Pemansuhan sistem han

adalah sebuah akta yang dikeluarkan pada tahun 1871 oleh Empayar Jepun di bawah pemerintahan Meiji yang baharu, dengan tujuan untuk menghapuskan sistem domain feudal tradisional (bahasa Jepun: han) dan menggantikannya dengan kekuasaan kerajaan pusat (wilayah (prefektur) di Jepun). Proses ini manandakan kemuncak Pemulihan Meiji, apabila semua daimyo (tuan tanah feudal) diminta untuk mengembalikan kuasa mereka kepada Maharaja. Proses penghapusan ini dilakukan dalam beberapa tahap.

 Perang Boshin 
Setelah kekalahan pasukan yang setia kepada Keshogunan Tokugawa dalam Perang Boshin pada tahun 1868, pemerintahan Meiji yang baru menyita semua tanah yang sebelumnya berada di bawah kendali langsung Keshogunan (tenryō) dan tanah-tanah yang dikendalikan oleh daimyo yang tetap berpihak kepada Tokugawa. Tanah-tanah ini mencakup sekitar seperempat dari wilayah daratan Jepun, dan kemudian ditata ulang menjadi prefektur-prefektur dengan gubernur yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat.

 Pengembalian domain 
Tahap kedua dalam penghapusan han terjadi pada tahun 1869. Gerakan ini dipelopori oleh Kido Takayoshi dari Domain Chōshū, dengan sokongan para bangsawan istana dan Tomomi Iwakura dan Sanjo Sanetomi. Kido membujuk para penguasa Chōshū dan Satsuma, dua domain terkemuka dalam penggulingan kekuasaan Tokugawa, untuk secara sukarela menyerahkan domain mereka kepada Maharaja Jepun. Antara 25 Julai 1869 dan 2 Ogos 1869, kerana khuatir bahwa kesetiaan mereka akan dipersoalkan, maka daimyo dari 260 domain lainnya mengikuti langkah tersebut. Hanya terdapat 14 domain yang pada awalnya tidak menuruti  secara sukarela tersebut, yang kemudian diperintahkan oleh Takhta Empayar untuk segera melaksanakannya pula dengan ancaman tindakan ketenteraan.

Sebagai balasan bagi penyerahkan kewenangan turun-temurun mereka kepada pemerintah pusat, para daimyo diangkat kembali sebagai gabenor yang tidak turun-temurun di domain mereka sebelumnya (sekarang dinamai prefektur), dan diizinkan untuk menyimpan sepuluh peratus dari pendapatan pajak, berdasarkan produksi aktual padi (yang nilainya lebih besar daripada produksi beras nominal, yang dahulu merupakan dasar atas kewajiban feudal mereka di bawah Keshogunan).Jansen, The Making of Modern Japan, hlm. 344-345

Sebagai gabenor, mantan daimyo dapat memilih bawahannya, tetapi hanya bila bawahan tersebut memenuhi tahap kelayakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih jauh lagi, tunjangan turun-temurun bagi samurai pengikut mereka sekarang dibayarkan dari pejabat prefektur oleh pemerintah pusat dan tidak langsung berasal dari gabenor, sebuah langkah yang diperhitungkan untuk lebih melemahkan lagi ikatan feudal tradisional yang ada.

Sebutan "daimyo" akhirnya dihapuskan juga pada Julai 1869, dengan dibentuknya sistem gelar bangsawan kazoku.

 Konsolidasi 
Meskipun mantan daimyo telah menjadi pegawai pemerintah, mereka masih memiliki sebuah kemerdekaan militer dan fiskal tertentu, dan mendapatkan penghormatan adat dari penduduk. Okubo Toshimichi dan para anggota oligarki Meiji baru menganggap hal ini dapat merupakan ancaman kepada otoritas pusat, terutama dengan timbulnya pemberontakan sejumlah besar mantan samurai yang terjadi di seluruh negeri. Pada bulan Agustus 1871, Okubo yang dibantu oleh Saigo Takamori, Kido Takayoshi, Iwakura Tomomi, dan Yamagata Aritomo memaksakan melalui Dekrit Empayar untuk melakukan penataan ulang terhadap 261 bekas domain feodal yang tersisa menjadi tiga prefektur perkotaan (fu) dan 302 prefektur (ken). Jumlah itu kemudian dikurangi lagi melalui konsolidasi tahun berikutnya menjadi tiga prefektur perkotaan dan 72 prefektur, dan tahun 1888 menjadi bentuknya yang sekarang yaitu tiga prefektur perkotaan dan 47 prefektur.

Pemerintah pusat berhasil dalam melaksanakan reorganisasi ini kerana menjanjikan mantan daimyo upah belanja yang royal, menyerap utang domain, dan menjanjikan konversi mata uang domain (hansatsu) ke mata uang nasional baru pada nilai nominalnya.Jansen, The Making of Modern Japan, hlm. 365 Perbendaharaan pusat ternyata tidak mampu untuk mendukung kemurahan hati tersebut, sehingga pada tahun 1874, upah mantan daimyo diubah bentuknya menjadi obligasi pemerintah dengan nilai nominal setara dengan upah lima tahun, serta dibayarkan bunga lima persen per tahun.Bramall, Sources of Chinese Economic Growth, 1978-1996, hlm. 452

Nobuaki Makino, seorang pelajar anggota Misi Iwakura menuliskan dalam memoarnya: Bersama-sama dengan penghapusan sistem han, pengiriman Misi Iwakura ke Amerika dan Eropa haruslah disebut sebagai peristiwa-peristiwa paling penting yang membangun dasar negara kita setelah Pemulihan.

 Catatan kaki 

 Rujukan




 Lihat juga 
 Zaman Meiji

Kategori:Empayar Jepun

Kategori:Pemulihan Meiji
Kategori:Sejarah Jepun