Masa kepresidenan kedua Donald Trump

Masa jabatan kedua dan saat ini Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dimulai setelah pelantikannya sebagai presiden ke-47 pada 20 Januari 2025. Trump adalah anggota Partai Republik dan sebelumnya pernah menjabat sebagai presiden ke-45 dari tahun 2017 hingga 2021, sebelum kemudian kalah dalam upaya pemilihan kembali dari kandidat Partai Demokrat, Joe Biden, pada pemilihan presiden 2020. Pada November 2024, Trump memenangkan pemilihan presiden 2024 melawan petahana Demokrat, wakil presiden Kamala Harris. Trump adalah mantan presiden AS kedua yang kembali menjabat. Seiring dengan kepresidenan kedua Trump, Partai Republik juga saat ini memegang mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat selama Kongres Amerika Serikat ke-119 menyusul pemilu 2024, sehingga mencapai pemerintahan trifecta federal secara keseluruhan.

Selama tahun 2025, Trump menandatangani 225 perintah eksekutif, jumlah terbanyak oleh presiden mana pun dalam satu tahun sejak Franklin D. Roosevelt. Banyak dari perintah ini telah atau sedang digugat di pengadilan. Upayanya untuk memperluas kekuasaan presiden dan konflik dengan pengadilan telah digambarkan sebagai ciri khas yang menentukan dari kepresidenan keduanya. Pemerintahan Trump telah mengambil tindakan terhadap firma hukum karena menantang kebijakan-kebijakannya. Dalam hal imigrasi, Trump menandatangani Laken Riley Act menjadi undang-undang, menghidupkan kembali berbagai undang-undang imigrasi dari masa kepresidenan pertamanya, mencoba membatasi kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir di Amerika Serikat, dan memulai prosedur untuk deportasi massal, termasuk penggerebekan di seluruh negeri oleh Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE). Pada Januari 2025, Trump meluncurkan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), dengan Elon Musk sempat mengawasinya. DOGE ditugaskan untuk mengurangi pengeluaran federal dan membatasi birokrasi, serta mengawasi PHK massal pegawai negeri bersama dengan upaya untuk membubarkan lembaga pemerintah seperti USAID.

Trump telah mengawasi serangkaian kenaikan dan penangguhan tarif, yang menyebabkan tarif balasan dari negara lain. Langkah tarif ini, terutama tarif "Hari Pembebasan", menyebabkan keruntuhan pasar saham singkat dan volatilitas pasar setelahnya. Dalam urusan internasional, Trump semakin memperkuat hubungan AS dengan Israel. Pemerintahannya meningkatkan dukungan untuk Israel dalam perang Gaza dan membantu Israel dalam Perang Iran–Israel Juni 2025 serta melakukan serangan terhadap situs nuklir Iran. Pada awal Oktober, rencana Trump untuk kesepakatan gencatan senjata-sandera Gaza antara Israel dan Hamas ditandatangani. Di tengah Perang Rusia-Ukraina (2022–sekarang) yang dimulai pada 2022, pemerintahan Trump melakukan beberapa upaya negosiasi perdamaian yang digambarkan lebih menguntungkan Rusia daripada Ukraina. Trump telah mengizinkan serangkaian serangan mematikan terhadap tersangka pengedar narkoba di Laut Karibia, yang legalitasnya diperdebatkan secara luas berdasarkan hukum AS maupun internasional, dan kemudian memerintahkan operasi militer untuk menangkap Nicolás Maduro, presiden Venezuela yang disengketakan, tersangka pengedar narkoba, dan diduga sebagai pemimpin jaringan perdagangan narkoba yang ditetapkan sebagai organisasi teroris, Kartel Matahari. Seperti pada masa kepresidenan pertamanya, Trump memprakarsai penarikan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kesepakatan Iklim Paris, dan UNESCO.

Pada Desember 2025, pemerintahan Trump mencapai kesepakatan dengan 14 dari 17 perusahaan farmasi terbesar. Perusahaan-perusahaan tersebut akan memberikan harga yang sama bagi penerima Medicare (warga lansia) untuk banyak obat resep seperti yang berlaku di negara-negara Eropa (status “Negara Paling Disukai”). Sebagai imbalannya, perusahaan-perusahaan ini akan menerima pembebasan tarif selama tiga tahun.

Pemerintahan keduanya telah dikritik karena penargetannya terhadap lawan politik dan masyarakat sipil. Banyak tindakan pemerintahannya yang dinyatakan ilegal dan tidak konstitusional oleh hakim, serta telah dikritik sebagai otoriter dan berkontribusi pada Kemunduran demokrasi di Amerika Serikat. Trump adalah presiden pertama dengan hukuman kejahatan berat (felony). Pada usia 78 tahun tujuh bulan, ia adalah orang tertua yang menjadi presiden AS. Menyusul kemenangan elektoralnya pada 2016 dan 2024, secara konstitusional ia tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali karena Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat, meskipun banyak rekan sejawatnya telah mendiskusikan kemungkinan baginya untuk mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga.

