Krisis Greenland

Selama masa kepresidenan kedua Donald Trump, Amerika Serikat telah mengejar kampanye untuk menganeksasi Greenland, bagian dari Kerajaan Denmark yang warganya juga merupakan warga negara Uni Eropa (UE). Hal ini memicu konfrontasi antara Amerika Serikat di satu sisi, dengan Kerajaan Denmark, Uni Eropa, dan beberapa anggota NATO di sisi lain, yang sering disebut sebagai Krisis Greenland. Trump sebelumnya pernah mencoba membeli Greenland selama masa kepresidenan pertamanya, tetapi ditolak oleh Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen. Menyusul eskalasi yang terus berlanjut selama tahun 2025 dan 2026, tindakan AS telah digambarkan oleh para akademisi dan komentator sebagai bentuk perang hibrida,dan pada tahun 2026 menyebabkan perang dagang AS–UE.

Sejak terpilih kembali pada tahun 2024, Trump telah beberapa kali mengancam akan menginvasi Greenland dan mempromosikan klaim palsu tentang pulau tersebut. Penilaian ancaman resmi Denmark, yang diterbitkan oleh Dinas Intelijen Pertahanan Denmark pada tahun 2025, untuk pertama kalinya dalam sejarah menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman bagi keamanan nasional, bersama dengan Rusia dan Tiongkok. Intelijen Denmark telah memperingatkan bahwa Greenland menjadi sasaran "berbagai jenis kampanye pengaruh" oleh aktor-aktor asing yang selaras dengan Trump. Pada Agustus 2025, Danish Broadcasting Corporation melaporkan bahwa setidaknya tiga pria Amerika yang memiliki hubungan dengan Trump sedang dipantau oleh Dinas Keamanan dan Intelijen Denmark (PET) karena mencoba menyusup ke Greenland dan menciptakan perselisihan dalam hubungannya dengan Denmark. Tindakan Trump telah dibandingkan dengan perang hibrida Rusia.

Politisi Denmark telah menyerukan penutupan konsulat AS di Greenland karena perannya dalam merongrong kedaulatan Denmark. Komandan Pangkalan Antariksa Pituffik Susannah Meyers, perwira AS berpangkat tertinggi di Greenland, mengatakan ancaman Trump terhadap Greenland "tidak mencerminkan Pangkalan Antariksa Pituffik", yang menyebabkannya dipecat oleh Trump. Trump telah mengancam akan "melakukan sesuatu" terhadap Greenland "suka atau tidak suka". Dia mengklaim bahwa dia tidak "membutuhkan hukum internasional" dan bahwa itu "mungkin menjadi pilihan" bagi AS antara merebut Greenland atau mempertahankan NATO, serta mengklaim dia akan mengambil Greenland "dengan cara yang sulit" jika Denmark tidak menyerahkan wilayahnya. Trump mengatakan hak-hak perjanjian yang ada tidak cukup, dengan argumen bahwa "kepemilikan" penuh "secara psikologis dibutuhkan untuk kesuksesan". Gedung Putih telah mempromosikan tuntutannya atas Greenland menggunakan meme sayap kanan ekstrem, neo-Nazi, dan supremasi kulit putih. Dalam sebuah pernyataan bersama, perdana menteri Greenland dan Denmark mengatakan kampanye tekanan AS terhadap Greenland tidak dapat diterima, bahwa Greenland tidak untuk dijual dalam kondisi apa pun, dan bahwa AS menunjukkan kurangnya rasa hormat. Ancaman Trump telah membuat penduduk Greenland berbalik melawan AS. Tahun 2025 terjadi protes besar warga Greenland terhadap AS, dan pada tahun 2026 kembali terjadi protes anti-Trump besar-besaran di Greenland dan Denmark yang disebut "Hands off Greenland".

Kegiatan yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah Kerajaan Denmark adalah kejahatan di bawah hukum pidana Denmark. Pasukan Denmark di Greenland secara hukum berkewajiban untuk membela wilayah Denmark dan, di bawah hukum militer, untuk "segera melakukan perlawanan tanpa menunggu, atau mencari perintah" dalam "peristiwa serangan terhadap wilayah Denmark". Pemerintah Denmark mengonfirmasi bahwa perintah tersebut tetap berlaku dan Kementerian Pertahanan mengatakan pasukan Denmark akan segera menanggapi invasi ke Greenland dengan kekuatan militer. Rasmus Jarlov, ketua Komite Pertahanan, mengatakan bahwa Denmark akan membela wilayahnya dan menggunakan Pasal 5 NATO jika diserang oleh AS. Komisaris pertahanan UE Andrius Kubilius mengatakan invasi AS ke Greenland akan menjadi akhir dari NATO dan bahwa anggota UE akan berkewajiban untuk membantu Denmark. Denmark dan delapan sekutu NATO telah mengerahkan bala bantuan militer ke Greenland sebagai bagian dari Operasi Arctic Endurance untuk membela wilayah tersebut. Sebagai tanggapan, Trump meluncurkan perang dagang dengan UE. Akibatnya, para pemimpin UE mengatakan persetujuan atas usulan perjanjian perdagangan UE-AS tidak dapat dilanjutkan dan bersumpah akan memberikan tanggapan tegas di seluruh UE, dengan para pemimpin UE membahas penggunaan Instrumen Anti-Paksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap AS. YouGov menemukan hanya 8% dukungan di kalangan warga Amerika untuk ancaman invasi Trump ke Greenland dan delegasi lintas partai dari Kongres AS melakukan perjalanan ke Kopenhagen sebagai bentuk dukungan.

 Latar belakang 


Greenland adalah sebuah wilayah otonom di dalam Kerajaan Denmark, dan telah dikaitkan dengan kerajaan-kerajaan Skandinavia di Denmark dan Norwegia selama lebih dari satu milenium, dimulai pada tahun 986 ketika pemukim Norse dari tempat yang sekarang merupakan Norwegia dan Islandia menetap di Greenland. Abad ke-13 menyaksikan kedatangan suku Inuit, yang saat ini merupakan populasi mayoritas bersama dengan populasi kecil Denmark, dan banyak orang memiliki asal-usul campuran Inuit dan Denmark. Penduduk Greenland, yang merupakan warga negara UE, sering kali memiliki ikatan keluarga dan budaya yang erat dengan Denmark, dengan ribuan orang tinggal di sana. Greenland menjadi bagian dari Kerajaan Norwegia (872–1397) pada tahun 1261, yang kemudian memasuki persatuan dengan Denmark pada tahun 1380. Pada tahun 1814, Greenland tetap berada di bawah mahkota Denmark sebagai bagian dari penyelesaian setelah Perang Napoleon. Dalam Perjanjian Hindia Barat Denmark, yang ditandatangani pada tahun 1916, pemerintah AS secara eksplisit mengakui kedaulatan Denmark atas seluruh Greenland. Denmark mendeklarasikan kedaulatan penuh atas seluruh Greenland pada tahun 1921, setelah Perjanjian Versailles.

