Dewan Perdamaian

Dewan Perdamaian (, BoP) adalah organisasi internasional dengan tujuan yang dinyatakan untuk mempromosikan pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia. Didirikan oleh Donald Trump dan dipimpin oleh pemerintah Amerika Serikat, dewan ini disebutkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 sebagai badan yang bertugas mengawasi proses rencana perdamaian Gaza. Dewan Perdamaian diusulkan pada September 2025 dan secara resmi didirikan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia ke-56 pada Januari 2026.

Resolusi 2803 menyambut baik dewan untuk membantu upaya rekonstruksi di Jalur Gaza, melalui Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), dan mengizinkannya untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian sementara. Negara-negara peserta diharuskan untuk menyumbangkan US$1 miliar kepada organisasi tersebut untuk memperbarui keanggotaan setelah tiga tahun pertama. Hingga tahun 2026, 25 dari 62 negara yang diundang telah menandatangani piagam dewan.

Beberapa analis kebijakan dan pejabat telah menyatakan keprihatinan tentang model tata kelola dewan, menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan pengambilan keputusan yang terkonsentrasi pada ketuanya. Negara-negara Eropa telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan dewan tersebut mengambil alih peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Trump telah menyatakan bahwa Dewan Perdamaian berpotensi menggantikan PBB sambil juga menyatakan dukungan berkelanjutan untuk PBB, dan telah membela reputasi Dewan Perdamaian, menggambarkannya sebagai "Dewan paling bergengsi yang pernah dibentuk, kapan pun, di mana pun".

 Sejarah 

Dewan ini diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan September 2025 dan pembentukannya diumumkan oleh Trump pada tanggal 15 Januari 2026. Trump mengatakan pada tanggal 20 Januari 2026 bahwa "Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu saya" sebagai alasan pembentukan Board of Peace, mengklaim bahwa dewannya "mungkin" akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Keanggotaan ditentukan oleh Donald Trump sendiri, yang bermaksud untuk mengenakan biaya $1 miliar untuk kursi tetap. Dewan ini diformalkan melalui penandatanganan piagam Board of Peace oleh Ketua Donald Trump dan para kepala negara anggota.

Donald Trump dapat mengadopsi resolusi atau inisiatif atas namanya tanpa berkonsultasi dengan dewan, dan merupakan anggota seumur hidup. Para ahli mengatakan Trump mencoba menjadikan organisasi tersebut sebagai alternatif Dewan Keamanan PBB di mana hanya dia yang memiliki hak veto.

Pada saat diusulkan, dewan tersebut dipresentasikan sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung administrasi, rekonstruksi, dan pemulihan ekonomi Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian pasca Serangan 7 Oktober dan perang Gaza, dan hal ini didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Para kritikus berpendapat bahwa lembaga yang diuraikan kemudian tidak memiliki banyak kemiripan dengan apa yang dipresentasikan pada saat dukungan tersebut; The Guardian menggambarkannya sebagai "klub suap-menyuap yang didominasi Trump" yang berpusat pada Donald Trump, bukan mekanisme yang berfokus pada Gaza. Lembaga ini digambarkan sebagai proyek kesombongan. Lembaga ini gagal mendapatkan dukungan dari sejumlah negara Eropa, terutama Inggris, Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia, dengan Keir Starmer menyebut peran Putin "mengkhawatirkan." Prancis menyatakan keprihatinan bahwa lembaga ini berupaya merebut peran PBB. Sebagai tanggapan atas pernyataan Prancis yang menyatakan niatnya untuk "tidak memberikan jawaban yang baik" terhadap undangannya, Trump menyarankan tarif 200 persen untuk anggur dan sampanye Prancis, tetapi pada akhirnya tidak menindaklanjuti ancamannya. Tidak semua pemimpin dunia secara terbuka menerima undangan Trump atau mengatakan apakah mereka telah membayar keanggotaannya.

