Homonasionalisme

Homonasionalisme adalah penerimaan selektif terhadap orang-orang LGBTQ+ dengan tujuan mempromosikan ideologi nasionalis. Istilah ini menggambarkan fenomena saat beberapa negara secara strategis menampilkan dukungan terhadap hak-hak LGBT sebagai sarana untuk memperkuat hierarki rasial, keagamaan, dan kebudayaan. Istilah ini merujuk pada penggunaan wacana inklusi seksual dan penerimaan LGBTQ+ — khususnya dalam konteks Barat — untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan yang xenofobik, islamofobik, aporofobik, dan rasis, yang sering kali dilakukan dengan cara menggambarkan kaum yang termarginalkan sebagai kelompok yang pastilah homofobik, sementara negara-negara Barat sebagai kaum yang lebih maju atau progresif secara seksual.

 Konteks teoretis dan perkembangan 
jmpl|Demontrasi terhadap homonasionalisme pada Hari Buruh 2012 di Perancis oleh Istilah "homonasionalisme" dicetuskan oleh akademisi kajian gender Jasbir Puar dalam bukunya pada tahun 2007 yang berjudul "Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times." Istilah ini merujuk pada cara struktur kekuasaan liberal dalam konteks modernitas Barat sering kali mengooptasi wacana tertentu mengenai hak-hak LGBTQ+ — yang biasanya berpusat pada subjek kwir berkulit putih, cisgender, dan berstatus warga negara di Barat — untuk membangun identitas nasional yang digambarkan sebagai progresif dan toleran, sembari secara bersamaan membenarkan kebijakan-kebijakan yang rasis, xenofobik, dan aporofobik, khususnya terhadap komunitas Muslim.  Akibatnya, keragaman seksual dan hak-hak LGBTQ+ terkadang digunakan untuk mendukung posisi politik yang menentang imigrasi. Hal ini merupakan strategi yang makin umum digunakan oleh partai-partai sayap kanan jauh.

Narasi homonasionalis sering kali bertumpu pada stereotip orientalis dan homofobik yang menggambarkan para imigran—terutama mereka yang berasal dari negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim—sebagai kelompok yang secara inheren intoleran dan regresif, sehingga memperkuat gagasan tentang masyarakat Barat yang secara moral lebih unggul.Homonationalism, Heteronationalism and LGBTI Rights in the EU.  Public Seminar. 31 August 2016. Penggambaran yang demikian dapat digunakan untuk melegitimasi praktik-praktik eksklusif, seperti peningkatan keamanan perbatasan wilayah, pengawasan, serta UU anti-imigrasi. Puar menggambarkan keterkaitan antara hak-hak seksual dengan tujuan-tujuan (homo)nasionalis semacam ini sebagai suatu bentuk "eksepsionalisme seksual [yang bergantung pada] segregasi dan penyingkiran terhadap liyan rasial dan seksual", yakni suatu kerangka yang hanya memasukkan kelompok LGBTQ+ tertentu dalam imajinasi nasional, sedangkan yang lainnya dikecualikan atau dibuat tak terlihat.

Dinamika ini juga dikaji lebih lanjut oleh filsuf Judith Butler, yang pada tahun 2008 menyebutnya sebagai suatu bentuk politik seksual. Butler berpendapat bahwa promosi hak-hak progresif, seperti pernikahan sejenis, sering kali digunakan untuk memantapkan identitas nasional dengan mengontraskan norma-norma liberalisme, sekularisme, dan Eropa dengan konservatisme yang dipersepsikan pada kelompok migran atau Muslim.

