Bank Bullion Indonesia

Lahir resmi di Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraaan Kegiatan Usaha Bullion, dapat juga diistilahkan Bank Emas yaitu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan. 

Peraturan tersebut juga dimaksudkan selain dari penjelasan ruang lingkup penyelenggaraan layanan kegiatan usaha bullion yang membedakannya dengan Bank Konvensional (Fiat Bank), termasuk didalamnya mengatur tata cara dan persyaratan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagai penyelenggara kegiatan, mekanisme perizinan, pentahapan pelaksanaan dan penerapan prinsip kehati-hatian.

Mengatur juga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud dan perlindungan konsumen serta sistem pelaporan.

 Latar Belakang 
Penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) agar dapat menjembatani supply dan demand terhadap kebutuhan emas, termasuk monetasi emas yang masih mengganggur (iddle) di masyarakat.

POJK ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengamanatkan bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha bullion. POJK Nomor 17 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion mulia berlaku pada tanggal diundangkan

 Referensi