Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia

Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia dibentuk pada tahun 1801 dengan Undang-Undang Persatuan yang menyerikatkan Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Irlandia menjadi satu negara berdaulat. Nama negara diubah menjadi Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara pada tahun 1927, sesudah Negara Bebas Irlandia diberi kemerdekaan terbatas pada tahun 1922.

Industrialisasi pesat, yang dimulai beberapa dasawarsa sebelum terbentuknya negara ini, terus berlanjut hingga pertengahan abad ke-19. Bencana kelaparan dahsyat di Irlandia, yang diperburuk oleh ketiadaan tindakan penanggulangan dari pemerintah pada pertengahan abad ke-19, mengakibatkan keterpurukan demografis di berbagai pelosok Irlandia, dan memunculkan suara-suara yang menghendaki reforma agraria di Irlandia. Abad ke-19 adalah zaman Revolusi Industri sekaligus zaman pertumbuhan perdagangan dan keuangan, zaman ketika Inggris Raya mendominasi sebagian besar ekonomi dunia. Migrasi ke luar negeri mengalir deras ke tanah seberang milik Inggris dan ke Amerika Serikat.

Dari Kepulauan Inggris di lepas pantai Eropa, kerajaan perserikatan ini mendanai koalisi yang mengalahkan Prancis dalam Perang Napoleon, dan membangun kekuatan angkatan laut yang memampukan Kemaharajaan Inggris untuk menjadi kekuatan dunia terdepan pada abad berikutnya. Mulai dari mengalahkan Napoleon sampai dengan Perang Dunia I, Inggris Raya menjalin hubungan damai yang nyaris tak pernah putus dengan kekuatan-kekuatan besar dunia, kendati tidak segan-segan pula mengobarkan perang-perang besar di Afrika dan Asia, semisal Perang Opium, demi meluaskan mandala kemaharajaan dan kewibawaannya. Jawatan Kolonial dan Jawatan India menyelenggarakan pemerintahan tanah seberang melalui segelintir administrator yang mengelola satuan-satuan wilayah Kemaharajaan Inggris yang menjadi daerah kerjanya masing-masing, sembari mengembangkan lembaga-lembaga lokal. India jajahan Inggris merupakan tanah seberang yang paling penting. Kebijakan utama pemerintahan tanah seberang adalah perdagangan bebas, yang memampukan para cukong dan saudagar Inggris untuk menjalankan usaha dan meraup untung dengan leluasa di negara-negara yang sebenarnya merdeka, misalnya di Amerika Selatan. Mulai dari seperdua akhir abad ke-19, pemerintah Kemaharajaan Inggris secara berangsur memberikan otonomi kepada pemerintah-pemerintah lokal di koloni-koloni tempat para pemukim kulit putih dominan secara politik. Proses pemberian otonomi inilah yang membuat Kanada, Australia, Selandia Baru, Newfoundland, dan Afrika Selatan menjadi dominium swatantra. Meskipun masih menjadi bagian dari Kemaharajaan Inggris, dominium-dominium tersebut semakin diberi keleluasaan untuk menangani sendiri urusan dalam negerinya, sementara urusan luar negeri dan kebijakan perdagangannya tetap menjadi urusan Kemaharajaan Inggris.

Dengan negara-negara lain, Inggris Raya tidak menjalin persekutuan yang bersifat tetap sampai dengan abad ke-20, manakala peningkatan kekuatan angkatan laut Kekaisaran Jerman mulai terlihat sebagai ancaman yang nyata bagi Kemaharajaan Inggris. Untuk menanggapi perkembangan ini, London menjalin kerja sama dengan Jepang, Prancis, dan Rusia, serta lebih mengakrabkan diri dengan Amerika Serikat. Meskipun tidak bersekutu secara resmi dengan negara-negara tersebut, semua kebijakan Inggris pada tahun 1914 mengarah kepada pemakluman perang melawan Jerman apabila negara itu menyerang Prancis. Pemakluman perang akhirnya terjadi pada tahun 1914, ketika Jerman menginvasi Prancis via Belgia, yang netralitasnya sudah dijamin London. Perang Dunia Pertama yang kemudian meletus menjadi ajang pertempuran pihak negara-negara sekutu dan mitra, antara lain Kemaharajaan Inggris, Prancis, Rusia, Italia, dan Amerika Serikat, melawan pihak negara-negara sentral, antara lain Jerman, Austria-Hongaria, dan Kemaharajaan Usmani. Kendati dimenangkan oleh pihak sekutu pada tahun 1918, perang ini menguras sumber daya manusia, peralatan, dan pundi-pundi Inggris.

