Perbatasan maritim

Perbatasan maritim merupakan pembagian konseptual dari wilayah permukaan air Bumi dengan menggunakan kriteria fisiografis atau geopolitik. Dengan demikian, perbatasan maritim biasanya membatasi wilayah kedaulatan eksklusif atas sumber daya mineral dan hayati di bawahya,VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase,  General info; retrieved 19 November 2010 yang mencakup fitur, batas, dan zona maritim.Geoscience Australia,  Maritime definitions; retrieved 16 January 2023 Batas maritim pada umumnya diukur dari jarak garis pantai suatu yuridiksi. Meskipun di beberapa negara istilah perbatasan maritim mewakili batas-batas negara maritimUnited States Department of State, Maritime boundaries; retrieved 19 November 2010. yang diakui oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, perbatasan maritim umumnya digunakan untuk mengidentifikasi batas perairan internasional. Penetapan perbatasan maritim sendiri memiliki implikasi strategis, ekonomi dan lingkungan.Geoscience Australia, Law of the Sea and Maritime Jurisdiction Project.

Perbatasan maritim muncul di dalam konteks perairan teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif. Terminologi tersebut tidak mencakup perbatasan sungai atau danau, yang dianggap masuk dalam konteks perbatasan daratan. Beberapa batas maritim masih belum pasti meskipun ada upaya untuk memperjelasnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, beberapa di antaranya melibatkan masalah regional.Valencia, Mark J. (2001). 

Terminologi
Perbatasan merupakan zona-zona dengan lebar tak tentu yang membatasi satu daerah dengan daerah lain. Dalam konteks perbatasan negara, zona-zona tersebut dibatasi oleh garis batas nasional. Dalam menentukan perbatasan.Prescott, 

Fitur
Fitur-fitur yang memengaruhi perbatasan maritim meliputi pulau-pulau dan dasar laut landas benua yang terendam. Proses penetapan batas di lautan mencakup perpanjangan alami fitur-fitur geologis dan wilayah terpencil. Proses penetapan batas "posisional" mencakup pembedaan antara sengketa yang telah terselesaikan sebelumnya dan yang belum pernah terselesaikan.Koo, Min Gyu. (2010).  citing Friedrich V. Kratochwil, Paul Rohrlich, Harpreet Mahajan. (1985).  Peace and disputed sovereignty, p. 20.

Batasan
Batas-batas maritim dinyatakan dalam garis maupun bentuk poligon yang mewakili batas kedaulatan atau kendali suatu negara atas wilayah maritimnya,VLIZ,  Intro yang dihitung dari deklarasi garis pangkal. Kondisi yang memungkinkan suatu negara menetapkan garis pangkal tersebut dijelaskan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Garis pangkal suatu negara dapat berupa garis air rendah, garis pangkal lurus (garis yang melingkupi teluk, muara, perairan pedalaman, dll.), atau kombinasi keduanya.

Klasifikasi
Ruang maritim dalam konteks perbatasan maritim dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut berdasarkan status hukumnya.
 Ruang maritim yang berada di bawah kedaulatan dan kewenangan negara pantai, baik itu perairan pedalaman, laut teritorial, maupun perairan kepulauan.
 Ruang maritim dengan rezim hukum campuran, yang berada di bawah yurisdiksi negara pantai dan hukum internasional, yakni zona tambahan, landas benua , dan zona ekonomi eksklusif.
 Ruang maritim yang dapat digunakan oleh semua negara (termasuk negara terkurung daratan) secara setara, yakni laut lepas.
Meskipun banyak ruang maritim dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok yang sama, hal ini tidak berarti bahwa semuanya memiliki rezim hukum yang sama. Selat dan kanal internasional juga memiliki status hukumnya sendiri.capt. Enchev, V. (2012), Fundamentals of Maritime Law 

Zona
Zona perbatasan maritim dinyatakan dalam batas-batas konsentris yang mengelilingi garis dasar pesisir dan fitur-fiturnya. Hal semacam ini dapat dibagi menjadi empat kategori
 Perairan pedalaman—zona di dalam garis pangkal.
 Laut teritorial—zona yang membentang sejauh 12 mil laut dari garis pangkal.
 Zona tambahan—wilayah yang membentang sejauh 24 mil laut dari garis pangkal.
 Zona ekonomi eksklusif—wilayah yang membentang sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, kecuali jika jarak antara dua negara kurang dari 400 mil laut.
Dalam kasus zona yang tumpang tindih, batasnya dianggap sesuai dengan prinsip ekuidistan atau disepakati melalui perjanjian multilateral.

