan dana sebesar Rp 9 triliun guna membantu siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, ada pembatasan yang dilakukan pada kebijakan subsidi kuota ini. Katanya,ini dimaksudkan untuk pelaksanaan kegiatan PJJ, bukannya malah untuk bermain gim. Dan memang, kuota internet umum lebih kecil jumlahnya daripada kuota internet belajar. Namun begitu, tetap ada prokontra mengenai kebijakan ini. Semisal, disetorkannya nomor hp dan data pribadi siswa. *CNN Indonesia* juga menukil beberapa keterangan kritik dari beberapa tokoh. Antaranya, Syaiful Huda dari Komisi X DPR RI mengatakan kebijakan ini minim data dan rentan terjadi pemborosan anggaran dan salah sasaran. Selain itu, Federasi Serikat Guru Indonesia memprediksi bantuan kuota bakal merugi hingga Rp1,7 triliun. Ini karena besaran kuota yang diberikan kepada peserta didik dan pendidik masif, sehingga ada kemungkinan kuota tak terpakai semua. Selain itu, ada kritik lain yang mencatat kemungkinan alokasi yang tak merata.

### Kebijakan praktisi mengajar
Ia berencana pada bulan April 2022 untuk merintis program praktisi mengajar pada perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Program ini kemudian terlaksana pada Mei 2022.

### Kebijakan tenaga pendidik honorer dan guru PPPK
Pada November 2020, untuk menanggulangi masalah guru honorer, Nadiem berjanji perjuangkan nasib guru honorer lewat rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Seleksi diprioritaskan untuk seluruh guru honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Tak hanya itu, seleksi ini juga diperbolehkan bagi mereka lulusan pendidikan profesi guru (PPG), yang saat ini tidak mengajar. Nantinya PPPK diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. Setahun kemudian, pada tahap pertama seleksi PPPK 2021, diketahui ada 100 ribu orang guru yang diterima. Namun begitu, dia mengungkapkan, dari 506.247 formasi yang tersedia, Nadiem menyebut hanya 326.476 formasi yang memiliki pelamar sehingga masih ada 179.771 formasi yang kosong. Dalam rapat kerja bersama DPR Desember 2021, Nadiem mengatakan, pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mentransfer gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lewat dana alokasi umum (DAU) 2021. Ia pun memperingatkan pemerintah daerah agar tak menggunakan uang tersebut untuk diluar tujuannya. Namun begitu, kebijakan ini juga mendapat kritik dari P2G bahwa adanya aturan Kepmenpan RB Nomor 1169 tahun 2021, pemerintah hanya memberikan afirmasi berdasarkan usia kepada peserta guru berumur lebih dari 50 tahun. P2G dan forum guru lainnya sudah mengusulkan pemberian afirmasi berdasarkan lama pengabdian, bukan usia. Sehingga pemberian nilai tambah itu diharapkan lebih besar pada tenaga guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi. Pada Januari 2022, dalam rapat bersama DPR, ia menyatakan kementeriannya bersama guru-guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum mendapat formasi,  ia menginginkan dia tidak ingin tes lagi. Pada saat formasinya keluar, dia langsung dapat.

## Prestasi dan pengakuan
* Pada tahun 2016, Nadiem menerima penghargaan *[[The Straits Times]]* Asian of the Year, dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut sejak pertama kali didirikan pada tahun 2012. Penghargaan Asian of the Year diberikan kepada individu atau kelompok yang secara signifikan berkontribusi pada meningkatkan kesejahteraan orang di negara mereka atau Asia pada umumnya. Beberapa penerima sebelumnya termasuk pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Myanmar Thein Sein. Penghargaan tersebut datang karena perusahaan berfokus pada peningkatan kesejahteraan sektor informal. Pada saat yang sama, ini dapat membantu menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia dengan mengubah pasar dan model bisnis tradisional.
* Nadiem masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018. Bloomberg menilai tidak ada aplikasi lain yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. Aplikasi Gojek diluncurkan pada 2015 dengan fokus pada pemesanan ojek, dan kemudian berkembang menjadi aplikasi untuk membayar tagihan, memesan makanan, hingga membersihkan rumah. "The Bloomberg 50" berisi sosok-sosok ternama dalam bidang bisnis, hiburan, keuangan, politik, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepak terjang Nadiem yang kini mengembangkan Gojek ke Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam membuat Bloomberg menyandingkan namanya dengan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, pendiri Spotify Daniel Ek, penyanyi Taylor Swift, dan grup musik K-pop BTS.
* Pada Mei 2019, Nadiem menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk Inovasi Ekonomi dan Bisnis. Penghargaan diberikan kepada individu atau organisasi yang berkontribusi bagi pengembangan kawasan Asia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Asia. Nadiem menggandakan hadiah yang diterima menjadi Rp860 juta untuk donasi pendidikan anak mitra pengemudi Gojek. Penghargaan ini berkaitan dengan kontribusi Gojek dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memudahkan keseharian pengguna hingga meningkatkan pendapatan mitranya. Gojek berkontribusi Rp55 triliun terhadap perekonomian Indonesia, dengan penghasilan rata-rata mitra GoRide dan GoCar naik 45% dan 42% setelah bergabung dengan Gojek, dan volume transaksi UMKM kuliner naik 3,5 kali lipat semenjak menjadi mitra GoFood.
* Pada tahun 2017, Gojek masuk dalam Fortune’s Top 50 Companies That Changed The World, dan mendapatkan peringkat 17. Pada tahun 2019, Gojek kembali menjadi satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang masuk ke daftar Fortune’s 50, dan naik ke peringkat 11 dari 52 perusahaan kelas dunia.

## Filantropi
Bersama dengan Melinda Gates dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, Nadiem menjabat sebagai salah satu komisaris Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development yang fokus membantu negara-negara berkembang untuk beradaptasi dengan berbagai inovasi baru dunia digital yang mengubah budaya bekerja.

## Kasus hukum
Pada Mei 2025, Kejaksaan Agung Republik Indonesia membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait program pengadaan perangkat digitalisasi pendidikan, termasuk laptop Chromebook, di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada periode 2019–2023 dengan nilai anggaran hampir Rp10 triliun. Menurutnya, kebijakan penggunaan perangkat berbasis Chrome OS dalam proyek ini berasal dari perintah Nadiem Makarim.

Nadiem Makarim sendiri beberapa kali dipanggil sebagai saksi. Ia menjalani pemeriksaan pada 23 Juni 2025, 15 Juli 2025, dan 4 September 2025 di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jakarta Selatan. Ia menjelaskan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi, serta ia menambahkan bahwa sasaran program adalah sekolah yang memiliki akses internet dan berbeda dengan periode pejabat sebelumnya yang ditujukan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Pada 4 September 2025, Kejaksaan Agung resmi menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dengan inisial NAM. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan pendalaman keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Pada 23 September 2025, melalui tim kuasa hukumnya, Nadiem mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan status tersangka Nadiem tidak memenuhi dua alat bukti yang sah, karena salah satu dugaan kerugian negara yang dimaksud berdasarkan audit instansi berwenang, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau Badan Pemeriksa Keuangan. Atas dasar hal tersebut, tim kuasa hukum Nadiem juga menyatakan bahwa status penahanan Nadiem juga menjadi tidak sah.

## Penghargaan dan nominasi

## Referensi