Kerahasiaan bank

Prinsip kerahasiaan bank adalah kewajiban mutlak bank untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah penyimpan serta simpanannya, berdasarkan hubungan kepercayaan antara nasabah dan bank, diatur oleh undang-undang (UU Perbankan) untuk melindungi privasi nasabah, namun bisa dibuka dalam kondisi tertentu yang diatur hukum (misalnya kepentingan perpajakan, penyidikan pidana, atau perintah pengadilan), dengan pengecualian untuk kepentingan yang lebih besar.

Menurut Nahdhah dalam bukunya Buku Ajar Hukum Perbankan (hal. 72) kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank menjadi salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya, dan perbankan pada umumnya Adapun Marulak Pardede menjelaskan bahwa rahasia bank adalah segala data dan informasi tentang orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

 Sejarah Kerahasiaan Bank 
Praktik  Kerahasiaan Bank  dimulai oleh pedagang Italia pada tahun 1600-an di dekat Italia Utara (wilayah yang kemudian menjadi wilayah berbahasa Italia di Swiss) Para bankir Jenewa menetapkan kerahasiaan secara sosial dan melalui hukum perdata di wilayah berbahasa Prancis pada tahun 1700-an. Pada abad ke-18, para bankir di Jenewa mengembangkan kerahasiaan perbankan sebagai norma sosial dan melalui hukum perdata di wilayah Swiss yang berbahasa Prancis. Kerahasiaan bank di Swiss kemudian diatur secara resmi dalam Undang-Undang Perbankan tahun 1934, yang menjadikan pengungkapan informasi nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin nasabah sebagai tindak pidana.Pada tahun 1940-an, diperkenalkan rekening bank bernomor, yang semakin menguatkan prinsip kerahasiaan bank. Prinsip ini hingga kini masih dianggap sebagai salah satu ciri utama perbankan privat di dunia.

 Teori Kerahasiaan Bank 
Dalam  kerahasiaan bank ada dua teori yaitu teori, yaitu; absolute theory (mutlak) dan relative (relatif) theory. Menurut teori rahasia bank yang bersifat mutlak (absolute theory), bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank dalam keadaan apapun juga, keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan.

Teori relatif merupakan kebalikan dari teori mutlak. Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititik beratkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank. 

 Asas kewajiban Kerahasiaan Bank 
Terdapat 5 (lima) alasan yang mendasari kewajiban bank untuk merahasiakan segala sesuatu tentang nasabah dan simpanannya, yaitu:

 Personal Privacy.
 Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah.
 Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  Kebiasaan atau kelaziman dalam dunia perbanka.
 Karakteristik kegiatan usaha bank sebagai suatu “lembaga kepercayaan” yang harus memegang teguh kepercayaan nasabah yang menyimpan uangnya di bank.

 Pengecualian Kerahasiaan Bank  
Membuka rahasia bank dibolehkan demi untuk kepentingan negara dan kepentingan hukum seperti perpajakan, tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya yang menurut ketentuan perundangan diberikan kewenangan membuka rahasia bank yang juga sebenarnya adalah rahasia perusahaan di bank yang bersangkutan. Rahasia bank manakala berhubungan dengan persaingan antar perusahaan.

 Referensi 

Kategori:Perbankan
bank