Konstitusi Denmark tahun 1953 mengakhiri status Greenland sebagai koloni, mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam negara Denmark sebagai sebuah kabupaten biasa, sebagai bagian dari upaya dekolonisasi dan dengan persetujuan dari Dewan Provinsi Greenland. Dalam referendum pemerintahan mandiri Greenland 1979, Denmark memberikan pemerintahan mandiri kepada Greenland, yang mengarah pada pembentukan otoritas pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas masalah lokal, namun Greenland tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark, dengan pemerintah pusat di Kopenhagen yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan pertahanan dan luar negeri. Pada tahun 2009, Greenland diakui di bawah hukum internasional sebagai sebuah Bangsa yang berhak atas penentuan nasib sendiri secara eksternal.

Sebagai bagian dari wilayah Nordik dan Kerajaan Denmark, Greenland merupakan anggota asosiasi dari Dewan Nordik. Greenland adalah salah satu dari Negara dan Wilayah Seberang Laut dari Uni Eropa (UE). Denmark adalah salah satu dari dua belas negara anggota pendiri asli NATO dan menandatangani Perjanjian Pertahanan Greenland dengan AS pada tahun 1951, yang mengizinkan militer AS untuk beroperasi di Greenland dengan persetujuan Denmark di bawah kerangka kerja NATO. Dalam perjanjian tersebut, AS secara tidak ambigu mengakui kedaulatan Kerajaan Denmark atas seluruh Greenland. Pada puncaknya, sekitar 10.000 personel militer AS ditempatkan di Greenland, termasuk sekitar 6.000 di pangkalan yang sekarang bernama Pangkalan Antariksa Pituffik. Setelah Perang Dingin, Greenland menjadi prioritas strategis yang lebih rendah bagi AS, yang secara bertahap mengurangi kehadirannya menjadi sekitar 150 personel pada tahun 2026.

Denmark meningkatkan pertahanan Arktiknya dan memimpin latihan besar NATO di Greenland pada tahun 2025. Latihan tersebut melibatkan lebih dari 550 tentara, termasuk pasukan khusus, dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, dan Jerman. Negara-negara Nordik juga berkolaborasi dalam pertahanan Arktik melalui latihan NATO yang dilakukan di seluruh wilayah tersebut, seperti latihan Joint Viking pada tahun 2025. Pada tahun 2025 Denmark mengumumkan rencana senilai 14.6 miliar krona Denmark untuk meningkatkan pertahanan Arktik. 

Greenland berada di bawah komando militer Komandan Gabungan Arktik, jenderal Denmark Søren Andersen. Komando Arktik memiliki sekitar 150 personel tetap, tetapi secara rutin mengerahkan unit-unit dari seluruh pasukan Pertahanan Denmark, termasuk Pasukan Respons Arktik dengan pesawat dan kapal yang siap mendukung pasukan di Greenland. Unit pasukan khusus Sirius Dog Sled Patrol beroperasi di sekitar Daneborg di timur laut Greenland, sebuah taman nasional, tetapi hanya merupakan bagian kecil dari kemampuan militer Denmark dan sekutu di Greenland. Hingga 2026, anggota NATO sedang dalam diskusi tentang pembentukan misi permanen NATO di Greenland, Arctic Sentry, yang mencontoh Baltic Sentry, menyusul proposal dari Jerman. Penegakan hukum di Greenland mempekerjakan sekitar 350 orang.

Selama pemerintahan pertama Trump, presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa AS harus membeli Greenland. Pemerintah Denmark dan Greenland mengklarifikasi bahwa Greenland tidak untuk dijual dan tidak dapat dijual berdasarkan konstitusi Denmark, dan pemerintah Denmark selalu menolak usulan tersebut, yang oleh Perdana Menteri Mette Frederiksen disebut sebagai "diskusi yang tidak masuk akal". Greenland telah mengundang investasi AS, dengan menyatakan bahwa "kami terbuka untuk bisnis, bukan untuk dijual".  

Trump meninggalkan jabatan pada tahun 2021 yang menandai berakhirnya dorongan aslinya untuk mendapatkan Greenland. Setelah Trump memenangkan pemilihan presiden AS 2024, ia melanjutkan retorika permusuhannya terhadap Greenland, meluncurkan apa yang oleh para ahli digambarkan sebagai kampanye perang hibrida terhadap wilayah Denmark tersebut, yang menyebabkan klasifikasi resmi oleh intelijen Denmark terhadap Amerika Serikat sebagai ancaman bagi keamanan nasional, dan mengancam akan menginvasi Kerajaan Denmark sembari mengancam perdana menteri Greenland. Mike Waltz mengatakan bahwa ketertarikan Trump pada Greenland adalah "tentang mineral kritis" dan "sumber daya alam". Trump telah beberapa kali mempromosikan klaim palsu tentang Greenland, termasuk dugaan aktivitas Rusia dan Tiongkok, yang ditolak oleh Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen sebagai disinformasi.
 Tindakan AS terhadap Greenland sejak 2025 
Sejak terpilih kembali pada tahun 2024, Trump telah beberapa kali mengancam Greenland dan Denmark, menolak untuk mengesampingkan invasi militer, serta melakukan tindakan dan komentar yang dianggap sebagai provokasi terhadap Denmark. Sebelum menjabat pada tahun 2025, Trump menyatakan bahwa ia tidak akan mengecualikan penggunaan kekuatan ekonomi atau militer terhadap Greenland, dengan mengeklaim bahwa ia "membutuhkan" Greenland. 

 2025 

Pada Januari 2025, Donald Trump Jr. melakukan kunjungan pribadi ke Greenland. Media lokal melaporkan bahwa rombongan Trump membagikan topi MAGA kepada penduduk setempat dan mencoba berbicara dengan warga melalui pelantang suara (speakerphone). Pipaluk Lynge, seorang anggota parlemen Greenland, menyebut kunjungan tersebut sebagai kunjungan yang "diatur" (staged). 

Pada bulan Februari, sebuah rancangan undang-undang (RUU) diajukan di Kongres AS oleh anggota parlemen dari Partai Republik Buddy Carter untuk memajukan upaya aneksasi Greenland dan mengganti namanya menjadi "Red, White, and Blueland". RUU tersebut digambarkan sebagai hal yang absurd dan merusak hubungan Denmark–AS oleh para politisi Denmark.

