Children's Online Privacy Protection Act

Children's Online Privacy Protection Act of 1998 (COPPA) adalah undang-undang federal Amerika Serikat. Undang-undang ini, yang mulai berlaku pada 21 April 2000, berlaku terhadap pengumpulan daring informasi pribadi oleh individu atau entitas yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat mengenai anak-anak di bawah usia 13 tahun, termasuk anak-anak di luar Amerika Serikat jika situs web atau layanan tersebut berbasis di Amerika Serikat. Undang-undang ini merinci apa saja yang harus dicantumkan oleh pengelola situs web dalam kebijakan privasi, kapan dan bagaimana memperoleh persetujuan yang dapat diverifikasi dari orang tua atau wali, serta tanggung jawab apa yang dimiliki pengelola untuk melindungi privasi dan keselamatan anak-anak secara daring, termasuk pembatasan terhadap pemasaran kepada mereka yang berusia di bawah 13 tahun.

Meskipun anak-anak di bawah usia 13 tahun secara hukum dapat memberikan informasi pribadi dengan izin orang tua mereka, banyak situs web, terutama situs media sosial, tetapi juga situs lain yang mengumpulkan sebagian besar informasi pribadi, sepenuhnya melarang anak-anak di bawah usia 13 tahun menggunakan layanan mereka karena biaya dan upaya yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang tersebut.

Latar belakang
Pada dekade 1990-an, perdagangan elektronik mengalami peningkatan popularitas, tetapi berbagai kekhawatiran diungkapkan mengenai praktik pengumpulan data dan dampak perdagangan internet terhadap privasi pengguna, terutama bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun, karena sangat sedikit situs web yang memiliki kebijakan privasi sendiri. Center for Media Education mengajukan petisi kepada Komisi Perdagangan Federal (FTC) untuk menyelidiki praktik pengumpulan dan penggunaan data oleh situs web KidsCom, serta mengambil tindakan hukum karena praktik data tersebut melanggar Pasal 5 FTC Act terkait praktik yang "tidak adil atau memuslihat." Dengan disahkannya Drivers Privacy Protection Act pada tahun 1997, preseden baru telah ditetapkan terkait kemampuan Kongres untuk mengatur informasi yang dimiliki oleh lembaga negara bagian. Setelah FTC menyelesaikan penyelidikannya, FTC mengeluarkan "KidsCom Letter" yang dalam laporannya menyatakan bahwa praktik pengumpulan dan penggunaan data tersebut memang dapat dikenai tindakan hukum. Hal ini mengakibatkan perlunya memberi tahu orang tua mengenai risiko privasi daring anak-anak, serta pentingnya persetujuan orang tua. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan penyusunan COPPA.

COPPA disahkan pada tahun 1998 dan dilaporkan mulai berlaku pada April 2000. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Komisi Perdagangan Federal dan diperbarui cukup sering untuk mengikuti perkembangan teknologi baru. Komisi Perdagangan Federal (FTC) adalah sebuah lembaga yang bekerja untuk melindungi masyarakat dari praktik ilegal, penipuan, menetapkan aturan perlindungan, serta memastikan bahwa mereka membantu masyarakat melindungi data dan informasi mereka. COPPA diperlukan karena dilaporkan bahwa 89% situs web anak-anak mengambil informasi pribadi, dan banyak dari situs web tersebut tidak memberikan pemberitahuan privasi. Orang tua tidak terlalu terlibat dalam penggunaan situs web oleh anak-anak mereka atau diberi tahu mengenai bahaya pengambilan informasi pribadi anak-anak mereka tanpa sepengetahuan mereka.

Milenium baru menandai dimulainya era regulasi yang tidak banyak disadari oleh banyak pihak. Tahun-tahun awal masa transisi dipenuhi kebingungan dan banyak pertentangan. Salah satu kekhawatiran utama pada masa itu adalah aksesibilitas situs web yang ditujukan bagi anak-anak di tengah ketakutan bahwa banyak pihak enggan mengubah praktik bisnis mereka. Banyak pihak dibiarkan dengan serangkaian pedoman longgar yang menentukan apa yang dianggap benar. Penyederhanaan COPPA yang dilakukan oleh FTC disambut dengan tindak lanjut berupa tuntutan kepada penegak hukum agar "… Komisi harus melanjutkan upaya penegakan hukum dengan menargetkan pelanggaran signifikan dan menuntut sanksi perdata yang semakin besar, apabila sesuai, untuk mencegah perilaku melanggar hukum". Peninjauan wajib terhadap peraturan COPPA dilakukan pada tahun 2005 (yang menghasilkan tidak adanya perubahan terhadap pedoman asli), dan menemukan bahwa tidak ada dampak merugikan terhadap lanskap daring.