Keinginan untuk berswatantra yang semakin kuat di Irlandia akhirnya meletuskan Perang Kemerdekaan Irlandia, yang memaksa Inggris untuk mengakui keberadaan Negara Bebas Irlandia pada tahun 1922. Meskipun pemerintahan Negara Bebas Irlandia diselenggarakan di bawah status dominium, dan oleh sebab itu bukan sebuah negara yang sepenuhnya merdeka, selaku sebuah dominium negara itu bukan lagi bagian dari Inggris Raya, dan tidak lagi terwakilkan di parlemen yang bersidang di Westminster. Enam kabupaten di kawasan timur laut Irlandia, yang berstatus swatantra terbatas sejak tahun 1920, memutuskan untuk tidak bergabung dengan Negara Bebas Irlandia, dan tetap menjadi bagian dari Inggris Raya. Kenyataan ini mendorong Inggris Raya untuk mengganti nama resminya menjadi Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara pada tanggal 12 April 1927 dengan Undang-Undang Titel Kerajaan dan Parlementer Tahun 1927. Dengan demikian, negara Inggris Raya saat ini bukanlah negara baru pengganti Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia, melainkan bagian yang tersisa dari negara itu pascalepasnya Negara Bebas Irlandia.

 Tahun 1801 sampai 1820 

 Penyatuan Britania Raya dan Irlandia 

Masa singkat kemerdekaan terbatas bagi Kerajaan Irlandia berakhir ketika pemberontakan Irlandia tahun 1798 meletus selagi Britania Raya sibuk berperang melawan Prancis. Keputusan untuk menyatukan Britania Raya dan Irlandia lahir dari ketakutan Kerajaan Britania Raya akan kemungkinan terbentuknya sebuah negara Irlandia merdeka yang bahu-membahu dengan Republik Prancis melawan Britania Raya. Parlemen Britania Raya dan Parlemen Irlandia masing-masing menuangkan keputusan tersebut ke dalam undang-undang yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1801. Britania raya berhasil membuat Irlandia percaya bahwa kemerdekaan legislatif mereka yang hilang akibat penyatuan ini akan dikompensasi dengan emansipasi Katolik, yaitu pencabutan disabilitas sipil yang diberlakukan atas umat Katolik di Britania Raya dan Irlandia. Meskipun secara pribadi bersimpati terhadap umat Katolik, Raja George III berkeyakinan bahwa menyetujui emansipasi Katolik sama saja dengan melanggar sumpah penobatannya untuk menjunjung tinggi agama Protestan, dan ketiadaan dukungan dari Raja George III bagi inisiatif tersebut mendorong Perdana Menteri William Pitt Muda untuk meletakkan jabatan.

 Perang Napoleon 

Pada Perang Koalisi Kedua (tahun 1799–1801), Inggris menduduki sebagian besar wilayah tanah seberang jajahan Prancis dan Belanda, mengingat Negeri Belanda sudah menjadi salah satu negara satelit Prancis pada tahun 1796, akan tetapi penyakit-penyakit tropis merenggut nyawa 40.000 lebih prajurit Inggris. Ketika Perang Koalisi Kedua diakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Amiens, Inggris bersedia mengembalikan sebagian besar wilayah rampasannya. Penyelesaian damai tersebut pada praktiknya cuma sekadar gencatan senjata, dan Napoleon terus-menerus memprovokasi Inggris dengan berusaha mengembargo perdagangan di negeri itu, dan dengan menduduki kota Hanover, ibu kota Elektorat Hanover, praja kadipaten penutur bahasa Jerman di Kekaisaran Romawi Suci yang diperintah oleh satu orang yang sama dengan kepala negara Inggris Raya. Pada bulan Mei 1803, perang kembali dimaklumkan. Rencana Napoleon untuk menginvasi Britania Raya ternyata tak kunjung terlaksana, sebab utamanya adalah inferioritas kekuatan angkatan laut Prancis, dan pada tahun 1805, satu armada Angkatan Laut Kerajaan di bawah pimpinan Laksamana Muda Nelson secara telak mengalahkan Angkatan Laut Kemaharajaan Prancis dan Angkatan Laut Kerajaan Spanyol dalam Pertempuran Trafalgar, pertempuran laut besar-besaran yang terakhir dalam Perang Napoleon.

Pada tahun 1806, Napoleon mengeluarkan Maklumat Berlin, yang memberlakukan Blokade Eropa Daratan. Kebijakan ini bertujuan melenyapkan ancaman Inggris dengan cara menutup wilayah kekuasaan Prancis dari kegiatan perdagangan luar negeri. Tentara Angkatan Darat Inggris masih dipandang enteng oleh Prancis. Prajurit permanennya cuma berjumlah 220.000 orang saat Perang Napoleon mencapai puncaknya, sedangkan Tentara Angkatan Darat Kemaharajaan Prancis beranggotakan lebih dari satu juta prajurit, belum terhitung prajurit-prajurit dari sekian banyak negara sekutunya dan beberapa ratus ribu anggota garda nasional yang sewaktu-waktu dapat ditambahkan Napoleon ke dalam pasukan angkatan darat Prancis apabila diperlukan. Sekalipun dapat menghambat perdagangan Prancis di luar Eropa Daratan, baik dengan cara merampas dan merongrong kapal-kapal niaga Prancis maupun dengan merebut jajahan-jajahannya, Angkatan Laut Kerajaan tidak dapat mengusik perdagangan Prancis dengan negara-negara berekonomi besar di Eropa Daratan, dan bukan ancaman besar bagi wilayah kekuasaan Prancis di benua Eropa. Dari segi populasi dan kapasitas pertanian, Prancis jauh lebih unggul daripada Kepulauan Inggris, tetapi Prancis kalah unggul dari segi industri, keuangan, perdagangan maritim, dan kekuatan angkatan laut.