Pada Maret 2025, Wakil Presiden AS JD Vance mengunjungi Pangkalan Antariksa Pituffik tanpa undangan. Kunjungan tersebut dikecam oleh para politisi Greenland dan Denmark, serta digambarkan sebagai bentuk provokasi. Terkait kunjungan tersebut, komandan Susannah Meyers, perwira AS berpangkat tertinggi di Greenland, mengatakan bahwa ancaman pemerintahan Trump terhadap Kerajaan Denmark "tidak mencerminkan sikap Pangkalan Antariksa Pituffik". Sebagai tanggapan, Meyers dipecat oleh Trump. Pemerintahan Trump mengutip persyaratan bahwa pemimpin militer harus tetap non-partisan dan berkomitmen pada rantai komando.

Pada April 2025, media melaporkan rencana pemerintahan Trump untuk mencampuri masyarakat Greenland melalui "media sosial, periklanan, dan hubungan masyarakat (PR)" dengan tujuan membujuk warga Greenland agar memisahkan diri dari Denmark. Pada tahun 2025, para pemengaruh (influencer) AS membagikan uang tunai dalam bentuk dolar di jalan-jalan kota Nuuk. 

Pada Agustus 2025, Danmarks Radio melaporkan bahwa setidaknya tiga pria Amerika yang memiliki hubungan dengan Trump sedang dipantau oleh Danish Security and Intelligence Service (PET) karena berupaya menyusup ke Greenland, dengan tujuan menciptakan perselisihan antara Greenland dan Denmark dengan mengeksploitasi perbedaan pendapat yang ada atau yang dibuat-buat.

Pada Desember 2025, Trump mengatakan bahwa ia menunjuk Jeff Landry sebagai "utusan khusus untuk Greenland". Peran tersebut digambarkan bersifat informal dan sepihak, karena Landry bukanlah utusan resmi atau diplomat untuk Greenland, dan tidak memiliki status diplomatik atau akreditasi di Kerajaan Denmark. Landry menyatakan ia akan bekerja untuk "menjadikan Greenland bagian dari AS" dan berniat untuk menghadiri balapan kereta luncur anjing tradisional tanpa undangan.

Denmark mengecam langkah tersebut, dan pemerintah Denmark serta Greenland menuntut penghormatan terhadap perbatasan mereka. Denmark memanggil duta besar Amerika, Ken Howery, dan Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen menyebut pernyataan Landry "sama sekali tidak dapat diterima", seraya menambahkan, "kami bersikeras agar semua orang —termasuk AS— harus menunjukkan penghormatan terhadap integritas teritorial Kerajaan Denmark."

 2026 

Segera setelah serangan Amerika Serikat di Venezuela tahun 2026, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller menyatakan bahwa AS memiliki hak untuk mengambil Greenland. Istrinya, Katie Miller, juga mengunggah peta Greenland yang ditutupi bendera AS dengan tulisan "SOON" (SEGERA), yang memicu kecaman luas. Senator dari Partai Republik Thom Tillis menyebut pernyataan Stephen Miller "amatir", "absurd", dan menyarankan agar Trump memecat "para amatir" yang telah memberinya nasihat tentang Greenland. 

Pada 6 Januari 2026, pemerintahan Trump mengancam tindakan militer untuk mengambil kendali Greenland sebagai sebuah "pilihan". Seorang pejabat senior AS yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa "diplomasi selalu menjadi pilihan pertama presiden untuk segala hal, serta pembuatan kesepakatan. Ia menyukai kesepakatan", sementara Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk membeli pulau tersebut dari Denmark.

Trump memerintahkan Komando Operasi Khusus Bersama (JSOC) untuk membuat rencana yang ia sebut sebagai "kemungkinan invasi ke Greenland". Langkah tersebut mendapat penolakan dari Kepala Staf Gabungan, yang menggambarkan rencana tersebut sebagai "gila dan ilegal". Beberapa anggota partai Trump juga mengajukan usul di Kongres AS untuk mendeklarasikan aneksasi Greenland secara sepihak, termasuk usulan untuk mengganti nama Greenland menjadi "Red, White, and Blueland" sesuai dengan warna bendera AS.

Pada 9 Januari 2026, Trump mengeklaim bahwa "Saya tidak butuh hukum internasional" dan bahwa AS "mungkin harus memilih" antara merebut Greenland atau mempertahankan NATO. Trump mengatakan hak-perjanjian yang ada tidaklah cukup, berargumen bahwa kepemilikan penuh "diperlukan secara psikologis demi kesuksesan." Kemudian pada hari itu, Trump mengancam bahwa AS akan "melakukan sesuatu" di Greenland "suka atau tidak suka". Ia juga menyatakan akan mengambil Greenland dengan "cara keras" jika Denmark tidak menyerahkan wilayahnya, seraya mengeklaim bahwa "fakta bahwa mereka [Denmark] mendaratkan kapal di sana 500 tahun yang lalu tidak berarti mereka memiliki tanah tersebut." 

Menanggapi klaim Trump bahwa kapal Rusia dan Tiongkok beroperasi di dekat Greenland, pemerintah negara-negara Nordik menyatakan bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh data intelijen dan justru memicu retorika yang mendestabilisasi wilayah. 

Pada 12 Januari 2026, Trump mengeklaim bahwa "Dengan satu atau lain cara, kita akan memiliki Greenland" dan bahwa "kita berbicara tentang mengakuisisi, bukan menyewa, bukan memilikinya untuk jangka pendek." Ia juga secara keliru mengeklaim "pertahanan mereka hanya dua kereta luncur anjing;" padahal Greenland dipertahankan oleh Denmark bersama sekutu NATO-nya. Pada hari yang sama, anggota parlemen dari Partai Republik Randy Fine mengajukan RUU agar AS "menganeksasi" Greenland, dalam apa yang ia sebut sebagai "Undang-Undang Aneksasi dan Status Negara Bagian Greenland." Menanggapi Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen yang menyatakan bahwa Greenland tidak berkeinginan menjadi bagian dari AS, Trump kemudian mengancamnya, dengan menyatakan: "Itu masalah mereka. Saya tidak setuju dengan mereka. Saya tidak tahu siapa dia, tidak tahu apa-apa tentang dia, tetapi itu akan menjadi masalah besar."

