Republik Demokratik Arab Sahrawi

**Republik Demokratik Arab Sahrawi** (**RDAS**) (; ; *RASD*) atau Sahara Barat adalah sebuah negara pengakuan terbatas yang mengklaim kekuasaan atas seluruh wilayah Sahara Barat, bekas koloni Spanyol. RDAS diproklamasikan oleh Front Polisario pada tanggal 27 Februari 1976. Pemerintah RDAS kini menguasai sekitar 20% wilayah yang diklaim. Maroko menguasai sisa wilayah yang dipersengketakan.

## Sejarah
Setelah evakuasi orang-orang Spanyol, akibat Gerakan Hijau Maroko; Spanyol, Maroko, dan Mauritania menandatangani Perjanjian Madrid pada 14 November 1975, enam hari sebelum Francisco Franco meninggal. Maroko dan Mauritania merespons dengan mencaplok wilayah Sahara Barat. Pada tanggal 26 Februari 1976, Spanyol memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa sejak tanggal tersebut Spanyol telah menghentikan kehadirannya di Sahara Barat dan melepaskan tanggung jawabnya, sehingga wilayah tersebut tidak memiliki Kekuatan Administratif apapun. Baik Maroko maupun Mauritania tidak memperoleh pengakuan internasional, dan perang pun terjadi dengan Front Polisario yang mencari kemerdekaan. PBB menganggap Front Polisario sebagai perwakilan sah rakyat Sahrawi, dan menyatakan bahwa rakyat Sahara Barat mempunyai hak atas "penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan".

Pembentukan Republik Demokratik Arab Sahrawi diproklamasikan pada tanggal 27 Februari 1976, ketika Polisario menyatakan perlunya sebuah entitas baru untuk mengisi apa yang mereka anggap sebagai kekosongan politik yang ditinggalkan oleh penjajah Spanyol yang pergi. Meskipun ibu kota yang diklaim adalah bekas ibu kota Sahara Barat, El-Aaiún (yang berada di wilayah yang dikuasai Maroko), proklamasi tersebut dibuat di ibu kota sementara pemerintah di pengasingan, Bir Lehlou, yang tetap berada di wilayah yang dikuasai Polisario berdasarkan gencatan senjata tahun 1991. Pada tanggal 27 Februari 2008, ibu kota sementara secara resmi dipindahkan ke Tifariti. Namun, urusan sehari-hari dilakukan di kamp pengungsi Sahrawi di Provinsi Tindouf, Aljazair, yang menampung sebagian besar komunitas pengasingan Sahrawi.

## Politik

Karena sebagian besar wilayah yang diklaim Sahrawi dikendalikan oleh Maroko, Sahara Barat secara resmi disebut  “wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri”. Referendum yang telah lama dijanjikan mengenai status wilayah tersebut belum juga dilaksanakan. Wilayah yang dikuasai Maroko, yang oleh Maroko disebut sebagai “Provinsi Selatan”, memiliki perwakilan di parlemen Maroko. Namun, kebebasan sipil sangat dibatasi, terutama jika berkaitan dengan aktivisme kemerdekaan.

Namun sejak Agustus 1982, jabatan tertinggi di republik ini adalah Presiden Republik Demokratik Arab Sahrawi, sebuah jabatan yang dipegang oleh sekretaris jenderal Front Polisario. Presiden pertama adalah Mohamed Abdelaziz dari Agustus 1982 hingga kematiannya pada tahun 2016. Presiden kemudian mengangkat seorang Perdana Menteri.

### Hubungan luar negeri

Hingga September 2022, Republik Demokratik Arab Sahrawi telah diakui oleh 85 negara. Dari jumlah tersebut, 39 negara telah “membekukan” atau “menarik” pengakuannya karena sejumlah alasan. Sebanyak 29 negara anggota PBB memiliki kedutaan besar dari SADR, dengan Vietnam menjadi satu-satunya negara yang tidak menampung kedutaan tetapi hanya mengirimkan misinya sendiri. Kedutaan Sahrawi ada di 18 negara. 6 negara PBB mempunyai hubungan diplomatik lain, sementara 9 negara PBB lainnya dan Ossetia Selatan juga mengakui negara tersebut baik melalui rezim sebelumnya atau melalui perjanjian internasional di masa lalu, tetapi tidak memiliki hubungan aktif saat ini. Chili, Australia, Brasil, dan Swedia semuanya secara internal telah memilih untuk mengakui SADR, tetapi belum ada yang meratifikasinya.

