Reaksi Dunia Internasional terhadap serangan Amerika Serikat di Venezuela tahun 2026

Pada tanggal 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di Venezuela utara dan menangkap presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang memicu banyak reaksi dari seluruh dunia. Beberapa pemerintah mengutuk serangan tersebut, dengan beberapa di antaranya menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional, sementara yang lain menyatakan dukungan untuk intervensi militer. Yang lain bersikap netral atau menyatakan kekhawatiran yang samar.

Negara-negara

Afrika
 : Departemen Hubungan Internasional merilis sebuah pernyataan pers yang memandang tindakan Amerika Serikat sebagai “pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Piagam tersebut “tidak mengizinkan intervensi militer eksternal dalam urusan yang pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara berdaulat”, dan Afrika Selatan menunjuk pada sejarah untuk menunjukkan bagaimana “invasi militer terhadap negara berdaulat hanya menghasilkan ketidakstabilan dan pendalaman krisis”. Lebih lanjut, Afrika Selatan menyerukan Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk segera bersidang guna menangani situasi tersebut.

 : Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa mereka memantau situasi dengan saksama dan akan bekerja untuk melindungi warga negara Mesir yang tinggal di Venezuela. Wakil Menteri Luar Negeri Haddad El-Gohary menasihati komunitas Mesir di negara tersebut untuk mematuhi semua hukum dan menghubungi kedutaan jika mereka berada dalam risiko.

 : Menteri Luar Negeri Cheikh Niang melakukan panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Venezuela Yván Gil, menyampaikan solidaritas kepada rakyat Venezuela serta komitmen Senegal terhadap hukum internasional, mendukung prinsip non-intervensi, dan hak rakyat Venezuela untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

  (pengakuan terbatas): Kementerian Luar Negeri mengumumkan dukungannya terhadap operasi tersebut dan menyatakan bahwa Somaliland percaya hal ini dapat mengarah pada “transisi politik yang damai dan dipimpin oleh rakyat Venezuela”.

Asia

 : Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang menyatakan keprihatinan atas “perkembangan terbaru di Venezuela”, dan bahwa “diplomasi dan dialog harus diutamakan untuk menyelesaikan semua perselisihan antarnegara serta menegaskan kembali komitmen teguh terhadap prinsip-prinsip dasar Piagam PBB dan hukum internasional”. (lihat juga Hubungan Bangladesh dengan Venezuela)

: Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa mereka memantau situasi di Venezuela dan mendesak “pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan perselisihan melalui cara damai, dan untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik.” Dikatakan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Bogotá, misi non-residen untuk Venezuela, telah “menerbitkan imbauan perjalanan dan keselamatan kepada warga Filipina di Venezuela” dan siap memberikan bantuan.  

 : Kementerian Urusan Luar Negeri meminta warga negara India untuk menghindari perjalanan yang tidak penting ke Venezuela setelah tindakan AS, serta meminta warga negara yang sudah berada di Venezuela untuk tetap berhubungan dengan Kedutaan Besar India di Caracas. India mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui komunikasi guna menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

 : Yvonne Mewengkang, juru bicara Kementerian Luar Negeri, menyerukan “de-eskalasi dan dialog” sambil melindungi warga negara, serta menekankan “pentingnya menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB”. Pemerintah Indonesia memantau situasi demi keselamatan warga negara Indonesia. Pada 4 Januari 2026, Indonesia kemudian mengeluarkan pernyataan resmi yang menyerukan semua pihak terkait untuk mendorong penyelesaian damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog, sambil terus memprioritaskan perlindungan warga sipil serta menghormati urusan politik, cara hidup, dan kedaulatan Venezuela. Kementerian juga meminta warga negara Indonesia di Venezuela, khususnya di Caracas, untuk tetap tenang dan menjaga komunikasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas. Pada 5 Januari 2026, Komisi I DPR RI secara resmi meminta Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan prosedur evakuasi darurat jika situasi memburuk. (lihat juga Hubungan Indonesia dengan Venezuela)

: Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang dengan keras mengutuk serangan AS terhadap Venezuela, serta menyerukan kepada PBB dan negara-negara lain untuk merespons apa yang mereka gambarkan sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah negara tersebut.

: Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri, menyatakan melalui Twitter bahwa “Israel memuji operasi Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Trump, yang bertindak sebagai pemimpin dunia bebas. Pada momen bersejarah ini, Israel berdiri bersama rakyat Venezuela yang mencintai kebebasan, yang telah menderita di bawah tirani ilegal Maduro. Israel menyambut penggulingan diktator yang memimpin jaringan narkoba dan teror, dan berharap akan kembalinya demokrasi serta hubungan persahabatan antarnegara. Rakyat Venezuela berhak menjalankan hak-hak demokratis mereka. Amerika Selatan layak mendapatkan masa depan yang bebas dari poros teror dan narkoba.” Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel mendukung “tindakan tegas” AS di Venezuela. 

: Perdana Menteri Sanae Takaichi menulis di Twitter bahwa “pemerintah Jepang menanggapi situasi ini dalam kerja sama erat dengan negara-negara terkait”, menyatakan bahwa ia memprioritaskan keselamatan warga negara Jepang di Venezuela dan “juga akan mendorong upaya diplomatik menuju pemulihan demokrasi dan stabilisasi situasi di Venezuela”. Kementerian Luar Negeri menanggapi serangan dan intervensi AS dengan menegaskan kembali posisinya sebagai negara G7, serta menawarkan dukungan “menuju pemulihan demokrasi dan stabilisasi situasi di Venezuela”.

: Juru bicara Kementerian Luar Negeri menanggapi pertanyaan mengenai AS yang “secara liar melanggar kedaulatan Venezuela” dengan menyebutnya sebagai “tindakan sewenang-wenang”, dan menyatakan bahwa “insiden ini merupakan contoh lain yang sekali lagi dengan jelas menegaskan sifat brutal dan bandel Amerika Serikat, yang telah lama disaksikan oleh komunitas internasional”. Korea Utara menambahkan bahwa mereka “dengan keras mengecam tindakan AS yang mencari hegemoni di Venezuela sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan yang paling serius serta pelanggaran terang-terangan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional”. Mereka juga menyerukan komunitas internasional untuk mengakui situasi “katastrofik” di Venezuela dan mengecam “pelanggaran kedaulatan negara lain yang telah menjadi kebiasaan” oleh AS.

: Pada 3 Januari, Presiden Lee Jae Myung menginstruksikan para pejabat untuk memastikan perlindungan warga negara Korea Selatan di Venezuela dan menyiapkan rencana evakuasi jika situasi memburuk. Kementerian Luar Negeri membentuk satuan tugas untuk melindungi warganya. Pada 4 Januari, juru bicara Kementerian Luar Negeri mendesak “semua pihak untuk melakukan segala upaya guna meredakan ketegangan di kawasan” dan berharap “demokrasi akan dipulihkan dengan menghormati kehendak rakyat Venezuela serta situasi di Venezuela dapat distabilkan dalam waktu dekat melalui dialog”.

: Kementerian Luar Negeri menegaskan kembali posisinya yang “menentang segala bentuk intervensi asing dalam urusan dalam negeri negara berdaulat, serta ancaman atau penggunaan kekuatan”. Kementerian juga mengonfirmasi bahwa tidak ada warga Malaysia di negara tersebut yang terdampak oleh serangan, dan menyatakan bahwa situasi dipantau secara ketat untuk memastikan keselamatan warga Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggambarkan operasi tersebut di Facebook sebagai “tidak biasa dalam cakupan dan sifatnya” serta merupakan “pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat”. (lihat juga Hubungan Malaysia dengan Venezuela)

: Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan dan kemerdekaan negara dan sepenuhnya mendukung hukum internasional. Untuk menghindari eskalasi dan mewujudkan rekonsiliasi, mereka mendesak semua pihak untuk menggunakan moderasi dan mempromosikan komunikasi.

: Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat Venezuela, dan mendesak perlunya pengekangan dan de-eskalasi sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ditambahkan bahwa mereka terlibat dengan situasi di lapangan untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga Pakistan di Venezuela.

: Kementerian Luar Negeri Qatar menyerukan pengekangan dan de-eskalasi serta menekankan dukungan terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Kementerian tersebut juga menawarkan untuk berkontribusi pada upaya mediasi untuk mencapai “solusi damai segera.”

: Kementerian Luar Negeri Singapura menyatakan “keprihatinan yang mendalam” tentang intervensi tersebut dan mendesak pengekangan oleh semua pihak. Menteri senior Lee Hsien Loong menyatakan serangan AS di Venezuela, bisa memberikan dampak jangka panjang bagi sistem internasional dan khususnya bagi negara-negara kecil. 

: Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka memantau dengan cermat perkembangan di Venezuela, dan akan terus bekerja sama dengan sekutu demokratis untuk keamanan, stabilitas, dan kemakmuran regional dan global.

: Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka memantau dengan cermat situasi tersebut dan mendesak semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional, dengan menahan diri untuk menghindari eskalasi lebih lanjut, memprioritaskan perlindungan warga sipil, dan menghormati kehendak rakyat Venezuela.

 : Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa mereka “sangat terkejut dan dengan keras mengutuk Amerika Serikat karena secara sembrono menggunakan kekuatan terhadap negara berdaulat dan menargetkan presidennya”, serta bahwa serangan tersebut “secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, dan mengancam perdamaian serta keamanan Amerika Latin dan Karibia”. Kementerian tersebut mendesak Amerika Serikat untuk membebaskan Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan pribadi mereka. Pernyataan ini disampaikan meskipun Presiden AS Donald Trump beberapa jam sebelum serangan mengatakan kepada Fox News bahwa Tiongkok tidak akan mempermasalahkan operasi tersebut karena hubungannya yang baik dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Kedutaan Besar Tiongkok di Venezuela menasihati warga negara Tiongkok untuk menghindari perjalanan ke Venezuela karena situasi keamanan. Menteri Luar Negeri Wang Yi menyatakan bahwa “kami tidak pernah percaya bahwa negara mana pun dapat berperan sebagai polisi dunia, dan kami juga tidak setuju bahwa negara mana pun dapat mengklaim dirinya sebagai hakim internasional”. Ia juga menyatakan bahwa Tiongkok menentang penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan. . (lihat juga Hubungan Tiongkok dengan Venezuela)

: Turki menyatakan sedang memantau situasi di Venezuela, dan mendesak pengekangan serta menyerukan semua pihak untuk menjaga ketertiban demi keamanan dan keselamatan regional dan internasional.

: Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan mendalam atas situasi di Venezuela. Pemerintah Vietnam juga menyerukan semua pihak untuk menghormati hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk prinsip penghormatan terhadap kedaulatan nasional, serta menahan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan dalam hubungan internasional.

Eropa

: Menteri Luar Negeri Elisa Spiropali menyatakan dukungan penuh Albania terhadap Amerika Serikat. Antara lain, ia mengatakan: “Sebagai sekutu AS yang teguh dan anggota NATO, Albania berdiri bahu-membahu dengan kepemimpinan Amerika dalam membela prinsip-prinsip demokrasi dan keamanan global.”

: Menteri Luar Negeri Imma Tor menekankan penentangan pemerintah Andorra terhadap “rezim Maduro yang menindas” dan menyatakan bahwa “kami percaya proses transisi politik akan berlanjut secara damai dan sesuai dengan hukum internasional.”

: Perdana Menteri Dick Schoof menyatakan bahwa kabinet Belanda “mengikuti dengan saksama perkembangan di kawasan Karibia dan situasi di Venezuela setelah serangan AS,” serta menekankan bahwa “keamanan di kawasan ini sangat penting bagi Aruba, Curaçao, dan Bonaire.” Menteri Luar Negeri David van Weel menyatakan bahwa “Kerajaan Belanda tidak mengakui rezim Maduro dan menyerukan kembalinya demokrasi secara cepat. Belanda mendesak semua pihak untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mematuhi hukum internasional.” (lihat juga hubungan Belanda–Venezuela)

: Presiden Alexander Lukashenko “mengutuk secara tegas” serangan tersebut dan Kementerian Luar Negeri Belarus menyatakan bahwa “agresi bersenjata” Amerika Serikat merupakan “ancaman langsung” terhadap perdamaian dan keamanan internasional.

: Kementerian Luar Negeri menyatakan dukungan Bosnia dan Herzegovina terhadap “rakyat Venezuela dan stabilitas di negara tersebut serta kawasan yang lebih luas”, serta menyerukan kepada “semua aktor untuk bertindak secara rasional, bertanggung jawab, dan menahan diri guna mencegah eskalasi dan penderitaan lebih lanjut”. Kementerian tersebut menambahkan bahwa “Maduro adalah seorang diktator; dunia akan menjadi tempat yang lebih baik tanpa penguasa seperti dia.”

: Perdana Menteri Keir Starmer menyatakan "Inggris telah lama mendukung transisi kekuasaan di Venezuela. Kami menganggap Maduro sebagai Presiden yang tidak sah dan kami tidak meneteskan air mata atas berakhirnya rezimnya", menambahkan "Saya selalu mengatakan dan percaya bahwa kita semua harus menjunjung tinggi hukum internasional".[93] Ia juga mengklarifikasi bahwa Inggris tidak terlibat dalam serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri menyarankan agar warga negara Britania tidak melakukan perjalanan ke Venezuela.

: Perdana Menteri Andrej Babiš menyatakan harapannya bahwa “warga Venezuela akan memiliki kebebasan dan demokrasi, dan bahwa mereka akan memilih rezim yang demokratis.” Menteri Luar Negeri Petr Macinka menekankan pentingnya meredakan situasi di Venezuela dan melakukan negosiasi diplomatik, termasuk dengan oposisi lokal.

: Menteri Luar Negeri mengatakan: “Saya berharap Dewan Keamanan PBB segera bertemu untuk membahas situasi ini – kita perlu kembali ke jalur de-eskalasi dan dialog,” seraya menambahkan bahwa “kita harus tetap menghormati aturan main internasional.”

: Menteri Luar Negeri Elina Valtonen menyatakan bahwa “Uni Eropa secara konsisten mendukung pembangunan demokrasi yang damai di negara tersebut. Semua negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan bertindak sesuai dengan hukum internasional. Prinsip ini merupakan landasan kebijakan luar negeri Finlandia.”

: Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pihaknya "mengikuti dengan saksama" situasi di Venezuela "dengan harapan bahwa proses selanjutnya akan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik rakyat Venezuela", dan berharap agar Venezuela mencabut pengakuannya terhadap Abkhazia dan Ossetia Selatan.

: Perdana Menteri Viktor Orbán menyatakan bahwa tidak ada warga negara Hongaria yang terluka di Venezuela, dan bahwa pemerintah Hongaria sedang berupaya melindungi warganya di wilayah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah bekerja sama dengan sektor energi untuk mencegah kenaikan harga yang disebabkan oleh krisis tersebut.

: Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Helen McEntee mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ia menjalin kontak erat dengan Perwakilan Tinggi Uni Eropa Kaja Kallas, dan Irlandia menggarisbawahi pentingnya penghormatan penuh terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB.

: Menteri Luar Negeri Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir mengutuk serangan tersebut, dengan menyatakan bahwa “kita dapat dan harus melawan otoritarianisme dan pelanggaran hak asasi manusia secara bersamaan”.

: Perdana Menteri Giorgia Meloni menegaskan kembali dukungan pemerintah terhadap transisi demokrasi di Venezuela, mengutuk penindasan oleh pemerintah Maduro—yang kemenangan pemilunya tidak diakui—dan menyatakan bahwa meskipun Italia menentang intervensi militer eksternal, Italia menganggap tindakan defensif terhadap ancaman hibrida terhadap keamanan nasional, termasuk yang terkait dengan aktor negara yang terlibat dalam perdagangan narkoba, sebagai tindakan yang sah.

: Kanselir Friedrich Merz menyatakan bahwa “Nicolás Maduro telah membawa negaranya ke dalam kehancuran. Pemilu terakhir dicurangi. Seperti banyak negara lain, oleh karena itu kami tidak mengakui kepresidenannya. Maduro telah memainkan peran yang bermasalah di kawasan ini. Penilaian hukum atas intervensi AS bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan yang cermat. Hukum internasional tetap menjadi kerangka panduan. Pada tahap ini, ketidakstabilan politik di Venezuela harus dihindari. Tujuannya adalah transisi yang tertib menuju pemerintahan terpilih.”

: Kementerian Luar Negeri mencuit bahwa “rezim Nicolás Maduro tidak memiliki legitimasi yang berasal dari pemilihan yang dilakukan secara demokratis,” dan bahwa “Amerika Serikat telah sejak lama mengajukan tuduhan serius terhadap Nicolás Maduro dan sejumlah anggota kepemimpinan negara Venezuela, termasuk klaim keterkaitan dengan kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, dan pelanggaran rezim sanksi internasional.” Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa “kami akan mengadvokasi posisi bahwa penindasan kegiatan ilegal internasional harus dilakukan sesuai dengan aturan internasional dan prinsip-prinsip fundamental.”

 (pengakuan terbatas):Presiden Vjosa Osmani menyatakan dukungannya kepada Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa “Kosovo memahami dampak tekad Amerika—pembebasan kami adalah buktinya. Pada saat AS menghadapi tirani di Venezuela, kita semua harus memperkuat sikap ini, karena komunitas transatlantik paling kuat ketika bersatu di belakang kepemimpinan Amerika dan nilai-nilai bersama. Ketika Amerika memimpin, kita berdiri dengan bangga bersama—karena kebebasan kolektif kita bergantung padanya.”[68] Perdana Menteri Albin Kurti juga menyatakan dukungan penuhnya kepada AS, dengan alasan bahwa serangan tersebut dilakukan untuk membela nilai-nilai demokrasi Barat. Prime Minister Albin Kurti also expressed his full support for the US, arguing that the strikes were in defense of Western democratic values.

 : Pemerintah menyerukan untuk menghormati hukum internasional.

: Pemerintah Malta, yang tidak mengakui legitimasi Maduro, menyerukan de-eskalasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.

: Menteri Luar Negeri Timčo Mucunski menyambut baik pengumuman Presiden Donald Trump bahwa Nicolás Maduro telah ditangkap dan akan diadili.

: Menteri Luar Negeri Espen Barth Eide menyatakan bahwa meskipun Norwegia tidak mengakui legitimasi kepresidenan Maduro, operasi militer Amerika Serikat menandai “eskalasi serius dari situasi yang sudah sangat bergejolak” dan bahwa tindakan tersebut “tidak sesuai dengan hukum internasional.”

: Perdana Menteri Donald Tusk menyatakan bahwa “serangan AS terhadap Venezuela memengaruhi seluruh dunia,” dan bahwa ia berharap tahun 2026 tidak akan lebih penuh peristiwa dibandingkan tahun 2025.[75] Menteri Luar Negeri Radosław Sikorski mencuit bahwa “itu tidak mungkin terjadi pada orang yang lebih baik,” merujuk pada serangan tersebut. 

: Perdana Menteri Luís Montenegro menyatakan bahwa pemerintah Portugal “berfokus pada masa depan dan pada pemulihan demokrasi penuh di mana warga Venezuela dapat secara bebas memilih masa depan mereka,” serta bahwa pemerintah “mencermati Presiden Trump dan peran Amerika Serikat dalam mendorong transisi yang stabil, damai, demokratis, dan inklusif di Venezuela secepat mungkin.” Menteri Luar Negeri Paulo Rangel menegaskan bahwa pemerintah Portugal terus memantau situasi di Venezuela melalui koordinasi dengan Presiden Republik, kedutaan Portugal di Caracas, jaringan konsuler, serta kontak dengan mitra Eropa, Uni Eropa, dan negara-negara di kawasan.[78] Pemerintah Portugal menyatakan bahwa keselamatan warga negara Portugal di Venezuela merupakan prioritas. The Portuguese government has declared the safety of Portuguese nationals in Venezuela to be a priority.

: Presiden Emmanuel Macron menyerukan agar kandidat oposisi Maduro pada tahun 2024, Edmundo González, yang ia sebut sebagai “presiden”, mengawasi transisi yang “damai dan demokratis”.  Macron memuji penggulingan “kediktatoran Maduro”, dengan menyatakan bahwa rakyat Venezuela “hanya dapat bersukacita” karena terbebas dari kekuasaannya. Sembari mengutuk rezim Maduro, Menteri Luar Negeri Jean-Noël Barrot secara bersamaan mengkritik tindakan militer Amerika Serikat yang menggulingkannya, dengan menyatakan: “Operasi militer yang menyebabkan penangkapan Nicolás Maduro melanggar prinsip tidak menggunakan kekerasan, yang mendasari hukum internasional. Prancis menegaskan kembali bahwa tidak ada solusi politik yang langgeng yang dapat dipaksakan dari luar dan bahwa hanya rakyat yang berdaulat sendiri yang dapat menentukan masa depan mereka.”

: Perdana Menteri Ilie Bolojan menyatakan bahwa “tanpa menjadi spesialis hukum internasional, jelas bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Venezuela telah bersifat konfliktual selama bertahun-tahun, dengan Amerika Serikat menuduh kepemimpinan diktator Venezuela terlibat dalam perdagangan narkoba, mendorong kejahatan, dan migrasi ilegal, sementara Angkatan Laut AS beroperasi di perairan pesisir Venezuela dan menyerang kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan narkoba. Dari sudut pandang ini, ini memang merupakan operasi khusus yang tidak biasa, tetapi saya berharap rakyat Venezuela dapat membangun kepemimpinan yang stabil dan kembali ke sistem demokrasi.”[80] Menteri Luar Negeri Oana Țoiu menyatakan bahwa “perdamaian di Venezuela merupakan perhatian tertinggi” dan bahwa “kami sepenuhnya berbagi prioritas untuk memerangi perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, yang merupakan ancaman signifikan bagi keamanan kedua benua.”

: Kementerian Luar Negeri mengutuk serangan tersebut dan menyebutnya sebagai “tindakan agresi bersenjata”.

: Presiden Aleksandar Vučić menyatakan bahwa “kami menginginkan hubungan persahabatan dengan Amerika Serikat, […] tetapi tugas kami adalah menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional.”

: Menteri Luar Negeri Constantinos Kombos menyatakan bahwa Siprus menyerukan “de-eskalasi, pengekangan, dan penyelesaian yang menghormati hukum internasional.”

 : Perdana Menteri Robert Fico mengkritik tindakan Amerika Serikat, menyatakan bahwa "Hukum internasional tidak berlaku, kekuatan militer digunakan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, dan setiap orang yang hebat dan kuat melakukan apa yang mereka inginkan untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri," dan bahwa "Saya dengan tegas menolak pelanggaran hukum internasional seperti itu, seperti yang saya lakukan dalam perang Irak, dalam penolakan Kosovo sebagai negara berdaulat, atau dalam penggunaan kekuatan militer Rusia di Ukraina." Ia juga menyarankan agar Uni Eropa menerapkan standar yang sama yang digunakan terhadap Rusia ketika menginvasi Ukraina, dengan mengatakan bahwa "Penggunaan kekuatan militer Amerika di Venezuela akan dikutuk dan konsisten dengan sikap terhadap perang di Ukraina, atau, seperti biasa, tetap munafik." 