Napoleon berharap dapat menumbangkan hegemoni ekonomi Inggris dengan menghalanginya mendekati Eropa Daratan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Inggris memiliki kapasitas industri terbesar di dunia, dan kepiawaiannya mengarungi samudra memampukannya untuk membangun kekuatan ekonomi yang cukup besar lewat perdagangan dengan jajahan-jajahannya dan Amerika Serikat. Pemberontakan Dua Mei yang meletus di Spanyol pada tahun 1808 setidaknya sudah memberi Inggris tempat berpijak di Eropa Daratan. Adipati Wellington mengusir Prancis secara berangsur dari Spanyol, dan pada awal tahun 1814, ketika Napoleon sedang dihalau mundur dari timur oleh Tentara Kerajaan Prusia, Tentara Kekaisaran Austria, dan Tentara Kekaisaran Rusia, Adipati Wellington menginvasi selatan Prancis. Sesudah Napoleon menyerah dan diasingkan ke pulau Elba, perdamaian terasa sudah kembali pulih, tetapi Napoleon mendadak kembali beraksi pada tahun 1815. Negara-negara sekutu segera menyatukan kekuatan, dan pasukan Adipati Wellington bersama pasukan Gebhard Leberecht von Blücher akhirnya mengalahkan Napoleon satu kali untuk selama-lamanya dalam Pertempuran Waterloo.

 Perang tahun 1812 melawan Amerika Serikat 

Untuk mengalahkan Prancis, Inggris menekan keras Amerika Serikat, merampas kapal-kapal Amerika yang dicurigai terlibat perdagangan dengan Prancis, dan memapar paksa orang-orang kelahiran Inggris untuk dijadikan kelasi, termasuk yang mengaku sudah berkewarganegaraan Amerika Serikat. Lembaga-lembaga pemerintah Inggris mempersenjatai suku-suku Indian di Kanada yang menyerang permukiman-permukiman Amerika di daerah perbatasan. Rakyat Amerika merasa dipermalukan dan menyuarakan perang demi menegakkan marwah, kendati sama sekali tidak siap untuk berperang. Perang tahun 1812 hanyalah aksi sampingan kecil-kecilan bagi Inggris, tetapi membuat tentara Amerika kelabakan, dan tak kunjung berhasil menyerang Kanada. Pada tahun 1813, Amerika berhasil merebut Danau Erie, dan dengan demikian menguasai kawasan barat Ontario, mendepak keluar sebagian besar suku Indian dari gelanggang perang. Ketika Napoleon menyerah untuk pertama kalinya pada tahun 1814, tiga pasukan tentara Inggris dikerahkan secara terpisah untuk menyerang pasukan Amerika di kawasan utara New York, di sepanjang pesisir Maryland (membumihanguskan Washington tetapi dipukul mundur di Baltimore), dan memudiki sungai Mississippi hingga dikalahkan secara telak dalam Pertempuran New Orleans. Ketiga-tiga operasi tersebut terbukti gagal, dan panglima-panglima Inggris yang terlibat menemui ajalnya di medan laga atau hidup menanggung malu. Perang mengalami kebuntuan dan tanpa tujuan. Melalui perundingan damai, kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan menjelang akhir tahun 1814 untuk memulihkan batas-batas wilayah sebagaimana adanya sebelum perang meletus. Kanada jajahan Inggris merayakan kebebasannya dari cengkeraman Amerika, Amerika merayakan kemenangan "perang kemerdekaan yang kedua," dan Inggris merayakan keberhasilannya mengalahkan Napoleon. Kesepakatan ini menjadi awal dari dua abad masa damai dan pembukaan perbatasan.

 Reaksi pascaperang (1815–1822) 
Perang Napoleon menempa Inggris Raya menjadi sebuah negara yang sangat berbeda dari Inggris Raya pada tahun 1793. Seiring bergulirnya Revolusi Industri, masyarakat berubah menjadi semakin bersifat perkotaan. Masa pascaperang ini menjadi saksi kelesuan ekonomi, dan penurunan hasil panen serta inflasi menimbulkan keresahan masyarakat yang terus meluas. Kepemimpinan Inggris Raya sangat konservatif, senantiasa waspada memantau gelagat munculnya jenis-jenis aktivitas revolusioner yang sudah merombak sendi-sendi kehidupan bernegara di Prancis. Para sejarawan mendapati sedikit sekali gelagat semacam itu, dan menunjukkan bahwa gerakan-gerakan sosial semisal aliran Metodis sangat menganjurkan dukungan konservatif bagi status quo politik dan sosial.