Pada 13 Januari, pejabat Trump kembali mengancam Greenland, menyatakan bahwa Trump dapat "mengambil tindakan" terhadap negara tersebut "dalam hitungan minggu." Pada 14 Januari 2026, Trump mengunggah di situs webnya TruthSocial: "NATO: Beritahu Denmark untuk mengeluarkan mereka dari sini, SEKARANG!" dan mengulangi klaim palsu bahwa pasukan Pertahanan Denmark yang melindungi Greenland hanya terdiri dari "dua kereta luncur anjing". Dia juga mengunggah tentang pemberlakuan tarif pada negara-negara yang berpartisipasi dalam Operasi Arctic Endurance; tarif impor sebesar 10% akan dikenakan pada Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Britania Raya, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari 2026, dan akan meningkat menjadi 25% pada 1 Juni sampai Denmark menyetujui untuk menjual Greenland kepada AS.

Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Støre yang Trump bagikan kepada sejumlah pemimpin dunia dan duta besar, Trump mengutarakan keinginannya untuk "Pengendalian Penuh dan Total atas Greenland [penulisan huruf kapitalnya]" dan menghubungkan sikapnya tersebut dengan kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2025, dengan menulis bahwa ia tidak lagi merasa "berkewajiban untuk hanya memikirkan Perdamaian". Støre membalas bahwa Komite Nobel, bukan Pemerintahan Norwegia, yang memberikan penghargaan tersebut. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penilaian mereka pada 2024, sebelum Trump memulai masa jabatan keduanya.

Pada 19 Januari 2026, Trump tetap menyatakan bahwa ia akan menggunakan opsi militer untuk merebut Greenland dan menegaskan kembali ancaman tarifnya. Pada 20 Januari, Trump mengulangi ancamannya, menyatakan bahwa "tidak ada jalan mundur" mengenai rencananya untuk menguasai Greenland, beralasan bahwa "Greenland itu penting bagi keamanan nasional dan dunia". Trump juga mengecam tindakan Britania Raya yang memberikan Kepulauan Chagos sebagai langkah "goblok" yang membenarkan tuntutannya mengenai Greenland. Trump mengunggah gambar peta yang menunjukkan Kanada dan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat dan gambar AI yang memperlihatkan dirinya menancapkan bendera Amerika Serikat di tanah Greenland.

Di Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di Davos, Trump sekali lagi menyatakan secara keliru bahwa Greenland adalah wilayah Amerika Serikat, walaupun secara sejarah Greenland merupakan wilayah Kerajaan Denmark–Norwegia selama hampir satu milenia dan merupakan bagian dari negara-negara Nordik. Kemudian, ia berkata bahwa ia tidak akan mengerahkan opsi militer untuk menguasai Greenland, namun tidak mengesampingkan opsi paksaan ekonomi walaupun Denmark besikeras bahwa Greenland bukan untuk dijual. Selama pidatonya, Trump banyak salah menyebut Greenland sebagai Islandia.

Tidak lama kemudian, Trump mengumumkan bahwa ia dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte "telah merumuskan kesepakatan masa depan dengan rasa hormat kepada Greenland" dan menarik ancamannya untuk menerapkan tarif untuk sesama anggota NATO. Trump mengatakan kesepakatan yang diusulkan tersebut melibatkan kerja sama militer terkait proyek Golden Dome miliknya dan kerja sama antara Greenland, AS, dan sekutu Eropa dalam pengembangan mineral.

 Analisis 
 Penggunaan perang hibrida 
Tindakan pemerintahan Trump terhadap Greenland dan Denmark, yang awalnya disebut sebagai krisis Greenland, telah digambarkan oleh para akademisi dan komentator sebagai perang hibrida, sebuah konsep payung luas yang mencakup penggunaan perang politik, berita bohong, diplomasi, lawfare (perang hukum), penggantian rezim, dan intervensi elektoral asing, di antara metode lainnya. 

Greenland bersatu dalam mengecam AS, menggambarkan situasi ini sebagai "situasi yang sepenuhnya baru dan meresahkan", mengingat Greenland kekurangan langkah balasan yang realistis.

Media Denmark mewawancarai beberapa ahli yang menyatakan bahwa tindakan AS terhadap Greenland jelas merupakan perang hibrida. André Ken Jakobsson, peneliti perang hibrida, menyatakan pada musim semi 2025 bahwa "alat yang digunakan Amerika Serikat untuk mencapai tujuannya [di Greenland] masuk ke dalam zona abu-abu yang biasanya dikaitkan dengan perang hibrida." Berlingske Tidende mengutip Jakobsson pada Mei 2025 yang mengatakan bahwa ia percaya Amerika Serikat sekarang sengaja berupaya memecah Kerajaan Denmark dengan menggunakan badan-badan intelijen. Berbicara kepada The New Yorker, Jakobsson mengatakan bahwa "AS telah menggunakan segala cara selain perang konvensional dalam kampanyenya untuk mencoba mendapatkan Greenland. Kami tidak yakin —dan begitulah cara kerja perang hibrida— bagaimana menafsirkan beberapa tindakan tersebut."

Berbicara tentang perang hibrida dan spionase AS di Greenland, komentator DR Niels Fastrup mengatakan bahwa AS telah beralih dari upaya membeli Greenland ke operasi hibrida, menyatakan pada 2025 bahwa "ini jauh lebih konkret sekarang. Kembali ke tahun 2019, itu utamanya adalah tawaran pembelian, tetapi bahkan saat itu, orang-orang di sekitar Trump sudah mulai mempersiapkan apa yang kita alami saat ini. Sejauh ini, ini terutama merupakan kampanye MAGA yang melakukan serangan hibrida atau operasi pengaruh ini di Greenland, yang dilakukan oleh individu-individu swasta yang dekat dengan Trump." Komentator luar negeri Swedia dan pakar terorisme  membandingkan tindakan Trump dengan perang hibrida Rusia, menyatakan bahwa "Trump menyadari bahwa mengambil alih Greenland secara militer akan mahal, berisiko, dan terlihat sangat buruk, tetapi perang hibrida itu murah dan mudah disangkal."

