VFS Global

VFS Global adalah perusahaan outsourcing administrasi visa perjalanan dan paspor untuk pemerintah dan misi diplomatik. Zubin Karkaria mendirikan perusahaan ini pada tahun 2001 saat ia menjabat sebagai kepala eksekutif di Kuoni Travel. Sebelumnya berbasis di India, perusahaan ini sekarang berkantor pusat di Dubai dengan kantor cabang di 147 negara. Pada tahun 2024, perusahaan memproses lebih dari 100.000 aplikasi setiap hari, dengan lebih dari 100 juta aplikasi diproses dalam periode lima tahun sebelumnya.

Selama dua dekade terakhir, VFS Global telah memperluas kehadirannya secara global dan memperluas jangkauan layanannya untuk pemerintah dan misi diplomatik, termasuk tujuh kontrak global dari pemerintah Austria, Australia, Islandia, Latvia, Norwegia, Swedia, dan Inggris Raya. VFS Global telah menghadapi kritik atas dugaan praktik eksploitatif, kurangnya transparansi, dan kegagalan keamanan data. Para pemohon visa dari negara-negara berpenghasilan rendah telah melaporkan ketinggalan penerbangan dan penolakan yang tidak adil akibat keterlambatan dan kesalahan, termasuk kegagalan memindai dokumen-dokumen penting.

 Sejarah 
 Asal usul dan model pendapatan 
Pendiri Zubin Karkaria mencetuskan ide untuk VFS Global saat bekerja dengan Kuoni Travel Group. Karkaria percaya bahwa seseorang dapat menghindari waktu tunggu yang dibutuhkan kedutaan untuk memproses permohonan visa dengan melakukan outsourcing pekerjaan administratif. Ia segera "berhasil membujuk pemerintah AS untuk menjalankan program percontohan bagi para pemohon visa India ke AS di kedutaan besarnya di Mumbai".Perusahaan tersebut membuka pusat pemrosesan visa pertamanya di Mumbai pada tahun yang sama. Pada tahun 2003, perusahaan tersebut memperoleh kontrak dari Pemerintah Inggris untuk memproses permohonan visa dari India.
Pada tahun 2007, perusahaan tersebut telah memperoleh klien global pertamanya dari UK Visas and Immigration untuk operasional di 33 negara. Dalam waktu satu tahun setelah mendapatkan klien tersebut, citra perusahaan tercoreng oleh pelanggaran data yang mengungkap informasi sensitif para pemohon visa Inggris. Meskipun terjadi pelanggaran data berulang, perusahaan tersebut kemudian memperoleh kontrak besar dengan Inggris untuk mengelola sebagian besar permohonan visa Inggris. Kontrak tersebut merupakan perubahan signifikan dalam cara pemohon visa ke Britania Raya dikenakan biaya untuk memproses permohonan mereka.

Pertumbuhan perusahaan terutama disebabkan oleh pendapatannya dari biaya layanan yang dibayarkan langsung oleh pemohon visa. Pada tahun 2009, catatan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan induk VFS Global pada saat itu, VF Worldwide Holdings, adalah sebuah perusahaan lepas pantai di Mauritius, sebuah surga pajak di Afrika.

Pada tahun 2016, CEO Zubin Karkaria dianugerahi gelar Chevalier de l’Ordre National du Mérite atas perannya dalam mengembangkan sistem fasilitasi visa dan berkontribusi pada pariwisata Prancis.

 Ekspansi dan pertumbuhan 
Pada Agustus 2017, VFS Global mengakuisisi penyedia layanan visa yang berbasis di Inggris, TT Services (TTS), dengan jumlah yang tidak diungkapkan. Pada saat akuisisi, TTS mengoperasikan 51 pusat aplikasi visa di lebih dari 35 negara dengan 216 karyawan. Kemudian pada tahun yang sama, pada bulan November, VFS Global memperluas layanan visanya di Siprus dengan pusat-pusat baru yang diluncurkan di kota-kota tambahan Thiruvananthapuram, Goa, Gurugram, dan Jaipur.

Pada tahun 2019, VFS Global telah menjalin kemitraan dengan 60 pemerintah klien, termasuk kontrak yang berlangsung lebih dari 15 tahun dengan beberapa di antaranya.

Pada Januari 2019, perusahaan induk VFS Global, EQT AB, menyatakan niat mereka untuk menjual perusahaan tersebut. Pada Agustus 2019, investigasi keuangan mendalam oleh surat kabar Inggris The Independent mengungkapkan bahwa VFS Global telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir dan para pemegang sahamnya memperoleh £567 juta melalui pembayaran "distribusi kepada pemilik" dan penghapusan pinjaman antar perusahaan. Pertumbuhan ini dikaitkan dengan praktik bisnis perusahaan yang "eksploitatif".

