HUKUM ADMINISTRASI DAN OTONOMI  KEWENANGAN DAERAH :  Studi tentang Diskresi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta  dalam Penetapan Jenis-Jenis Pajak dan Retribusi Daerah  Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Asli Daerah
Publisher: FH Undip
Published: 2008
Place of publication: Semarang, Indonesia
Language: ind
Format: Paperback
Number of pages: 613
Description: ABSTRACTS
THE AUTONOMY AND LOCAL GOVERNMENT  COMPETENCE : 
The Study of Surakarta Local Government Discretion  to   Local Taxes and Retribution  Determination as  the Original Local  Income Sources   
by : 
F.C. Susila Adiyanta, Budi Ispriyarso

The impelmentation of the Law No. 22/ 1999 junco The Law No. 22/ 2004 concerning The Local Government and the Law No. 25/ 1999 concerning Financial Balance between The Central Government with Local Government  have been executed by the local government emerged some interpretation and many problem having the caracteristic sector.  For example, some conflict between the local government with Central Government was interpretation and discretion border about regional  taxes and retribution interesting competence, criterion determined and managed the  original local  income sources. 
Based on the set of problem mentioned above there many problem formulations, i.e, that’s what the relatively criterion and managed competence about about taxes and retribution interesting competence, criterion determined and managed the original local  income source implementation by the local government.  Based upon the purpose and aim of this study was to know the criterion determined and managed to original local income sources, esspecially abaut  taxes and retribution interesting competence by Surakarta Local Govenrment, also about what’s  the factors becoming constrain implementation competence of discretion by the local government  in the regional autonomy. Teoretically, this research has  intend  to increase the knowledge insight and literatures concerning abaut implementation and competence stipulation of the local government to manage the original local income sources and to be able function as input for the local government have general concerning about criterion determination and competence stipulation to manage original local income sources.  The research  sspecification was analitycal describtive, using method of normative aproach.
The result of this research has been indicated the local government  criterion of income sources original  right based on the article 79 of Law No. 22/1999 juncto Law No. 22/ 2004 concerning the Local Government and article 3 of the Law No. 25/1999 concerning Financial Balance between the Central Government with Local Government.  Specially for regional taxes dan retribution based on the article 2 subsection (3) and article 18 subsection (1) and (3) of the Law  No. 18/1997 juncto the Law No 34 / 2000 concerning the Regional Taxes and Regional Retribution.  The implementation of three regulation previously mention by Surakarta Local Government was local regulations concerning about regional taxes and retribution . the Surakarta local Government  competence increasingly getting convirmation after obtainment verification by The Ministry of Government  Decree for Internal A ffair  No. 130-67/ 2002. while the factors  autonomy  implementation influenced by Surakarta Local Government was about : the human actor, local finacial sources, equipment, management,and local government organisation.  Based on the conclusion of the result, the recommendation to the Surakarta Local Governmen is sustaining the local economic growth the  policy making and more conducive business climate, inventorying the hindering factors as well as supporting regional autonomy implementation and accomplishing comprehensive analysis to enhance original  local  income sources . 
Key Words : Local Government Competence, Discretion



RINGKASAN

OTONOMI DAN KEWENANGAN DAERAH : Studi tentang Diskresi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menetapkan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah
oleh :
F.C. Susila Adiyanta, Budi Ispriyarso


