Perang Kemerdekaan Guinea-Bissau

Perang Kemerdekaan Guinea-Bissau (Portugis: Guerra de Independência da Guiné-Bissau), juga dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Bissau-Guinea, adalah konflik bersenjata yang terjadi di Guinea Portugis antara tahun 1963 hingga 1974. Perang ini melibatkan Portugal melawan Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Tanjung Verde (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC), sebuah gerakan bersenjata yang mendapat dukungan dari Kuba, Uni Soviet, Tiongkok, dan Guinea. Konflik ini sering dijuluki “Vietnam-nya Portugal” karena merupakan perang gerilya yang berlangsung lama, menimbulkan kerugian besar dalam jumlah korban dan peralatan, serta memicu gejolak politik dalam negeri di Portugal.

Setelah pemimpin PAIGC, Amílcar Cabral, dibunuh pada Januari 1973, konflik militer mencapai kebuntuan. Pasukan Portugal sebagian besar terkurung di kota-kota besar dan beberapa pangkalan pertahanan, serta tidak mampu mengusir PAIGC dari wilayah yang disebut “zona bebas”. Pada September 1973, Majelis Nasional Rakyat yang didominasi PAIGC secara sepihak memproklamasikan berdirinya Republik Guinea-Bissau yang merdeka, dan beberapa negara asing segera mengakui kemerdekaan tersebut. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, pemerintahan baru setuju untuk memberikan kemerdekaan kepada Guinea-Bissau pada September 1974 dan kepada Tanjung Verde setahun kemudian. Dengan demikian, PAIGC menjadi gerakan pembebasan Afrika sub-Sahara pertama yang berhasil meraih kemerdekaan, meskipun secara tidak langsung melalui perjuangan bersenjata.

 Latar belakang 

 Kolonialisme Portugis 
Guinea Portugis (beserta kepulauan Tanjung Verde yang berdekatan) telah diklaim sebagai wilayah kekuasaan Portugal sejak tahun 1446 dan menjadi pusat perdagangan utama untuk komoditas dan budak Afrika pada abad ke-18. Namun, wilayah daratan baru benar-benar “dikuasai” pada akhir 1930-an, ketika rezim António de Oliveira Salazar di Portugal lebih fokus pada pengembangan koloni Angola dan Mozambik. Selama periode ini dan dekade-dekade berikutnya, status hukum serta struktur pemerintahan koloni mengalami beberapa perubahan, tetapi sebagian besar bersifat “kosmetis” atau hanya tampak di permukaan tanpa perubahan nyata.

Menurut Patrick Chabal, Guinea merupakan “koloni Portugis yang paling kecil dan paling terbelakang,” sebagian karena iklimnya yang keras serta minimnya sumber daya alam dan mineral. Jumlah pemukim Eropa di Guinea sangat sedikit, dan kehadiran pemerintahan Portugis pun terbatas serta bersifat sederhana, tetap terpusat di bawah kekuasaan gubernur. Portugal hampir tidak berinvestasi di wilayah ini dan hanya melakukan upaya kecil untuk mendorong pembangunan ekonomi maupun sosial.

Meski demikian, ekonomi kolonial tetap berjalan di daratan Guinea, terutama dikendalikan oleh Companhia União Fabril, dan berfokus pada ekspor tanaman perkebunan. Ekonomi tradisional masyarakat Guinea terganggu akibat kewajiban menanam tanaman ekspor serta beban pajak dari pemerintah kolonial. Selain itu, Portugal tetap mempertahankan bahkan koloni yang dianggap “paling tidak penting” ini, karena menganggap keberadaannya sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan cengkeraman atas koloni yang lebih bernilai ekonomi, terutama Angola dan Mozambik.

 Pembentukan PAIGC 
Pemberontakan revolusioner yang kemudian memicu perang dipimpin oleh Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Tanjung Verde (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC), sebuah gerakan pembebasan yang didirikan pada tahun 1956 oleh Rafael Barbosa dan intelektual nasionalis Amílcar Cabral. Sejak awal, tujuan utama PAIGC adalah menyatukan Guinea-Bissau dan Tanjung Verde serta memerdekakannya dari kekuasaan Portugis.

Dalam tiga tahun pertama, PAIGC lebih banyak berfokus pada upaya hukum dan konstitusional yang tidak membuahkan hasil, terutama di Bissau dan kota-kota besar lainnya, kadang bekerja sama dengan serikat pekerja lokal. Namun, pada 3 Agustus 1959, PAIGC turut mengorganisir pemogokan besar buruh pelabuhan di Pelabuhan Bissau. Aksi tersebut dibubarkan dengan kekerasan oleh otoritas Portugis, memicu peristiwa yang dikenal sebagai Pembantaian Pidjiguiti, yang menewaskan sedikitnya lima puluh orang dan melukai ratusan lainnya.

 Referensi