Meskipun tidak diakui oleh PBB, SADR telah menjadi anggota penuh Uni Afrika sejak tahun 1982. Maroko menarik diri dari AU sebagai protes pada tahun 1984, dan sejak Afrika Selatan masuk ke AU pada tahun 1994, ia merupakan satu-satunya anggota PBB di Afrika yang tidak juga menjadi anggota AU, hingga diterima kembali pada tanggal 30 Januari 2017. SADR berpartisipasi sebagai tamu dalam pertemuan Gerakan Non-Blok dan Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru, atas keberatan Maroko terhadap partisipasi SADR. SADR bukan anggota Liga Arab, atau Uni Arab Maghrib, yang keduanya memasukkan Maroko sebagai anggota penuh.

SADR juga berpartisipasi dalam Konferensi Permanen Partai Politik Amerika Latin dan Karibia (COPPPAL) pada tahun 2006; duta besar SADR untuk Nikaragua berpartisipasi dalam konferensi pembukaan Parlemen Amerika Tengah pada tahun 2010, dan delegasi SADR berpartisipasi dalam pertemuan COPPPAL dan Konferensi Internasional Partai Politik Asia di Kota Meksiko pada tahun 2012.

Pada tanggal 27 Februari 2011, peringatan 35 tahun proklamasi SADR diadakan di Tifariti, Sahara Barat. Delegasi, termasuk anggota parlemen, duta besar, LSM dan aktivis dari berbagai negara berpartisipasi dalam acara ini.

### Militer

Tentara Pembebasan Rakyat Sahrawi adalah kekuatan pertahanan Republik Demokratik Arab Sahrawi dan sebelumnya menjabat sebagai sayap bersenjata Front Polisario sebelum berdirinya Republik.

Angkatan ini sebagian besar dilengkapi dengan persenjataan buatan Rusia yang sudah ketinggalan zaman, yang disumbangkan oleh Aljazair dan dalam beberapa kasus oleh Libya. Namun persenjataannya menampilkan variasi material yang membingungkan, beberapa di antaranya diambil dari pasukan Mauritania (Panhard AML) atau Maroko (Eland Mk7, Ratel IFV, AMX-13, SK-105 Kürassiers) dan dibuat di Prancis, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Austria, atau Inggris. Angkatan ini memiliki beberapa unit lapis baja, terdiri dari tank tua (T-55, T-62), mobil lapis baja yang lebih modern (EE-9 Cascavel, BRDM-2), kendaraan tempur infanteri (BMP-1, BTR-60), peluncur roket (BM-21, BM-30) dan halftrack. Rudal antipesawat, seperti SA-6, SA-7, SA-8, dan SA-9 telah menjatuhkan beberapa jet tempur F-5 Maroko, dan membantu mengimbangi kendali penuh Maroko atas langit.

Pada tanggal 3 November 2005, Front Polisario menandatangani Panggilan Jenewa, berkomitmen terhadap pelarangan total ranjau darat, dan kemudian mulai menghancurkan timbunan ranjau darat di bawah pengawasan internasional. Maroko adalah salah satu dari 40 negara yang belum menandatangani perjanjian larangan ranjau tahun 1997. Kedua belah pihak telah menggunakan ranjau secara ekstensif dalam konflik tersebut, tetapi beberapa operasi pembersihan ranjau telah dilakukan di bawah pengawasan MINURSO sejak perjanjian gencatan senjata.

## Ekonomi

Di wilayah yang dikelola Maroko, penangkapan ikan dan penambangan fosfat merupakan sumber pendapatan utama penduduknya. Wilayah ini kekurangan curah hujan yang cukup untuk produksi pertanian berkelanjutan; oleh karena itu, sebagian besar makanan untuk penduduk perkotaan harus diimpor. Perdagangan dan kegiatan ekonomi lainnya dikendalikan oleh pemerintah Maroko.

Zona Bebas (wilayah yang dikelola Polisario) sebagian besar tidak berpenghuni. Secara praktis tidak ada infrastruktur ekonomi dan aktivitas utamanya adalah penggembalaan unta nomaden. Front Polisario yang berada di pengasingan telah menandatangani kontrak untuk eksplorasi minyak, tetapi tidak ada aktivitas di lapangan.

