PENGGUNAAN UPAYA PAKSA  DALAM PENAGIHAN PAJAK  Suatu Kajian tentang Kewenangan Fiskus  dalam Penyanderaan (Gizjeling) Wajib Pajak  dan Model Alternatif  Instrumen Paksaan Yuridis  yang  Berdayaguna untuk Penagihan dan Penegakan Hukum Pajak
Publisher: LPPM UNDIP
Published: 2008
Place of publication: Semarang, Indonesia
Format: Paperback
Number of pages: 131
Description: PENGGUNAAN UPAYA PAKSA DALAM PENAGIHAN PAJAK: 
Suatu Kajian tentang Kewenangan Fiskus dalam Penyanderaan Wajib Pajak dan Model Alternatif Instrumen Paksaan Yuridis yang Berdayaguna untuk Penagihan dan Penegakan Hukum Pajak
(FORCED USE OF EFFORT IN TAX COLLECTION:A Study on  Tax Authorities of Government as Tax Collector and Taxpayers in the Hostages Alternative Models Prior Juridical a very Powerful Instrument for Billing and Tax Law Enforcement)

RINGKASAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama APBN. Pemerintah (fiskus) berdasarkan UU berwenang melakukan pemungutan pajak. Namun tidak setiap orang bersedia membayar pajak. Banyak alasan yang menyebabkan orang  tidak membayar pajak. Lembaga sandera merupakan salah satu alat paksa untuk penagihan utang pajak. Lembaga ini oleh SEMA No. 2 Tahun 1964 dan No. 4 Tahun 1975 telah dibekukan. Dirjen Pajak melalui SE No. 06/PJ.04/1979 juga membekukan lembaga sandera untuk pengihan utang pajak, tetapi MA melalui surat No. 0109/MA/1984 menyatakan bahwa pembekuan sandera menurut kedua SEMA tersebut bukan untuk kepentingan penagihan pajak, SE Dirjen Pajak No. 12/PJ.62/1984 juga menegaskan tentang keberadaan lembaga sandera tersebut. Namun sejak adanya UU No. 19 Tahun 1959 hingga diganti dengan UU No. 19 Tahun 1997 dan kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang PPSP, lembaga sandera ini belum pernah digunakan sebagai alat paksa untuk penagihan utang pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi lembaga sandera dalam hukum pajak, bagaimana implementasinya, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi (yang menghambat maupun mendukung) implementasinya dalam penagihan utang pajak ? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah :  yuridis normatif, dan metode penemuan hukum inconcreto.
Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam hukum pajak positif di Indonesia, eksistensi lembaga sandera  sebagai alat paksa untuk penagihan utang pajak diatur dalam Staadblad Tahun 1879 No. 267, UU Drt. No 27 Tahun 1957 jo UU No. 19 Tahun 1959, UU No. 19 Tahun 1997 yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Dalam pelaksanaannya, tindakan penagihan aktif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak pada periode tahun 1995/1996-1999/2000 mencapai hasil yang efektif, sehingga lembaga sandera tidak digunakan untuk penagihan pajak. Implementasi lembaga sandera dalam penagihan utang pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor yuridis dan non yuridis.   Kedua faktor ini dapat menghambat atau mendukung bagi penerapan lembaga sandera sebagai alat paksa untuk penagihan utang pajak. Berdasarkan analisis tersebut di atas, penulis merekomendasikan agar lembaga sandera tetap digunakan sebagai sarana penegakan hukum dan  alat paksa untuk penagihan utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan jumlah dan profesionalitas aparatur pajak, khususnya pemeriksa pajak dan juru sita pajak untuk dapat lebih meningkatkan pelayanan, menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta mengefektifkan pelaksanaan penagihan utang pajak. Direktorat Jenderal Pajak perlu menggali potensi pajak yang ada melalui program-program ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara dan mewujudkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.    
Kata Kunci: Paksa Badan, Penyanderaan, Alternatif Instrumen Penagihan Pajak