 Latar belakang 

Meskipun eskalasi yang dikenal sebagai Perang Gaza 2023 meletus pada 7 Oktober 2023, krisis ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari sejarah panjang penindasan, pendudukan militer, dan pengusiran sistematis terhadap rakyat Palestina yang telah berlangsung sejak peristiwa Nakba tahun 1948. Selama puluhan tahun, warga Palestina di Gaza telah menjadi korban blokade darat, laut, dan udara yang melumpuhkan, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Dalam upaya menangani kehancuran total infrastruktur di Jalur Gaza, mantan Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair awalnya mengusulkan penempatan wilayah tersebut di bawah administrasi internasional pada Agustus 2025 guna memulai proses rekonstruksi bagi warga Palestina yang terdampak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian mengajukan rencana serupa pada akhir September 2025. Meskipun rencana ini dikritik tajam karena dianggap mengabaikan hak kedaulatan penuh bangsa Palestina, kesepakatan tersebut akhirnya diadopsi di tengah kondisi darurat kemanusiaan yang mendesak.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 pada 17 November 2025 yang menyambut pembentukan Board of Peace. Namun, badan ini tetap dipandang dengan skeptisisme tinggi karena beroperasi di luar struktur resmi PBB dan tidak bertanggung jawab kepada Majelis Umum, memicu kekhawatiran bahwa nasib rakyat Palestina kembali ditentukan oleh kekuatan asing tanpa dasar perjanjian internasional yang melibatkan partisipasi rakyat Palestina secara adil.

Menyusul berlakunya perjanjian perdamaian Gaza pada Oktober 2025, Tony Blair bertemu dengan Wakil Presiden Palestina, Hussein al-Sheikh, di Yordania untuk membahas langkah-langkah darurat rekonstruksi di Jalur Gaza yang telah hancur total. Malam itu, Trump secara sepihak menyatakan "perang telah berakhir" dan bahwa Board of Peace akan segera mengambil alih fungsi otoritas pengawas di wilayah tersebut.

 Pembentukan 
Pada awal Januari 2026, dilaporkan bahwa mantan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Nikolay Mladenov telah dipilih untuk menjabat sebagai direktur jenderal Board of Peace. Mladenov kemudian mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh.

Pada 11 Januari 2026, dilaporkan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan individu-individu yang akan ia tunjuk ke Board of Peace dalam minggu itu. Sebagai tanggapan, juru bicara Hamas Hazem Kassem menyerukan agar pembentukan komite teknokrat Palestina dipercepat.

Dengan dimulainya fase kedua Perjanjian Perdamaian Gaza pada 14 Januari 2026, dilaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan undangan kepada beberapa negara untuk bergabung dengan dewan tersebut dan bahwa pertemuan pertamanya akan diadakan di sela-sela KTT Forum Ekonomi Dunia pada minggu berikutnya.

Trump mengumumkan pembentukan dewan tersebut pada tanggal 15 Januari 2026 melalui sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan "Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa Board of Peace telah dibentuk. Anggota Dewan akan segera diumumkan, tetapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun."

Pada 17 Januari 2026, Presiden Argentina Javier Milei dan Duta Besar Argentina untuk Amerika Serikat Alec Oxenford mengumumkan bahwa Presiden Trump secara resmi mengundang Argentina untuk bergabung dengan Dewan dan menjadi anggota pendiri. Milei memposting di X (sebelumnya Twitter) bahwa ia berterima kasih kepada Presiden Trump atas undangan tersebut, menyebutnya sebagai "suatu kehormatan" dan menegaskan kembali bahwa Argentina "berdiri bersama negara-negara yang menghadapi terorisme secara langsung" dan yang "membela kehidupan dan harta benda." Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney juga diundang oleh Trump, dengan Carney mengkonfirmasi partisipasinya. Perdana Menteri Albania Edi Rama memposting di Facebook bahwa Albania secara pribadi diundang untuk bergabung dengan Dewan dan menjadi anggota pendiri, menggambarkannya sebagai pengakuan internasional yang besar dan tanda meningkatnya kedudukan internasional negara tersebut.

Pada tanggal 20 Januari 2026 Trump merujuk pada "Board of Peace" dan mengatakan "Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak pernah membantu saya" sebagai alasan keberadaannya, mengklaim dewannya "mungkin" menggantikan PBB.