Pada Oktober 2021, Blackstone mengakuisisi saham mayoritas di VFS Global. Kuoni dan Hugentobler Foundation tetap menjadi pemegang saham minoritas. Sebelum Oktober 2021, perusahaan ini dimiliki oleh dana ekuitas swasta dan, sebagai VF Worldwide Holdings, didirikan di Mauritius, sebuah negara suaka pajak di Afrika. Investor di perusahaan ini termasuk otoritas investasi Tiongkok dan Emirat, Dana Pensiun Polisi & Pemadam Kebakaran Ohio, dan Theo Müller.

Pada Oktober 2024, perusahaan investasi milik negara Singapura, Temasek Holdings, menandatangani perjanjian pembelian untuk mengakuisisi 18 persen saham senilai $950 juta di VFS Global. Perjanjian tersebut menilai perusahaan tersebut sebesar $5 miliar dalam ekuitas dan $7 miliar dalam nilai perusahaan.

VFS Global meluncurkan pusat visa terbesar di dunia di Dubai pada Mei 2025.

Peningkatan volume aplikasi dan kontrak global
Pada tahun 2023, mereka memproses 24,1 juta permohonan—meningkat 35% dari tahun sebelumnya—sehingga volume pemrosesan harian mencapai sekitar 100.000 permohonan. Perusahaan tersebut juga memperluas basis kliennya menjadi 69 pemerintah, mengamankan tujuh kontrak global utama pada tahun yang sama. Ini termasuk perjanjian dengan Inggris Raya, Australia, Norwegia, Swedia, Latvia, dan Austria. Berdasarkan kontrak-kontrak ini, VFS Global menyediakan layanan seperti pengumpulan data biometrik, verifikasi identitas, dan bantuan pengajuan aplikasi online.

Salah satu kontrak terpenting perusahaan pada tahun 2023 adalah untuk layanan visa dan kewarganegaraan Inggris, yang mencakup 84 negara baru selain 58 negara yang sudah ada. Mereka berencana untuk mengoperasikan 240 Pusat Layanan Aplikasi Visa dan Kewarganegaraan (VCAS) di 142 negara, yang secara kolektif memproses permohonan visa dan kewarganegaraan untuk sekitar 3,8 juta individu setiap tahunnya.

Sebuah kontrak besar diberikan oleh Departemen Dalam Negeri Australia, yang mencakup tujuh wilayah yang meliputi Amerika, Mekong, Timur Tengah dan Afrika Utara, Asia Utara, Pasifik, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Berdasarkan perjanjian ini, tanggung jawab perusahaan mencakup pengumpulan data biometrik, verifikasi identitas, dan bantuan digital untuk pemohon di portal ImmiAccount Australia.[4] Kontrak serupa juga ditandatangani dengan Kementerian Kehakiman Swedia dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Norwegia, yang memberikan tanggung jawab kepada VFS Global untuk layanan visa dan izin tinggal di puluhan negara di seluruh dunia.

 Tonggak sejarah 300 juta permohonan visa 
Pada akhir tahun 2024, perusahaan tersebut mengumumkan telah memproses total kumulatif 300 juta permohonan visa, melampaui angka 100 juta hanya dalam lima tahun sebelumnya. Pencapaian ini menyoroti lintasan ekspansi perusahaan meskipun terjadi gangguan perjalanan global di tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang operasinya, mereka juga telah memproses lebih dari 140 juta pendaftaran biometrik dan memperkenalkan 16 solusi digital untuk mendukung platform eVisa bagi 12 pemerintah nasional.

 Kritik dan kontroversi 
Sepanjang keberadaannya selama dua dekade terakhir, VFS Global telah menuai banyak kritik dari pemerintah, jurnalis investigatif, dan kliennya. Perusahaan tersebut diduga menekan para pemohon visa untuk membeli layanan premium seperti ruang tunggu premium. Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri Inggris dibanjiri keluhan dari pelanggan yang mengajukan visa menggunakan VFS Global, Banyak di antara mereka menuduh perusahaan tersebut "mengeksploitasi pelamar yang rentan demi keuntungan." Mayoritas pelamar ini berasal dari negara berpenghasilan rendah, dan mereka "ketinggalan penerbangan dan visa mereka ditolak secara tidak adil karena keterlambatan dan kesalahan administrasi, termasuk kegagalan yang jelas dalam memindai dokumen-dokumen penting."

 Pelanggaran data 
 Pelanggaran awal dan kelalaian 
Antara tahun 2005 dan 2007, celah keamanan di situs web aplikasi VFS Global untuk Foreign & Commonwealth Office Inggris mengakibatkan banyak aplikasi visa dari India, Nigeria, dan Rusia dapat diakses secara publik. Data sensitif yang tersimpan di layanan online VFS dapat diakses hanya dengan mengubah alamat URL situs web VFS. Dengan melakukan hal tersebut, siapa pun dapat mengakses basis data pelamar visa perusahaan, termasuk "nomor paspor, nama, alamat, dan detail perjalanan yang tersimpan." Meskipun celah keamanan tersebut telah diketahui sejak Desember 2005, VFS Global baru menanggapi masalah ini setelah adanya pemberitaan media pada Mei 2007.