Produk pertanian utama dari Sahara Barat meliputi buah-buahan dan sayuran (yang ditanam di beberapa oasis), serta unta, domba, dan kambing. Kontrak penangkapan ikan dan eksplorasi minyak mengenai Sahara Barat merupakan sumber ketegangan politik.

Polisario di wilayah yang dikuasainya menggunakan mata uang Peseta, meskipun mayoritas penduduk negara menggunakan Dirham Maroko.

## Demografi

Semua data tentang informasi demografis mengenai Sahara Barat sangat rawan kesalahan, apapun sumbernya. Sebagian besar negara melakukan sensus setiap sepuluh tahun, dan beberapa negara melakukan sensus setiap lima tahun sekali untuk tetap mengikuti perubahan dan kesalahan penghitungan; penghitungan terakhir dilakukan pada tahun 1970, dan bahkan data dari kolonial Spanyol dianggap tidak dapat diandalkan karena populasi nomaden yang besar.

Setelah Gerakan Hijau tahun 1975, negara Maroko telah mensponsori skema pemukiman yang menarik ribuan warga Maroko untuk pindah ke bagian Sahara Barat yang diduduki Maroko (80% wilayahnya). Pada tahun 2015, diperkirakan jumlah pemukim Maroko setidaknya dua pertiga dari 500.000 penduduk. Berdasarkan hukum internasional, pemindahan warga sipil Maroko ke wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri merupakan pelanggaran langsung terhadap Pasal 49 Konvensi Jenewa Keempat.

### Bahasa
Bahasa Arab Standar Modern adalah satu-satunya bahasa resmi dan nasional Republik Sahrawi yang diakui secara konstitusional. Hassaniya, variasi bahasa Arab yang juga digunakan di negara tetangga seperti Mauritania, adalah bahasa daerah umum masyarakat Sahrawi. Bahasa Spanyol diperkenalkan pada masa penjajahan Spanyol pada akhir abad ke-19, dan tetap menjadi bahasa kedua di Sahrawi, juga menikmati status bahasa kerja secara *de facto*. Pada tahun 2018, Presiden Brahim Gali menyatakan bahwa SADR adalah satu-satunya negara Arab di dunia yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya. Instituto Cervantes memperkirakan sekitar 20.000 orang Sahrawi memiliki kompetensi terbatas dalam bahasa Spanyol.

### Agama
Agama mayoritas yang dianut oleh Sahrawi adalah Islam Sunni mazhab Maliki, yang secara konstitusi diakui sebagai agama resmi SADR dan sumber hukum. Hampir semua warga Sahrawi mengidentifikasi diri sebagai Muslim menurut CIA World Factbook, yang menjadikan negara ini salah satu negara dengan agama paling homogen di dunia. Gereja Katolik memiliki kehadiran penting selama pemerintahan Spanyol, dengan 20.000 umat Katolik Spanyol hadir sebelum Spanyol meninggalkan wilayah tersebut (30% dari populasi). Saat ini sekitar 300 orang di wilayah yang dikuasai Maroko beragama Katolik (kebanyakan berasal dari Spanyol), sehingga dapat menghadiri Katedral St. Fransiskus dari Assisi di El Aaiún dan Gereja Bunda Maria dari Gunung Carmel di Dakhla.

## Budaya
### Film
Penyelenggaraan festival film internasional sahara (FiSahara), adalah satu-satunya festival film tahunan di dunia.

### Olahraga
SADR diundang untuk berpartisipasi dalam Pesta Olahraga Afrika 2015 di Brazzaville, yang menjadi debut negara tersebut di acara olahraga besar internasional. Namun, tiga belas atletnya tidak diizinkan berkompetisi oleh panitia penyelenggara Kongo. Negara ini memiliki tim sepak bola nasional, tetapi badan pengaturnya, Federasi Sepak Bola Sahrawi, bukan anggota FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Afrika.

## Referensi

## Pranala luar
* 
* Sahara Press Service (SPS) &nbsp;
*  RASD TV &nbsp;
*  SADR National Radio  &nbsp;
* SADR Oil & Gas 2005  &nbsp;
* Western Sahara Online 
* Profile of Western Sahara on the CIA World Factbook website (including data and political information) 
* Association for a Free and Fair Referendum in Western Sahara (ARSO)