 Penerimaan internasional 
Dewan tersebut pada awalnya gagal menarik antusiasme dari sebagian besar pemimpin dunia. Dewan tersebut juga tidak dapat memperoleh dukungan dari sejumlah negara Barat, terutama Inggris, Prancis dan Norwegia, dengan Keir Starmer menyebut peran Putin "mengkhawatirkan." Beberapa duta besar Uni Eropa dilaporkan menyampaikan "keraguan serius" dan mengatakan mereka akan memeriksa kerangka hukum sebelum mengambil posisi. Prancis menyuarakan kekhawatiran bahwa dewan tersebut berupaya merebut peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai tanggapan atas pernyataan Prancis yang menyatakan niatnya untuk "tidak menjawab dengan baik" undangan Donald Trump untuk bergabung dengan apa yang disebutnya "Board of Peace", Trump mengancam akan mengenakan tarif 200 persen pada anggur dan sampanye Prancis. Trump juga menyampaikan komentar tentang Emmanuel Macron dengan menyatakan, "tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya." Sebuah sumber pemerintah Kanada menyatakan kepada media bahwa Kanada tidak akan "membayar untuk sebuah kursi" di dewan perdamaian yang diusulkan Trump, menambahkan bahwa Perdana Menteri Mark Carney bermaksud untuk menerima undangan tersebut tetapi bukan dengan syarat yang diuraikan oleh presiden AS. Menteri Keuangan François-Philippe Champagne kemudian secara terbuka mengkonfirmasi bahwa Ottawa tidak akan membayar "harga $1 miliar AS." Demikian pula, Brasil, di bawah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, memandang proposal tersebut dengan hati-hati, menyatakan kekhawatiran bahwa hal itu dapat memusatkan kekuasaan yang berlebihan pada kepresidenan AS dan menutupi peran PBB.

Norwegia juga menolak untuk bergabung. Sekretaris negaranya, Kristoffer Thoner, mengatakan bahwa proposal tersebut "menimbulkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan dialog lebih lanjut dengan Amerika Serikat." Swedia tidak mengeluarkan tanggapan resmi tetapi PM Ulf Kristersson dilaporkan menyatakan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia 2026 bahwa negara tersebut tidak akan menandatangani dewan tersebut karena isi teksnya.

Perdana Menteri Slovenia Robert Golob menolak undangan tersebut karena badan tersebut "secara berbahaya mengganggu tatanan internasional yang lebih luas." Ia menyatakan bahwa ini bukan saatnya untuk menerima undangan tersebut.

Hal ini digambarkan sebagai proyek kesombongan. Namanya sering ditulis dalam tanda kutip oleh sumber independen. The Guardian menyebutnya sebagai "klub bayar-untuk-bermain yang didominasi Trump: versi global dari istana Mar-a-Lago -nya yang bertujuan untuk menggantikan PBB itu sendiri," dengan alasan bahwa badan yang akhirnya diuraikan tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang diyakini Dewan Keamanan PBB sedang didukungnya. Menurut surat kabar tersebut, piagam yang diedarkan ke ibu kota negara dua bulan setelah adopsi resolusi tersebut tidak menyebutkan Gaza, melainkan menyajikan Board of Peace sebagai lembaga global permanen. Artikel tersebut mencatat bahwa sebagian besar dokumen tersebut berfokus pada aturan internal yang memberikan wewenang luas kepada ketua —Donald Trump, satu-satunya individu yang disebutkan—termasuk kekuasaan tunggal untuk mengangkat dan memberhentikan anggota, menetapkan agenda, dan mengeluarkan resolusi, sementara anggota lain hanya dapat memperoleh status permanen dengan membayar biaya US$1 miliar, sehingga kendali efektif terkonsentrasi di tangan Trump. Bloomberg menggambarkan hal ini sebagai Trump yang memegang “kekuasaan pengambilan keputusan tertinggi” dewan.

 Struktur 
jmpl|Donald Trump ditunjuk sebagai ketua dalam piagam Board of Peace dan merupakan anggota seumur hidup.
Piagam Board of Peace menguraikan struktur multi-level untuk organisasi yang meliputi:

 Ketua Donald Trump yang merupakan anggota seumur hidup.
 Board of Peace utama sebagian besar terdiri dari para pemimpin negara. Sekitar enam puluh orang telah diundang.
 Dewan Eksekutif dengan fokus pada diplomasi dan investasi. Tujuh anggota telah ditunjuk.
 Dewan Eksekutif Gaza akan mengarahkan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang akan mengelola wilayah tersebut. Ketua komite ini bergelar Perwakilan Tinggi untuk Gaza dan Nickolay Mladenov telah ditunjuk bersama dengan sepuluh anggota lainnya.

