Bahasa Melayu di Hindia Belanda

Bahasa Melayu di Hindia Belanda awalnya digunakan untuk perdagangan di wilayah Hindia Timur oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda. Sejak tahun 1815, bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang digunakan dalam penerbitan traktat, Alkitab dan materi sekuler bagi sekolah misi Protestanisme yang ada di Hindia Belanda. Surat kabar pertama di Hindia Belanda yang ditulis dalam bahasa Melayu ialah Soerat Kabar Bahasa Melaijoe yang diterbitkan oleh penerbit E. Fuhri di Kota Surabaya. Sejak dasawarsa 1840-an, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah gubernemen di Hindia Belanda dan salah satu bahasa yang digunakan oleh pengajar dalam sistem pengajaran ialah bahasa Melayu selain bahasa Belanda dan bahasa daerah setempat.

Pada tahun 1896, Pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adriaan van Ophuijsen untuk menyusun Kitab Logat Melayu dengan tujuan menghasilkan Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ejaan Van Ophuijsen untuk bahasa Melayu dalam alfabet Latin berhasil disusun. Penggunaan bahasa Melayu dengan Ejaan Van Ophuijsen mulai digunakan di Hindia Belanda sejak awal abad ke-20 Masehi oleh kaum elite dan kemudian oleh kalangan pribumi di Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di Hindia Belanda selain bahasa Belanda.

 Awal penggunaan 
Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa utama dalam perdagangan di wilayah Hindia Timur yang dikelola oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda. Penggunaan bahasa Melayu oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda dilakukan ketika mengadakan komunikasi dengan negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda. Aksara yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda menggunakan aksara Arab yang telah umum digunakan oleh negeri-negeri Islam.

Sejak tahun 1815, bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang digunakan dalam penerbitan traktat, Alkitab dan materi sekuler bagi sekolah misi yang ada di Hindia Belanda. Pencetakan naskah-naskah dilakukan oleh sedikitnya 10 percetakan yang dikelola oleh para misionaris dari Belanda. Bahasa Melayu digunakan untuk pendidikan dan penyebaran agama Protestan di Kepulauan Maluku bagian tengah yang merupakan wilayah kekuasaan Perusahaan Hindia Timur Belanda.

Setelah terbentuknya Hindia Belanda melalui pengembalian kekuasaan Belanda atas Hindia Timur dari Inggris, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa utama dalam perdagangan. Dalam buku Kepulauan Melayu yang ditulis oleh Alfred Russel Wallace selama pertengahan abad ke-19 Masehi, disebutkan bahwa bahasa Melayu telah dituturkan di seluruh wilayah Hindia Belanda.

 Pemanfaatan lokal 

 Penerbitan surat kabar di Pulau Jawa 
Surat kabar pertama di Hindia Belanda yang ditulis dalam bahasa Melayu ialah Soerat Kabar Bahasa Melaijoe yang diterbitkan oleh penerbit E. Fuhri di Kota Surabaya. Edisi pertama dari Soerat Kabar Bahasa Melaijoe diterbitkan pada tanggal 5 Januari 1856. Setelah itu, beberapa surat kabar baru di Pulau Jawa dalam wilayah Hindia Belanda juga menggunakan bahasa Melayu. Pada tanggal 3 Februari 1858, di Kota Semarang mulai terbit surat kabar mingguan bernama Selompret Melayoe. Pada tanggal 3 April 1858, mulai terbit surat kabar bulanan bernama Soerat Chabar Betawi di Batavia. Di Kota Surabaya pada tanggal 10 Mei 1862 terbit surat kabar bernama Bintang Timoor. Kemudian di Batavia pada tanggal 11 September 1867 terbit surat kabar mingguan bernama Bianglala.

 Mata pelajaran di sekolah 
Sejak dasawarsa 1840-an, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah gubernemen di Hindia Belanda dengan kurikulum yang jelas. Sekolah gubernemen terutama didirikan di Pulau Jawa. Salah satu bahasa yang digunakan oleh pengajar dalam sistem pengajaran di sekolah gubernemen ialah bahasa Melayu selain bahasa Belanda dan bahasa daerah setempat.

Penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda ditujukan sebagai bahasa pengantar bagi penduduk pribumi. Karena itu, bahasa Melayu tidak digunakan dalam pendidikan kedokteran di Hindia Belanda sejak pengembangannya pada tahun 1850. Sebagian besar dari pejabat dalam bidang kesehatan di Jawatan Kesehatan Militer Hindia Belanda tidak mengerti sama sekali tentang bahasa daerah pribumi maupun bahasa Melayu. Ketidakmengertian ini didasari oleh pengutamaan pelayanan kesehatan bagi orang-orang yang berasal dari Eropa dibandingkan pribumi. Karena itu, bahasa Melayu tidak digunakan pada sekolah kedokteran seperti di Sekolah Dokter Djawa. Sejak tahun 1875, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pengajaran di Sekolah Dokter Djawa.

Pemerintah Hindia Belanda mulai menganggap penting bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi di Hindia Belanda menjelang akhir abad ke-20 Masehi. Karena itu, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan pembelajaran bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dengan pendidikan formal di Hindia Belanda. Pada tahun 1893, kurikulum sekolah yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda menetapkan kegiatan membaca dan menulis bahasa Melayu sebagai salah satu mata pelajaran bagi siswa di Sekolah Kelas I.

Pada tanggal 14 September 1908, Departemen Pengajaran, Ibadah, dan Pariwisata yang mewakili Pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Bacaan Rakyat di Batavia. Komisi Bacaan Rakyat dikelola oleh Biro Penasihat Urusan Pribumi dan diberi tanggung jawab untuk merekomendasikan kepada Direktur Pendidikan dan Keagamaan Hindia Belanda tentang buku yang baik untuk bacaan di sekolah dan bacaan rakyat pada umumnya. Penerbitan buku dan novel berbahasa Melayu oleh Komisi Bacaan Rakyat memperluas penggunaan bahasa Melayu bagi kalangan pribumi di Hindia Belanda.

 Pembakuan ejaan 
Pada tahun 1896, Pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adriaan van Ophuijsen untuk menyusun Kitab Logat Melayu dengan tujuan menghasilkan Ejaan Van Ophuijsen. Penyusunan Kitab Logat Melayu dilakukan dengan bantuan dari Nawawi Soetan Ma‘moer dan Moehammad Taib Soetan Ibrahim. Ejaan Van Ophuijsen untuk bahasa Melayu dalam alfabet Latin berhasil disusun pada tahun 1901. Penggunaan bahasa Melayu dengan Ejaan Van Ophuijsen mulai digunakan di Hindia Belanda sejak awal abad ke-20 Masehi. Hasil pembakuan bahasa Melayu di Hindia Belanda kemudian disebarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ke kaum elite dari kalangan pribumi di Hindia Belanda.

 Pengakuan sebagai bahasa resmi 
Usulan penggunaan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa pengantar dalam pengajaran bahasa Belanda di Hindia Belanda dinyatakan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 28 Agustus 1916. Ki Hadjar Dewantara menyatakan usulannya dalam Kongres Pengajaran Kolonial di Den Haag, Belanda. Dalam penyampaian usulannya, Ki Hadjar Dewantara menjelaskan bahwa bahasa Melayu akan sesuai digunakan untuk seluruh wilayah Hindia Belanda di masa depan. Ia menjelaskan alasannya bahwa bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa pengantar di antara penutur asli bahasa Melayu dan di antara penduduk pribumi pada berbagai wilayah di Hindia Belanda.

Pada tanggal 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di Hindia Belanda selain Bahasa Belanda. Pengakuannya melalui keputusan sidang yang diadakan oleh Dewan Rakyat Hindia Belanda pada tanggal tersebut.

Pada tahun 1919, Jong Sumatranen Bond mengadakan kongres di Kota Padang untuk menindaklanjuti penggunaan bahasa Melayu di Pulau Sumatera. Kongres tersebut diprakarsai oleh Mohammad Yamin yang mendukung penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa wajib bagi orang di Sumatera. Dukungan awal dari Mohammad Yamin melalui penulisan karya sastra dalam bahasa Melayu seperti Sejarah Melayu dan Hang Tuah. Keputusan kongres menetapkan pembentukan sebuah perkumpulan bernama Perserikatan Sastra Melayu. Sejak awal tahun 1920, sebagian besar kaum pergerakan nasionalis dari Jong Sumatranen Bond telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara di Sumatera yang ketika itu termasuk wilayah Hindia Belanda.

 Referensi 

 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 






Kategori:Pendidikan di Hindia Belanda
Kategori:Bahasa Melayu