Perubahan-perubahan konstitusional yang penting antara lain adalah pembaharuan parlemen, dan penurunan tajam kewenangan maupun wibawa monarki. Sesudah pangeran pemangku naik takhta menjadi Raja George IV pada tahun 1820, dia meminta parlemen mengabulkan keinginannya untuk menceraikan Permaisuri Caroline von Braunschweig-Wolfenbüttel, supaya dapat mengawini gundik kesayangannya. Opini masyarakat luas maupun kalangan atas sangat mendukung permaisuri dan mengolok-olok raja. Keteledoran yang memalukan itu turut meruntuhkan wibawa monarki, dan yang mampu dipulihkannya cuma secuil dari kekuasaan yang pernah digenggam Raja George III saat masih waras. Sejarawan Eugene Black mengemukakan sebagai berikut:
 kerusakannya sudah mustahil diperbaiki. Sang kepala negara kian hari kian menjadi lambang kontradiksi pada masa hidupnya sendiri. Lewat kegilaan, ketololan, dan perbuatan asusila, ketiga pendahulu Victoria memurukkan wibawa monarki. Hanya tiga puluh tahun pengamalan ketat nilai-nilai luhur kehidupan berumah tangga Ratu Victoria sajalah yang akhirnya memulihkan citra gemerlap kepala negara.

 Politikus Ultra-Tory: Pembantaian Peterloo dan Enam undang-undang 

Para politikus Ultra-Tory adalah pemimpin-pemimpin reaksioner yang tampaknya mendominasi partai Tory, partai yang menguasai pemerintahan. Setiap kejadian yang tak diinginkan terkesan mengisyaratkan adanya konspirasi sayap kiri yang perlu digencet lebih keras lagi demi mencegah timbulnya teror lain seperti yang pernah terjadi dalam Revolusi Prancis pada tahun 1793. Para sejarawan mendapati bahwa unsur radikal yang melakukan kekerasan itu kecil dan lemah. Memang ada satu dua konspirasi yang melibatkan orang-orang dengan sedikit pengikut dan tidak terlampau berhati-hati, tetapi semuanya dapat ditumpas dalam waktu singkat. Bagaimanapun juga, teknik-teknik penggencetan mencakup penangguhan Habeas Corpus pada tahun 1817 (memungkinkan pemerintah untuk menangkap dan menahan orang-orang yang dicurigai tanpa perlu alasan atau melewati proses peradilan). Undang-Undang Pembungkaman tahun 1817 yang diperjuangkan Bupati Muda Sidmouth memberangus surat-surat kabar oposisi. Pegiat reformasi pun beralih ke media selebaran, dan menjual hingga 50.000 eksemplar per minggu.


 Zaman Victoria 

Zaman Victoria adalah masa pemerintahan Ratu Victoria, mulai dari tahun 1837 sampai 1901, yang merupakan masa jaya Revolusi Industri Inggris dan puncak kegemilangan Kemaharajaan Inggris. Masih menjadi bahan perdebatan para sarjana, apakah zaman Victoria—sebagaimana dibentuk oleh beragam sensibilitas dan keprihatinan politik yang kini dikait-kaitkan dengan orang-orang zaman Victoria—sesungguhnya bermula dengan pengesahan Undang-Undang Reforma Tahun 1832. Zaman Victoria didahului oleh zaman Perwalian dan dilanjutkan oleh zaman Edward. Ratu Victoria naik takhta pada tahun 1837, saat berumur 18 tahun. Pada masa pemerintahannya yang panjang itu, Inggris mencapai puncak kejayaan ekonomi dan kekuatan politiknya, dengan munculnya kapal api, transportasi rel, fotografi, dan telegraf. Inggris sekali lagi menahan diri untuk tidak mencampuri urusan politik Eropa Daratan.

Meskipun hanya memainkan peran kecil di pentas politik, Ratu Victoria menjadi lambang ikonis bangsa Inggris, Kemaharajaan Inggris, negeri Inggris, dan pengendalian diri. Keberhasilannya selaku pemimpin adalah buah dari keberhasilannya dalam mencitrakan diri sebagai gadis lugu, istri dan ibu yang baik, janda yang sabar dan tabah, serta sesepuh keluarga yang penyayang. 

 Kebijakan luar negeri 

 Imperialisme perdagangan bebas 

Sesudah Prancis mengalami kekalahan dalam Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon (tahun 1792–1815), Inggris Raya tampil sebagai kekuatan laut dan kemaharajaan terdepan pada abad ke-19 (London menjadi kota terbesar di dunia mulai sekitar tahun 1830).

 Awal abad ke-20 
Perdana Menteri Inggris Raya dari tahun 1900 sampai 1923: Lord Salisbury, Arthur Balfour, Henry Campbell-Bannerman, H. H. Asquith, David Lloyd George, Bonar Law.

 Zaman Edward (1901–1914) 

Ratu Victoria mangkat pada tahun 1901, dan putranya yang tertua naik takhta menjadi Raja Edward VII, membuka babak baru dalam sejarah Inggris Raya, yakni zaman Edward, yang dicirikan oleh perilaku pamer harta secara jorjoran, kebalikan dari zaman Victoria yang terkesan suram. Memasuki abad ke-20, benda-benda seperti gambar hidup, otomobil, dan pesawat terbang mulai dipergunakan. Abad baru ini dicirikan oleh suasana penuh optimisme. Usaha-usaha reforma sosial dari abad sebelumnya terus dilanjutkan pada abad ke-20 dengan dibentuknya Partai Buruh pada tahun 1900. Raja Edward VII mangkat pada tahun 1910, dan digantikan oleh Raja George V, yang bertakhta dari tahun 1910 sampai 1936. Lantaran bersih dari skandal, giat bekerja keras, dan dicintai rakyat, Raja George V menjadi kepala negara Inggris yang bersama permaisurinya menetapkan tolok ukur keteladanan modern bagi keluarga kerajaan Inggris, yang berasaskan budi pekerti dan nilai-nilai luhur kelas menengah. Raja George V lebih banyak tahu hal-ihwal wilayah tanah seberang ketimbang semua perdana menteri yang menjabat pada masa pemerintahannya. Dia memanfaatkan daya ingatnya yang luar biasa untuk merekam berbagai macam informasi hingga sekecil-kecilnya, baik dalam urusan pakaian seragam, politik, maupun relasi, sehingga mampu menciptakan kesan akrab pada saat berbincang dengan para kawulanya.

Zaman Edward adalah masa kemakmuran sekaligus masanya kriris-krisis politik tereskalasi di luar kendali. Negara dilanda bermacam-macam krisis yang timbul bersamaan dari tahun 1910 sampai 1914. Ketidakstabilan sosial dan politik diakibatkan oleh krisis Irlandia, keresahan kaum buruh, gerakan hak pilih perempuan, dan persaingan antarpartai maupun sengketa terkait undang-undang dasar di parlemen. Bahkan suatu ketika tentara Inggris pernah berani menentang perintah sehubungan dengan penanganan masalah di Irlandia. Ketika pemerintah masih sibuk mencari solusi, Perang Besar meletus tanpa disangka-sangka pada tahun 1914, sehingga penanggulangan masalah-masalah dalam negeri terpaksa harus dikesampingkan dulu. Sistem partai politik zaman Edward sedang berada di titik genting menjelang meletusnya perang pada tahun 1914. Partai Liberal menguasai pemerintahan, dan menjalin persekutuan progresif dengan Partai Buruh dan hubungan yang tidak menentu dengan golongan nasionalis Irlandia. Koalisi ini sepakat untuk mengupayakan perdagangan bebas (bertolak belakang dengan penetapan tarif tinggi yang diupayakan Partai Konservatif), tawar-menawar kolektif yang bebas bagi serikat-serikat pekerja (ditentang Partai Konservatif), penyusunan kebijakan sosial yang aktif dalam rangka membentuk negara yang berkemakmuran, dan perombakan undang-undang dasar untuk membatasi kewenangan Majelis Bangsawan. Koalisi ini tidak memiliki rencana jangka panjang, lantaran terbentuk dari gabungan sisa-sisa kekuatan politik dari dasawarsa 1890-an. Basis sosiologis koalisi ini adalah kesamaan identitas sebagai kelompok masyarakat non-Anglikan dan beretnis non-Inggris, alih-alih konflik baru antarlapisan masyarakat yang dikedepankan oleh Partai Buruh.

 Perang Besar 


 Irlandia 

 Kampanye swatantra Irlandia 

Salah satu kesepakatan yang melatarbelakangi pengesahan Undang-Undang Persatuan Tahun 1800 adalah kesepakatan untuk mencabut Hukum Pidana di Irlandia dan memberikan emansipasi kepada umat Katolik. Meskipun demikian, Raja George III menjegal pemberian emansipasi, dengan alasan bahwa memberikan emansipasi kepada umat Katolik sama saja dengan melanggar sumpah untuk membela Gereja Anglikan yang diikrarkannya pada waktu dinobatkan. Kampanye yang diprakarsai pengacara Daniel O'Connell, dan kemangkatan Raja George III, bermuara pada konsesi emansipasi Katolik pada tahun 1829, dengan memperbolehkan umat Katolik untuk menganggotai Parlemen Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia. Tujuan Daniel O'Connell yang sesungguhnya bukanlah emansipasi Katolik, melainkan pencabutan undang-undang persatuan dengan Britania Raya. Pada tanggal 1 Januari 1843, Daniel O'Connell dengan penuh keyakinan, kendati meleset, menyatakan bahwa pencabutan undang-undang tersebut bakal terwujud pada tahun itu juga. Ketika penyakit busuk daun menyerang tanaman kentang di pulau itu pada tahun 1846, sebagian besar populasi daerah pedesaan, terutama di distrik-distrik Katolik, mulai dilanda kelaparan.