 Pencapaian penting 

 Pemilihan umum 2024 


Trump, yang sebelumnya menjabat sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat dari 2017 hingga 2021 dan kalah dalam upaya pemilihan kembalinya dari Joe Biden pada pemilihan presiden 2020, mengumumkan pencalonannya untuk nominasi Partai Republik dalam pemilihan presiden 2024 pada 15 November 2022. Pada Maret 2024, Trump mengamankan nominasi Republik. Trump memilih Senator JD Vance dari Ohio, mantan pengkritiknya, sebagai pendamping (calon wakil presiden), dan keduanya secara resmi dicalonkan pada Konvensi Nasional Republik 2024. Pada 13 Juli, Trump menjadi korban percobaan pembunuhan dalam sebuah rapat umum kampanye di Butler, Pennsylvania.

Pada dini hari tanggal 6 November 2024, sehari setelah pemilu, Trump diproyeksikan telah mengamankan kursi kepresidenan. Trump memenangkan pemilihan presiden dengan 312 suara elektoral, sementara Kamala Harris memperoleh 226. Trump, saat menjabat, menjadi presiden kedua dalam sejarah AS yang menjabat dalam masa jabatan yang tidak berurutan setelah Grover Cleveland pada tahun 1893, orang tertua yang memangku jabatan presiden, dan yang pertama dengan hukuman tindak pidana berat (felony) yang menjabat sebagai presiden setelah hukuman yang dijatuhkan pada Mei 2024. Vance, sebagai wakil presiden termuda ketiga dalam sejarah AS, menjadi wakil presiden pertama dari generasi Milenial. Dalam pemilihan kongres yang berlangsung bersamaan, Republik mengamankan pemerintahan trifecta setelah mempertahankan mayoritas mereka di Dewan Perwakilan Rakyat dan memenangkan kembali kendali atas Senat.

 Masa transisi dan pelantikan 

Masa transisi kepresidenan dimulai menyusul kemenangan Trump dalam pemilihan presiden AS 2024, meskipun Trump telah memilih Linda McMahon dan Howard Lutnick untuk mulai merencanakan transisi pada Agustus 2024. Menurut The New York Times, Trump bersikap "takhayul" dan lebih suka menghindari diskusi mengenai proses transisi kepresidenan hingga setelah Hari Pemilihan. Tim transisinya mengandalkan kerja dari America First Policy Institute, alih-alih the Heritage Foundation, sebuah wadah pemikir konservatif yang menuai kontroversi selama pemilu karena Proyek 2025, serangkaian inisiatif yang akan merombak pemerintah federal. Hingga Oktober, ia belum berpartisipasi dalam proses transisi kepresidenan federal, dan hingga November, ia belum menandatangani janji etika yang diwajibkan.

Selama masa transisi, Trump mengumumkan nominasi untuk kabinet dan administrasinya. Trump dilantik pada 20 Januari 2025, secara resmi memangku jabatan presiden pada pukul 12:00 siang, EST. Ia disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung John Roberts. Pelantikan tersebut berlangsung di dalam ruangan di Rotunda Capitol. Dua hari sebelum pelantikan, Trump meluncurkan sebuah koin meme, $Trump. Pada minggu-minggu pertamanya, beberapa tindakan Trump mengabaikan atau melanggar undang-undang federal, peraturan, dan Konstitusi.

 100 hari pertama 

Seratus hari pertama masa jabatan seorang presiden secara historis dianggap signifikan sejak masa jabatan pertama Franklin D. Roosevelt yang, dalam 100 hari pertamanya, mengerjakan tindakan legislatif dan eksekutif untuk memerangi Depresi Besar. Dalam seratus hari pertama Trump, ia menandatangani 143 perintah eksekutif, jumlah terbanyak oleh presiden mana pun dalam periode ini, 42 memorandum kepresidenan, 42 proklamasi kepresidenan, Laken Riley Act, undang-undang alokasi berkelanjutan, dan bagian legislasi lainnya untuk Kongres. Penggunaan perintah eksekutif yang ekstensif oleh Trump menuai tanggapan beragam baik dari Republik maupun Demokrat. Beberapa perintah eksekutif menguji batas otoritas eksekutif, dan yang lainnya segera menghadapi tantangan hukum. Topik utama yang difokuskan Trump meliputi reformasi imigrasi, deportasi, penerapan tarif pada negara lain, pemotongan pengeluaran federal, pengurangan tenaga kerja federal, peningkatan otoritas eksekutif, dan penerapan kebijakan luar negeri non-intervensionis.

Pemerintahan

Kabinet

Pilihan kabinet Trump digambarkan oleh media berita lebih mengutamakan loyalitas pribadi daripada pengalaman yang relevan, serta memiliki rentang ideologi yang saling bertentangan dan "kepribadian yang eklektik". Kabinet ini juga digambarkan sebagai pemerintahan terkaya dalam sejarah modern, dengan lebih dari 13 miliarder dipilih untuk menduduki jabatan pemerintahan. Ia menominasikan atau menunjuk 23 mantan karyawan Fox News ke dalam pemerintahannya. Secara khusus, pencalonan Scott Bessent oleh Trump sebagai Menteri Keuangan menjadikan Bessent sebagai orang LGBTQ terbuka dengan jabatan tertinggi yang pernah bertugas di pemerintah Amerika Serikat.

Uji loyalitas
Setelah kepresidenan kedua Trump dimulai, tim penyaring Gedung Putih menyebar ke lembaga-lembaga federal untuk menyaring pelamar kerja guna memastikan loyalitas mereka terhadap agenda presiden. Pada hari pertamanya menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menegaskan pemulihan praktik perekrutan federal berbasis prestasi dan "dedikasi terhadap Konstitusi kita". Sebagai bagian dari Program pengunduran diri federal AS yang ditangguhkan, pemerintahan Trump menuntut "loyalitas" dari para pekerja federal. Berbeda dari tradisi pidato politik yang netral, Departemen Kehakiman mengeluarkan memo tentang "pembangkangan", "perilaku menjijikkan" dan bersumpah untuk mengejar lawan-lawan upaya pemotongan biaya Trump "sampai ke ujung dunia" dalam apa yang digambarkan oleh pejabat penegak hukum saat ini dan mantan pejabat sebagai kampanye intimidasi terhadap agen yang dianggap kurang setia kepada Trump.

Staf dikirim ke berbagai lembaga federal untuk mencari sentimen anti-Trump di kalangan instansi pemerintah. Beberapa karyawan baru diperintahkan untuk memberikan contoh tentang apa yang mereka lakukan untuk membantu kampanye kepresidenan Trump tahun 2024, kapan momen "wahyu MAGA" mereka terjadi, membuktikan "antusiasme" mereka, mendapatkan referensi positif dari loyalis yang sudah terkonfirmasi, dan memberikan akses ke akun media sosial mereka. The Associated Press menggambarkan uji loyalitas yang intens ini sebagai cara untuk memisahkan individu yang mengikuti ortodoksi Republik tradisional dari ideologi MAGA Trump. Calon untuk posisi intelijen nasional dan penegakan hukum tingkat atas diberikan uji loyalitas Trump. Para kandidat diminta memberikan jawaban ya atau tidak terhadap pertanyaan apakah peristiwa 6 Januari adalah "rekayasa orang dalam" (inside job) dan apakah pemilu 2020 "dicurangi". Mereka yang tidak menjawab ya untuk kedua pertanyaan tersebut tidak dipekerjakan.

Penasihat
Trump mendapat bantuan dari Elon Musk, tokoh politik lainnya, dan satuan tugas anti-semitisme. Penasihat-penasihatnya meliputi Christopher Rufo di bidang pendidikan; Stephen Miller di bidang kebijakan domestik dan imigrasi; serta empat rekan penulis Proyek 2025: Russell Vought, Peter Navarro, Paul S. Atkins, dan Brendan Carr.

Perintah eksekutif

Trump memulai masa jabatannya dengan jumlah perintah eksekutif terbanyak yang pernah ditandatangani pada hari pertama masa jabatan presiden Amerika Serikat, yakni sebanyak 26 perintah eksekutif. Menyusul di belakang perolehan Trump adalah Joe Biden dengan 9 perintah eksekutif pada 20 Januari 2021, kemudian Barack Obama dengan 2 perintah eksekutif, dan Bill Clinton dengan 1 perintah eksekutif. Penandatanganan perintah eksekutif oleh Trump digambarkan sebagai kampanye "kejut dan gentar" (shock and awe) yang menguji batas-batas otoritas eksekutif. Empat hari setelah masa jabatan kedua Trump berjalan, analisis yang dilakukan oleh Time menemukan bahwa hampir dua pertiga dari tindakan eksekutifnya "mencerminkan atau sebagian mencerminkan" proposal dari Proyek 2025, yang didukung pula oleh analisis dari Bloomberg Government.

Penandatanganan banyak perintah eksekutif Trump sedang digugat di pengadilan, dengan perintah-perintah tersebut memengaruhi pendanaan federal, status karyawan federal, imigrasi, program federal, ketersediaan data pemerintah, dan banyak lagi. Mayoritas kasus awal diajukan sebagai tanggapan terhadap perintah eksekutif yang terkait dengan pembentukan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), Perintah Eksekutif 14158, serta tindakan yang diambil oleh Elon Musk dan tim DOGE terhadap lembaga-lembaga federal yang digambarkan sebagai langkah pemotongan biaya.