 Ketua 
Donald Trump secara eksplisit disebutkan dalam Piagam Board of Peace sebagai Ketua perdananya. Hanya Ketua yang berwenang mengundang negara-negara untuk bergabung dengan dewan tersebut. Ketua memiliki wewenang eksklusif untuk membuat, memodifikasi, atau membubarkan entitas anak perusahaan Board of Peace. Hanya Ketua yang berwenang untuk menunjuk penggantinya. Semua revisi terhadap Piagam dan arahan administratif yang dikeluarkan oleh Board of Peace, harus disetujui oleh Ketua. Setelah tidak mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian 2025, Trump mengatakan bahwa ia tidak lagi merasa "berkewajiban untuk hanya memikirkan Perdamaian".

 Keanggotaan Board of Peace 
jmpl|Negara berdasarkan status:
Sekitar 60 negara menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dengan Board of Peace. Negara-negara berikut telah diundang untuk berpartisipasi sebagai anggota pendiri. Negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap Board of Peace harus membayar US$ 1 miliar ke dalam dana yang dikendalikan oleh ketua Donald Trump; jika tidak, mereka akan bergabung selama 3 tahun saja dan hanya diperpanjang keanggotaannya atas pertimbangan Donald Trump.

 Negara yang telah bergabung sebagai pendiri 

Negara yang bergabung kemudian

  11 Februari 2026 https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/meeting-rubio-netanyahu-officially-signs-on-to-board-of-peace/

 Negara yang telah diundang, belum memutuskan 

 Negara yang menolak undangan 

 Negara yang undangannya dibatalkan 
 https://www.bbc.com/news/articles/cn7jjp8gl0jo

 Dewan Eksekutif 
Anggota Dewan Eksekutif Board of Peace diumumkan pada tanggal 17 Januari 2026. Mereka adalah:

 Nickolay Mladenov – Perwakilan Tinggi untuk Gaza, ditunjuk oleh Amerika Serikat
 Marco Rubio – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat
 Steve Witkoff – Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah
 Jared Kushner – Menantu Donald Trump
 Tony Blair – Mantan Perdana Menteri Britania Raya
 Marc Rowan – CEO Apollo Global Management
 Ajay Banga – Presiden Bank Dunia
 Robert Gabriel Jr. – Penasihat politik Amerika

Dewan Eksekutif Gaza mendukung Perwakilan Tinggi untuk Gaza dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Anggotanya diumumkan pada 17 Januari 2026. Mereka adalah:

 Steve Witkoff – Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah
 Jared Kushner – Menantu Donald Trump
 Hakan Fidan – Menteri Luar Negeri Turki
 Ali al-Thawadi – Menteri Urusan Strategis Qatar
 Hassan Rashad – Direktur Direktorat Intelijen Umum Mesir
 Tony Blair – Mantan Perdana Menteri Britania Raya
 Marc Rowan – CEO Apollo Global Management
 Reem Al-Hashimy – Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab
 Nickolay Mladenov – Perwakilan Tinggi untuk Gaza, ditunjuk oleh Amerika Serikat
 Yakir Gabay – Pengusaha Israel
 Sigrid Kaag – Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah

 Piagam 

 Terjemahan Isi Piagam Board of Peace 
PIAGAM BOARD OF PEACEhttps://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/

PEMBUKAAN

Menetapkan bahwa perdamaian yang langgeng memerlukan pertimbangan pragmatis, solusi yang masuk akal, dan keberanian untuk meninggalkan pendekatan dan institusi yang terlalu sering gagal;

Menyadari bahwa perdamaian yang abadi berakar ketika masyarakat diberdayakan untuk mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas masa depan mereka;

Menegaskan bahwa hanya kemitraan yang berkelanjutan dan berorientasi hasil, yang didasarkan pada beban dan komitmen bersama, yang dapat menjamin perdamaian di tempat-tempat di mana hal itu terlalu lama sulit dicapai;

Menyesali bahwa terlalu banyak pendekatan pembangunan perdamaian menimbulkan ketergantungan yang abadi dan menginstitusikan krisis alih-alih membawa masyarakat melampauinya;

Menekankan perlunya badan internasional pembangunan perdamaian yang lebih tangkas dan efektif; serta

Memutuskan untuk membentuk koalisi Negara-negara yang bersedia, yang berkomitmen pada kerja sama praktis dan tindakan efektif;

Dengan pertimbangan yang bijaksana dan keadilan yang dihormati, Para Pihak dengan ini mengadopsi Piagam Board of Peace.

