Mosi Djoeir Moehamad

Mosi Djoeir Moehamad adalah mosi yang diajukan oleh Fraksi Partai Sosialis Indonesia (PSI) di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) Republik Indonesia (RI) pada tahun 1954. Isinya yaitu menuntut pemberian otonomi yang luas bagi Aceh. Mosi ini diprakarsai oleh Djoeir Moehamad, politikus PSI yang menjabat sebagai Ketua Komisi Dalam Negeri dan Komisi Penerangan DPRS RI (1950-1956).

 Latar Belakang 
Mosi Djoeir Moehamad dilatarbelakangi oleh penerapan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis pada awal kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kewenangan pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah.

Selain itu, mosi ini juga dipengaruhi oleh situasi politik pada masa Demokrasi Liberal yang ditandai dengan seringnya pembentukan dan pembubaran kabinet akibat mosi tidak percaya di parlemen. Ketidakstabilan politik tersebut menghambat pelaksanaan program pemerintah dan menimbulkan ketidakpuasan di daerah-daerah, sehingga para pemimpin dan masyarakat daerah merasa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Sebagai perwakilan PSI sekaligus Ketua Komisi Dalam Negeri DPRS RI, Djoeir melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat serta mengkaji permasalahan yang dihadapi daerah. Salah satunya adalah ke Aceh, yang pada saat itu tengah dilanda pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh.

Dalam kunjungan ke Aceh, Djoeir didampingi oleh Amelz, anggota parlemen dari Fraksi Masyumi yang merupakan putra daerah Aceh sekaligus pimpinan Penerbit Bulan Bintang. Ia melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah, antara lain Kutaraja, Takengon, Lhokseumawe, Bireuen, Langsa, Pidie, dan Meulaboh, serta melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang terlibat dalam gerakan DI/TII.

Berdasarkan hasil kunjungannya, Djoeir menyimpulkan bahwa pemberontakan DI/TII di Aceh dipicu oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks. Salah satunya adalah kuatnya rasa kebanggaan masyarakat Aceh terhadap sejarah perjuangan daerahnya, baik dalam melawan penjajahan Inggris dan Belanda maupun dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Aceh dikenal sebagai daerah yang relatif tidak mengalami Agresi Militer Belanda I dan II, serta memiliki kontribusi pejuang yang turut berperang di wilayah lain seperti Medan dan Sumatra Barat.

Pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, Aceh pernah berstatus sebagai provinsi tersendiri dengan Teungku Daud Beureueh sebagai gubernur militer. Namun, pada masa Kabinet Natsir, Aceh digabungkan ke dalam Provinsi Sumatra Utara, sehingga status dan kewenangan daerah tersebut mengalami pengurangan. 

Selain itu, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Aceh menuntut keleluasaan dalam mengatur kehidupan daerah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tuntutan tersebut diwujudkan dalam permintaan otonomi daerah yang luas.

Berdasarkan hasil kunjungannya, Djoeir kemudian mengajukan sebuah mosi di parlemen atas nama PSI yang mengusulkan pemberian otonomi luas bagi Aceh. Dalam risalah parlemen dan pemberitaan pers, usulan tersebut dikenal sebagai Mosi Djoeir Moehamad.

 Dampak 
Mosi tersebut ditandatangani oleh Djohan Sjahruzah, Soebadio, dan Andi Zainal Abidin dari PSI. Selain itu, mosi ini juga memperoleh dukungan dari sejumlah fraksi lain di parlemen, kecuali Fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Murba. Mosi tersebut mendapat perhatian luas dari surat kabar di Jakarta yang memberitakan isi mosi serta isu otonomi daerah.

Namun, mosi tersebut juga menuai kritik dari Fraksi PNI dan PKI di parlemen. Kritik serupa disampaikan melalui surat kabar yang berafiliasi dengan kedua partai tersebut, seperti Suluh Indonesia, Harian Rakyat, dan Bintang Timur. Mereka menilai bahwa kunjungan Djoeir ke Aceh berpotensi melemahkan posisi pemerintah yang sedang melakukan penumpasan terhadap pemberontakan DI/TII.

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri saat itu, Mr. Wongsonegoro, justru menyampaikan apresiasi kepada Djoeir karena memperoleh fakta dan data mengenai kondisi DI/TII di Aceh secara langsung dari lapangan.

Pada masa kampanye Pemilihan Umum 1955, Djoeir berperan sebagai juru kampanye Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan mengangkat isu otonomi daerah di wilayah Aceh hingga Sulawesi.

Djoeir menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah tidak perlu seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Dalam konsep tersebut, Pemerintah Pusat menangani urusan pertahanan, politik luar negeri, perdagangan luar negeri, dan ekonomi moneter, sedangkan urusan pemerintahan lainnya diserahkan kepada daerah yang dianggap mampu.

Sejak diajukannya Mosi Djoeir Mohamad di Parlemen, isu otonomi daerah menjadi bagian dari pembahasan politik nasional. Hal ini terkait dengan gerakan pembangunan dan pergolakan daerah yang terjadi hingga pemberontakan PRRI/Permesta pada tahun 1958.

Mosi Djoeir Mohamad menekankan perjuangan kepentingan daerah melalui jalur konstitusional, berbeda dengan gerakan lain dengan tujuan serupa yang menempuh cara di luar mekanisme konstitusi. Aceh sendiri mendapatkan pengakuan status sebagai daerah istimewa melalui keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959, pada 7 Desember 1959.

Sementara itu, terkait kedudukan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Undang-undang ini mengatur keistimewaan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan, serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

 Referensi