Eddie Marzuki Nalapraya

**Eddie Marzuki Nalapraya** () adalah seorang birokrat Indonesia, perwira militer, dan tokoh penting dalam pengembangan dan internasionalisasi pencak silat, seni bela diri tradisional Indonesia. Kepemimpinannya dari akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 2000-an mengubah pencak silat dari praktik budaya lokal menjadi olahraga dan warisan budaya yang diakui secara global. Ia dikenal juga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1984 hingga 1987 serta besan dari Sudwikatmono yang merupakan saudara dari Soeharto.

## Riwayat Hidup

### Kehidupan awal dan pendidikan
Eddie Marzuki Nalapraya lahir di Tanjung Priok pada tanggal 6 Juni 1931 dalam keluarga Betawi sederhana, anak tertua dari sembilan bersaudara dari pasangan H. Mohammad Soetarman, seorang mekanik di pelabuhan Tanjung Priok, dan Marsati, seorang ibu rumah tangga. Ayahnya kemudian menambahkan "Nalapraya" pada namanya, sebuah istilah yang diyakini berarti "gunung berapi." Kakeknya, Haji Buchori, adalah seorang pemimpin agama yang disegani di Tanjung Priok yang dikenal karena kebijaksanaan dan kepemimpinannya di masyarakat. Di bawah asuhan kakeknya, Eddie tidak hanya belajar membaca Al-Quran tetapi juga diperkenalkan pada *pencak silat*, yang diajarkan bersamaan dengan pelajaran etika dan karakter.

Tahun-tahun pembentukan diri Nalapraya ditandai oleh rasa disiplin yang kuat, pengabdian agama, dan paparan awal terhadap realitas sosial. Ia bersekolah di sekolah dasar dan menengah pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, setelah keluarganya pindah ke sana selama Revolusi Nasional Indonesia pada tahun 1947. Selama periode ini, ia bergabung dengan Detasemen Garuda Putih, di mana ia dibimbing oleh Kapten Burdah dan mengembangkan hubungan dekat dengan keluarga, termasuk mengasuh Rhoma Irama muda, yang kemudian menjadi anggota parlemen dan musisi dangdut legendaris.

### Karier militer
Nalapraya memulai karier militernya selama Revolusi Nasional Indonesia, di mana ia bertugas sebagai kurir untuk TNI. Setelah revolusi berakhir, ia ditugaskan ke markas besar tentara dan mengikuti kursus administrasi untuk Bintara pada tahun 1951. Ia kemudian mengikuti kursus Bintara senior pada tahun 1955 sebelum dikirim oleh tentara untuk menumpas Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera dan pemberontakan Permesta di Sulawesi.

Setelah meredakan pemberontakan di berbagai wilayah Indonesia, Nalapraya dipromosikan menjadi perwira setelah menghadiri sekolah calon perwira di Bandung pada tahun 1957. Tiga tahun kemudian, ia dikirim sebagai bagian dari Kontingen Garuda dalam Operasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kongo. Setelah bertugas selama setahun, ia dipanggil kembali ke Jawa Barat, di mana ia menjadi ajudan komandan militer provinsi tersebut, Ibrahim Adjie.

Pada bulan November 1965, Nalapraya, yang sudah berpangkat kapten, ditugaskan kembali ke Jakarta, di mana ia menjadi komandan *Kosatgas,* pasukan pengamanan Panglima Angkatan Darat saat itu Jenderal Soeharto. Nalapraya mengawasi sedikitnya 80 prajurit di *Kosatgas*. Meskipun demikian, ia menganggap keamanan tersebut tidak memadai dan menambahkan satu peleton yang terdiri dari 20 prajurit dan beberapa kendaraan lapis baja ke dalam pasukan tersebut. Selanjutnya, kendaraan seperti jip dimodifikasi dengan senapan mesin dan peluncur granat yang terpasang. Nalapraya juga memutuskan untuk memasang ranjau antitank di jalan menuju rumah Soeharto. Setiap malam, Eddie akan diam-diam memasang ranjau dan menyingkirkannya keesokan paginya, memastikan bahwa Soeharto sendiri tidak menyadari keberadaan ranjau tersebut. Ranjau antitank tidak pernah digunakan, karena tidak ada serangan yang terjadi terhadap Soeharto.