Pasal 1: Misi

BAB I – TUJUAN DAN FUNGSI

Board of Peace adalah organisasi internasional yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta menjamin perdamaian yang abadi di wilayah yang terdampak atau terancam konflik. Board of Peace akan melaksanakan fungsi pembangunan perdamaian tersebut sesuai hukum internasional dan sebagaimana disetujui berdasarkan Piagam ini, termasuk pengembangan dan penyebaran praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh semua negara dan komunitas yang mencari perdamaian.

BAB II – KEANGGOTAAN

Pasal 2.1: Negara Anggota

Keanggotaan dalam Board of Peace terbatas pada Negara-negara yang diundang untuk berpartisipasi oleh Ketua, dan dimulai setelah pemberitahuan bahwa Negara tersebut telah menyetujui untuk terikat pada Piagam ini, sesuai dengan Bab XI.

Pasal 2.2: Tanggung Jawab Negara Anggota

(a) Setiap Negara Anggota akan diwakili di Board of Peace oleh Kepala Negara atau Pemerintahnya.

(b) Setiap Negara Anggota akan mendukung dan membantu operasi Board of Peace sesuai dengan kewenangan hukum domestik masing-masing. Tidak ada ketentuan dalam Piagam ini yang dapat diartikan memberikan yurisdiksi kepada Board of Peace di wilayah Negara Anggota, atau mewajibkan Negara Anggota untuk berpartisipasi dalam misi pembangunan perdamaian tertentu tanpa persetujuan mereka.

(c) Setiap Negara Anggota akan menjabat selama maksimal tiga tahun sejak Piagam ini berlaku, dengan kemungkinan perpanjangan oleh Ketua. Masa keanggotaan tiga tahun ini tidak berlaku untuk Negara Anggota yang memberikan kontribusi lebih dari USD $1.000.000.000 dalam bentuk dana tunai kepada Board of Peace dalam tahun pertama berlakunya Piagam.

Pasal 2.3: Pengakhiran Keanggotaan

Keanggotaan berakhir dengan yang lebih dahulu terjadi dari:
(i) berakhirnya masa tiga tahun, sesuai Pasal 2.2(c) dan perpanjangan oleh Ketua;
(ii) penarikan diri, sesuai Pasal 2.4;
(iii) keputusan penghapusan oleh Ketua, dengan hak veto dua pertiga mayoritas Negara Anggota; atau
(iv) pembubaran Board of Peace sesuai Bab X.

Negara Anggota yang keanggotaannya berakhir juga berhenti menjadi Pihak pada Piagam, tetapi dapat diundang kembali sesuai Pasal 2.1.

Pasal 2.4: Penarikan Diri

Setiap Negara Anggota dapat mengundurkan diri dari Board of Peace secara efektif segera dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Ketua.

BAB III – TATA KELOLA

Pasal 3.1: Board of Peace

(a) Board of Peace terdiri dari Negara-negara Anggota.

(b) Board of Peace akan memberikan suara pada semua usulan dalam agendanya, termasuk anggaran tahunan, pembentukan entitas anak, penunjukan pejabat eksekutif senior, dan keputusan kebijakan utama seperti persetujuan perjanjian internasional dan inisiatif pembangunan perdamaian baru.

(c) Board of Peace akan mengadakan rapat pemungutan suara minimal setahun sekali dan pada waktu serta lokasi tambahan yang dianggap sesuai oleh Ketua. Agenda rapat ditetapkan oleh Dewan Eksekutif, dengan pemberitahuan dan komentar dari Negara Anggota, serta persetujuan Ketua.

(d) Setiap Negara Anggota memiliki satu suara di Board of Peace.

