Bencana nasional

Di Indonesia, bencana nasional merupakan sebutan untuk bencana yang memiliki skala dan dampak sangat luas secara nasional, melintasi batas kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk mengatasinya. Istilah ini digunakan untuk menyebut bencana yang memiliki dampak besar perlu diberlakukannya keadaan darurat untuk menanggapinya.

 Indikator 
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pada Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator, meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Mengacu pada Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di mana status keadaan darurat bencana dapat ditetapkan bila situasi tersebut menuntut adanya respons dan tindakan segera yang memadai.

Keadaan darurat bencana terbagi menjadi 3 tingkatan, yakni keadaan darurat bencana kabupaten/kota, keadaan darurat bencana provinsi, serta keadaan darurat bencana nasional. Perbedaan antara ketiganya terletak pada skala dampak dan tingkat kemampuan pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana tersebut secara mandiri. Dengan mengacu pada undang-undang sebelumnya, pemerintah sebagai penyelenggara penanggulangan bencana memiliki wewenang penuh untuk menetapkan status darurat bencana, di mana penetapan tersebut dilaksanakan oleh bupati atau wali kota (untuk bencana skala kabupaten/kota), gubernur (untuk bencana berskala provinsi), dan presiden (untuk bencana berskala nasional).

 Prosedur 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, indikator yang terpenuhi akan diterapkan proses prosedur penanganannya. Gubernur wilayah terdampak , yang merasa bahwa penanganan darurat bencana melebihi kapasitas pemerintah provisnsi, dapat mengeluarkan surat pernyataan kepada presiden tentang ketidakmampuan menyelenggarakan penanganan darurat bencana. Gubernur juga dapat mengajukan permohonan agar status keadaan darurat provinsi bisa ditingkatkan statusnya menjadi darurat bencana nasional. Sekitar 1x24 jam setelah surat pernyataan keluar, maka BNPB dan kementerian atau lembaga terkait akan mengadakan koordinasi di tingkat nasional. Hasil rekomendasi tindak lanjut akan keluar yang menyatakan perlu atau tidaknya menaikkan status keadaan bencana menjadi tingkat nasional. Setelah adanya rekomendasi, maka Presiden akan segera menetapkan status bencana nasional. Kepala BNBP dan kementerian dan lembaga terkait dapat segera mengambil tindakan untuk menyelenggarakan penanganan darurat bencana lebih lanjut. Apabila rekomendasi menghasilkan wilayah terdampak belum bisa dikatakan sebagai darurat bencana nasional, maka gubernur akan menerima informasi bahwa pemerintah akan melakukan pendampingan dalam penyelengaraan penanganan darurat bencana tersebut.

 Referensi 

Kategori:Bencana alam di Indonesia