Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999

Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur yang diduduki Indonesia pada 30 Agustus 1999, diselenggarakan oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur. Referendum ini berawal dari permintaan Presiden Indonesia, B. J. Habibie, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kofi Annan, pada 27 Januari 1999, agar Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan referendum, di mana Timor Timur akan diberi pilihan antara otonomi yang lebih besar di dalam Indonesia atau kemerdekaan.

Para pemilih menolak usulan otonomi khusus, yang menyebabkan mereka berpisah dari Indonesia. Hal ini memicu kekerasan massal dan penghancuran infrastruktur di Timor Timur, sebelum Dewan Keamanan PBB meratifikasi resolusi pada 15 September untuk pembentukan pasukan multinasional (INTERFET) yang akan segera dikirim ke Timor Timur guna memulihkan ketertiban dan keamanan serta mengakhiri krisis kemanusiaan. Timor Timur secara resmi mencapai kemerdekaan yang diakui pada 20 Mei 2002.

Oleh banyak orang Indonesia (termasuk pemerintah), referendum ini juga disebut Konsultasi Rakyat Timor Timur, karena referendum tersebut mengharuskan resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencabut resolusi sebelumnya tahun 1978 jika mayoritas pemilih menolak usulan tersebut.

## Latar belakang
Pada bulan-bulan sebelumnya, Presiden Habibie telah membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto.

Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis (sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur). Pada tanggal 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur” yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia. Referendum itu diorganisir dan dipantau oleh United Nations Mission in East Timor (UNAMET) atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur.

Sebanyak 451.792 orang terdaftar untuk memilih pada referendum tersebut. Namun, jumlah surat suara yang masuk dalam referendum tersebut hanya 446.953 suara. Jumlah suara sah 438.968 atau 98,2% dan jumlah suara tidak sah sebanyak 7.985 atau 1,8%.

Adapun hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 78,50% suara di antaranya menginginkan kemerdekaan dan 21,50% sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil suara tersebut, maka Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Referendum ini mengubah Timor Timur menjadi negara Timor Leste.

## Usulan otonomi khusus
Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal termasuk "Kerangka Konstitusi untuk otonomi khusus bagi Timor Timur" sebagai sebuah aneksasi. Kerangka ini akan membentuk "Daerah Otonomi Khusus Timor Timur" (DOK Timor Timur) dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga-lembaga Daerah Otonomi Khusus Timor-Timur akan mencakup cabang eksekutif yang terdiri dari seorang gubernur (dipilih oleh dewan legislatif) dan dewan penasehat, cabang legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peradilan independen termasuk Pengadilan negeri, Pengadilan banding, Pengadilan banding akhir dan Kantor jaksa penuntut umum, dan kepolisian daerah.

Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali atas pertahanan, hukum ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi dan fiskal serta hubungan luar negeri, sementara hukum Indonesia akan memiliki kesinambungan di wilayah itu. Pemerintah otonom akan memiliki kompetensi atas semua hal yang tidak disediakan untuk Pemerintah Indonesia, termasuk hak untuk mengadopsi lambang sebagai simbol identitas. Pemerintah otonom dapat menunjuk orang-orang sebagai "identitas Timor" dan dapat membatasi hak kepemilikan tanah bagi orang-orang tanpa identitas ini. Kode sipil tradisional juga bisa diadopsi. DOK Timor Timur dapat mengadakan perjanjian dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk tujuan ekonomi, budaya dan pendidikan. DOK Timor Timur akan berhak berpartisipasi dalam organisasi budaya dan olahraga di mana entitas non-negara lain berpartisipasi.

## Surat suara dan logo

File:Otonomi.jpg|Logo di surat suara yang berarti pemilih menerima usulan otonomi khusus.
File:Reject otonomi.jpg|Logo di surat suara yang berarti pemilih menolak usulan otonomi khusus dan memilih kemerdekaan Timor Timur.
File:Bulletin Timor 1999.png|Surat suara.
File:84a-Transporting the ballots.jpg|Pejabat PBB mengangkut surat suara.


## Hasil
Pemilih disajikan dengan pertanyaan:
# Apakah Anda **menerima** usul otonomi khusus untuk Timor Timur di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
# Apakah Anda **menolak** usul otonomi khusus Timor Timur, yang akan mengakibatkan berpisahnya Timor Timur dari Indonesia?

## Referensi

## Pranala luar

* Full text of Agreement and Constitutional Framework
* UNAMET public information site

## Lihat pula
* Krisis Timor Timur 1999