Setelah dikeluarkannya Supersemar, yang mengukuhkan posisi Soeharto, pasukan pengamanan *Kosatgas* direorganisasi. Akan tetapi, Soeharto, yang terkesan dengan kinerja Nalapraya, meminta agar ia tetap menjadi komandan keamanan pribadinya, yang memimpin barisan terdalam perlindungan Soeharto. Nalapraya terus menemani Soeharto dalam berbagai kesempatan, termasuk perjalanan memancing.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pengawal pribadi Soeharto, Nalapraya ditugaskan ke Kodam Jaya, di mana pada tahun 1974 ia menjadi asisten deputi operasi di Kodam. Setahun kemudian, ia ditugaskan kembali ke garnisun Jakarta sebagai asisten urusan keamanan sebelum kembali ke Kodam Jaya pada tahun 1977 sebagai asisten intelijen hingga tahun 1979. Ia menjabat sebagai kepala staf garnisun Jakarta sejak tahun 1979, dan kemudian merangkap jabatan sebagai kepala staf Kodam Jaya pada tanggal 24 Desember 1980. Selama masa jabatannya di Kodam Jaya, Nalapraya menjadi "mata dan telinga" bagi kepala intelijen militer L. B. Moerdani di Jakarta.

Nalapraya mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta pada tanggal 25 Mei 1983. Ia diangkat sebagai Asisten Urusan Teritori untuk L. B. Moerdani, yang baru saja dilantik sebagai Panglima ABRI pada bulan Maret, seminggu kemudian. Kurang dari setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 5 April 1984, Nalapraya memangku jabatan sebagai Wakil Gubernur Jakarta Bidang Politik. Ia meneruskan jabatan rangkapnya hingga ia menyerahkan jabatannya di ABRI pada bulan November 1984. Masa jabatannya sebagai wakil gubernur berakhir setelah pelantikan penggantinya pada tanggal 19 Desember 1987.

Nalapraya kembali ke dunia politik setelah Kejatuhan Soeharto. Ia bergabung dengan Dewan Pertimbangan Agung presiden B. J. Habibie pada 13 Juni 1998. Ia menjadi anggota badan kerja dewan dan badan pertahanan dan keamanan. Ia tetap menjadi anggotanya hingga dewan tersebut dibubarkan pada 31 Juli 2003.

### Pencak silat
Keterlibatan resmi Nalapraya dalam organisasi pencak silat dimulai pada bulan Desember 1978, ketika ia diminta untuk memimpin Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Jakarta, badan pengurus pencak silat nasional. Meskipun awalnya ragu-ragu, ia menerima peran tersebut setelah diyakinkan oleh para pemimpin setempat tentang kesesuaiannya, mengingat pemahamannya yang mendalam tentang dinamika sosial Jakarta dan komitmennya terhadap pengembangan pemuda.

Setelah terpilih sebagai Ketua IPSI Jakarta (1978–1982), Nalapraya berjanji untuk menjadikan organisasi tersebut sebagai tolok ukur nasional baik untuk standar teknis maupun keunggulan organisasi. Ia menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk pendanaan yang terbatas, minat publik yang rendah dibandingkan dengan seni bela diri impor, dan ketidakharmonisan di antara sekolah-sekolah pencak silat lokal. Nalapraya mengatasi masalah ini dengan mendorong dialog di antara para master silat, menyelenggarakan kejuaraan rutin, dan mempromosikan pencak silat sebagai sarana untuk pembangunan bangsa dan pengembangan karakter.  Keberhasilan Nalapraya di Jakarta menyebabkan ia diangkat sebagai Ketua Harian Pengurus Pusat IPSI pada bulan Desember 1979, dan kemudian sebagai Ketua IPSI (1981–2003). Ia berperan penting dalam penyeragaman aturan pertandingan, peningkatan kualitas turnamen nasional, dan pengintegrasian pencak silat ke dalam acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pesta Olahraga Asia Tenggara (SEA Games).

Salah satu pencapaian Nalapraya yang paling signifikan adalah pendirian Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa (PERSILAT) pada bulan Maret 1980. Bekerja sama dengan perwakilan dari Singapura, Malaysia, dan Brunei, ia mendirikan PERSILAT di Jakarta, dan menjadi Ketua Presidium pertamanya. Hal ini menandai dimulainya perjalanan global pencak silat, karena seni tersebut mulai menyebar ke luar dunia Melayu hingga ke Eropa, Amerika, dan Australia. Visi Nalapraya untuk internasionalisasi diwujudkan melalui penyelenggaraan kejuaraan dunia, dimulai dengan International Pencak Silat Invitational pertama (Prasetya Mulya I) di Jakarta pada tahun 1982. Acara-acara ini menarik peserta dari seluruh dunia dan memamerkan keragaman dan seni pencak silat, yang menuai pujian dari praktisi dan pengamat internasional.

