Undang-Undang Kementerian Negara

**Undang-Undang Kementerian Negara** (secara resmi bernama **Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara**) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri koordinator berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural. Awalnya aturan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tetapi pada tahun 2024, Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan revisi undang undang tersebut dengan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024.

## Ketentuan
Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sebagai berikut:
* "Kementerian" merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
* "Menteri" merupakan pembantu Presiden yang memimpin Kementerian
* "Urusan Pemerintahan" merupakan setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
* "Pembentukan Kementerian" dilakukan dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji
* "Pengubahan Kementerian" adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan dengan menggantikan nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.
* "Pembubaran Kementerian" merupakan menghapus Kementerian yang sudah terbentuk

## Tugas dan Fungsi
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden  dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai berikut:
* Penyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
* Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
* Perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

## Urusan pemerintahan
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:
* Urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
* Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
* Urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.

## Penggabungan, pemisahan, dan pembubaran
*Kementerian* luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkan, presiden dapat melakukan pengubahan *Kementerian* yang lain dengan mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan  pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan atau persetujuan dari *Dewan Perwakilan Rakyat* dengan waktu paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh *Dewan Perwakilan Rakyat*, *Dewan Perwakilan Rakyat*sudah harus memberikan *Pertimbangan* bilamana *Dewan Perwakilan Rakyat* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat presiden diterima belum juga memberikan *Pertimbangan* maka secara langsung *Dewan Perwakilan Rakyat* dianggap sudah memberikan *pertimbangan* sedangkan khusus untuk *Kementerian* agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak presiden harus mendapatkan persetujuan *Dewan Perwakilan Rakyat*.

## Jumlah menteri kabinet
Dalam menjalankan tugasnya Presiden dapat membentuk Menteri Koordinator dan Menteri dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta perkembangan lingkungan global dengan jumlah keseluruhan paling banyak 34 (tiga puluh empat)  kementerian dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Namun jumlah maksimal kementerian telah diubah. Pada tahun 2024 Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan telah disahkan oleh Presiden di mana dalam beleid baru, Pasal 15 tidak lagi membatasi presiden dalam membentuk kementerian yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemerintahan. “Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden,” dikutip dari Pasal 15 dalam beleid terbaru. Selain itu, Pasal 9A juga disisipkan di antara pasal 9 dan pasal 10, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengubah unsur organisasi kementerian sesuai dengan kebutuhan pemerintahan dan penambahan Pasal 6A, yang memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan sub-urusan pemerintahan tertentu.

## Larangan merangkap Jabatan
Menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagai
* Pejabat negara lainnya
* Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta
* Pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

## Jabatan wakil menteri
Bila dipandang perlu Presiden dapat mengangkat *wakil Menteri* pada *Kementerian* tertentu akan tetapi jabatan wakil Menteri *tidak merupakan [[kabinet|anggota kabinet]]* melainkan sebagai *pejabat karier* 

## Ketentuan peralihan
Kementerian seperti *Departemen* dan *Kementerian Negara* tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kementerian Negara 

## Referensi




## Lihat pula
* Kementerian Indonesia