 UK government investigation 
Menyusul kebocoran data dan kehebohan media ini, Menteri Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris menunjuk seorang penyelidik independen untuk mengungkap alasan pelanggaran keamanan di situs web aplikasi visa online VFS. Laporan selanjutnya pada Juli 2007 menyoroti banyak kegagalan yang dilakukan oleh VFS, termasuk bahwa VFS telah gagal melindungi data pribadi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Inggris. Laporan tersebut merekomendasikan agar permohonan visa online VFS tidak dilanjutkan untuk permohonan dari India.

Pada bulan November 2007, Kantor Komisioner Informasi Inggris mengumumkan bahwa mereka telah menemukan hubungan kontraktual Kementerian Luar Negeri dengan VFS Global melanggar kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data 1998. Kantor Komisioner Informasi (Information Commissioner's Office) mewajibkan Kementerian Luar Negeri untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka akan mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data 1998 (Data Protection Act 1998) dan tidak akan membuka kembali fasilitas visa online VFS UK. Sebagai hasil dari putusan ini, Kementerian Luar Negeri meninjau kembali hubungannya dengan organisasi tersebut dan sempat berupaya untuk mengurangi secara signifikan pekerjaan alih daya (outsourcing), terutama di industri TI. 

Menyusul insiden ini, beberapa pemerintah mengkritik kemampuan VFS Global dan protokol keamanannya yang lemah. "Ada masalah akuntabilitas, masalah privasi, dan mengapa kita melakukan outsourcing ke entitas yang mencari keuntungan untuk sesuatu yang seharusnya menjadi tanggung jawab keamanan?" tanya Victor Wong, direktur eksekutif Chinese Canadian National Council. Demikian pula, Liam Clifford, seorang ahli imigrasi yang bekerja untuk Global Visas, menyampaikan kekhawatiran keamanan terkait operasi VFS Global: "Begitu Anda menyerahkan pekerjaan ini kepada perusahaan swasta di luar negeri, Anda tidak lagi memiliki perlindungan yang sama."

 Pelanggaran data tahun 2015 
Keamanan data VFS Global kembali menjadi sorotan pada Juli 2015 ketika formulir visa online untuk Italia memungkinkan siapa pun mengakses informasi pribadi pelamar lain—termasuk tanggal lahir, detail paspor, dan alamat mereka—jika mereka memasukkan nomor identitas orang lain saat masuk ke sistem.

 Monopoly allegations 
VFS Global diduga merupakan perusahaan monopoli yang beroperasi di sektor pengurusan visa pihak ketiga. Dugaan monopoli tersebut telah menyebabkan masalah terkait harga permohonan visa yang sangat mahal dan juga memicu kekhawatiran di bidang penanganan dokumen terpusat dan keamanan konten.

Pada Juni 2014, Komisi Persaingan Usaha Afrika Selatan menyelidiki perusahaan tersebut terkait tuduhan dominasi pasar dalam pasar layanan dukungan visa untuk kedutaan asing. The Commission recommended further investigations into the company. Dalam sebuah pernyataan kepada parlemen Uni Eropa pada Juli 2018, VFS Global membantah bahwa perusahaan mereka beroperasi sebagai monopoli, meskipun demikian, pernyataan tertulis mereka tidak menyebutkan perusahaan outsourcing mana pun yang menjadi pesaing mereka dalam memperebutkan kontrak.

 Extortion allegations 
In 2019, the Nigerian government's Portfolio Committee on Home Affairs accused VFS Global of "extorting" and "mistreating" vulnerable visa applicants in developing countries such as Nigeria. Additionally, the government placed the company under investigation for "allegations of abusive market dominance and unlawful tender procedures, resulting in excessive visa application prices and hidden fees."

 Layanan berbahasa Inggris saja di Kanada 
Pada Maret 2023, VFS Global menghadapi kritik karena mensyaratkan pelamar berbahasa Prancis untuk izin tinggal tetap di Kanada hanya menjawab dalam bahasa Inggris, meskipun secara hukum mereka wajib menyediakan layanan dalam kedua bahasa resmi Kanada. Menteri Quebec, Jean-François Roberge, menyebutnya "sama sekali tidak dapat diterima" dan "semua warga negara harus dapat berinteraksi dengan pemerintah federal dalam bahasa pilihan mereka". VFS Global tidak meminta maaf atas insiden tersebut.

 Referensi
 Kutipan 

 Daftar pustaka