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dibiayai oleh DIPA Universitas Diponegoro Semarang No.:0160.0/023-04.2/XIII/2009, sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Semarang Nomor: 180/SK?H7/2009 tanggal 18 Maret 2009, dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Multi Tahun (Desentralisasi) Nomor: 124A/H7.2/KP/2009 Tanggal 18 Maret 2009 

SUMMARY

Tax is the main source of National Budget’s (APBN) income. The Government (Fiscus) has the authorithy to collect the tax since it is based on law, but not everyone has desire to pay tax. There are many reasons why a person does not pay tax.  The hostage institution is a form of compulsion instrument to collect the tax obligation. This institution has been frozen by The Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 in 1964 and No. 4 in 1975 also by Director General of Tax through Circular Letter (SE) No. 06/PJ.04/1979, but through the Circular Letter No. 0109/MA/1984, The Supreme Court clarified that the freezing of the hostage institution according to both SEMA above were not concerned to the hostage institution in the interest of tax collection. At the Director General of Tax’s letter No. 12/PJ.62/1984 also explained about the existence of the hostage institution. But since  the presence of the Regulation No. 19 in 1959 was changed by Regulation No. 19 in 1997 and then changed to Regulation No. 19 in 2000 abaut Collection of Tax by Compulsion Letter, this hostage institution never used as a compultion instrument in collecting of tax obligation. The purpose of this research are to find out how is the actuality of the existence of the hostage institution in the tax law, how about its implementation and whatever factors which influence it (both support and obstruct) in its implementation as the compulsion instrument in collecting tax obligation ?   This research has an analitic describtive characteristic and the writer applies the normative an sociological yuridical approach and also inconcreto yuridical inovation method.
The outcome of the analysis shows that in Indonesia’s positive tax law, the existence of the hostage institution as a compulsion instrument on collecting tax obligation regulated in Staadblad (Stb) 1879 No. 267, The Regulation No. 19 in 1957 juncto The Regulation No. 19 in 1959, The Regulation No. 19 in 1997, and the Regulation No. 19 in 2000. In its implementation, the active taxes  collection by The Directorate General of Tax on period 1995/1996 until 1999/2000 to get effective result, so that the hostage institution is never  used as a compulsion instrument to collect tax obligation. It is occasioned by both yuridical and non yuridical factors. Its  factors have caracter to slacken or to support for performance the hostage institution as a compulsion instrument to collect tax obligation. Based on the outcome of analysis above, the writer suggests the hostage institution should be as compulsion instrument to law enforcement and fulfill  the voluntary  tax compliance. The Directorate General of Tax  needs  to adds and increase the quantity and profesionalism of tax official staffs, especially  the tax investigators and tax confiscation officers, of the quality of thetheir services, increase of the tax voluntary and the tax convenience, the tax compliance and effectivelly in collecting  of tax obligation. The Directorate General of Tax needs to explore of the potention of tax  along extensification and  intensification of tax programme to get acceptable of tax as once of the national national income and empowerment of the development income.
Table of contents: title: DAFTAR ISI; title: HALAMAN JUDUL		i; title: HALAMAN PENGESAHAN	ii; title: RINGKASAN DAN SUMMARY	iii; title: PRAKATA		iv; title: DAFTAR ISI		v; title: DAFTAR SINGKATAN	vi; title: DAFTAR TABEL		vii; title: BAB I 	PENDAHULUAN	2; title: 1.1.	Latar Belakang	3; title: 1.2.	Rumusan Masalah	8; title: BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA	2; title: BAB III 	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	2; title: BAB IV 	METODE PENELITIAN	2; title: BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	2; title: 5.1.	Potensi Penerimaan Pajak untuk Pembiayaan Pembangunan	9; title: 5.2.	Kontribusi Penerimaan Pajak dalam APBN	12; title: 5.3.	Tunggakan Pembayaran Pajak dan Realisasi Penagihan; title: Utang Pajak	18; title: 5.4.	Penggunaan Instrumen Penyanderaan dalam Penagihan; title: Utang Pajak	24; title: BAB VI 	KESIMPULAN DAN SARAN	2; title: 6.1.	Kesimpulan 	43; title: 6.2.	Saran-saran	44; title: DAFTAR PUSTAKA	vi; title: LAMPIRAN	vii; title: KEPUSTAKAAN	45