(e) Keputusan diambil berdasarkan mayoritas Negara Anggota yang hadir dan memberikan suara, dengan persetujuan Ketua, yang juga dapat memberikan suara sebagai Ketua jika terjadi kebuntuan.

(f) Board of Peace juga akan mengadakan rapat reguler non-voting dengan Dewan Eksekutif, di mana Negara Anggota dapat memberikan rekomendasi dan arahan mengenai aktivitas Dewan Eksekutif, serta Dewan Eksekutif melaporkan operasional dan keputusannya kepada Board of Peace. Rapat ini diadakan minimal setiap kuartal, dengan waktu dan tempat ditentukan oleh Kepala Eksekutif Dewan Eksekutif.

(g) Negara Anggota dapat memilih untuk diwakili oleh pejabat tinggi alternatif dalam semua rapat, dengan persetujuan Ketua.

(h) Ketua dapat mengundang organisasi integrasi ekonomi regional untuk berpartisipasi dalam kegiatan Board of Peace sesuai ketentuan yang dianggap tepat.

Pasal 3.2: Ketua

(a) Donald J. Trump akan menjabat sebagai Ketua perdana Board of Peace, dan secara terpisah sebagai perwakilan perdana Amerika Serikat, tunduk pada ketentuan Bab III.

(b) Ketua memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat, mengubah, atau membubarkan entitas anak sesuai kebutuhan untuk menjalankan misi Board of Peace.

Pasal 3.3: Suksesi dan Penggantian

Ketua harus selalu menunjuk pengganti. Penggantian dapat terjadi hanya setelah pengunduran diri sukarela atau ketidakmampuan, sebagaimana ditentukan oleh suara bulat Dewan Eksekutif. Pengganti yang ditunjuk segera mengambil posisi Ketua dan seluruh tugas terkait.

Pasal 3.4: Subkomite

Ketua dapat membentuk subkomite sesuai kebutuhan dan menetapkan mandat, struktur, serta aturan tata kelola masing-masing subkomite.

BAB IV – DEWAN EKSEKUTIF

Pasal 4.1: Komposisi dan Representasi

(a) Dewan Eksekutif dipilih oleh Ketua dan terdiri dari pemimpin berskala global.

(b) Anggota Dewan Eksekutif menjabat selama dua tahun, dapat diberhentikan oleh Ketua, dan dapat diperpanjang atas kebijakan Ketua.

(c) Dewan Eksekutif dipimpin oleh Kepala Eksekutif yang ditunjuk oleh Ketua dan dikonfirmasi oleh mayoritas Dewan Eksekutif.

(d) Kepala Eksekutif mengadakan rapat setiap dua minggu untuk tiga bulan pertama, dan bulanan setelahnya, dengan rapat tambahan sesuai kebutuhan.

(e) Keputusan Dewan Eksekutif diambil oleh mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara, termasuk Kepala Eksekutif. Keputusan berlaku segera, dengan hak veto Ketua setiap saat.

(f) Dewan Eksekutif menentukan aturan prosedurnya sendiri.

Pasal 4.2: Mandat Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif akan:
(a) Melaksanakan kekuasaan yang diperlukan untuk menjalankan misi Board of Peace, sesuai Piagam ini;
(b) Melaporkan kegiatan dan keputusannya kepada Board of Peace setiap kuartal dan sesuai ketentuan Ketua.

BAB V – KETENTUAN KEUANGAN

Pasal 5.1: Biaya

Pembiayaan Board of Peace bersumber dari kontribusi sukarela Negara Anggota, negara lain, organisasi, atau sumber lain.

Pasal 5.2: Rekening

Board of Peace dapat membentuk rekening yang diperlukan untuk menjalankan misi. Dewan Eksekutif menetapkan mekanisme kontrol dan pengawasan atas anggaran, rekening, dan pembayaran untuk memastikan integritas.

BAB VI – STATUS HUKUM

Pasal 6

(a) Board of Peace dan entitas anaknya memiliki kepribadian hukum internasional, termasuk kemampuan hukum untuk kontrak, kepemilikan harta, gugatan hukum, membuka rekening bank, menerima dan menyalurkan dana, serta mempekerjakan staf.

(b) Board of Peace menjamin hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan bagi fungsi Board of Peace dan entitas anak serta personelnya, melalui perjanjian dengan negara tuan rumah atau langkah lain sesuai hukum domestik.

