Dinas Hukum Angkatan Laut

Dinas Hukum Angkatan Laut yang disingkat (Diskumal) adalah badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal. Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum dilingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, hukum dan perundang undangan, kesadaran hukum, penegakan hukum di laut, bantuan hukum, serta kerja sama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2020
 Tugas dan Fungsi 
Tugas

Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum dilingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, hukum dan perundang undangan, kesadaran hukum, penegakan hukum di laut, bantuan hukum, serta kerja sama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Diskumal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
 Merumuskan kebijakan teknis Kasal di bidang pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut
 Melaksanakan program dan rencana kegiatan Diskumal dalam bidang pembinaan hukum secara berkelanjutan
 Melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan hukum laut nasional, hukum laut internasional, hukum humaniter dan HAM serta hukum internasional lainnya dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut;
 menyelenggarakan pembinaan hukum dan perundang- undangan nasional di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut
 Menyelenggarakan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut
 Menyelenggarakan bantuan dan nasihat hukum bagi kepentingan personel baik prajurit dan PNS beserta keluarganya dan badan-badan di lingkungan TNI Angkatan Laut serta memberikan pertimbangan dan pengamanan hukum atas aset tanah dan bangunan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut
 Memberikan saran dan pertimbangan hukum dalam penyusunan kerja sama dan perjanjian meliputi pembentukan Nota Kesepahaman (NK), Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kontrak-kontrak/perjanjian di lingkungan TNI Angkatan Laut
 mengembangkan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk penyelenggaraan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut
 elaksanakan koordinasi dan membina jaringan informasi serta dokumentasi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dan instansi di luar TNI Angkatan Laut
 Menyelenggarakan pembinaan personel perwira korps Khusus (KH) dan personel profesi hukum TNI Angkatan Laut
 Melaksanakan reformasi birokrasi bidang peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut
 engawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Diskumal guna menjamin pencapaian sasaran program
 Memberikan saran, pertimbangan dan tanggapan hukum kepada Kasal dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya

 Kepala 
 Laksma TNI M.D. Purnomo, S.H., M.Hum. (—2013)
 Laksma TNI Yutti Subarliani Halilin, S.H. (2013)
 Laksma TNI I Gusti Putu Wijamahadi, S.H. (2013—2015)
 Laksma TNI Supradomo, S.H. (2015—2018)
 Laksma TNI Kresno Buntoro, S.H., LLM., Ph.D. (2018—2021)
 Laksma TNI Leonard Marpaung, S.H., M.H. (2021—2024)
 Laksma TNI Farid Ma'ruf, S.H., M.H. (2024—2025)
 Laksma TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H. (2025—sekarang)

 Lihat Pula 
 Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia
 Direktorat Hukum Angkatan Darat
 Dinas Hukum Angkatan Udara
 Referensi 

Kategori:Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut