Pinkwashing

Pinkwashing (Indonesia: pencucian merah jambu), dikenal juga sebagai rainbow-washing (Indonesia: pencucian pelangi), adalah strategi pemanfaatan pesan-pesan yang secara dangkal tampak simpatik terhadap komunitas LGBTQ untuk tujuan yang sedikit—atau bahkan sama sekali tidak berkaitan dengan kesetaraan dan/atau inklusi LGBTQ, termasuk dalam praktik pemasaran LGBTQ.

 Asal muasal istilah 
Pada April 2010, organisasi Queers Undermining Israeli Terrorism (QUIT) di wilayah teluk San Francisco menggunakan istilah pinkwashing sebagai permainan kata dari greenwashing (Indonesia: pencucian hijau), yakni praktik ketika suatu perusahaan mengklaim diri mereka sebagai perusahaan yang ramah lingkungan demi meraih keuntungan. Mulanya, Dunya 'Alwan menghadiri diskusi bersama dengan Ali Abunimah sebagai editor Electronic Intifada. Saat itu, Abunimah mengatakan, "Kami tidak akan menoleransi upaya Israel yang melakukan whitewashing atau greenwashing," kemudian 'Alwan menambahkan, "ataupun pinkwashing!"

Pada tahun 2011, Sarah Schulman menggunakan istilah pinkwashing dalam sebuah tajuk rencana di The New York Times yang dapat dibaca secara luas—dengan menyatakan bahwa Israel menggunakan taktik tersebut dalam strategi hubungan masyarakatnya. Schulman memandang pinkwashing sebagai manifestasi dari homonasionalisme, yakni proses ketika kekuatan tertentu menyepakati tuntutan kelompok minoritas seksual secara tebang pilih, lalu mengeksploitasi hal tersebut demi membenarkan rasisme, xenofobia (penolakan terhadap orang asing), dan aporofobia (penolakan terhadap orang miskin).Homonationalism, Heteronationalism and LGBTI Rights in the EU.  Public Seminar. 31 August 2016. Hal ini merupakan persilangan antara identitas gay dengan ideologi nasionalis. Homonasionalisme membentuk konsep pinkwashing; kedua istilah ini sering kali digunakan secara berdampingan sebagai alat untuk menjelaskan tindakan dari berbagai negara yang berkenaan. Lebih lanjut, Jasbir Puar—pada artikelnya yang berjudul Rethinking Homonationalism—menuliskan bahwa kedua istilah tersebut sejatinya tidaklah sejajar. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa pinkwashing dapat muncul justru karena homonasionalisme ada.

Pada tahun 2020, "pinkwashing" telah menjadi istilah yang dikenal luas dan digunakan oleh kelompok-kelompok anti-pendudukan untuk menggambarkan sikap otoritas Israel terhadap orang Palestina LGBTQ. Pada tahun yang sama, Al-Qaws menerbitkan makalah berjudul "Beyond Propaganda: Pinkwashing as Colonial Violence," yang merinci bagaimana negara Israel dan para pendukungnya menggunakan bahasa hak gay dan trans untuk mengalihkan perhatian internasional dari penindasan terhadap rakyat Palestina.

 Berdasarkan negara 

 Israel 
jmpl|Seorang peserta EuroPride 2024 di Thessaloniki memegang sebuah plakat yang bertuliskan "NO PRIDE IN GENOCIDE (Indonesia: Tiada kebanggaan dalam genosida)"
Menurut Hagai El-Ad—seorang aktivis hak gay Israel—"Tiada dalam ranah lain yang hal tersebut (strategi "Israel Melampaui Konfliknya") digunakan secara lebih sinis selain dalam konteks hak-hak LGBT."  Menurut antropologis Palestina Sa'ed Atshan, pinkwashing [orang Israel] bertumpu pada suatu logika yang didasarkan pada empat pilar:

Para penentang istilah pinkwashing dalam kaitannya dengan Israel berpendapat bahwa masyarakat Israel telah mengalami kemajuan yang bermakna dalam hak LGBT yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Pihak lain menyoroti fenomena saat sejumlah orang gay Palestina hidup secara ilegal di Israel. Israel secara historis telah menentang pemberian suaka pada individu-individu tersebut, tetapi kebijakan ini justru berubah dalam beberapa tahun terakhir dengan diberlakukannya perlindungan hukum bagi orang Palestina LGBTQ yang melarikan diri dari kekerasan. Penulis pro-Israel juga berargumen bahwa istilah tersebut tak selalu diterapkan pada negara-negara lain yang menggunakan strategi serupa. Ido Aharoni, mantan kepala proyek Brand Israel, menanggapi kritik tersebut dengan berkata: "Kita tidak berusaha menyembunyikan konflik, tetapi memperluas percakapan." Shaul Ganon dari Aguda—kelompok advokasi hak-hak LGBTQ yang berbasis di Israel—menilai perdebatan ini dengan cara berikut: "Kedua belah pihak berupaya mencetak poin. Kenyataannya, satu-satunya pihak yang benar-benar dirugikan oleh hal ini adalah orang gay Palestina." Menurut Atshan, "kritik yang diarahkan [pada aktivis anti-pinkwashing] sering kali tidak memiliki dasar yang kuat ataupun tidak disampaikan secara etis. Hal ini sangat mengkhawatirkan ketika pendukung Israel justru menggambarkan sumber-sumber viktimisasi yang berasal dari negara Israel sebagai penyelamat bagi warga kwir Palestina." Ia juga berpendapat bahwa sikap anti-pinkwashing dapat melampaui batas ketika para aktivis memprioritaskan perjuangan melawan pendudukan Israel dan hanya mengangkat isu LGBTQ semata-mata untuk mengkritisi Israel.

Setelah berlangsungnya Armada Kebebasan Gaza tahun 2011, seorang aktor Israel membuat video hoaks. Pada video itu, ia berpura-pura ditolak ikut serta dalam armada tersebut karena dia gay. Video tersebut kemudian dipromosikan oleh kantor perdana menteri Israel.

Joseph Massad, profesor madya politik Arab modern dan sejarah intelektual dari Universitas Columbia, menulis bahwa pemerintah Israel "bersikeras mengiklankan dan melebih-lebihkan rekam jejak terbarunya perihal hak-hak LGBT ... guna menangkis kecaman internasional atas pelanggaran hak-hak rakyat Palestina." Akademisi kajian budaya Nada Elia menyebut pinkwashing sebagai "manifestasi abad ke-21 dari narasi kolonialis Zionis yang mengklaim telah membawa peradaban ke wilayah yang dianggap terbelakang."

Selama perang Gaza, orang kwir Palestina menyatakan bahwa Pride dan bendera Pride telah dikooptasi oleh kelompok pro-Israel untuk membenarkan dan merayakan sebagian besar krisis kemanusiaan di Gaza yang terjadi sebagai akibatnya. Banyak aktivis kwir pro-Palestina menyuarakan penolakan terhadap perang tersebut, termasuk dengan mengganggu berjalannya sejumlah pawai kebanggaan sepanjang tahun 2024.

Para akademisi seperti Jasbir Puar menempatkan pinkwashing dalam kerangka yang lebih luas dari homonasionalisme. Ia berpendapat bahwa negara-negara secara selektif memanfaatkan hak-hak LGBTQ+ untuk menampilkan diri sebagai negara progresif, sekaligus melegitimasi kekerasan yang bersifat terasialisasi, kolonial, atau termiliterisasi.Puar, J. (2007). Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Duke University Press. Jurnalis-jurnalis kritis telah mendokumentasikan cara Israel mengintegrasikan visibilitas LGBTQ+ ke dalam diplomasi publik, misalnya melalui kampanye pariwisata bertema Pride, media sosial yang disponsori pemerintah, serta acara-acara budaya internasional—demi mempromosikan citra toleransi yang menutupi pendudukan wilayah Palestina yang masih berlangsung.Schulman, S. (2011, November 22). Israel and ‘Pinkwashing’. The New York Times.Shabi, R.(2015, July 16). Israel, the rainbow flag and the ‘pinkwashing’ problem. Al Jazeera.  Dalam peristiwa-peristiwa global seperti Eurovision 2019 dan Tel Aviv Pride, kementerian-kementerian Israel menyoroti inklusi LGBTQ+ sebagai simbol modernitas, meskipun kelompok-kelompok hak asasi manusia melaporkan peningkatan pengawasan, pembatasan mobilitas, dan kekerasan yang berdampak pada warga Palestina.Chatelle, T. (2024, August 30). Palestinian queers under Israeli surveillance – and threat. Jewish Voice for Liberation.