Sekalipun ditambahi sumbangan-sumbangan perorangan dan lembaga-lembaga amal kasih maupun bantuan dari Amerika Serikat, dana pemerintah tak juga memadai untuk mengelakkan Irlandia dari bencana besar. Pemerintah, yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Lord John Russell, berusaha mengumpulkan dana pinjaman sebesar £8 juta dan bermaksud mencari pinjaman tambahan, tetapi usaha ini justru memicu krisis keuangan, yang diperparah oleh permintaan dana untuk pembangunan jalur-jalur kereta api dan impor pangan. Krisis keuangan menghalangi pencairan dana bantuan. Demi menjaga nilai pound tetap setara dengan emas, pemerintah menghentikan dana bantuan pada tahun 1847, dan memaksa Irlandia untuk mendanai penanggulangan bencana dari pendapatan pajak di negeri itu. Sebagian besar pemondok (petani penggarap) kehilangan pekerjaan, dan emigrasi membludak ketika terjadi "bencana Kelaparan Dahsyat" di Irlandia.C. Read. (2019). 'Taxes, tariffs and the economics of nationalism in 1840s Ireland', dalam D. Kanter & P. Walsh (penyunting), Taxation, Politics, and Protest in Ireland, 1692–2016. London: Palgrave Macmillan. hlmn. 199–226. Golongan minoritas yang signifikan memilih wakil-wakil rakyat Unionis, yang mendukung persatuan dengan Britania Raya. Pada dasawarsa 1870-an, Isaac Butt, seorang pengacara Gereja Irlandia (Anglikan), mencetuskan gerakan kebangsaan baru yang bersifat moderat, yaitu Liga Swatantra. Sepeninggal Isaac Butt, gerakan swatantra, yang kemudian dikenal dengan nama Partai Parlementer Irlandia, berubah menjadi kekuatan politik yang besar di bawah kepemimpinan William Shaw dan Charles Stewart Parnell, tuan tanah muda warga Irlandia keturunan Inggris yang beragama Protestan dan radikal.

Gerakan kampanye swatantra Charles Stewart Parnell mencita-citakan pemerintahan Irlandia yang diselenggarakan sendiri oleh Irlandia sebagai salah satu daerah di Inggris Raya. Dua rancangan undang-undang swatantra (tahun 1886 dan tahun 1893) diajukan oleh Perdana Menteri William Ewart Gladstone yang berhaluan liberal, tetapi tidak satupun yang berhasil lolos menjadi undang-undang. Sebab utamanya adalah penentangan dari kubu konservatif dan Majelis Bangsawan. Isu ini menjadi pokok pertikaian di seluruh Irlandia, sebab mayoritas politikus Unionis (sebagian besar tetapi tidak semata-mata berbasis di Ulster) menentang swatantra, lantaran khawatir keberadaan suatu parlemen Nasionalis Katolik (Romatantra) di Dublin bakal mendiskriminasi atau menyerang balik mereka, memaksakan doktrin Gereja Katolik, dan memaksakan tarif-tarif atas industri. Kendati sebagian besar wilayah Irlandia lebih bergantung pada sektor pertanian, kabupaten-kabupaten di Ulster merupakan lokasi industri berat dan akan terdampak oleh pengenaan tarif.

Tuntutan Irlandia berkisar dari "menyingkirkan" Daniel O'Connell, "skema federal" William Sharman Crawford (sebenarnya devolusi, bukan federalisme), sampai Liga Swatantra Isaac Butt. Irlandia belum juga mendekati swatantra pada pertengahan abad ke-19, dan pemberontakan pada tahun 1848 dan 1867 berakhir dengan kegagalan.

Kampanye Daniel O'Connell dihambat oleh terbatasnya cakupan pemilih di Irlandia. Semakin diperluas cakupan pemilih, semakin luas pula ruang gerak partai-partai antipersatuan di Irlandia. Dengan bertarung memperebutkan suara lewat manifesto politik memperjuangkan keswatantraan seperti yang sudah terwujud di Kanada berdasarkan Undang-Undang Amerika Utara Jajahan Inggris Tahun 1867, para politikus pro swatantra berhasil memenangkan mayoritas kursi perwakilan kabupaten maupun kotapraja di Irlandia pada tahun 1874. Pada tahun 1882, kepemimpinan gerakan swatantra beralih ke pundak Charles Stewart Parnell dari Partai Parlementer Irlandia. Kian diperluasnya cakupan pemilih juga mengubah keberagaman ideologis di kalangan wakil-wakil rakyat non-Irlandia, sehingga membuat mereka bersikap lebih terbuka kepada tuntutan-tuntutan rakyat Irlandia. Pemilihan umum tahun 1885 menghasilkan parlemen mengambang, dan Partai Parlementer Irlandia di dalam parlemen ini menjadi pihak yang menentukan perimbangan kekuatan. Mula-mula Partai Parlementer Irlandia mendukung Partai Konservatif di dalam pemerintahan minoritas, tetapi ketika tersiar bocoran informasi bahwa ketua Partai Liberal, William Ewart Gladstone, sedang mempertimbangkan untuk mengabulkan tuntutan swatantra, Partai Parlementer Irlandia langsung mendepak Partai Konservatif dan beralih mendukung Partai Liberal untuk memegang jabatan pemerintahan.