 Implikasi bagi NATO dan keamanan internasional 
Ancaman Trump terhadap Greenland telah digambarkan sebagai tantangan baru yang berpotensi belum pernah terjadi sebelumnya bagi NATO. Profesor studi Arktik Rasmus Bertelsen mengatakan bahwa "secara praktik, militer AS sudah memiliki akses penuh ke Greenland. Selain itu, Denmark telah menjadi sekutu yang sangat loyal dan melakukan apa yang diminta Amerika Serikat, termasuk menjauhkan investasi dan teknologi Tiongkok. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menganeksasinya". Mantan kepala NATO Defense College, Arne Bård Dalhaug, mengatakan bahwa ancaman Trump terhadap Greenland "terlihat seperti hadiah yang dibungkus rapi dari Trump untuk Putin", yang memberikan Vladimir Putin tangan bebas di Eropa Timur. Pakar hubungan internasional Iver B. Neumann mengatakan bahwa "telah menjadi tujuan utama kebijakan luar negeri Rusia dan kebijakan luar negeri Soviet selama bertahun-tahun untuk memecah belah Barat. Sekarang Donald Trump memecah Barat untuk mereka, dan mereka dapat duduk diam dan menyaksikan dengan tenang saat situasi mereka tumbuh semakin kuat."

Anders Puck Nielsen, seorang analis militer di Akademi Pertahanan Kerajaan Denmark, mengatakan bahwa "seluruh rasa persatuan [di dalam NATO] sedang dipertaruhkan, dan jika Amerika Serikat melakukan invasi ke Greenland, itu akan menjadi akhir dari NATO." Ia menekankan bahwa sekarang jelas Denmark tidak lagi dapat mengandalkan AS, dan bahwa masa depan terletak pada kerja sama pertahanan Eropa tanpa keterlibatan AS.

 Kerangka hukum dan militer 

 Hukum pidana 
Thomas Crosbie, seorang pakar militer AS yang bekerja di Akademi Pertahanan Kerajaan Denmark, menyatakan bahwa setiap upaya untuk merebut Greenland akan merupakan tindakan kriminal, dan bahwa Denmark, dengan dukungan sekutunya, memiliki hak hukum untuk menangkap warga Amerika mana pun yang terlibat dalam tindakan tersebut di wilayah Greenland dan menuntut mereka berdasarkan Hukum pidana Denmark.

 Hukum militer 
Pasukan Denmark di Greenland diwajibkan secara hukum untuk mempertahankan wilayah Denmark di bawah hukum militer. Berdasarkan perintah tetap tahun 1952, pasukan Denmark diperintahkan untuk "segera melakukan perlawanan tanpa menunggu, atau mencari perintah" dalam "hal terjadi serangan terhadap wilayah Denmark". 

Pemerintah Denmark mengonfirmasi bahwa perintah tersebut tetap berlaku dan bahwa tentara Denmark akan membalas tembakan jika Greenland diserang. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pasukan Denmark akan segera merespons invasi ke Greenland dengan kekuatan militer, dan ketua Komite Pertahanan, Rasmus Jarlov, menyatakan bahwa Denmark akan meminta pemberlakuan Pasal 5 jika diserang oleh AS.

 Respons 

 Reaksi Kerajaan Denmark 

 Denmark 
pra=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordic_Prime_Ministers'_Summer_Meeting_at_in_Finland_on_26_May_2025_-_85.jpg|jmpl|Dari kiri ke kanan: Perdana Menteri Mette Frederiksen, Aksel V. Johannesen dan Jens-Frederik Nielsen di Finlandia, Mei 2025
Menanggapi ancaman AS terhadap Greenland dan Kerajaan Denmark, Perdana Menteri Mette Frederiksen mengingatkan Trump bahwa serangan terhadap Kerajaan Denmark adalah serangan terhadap NATO dan bahwa seluruh anggota berkewajiban untuk membela Denmark, serta mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan ancamannya. Ia menambahkan bahwa "jika AS memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka segalanya berakhir, termasuk NATO dan dengan demikian keamanan yang telah dibangun sejak akhir Perang Dunia Kedua." serta menyatakan bahwa Denmark telah menerima "dukungan besar dari negara-negara di NATO."

Penilaian ancaman resmi Denmark yang diterbitkan oleh Danish Defence Intelligence Service (Badan Intelijen Pertahanan Denmark) pada tahun 2025 untuk pertama kalinya menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, setara dengan Rusia dan Tiongkok. 

Menanggapi operasi pengaruh Amerika, baik Perdana Menteri Mette Frederiksen maupun Raja Frederik X mengunjungi wilayah Greenland tersebut. Setelah Trump melanjutkan ancamannya pada Desember 2025, Menteri Luar Negeri Lars Løkke Rasmussen menyatakan bahwa "kami bersikeras agar semua orang — termasuk AS — harus menunjukkan rasa hormat terhadap integritas teritorial Kerajaan Denmark".

Politisi Denmark telah menyerukan penutupan konsulat AS di Greenland. dan Anders Vistisen menyatakan bahwa "masa di mana kekuatan besar dapat membeli dan menjual bekas koloni – wilayah yang memerintah sendiri – telah lama berlalu ...", seraya menambahkan bahwa "kami sudah cukup muak dengan sikap ini ... pesan jelasnya adalah wilayah ini tidak untuk dijual, bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan, dan Anda tidak akan bisa menekan atau menggertak kami untuk tunduk dalam hal ini ... [AS] akan berdiri lebih terisolasi, lebih sendirian, dan dengan sangat sedikit teman di dunia."

 Greenland 

Menanggapi ancaman AS, Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan bahwa Trump tidak akan "mendapatkan" Greenland. Mantan Perdana Menteri Múte Bourup Egede mengatakan bahwa "hingga saat ini, kita bisa mempercayai Amerika, yang merupakan sekutu dan sahabat kita, serta pihak yang sangat erat bekerja sama dengan kita, namun masa itu telah berakhir." 

Pernyataan bersama yang diterbitkan oleh seluruh partai di Parlemen Greenland menuntut agar AS menunjukkan rasa hormat dan menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi bagian dari AS.

Wali Kota ibu kota Greenland, Nuuk, Avaaraq S. Olsen, menyatakan "kami terbuka untuk bisnis, tetapi ketika mereka menunjukkan rasa tidak hormat seperti itu, kami kehilangan minat [...] Kami tidak bisa dibeli. Itu bukan sesuatu yang kami inginkan."

Greenland telah bergerak untuk melarang pendanaan politik asing sebagai respons terhadap campur tangan AS. 

Tahun 2025 menyaksikan demonstrasi besar-besaran anti-AS di Greenland, di mana warga Greenland menekankan bahwa "kami tidak untuk dijual". Para demonstran membawa plakat bertuliskan slogan "tidak berarti tidak", "berhenti mengancam kami", dan "Yankee pulanglah!"

 Kepulauan Faroe 
Pada 21 November 2025, Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen mengunjungi Kepulauan Faroe, dimana bersama pemerintahan Faroe berdiskusi mengenai keterlibatan Kepulauan Faroe dalam pertahanan Greenland.

