Pencemaran tanah di Kabupaten Tapin

Pencemaran tanah di Kabupaten Tapin merujuk pada masalah lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terutama masalah pencemaran tanah akibat limbah tambang batubara. Kebanyakan kasus melibatkan debu dan endapan batubara dari aktivitas perusahaan seperti PT Antang Gunung Meratus (AGM), yang memengaruhi lahan pertanian dan permukiman warga. Laporan warga dan pemerintah daerah menunjukkan dampak seperti tanah tak subur dan air tercemar, meskipun perusahaan sering diakui memenuhi standar lingkungan nasional.

 Kronologi Kejadian 
Kabupaten Tapin dengan luas lahan tambang batubara sekitar 22.433 hektare milik PT AGM, rentan terhadap pencemaran dari hauling dan stockpile. Aktivitas ini, dimulai sejak 1999, melibatkan pengangkutan batubara melalui jalan desa, sering meninggalkan debu dan endapan. Meskipun PT AGM memperoleh PROPER Biru nasional pada 2022 untuk pengelolaan lingkungan, keluhan warga tetap muncul, terutama di Desa Suato Tatakan dan Pantai Walang, di mana tanah pertanian tercemar debu batubara. Pencemaran ini memengaruhi produktivitas lahan, meskipun skala tidak sebesar di kabupaten tambang lain seperti Kabupaten Banjar.

Pada Oktober 2021, warga Desa Pantai Walang protes karena tanah milik H. Suriani tercemar endapan limbah batubara di pinggir jalan hauling PT AGM. Debu masuk ke rumah dan lahan, menyebabkan tanah tak subur. Anggota DPRD Wahyudi menuntut monitoring langsung oleh perusahaan dan pemerintah daerah. Pada Mei 2025, warga Desa Suato Tatakan melaporkan 80 hektare lahan milik 47 petani tercemar debu dan limbah, membuat tanah tak bisa ditanami. Ketua DPRD Achmad Riduan Syah meninjau lokasi, menuntut penataan lingkungan dan ganti rugi. Pada September 2023, warga Desa Tamberangan, Sawang, dan Nis 18 mendemo PT BMB dan PT CK atas pencemaran sungai dan lahan, menolak CSR karena tidak sesuai.

 Respons dan Dampak 
Pemerintah daerah dan DPRD Tapin berkoordinasi dengan perusahaan untuk monitoring dan penanganan, termasuk pengamanan jalan hauling dan ganti rugi. PT AGM mulai memenuhi tuntutan seperti pembersihan lahan dan hibah tanah untuk jalan alternatif. Dampak mencakup kerugian pertanian (lahan tak produktif) dan kesehatan warga (debu pernapasan), meskipun tidak ada korban jiwa. Kasus ini menyoroti tantangan pengelolaan limbah tambang di daerah pertanian, dengan perusahaan mengklaim mematuhi regulasi. Upaya resolusi melalui mediasi terus berlangsung, meskipun keluhan sporadis tetap ada.
Referensi

Kategori:Pencemaran lingkungan di Indonesia
Kategori:Bencana lingkungan di Kalimantan Selatan
Kategori:Tambang batubara di Indonesia