 Masalah ekonomi, perdagangan, dan tarif 
 Laju pertumbuhan PDB 
Pada kuartal pertama tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat negatif 1/2 dari 1%. CBS News menyatakan, "perusahaan-perusahaan bergegas memasukkan barang-barang asing sebelum tarif baru AS diberlakukan," dan impor dikurangkan dari PDB. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua (April, Mei, Juni) dilaporkan oleh CBS sebesar 3,3% yang disetahunkan (seolah-olah berlanjut untuk setahun penuh), dan oleh Reuters News sebesar 3,8%, juga disetahunkan. Angka 3,8% yang lebih tinggi ini akan menjadi laju pertumbuhan kuartalan tercepat dalam dua tahun terakhir.

 Undang-Undang One Big Beautiful Bill 

One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) adalah sebuah statuta federal AS yang menjadi inti dari agenda ekonomi masa jabatan kedua pemerintahan Trump. UU ini berisi ratusan ketentuan. Di antara yang paling menonjol, UU ini memperpanjang tarif pajak perorangan yang ditandatangani Trump menjadi undang-undang pada tahun 2017, menaikkan ambang batas deduksi pajak negara bagian dan lokal menjadi $40.000 bagi wajib pajak yang berpenghasilan kurang dari $500.000, memperluas persyaratan kerja untuk tunjangan SNAP, menambahkan persyaratan kerja dan melakukan pemotongan pengeluaran yang signifikan untuk Medicaid, serta secara signifikan meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan perbatasan.

OBBBA telah dikritik karena membatasi cakupan asuransi kesehatan dan mengakibatkan perpindahan kekayaan ke atas. UU ini diperkirakan akan menambah total $3 triliun pada utang nasional Amerika Serikat hingga tahun 2034, menurut Kantor Anggaran Kongres (CBO).

 Penutupan pemerintahan pada Oktober-November 2025 

Karena Senat tidak dapat mengumpulkan 60 suara sesuai aturan filibuster, pendanaan untuk layanan non-esensial berakhir pada 1 Oktober 2025. Sepanjang Oktober hingga November, Senat melakukan 14 kali pemungutan suara yang semuanya gagal mencapai ambang batas 60 suara. Penutupan berakhir pada 12 November.

Pada awal Oktober, pemimpin mayoritas Senat John Thune mengatakan, "Kami memiliki mayoritas senator — 55 senator telah memberikan suara untuk CR yang bersih, jangka pendek, dan nonpartisan ini," dengan CR berarti Resolusi Berkelanjutan. Pemimpin Minoritas Chuck Schumer berbicara dari lantai Senat dan mengatakan 70% warga Amerika mendukung penyediaan dana yang sama untuk ACA, atau UU Perawatan Terjangkau, yang secara informal disebut "Obamacare". Selain itu, Schumer mengklaim bahwa survei oleh KFF menunjukkan bahwa 57% pendukung MAGA juga mendukung penyediaan dana yang sama untuk ACA.

Pemerintah dari 25 negara bagian menggugat pemerintahan Trump terkait tunjangan SNAP ("kupon makanan") yang diperkirakan akan habis pada hari pertama bulan November. 1 dari 8 warga Amerika bergantung pada tunjangan ini. SNAP merupakan singkatan dari "Supplemental Nutrition Assistance Program." Pemerintah mengatakan bahwa mereka dilarang oleh hukum untuk menggunakan "dana kontinjensi" untuk biaya operasional normal karena uang tersebut ditujukan untuk peristiwa luar biasa seperti Badai Melissa. Negara-negara bagian yang menggugat mengatakan hal ini bertentangan dengan bunyi undang-undang dan merupakan "perubahan dramatis," serta menunjukkan bahwa dana kontinjensi pernah digunakan untuk tunjangan SNAP selama penutupan tahun 2019.

Pada 31 Oktober, seorang hakim federal di Rhode Island mengutip Undang-Undang Prosedur Administratif dan memerintahkan pemerintahan Trump untuk sementara melanjutkan pendanaan SNAP. Hakim federal kedua di Boston mengatakan rencana pemerintahan Trump untuk menghentikan pendanaan SNAP selama penutupan adalah melanggar hukum, tetapi tidak memerintahkan dimulainya kembali pembayaran.

