AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH : Studi tentang Model Evaluasi Antisipatif  Produk Hukum Pemerintah Daerah  yang Kondusif bagi Penanaman Modal dan Daya Saing Investasi
Publisher: LPPM UNDIP
Published: 2009
Place of publication: Semarang, Indonesia
Format: Paperback
Number of pages: 161
Description: AUDIT MUTU HUKUM PERATURAN DAERAH:
Studi tentang Model Evaluasi Antisipatif Produk Hukum Pemerintah Daerah yang Kondusif bagi Penanaman Modal dan Daya Saing Investasi

RINGKASAN
Oleh:
F.C. Susila Adiyanta
Budi Ispriyarso
Sukirno
Tahun 2009, 161 halaman


Implementasi otonomi dan desentralisasi kewenangan daerah dalam prakteknya membawa implikasi yang luas terhadap manajemen otonomi daerah dari berbagai aspek.  Salah satu dari berbagai permasalahan yang mendesak untuk diatasi oleh pemerintah daerah diantaranya adalah munculnya peraturan-peraturan daerah dan produk peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah yang tidak kondusif bagi iklim usaha, tidak menarik minat penanaman modal dan tidak kompetitif bagi daya saing investasi, baik dalam konteks lokal maupun nasional.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan pula bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi iklim investasi dan daya saing usaha di daerah dan kota yang menjadi tempat penelitian adalah politik hukum otonomi daerah yang mendorong kemandirian daerah, tata kelola dan kapasitas pelayanan publik pemerintahan di daerah.  Secara umum daya tarik investasi daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan -yang di dalamnya juga meliputi faktor kepastian hukum, aparatur dan pelayanan publik-; keamanan, politik sosial dan budaya; ekonomi daerah; tenaga kerja; dan infra struktur fisik.  Karakteristik produk-produk hukum yang tidak kondusif bagi iklim usaha dan menghambat minat bagi penanaman modal dan daya saing dapat dikategorikan ke dalam karakteristik umum dan khusus. Karakteristik umum meliputi produk-produk hukum yang mempunyai kebermasalahan yuridis, substansi, dan prinsip-prinsip hukum, sedangkan karakteristik khusus adalah kebermasalahan yang berkaitan dengan produk-produk hukum pendukung yang dapat mempengaruhi iklim usaha dan daya saing investasi, diantaranya perda tentang APBD, tata ruang, kelembagaan daerah, dan lain-lain.
Untuk dapat mendukung dalam menghasilkan produk hukum pemerintah daerah yang kondusif bagi kegiatan usaha, penanaman modal, dan investasi, diperlukan perencanaan, perancangan, dan penyusunan perda yang komprehensif dengan pilihan metode pendekatan yang tepat, adanya audit mutu hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di bidang perancangan perda (legal drafting), serta melibatkan semua elemen di daerah, yaitu: lembaga eksekutif, legislatif, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dengan berdasarkan rumusan kesimpulan sebagaimana di atas, maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 1) Untuk mewujudkan iklim investasi dan daya saing daerah, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, inovasi, dan pelayanan publik; 2) Model audit mutu hukum perlu dipertimbangkan untuk menjadi salah satu alternatif instrumen dalam mengurangi dan atau sebagai model antisipasi preventif dan persuasif  terhadap produk-produk hukum daerah yang kurang kondusif bagi iklim investasi dan daya saing usaha; 3) Pemerintah dan lembaga legislatif daerah perlu mempertimbangkan adanya tenaga ahli yang dapat menjadi rujukan dalam perancangan dan penyusunan peraturan daerah yang kondusif bagi iklim investasi dan daya saing usaha; dan 4) Pemerintah dan lembaga legislatif daerah dalam penyusunan dan perancangan perda perlu lebih meningkatkan akses partisipasi publik.