Komisi Perdagangan Federal (FTC) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan menegakkan COPPA. Selain itu, berdasarkan ketentuan COPPA, penyediaan "perlindungan aman" () yang ditetapkan oleh FTC dirancang untuk mendorong peningkatan pengaturan mandiri industri. Berdasarkan ketentuan ini, kelompok industri dan pihak lain dapat meminta persetujuan Komisi atas pedoman pengaturan mandiri untuk mengatur kepatuhan para peserta, sehingga pengelola situs web dalam program yang disetujui Komisi terlebih dahulu akan tunduk pada prosedur disipliner program perlindungan aman sebagai pengganti penegakan oleh FTC. Hingga Juni 2016, FTC telah menyetujui tujuh program perlindungan aman yang dioperasikan oleh TrustArc, ESRB, CARU, PRIVO, Aristotle, Inc., Samet Privacy (kidSAFE), dan Internet Keep Safe Coalition (iKeepSafe). Pada Agustus 2021, Aristotle, Inc. mengundurkan diri dari program perlindungan aman setelah staf FTC menyatakan kekhawatiran serius terhadap penegakan ketentuan perlindungan aman oleh perusahaan tersebut dan menyampaikan niat mereka untuk merekomendasikan pencabutan persetujuan Aristotle dalam menyelenggarakan program perlindungan aman. FTC juga mengumumkan niatnya untuk meneliti secara lebih ketat praktik enam program perlindungan aman lainnya yang masih ada.

Pada September 2011, FTC mengumumkan usulan revisi terhadap aturan COPPA, yang merupakan perubahan signifikan pertama terhadap undang-undang tersebut sejak aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000. Perubahan aturan yang diusulkan memperluas definisi mengenai apa yang dimaksud dengan "mengumpulkan" data dari anak-anak. Aturan yang diusulkan juga memperkenalkan persyaratan penyimpanan dan penghapusan data, yang mewajibkan bahwa data yang diperoleh dari anak-anak hanya disimpan selama waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengumpulannya. Selain itu, ditambahkan persyaratan agar pengelola memastikan bahwa setiap pihak ketiga yang menerima pengungkapan informasi anak memiliki prosedur yang wajar untuk melindungi informasi tersebut.

Pada tahun 2013, aturan COPPA diperbarui seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perangkat seluler oleh anak-anak. Revisi tahun 2013 memperluas jenis layanan daring dan kategori informasi pribadi yang tercakup dalam aturan tersebut, serta menegaskan kembali bahwa persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi diperlukan untuk pengumpulan informasi pribadi pada platform yang ditujukan bagi anak-anak. FTC meninjau aturan dan peraturan setiap sepuluh tahun, tetapi karena evolusi teknologi yang terus-menerus, aturan tersebut kembali dibuka untuk peninjauan pada tahun 2019.Cobb, S. (2021). "It’s COPPA-cated: Protecting Children’s Privacy in the Age of YouTube." Houston Law Review.

Undang-undang ini berlaku bagi situs web dan layanan daring yang dioperasikan untuk tujuan komersial yang ditujukan kepada anak-anak di bawah usia 13 tahun atau yang memiliki pengetahuan nyata bahwa anak-anak di bawah usia 13 tahun memberikan informasi secara daring. Sebagian besar organisasi nirlaba yang diakui dikecualikan dari sebagian besar persyaratan COPPA. Namun, Mahkamah Agung memutuskan bahwa organisasi nirlaba yang dioperasikan untuk kepentingan kegiatan komersial para anggotanya tunduk pada pengaturan FTC dan akibatnya juga pada COPPA. Jenis "persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi" yang diwajibkan sebelum mengumpulkan dan menggunakan informasi yang diberikan oleh anak-anak di bawah usia 13 tahun didasarkan pada "skala bertahap" yang ditetapkan dalam peraturan Komisi Perdagangan Federal yang mempertimbangkan cara informasi tersebut dikumpulkan dan tujuan penggunaan informasi tersebut.