Konsep homonasionalisme dikembangkan untuk menganalisis dan mengkritisi cara gerakan LGBTQ+ diintegrasikan ke dalam wacana nasionalis—sering kali bersamaan dengan meningkatnya sentimen antiimigran, sembari mengabaikan homofobia yang tetap ada dan berlanjut di masyarakat Barat. Kritik ini juga mencakup hak-hak LGBTQ+ yang kerap didefinisikan melalui akses terhadap institusi-institusi heteronormatif, seperti dinas militer dan pernikahan yang diakui secara hukum. Sementara itu, ketimpangan struktural dan homofobia yang terus berlangsung di dunia Barat sering kali diabaikan. Klaim mengenai kesetaraan sosial di masyarakat Barat kerap dikontraskan dengan negara-negara yang mengkriminalisasi homoseksualitas maupun tidak mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perbandingan semacam ini sering kali digunakan untuk memperkuat hierarki peradaban.

Dalam artikelnya di tahun 2013, Puar menekankan bahwa konsep ini tidak sepatutnya direduksi menjadi sekadar kritik terhadap aktor politik atau kebijakan tertentu, ataupun dipahami semata-mata sebagai penggambaran "politik yang buruk". Sebaliknya, ia memandang homonasionalisme bukan sebagai suatu fenomena yang terisolasi, melainkan sebagai suatu ciri modernitas yang tertanam dalam sistem pemerintahan neoliberal yang lebih luas, kerangka-kerangka keamanan dan kapitalisme (global), serta selaras dengan konstruksi sosial yang dominan di Barat untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada.

 Konsep terkait 

 Pinkwashing, juga dikenal sebagai rainbow-washing 
Pinkwashing adalah promosi strategis hak-hak LGBTQ+ oleh negara atau institusi untuk menampilkan diri sebagai progresif dan toleran, tetapi bertujuan untuk mengalihkan perhatian khalayak dari pelanggaran hak asasi manusia lainnya, khususnya dalam konteks pendudukan, kolonialisme pemukim (settler-colonialism), atau militerisasi. Istilah ini menjadi populer dalam diskusi mengenai diplomasi publik Israel: dukungan Israel terhadap hak-hak LGBTQ+ sering kali dikedepankan sembari mengalihkan kritik atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina. 

Akademisi seperti Maya Mikdashi dan Sarah Schulman berpendapat bahwa representasi yang semacam ini membingkai Israel sebagai mercusuar inklusivitas LGBTQ+, sekaligus menggambarkan masyarakat Arab Palestina dan/atau Muslim sebagai homofobik secara inheren, sehingga memperkuat asumsi-asumsi orientalis dan Islamofobik.

 Femonasionalisme 
Homonasionalisme tidak dapat disamakan dengan femonasionalisme, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Sara R. Farris pada tahun 2012, yang menggambarkan cara ideologi nasionalis dan kebijakan neoliberal berpadu dengan wacana feminis tertentu untuk membenarkan agenda antiimigran dan Islamofobik. Seperti halnya homonasionalisme, femonasionalisme juga menginstrumentalisasi nilai-nilai progresif—dalam hal ini berkenaan dengan hak-hak perempuan—untuk menggambarkan laki-laki ataupun masyarakat Muslim sebagai patriarkal secara inheren, sementara masyarakat Barat sebagai "pada dasarnya egaliter". Logika ini dapat dimobilisasi untuk melegitimasi kebijakan imigrasi yang restriktif dan mempertahankan nilai superioritas Barat, dengan kedok tujuan kesetaraan gender yang progresif.

 Lihat pula 

 Etnosentrisme — menilai budaya lain semata-mata berdasarkan budayanya sendiri
 Ramah gay
 Homonormativitas — penerapan norma heteroseksual ke dalam budaya LGBT
 Konservatisme LGBTQ
 Orang LGBTQ dan Islam
 Mitos minoritas teladan
 Nasionalisme dan gender
 National Socialist League (Amerika Serikat)
 Kapitalisme merah jambu
 Uang merah jambu
 Purplewashing — penggunaan estetika feminisme untuk mempromosikan organisasi
 Kiri regresif — istilah peyoratif bagi politik sayap kiri yang "terlalu toleran", umumnya terhadap hal yang bertentangan dengan prinsip liberalisme

 Referensi 

 Bacaan lanjutan 






Kategori:Gerakan politik
Kategori:Budaya LGBT
Kategori:Nasionalisme dan gender