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
Dibiayai oleh DIPA Universitas Diponegoro Semarang  No: 0160.0/023-04.2/XIII/2009, sesuai dengan SK Rektor Universitas Diponegoro Semarang No. 179/SK/H7/2009 tanggal 18 Maret dan surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Strategis Nasional No. 124C/H7.2/KP/2009  

(QUALITY AUDIT OF LAW OF LOCAL GOVERNMENT RULE :
a Model Evaluation Study on Local Government Law Product Anticipatory Conducive to Investment and Competitiveness Investment)

SUMMARY 
By: 
F.C. Susila Adiyanta 
Budi Ispriyarso 
Sukirno 
In 2009, 161 pages 


Implementation of autonomy and decentralization, in practice local authorities carry broad implications for management of regional autonomy from various aspects. One of the many urgent problems to be overcome by such local government is the emergence of regional regulations and other regulations of products made by local governments that are not conducive to the business climate, attracting no capital investment and competitive for investment competitiveness, both in local and national context. 
Based on our research and discussions, also found that factors affecting the investment climate and business competitiveness in regions and cities which became the research is the politics of regional autonomy laws that encourage local autonomy, governance and public service capacity of local governments. In general, regional investment attractiveness is influenced by institutional factors, in which certainty factors also include legal, personnel and public services; security, social and cultural politics; regional economy; manpower and physical infrastructure. Characteristics of legal products that are not conducive to the business climate and prevent interest for capital investment and competitiveness can be categorized into general and specific characteristics. Common characteristics include legal products that have kebermasalahan juridical, substance, and legal principles, while the special characteristics are related to kebermasalahan products supporting laws that could affect the business climate and investment competitiveness, including regulation of the budget, spatial, institutional areas, and others. 
To be able to support the produce of local government law that is conducive to business activities, capital investment, and investment, required planning, design, and comprehensive compilation of local regulations with the choice of appropriate method of approach, quality audits involving legal parties competent in design of regulations (legal drafting), and involves all the elements in the region, namely: the executive, legislative, business, and society. 
With conclusions based on the formula as above, several recommendations can be given is as follows: 1) To realize the investment climate and competitiveness, local governments need to enhance institutional capacity, innovation, and public services; 2) quality audit model laws to consider to become one of alternative instruments to reduce and / or as a model of preventive and persuasive anticipation of legal products that are less conducive areas for investment climate and business competitiveness; 3) The Government and local legislative bodies to consider any expert who could become the reference in design and drafting local regulations conducive to the investment climate and business competitiveness, and 4) government and local legislative bodies in the preparation and drafting regulations to further improve access to public participation. 








FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY 
Funded by DIPA Diponegoro University Semarang Number: 0160.0/023-04.2/XIII/2009, in accordance with Rector Decree Diponegoro University Semarang Number: 179/SK/H7/2009,March 18 and the letter of the Implementation Agreement National Strategic Research Grant No. 124C/H7.2/KP/2009
Table of contents: title: DAFTAR ISI; title: HALAMAN JUDUL		i; title: HALAMAN PENGESAHAN	ii; title: RINGKASAN DAN SUMMARY	iii; title: DAFTAR TABEL		iv; title: DAFTAR LAMPIRAN	v; title: BAB I 	PENDAHULUAN	1; title: 1.	Latar Belakang	1; title: 2.	Rumusan Masalah	9; title: BAB II 	TINJAUAN PUSTAKA	10; title: BAB III 	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	40; title: BAB IV 	METODE PENELITIAN	45; title: BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	54; title: 1.	Gambaran Umum Daerah Penelitian: Profil Pemerintah Kabupaten dan Kota	54; title: 2.	Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi dan Daya Saing Daerah	73; title: 3.	Audit Mutu Hukum: Model Evaluasi Produk-Produk Hukum Pemerintah Daerah 	97; title: BAB VI 	KESIMPULAN DAN SARAN	160; title: 1.	Kesimpulan 	160; title: 2.	Saran-saran	161; title: DAFTAR PUSTAKA	vi; title: LAMPIRAN	vii