Seiring dengan kemajuan teknologi, anak-anak menjadi semakin terbiasa menggunakan layanan daring dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun COPPA berupaya menjaga keamanan informasi pribadi dan data anak-anak, penegakannya tetap tidak konsisten. Banyak aplikasi dan situs web yang dapat diakses oleh anak-anak tidak mematuhi aturan COPPA. Selain itu, meskipun aplikasi-aplikasi tersebut memiliki syarat dan ketentuan yang selaras dengan aturan COPPA, sering kali ketentuan tersebut sangat panjang dan tidak mudah dipahami oleh anak-anak. Banyak kebijakan privasi tidak mengungkapkan sejauh mana informasi yang mereka bagikan kepada pihak ketiga. Kerap kali pula pengembang tidak menyadari audiens sasaran yang akan dijangkau oleh aplikasi atau situs web mereka, sehingga semakin sulit untuk menerapkan aturan COPPA guna melindungi anak-anak. Hal ini dapat mengekspos anak-anak pada risiko privasi dan menyebabkan kebocoran informasi sensitif. Studi menunjukkan bahwa data yang diambil dari anak-anak telah diberikan kepada periklanan pihak ketiga, yang kemudian mendorong promosi konten yang memicu pembelanjaan impulsif atau mempromosikan produk yang tidak sehat.https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9209675/ Jibb, Lindsay, et al. "Data handling practices and commercial features of apps related to children: A scoping review of content analyses." Archives of Disease in Childhood, vol. 107, no. 7, 2022, pp. 665–673. doi:10.1136/archdischild-2021-323292.

COPPA 2.0 diperkenalkan untuk memperluas rentang usia yang dicakup oleh COPPA hingga anak di bawah usia 17 tahun. Rancangan ini diperkenalkan di Senat bersamaan dengan Kids Online Safety Act (KOSA). Baik KOSA maupun COPPA 2.0 disahkan oleh Senat dengan perolehan suara 91–3 pada 30 Juli 2024. COPPA 2.0 akan mewajibkan remaja berusia 13, 14, 15, atau 16 tahun untuk memberikan persetujuan atas pemrosesan data mereka sendiri, tetapi tidak akan mewajibkan orang tua dari anak berusia 13–16 tahun untuk memberikan persetujuan atas pemrosesan data tersebut. COPPA 2.0, serta KOSA, belum disahkan oleh DPR ketika Kongres Amerika Serikat ke-118 berakhir pada 3 Januari 2025.

Pelanggaran
Menurut FTC, pengadilan dapat mengenakan denda perdata hingga $50.120 atas setiap pelanggaran COPPA. FTC telah melakukan sejumlah tindakan terhadap pengelola situs web karena gagal mematuhi persyaratan COPPA, termasuk tindakan terhadap Google, TikTok, miHoYo, Girls' Life, American Pop Corn Company, Lisa Frank, Inc., Mrs. Fields Cookies, dan The Hershey Company.

Pada Februari 2004, UMG Recordings, Inc. didenda sebesar US$400.000 (setara dengan Rp3,38 miliar) atas pelanggaran COPPA terkait sebuah situs web yang mempromosikan raper berusia 13 tahun saat itu, Lil' Romeo, serta menampung permainan dan aktivitas yang berorientasi pada anak-anak, dan Bonzi Software, yang menawarkan unduhan tokoh animasi "BonziBuddy" yang memberikan saran belanja, lelucon, dan trivia, didenda sebesar $75.000 (setara dengan Rp633,7 juta) atas pelanggaran COPPA. Sama halnya dengan pemilik situs web Xanga yang didenda sebesar US$1.000.000 (setara dengan Rp9,1 miliar) pada tahun 2006 atas pelanggaran COPPA karena berulang kali mengizinkan anak-anak di bawah usia 13 tahun mendaftar layanan tersebut tanpa memperoleh persetujuan orang tua mereka.

Pada tahun 2016, jaringan periklanan seluler inMobi didenda sebesar US$950.000 (setara dengan Rp12,6 miliar) karena melacak geolokasi semua pengguna (termasuk mereka yang berusia di bawah 12 tahun) tanpa sepengetahuan mereka. Perangkat lunak periklanan tersebut terus-menerus melacak lokasi pengguna meskipun terdapat preferensi privasi pada perangkat seluler. Situs web lain yang ditujukan bagi anak-anak dan didenda karena COPPA termasuk Imbee (2008), Kidswirl (2011) dan Skid-e-Kids (2011).

Pada Februari 2019, FTC menjatuhkan denda sebesar $5,7 juta (sekitar Rp79,9 miliar) kepada ByteDance karena gagal mematuhi COPPA melalui aplikasi TikTok mereka (saat itu bernama Musical.ly). ByteDance setuju untuk membayar denda COPPA terbesar sejak undang-undang tersebut diberlakukan serta menambahkan mode khusus anak-anak pada aplikasi TikTok.