Pada tanggal 30 Desember 2025, pemerintah Faroe menerapkan langkah-langkah pembatasan terhadap individu, entitas, dan badan yang bertujuan untuk "menggoyahkan  Negara-negara anggota Uni Eropa ... melalui, antara lain, serangan siber, penghambatan atau pelemahan proses politik demokratis, pengawasan, sabotase infrastruktur penting, yang tercakup dalam istilah 'ancaman hibrida'", mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

 Reaksi di AS 

Mantan Direktur CIA John O. Brennan menyatakan bahwa "sangat memuakkan bahwa kita mengancam Denmark ... orang Denmark telah menumpahkan darah untuk kita di Afganistan saat kita mengejar al-Qaeda." Ia menyebut ancaman Trump terhadap Denmark sebagai hal yang "memalukan", "berbahaya, dan sangat tidak stabil". Senator AS dari Partai Republik Thom Tillis dan senator Demokrat Jeanne Shaheen, yang merupakan ketua bersama Kelompok Pengamat NATO Senat, menyatakan dalam sebuah pernyataan lintas partai bahwa "ketika Denmark dan Greenland memperjelas bahwa Greenland tidak untuk dijual, Amerika Serikat harus menghormati kewajiban perjanjiannya dan menghormati kedaulatan serta integritas teritorial Kerajaan Denmark." Senator Republik Roger Wicker, ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengatakan ancaman Trump untuk merebut Greenland adalah "topik yang harus dihentikan". Wicker memperingatkan Trump agar tidak membuang waktu untuk menentang sekutu, dan mengatakan Denmark serta Greenland memiliki hak untuk menolak negosiasi apa pun dengan Amerika Serikat mengenai status Greenland.

Senator Mitch McConnell mencirikan upaya perebutan Greenland sebagai "menginjak-injak kedaulatan, rasa hormat, dan kepercayaan sekutu kita", serta menyatakan bahwa "penggunaan kekerasan untuk merebut wilayah berdaulat yang demokratis dari salah satu sekutu Amerika yang paling setia dan cakap akan menjadi tindakan strategis yang merusak diri sendiri secara katastrofik bagi Amerika dan pengaruh globalnya." Ia kemudian mengecam "ancaman yang tidak bijaksana" dari Trump dan mengatakan hal itu akan menjadi "bencana" bagi AS dan "[menghanguskan] kepercayaan yang telah susah payah dibangun dari sekutu setia demi perubahan akses AS yang tidak berarti di Arktik." Senator Republik Susan Collins dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson menyebut ancaman dan kemungkinan tindakan militer AS tersebut sebagai hal yang "sama sekali tidak pantas".

Pada 12 Januari 2026, diumumkan bahwa delegasi bipartisan Kongres AS, termasuk senator Demokrat Chris Coons dan senator Republik Thom Tillis, akan melakukan perjalanan ke Kopenhagen untuk bertemu dengan pejabat Denmark dan Greenland guna mengirimkan pesan bahwa "kami memahami nilai kemitraan yang telah lama kami jalin dengan mereka, dan sama sekali tidak berupaya mencampuri diskusi internal mereka mengenai status Greenland."

Mantan Asisten Sekretaris Negara untuk Pengendalian Senjata, Verifikasi, dan Kepatuhan Frank A. Rose, pejabat AS terakhir yang merundingkan perjanjian pertahanan dengan Denmark, mengatakan perilaku Trump mengancam akan merusak akses yang dimiliki Amerika Serikat ke wilayah Denmark tersebut. Rose mengatakan bahwa AS di bawah perjanjian 1951 sudah memiliki semua akses militer yang dibutuhkannya, namun perilaku Trump mengecewakan sekutu dan membahayakan kerja sama di masa depan. 

Pada 7 Januari 2026, senator AS Ruben Gallego mengajukan resolusi di senat AS untuk menghalangi Trump menginvasi Greenland. Beberapa hari kemudian, para senator Demokrat dan Republik memperkenalkan RUU bipartisan No Funds for NATO Invasion Act, yang melarang penggunaan dana federal untuk invasi terhadap negara anggota NATO atau wilayah yang dilindungi NATO. serta RUU bipartisan NATO Unity Protection Act untuk "melarang penggunaan dana Departemen Pertahanan atau Departemen Luar Negeri AS untuk memblokade, menduduki, menganeksasi atau menegaskan kendali atas wilayah berdaulat negara anggota NATO tanpa persetujuan sekutu tersebut atau otorisasi dari Dewan Atlantik Utara.", yang diajukan oleh senator Republik Lisa Murkowski dan senator Demokrat Jeanne Shaheen. Menurut Murkowski, undang-undang tersebut berupaya untuk menghentikan ancaman Trump terhadap Greenland.

Timothy Broglio, Uskup Agung Dinas Militer Amerika Serikat dan mantan presiden Konferensi Waligereja Amerika Serikat menyatakan bahwa tindakan Trump merusak citra Amerika Serikat di mata dunia dan bahwa secara moral dapat diterima jika tentara AS tidak mematuhi perintah yang "secara moral dipertanyakan" untuk menyerang Greenland.

 Potensi Pemakzulan Ketiga Donald Trump 
Anggota DPR Partai Republik Don Bacon memberikan indikasi bahwa Trump akan dimakzulkan jika ia memutuskan untuk menginvasi Greenland dengan dukungan rekan Republik. Bacon menyatakan bahwa ia bersedia memimpin upaya pemakzulan tersebut karena banyak rekan partainya sudah marah mengenai ancaman Trump ke Greenland, menekankan bahwa Trump harus mundur jika ingin menyelamatkan kepresidenannya.

 Uni Eropa dan sekutu NATO 


French President Emmanuel Macron, Uni Eropa (UE), Britania Raya, dan Kanada telah bersatu mendukung Denmark, dan mengecam ancaman AS tersebut.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyatakan bahwa UE berdiri dalam "solidaritas penuh dengan Denmark dan rakyat Greenland" dalam menghadapi ancaman AS. Komisaris Pertahanan UE Andrius Kubilius memperingatkan bahwa invasi AS ke Greenland akan menandai berakhirnya NATO dan menyatakan bahwa Anggota Uni Eropa akan berkewajiban untuk memberikan bantuan kepada Denmark. Negara-negara Eropa telah bersatu mendukung Denmark, dengan menekankan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya, bukan milik Amerika Serikat. 

Presiden Dewan Eropa António Costa menyatakan bahwa UE akan mendukung Greenland dan ‍Denmark kapan pun ‍dibutuhkan dan bahwa UE tidak akan menerima pelanggaran hukum internasional. Sekutu Eropa menyatakan bahwa mereka sedang mengerjakan rencana untuk mendukung Denmark. Anggota parlemen UE telah menyerukan pembekuan usulan perjanjian perdagangan dengan AS.