Pada 7 November, Hakim Ketanji Brown Jackson membekukan sementara perintah pengadilan rendah yang mewajibkan pembayaran penuh SNAP. ABC News menyatakan, "setidaknya sembilan negara bagian telah mulai mengeluarkan tunjangan SNAP di bawah arahan lembaga federal yang mengoperasikan SNAP," dan dilaporkan negara-negara bagian ini termasuk California, Wisconsin, Kansas, Pennsylvania, New York, New Jersey, dan Vermont.

Pada awal November, Trump menyerukan untuk mengakhiri aturan dan tradisi filibuster di Senat. Pada 6 November, beberapa senator Republik berbicara tentang menjadikan Resolusi Berkelanjutan yang "bersih" sebagai salah satu pengecualian terhadap aturan filibuster, tetapi diperkirakan perubahan ini tidak mungkin terjadi.Artikel ke-2 — “Republikan mendiskusikan perubahan filibuster yang sempit untuk mengakhiri penutupan tetapi tidak mungkin mengadopsinya, kata sumber,” CBS News, 6 November 2025.

Pada 9 November, Senat mencapai kompromi 60 suara untuk sebuah "mini-bus" yang akan mendanai departemen-departemen tertentu hingga September mendatang dan sisa pemerintahan hingga 30 Januari. SNAP akan didanai hingga September. Senator Republik setuju untuk mengadakan pemungutan suara mengenai pendanaan Affordable Care Act ("Obamacare") pada minggu kedua bulan Desember. Delapan Demokrat memberikan suara bersama Republik untuk mengakhiri penutupan.

Pada 12 November, DPR mengesahkan RUU tersebut dengan hasil pemungutan suara 222-209. Kemudian pada hari itu, Presiden Trump menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang.

Selama penutupan, kesulitan terus meningkat bagi pekerja pemerintah yang tidak menerima gaji, berakhirnya tunjangan SNAP, dan kurangnya staf kontrol lalu lintas udara. CBS News menyatakan, "Para kelompok moderat memandang kesepakatan itu — setelah pemimpin Republik menolak tawaran Schumer — sebagai tawaran terbaik yang bisa mereka dapatkan, dengan argumen bahwa melanjutkan penutupan hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan tanpa harapan akan kesepakatan yang lebih baik." Selain itu, Senator Tim Kaine (D-Virginia) menyetujui resolusi berkelanjutan baru dari Gedung Putih yang membatalkan PHK bulan Oktober.

 Perdagangan dan tarif 

Trump telah menjadi pendukung kuat tarif baik selama kampanyenya maupun saat menjadi presiden. Sepanjang 100 hari pertama kepresidenannya, ia menerapkan tarif pada beberapa negara yang berbeda, terutama Tiongkok, Meksiko, dan Kanada, yang memicu tindakan balasan.

Pada 2 April 2025, hari yang dijuluki Trump sebagai "Hari Pembebasan", ia mengumumkan bea masuk universal sebesar 10% untuk semua barang yang masuk ke AS (bahkan lebih tinggi untuk beberapa mitra dagang), sebelum memerintahkan jeda selama 90 hari sesaat setelah terjadi penurunan pasar. Pemerintahan Trump berjanji akan mencapai 90 perjanjian dagang selama periode ini, meskipun hanya berhasil mencapai dua perjanjian pada akhir tenggat waktu, 9 Juli, serta negosiasi yang sedang berlangsung dengan Tiongkok, memperpanjang jendela waktu hingga 1 Agustus. Trump mengancam akan menaikkan tarif pada beberapa negara setelah tenggat waktu pertama tercapai, termasuk Jepang dan Korea Selatan.

 Dampak langsung pada pasar 

Tarif terutama diserap oleh importir melalui penekanan margin keuntungan. Oxford Economics memperkirakan bahwa tarif berkontribusi sekitar 0,4 poin persentase terhadap laju tahunan Indeks Harga Konsumen September 2025 sebesar 3,0%, menjaga inflasi tetap di atas target Federal Reserve. Laba perusahaan sangat terpengaruh, dengan perusahaan global melaporkan lebih dari $35 miliar biaya terkait tarif menjelang musim laporan laba kuartal ketiga.thumb|Chairman dan CEO TSMC C. C. Wei berdiri di samping Presiden Trump dan Howard Lutnick, mengumumkan bahwa TSMC berencana untuk berinvestasi di AS, 3 Maret 2025

 Mahkamah Agung akan menyidangkan kasus tarif pada bulan November 
Pada 29 Agustus 2025, Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal memutuskan dengan hasil 7-4 bahwa banyak dari tarif Trump tidak sah. Mahkamah Agung akan mempertimbangkan kasus tersebut pada 5 November, dan keputusan Pengadilan Banding ditunda hingga Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya.

