Fien Jarangga

Fientje Salomina Jarangga adalah seorang aktivis hak-hak perempuan dari Papua, Indonesia. Ia dikenal sebagai koordinator Jaringan HAM Perempuan Papua (JHPP), sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hak-hak perempuan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender di Papua. Jarangga aktif mengampanyekan perlawanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta memperjuangkan kesetaraan gender di wilayah tersebut dan dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam gerakan perempuan Papua.

 Aktivisme  
Jarangga sebagai koordinator JHPP di Papua, Jarangga memimpin berbagai kegiatan advokasi dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan.  Ia juga mengoordinasi Tiki, cabang JHPP yang secara khusus bekerja mendampingi penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Aktivismenya digambarkan sebagai "gigih" oleh Dini Djalal dari Centre for Humanitarian Dialogue, karena keberaniannya menentang norma budaya yang sering menghambat dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Pada tahun 2011, Jarangga bersama Galuh Wandita menulis sebuah laporan yang menelusuri sejarah kekerasan terhadap perempuan di Papua selama lebih dari empat dekade.  Laporan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami dinamika kekerasan berbasis gender di Papua dan memperlihatkan pola berulang diskriminasi terhadap perempuan. Sepuluh tahun kemudian, pada 2021, ia menegaskan bahwa ketimpangan gender yang dihadapi perempuan Papua tidak mengalami pengurangan signifikan sejak 2008. Ia juga menyoroti dampak industri ekstraktif yang menurutnya memperburuk kondisi perempuan, termasuk dengan menutup akses mereka terhadap sumber daya ekonomi tradisional.

Selain isu gender, Jarangga turut terlibat dalam perdebatan politik mengenai status Papua. Pada 2019, ia mendukung peninjauan kembali (judicial review) terhadap landasan hukum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Pada 2023, Gubernur Papua Ridwan Rumasukun menunjuk Jarangga sebagai anggota komisi hukum ad hoc untuk periode 2023–2026. Komisi ini bertugas memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan legislatif terkait implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta mengawasi dampak kebijakan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.

Dengan kiprahnya, Jarangga tidak hanya dikenal di tingkat lokal tetapi juga mulai diperhatikan dalam diskursus nasional mengenai hak asasi manusia. Ia menjadi figur yang menghubungkan isu gender, hak asasi manusia, dan politik lokal dalam konteks Papua kontemporer. 

Jarangga mendukung peninjauan kembali (judicial review) pada tahun 2019 untuk menguji landasan hukum PEPERA. Fien Jarangga ditunjuk menjadi bagian dari komisi hukum ad hoc untuk periode 2023–2026 yang dibentuk oleh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun guna memberikan masukan kepada pemerintah provinsi dan legislatif mengenai implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus.

 Referensi 

 Pranala luar 

WALHI: “Evaluasi dan Proyeksi Otonomi Khusus Papua”

 Kategori:Tahun kelahiran tidak ada (orang hidup) Kategori:Tokoh Papua Kategori:Aktivis perempuan Indonesia Kategori:Aktivis hak perempuan Indonesia Kategori:Tokoh dari Papua (provinsi) Kategori:Orang hidup