Sebuah pernyataan yang diadopsi oleh Parlemen Eropa "secara tegas mengutuk pernyataan yang dibuat oleh pemerintahan Trump mengenai Greenland, yang merupakan tantangan nyata terhadap hukum internasional, prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta kedaulatan dan integritas teritorial sekutu NATO" dan menyatakan "dukungan mutlak kepada Greenland dan Denmark."

Perdana Menteri Britania Keir Starmer memperingatkan Trump agar tidak menyerang sekutu NATO. Sekretaris Pertahanan Britania John Healey menyatakan bahwa Britania Raya tidak akan pernah membantu AS menginvasi Greenland. 

Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan bahwa Greenland akan dipertahankan oleh NATO, dan Wakil Kanselir Jerman Lars Klingbeil mengatakan "keputusan mengenai masa depan Greenland sepenuhnya berada di tangan Denmark dan Greenland sendiri. Kedaulatan dan integritas teritorial harus dihormati." 

Sebuah pernyataan bersama, bertanggal 6 Januari 2026, oleh Presiden Emmanuel Macron dari Prancis, Kanselir Friedrich Merz dari Jerman, Perdana Menteri Giorgia Meloni dari Italia, Perdana Menteri Donald Tusk dari Polandia, Perdana Menteri Pedro Sánchez dari Spanyol, Perdana Menteri Keir Starmer dari Britania Raya, dan Perdana Menteri Mette Frederiksen dari Denmark menekankan "kedaulatan, integritas teritorial, dan ketidaktergugatan perbatasan" serta menyatakan bahwa "Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Denmark dan Greenland." Pernyataan bersama oleh para menteri luar negeri negara-negara Nordik menyuarakan pesan yang sama. Kroasia mengeluarkan pernyataan meminta seluruh anggota NATO untuk menghormati kedaulatan masing-masing anggota dan menegaskan bahwa Greenland merupakan wilayah Denmark. Namun, Hungaria menyatakan bahwa mereka menolak pernyataan bersama Uni Eropa, beralasan bahwa penyelesaian krisis tersebut harus dilakukan antara pihak Amerika Serikat dan Denmark saja dan Uni Eropa tidak boleh ikut campur.

Perdana Menteri Ceko Andrej Babiš menyatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mendukung Greenland dan menyatakan bahwa permasalahan ini sebaiknya diselesaikan melalui dialog antar anggota NATO. Ia juga menyatakan bahwa klaim Trump mengenai ancaman dari Rusia dan Tiongkok cukup relevan, berkata bahwa "rudal Oreshnik dapat menghancurkan Washington, D.C. dalam 26 menit dan pada menit ke-11 rudal itu berada di Greenland". 

Pada tahun 2026, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan bahwa Kanada akan "selalu mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Denmark, termasuk Greenland". Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand mengumumkan bahwa Kanada akan membuka konsulat di Nuuk dan Gubernur Jenderal Mary Simon akan melakukan perjalanan ke Greenland dan Denmark untuk menunjukkan dukungan bagi "sekutu Arktik yang utama". Prancis juga mengumumkan rencana pembukaan konsulat.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen berterima kasih kepada sekutu Eropa atas dukungan mereka.

 Inisiatif NATO 

Pada 12 Januari 2026, pemerintah Greenland mengeluarkan pernyataan bahwa mereka "dalam keadaan apa pun tidak dapat" menerima tuntutan AS agar Greenland menjadi bagian dari AS dan bahwa "Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark", dengan menggarisbawahi peran NATO dalam pertahanan Greenland. Pemerintah menyambut baik inisiatif enam anggota NATO (dilaporkan sebagai Britania Raya, Jerman, Prancis, Italia, Polandia, dan Spanyol) untuk meningkatkan aktivitas NATO di Greenland. Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen menegaskan kembali posisi pemerintah, dengan menyatakan bahwa "sangat penting untuk bersikap sangat jelas: Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan bagian dari NATO melalui Persemakmuran. Ini berarti keamanan dan pertahanan kami berada di bawah NATO. Itu adalah garis yang fundamental dan teguh. ... Kami adalah masyarakat demokratis yang membuat keputusan sendiri. Dan tindakan kami didasarkan pada hukum internasional."

Dalam pernyataan bersama pada 13 Januari 2026, perdana menteri Greenland dan Denmark menyatakan bahwa Greenland menghadapi kampanye "tekanan yang tidak dapat diterima" dan "krisis geopolitik" yang disebabkan oleh AS. Mereka menegaskan bahwa Greenland dalam keadaan apa pun tidak untuk dijual. Frederiksen mengatakan "pesan kami jelas: Greenland tidak untuk dijual" dan "Anda tidak bisa membeli bangsa lain". Nielsen menekankan bahwa pembicaraan mengenai membeli bangsa lain menunjukkan kurangnya rasa hormat, serta menambahkan: "Satu hal harus jelas bagi semua orang: Greenland tidak ingin dimiliki oleh AS, Greenland tidak ingin diperintah oleh AS, Greenland tidak ingin menjadi bagian dari AS. Kami memilih Greenland yang kami kenal sekarang, yang merupakan bagian dari Kerajaan Denmark.".

Menanggapi pernyataan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen yang menyatakan bahwa Greenland tidak berkeinginan untuk menjadi bagian dari AS, Trump kemudian mengancamnya dan menyatakan: "Itu masalah mereka. Saya tidak setuju dengan mereka. Saya tidak tahu siapa dia, tidak tahu apa-apa tentang dia, tetapi itu akan menjadi masalah besar." Belakangan pada hari itu, para pejabat Trump mengeklaim Trump dapat menginvasi Greenland "dalam hitungan minggu."

Politisi Greenland menyambut baik misi NATO di Greenland untuk melindungi pulau tersebut menyusul ancaman Trump.

 Reaksi dari negara Arktik lain 

 Rusia 
Pemerintahan Rusia menegaskan bahwa mereka masih mengakui kedaulatan Denmark di Greenland dan menuduh NATO telah menerapkan standar ganda. Pada 20 Januari 2026, Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov menyatakan bahwa Greenland "bukanlah bagian alami Denmark" namun juga berkata bahwa Amerika mengetahui bahwa Rusia tidak memiliki kepentingan disana. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova mengejek Uni Eropa, menyatakan bahwa seharusnya mereka bereaksi keras seperti reaksi mereka terhadap aneksasi Krimea 2014 oleh Rusia. Duta Besar Rusia untuk Denmark Vladimir Barbin menuding Denmark dan Greenland sebagai "anti-Rusia". Mantan Presiden Dmitry Medvedev dengan nada canda mengejek Donald Trump untuk "bergegaslah" atau Greenland akan memilih Rusia. Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Rusia sedang memonitor situasi tersebut, menyatakan situasi ini sebagai "luar biasa" dan "tidak seperti biasa".