Negosiasi kontemporer telah menghasilkan penentuan tripoin dan quadripoin. Misalnya, dalam Perjanjian Penetapan Batas Maritim antara Australia dengan Prancis tahun 1982, untuk tujuan penggambaran garis ekuidistan perjanjian tersebut, diasumsikan bahwa Prancis memiliki kedaulatan atas Kepulauan Matthew dan Hunter, wilayah yang juga diklaim oleh Vanuatu. Titik paling utara di perbatasan tersebut merupakan titik tripoin dengan Kepulauan Solomon. Perbatasan tersebut membentang kira-kira dari utara ke selatan, kemudian berbelok dan membentang dari barat ke timur hingga hampir mencapai meridian timur ke-170.Anderson, Ewan W. (2003). ; Charney, Jonathan I. et al. (1993). International Maritime Boundaries, Vol. 1, p. 905; Charney, (1998). 

Lihat pula
 Daftar negara dan teritori menurut perbatasan daratan dan maritim
 Zona ekonomi eksklusif
 Kerjasama dan politik Arktik
 Klaim teritorial di Arktik
 Otoritas Dasar Laut Internasional
 Mahkamah Internasional
 Mahkamah Arbitrase Antarabangsa

Catatan kaki

Referensi
 Anderson, Ewan W. (2003). International Boundaries: A Geopolitical Atlas. Routledge: New York. ;  OCLC 54061586
 Carleton, Chris; Shelagh Furness and Clive Schofield. (2001). Developments in the Technical Determination of Maritime Space: Delimitation, Dispute Resolution, Geographical Information Systems and the Role of the Technical Expert. Durham, UK: IBRU. ;  OCLC 248943759
 Charney, Jonathan I., David A. Colson, Robert W. Smith. (2005). International Maritime Boundaries, 5 vols. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers. ; ; ; ; ;  OCLC 23254092
 Elferink, Alex G. Oude, (1994). The Law of Maritime Boundary Delimitation: a Case Study of the Russian Federation. Dordrecht: Martinus Nijhoff. ;  OCLC 123566768
 Jagota, S. P. (1985). Maritime Boundary. Martinis Nijhoff: Dordrecht. ; ;  OCLC 	1175640
 Koo, Min Gyu. (2010). Disputes and Maritime Regime Building in East Asia. Dordrecht: Springer. ;  OCLC 626823444
 Kratochwil, Friedrich V., Paul Rohrlich, Harpreet Mahajan. (1985). Peace and Disputed Sovereignty. Lanham, Maryland: University Press of America. ; ;  OCLC 12550771
 Prescott, John Robert Victor and Gillian D. Triggs. (2008). International Frontiers and Boundaries: Law, Politics and Geography. Leiden: Martinus Nijhoff. ;  OCLC 212375790
 __________. (1985). The Maritime Political Boundaries of the World. London: Methuen. ;  OCLC 12582178
 Valencia, Mark J. (2001). Maritime Regime Building: Lessons Learned and Their Relevance for Northeast Asia. The Hague: Martinus Nijhoff. ;  OCLC 174100966

Bacaan lanjutan
 Donaldson, John and Alison Williams. "Understanding Maritime Jurisdictional Disputes: The East China Sea and Beyond," Journal of International Affairs, Vol. 59, No. 1.

 Pranala luar 
 Departemen Luar Negeri AS,  Limits in the Seas
 Institut Maritim Flanders,  VLIZ Maritime Boundaries Geodatabase
 Kuliah oleh Malcolm Shaw berjudul Principles of Maritime Delimitation di Lecture Series of the United Nations Audiovisual Library of International Law