Organisasi-organisasi kwir Palestina—seperti alQaws dan Adalah—menantang narasi-narasi tersebut dengan menegaskan bahwa warga Palestina LGBTQ+ mengalami homofobia di Israel bersamaan dengan bentuk-bentuk kekerasan negara yang struktural—termasuk pengusiran, pemindahan paksa, dan pendudukan. Kelompok tersebut juga mengkritik kampanye pinkwashing karena menghapus agensi politik warga Palestina kwir, khususnya selama perang Gaza 2023-2024, ketika simbol-simbol Pride digunakan untuk menjustifikasi atau menormalkan krisis kemanusiaan.alQaws. (2024, June 6). Reflecting on Queerness in Times of Genocide. alQaws.org. Para akademisi mencatat bahwa contoh-contoh semacam ini menunjukkan bahwa pinkwashing berfungsi bukan hanya sebagai strategi hubungan masyarakat, tetapi juga praktik geopolitik yang membentuk pemahaman global tentang kekwiran, nasionalisme, dan kekuasaan kolonial.Schulman, S. (2012). Israel/Palestine and the Queer International. Duke University Press.

 Pemasaran korporat 

Menurut Stephan Dahl dari Universitas Hull, praktik pinkwashing di Amerika Serikat berpusat pada merchandise Pride yang dibuat dan dijual oleh perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan tindakan yang berarti bagi orang kwir. Hal ini mendorong suatu relasi "bisnis besar-komunitas kecil" dan tampak menguntungkan, padahal kenyataannya tidak ada perubahan apapun secara hukum untuk orang kwir melalui praktik ini.

Sebuah kampanye untuk membangun dukungan publik terhadap Keystone Pipeline, yang direncanakan akan menyalurkan minyak Kanada melalui Amerika Serikat, juga dituduh telah melakukan pinkwashing karena adanya argumen dari kampanye itu bahwa proyek tersebut layak didukung dengan membandingkan rekam jejak Kanada dalam hak-hak LGBTQ dengan negara-negara penghasil minyak lainnya.

Di Australia, muncul kekhawatiran mengenai komodifikasi hak-hak gay oleh perusahaan-perusahaan besar.

LGBTQ Nation menyatakan bahwa "banyak dari merek yang terlibat dalam pinkwashing telah bersalah atas pemanfaatan komunitas LGBTQ untuk meningkatkan relasi publik mereka dan meraup keuntungan (kapital) dari 'uang merah jambu', sembari pada saat yang sama tetap mempertahankan praktik ketenagakerjaan yang tidak adil, proses perekrutan yang diskriminatif, serta mendukung organisasi anti-LGBTQ"..

Sejumlah akademisi dan aktivis secara lebih lanjut telah menjabarkan bentuk-bentuk dari "pinkwashing digital", yakni ketika platform media sosial dan perusahaan teknologi menonjolkan pencitraan yang ramah LGBTQ, tetapi tetap mempertahankan praktik pengelolaan data dan moderasi konten yang secara tidak proporsional merugikan orang kwir dan trans—khususnya mereka yang terasialisasi, masyarakat adat, ataupun yang berasal dari Global South. Analisis Safiya Umoja Noble mengenai mesin pencari menunjukkan bahwa algoritma komersial telah mereproduksi rasisme dan seksisme melalui pemeringkatan informasi mengenai perempuan dan anak perempuan kulit hitam dengan cara yang memperkuat stereotip dan ketimpangan struktural, meski perusahan-perusahaan tersebut ikut serta dalam kampanye Pride dan pemasaran keberagaman.Noble, Safiya Umoja. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. New York University Press, 2018. Akademisi media feminis seperti Sarah Banet-Weiser dan Kate M. Miltner juga telah menunjukkan cara jejaring misogini beredar di platform komersial yang sama dengan platform yang menampung pesan-pesan "pemberdayaan" serta pencitraan berbasis tagar.Banet-Weiser, Sarah & Miltner, Kate M. (2016). “#MasculinitySoFragile: Culture, Structure, and Networked Misogyny.” Feminist Media Studies, 16(1), 171–174. Para kritikus berpendapat bahwa dinamika tersebut memungkinkan perusahaan untuk menampilkan diri sebagai perusahaan yang inklusif terhadap LGBTQ, sembari menghindari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam mengenai kapitalisme pengawasan, ketimpangan akses terhadap infrastruktur digital, serta marginalisasi komunitas-komunitas yang tenaga kerja maupun datanya menopang platform-platform tersebut.

