Martin Hutabarat

**Martin Hamonangan Hutabarat**, S.H. () adalah seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada periode 2009–2014 dan 2014–2019, serta periode 1987–1992 mewakili Golongan Karya (Golkar).

## Biografi
Ia adalah anggota DPR-RI Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra. Sebagai salah satu anggota DPR-RI yang pertama kali terpilih dari partai baru Gerindra, nama Martin Hutabarat cukup sering muncul di banyak media massa yang ada. Lahir di Pematang Siantar, 26 November 1951, putra pertama dari dua bersaudara dari Oscar Hutabarat seorang guru dan Anggota DPRD tingkat II Kota Pematang Siantar. Menyelesaikan studi Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Pernyataan dan tingkah laku pria yang akrab disapa Martin ini sering kali dianggap nyeleweng dari anggota DPR kebanyakan.

Sebut saja pernyataannya yang mengatakan bahwa anggota DPR yang ngantor dengan jam tangan Rolex melingkar di pergelangan tangan merupakan contoh hedonis wakil rakyat yang tak sepatutnya dilakukan. Ia menuturkan bahwa tingkah laku anggota DPR sebaiknya yang biasa saja, mengingat anggota DPR duduk di kursi DPR berkat pilihan rakyat, jadi seharusnya yang diunggulkan adalah ide dan kerja kerasnya sebagai penyampai dari aspirasi rakyat.

Tak hanya itu, beberapa waktu yang lalu, Martin juga menuturkan opininya mengenai revisi UU KPK yang dianggapnya belum terlalu perlu dan bersifat tidak mendesak. Ia mengungkapkan bahwa revisi UU KPK jika dilakukan secara otomatis akan membatasi ruang gerak KPK dalam menyelidiki dan menuntaskan kasus korupsi. Tidak hanya itu, ia menambahkan bahwa tindakan merevisi UU KPK sama halnya dengan upaya melemahkan institusi-institusi lembaga hukum.

Berbicara mengenai kasus kenaikan BBM yang santer diberitakan sepanjang bulan Maret 2012, Martin dan rekannya di Fraksi Gerindra lebih memilih walk out atas putusan ketua DPR, Marzuki Alie, yang dianggap sama saja merugikan rakyat. Hanya, caranya diperhalus dengan menambahkan pasal 7 ayat 6a dalam undang-undang. Menurut partainya, kebijakan tersebut bukanlah kebijakan yang bijak dalam menentukan suatu putusan. Seperti diketahui bahwa opsi pemilihan yang diajukan pada sidang paripurna DPR beberapa waktu yang lalu menyatakan adanya dua opsi sebagai pilihan atas usulan kenaikan BBM, di antaranya adalah menolak kenaikan BBM dan menaikkan harga BBM jika harga minyak dunia melebihi angka 15%.

Sebelumnya, partai Gerindra menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM, namun begitu Marzuki Alie menyebutkan dua opsi yang harus dipilih setelah jalan keluar rapat alot didapat, Martin dan seluruh anggota fraksinya memilih untuk walk out bersama Fraksi PDI-P.

## Riwayat Pendidikan
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## Riwayat Pekerjaan
# Manggala BP-7 Pusat 1980-1999.
# Anggota DPR/MPR RI 1987-1992.
# Pimpinan Harian Umum Jayakarta 1992-1999

## Riwayat Organisasi
# Ketua HKTI Pusat.

## Riwayat Penghargaan
# Satyalancana Wira Karya

## Riwayat Kunjungan Luar Negeri
# LN KOMISI I, Kuwait (2017)
# LN KOMISI I, Suriname (2017)
# LN INDIVIDU, Ekuador (2017)
# LN KOMISI I, Mexico (2017)
# Kunker Komisi I, India (2015)

## Sejarah elektoral

## Referensi

## Pranala luar
* Profil di Merdeka.com