Tiga aplikasi kencan milik Wildec ditarik oleh Apple dan Google dari toko aplikasi masing-masing, setelah FTC menetapkan bahwa aplikasi-aplikasi kencan tersebut mengizinkan pengguna di bawah usia 13 tahun untuk mendaftar, bahwa Wildec mengetahui adanya jumlah pengguna anak di bawah umur yang signifikan, dan bahwa hal ini memungkinkan terjadinya kontak yang tidak pantas dengan anak di bawah umur.

Pada 4 September 2019, FTC menjatuhkan denda sebesar $170 juta (setara dengan Rp2,4 triliun) kepada YouTube atas pelanggaran COPPA, termasuk pelacakan histori tontonan anak di bawah umur untuk memfasilitasi iklan tertarget. Banyak platform media sosial terkemuka menjadi sasaran pengawasan FTC, terutama kelompok seperti Facebook, karena platform tersebut memiliki pengguna yang mengabaikan pedoman COPPA sejak awal berdirinya. Sebagai hasilnya, YouTube mengumumkan bahwa sebagai bagian dari penyelesaian perkara, pada tahun 2020 mereka akan mewajibkan pengelola kanal untuk menandai video yang "berorientasi pada anak" sebagai demikian, serta akan menggunakan pemelajaran mesin untuk secara otomatis menandai video yang jelas "berorientasi pada anak" apabila belum ditandai. Dalam ketentuan penyelesaian tersebut, pengelola kanal yang gagal menandai video sebagai "berorientasi pada anak" dapat didenda oleh FTC hingga $42.530 (setara dengan Rp628,5 juta) per video, yang menimbulkan kritik terhadap ketentuan penyelesaian tersebut. Keputusan ini muncul dengan ketentuan yang, meskipun didasarkan pada niat baik, menimbulkan banyak masalah di kalangan kreator konten di situs tersebut. Pengguna seperti Ryan's World, Philip DeFranco, dan TheOdd1sOut dengan konten yang sangat berbeda mendapati diri mereka berada dalam konflik karena daya tarik konten mereka bagi anak-anak. Pedoman berikut diterapkan berdasarkan kerangka yang ditetapkan oleh aturan-aturan berikut:

Pada tahun 2022, Epic Games menyelesaikan pengaduan Komisi Perdagangan Federal dengan antara lain menyetujui pembayaran denda sebesar $275 juta atas pelanggaran COPPA. Pengaduan FTC menuduh bahwa Epic secara ilegal mengumpulkan informasi pribadi dari anak-anak di bawah usia 13 tahun dan mempersulit orang tua untuk menghapus informasi tersebut. Kesepakatan lengkap tersebut juga mencakup tambahan sebesar $245 juta untuk mengembalikan dana kepada pengguna yang dimanipulasi agar melakukan pembelian yang tidak disengaja.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan FTC secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap TikTok dan pemiliknya, ByteDance, atas pelanggaran COPPA pada Agustus 2024, dengan menyatakan bahwa aplikasi tersebut mengumpulkan informasi pribadi dari pengguna anak di bawah umur serta mengizinkan mereka berinteraksi dengan orang dewasa dan konten dewasa.

Kepatuhan
Pada Desember 2012, Komisi Perdagangan Federal mengeluarkan revisi yang mulai berlaku pada 1 Juli 2013, yang menciptakan persyaratan tambahan terkait pemberitahuan dan persetujuan orang tua, mengubah definisi, serta menambahkan kewajiban lain bagi organisasi yang (1) mengoperasikan situs web atau layanan daring yang "ditujukan kepada anak-anak" di bawah usia 12 tahun dan yang mengumpulkan "informasi pribadi" dari pengguna atau (2) dengan sengaja mengumpulkan informasi pribadi dari orang-orang di bawah usia 13 tahun melalui situs web atau layanan daring. Setelah 1 Juli 2013, para pengelola harus:

 Memasang kebijakan privasi daring yang jelas dan komprehensif yang menjelaskan praktik informasi mereka terkait informasi pribadi yang dikumpulkan secara daring dari individu di bawah usia 13 tahun;
 Melakukan upaya yang wajar (dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia) untuk memberikan pemberitahuan langsung kepada orang tua mengenai praktik pengelola terkait pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan informasi pribadi dari individu di bawah usia 13 tahun, termasuk pemberitahuan atas setiap perubahan material terhadap praktik tersebut yang sebelumnya telah disetujui oleh orang tua;
 Memperoleh persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi, dengan pengecualian terbatas, sebelum melakukan pengumpulan, penggunaan, dan/atau pengungkapan informasi pribadi dari individu di bawah usia 13 tahun;
 Menyediakan sarana yang wajar bagi orang tua untuk meninjau informasi pribadi yang dikumpulkan dari anak mereka serta untuk menolak mengizinkan penggunaan lanjutan atau penyimpanan informasi tersebut;
 Menetapkan dan memelihara prosedur yang wajar untuk melindungi kerahasiaan, keamanan, dan integritas informasi pribadi yang dikumpulkan dari anak-anak di bawah usia 13 tahun, termasuk dengan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengungkapkan atau menyerahkan informasi pribadi tersebut hanya kepada pihak-pihak yang mampu menjaga kerahasiaan dan keamanannya;
 Menyimpan informasi pribadi yang dikumpulkan secara daring dari seorang anak hanya selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya dan menghapus informasi tersebut dengan menggunakan langkah-langkah yang wajar untuk melindungi dari akses atau penggunaan yang tidak sah; dan
 Pengelola dilarang menjadikan partisipasi seorang anak dalam suatu aktivitas daring bergantung pada keharusan anak tersebut memberikan informasi lebih banyak daripada yang secara wajar diperlukan untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Menurut pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Komisi Perdagangan Federal, seorang pengelola memiliki pengetahuan nyata mengenai usia pengguna apabila situs atau layanan tersebut meminta dan menerima informasi dari pengguna yang memungkinkan penentuan usia orang tersebut. Salah satu contoh yang dikemukakan oleh FTC mencakup pengelola yang meminta tanggal lahir pada halaman pendaftaran situs; pengelola tersebut memiliki pengetahuan nyata sebagaimana didefinisikan oleh COPPA apabila seorang pengguna memberikan tahun kelahiran yang menunjukkan bahwa ia berusia di bawah 13 tahun. Contoh lain yang dikemukakan oleh FTC adalah bahwa seorang pengelola dapat memiliki pengetahuan nyata berdasarkan jawaban atas pertanyaan "pengidentifikasi usia" seperti "Kelas berapa Anda sekarang?" atau "Jenis sekolah apa yang Anda ikuti? (a) sekolah dasar; (b) sekolah menengah pertama; (c) sekolah menengah atas; (d) perguruan tinggi."

Biaya kecil dikenakan oleh Microsoft berdasarkan COPPA sebagai cara untuk memverifikasi persetujuan orang tua. Biaya tersebut disumbangkan kepada National Center for Missing & Exploited Children. Namun, Google mengenakan biaya kecil sebagai cara untuk memverifikasi tanggal lahir seseorang.

Dalam perubahan yang berlaku efektif 1 Juli 2013, definisi operator diperbarui untuk memperjelas bahwa COPPA mencakup situs atau layanan yang ditujukan kepada anak-anak yang mengintegrasikan layanan pihak luar, seperti pengaya atau jaringan periklanan, yang mengumpulkan informasi pribadi dari pengunjungnya. Definisi situs web atau layanan daring yang ditujukan kepada anak-anak diperluas untuk mencakup pengaya atau jaringan iklan yang memiliki pengetahuan aktual bahwa mereka mengumpulkan informasi pribadi melalui situs web atau layanan daring yang ditujukan kepada anak-anak. Situs web dan layanan yang menargetkan anak-anak sebagai audiens sekunder dapat membedakan antar pengguna, dan diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan serta memperoleh persetujuan orang tua hanya bagi pengguna yang mengidentifikasi diri mereka berusia di bawah 13 tahun. Definisi informasi pribadi yang memerlukan pemberitahuan dan persetujuan orang tua sebelum pengumpulan kini mencakup "pengenal persisten" yang dapat digunakan untuk mengenali pengguna dari waktu ke waktu dan di berbagai situs web atau layanan daring yang berbeda. Namun, pemberitahuan dan persetujuan orang tua tidak diperlukan apabila operator mengumpulkan pengenal persisten semata-mata untuk tujuan mendukung operasi internal situs web atau layanan daring tersebut. Definisi informasi pribadi setelah 1 Juli 2013 juga mencakup informasi geolokasi, serta foto, video, dan berkas audio yang memuat citra atau suara seorang anak.

Pada 19 November 2015, FTC mengumumkan bahwa mereka telah menyetujui metode tambahan untuk memperoleh persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi, yaitu "pencocokan wajah dengan identifikasi foto yang diverifikasi" (; FMVPI). Proses dua langkah ini memungkinkan orang tua untuk menyerahkan identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah untuk autentikasi, kemudian mengirimkan foto spontan melalui perangkat seluler atau kamera web, yang selanjutnya dibandingkan dengan foto pada identitas tersebut.

