Daftar badan usaha milik negara di Indonesia

Berikut ini daftar perusahaan **[[Badan usaha milik negara|Badan Usaha Milik Negara]] (BUMN) [[Indonesia]]**, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN-nya. Per Oktober 2023, terdapat 65 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia.

Pada bulan Maret 2025, pemerintah Indonesia menyerahkan mayoritas saham dari 49 BUMN ke Biro Klasifikasi Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara.

## BUMN yang beroperasi
Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing-masing membawahi 6 bidang (klaster), sehingga total terdapat 12 klaster BUMN. Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri, sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa.

Berikut adalah daftar klaster menurut Kementerian BUMN beserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut. Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti pembagian BUMN seperti yang tertera pada Lampiran II Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021.

### Industri energi, minyak, dan gas

### Industri mineral dan batu bara

### Industri perkebunan dan kehutanan

### Industri pangan dan pupuk

### Industri kesehatan

### Industri manufaktur

### Jasa keuangan

### Jasa Reasuransi, dana pensiun dan asuransi

### Jasa telekomunikasi dan media informasi

### Jasa infrastruktur

### Jasa logistik

### Jasa pariwisata dan penerbangan

## BUMN titip kelola
Sebagian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat sehingga memerlukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi. Oleh sebab itu, melalui surat kuasa khusus, Menteri BUMN menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PPA, untuk berperan dalam restrukturisasi komprehensif serta mencari solusi penyelesaian masalah para BUMN tersebut. Hal ini dilakukan melalui layanan BUMN Titip Kelola.

Layanan ini tetap berlanjut meskipun PPA, pada Januari 2022, kehilangan status BUMN-nya dikarenakan akuisisi perusahaan oleh BUMN lain, yaitu PT Danareksa (Persero). Per 2023, dari semula 22 BUMN, tersisa 15 BUMN yang masih direstrukturisasi oleh PPA.

Berikut adalah BUMN yang masih menjadi peserta BUMN Titip Kelola:

## BUMN yang merupakan kewenangan Kementerian Keuangan
Berbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian BUMN, BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN, dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing-masing BUMN berikut.

## Mantan BUMN
Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 *jo.* Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentbanukan *holding* BUMN. Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain, serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.

Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.

## Akan kehilangan status BUMN
Berikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN:
* PT Asuransi Jiwasraya (Persero) akan dibubarkan.
* PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan PT Produksi Film Negara (Persero) akan diakuisisi oleh PT Danareksa (Persero) sebagai bagian dari tahap 2 pembentukan holding Danareksa.
** Untuk Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, dan Perum Produksi Film Negara, akusisi hanya akan dilaksanakan setelah ketiga Perum tersebut menjadi Persero. , baru satu dari Perum tersebut yang menjadi Persero, yaitu Produksi Film Negara.
* Kementerian BUMN berencana melakukan penggabungan usaha atas tiga BUMN yang bergerak dalam sektor galangan kapal: PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), serta PT Industri Kapal Indonesia (Persero). Meski demikian, belum jelas BUMN mana yang akan bertahan dan mana yang akan digabungkan ke dalam BUMN yang bertahan.
* Dari 9 BUMN sektor konstruksi, Kementerian BUMN berencana merampingkan jumlah tersebut menjadi 4. Sebagai bagian dari rencana tersebut, PT Hutama Karya (Persero) akan digabungkan dengan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk akan digabungkan dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, rencana ini akan masuk dalam peta jalan BUMN 2024-2034 dan pelaksanaannya diperkirakan akan membutuhkan waktu sekitar tiga tahun.

## Keterangan

## Referensi