Akademisi lain berpendapat bahwa pinkwashing juga berfungsi dalam konteks geopolitik yang lebih luas: hak-hak LGBTQ dimanfaatkan untuk mempromosikan identitas nasional, membenarkan kebijakan luar negeri, ataupun menormalisasi kekuasaan negara.Winston, Haneen. "Branding, Borders, and the Politics of Pride." Journal of Middle East Women's Studies, vol. 16, no. 3, 2020, pp. 365–382. Literatur akademik tentang homonasionalisme—sebuah konsep yang dikembangkan oleh teoretikus Jasbir Puar—telah menunjukkan bahwa sejumlah negara memanfaatkan kebijakan ataupun citra yang inklusif terhadap LGBTQ untuk menampilkan diri sebagai negara modern, progresif, ataupun demokratis—sembari secara bersamaan menjalankan pengawasan, militerisasi, atau pendudukan terhadap populasi yang terasialisasi ataupun terjajah.Puar, Jasbir K. Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times. Duke University Press, 2007.

 Gerakan interseks 

Pada bulan Juni 2016, Organisasi Interseks Internasional Australia menyoroti pernyataan-pernyataan pemerintah Australia yang saling bertentangan, yang mengindikasikan bahwa martabat dan hak-hak orang LGBTQ dan interseks diakui, sementara pada saat yang sama, praktik-praktik yang membahayakan anak-anak interseks terus berlanjut.

Pada bulan Agustus 2016, organisasi Zwischengeschlech menggambarkan berbagai tindakan yang mempromosikan kesetaraan ataupun legislasi status sipil—tanpa disertai dengan langkah nyata untuk melarang "mutilasi genital interseks"—sebagai suatu bentuk pinkwashing. Organisasi tersebut sebelumnya juga telah menyoroti pernyataan-pernyataan pemerintah yang bersifat mengelak pada Badan-Badan Perjanjian PBB yang mencampuradukan isu interseks, transgender dan LGBTQ—alih-alih menangani praktik-praktik yang berbahaya terhadap bayi.

 Anti-pinkwashing 
Anti-pinkwashing atau pinkwatching (Indonesia: pengawasan merah jambu) merupakan bentuk oposisi terhadap pinkwashing. Lynn Darwich dan Hannen Maikay, dalam artikel mereka yang berjudul "The Road from Antipinkwashing Activism to the Decolonization of Palestine", menyatakan bahwa tuduhan pinkwashing terhadap Israel telah mendorong terjadinya pertautan antara gerakan-gerakan hak kwir dengan gerakan-gerakan hak Palestina—baik itu di Palestina maupun negara-negara lain, meskipun diskriminasi dan kekerasan terhadap individu LGBTQ masih berlangsung di wilayah-wilayah yang ada di bawah kendali Palestina. Strategi ini memungkinkan kedua kelompok aktivis tersebut untuk memperjuangkan satu tujuan bersama. Namun, pada saat yang sama, strategi ini juga memberi batasan pada kedua gerakan tersebut. Darwich dan Maikay berpendapat bahwa gerakan anti-pinkwashing perlu mempertimbangkan tidak hanya pinkwashing itu sendiri, tetapi juga homonasionalisme, kolonialisme, dan imperialisme. Gerakan kwir Palestina sendiri telah menolak pinkwashing.

Menurut Cyril Ghosh, argumen-argumen yang menentang pinkwashing—yang menggambarkan negara-negara Barat sebagai benteng kebebasan LGBTQ sekaligus mendemonisasi negara-negara yang tidak memiliki perlindungan hak LGBTQ—memiliki dasar yang kuat, tetapi dapat terjerumus dalam "Radical Theory Creep" ketika berbagai jalur kritik digabungkan dengan cara yang kurang memiliki ketelitian analitis.

 Lihat pula 

 Humanewashing
 Queerbaiting
 Kapitalisme pelangi

 Daftar pustaka 

 Sumber 








 Bacaan lanjutan