Kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Contributors: Indonesia. President (2001-2004 : Soekarnoputri); Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.; Lembaga Informasi Nasional (Indonesia)
Publisher: Lembaga Informasi Nasional
Published: 2004
Place of publication: Jakarta
Language: ind
Number of pages: 59
Subjects: Emergency management -- Law and legislation -- Indonesia.
Description: On the state of civil emergency and curfew in Aceh to curb Achinese independence movement; presidential and ministerial decisions.
Table of contents: title: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 43 tahun 2004 tentang pernyataan perubahan status keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer menjadi keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; title: Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang pelaksanaan operasi terpadu dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; title: Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat nomor KEP-17/Menko/Polkam/6/2004 tentang pembentukan tim asistensi dan monitoring; title: Petunjuk pelaksanaan tentang tugas tim asistensi dan monitoring penguasa darurat sipil pusat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; title: Direktif operasi terpadu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selaku Ketua Badan Pelaksana Harian Penguasa Darurat Sipil Pusat dan Koordinator Pelaksana Operasi Terpadu di Tingkat Pusat nomor DIR-06/Menko/Polkam/6/2004 tentang petunjuk operasional pelaksanaan operasi terpadu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.