Di bawah kepemimpinan Nalapraya, PERSILAT dan IPSI bekerja sama erat dengan pemerintah Indonesia dan kedutaan besar asing untuk mendirikan komisi pencak silat di negara-negara seperti Australia, Filipina, Thailand, Swiss, Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, dan Suriname. Kementerian Luar Negeri Indonesia mendukung upaya ini, dengan mengakui pencak silat sebagai elemen penting diplomasi budaya Indonesia. Kejuaraan internasional terus berkembang dalam skala dan prestise, dengan kejuaraan dunia ketiga yang diadakan di Wina, Austria, pada tahun 1986, dan acara-acara berikutnya di Den Haag, Belanda, pada tahun 1990. Turnamen-turnamen ini tidak hanya memperkuat dominasi Indonesia dalam olahraga ini tetapi juga menunjukkan perkembangan pesat pencak silat di Eropa dan kawasan lain.

Nalapraya juga memainkan peran penting dalam mengamankan pencak silat sebagai cabang olahraga resmi di SEA Games, dimulai dengan penyelenggaraannya pada tahun 1987 di Jakarta. Tonggak sejarah ini mempercepat penyebaran pencak silat di seluruh Asia Tenggara, dengan negara-negara seperti Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, Laos, dan Brunei yang mendirikan program nasional mereka sendiri. Ia juga mengawasi pembangunan Pusat Pelatihan Pencak Silat (Padepokan Pencak Silat) di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, yang menjadi pusat pelatihan, kompetisi, dan pertukaran budaya. Pusat tersebut diresmikan pada tahun 1997 oleh Presiden Soeharto, yang melambangkan pentingnya pencak silat secara nasional.

Meskipun Nalapraya telah menyatakan keinginannya untuk mengundurkan diri sejak awal tahun 1993, niatnya berulang kali ditentang oleh pejabat IPSI baik di tingkat pusat maupun daerah, yang secara konsisten memilihnya kembali selama kongres-kongres berikutnya. Pola serupa terjadi di Federasi Pencak Silat Internasional (PERSILAT), di mana ia secara teratur diangkat menjadi Ketua Presidium karena kontribusinya yang tak ternilai dan kepercayaan luas yang ia nikmati di antara para praktisi dan pejabat. Pada akhir masa jabatannya pada tanggal 4 Juli 2003, Nalapraya mencalonkan Rachmat Gobel, yang telah terlibat dalam IPSI selama beberapa waktu, sebagai penggantinya. Meskipun Gobel menerimanya, menantu Soeharto Prabowo Subianto tiba-tiba menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, yang mendorong Gobel untuk menarik pencalonannya. Sebagai calon tunggal, Prabowo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IPSI yang baru, sementara Gobel menerima jabatan sebagai Ketua Harian.

## Kehidupan pribadi
Nalapraya menikah dengan Anne Marie, seorang wanita keturunan Jerman-Jawa, dan dikaruniai lima orang anak. Setelah Anne Marie meninggal pada tahun 1963, ia menikahi Merry, seorang wanita Indo-Prancis-Bugis, yang kemudian dikenal sebagai Mariam setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1976.

Nalapraya meninggal pada pagi hari tanggal 13 Mei 2025 di Rumah Sakit Pondok Indah di Jakarta. Jenazahnya disemayamkan di Pusat Pelatihan Pencak Silat sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jauh sebelum meninggal, Nalapraya pernah bercanda bahwa ia tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata karena para jenderal yang telah meninggal di sana akan tetap memberinya perintah.

Sejumlah politikus terkemuka menyampaikan belasungkawa, termasuk penerus Nalapraya, Prabowo Subianto, yang menjadi presiden Indonesia, menteri pemuda dan olahraga Dito Ariotedjo, menteri luar negeri Sugiono, gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Pramono Anung, dan wakil gubernur Rano Karno.

## Penghargaan
### Tanda Jasa
Ia mendapatkan sejumlah tanda jasa baik dari dalam maupun luar negeri, diantaranya;

## Referensi

### Bibliografi
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
*