: Kementerian Luar Negeri menyerukan “de-eskalasi dan moderasi” serta kepatuhan terhadap “hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB”, seraya menambahkan bahwa kementerian “siap menawarkan jasa baiknya untuk mencapai solusi damai melalui negosiasi”. Mereka menegaskan kembali bahwa Spanyol tidak mengakui hasil pemilihan presiden Venezuela 2024 dan bahwa Spanyol “telah menyambut, dan akan terus menyambut, puluhan ribu warga Venezuela yang terpaksa meninggalkan negara mereka karena alasan politik.”  Perdana Menteri Pedro Sánchez juga menyatakan bahwa Spanyol tidak akan mengakui intervensi AS yang melanggar hukum internasional setelah Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menjalankan Venezuela.

: Perdana Menteri Ulf Kristersson menyatakan bahwa “Venezuela telah menjadi salah satu kediktatoran sosialis paling kejam di dunia,” seraya menambahkan bahwa “rakyat Venezuela telah dibebaskan dari kediktatoran Maduro,” sambil menegaskan kembali bahwa “semua negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan bertindak sesuai dengan hukum internasional.”[87] Menteri Luar Negeri Maria Malmer Stenergard menyatakan bahwa “diktator Nicolás Maduro tidak memiliki legitimasi demokratis. Pemerintah Swedia tidak meneteskan air mata atas kenyataan bahwa ia telah kehilangan kekuasaan,” namun menegaskan bahwa “masa depan Venezuela harus ditentukan oleh rakyat Venezuela sendiri.” Menghormati kehendak rakyat Venezuela dan mencapai solusi yang dinegosiasikan, demokratis, dan damai adalah satu-satunya cara bagi Venezuela untuk memulihkan demokrasi dan menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung." Foreign Minister Maria Malmer Stenergard stated that "dictator Nicolás Maduro lacked democratic legitimacy. The Swedish government sheds no tears over the fact that he has lost power," but that "Venezuela's future must be decided by the Venezuelan people. Respecting the will of the Venezuelan people and achieving a negotiated, democratic, and peaceful solution is the only way for Venezuela to restore democracy and resolve the ongoing crisis."

: Departemen Luar Negeri Federal menyatakan bahwa "Swiss telah menyerukan de-eskalasi, pengekangan, dan penghormatan terhadap hukum internasional." The Swiss government later ordered to freeze potential assests by Maduro in the country.

: Paus Leo XIV menyatakan keprihatinan atas serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan penangkapan Maduro. Ia menyatakan, “Kebaikan rakyat Venezuela yang terkasih harus diutamakan di atas pertimbangan lainnya dan menuntun kita untuk mengatasi kekerasan serta menempuh jalan keadilan dan perdamaian …” dalam doa Angelus siang hari. Paus Leo mengajak semua orang untuk berdoa bagi rakyat Venezuela di Lapangan Santo Petrus.

: Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha menyatakan bahwa "Ukraina secara konsisten membela hak bangsa-bangsa untuk hidup bebas, bebas dari kediktatoran, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Rezim Maduro telah melanggar semua prinsip tersebut dalam segala hal. Kami mendukung perkembangan lebih lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, memprioritaskan demokrasi, hak asasi manusia, dan kepentingan rakyat Venezuela."[9][90] Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bereaksi dengan pernyataan tajam terhadap penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa AS sekarang "tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya" ketika berurusan dengan para diktator. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy reacted with a pointed remark to the United States' capture of Nicolás Maduro, suggesting the U.S. now "knows what to do next" when dealing with dictators.

: Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Yunani “memantau dengan cermat situasi di Venezuela”. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyatakan bahwa “berakhirnya rezimnya menawarkan harapan baru bagi negara ini. Ini bukan saatnya untuk mengomentari legalitas tindakan baru-baru ini.”

Amerika Utara 

 (negara konstituen Belanda): Penerbangan ke Amerika Serikat dibatalkan sebagai tindakan pencegahan. Perdana Menteri Mike Eman menyatakan bahwa meskipun letak geografis pulau itu berdekatan dengan Venezuela, Aruba "telah siap" dan tidak ada alasan untuk khawatir tentang kehidupan sehari-hari warga Aruba.

: Menteri Luar Negeri Anita Anand mengatakan bahwa Kanada menolak untuk mengakui rezim Maduro dan menentang "penindasan" terhadap rakyat Venezuela. Ia juga menyatakan bahwa Kanada menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati hukum internasional.

: Presiden dan Sekretaris Pertama Presiden Partai Komunis Miguel Díaz-Canel mengecam "serangan kriminal oleh AS" terhadap Venezuela, dan ia menyerukan kecaman mendesak dari komunitas internasional atas apa yang ia gambarkan sebagai "terorisme negara terhadap rakyat Venezuela yang berani dan terhadap Amerika kita."