BAB VII – PENAFSIRAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa internal antara Negara Anggota, entitas, dan personel Board of Peace terkait pelaksanaan Piagam ini harus diselesaikan melalui kerja sama yang baik, dengan Ketua sebagai otoritas akhir dalam penafsiran dan penerapan Piagam.

BAB VIII – AMANDEMEN PIAGAM

Amendemen dapat diusulkan oleh Dewan Eksekutif atau minimal sepertiga Negara Anggota. Proposal didistribusikan 30 hari sebelum pemungutan suara. Amendemen disahkan oleh dua pertiga mayoritas Board of Peace dan konfirmasi Ketua. Bab II, III, IV, V, VIII, dan X memerlukan persetujuan bulat.

BAB IX – RESOLUSI DAN ARAHAN LAIN

Ketua, atas nama Board of Peace, berwenang mengadopsi resolusi atau arahan lain sesuai Piagam ini untuk melaksanakan misi Board of Peace.

BAB X – DURASI, PEMBUBARAN, DAN TRANSISI

Pasal 10.1: Durasi

Board of Peace berlangsung sampai dibubarkan sesuai Bab ini, pada saat itu Piagam ini juga berakhir.

Pasal 10.2: Syarat Pembubaran

Board of Peace dibubarkan jika dianggap perlu oleh Ketua, atau pada akhir tahun kalender ganjil, kecuali diperpanjang oleh Ketua sebelum 21 November tahun yang sama. Dewan Eksekutif mengatur prosedur penyelesaian aset, kewajiban, dan hutang saat pembubaran.

BAB XI – BERLAKUNYA PIAGAM

Pasal 11.1: Pemberlakuan dan Penerapan Sementara

(a) Piagam ini berlaku setelah tiga Negara menyatakan persetujuan.
(b) Negara yang perlu meratifikasi atau menyetujui melalui prosedur domestik setuju untuk menerapkan sementara ketentuan Piagam, kecuali menyatakan ketidakmampuan. Negara yang tidak menerapkan sementara dapat menjadi Anggota Non-Voting sementara menunggu ratifikasi.

Pasal 11.2: Depositary

Teks asli Piagam dan setiap amandemen disimpan di Amerika Serikat sebagai Depositary, yang akan segera memberikan salinan resmi kepada semua penandatangan.

BAB XII – RESERVASI

Tidak ada reservasi yang diperbolehkan terhadap Piagam ini.

BAB XIII – KETENTUAN UMUM

Pasal 13.1: Bahasa Resmi

Bahasa resmi Board of Peace adalah bahasa Inggris.

Pasal 13.2: Kantor Pusat

Board of Peace dan entitas anak dapat mendirikan kantor pusat dan lapangan sesuai Piagam, dengan perjanjian yang dinegosiasikan dengan negara tuan rumah.

Pasal 13.3: Cap Resmi

Board of Peace memiliki cap resmi yang disetujui oleh Ketua.

 Teks Asli Piagam dalam bahasa Inggris 

CHARTER OF THE BOARD OF PEACEhttps://www.timesofisrael.com/full-text-charter-of-trumps-board-of-peace/

(Teks asli dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan untuk menjaga keaslian dokumen. Lihat pranala luar untuk teks lengkap.)

 Lihat juga 

Rencana Perdamaian Gaza
Perang Israel–Hamas
Resolusi 2803 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Pasukan Stabilisasi Internasional

Daftar misi perdamaian non-PBB 
Daftar misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Usulan pengambilalihan Jalur Gaza Donald Trump 2025
 Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat
 Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Proses perdamaian dalam konflik Israel–Palestina
 Solusi dua negara

 Catatan 

 Referensi 

 Pranala luar 
Akun Resmi Board of Peace di X
 Piagam Board of Peace (Teks Lengkap)
Kategori:Organisasi yang terlibat dalam proses perdamaian Israel–Palestina
Kategori:Kepresidenan Donald Trump
Kategori:Organisasi yang didirikan tahun 2026
Kategori:Politik tahun 2026
Kategori:Sejarah Jalur Gaza
Kategori:Politik Jalur Gaza
Kategori:Perang Israel–Hamas
Kategori:Organisasi internasional