Pengadilan Banding telah memutuskan bahwa IEEPA, atau Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional tahun 1977, tidak memberikan kekuasaan luas seperti yang diklaim oleh pemerintahan Trump, seperti tarif dasar 10% ditambah tarif timbal balik dari "Hari Pembebasan" Presiden Trump pada bulan April. Keputusan ini tidak memengaruhi beberapa tarif khusus, seperti baja atau aluminium yang dinaikkan berdasarkan otoritas kepresidenan lainnya.

 Tiongkok 
Pada 12 Mei, Amerika Serikat dan Tiongkok mengumumkan bahwa tarif akan dikurangi selama periode 90 hari. Tarif AS untuk barang-barang Tiongkok akan dikurangi dari 145% menjadi 30% dan tarif Tiongkok untuk barang-barang AS akan dikurangi dari 125% menjadi 10%. Namun, angka 30% ini masih lebih mahal bagi konsumen di Amerika Serikat dibandingkan dengan keadaan sebelum tarif awal Trump.

Pada 11 Agustus 2025, kesepakatan ini diperpanjang untuk 90 hari lagi.

 UE 
Pada 27 Juli 2025, Amerika Serikat dan Uni Eropa menyelesaikan perjanjian perdagangan, yang menetapkan tarif 15% untuk ekspor Eropa. Kesepakatan tersebut diumumkan oleh Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Turnberry, Skotlandia. Negara-negara Eropa berkomitmen untuk pembelian energi senilai $750 miliar dan tambahan investasi senilai $600 miliar di Amerika Serikat.

 Timur Tengah 
Dari tanggal 13 hingga 16 Mei 2025, Donald Trump melakukan kunjungan empat hari ke Timur Tengah, yang berfokus terutama pada pengamanan kesepakatan bisnis dan investasi di Amerika Serikat.

 Trump menyerukan pembatasan bunga kartu kredit sebesar 10%  
Pada awal Januari 2026, Presiden Trump menyerukan untuk membatasi bunga kartu kredit sebesar 10%. Sebagai perbandingan, Reuters melaporkan bahwa rata-rata konsumen Amerika membayar bunga lebih dari 19%.

Namun, analis Wall Street mengatakan bahwa pembatasan tersebut akan membutuhkan legislasi dari Kongres yang mereka perkirakan memiliki "peluang tipis" untuk disahkan. Selain itu, hal ini mungkin dapat merugikan ekonomi secara keseluruhan karena pengeluaran konsumen adalah penggerak utama.

 Kebijakan dalam negeri 

 Aborsi 
Pada April 2024, mantan presiden Trump menyatakan bahwa urusan aborsi harus diserahkan kepada negara bagian. Ia mengatakan tidak akan menandatangani larangan federal dan mengkritik putusan Mahkamah Agung Arizona dalam kasus Planned Parenthood Arizona v. Mayes (2024), yang menguatkan undang-undang tahun 1864.

Mahkamah Agung Alabama memutuskan dalam kasus LePage v. Center for Reproductive Medicine (2024) bahwa embrio beku adalah makhluk hidup. Sebaliknya, Trump memposisikan dirinya mendukung Fertilisasi in vitro (IVF).

Pada 24 Januari 2025, Trump memberlakukan kembali Kebijakan Mexico City ("aturan bungkam global"), yang sebelumnya telah dicabut oleh pemerintahan Biden. Sejak era Reagan pada 1980-an, aturan ini selalu diterapkan selama pemerintahan Republik dan dicabut selama pemerintahan Demokrat.

Pada Mei 2025, dalam kasus yang melibatkan resep telehealth dan obat aborsi Mifepristone, pemerintahan Trump meminta pengadilan untuk membatalkan kasus tersebut, dengan argumen bahwa negara bagian yang terlibat tidak memiliki legal standing. Kasus ini adalah Missouri v. FDA yang diajukan di hadapan hakim federal Matthew Kacsmaryk di Distrik Utara Texas. Negara bagian yang terlibat adalah Missouri, Idaho, dan Kansas.

Pada Juni 2025, Pusat Layanan Medicare & Medicaid (CMS) mengakhiri aturan yang mewajibkan rumah sakit untuk menyediakan aborsi darurat di bawah Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (EMTALA).

Pada Oktober 2025, FDA menyetujui versi generik dari pil aborsi mifepristone, yang memungkinkan tiga perusahaan AS untuk memproduksinya dan memperluas akses ke aborsi medis. Pemerintah belum menerapkan pembatasan baru yang besar pada aborsi medis, meskipun pejabat HHS mengumumkan peninjauan ulang terhadap keamanan mifepristone sebagai tanggapan atas tekanan dari para penentang.