: Presiden Xiomara Castro sangat mengecam apa yang ia gambarkan sebagai tindakan penculikan oleh Amerika Serikat, menyebut peristiwa tersebut sebagai "penghinaan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Amerika Latin dan Karibia." Presiden Castro menyatakan bahwa Honduras berdiri "dalam solidaritas dengan rakyat Venezuela yang berani, dan dengan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya."

: Presiden Claudia Sheinbaum "sangat mengecam dan menolak" tindakan militer AS, menyatakan bahwa serangan tersebut melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mendesak AS untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri "semua tindakan agresi" terhadap pemerintah dan rakyat Venezuela.

: Pemerintah Nikaragua mengutuk serangan tersebut, mengklaim bahwa perdamaian di Venezuela "sangat terganggu" dan menyerukan pembebasan Maduro.[101] Pada tanggal 3 Januari, sebuah pernyataan dari Menteri Luar Negeri Valdrack Jaentschke mengutuk intervensi AS dan menyampaikan dukungan untuk Delcy Rodríguez. On 3 January, a statement from Foreign Minister Valdrack Jaentschke condemned the US intervention and conveyed support for Delcy Rodríguez.

: Presiden José Raúl Mulino menyuarakan dukungan untuk hasil pemilihan yang sah di Venezuela pada pemilihan presiden Venezuela 2024 dan pemilihan Edmundo González, menegaskan bahwa Panama mendukung perdamaian dan proses transisi yang tertib dan sah.

: Perdana Menteri Kamla Persad-Bissessar mengatakan Trinidad dan Tobago tidak memainkan peran apa pun dalam operasi militer Amerika Serikat di Venezuela.[104] Pada Desember 2025, pemerintah Trinidad dan Tobago mengumumkan akan mengizinkan militer AS mengakses bandara-bandaranya dalam beberapa minggu mendatang setelah pemasangan radar baru-baru ini. sistem. In December 2025, the government of Trinidad and Tobago had announced it would allow the US military access to its airports in the coming weeks following the recent installation of a radar system.Ther Guardian, Venezuela accuses Trinidad and Tobago of taking part in US seizure of oil tanker 15 December 2025

Amerika Selatan

: Presiden Javier Milei merayakan penangkapan Maduro dan istrinya dengan memposting di media sosial: "kebebasan maju, ¡Viva la libertad, carajo!".[108] Dalam sebuah wawancara dengan media lokal, Milei mengatakan bahwa Maduro "berpegang teguh pada kekuasaan" dan menjalankan rezim yang "memanipulasi pemilu", menegaskan kembali bahwa penangkapannya adalah "kabar baik bagi dunia bebas."[9] (lihat juga hubungan Argentina–Venezuela)

: Kementerian Luar Negeri menyatakan dukungan kepada rakyat Venezuela dalam upaya mereka untuk memulihkan "demokrasi, tatanan konstitusional, dan hak asasi manusia", sambil menegaskan kembali komitmen Bolivia terhadap stabilitas dan bantuan kemanusiaan Venezuela.[109] Presiden Rodrigo Paz kemudian menyatakan bahwa "kebebasan tidak dapat dinegosiasikan" dan bahwa "jalan keluar bagi Venezuela adalah menghormati hasil pemilu."[110] (lihat juga hubungan Bolivia–Venezuela)

: Presiden Luiz Inácio Lula da Silva mengutuk serangan dan penangkapan Maduro, menyebutnya sebagai "penghinaan yang sangat serius terhadap kedaulatan Venezuela dan preseden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional".[111] Pada 4 Januari 2026, Brasil, Spanyol, Chili, Kolombia, Meksiko, dan Uruguay mengeluarkan pernyataan bersama untuk menyatakan "keprihatinan mendalam dan penolakan tegas terhadap tindakan militer yang dilakukan secara sepihak di wilayah Venezuela" oleh Amerika Serikat.[112] (lihat juga hubungan Brasil–Venezuela)

: Presiden yang akan segera lengser, Gabriel Boric, mengutuk pemogokan tersebut, menyerukan penyelesaian damai atas krisis dan menegaskan kembali komitmen Chile terhadap hukum internasional dan multilateralisme daripada kekerasan dan campur tangan asing.[113] Presiden terpilih José Antonio Kast mengatakan bahwa penangkapan Maduro adalah "kabar baik bagi kawasan ini".[114][115] (lihat juga hubungan Chile–Venezuela)

: Presiden Daniel Noboa berkata: "Kepada semua penjahat narkoba Chavista, waktu kalian akan tiba. Struktur kalian akan runtuh sepenuhnya di seluruh benua."[13 (lihat juga hubungan Ekuador–Venezuela)

