Krisis sampah di Banjarmasin

Krisis sampah di Banjarmasin merujuk pada masalah pengelolaan sampah yang melanda Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terutama sejak awal 2025. Krisis sampah ini disebabkan oleh penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPAS) Basirih oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 1 Februari 2025 karena praktik pembuangan terbuka yang mencemari lingkungan, sehingga terjadi penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Wijaya Kusuma. Kejadian ini memengaruhi kualitas udara, kesehatan warga, dan lingkungan sungai. 
Laporan pemerintah daerah mencatat peningkatan volume sampah harian hingga 800 ton, dengan hanya 70% yang terkelola, meskipun upaya darurat seperti pengoperasian mesin asano membantu meredakan beban.

 Kronologi Kejadian 
Banjarmasin dengan populasi sekitar 700.000 jiwa, menghasilkan 600–800 ton sampah per hari, sebagian besar organik dan plastik. Krisis diperburuk oleh keterbatasan TPA Wijaya Kusuma, yang mencapai kapasitas 90% pada April 2025, serta hujan deras yang menghambat transportasi. Kebanyakan sampah berasal dari rumah tangga dan pasar, dengan sistem pengumpulan yang bergantung pada truk manual. Pemerintah kota mengakui bahwa kurangnya fasilitas daur ulang dan perilaku masyarakat berkontribusi pada penumpukan, meskipun kampanye edukasi telah dilakukan sejak 2023.

Krisis mencapai puncak pada Mei 2025, ketika tumpukan sampah di TPS pasar memicu bau busuk dan lalat, memengaruhi pasar tradisional seperti Pasar Baru. Pada 10 Mei, Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR memerintahkan pengoperasian mesin asano untuk mengolah 100 ton sampah per hari, mengurangi beban TPA. Pada Juni, protes warga di Kecamatan Banjarmasin Utara menyoroti pencemaran sungai akibat sampah mengalir, meskipun tim DLHKH (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) membersihkan 50 ton sampah dari Sungai Martapura. Kejadian serupa terjadi di Kecamatan Banjarmasin Selatan, di mana 200 ton sampah tertumpuk selama dua minggu. Total, sekitar 2.000 ton sampah tertunda, memaksa warga membakar sampah secara ilegal, meskipun dilarang.

 Respons dan Dampak 
Pemerintah kota merespons dengan mengaktifkan mesin asano dan mengusulkan TPA baru, sementara Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mendorong penelitian daur ulang sampah organik. Wali Kota Muhammad Yamin HR berkoordinasi dengan provinsi untuk subsidi pengangkutan. Dampak mencakup peningkatan kasus ISPA pada anak-anak dan gangguan perdagangan di pasar, dengan kerugian ekonomi sekitar Rp 500 juta per minggu. Warga mengeluhkan bau dan vektor penyakit, meskipun tidak ada wabah besar dilaporkan. Upaya jangka panjang termasuk kampanye 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meskipun implementasi lambat akibat anggaran terbatas. Krisis ini menyoroti tantangan urbanisasi di kota sungai, dengan harapan perbaikan berkelanjutan.

Referensi

Kategori:Pencemaran lingkungan di Indonesia
Kategori:Bencana lingkungan di Kalimantan Selatan
Kategori:Bencana lingkungan di Indonesia