Sebelumnya pada Maret 2025, Vladimir Putin sepertinya pernah mendukung visi Trump untuk mengakuisisi Greenland dan berkata bahwa hal ini merupakan "kesalahan besar untuk memercayai bahwa hal ini cuma pembicaraan berlebihan oleh pemerintahan Amerika yang baru ini", mengacu ke upaya-upaya Amerika untuk membeli Greenland sejak 1910 yang ia katakan "serius" dengan "ikatan sejarah yang lama" serta membandingkan situasi ini dengan Pembelian Alaska 1867.

 Islandia 
Pada 5 Januari 2026, RÚV melaporkan bahwa Perdana Menteri Kristrún Frostadóttir memberi dukungan terhadap Greenland dan Denmark, namun tidak menyebut nama Donald Trump secara langsung. Pada hari yang sama, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Menteri Luar Negeri, menulis di Vísir bahwa meskipun perjanjian pertahanan bilateral Islandia dengan AS tetap tidak berubah, ia menyarankan bangsa tersebut untuk tetap waspada dan menjaga kepentingan Islandia, serta mendesak adanya diskusi tentang posisi Islandia dalam keadaan ketidakpastian yang terjadi "di lingkungan terdekat kita".

Pada 14 Januari 2026, Islandia mengirimkan 2 perwira Penjaga Pantai Islandia ke Greenland. Di hari yang sama, calon Duta Besar Amerika Serikat untuk Islandia Billy Long bercanda bahwa setelah Greenland, Amerika harus menganeksasi Islandia sebagai negara bagian ke-52. Billy Long kemudian meminta maaf atas pernyataannya.

 Respons militer 

 Kolaborasi internasional 
Pada 14 Januari 2026, Denmark mulai mengirim bala bantuan militer ke Greenland untuk memperkuat kehadiran militernya. Belakangan pada hari itu, diketahui bahwa baik Swedia maupun Norwegia mengirim pasukan militer untuk mendukung Pertahanan Denmark dalam melindungi Greenland. 

Kementerian Pertahanan pada 14 Januari 2026 mengumumkan "peningkatan kehadiran militer di dalam dan di sekitar Greenland, yang terdiri dari pesawat, kapal, dan tentara, termasuk dari sekutu-sekutu NATO." Setelah berkonsultasi dengan sekelompok negara Eropa, Jerman mengumumkan bahwa mereka mengirim kontingen kecil ke Greenland dalam misi pengintaian bersama negara-negara Eropa lainnya.https://www.reuters.com/world/europe/germany-send-reconnaissance-troops-greenland-government-says-2026-01-14/

Pada 16 Januari, pesawat F-35 Denmark bersama Airbus A330 MRTT Prancis telah melaksanakan latihan militer bersama di Greenland tenggara. Pada 17 Januari, Mayor Jenderal Søren Andersen menyatakan bahwa setidaknya ada 100 unit bersiaga di Nuuk dan 100 lainnya berada di Kangerlussuaq. Pada 18 Januari, operasi tersebut sudah melibatkan Belgia, Prancis, Jerman, Swedia, Norwegia, Finlandia, Belanda, Britania Raya, Estonia, Slovenia dan Islandia, dengan penerjunan Estonia belum dilaksanakan.

 Perang dagang Amerika Serikat-Uni Eropa 
Sebagai bentuk balasan terhadap Operasi Arctic Endurance dan penolakan dukungan dari Eropa untuk menganeksasi Greenland, Donald Trump mengancam untuk melancarkan perang dagang melawan sebagian anggota Uni Eropa. Trump menyatakan bahwa ia akan mengenakan tarif kepada setiap mitra dagang yang mengecam Amerika Serikat untuk mengakuisisi Greenland. Ia mengancam Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Britania Raya, Belanda dan Finlandia dengan tarif sebesar 25% sampai mereka tunduk dan mendukung Trump, berkata "mereka datang ke Greenland tanpa tujuan apapun. Ini merupakan ancaman terhadap keselamatan, keamanan dan keberlangsungan hidup planet kita".

 Oposisi Amerika Serikat 
Sebagian besar politikus senior Amerika Serikat baik dari Partai Republik dan Demokrat menanggap bahwa perang dagang ini merupakan hadiah strategis kepada Vladimir Putin dan Xi Jinping. Saat bersamaan, Donald Trump berkata bahwa Greenland merupakan prioritas keamanan nasional AS karena ia tidak mau memiliki Rusia dan Tiongkok sebagai tetangganya.

Senator Chuck Schumer menyatakan bahwa Partai Demokrat di Senat Amerika Serikat akan mengajukan RUU untuk memblokir tarif apapun "sebelum tarif itu akan melakukan kerusakan di perekonomian Amerika dan juga sekutu kita di Eropa".

 Reaksi Rusia 
Rusia sangat menyambut tarif Trump, dengan pejabat Rusia berkata bahwa ini merupakan bukti kehancuran Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Surat kabar pemerintah Rusia Rossiyskaya Gazeta memuji upaya Trump untuk mengambil Greenland dan menyambut kerusakan hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa.

 Lihat pula 

 Ekspansionisme Amerika di bawah Donald Trump
 Perebutan sumber daya Arktik
 Diplomasi kapal perang
 Strategi NATO di Arktik

 Catatan 

 Referensi 

Kategori:Kontroversi tahun 2025 di Amerika Serikat
Kategori:2025 di Denmark
Kategori:Kontroversi tahun 2026 di Amerika Serikat
Kategori:2026 di Denmark
Kategori:Imperialisme Amerika
Kategori:Sentimen anti-Denmark
Kategori:Rasisme anti-pribumi di Amerika Utara
Kategori:Hubungan Amerika Serikat dengan Denmark
Kategori:Krisis diplomatik tahun 2020-an
Kategori:Hubungan Amerika Serikat dengan Greenland
Kategori:Sejarah Greenland
Kategori:Hak asasi manusia di Greenland
Kategori:Perang hibrida
Kategori:Keamanan nasional Denmark
Kategori:Usulan aneksasi
Kategori:Kontroversi pemerintahan kedua Trump
Kategori:Kebijakan luar negeri Amerika Serikat