: Presiden Irfaan Ali menyatakan bahwa Guyana telah mengaktifkan rencana keamanannya, menyatakan bahwa "Angkatan Pertahanan Guyana dan pasukan keamanan sedang memantau situasi dan warga Guyana harus yakin bahwa pemerintah sedang berupaya untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara kita."[120] (lihat juga hubungan Guyana–Venezuela)

: Presiden Gustavo Petro menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Negara-negara Amerika segera bertemu.[116] Petro juga menyerukan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa[117] dan menolak "agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin".[113] Dilaporkan juga bahwa Kolombia telah memindahkan pasukan ke perbatasan Kolombia-Venezuela untuk mencegah bentrokan dan potensi masuknya pengungsi dari Venezuela. Petro juga mengutuk kematian Yohana Rodríguez, warga negara Kolombia dan salah satu dari dua korban sipil, serta menyampaikan kata-kata keras kepada Presiden Trump dan mereka yang di Kolombia merayakan serangan tersebut.

: Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali "komitmen historis negara tersebut terhadap penyelesaian damai sengketa internasional." Pernyataan itu juga menyebut Maduro sebagai "pemimpin" Kartel Matahari (dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Paraguay) dan menyatakan bahwa kekuasaannya yang berkelanjutan menimbulkan ancaman bagi kawasan tersebut.[121] Presiden Santiago Peña kemudian menyetujui intervensi tersebut, dengan menyatakan bahwa "itu hanya akan membawa kabar baik."[122] (lihat juga hubungan Paraguay–Venezuela)

: Presiden José Jerí menyambut intervensi tersebut, dengan menyatakan bahwa "Venezuela memulai era baru demokrasi dan kebebasan." Demikian pula, ia menyebutkan bahwa "banyak keluarga akan dapat bersatu kembali di negara mereka, jadi kami akan memfasilitasi kepulangan mereka segera terlepas dari status imigrasi mereka."[123][124] (lihat juga hubungan Peru–Venezuela)

: Kementerian Luar Negeri mengutuk intervensi AS di Venezuela, menyerukan AS untuk mematuhi Piagam PBB dan menghormati kedaulatan Venezuela.[125] (lihat juga hubungan Uruguay–Venezuela)

Oseania

:Perdana Menteri Anthony Albanese mendesak semua pihak untuk "mendukung dialog dan diplomasi".

: Menteri Luar Negeri Winston Peters menyatakan bahwa "Selandia Baru prihatin dan secara aktif memantau perkembangan di Venezuela dan mengharapkan semua pihak untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional."

Organisasi internasional

: Stéphane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal António Guterres, mengatakan bahwa Guterres "sangat prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela", dan bahwa hal itu merupakan "preseden berbahaya", menekankan penghormatan penuh "oleh semua pihak – terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB". Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Türk, meminta pengekangan sambil tetap menghormati hukum internasional. Türk menyatakan bahwa "perlindungan rakyat Venezuela adalah yang terpenting dan harus menjadi pedoman tindakan selanjutnya". Misi Pencarian Fakta Internasional Independen PBB tentang Republik Bolivarian Venezuela menyampaikan kekhawatiran atas situasi hak asasi manusia di Venezuela dan mendesak agar akuntabilitas tidak dapat diabaikan oleh situasi yang berkembang. Ketua misi yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia, Marta Valiñas [es], menggemakan kekhawatiran Türk tentang "pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan kejahatan terhadap kemanusiaan" terlepas dari pembenaran AS atas tindakannya. Seorang anggota ahli dalam tim dan aktivis hak asasi manusia, Alex Neve, menekankan bahwa intervensi militer yang melanggar hukum internasional tidak dapat dibenarkan dan bahwa pejabat Venezuela yang telah terlibat dalam penindasan selama bertahun-tahun juga harus dimintai pertanggungjawaban; ahli lainnya, María Elisa Quinteros, mengatakan bahwa hal ini meluas melampaui Maduro hingga pejabat militer lain yang mengendalikan pasukan keamanan negara. Atas permintaan Venezuela dan Kolombia, dengan dukungan anggota tetap Rusia dan Tiongkok, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada tanggal 5 Januari untuk membahas situasi tersebut.

: Sekretaris Jenderal Albert Ramdin menyerukan kepada semua aktor untuk sepenuhnya menghormati hukum internasional, menawarkan bantuan dalam de-eskalasi, dan mengumumkan bahwa Dewan Tetap organisasi tersebut akan mengadakan pertemuan untuk membahas perkembangan terkini.

: Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Kaja Kallas menyerukan pengekangan dan de-eskalasi, dengan mengatakan bahwa hukum internasional dan Piagam PBB harus ditegakkan, sambil menegaskan kembali posisi Uni Eropa bahwa pemerintahan Maduro "tidak memiliki legitimasi".

 Referensi 

Kategori:Hubungan Amerika Serikat dengan Venezuela