Otonomi daerah dan penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN.
Contributors: Lembaga Pengembangan Informasi Indonesia.
Publisher: Lembaga Pengembangan Informasi Indonesia; Distributor, Media Karya Nusantara
Published: 1999
Place of publication: [Jakarta]
Language: ind
Number of pages: 433
Subjects: Local government -- Law and legislation -- Indonesia.; Political corruption -- Indonesia.
Description: Indonesian laws and regulations regarding with local government autonomy and clean government in Indonesia.
Table of contents: title: Undang-Undang no. 22 th. 1999 Tentang Pemerintahan Daerah; title: Undang-Undang no. 25 th. 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; title: Undang-Undang no. 28 th. 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; title: Ketentuan pelaksanaan pegawai negeri yang menjadi anggota partai politik, SK. Kepala BAKN no. 02/99; title: Pendelegasian wewenang penetapan persetujuan pemberian uang tunggu bagi PNS yang menjadi anggota partai politik; title: Pendelegasian wewenang pemberian dan penolakan izin menjadi anggota parpol bagi para PNS di jajaran Departemen Dalam Negeri, SK Mendagri no. 6 th. 1999; title: Undang-Undang no. 23 th. 1999 Tentang Bank Indonesia; title: Ketentuan dan tatacara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri, Peraturan pemerintah no. 24 th. 1999; title: Pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank, Peraturan pemerintah no. 25 th. 1999; title: Undang-Undang no. 18 th. 1999 Tentang Jasa Konstruksi.