Rancangan Undang-Undang Swatantra Pertama yang diajukan William Ewart Gladstone disusun mengikuti model keswatantraan yang diberikan kepada Kanada pada tahun 1867. Wakil-wakil rakyat Irlandia nantinya tidak usah lagi mengikuti proses pengambilan suara di Westminster, tetapi menggelar sidang parlemen sendiri di Dublin untuk menangani isu-isu dalam negeri. Kebijakan luar negeri dan urusan militer akan tetap diatur London. Rancangan undang-undang yang diajukan William Ewart Gladstone belum mendekati harapan sebagian besar kaum nasionalis Irlandia, tapi masih terlalu radikal di mata kaum unionis Irlandia dan unionis Inggris. Rancangan undang-undang swatantranya yang pertama digagalkan di Majelis Awam menyusul perpecahan di dalam tubuh partainya sendiri. Tokoh Partai Liberal, Joseph Chamberlain, memimpin perang melawan swatantra di parlemen. Joseph Chamberlain berpisah jalan dengan William Ewart Gladstone, dan mendirikan partai baru pada tahun 1886, yaitu Partai Unionis Liberal. Partai ini turut andil menggagalkan perjuangan swatantra dan ujung-ujungnya melebur ke dalam Partai Konservatif. Joseph Chamberlain memanfaatkan sentimen antikatolik untuk membentuk basis pemilih bagi partai barunya di kalangan unsur-unsur Protestan nonkonformis "Oranye" di Inggris dan Irlandia.;  Tokoh Partai Unionis Liberal, John Bright, adalah pencipta slogan terkenal partainya, yaitu "Swatantra berarti Romatantra."

William Ewart Gladstone mengangkat isu itu ke hadapan publik pada pemilihan umum tahun 1886, tetapi para politikus Unionis (dari Partai Konservatif dan Partai Unionis Liberal) memenangkan suara terbanyak. Pada tahun 1890 sebuah kasus perceraian mengungkap perzinaan yang dilakukan Charles Stewart Parnella. Ia dipaksa turun dari panggung politik, dan tutup usia pada tahun 1891. William Ewart Gladstone mengajukan Rancangan Undang-Undang Swatantra Kedua pada tahun 1893, dan kali ini diloloskan oleh Majelis Awam, tetapi digagalkan dalam pembahasan di Majelis Bangsawan yang didominasi Partai Konservatif. Partai Konservatif berkuasa sampai tahun 1906, dan swatantra menjadi isu basi, tetapi penjualan lahan garapan yang disubsidi pemerintah benar-benar menganjlokkan jumlah warga Protestan Irlandia di sebelah selatan Ulster. Lantaran ditolak Partai Konservatif, para politikus nasionalis Irlandia tidak punya pilihan selain mendukung Partai Liberal yang menjadi golongan minoritas di parlemen. Kubu nasionalis Irlandia pecah menjadi beberapa kelompok baru, tetapi semua kelompok baru itu akhirnya melebur pada tahun 1900 ke dalam Partai Parlementer Irlandia yang diketuai John Redmond.

Pemerintah yang dikuasai Partai Konservatif juga merasa bahwa tuntutan-tuntutan di Irlandia dapat dipenuhi dengan cara membantu warga Katolik untuk membeli lahan-lahan garapan mereka dari tuan-tuan tanah Protestan. Penyelesaian masalah dengan uang alih-alih dengan paksaan ini disebut "mematikan swatantra dengan utang budi". Upaya reforma yang diloloskan parlemen antara lain adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Irlandia) Tahun 1898 dan Undang-Undang Pembelian Tanah (Irlandia) Tahun 1903. Antara tahun 1868 sampai 1908, belanja pemerintah untuk kepentingan Irlandia secara umum mengalami peningkatan, berhektar-hektar tanah dibeli dari tuan-tuan tanah untuk didistribusikan kembali kepada para pemilik tanah kecil-kecilan, pemerintahan daerah didemokratisasi, dan cakupan pemilih diperluas secara besar-besaran. Irlandia tetap tenang tanpa gejolak hingga mendekati Perang Dunia I, ketika pemerintah yang dikuasai Partai Liberal meloloskan Undang-Undang Pemerintahan Irlandia Tahun 1914, dan warga Protestan di Ulster bersiap menentangnya dengan perlawanan bersenjata.; 

Warga Protestan Ulster mulai mempersenjatai diri dan membentuk laskar-laskar siaga tempur. Para pucuk pimpinan tentara Inggris menyatakan sikap tidak akan menindaki warga Protestan (insiden Curragh). Tiba-tiba meletus perang melawan Jerman, sehingga urusan swatantra untuk sementara waktu dikesampingkan. Tidak ada wajib militer di Irlandia, dinas militer hanya bersifat opsional. Pemuda-pemuda Protestan maupun Katolik berbondong-bondong mendaftarkan diri secara sukarela untuk bertempur melawan Jerman.