Ruang lingkup internasional
FTC telah menegaskan bahwa COPPA berlaku bagi setiap layanan daring yang ditujukan kepada pengguna di Amerika Serikat atau yang secara sadar mengumpulkan informasi dari anak-anak di Amerika Serikat, tanpa memandang negara asalnya. Mengacu pada situs web resmi mereka, pernyataan berikut mencerminkan pandangan tersebut: 

Kantor Urusan Internasional FTC mengarahkan kegiatan internasional lembaga tersebut dalam bidang persaingan dan perlindungan konsumen, yang meliputi:
 memperkuat hubungan dengan lembaga persaingan usaha dan perlindungan konsumen di luar negeri
 mengembangkan pengaturan dan perjanjian formal maupun informal dengan lembaga persaingan usaha dan perlindungan konsumen di seluruh dunia
 terlibat dalam dialog kerja sama serta menyampaikan laporan pada forum internasional di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen
 membantu lembaga-lembaga di seluruh dunia dalam mengembangkan dan meningkatkan program persaingan usaha dan perlindungan konsumen mereka sendiri
 berbagi informasi dengan otoritas penegak hukum asing melalui Undang-Undang U.S. Safe Web
 memelihara International Fellows Program yang kuat

Namun, FTC jarang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan asing, dan menghadapi sejumlah tantangan praktis dalam melakukannya. Asumsi umum yang berlaku adalah bahwa, meskipun dunia layanan internet saling terhubung, yurisdiksi hanya berlaku untuk operasi domestik. Meskipun demikian, FTC telah berhasil menegakkan COPPA terhadap setidaknya satu perusahaan asing dengan basis pengguna yang signifikan di Amerika Serikat, dengan mengamankan penyelesaian sebesar $5,7 juta (setara dengan Rp79,9 miliar) terhadap perusahaan asal Tiongkok, ByteDance, terkait aplikasi TikTok mereka.

Kritik

COPPA bersifat kontroversial dan telah dikritik sebagai tidak efektif serta berpotensi bertentangan dengan konstitusi oleh para pakar hukum dan media massa sejak pertama kali dirancang. Keluhan yang diarahkan terhadap undang-undang ini mencakup pemilik situs web yang melarang pengguna berusia 12 tahun ke bawah, yang justru "mendorong pemalsuan usia dan memungkinkan situs web menghindari beban untuk memperoleh persetujuan orang tua", serta pengekangan aktif terhadap hak anak atas kebebasan berbicara, ekspresi diri, dan hak-hak Amandemen Pertama lainnya akibat keharusan mendaftarkan akun untuk dapat melakukannya.

Keterlambatan dalam memperoleh persetujuan orang tua sering kali menyebabkan anak-anak beralih ke aktivitas lain yang kurang sesuai dengan usia mereka atau menimbulkan risiko privasi yang lebih besar.

Selain itu, pembatasan usia dan proses "persetujuan orang tua" mudah untuk diakali oleh anak-anak, dan orang tua pada umumnya membantu mereka berbohong mengenai usia mereka.

Internet Safety Technical Task Force yang terdiri atas para ahli dari kalangan akademisi dan perusahaan komersial menemukan pada tahun 2012 bahwa verifikasi usia wajib bukan hanya merupakan solusi yang buruk bagi privasi, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap privasi. Undang-undang tersebut juga memiliki banyak celah keamanan. Sebagai contoh, undang-undang ini tidak melindungi anak-anak dari iklan predator, tidak mencegah anak-anak mengakses pornografi atau berbohong mengenai usia mereka, serta tidak menjamin lingkungan daring yang sepenuhnya aman. Wartawan teknologi Larry Magid, penentang vokal undang-undang ini sejak lama, juga menekankan bahwa orang tualah, bukan pemerintah, yang memegang sebagian besar tanggung jawab dalam melindungi anak-anak secara daring. COPPA juga dikritik karena potensi efek jeri terhadap aplikasi, konten, situs web, dan layanan daring untuk anak-anak. Sebagai contoh, Snapchat merilis versi Snapkidz dari aplikasinya pada Juni 2013, tetapi tidak seperti Snapchat, Snapkidz sama sekali tidak mengizinkan berbagi foto karena peraturan COPPA. Demikian pula, telah ditunjukkan bahwa Aturan COPPA tidak semata-mata mengenai perlindungan privasi, melainkan lebih tentang "penegakan hukum."