 Kebijakan anti-LGBTQ+ 

Selama kepresidenan keduanya yang dimulai pada 2025, Donald Trump meluncurkan kampanye kebijakan anti-LGBTQ+ dan khususnya anti-transgender yang menghapus pengakuan federal terhadap orang transgender, mencabut perlindungan hukum, dan berupaya menghapus identitas trans dari kehidupan publik. Melalui serangkaian perintah eksekutif, pemerintah mendefinisikan jenis kelamin secara ketat berdasarkan biologi saat lahir, melarang orang trans bertugas di militer, membatasi atau menghentikan pendanaan layanan kesehatan penegasan gender, menyensor materi penelitian dan pendidikan, serta menargetkan sekolah, universitas, dan institusi budaya yang dituduh mempromosikan "ideologi gender". Tindakan tambahan lainnya mencakup pelarangan atlet transgender dari kompetisi olahraga, pembatasan akses paspor, dan mendorong upaya internasional untuk merongrong hak-hak trans. Diiringi dengan retorika yang menggambarkan orang transgender sebagai ancaman masyarakat, kebijakan-kebijakan ini memicu tantangan hukum yang luas, kecaman dari kelompok hak asasi manusia, serta lonjakan klaim emigrasi dan suaka oleh warga transgender Amerika.

 Kebijakan lingkungan 
Dalam hitungan jam setelah pelantikannya pada Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif penarikan diri AS dari Persetujuan Paris 2015, bergabung dengan Iran, Libya, dan Yaman sebagai satu-satunya negara yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Pada hari yang sama, Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif 14154, "Unleashing American Energy", yang mencakup penangguhan pendanaan untuk Inflation Reduction Act, sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap transisi energi. Pemerintahannya segera menghidupkan kembali praktik dari masa jabatan pertamanya: menghapus penyebutan perubahan iklim di berbagai situs web pemerintah federal yang sebelumnya telah dipulihkan selama masa jabatan Joe Biden. Pada bulan April, Trump memberhentikan para ilmuwan dan ahli yang menyusun Penilaian Iklim Nasional (NCA) yang diwajibkan oleh Kongres. Situs web globalchange.gov—yang didirikan pada tahun 1990 untuk menampung laporan mandat legislatif seperti NCA—ditutup sepenuhnya pada akhir Juni.

Pada Mei 2025, NOAA menyatakan bahwa Pusat Nasional untuk Informasi Lingkungan (NCEI) tidak akan lagi memperbarui basis data Bencana Cuaca dan Iklim Miliaran Dolar melebihi tahun 2024, dan informasinya—yang merentang hingga tahun 1980—akan diarsipkan. Pada bulan Juli, administrator utama EPA mengumumkan pencabutan endangerment finding tahun 2009, yang menyimpulkan bahwa gas rumah kaca pemanasan planet merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Bersamaan dengan upaya pembatalan tersebut, Departemen Energi Trump merilis penilaian berjudul A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate. Laporan tersebut disusun oleh lima penentang sains iklim dan dikritik keras karena menggunakan bukti yang dipilih secara sepihak (cherry-picking), kebohongan, dan distorsi.

Pada 23 September 2025, Trump mengatakan kepada Majelis Umum PBB bahwa perubahan iklim adalah "skema penipuan terbesar yang pernah dilakukan di dunia", bahwa prediksi ilmiah "dibuat oleh orang-orang bodoh", dan bahwa energi terbarukan adalah "penipuan".

Pada 7 Januari 2026, Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 1992, Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) milik PBB, dan 65 organisasi internasional lainnya—dengan klaim bahwa traktat-traktat tersebut "tidak lagi melayani kepentingan Amerika". Keesokan harinya, pemerintahannya mengumumkan penarikan diri dari Dana Iklim Hijau (Green Climate Fund).

 Tenaga nuklir 
Pemerintahan Trump berupaya memperluas pembangkitan tenaga nuklir AS secara drastis, dengan target untuk melipatgandakannya pada tahun 2050. Pemerintah berupaya menghidupkan kembali produksi di pembangkit yang telah dinonaktifkan, seperti pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Three Mile Island di Pennsylvania. Hal ini dianggap sebagai prioritas strategis karena potensinya untuk memberi daya pada pusat data (data center) yang dibutuhkan untuk bersaing dalam perlombaan pengembangan AI internasional.

 Pengerahan pasukan federal 

 Los Angeles 
Selama Protes Los Angeles Juni 2025 menentang deportasi massal, bertentangan dengan keinginan gubernur California dan wali kota Los Angeles, Trump men-federalisasi Garda Nasional California dan mengerahkan mereka ke Los Angeles bersama dengan 700 tentara Marinir.

 Washington, D.C. 
Menyatakan darurat kejahatan pada Agustus 2025, pemerintahan Trump mengerahkan 2.000 tentara Garda Nasional ke Washington, D.C. Pemerintah juga mengambil alih secara federal Departemen Kepolisian Metropolitan Distrik Columbia selama 30 hari.