 Kemerdekaan Irlandia 

Pemberontakan Paskah tahun 1916, yang menggunakan senjata kiriman dari Kekaisaran Jerman, sangat tidak tertata. Tentara Inggris berhasil menumpas perberontakan ini sesudah seminggu bertempur, tetapi eksekusi kilat 15 orang pemimpin pemberontakan mengubah pandangan kaum nasionalis menjadi berbalik menentang pemerintah. Hanya dalam semalam, gerakan swatantra bergeser menjadi gerakan kemerdekaan Irlandia. Kabinet memutuskan bahwa Undang-Undang Tahun 1914 harus segera dilaksanakan, dan pemerintahan harus dibentuk di Dublin. Perundingan-perundingan mengalami kebuntuan manakala warga Ulster bersiap-siap mengangkat senjata. Pemerintah pusat di London sekali lagi berusaha untuk mengimplementasikan swatantra pada tahun 1917 dengan menyelenggarakan Konvensi Irlandia. Perdana Menteri mengambil langkah kebijakan ganda pada bulan April 1918, mencoba mengaitkan implementasi swatantra dengan perluasan wajib militer ke Irlandia. Kaum nasionalis Irlandia menolak wajib militer, dan gelombang demonstrasi antiwajib militer mengisyaratkan lonjakan dukungan bagi tuntutan kemerdekaan penuh. Partai Irlandia tumbang, dan Sinn Féin, kekuatan politik baru yang menyerukan penggunaan kekuatan senjata untuk mencapai tujuan, mempersatukan kaum nasionalis Irlandia.

Sinn Féin memenangkan pemilihan umum tahun 1918 di Irlandia, dan sejalan dengan kebijakan abstensinya tidak mengutus wakil-wakil terpilihnya ke Westminster, dan membentuk parlemen separatis sendiri di Dublin, yakni Dáil Éireann, yang mendeklarasikan kemerdekaan Irlandia. Usaha pemerintah Inggris Raya untuk membubarkan Dáil Pertama meletuskan Perang Kemerdekaan Irlandia. Solusi yang diupayakan pemerintah pusat di London adalah membentuk dua parlemen Irlandia untuk memuluskan jalan bagi Rancangan Undang-Undang Swatantra Keempat, yang disahkan menjadi Undang-Undang Pemerintahan Irlandia Tahun 1920 sambil berusaha mematahkan perjuangan Sinn Féin dan Tentara Republikan Irlandia yang kali ini beroperasi berdasarkan amanat dari Dáil Éireann. Pada pertengahan tahun 1921, tercapai kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah Inggris Raya dan Sinn Féin. Kesepakatan ini menghasilkan Perjanjian Damai Inggris-Irlandia. Pada tanggal 6 Desember 1922, Irlandia Selatan membentuk dominium baru bernama Negara Bebas Irlandia. Seperti yang sudah diduga, "Irlandia Utara" (enam kabupaten di Ulster), serta-merta menggunakan haknya yang ditetapkan di dalam Perjanjian Damai Inggris-Irlandia untuk tidak bergabung dengan negara baru itu. Perjanjian Damai ini memecah-belah nasionalisme Irlandia dan meletuskan Perang Saudara Irlandia antara Pemerintahan Darurat Irlandia dan faksi antiperjanjian damai di tubuh Tentara Republikan Irlandia. Negara perserikatan Britania Raya dengan sebagian besar wilayah Ulster akhirnya berganti nama menjadi Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia Utara pada tahun 1927, dan nama inilah yang bertahan sampai sekarang.

 Daftar kepala negara 

Sampai dengan tahun 1927, gelar kepala negara Inggris Raya mengandung kalimat "Kerajaan Perserikatan Britania Raya dan Irlandia". Pada tahun 1927, frasa "kerajaan perserikatan" dihilangkan dari gelar kepala negara, sehingga kepala negara Inggris Raya hanya disebut sebagai "Raja/Ratu Britania Raya, Irlandia...[dan negeri-negeri lain]". Frasa "kerajaan perserikatan" kembali ditambahkan ke dalam gelar kepala negara Inggris Raya pada tahun 1953, tetapi kata "Irlandia" diganti dengan "Irlandia Utara".
 Raja George III (tahun 1801–1820; menjadi kepala negara sejak tahun 1760)
 Raja George IV (tahun 1820–1830)
 Raja William IV (tahun 1830–1837)
 Ratu Victoria (tahun 1837–1901)
 Raja Edward VII (tahun 1901–1910)
 Raja George V (tahun 1910–1922; menyandang gelar sampai tahun 1927, tetapi terus bertakhta hingga tutup usia pada tahun 1936)

 Baca juga 
 Historiografi Kemaharajaan Inggris
 Historiografi Inggris Raya
 Sejarah Irlandia (1801–1923)
 Sejarah Inggris Raya
 Terminologi Kepulauan Inggris
 Zaman Victoria, mencakup sejarah sosial dan budaya

 Keterangan 

 Rujukan 

 Kutipan 























 , diplomasi




 Bacaan tambahan 











  buku teks universitas



 , 1855–1865

 , hasil survei




 , hasil survei

 , meliput periode 1815–1855
 , meliput periode 1856–1880
 , buku teks

 Historiografi 








 Sumber primer 





 Pranala luar 
 British History Online
 Undang-Undang Persatuan Tahun 1800

Kategori:Bekas kerajaan
Kategori:Bekas monarki di Eropa
Kategori:Britania Raya abad ke-20