Sanksi COPPA ($40.000 per pelanggaran; setara dengan Rp397,1 juta) berpotensi menjadi bencana bagi usaha kecil, sehingga merusak model bisnis mereka. Sebaliknya, FTC telah dikritik, termasuk oleh penulis COPPA Ed Markey dan komisaris FTC Rohit Chopra, karena tidak menjatuhkan denda yang cukup berat kepada perusahaan besar dan perusahaan teknologi raksasa atas pelanggaran COPPA mereka, terutama jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut. Sebagai perbandingan, pelanggar Regulasi Umum Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa dapat dikenai denda hingga 4% dari pendapatan global tahunan mereka.

Dengan meningkatnya pendidikan virtual, COPPA mungkin kurang memadai dalam merepresentasikan peran pengurus, guru, dan sekolah dalam melindungi privasi siswa berdasarkan asumsi loco parentis.

Mark Zuckerberg, salah satu pendiri dan CEO Facebook, menyatakan penentangannya terhadap COPPA pada tahun 2011 dan menyatakan, "Itu akan menjadi pertarungan yang akan kami hadapi pada suatu saat. Filsafat saya adalah bahwa untuk pendidikan Anda perlu memulainya pada usia yang sangat, sangat dini." Pada tahun berikutnya, Jim Steyer, CEO Common Sense Media, menyerukan pembaruan terhadap COPPA dengan menyebut masa pembentukan undang-undang tersebut sebagai "zaman batu media digital" serta menyoroti ketiadaan platform seperti Google, YouTube, Facebook, dan Twitter pada saat itu.

Pada tahun 2019, Pemerintah Negara Bagian New York menggugat YouTube karena melanggar COPPA dengan secara ilegal menyimpan informasi yang berkaitan dengan anak-anak di bawah usia 13 tahun. YouTube menanggapi dengan membagi kontennya secara ketat menjadi "untuk anak-anak" dan "bukan untuk anak-anak". Hal ini menuai kritik yang sangat keras dari komunitas YouTube, khususnya dari para pemain, dengan banyak pihak menuduh bahwa FTC Amerika Serikat bermaksud mendenda kreator konten sebesar $42.530 (setara dengan Rp599,2 juta) untuk "setiap video yang salah diberi label", yang berpotensi menempatkan seluruh pengguna dalam risiko. Namun, sebagian pihak menyatakan skeptisisme terhadap hal ini, dengan berpendapat bahwa denda tersebut sebenarnya merujuk pada sanksi perdata, yang kemungkinan ditujukan kepada operator situs dan/atau diberlakukan untuk pelanggaran COPPA yang lebih serius atau kasus khusus "pelabelan video yang keliru". Hingga Desember 2022, belum ada YouTuber yang didenda.

Beberapa rancangan undang-undang telah diajukan untuk mengubah COPPA. Markey dan Josh Hawley mengajukan beberapa rancangan undang-undang (di DPR pada 2018 sebagai "Do Not Track Kids Act", dan pada 2019 sebagai usulan di Senat) yang mengusulkan agar COPPA melarang penggunaan iklan tertarget kepada pengguna di bawah usia 13 tahun, mewajibkan persetujuan pribadi sebelum pengumpulan informasi pribadi dari pengguna berusia 13–15 tahun, mengharuskan perangkat dan mainan terhubung yang ditujukan kepada anak-anak untuk memenuhi standar keamanan serta mencantumkan pengungkapan kebijakan privasi pada kemasannya, dan mewajibkan layanan untuk menyediakan sebuah "tombol penghapus" guna "memungkinkan pengguna menghapus konten informasi pribadi yang tersedia untuk umum yang dikirimkan oleh anak, apabila memungkinkan secara teknologi". Pada Januari 2020, Bobby Rush dan Tim Walberg memperkenalkan rancangan undang-undang DPR serupa yang dikenal sebagai Preventing Real Online Threats Endangering Children Today (PROTECT Kids) Act, yang akan memperluas seluruh persyaratan persetujuan COPPA yang ada kepada pengguna di bawah usia 16 tahun, serta secara eksplisit menambahkan aplikasi seluler, "geolokasi presisi", dan data biometrik ke dalam cakupannya.

