Dekret Presiden 5 Juli 1959

Dekret Presiden 5 Juli 1959}} ialah sebuah dekri yang dikeluarkan oleh Sukarno, presiden Indonesia yang pertama, untuk membubarkan Badan Konstituante yang dibentuk melalui Pilihan Umum 1955, serta juga untuk mengembalikan Perlembagaan Republik Indonesia 1945 sebagai gantian untuk Perlembagaan Sementara 1950. Dekri itu disokong dengan sebulat suara oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Julai 1959.

 Latar belakang 
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan suatu undang-undang dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik 1945 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45.

Pada hari 30 Mei 1959, Badan Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Jun 1959 Konstituante mengadakan reses (masa rehat sidang parlimen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Jun 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

 Pengeluaran perintah 
Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada bulan Jun 1959. Akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Ahad tanggal 5 Julai 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan sesuai aslinya):

 Dekret di Bahasa Indonesia 

 Dekret di Bahasa Malaysia 

Nota

Rujukan

 Pranala luar 
  Dekret Presiden Oleh Alwi Shahab @ Republika.com
  Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 Yudhistira: 2007, Sejarah untuk SMP Kelas IX ISBN 978-979-019-140-2
 Dekret Presiden 5 Juli 1959 (salinan)

Kategori:Sejarah Indonesia