Penyanderaan Wajib Pajak, Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak
Publisher: Adiswara, Penerbit dan Percetakan
Published: Desember 2008
Place of publication: Semarang, Indonesia
Format: Paperback
Number of pages: 169
ISBN-13: 9789791889308
Description: Di negara-negara yang sudah maju secara ekonomi maupun negara-negara yang sedang berkembang, tak terkecuali bagi negara Indonesia, pajak merupakan  sumber pendapatan dan sumber pembiayaan bagi terselenggaranya pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan publik.   Pajak adalah salah satu instrumen utama dalam mendukung dan mengendalikan pertumbuhan ekonomi, daya saing, daya tarik investasi, dan keberlanjutan pembangunan. Dalam perspektif geopolitik dan demografi, pajak dipandang sebagai salah satu  andalan penerimaan negara, karena penerimaan pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik suatu negara.   
Dalam konteks sistem ketatanegaraan negara modern, pajak merupakan bentuk konkrit partisipasi dan kewajiban sukarela masyarakat dalam bernegara. Pajak merupakan instrumen yang menjadi indikator adanya interaksi antara masyarakat dengan negara dan pemerintah sebagai penyelenggara dan penangggungjawab pelayanan publik. Pajak menjadi media dan bentuk tanggungjawab warganegara untuk merealisasikan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum sebagai suatu kehendak bersama (bonum publicum) dan bagi pemerintah merupakan tugas dan kewajiban untuk merumuskan dan mengimpelementasikan adanya tatanan yuridis yang menjamin perlindungan atas hak dan kewajiban warganegara, adanya hukum yang dapat menciptakan keseimbangan antara hak-hak individu dan kewajiban sosial berdasarkan asas subsidiaritas, yang adalah suatu  penghormatan atas hak dengan adanya solidaritas sebagai pernyataan pemenuhan kewajiban dalam suatu negara. Pemenuhan kewajiban perpajakan pada sisi ini, merupakan instrumen yuridis yang sarat dengan nilai-nilai untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat warga (civil society).
Dalam kaitan dengan hal-hal sebagaimana tersebut itulah, penulis mencoba menuliskan dalam bentuk buku tentang pajak dari perspektif ilmu hukum dengan topik khusus yang membahas tentang penggunaan penyanderaan untuk penagihan pajak. Buku ini diantaranya membahas tentang dasar keberlakuan pemungutan dan kewenangan penagihan pajak oleh negara, hakekat dan esensi pajak bagi suatu negara, korelasi kepatuhan, penegakan hukum dan penagihan pajak dengan menggunakan instrumen paksaan yuridis berupa penyanderaan, aspek historis dan politik hukum dalam penyusunan regulasi dan penggunaan pranata sandera untuk penagihan pajak, implementasi serta faktor-faktor kendala penggunaan pranata sandera untuk penagihan pajak.
Table of contents: title: DAFTAR ISI; title: Halaman; title: Halaman Judul		i; title: Kata Pengantar		ii; title: Daftar Isi		iii; title: Daftar Tabel		iv; title: Daftar Singkatan		v; title: Daftar Pustaka		vii; title: BAB I  	PENDAHULUAN	    1; title: 1.	Latar Belakang		1; title: BAB II  	KEWENANGAN NEGARA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK 	12; title: 1.	Esensi Pajak Bagi Penyelenggaraan Negara		12; title: 2.	Pemungutan Pajak dan Relevansinya bagi Pelayanan Publik		20; title: 3.	Dasar Legitimasi Negara dalam Pemungutan Pajak		27; title: 3.1.	 Teori-teori Pembenaran Pemungutan Pajak		27; title: 3.2.	 Asas-asas dan Sistem Pemungutan Pajak		30; title: 3.2.1.	 Asas-asas Pemungutan Pajak		30; title: 3.2.2.	 Sistem Pemungutan Pajak		39; title: BAB III  	PENEGAKAN   HUKUM  PAJAK : TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENAGIHAN PAJAK   		42; title: 1.	Kepatuhan Wajib Pajak dan Sistem Self Assesment; title: 2.1.	Kepatuhan Hukum dan Kewajiban Wajib Pajak; title: 2.2.	Pengawasan Pelaksananaan Sistem Self Assessment		48; title: 2.	Penagihan Pajak oleh Negara		54; title: 3.	Pengertian Penagihan Pajak		54; title: 3.1.	Dasar Penagihan dan Saat Terutangnya Pajak		56; title: 3.2.	Hak Mendahulu dalam Penagihan Pajak		59; title: 3.3.	Penagihan Seketika dan Sekaligus		61; title: 3.4.	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa		63; title: BAB IV	PERTIMBANGAN DAN WEWENANG NEGARA; title: DALAM PENERAPAN SANDERA 		75; title: 1.	Wewenang Fiskus dalam Penerapan Upaya Paksa		75; title: 2.	Dasar Pertimbangan Penerapan Sandera		89; title: 2.1.	Paksaan Tidak Langsung 		 		 89; title: 2.2.	Upaya Terakhir (ultimum remedium); title: 2.3.	Eksistensi Lembaga Sandera dalam Hukum Pajak Positif; title: di  Indonesia dan Politik Hukum Mahkamah Agung		97; title: BAB V  LEMBAGA SANDERA DAN PENEGAKAN HUKUM PAJAK  		113; title: 1.	 Dasar Pertimbangan,dan Syarat-syarat Penggunaan; title: Penyanderaan 		113; title: 1.1.	Dasar Pertimbangan/ Syarat-syarat Penyanderaan		113; title: 1.2.	Pengunaan Penyanderaan untuk Penagihan Utang  Pajak dan; title: Perbedaannya untuk Penagihan Utang Perdata		126; title: 2.	 Prosedur Penyanderaan Wajib Pajak dan Penegakan Hukum Pajak		130; title: 2.1.	Pihak-pihak yang Dikenai Penyanderaan		130; title: 2.2.	Tata Cara Penyanderaan		133; title: 2.3.	Tempat, Batas Waktu, dan Berakhirnya Penyanderaan		138; title: 2.4.	Hak Wajib Pajak/ Penanggung Pajak yang Disandera		140; title: BAB VI 	IMPLEMENTASI LEMBAGA SANDERA DAN; title: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		145; title: 1.	Implementasi Lembaga Sandera pada Penagihan Utang Pajak	145; title: 2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyanderaan	151; title: 1.1.	Faktor-faktor Yuridis dan Non Yuridis	151; title: 1.2.	Solusi untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Implementasi Lembaga Sandera Dalam Penagihan Pajak	157