Segalanya kecuali Senjata

Segalanya kecuali Senjata (Everything but Arms/EBA) adalah sebuah inisiasi yang dibentuk oleh Uni Eropa untuk menghapus tarif dan kuota perdagangan bagi impor dari negara kurang berkembang (least developed countries/LDCs) ke negara anggota Uni Eropa untuk semua jenis barang kecuali senjata dan amunisi. Inisiasi ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa sebagai pasar tunggal untuk membantu meningkatkan kemakmuran dan menurunkan angka kemiskinan di negara-negara yang memiliki indikator ekonomi rendah, seperti Afghanistan, Bangladesh, Laos, dan lain-lain. Inisiasi ini mulai berlaku pada 5 Maret 2001, dan seperti namanya, inisiasi ini berlaku kepada semua barang kecuali senjata dan amunisi.

Seperti tujuan utama yang telah dinyatakan oleh Uni Eropa dalam menjalankan inisiasi ini, banyak negara-negara kurang berkembang yang merasa sangat terbantu. Menurut Gradeva dan Martínez-Zarzoso (2010), negara-negara kurang berkembang yang ada di Asia melihat inisiasi ini sebagai sebuah kesempatan untuk  meningkatkan stuktur ekspor mereka, seperti Bangladesh yang telah berhasil memanfaatkan dan meningkatkan efektivitas inisiasi ini dari 60% pada tahun 2002 menjadi 80% pada tahun 2008. 

Dalam skema Segalanya kecuali Senjata, Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar bagi  Bangladesh, dengan tekstil sebagai bahan ekspor utamanya (94% dari total ekspor Bangladesh ke Uni Eropa). Sebagai hasil dari keuntungan itu, Bangladesh diprediksi akan “lulus” dari statusnya sebagai negara kurang berkembang menjadi negara berkembang pada tahun 2026.

 Tantangan 
Di samping keberhasilannya dalam meningkatkan kemakmuran negara mitra, skema Segalanya kecuali Senjata memiliki beberapa tantangan di dalam perjalanannya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh inisiasi ini adalah adanya hal yang menyebabkan pembatalan kerjasama dengan negara yang terbukti melanggar hak asasi manusia dan hak buruh, seperti Kamboja. Kamboja telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia, hak buruh, dan adanya pengambilalihan tanah secara paksa. Sebagai tindakan lanjutan atas pelanggaran ini, Uni Eropa telah melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap Kamboja, dan sebagai tindakan akhir, Uni Eropa memutuskan untuk menarik sebagian dari preferensi tarif yang diberikan Kamboja di bawah Segalanya kecuali Senjata pada 12 Februari 2020 (European Commission, 2020).  

 Referensi 

Kategori:Hubungan luar negeri Uni Eropa
Kategori:Bea