 Chicago 
Pada 6 September, Trump mengancam tindakan gaya "Apocalypse Now" terhadap Chicago, dengan menulis "Saya suka bau deportasi di pagi hari" (I love the smell of deportations in the morning) disertai gambar AI dirinya sebagai Letkol Bill Kilgore dengan latar langit Chicago yang terbakar. Unggahan tersebut dikritik oleh para pemimpin lokal; Gubernur Illinois JB Pritzker menulis, "Presiden Amerika Serikat mengancam akan berperang dengan kota Amerika. Ini bukan lelucon. Ini tidak normal."

 Kebijakan kesehatan 

Agenda Make America Healthy Again dari Trump dan pemerintahannya menunjukkan kesediaan untuk menghadapi perusahaan farmasi besar (Big Pharma) tetapi juga mempromosikan berbagai klaim anti-sains dan aktivisme anti-vaksin. Hal ini mengakibatkan kemunculan kembali batuk rejan dan campak.

Pada 14 November, Trump mengumumkan bahwa ia akan menominasikan Robert F. Kennedy Jr. sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Hal ini kontroversial mengingat dukungan Kennedy yang berulang kali terhadap teori konspirasi anti-vaksin.

Pada Februari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk meningkatkan transparansi biaya perawatan kesehatan.

 Imigrasi 

Menurut The New York Times, Presiden terpilih Trump menyatakan niatnya untuk menghidupkan kembali kebijakan imigrasi dari masa jabatan pertamanya, termasuk larangan perjalanan bagi pengungsi dari sejumlah negara mayoritas Muslim. Kebijakan lainnya mencakup pengusiran pencari suaka dengan klaim membawa penyakit menular, penugasan petugas polisi dan tentara untuk membantu deportasi massal, dan pembentukan kamp penahanan yang luas. Trump mengatakan "tidak ada batasan harga" untuk melakukan deportasi ini.

Segera setelah menjadi presiden pada 20 Januari 2025, pemerintahan Trump menghentikan layanan aplikasi CBP One, memberlakukan kembali darurat nasional di perbatasan selatan, dan memerintahkan angkatan bersenjata untuk menyusun rencana pengerahan. Trump juga menandatangani Perintah Eksekutif 14160 yang berupaya mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan hak lahir bagi anak-anak imigran tanpa dokumen.

 Kebijakan Ketenagakerjaan 

 PHK dan pemecatan massal federal 

Hingga 12 Mei 2025, The New York Times melacak lebih dari 58.000 pemangkasan jabatan yang telah dikonfirmasi, lebih dari 76.000 pengunduran diri dengan kompensasi (buyout), dan lebih dari 149.000 rencana pengurangan lainnya; total pemangkasan mencapai 12% dari 2,4 juta pekerja sipil federal. Trump mengawasi pemecatan massal pekerja federal di berbagai lembaga, banyak di antaranya digambarkan melanggar preseden atau hukum federal dengan maksud untuk mengganti mereka dengan pekerja yang lebih selaras dengan agenda Trump.

 Universitas 

Pada Februari 2025, Leo Terrell, ketua Satuan Tugas untuk Memerangi Antisemitisme di Departemen Kehakiman, mengumumkan penyelidikan terhadap sejumlah universitas elit termasuk Universitas Columbia, Universitas Harvard, dan Universitas California, Berkeley sebagai bagian dari investigasi luas terhadap antisemitisme di kampus.

Tindakan Trump yang menargetkan pendidikan tinggi digambarkan sebagai bagian dari kampanye intimidasi terhadap institusi yang dianggap memusuhi pandangan politiknya. Trump membekukan miliaran dolar pendanaan federal untuk berbagai universitas, sebuah langkah yang oleh hakim federal Allison D. Burroughs pada 3 September dinyatakan ilegal karena melanggar hak kebebasan berbicara dan menggunakan isu antisemitisme sebagai "tabir asap" untuk serangan bermotif ideologis.

 Lihat pula 

 Bibliografi Donald Trump
 Upaya pemakzulan Donald Trump
 Serangan pemerintah terhadap jurnalis di Amerika Serikat selama masa kepresidenan kedua Donald Trump
 Daftar skandal politik federal di Amerika Serikat (abad ke-21)


 Posisi politik Donald Trump

 Catatan 

 Referensi 

 Pranala luar 



Kategori:Pendirian tahun 2025 di Amerika Serikat
Kategori:Tahun 2020-an di Amerika Serikat
Kategori:Tahun 2020-an dalam politik Amerika Serikat
Trump, Donald, 02
Kategori:Karier politik Donald Trump
Kategori:Populisme sayap kanan di Amerika Serikat
Kategori:Kemunduran demokrasi di Amerika Serikat
Kategori:Retribusi
Kategori:Trumpisme
Kategori:JD Vance
Trump
Kategori:Artikel yang mengandung klip video