Kata kunci : Kewenangan pemerintah daerah, Diskresi
Pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 juncto UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah oleh pemerintah kota dan kabupaten se Indonesia dalam beberapa waktu ini telah memunculkan beberapa permasalahan berkaitan dengan berbagai perbedaan intepretasi dan permasalahan yang bersifat sektoral. Salah satu pemasalahan yang sering muncul dan dihadapi Pemerintah kota Surakarta dalam mengimplementasikan kewenangan otonomi daerah diantaranya adalah berkaitan dengan interpretasi dan kesalahpahaman mengenai  diskresi kewenangan dalam penetapan pajak-pajak dan retribusi daerah serta kewenangan pengelolaan sumber-sumber penerimaan asli daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif.   maksud dan tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mengambil keputusan  yang berkaitan dengan hal-hal : implementasi diskresi kewenangan otonomi daerah, dasar kewenangan dan kriteria dalam penetapan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kewenangan otonomi daerah. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang gerak diskresi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten -termasuk pula Pemerintah Kota Surakarta- dalam nemetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta kriteria sumber-sumber penerimaan asli daerah mempunyai dasar legitimasi dan dibatasi oleh Pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999 juncto UU No. 22 Tahun 2004  dan  Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999.  Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota  dalam penetapan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (1) serta ayat (3) UU No. 18 Tahun 1999 juncto UU No. 34 Tahun 2000.  Setiap Peraturan daerah  yang dibuat oleh pemerintah daerah, termasuk pula Pemerintah Kota Surakarta, sebelum disahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah daerah/ kota dan DPRD harus memperoleh verifikasi dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri No. 130-67 Tahun 2002. Dalam prakteknya, beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi derah diantaranya adalah berkenaan dengan : faktor sumber daya manusia di tingkat daerah sebagai pelaksana otonomi, sumber-sumber keuangan daerah, instrumen pemerintahan daerah, manajemen serta organisasi pemerintahan daerah.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah membuat kebijakan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif, menginventarisir berbagai permasalahan yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah serta menindaklajuti secara komprehensif untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki sebagai sumber penerimaan daerah .
Table of contents: title: DAFTAR ISI; title: HALAMAN JUDUL		 i; title: HALAMAN PENGESAHAN 		ii; title: ABSTRACT		iii; title: RINGKASAN		iv; title: PRAKATA		v; title: DAFTAR ISI 	vi-vii; title: DAFTAR TABEL		viii; title: BAB I    PENDAHULUAN		1; title: 1.	Latar Belakang Penelitian 		1; title: 2.	Rumusan Masalah 		7; title: 3.	Tinjauan Pustaka		8; title: BAB II   KERANGKA TEORI 		20; title: 1.	Titik Berat Otonomi Pada Daerah Kabupaten/ Kota; title: dan Pembangunan Daerah 		20; title: 2.	Dimensi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah 		23; title: 2.1.	Dimensi Hubungan Kewenangan dan Pengawasan; title: 2.2.	Dimensi Hubungan Keuangan 		25; title: 2.3.	Sumber Keuangan dan Komposisi Penerimaan Daerah; title: Menurut UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan; title: Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 		27; title: BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN		31; title: Tujuan Penelitian		31; title: Manfaat Penelitian		32; title: BAB IV  METODE PENELITIAN		33; title: 1.	Spesifikasi Penelitian 		33; title: 2.	Metode Pendekatan 		33; title: 3.	Teknik Pengumpulan Data 		33; title: 4.	Tahap Penelitian 		34; title: 5.	Lokasi Penelitian 		34; title: 6.	Analisis Data 			35; title: BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		36; title: 1.	Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Surakarta 		36; title: 1.1.	Struktur dan  Perkembangan PDRB		36; title: 1.2.	Pendapatan Regional per Kapita		37; title: 2.	Sumber-sumber Penerimaan APBD Pemerintah Kota Surakarta		37; title: 3.	Kriteria Sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD); title: dan Kewenangan Dalam Penetapan dan Pengelolaannya 		42; title: Kriteria Sumber-sumber Penerimaan Asli Daerah 		42; title: Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan; title: dan Pengelolaan  Penerimaan Asli Daerah (PAD) 		50; title: 4.	Implementasi Kewenangan Penetapan Sumber-sumber Penerimaan; title: Asli Daerah		56; title: Produk-produk Peraturan Daerah tentang Retribusi; title: dan Pajak-pajak Daerah 		56; title: Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan Pemerintah Kota Surakarta  dalam Penetapan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah		61; title: 4.2.1.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan; title: Otonomi Daerah; title: 4.2.2.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kewenangan  Pemerintah Kota Surakarta  Dalam Menetapkan Jenis-jenis Pajak dan Retribusi Daerah 		63; title: 4.2.2.1.	Faktor-faktor Penghambat 		63; title: 4.2.2.2.	Faktor-faktor Pendukung 		66; title: BAB V   PENUTUP 		69; title: Kesimpulan 		69; title: Saran-saran		70; title: DAFTAR PUSTAKA	ix-xii; title: LAMPIRAN		xiii-xvii