 Efek dalam aplikasi seluler dan ekosistem teknologi iklan 
Seiring internet terus berkembang, anak-anak kini mengalihkan perhatian penggunaan internet mereka dari laman web ke aplikasi, di mana penerapan aturan COPPA menjadi lebih kompleks untuk ditangani. Kemajuan ini membuat semakin sulit untuk mengikuti jenis-jenis risiko baru yang tidak tercakup oleh pemberitahuan dan aturan awal. Para akademisi berpendapat bahwa kerangka persetujuan COPPA kesulitan untuk tetap relevan dengan fitur-fitur baru seperti periklanan pihak ketiga, pengenal persisten, dan pelacakan perilaku waktu nyata yang beroperasi dengan cara yang tidak disadari oleh anak-anak maupun orang tua. Sandoval (2024) menyatakan bahwa meskipun perusahaan mampu mematuhi aturan COPPA secara langsung, tetap terdapat risiko pelacakan akibat kurangnya undang-undang yang sepenuhnya melindungi individu. Aplikasi seluler seperti toko aplikasi dan jaringan terus-menerus mengumpulkan data latar belakang sehingga individu tetap berada dalam kondisi rentan.Sandoval, M. (2024). Child Privacy in the Digital Era: Is COPPA Enough?. American University Washington College of Law Research Paper. Retrieved from https://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1132&context=research

SDK (singkatan dari "software development kits"; alat pengembangan perangkat lunak) adalah alat yang digunakan pengembang untuk membangun aplikasi. Banyak aplikasi seluler yang ditujukan bagi anak-anak menggunakan SDK bersama dengan pelacak pihak ketiga lainnya yang menciptakan jalur pengumpulan data yang tidak disadari oleh pengguna. Para peneliti menyatakan bahwa alat pelacakan ini mentransmisikan pengenal persisten, yaitu penanda digital yang melacak perangkat atau pengguna dari waktu ke waktu. Selain itu, alat tersebut juga melacak pola interaksi dan informasi perangkat sehingga membentuk profil perilaku tanpa memandang peraturan COPPA. Penelitian menemukan bahwa terdapat titik buta dalam aplikasi yang ditujukan bagi anak-anak yang melacak informasi mereka tanpa pengungkapan.Reyes, I., Wijesekera, P., Reardon, J., On, A. E., Razaghpanah, A., Vallina-Rodriguez, N., & Egelman, S. (2017). “Is Our Children’s Apps Learning?” Automatically Detecting COPPA Compliance Violations. In *Proceedings of the Workshop on Technology and Consumer Protection (ConPro ’17)*. IEEE. Diakses dari https://ieee-security.org/TC/EuroSP2017/conpro/papers/reyes-conpro17.pdf Peneliti lain menjelaskan bahwa karena banyak aplikasi yang ditujukan bagi anak-anak memperoleh keuntungan dari iklan, aplikasi tersebut lebih cenderung dan berfokus pada pengumpulan data demi keuntungan dibandingkan perlindungan privasi anak-anak.Cecere, G., Maggio, G., & Bruno, R. (2023). The Case of Apps for Young Children: Data Collection, Monetization, and Compliance with COPPA. Boston University Questrom School of Business Working Paper. Diakses dari https://questromworld.bu.edu

Verifikasi usia penting dalam melindungi anak-anak secara daring, tetapi tetap menjadi tantangan dalam lingkungan seluler. Aplikasi yang dirancang untuk anak-anak dibuat sederhana agar mereka dapat dengan mudah dan cepat mengakses permainan atau layanan streaming sesuai keinginan. Standar minimum dalam pengaturan biasanya hanya dengan memasukkan usia, tetapi sistem ini mudah dilewati karena anak-anak dapat memasukkan usia yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Karena anak-anak cenderung menggunakan teknologi yang digunakan bersama dalam rumah tangga, hal ini semakin menyulitkan aplikasi untuk menentukan usia pengguna. Kebijakan yang mengharuskan verifikasi usia juga cenderung dianggap merepotkan oleh pengguna karena memerlukan langkah tambahan seperti konfirmasi surel atau validasi kartu kredit.Livingstone, S. (2025). There is no right age! The search for age-appropriate ways to protect children online. Journal of Children & Media. Taylor & Francis Online. Dalam konteks peraturan COPPA, telah diperdebatkan bahwa batas usia 13 tahun tidak secara memadai mengatur interaksi anak-anak dengan platform digital.Brennen, S. (2025). How Should Policymakers Approach Age Verification?. Centre for Growth and Opportunity. Diakses dari https://www.thecgo.org

Lihat pula


Referensi

Pranala luar
 Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) of 1998, melalui Komisi Perdagangan Federal
 16 C.F.R. Part 312, the FTC's Children's Online Privacy Protection Rule, melalui Government Printing Office
 Six Step Compliance Plan for Your Business melalui Komisi Perdagangan Federal, Business Center
 Children's Privacy, melalui Komisi Perdagangan Federal
 FTC FAQ on COPPA compliance, melalui Komisi Perdagangan Federal
 Cybertelecom :: COPPA  Informasi tentang perkembangan peraturan COPPA