Sengketa Kepulauan Spratly

Sengketa Kepulauan Spralty merupakan persengketaan wilayah antara Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam dalam kepemilikan atas Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly sendiri merupakan sekelompok pulau beserta fitur maritim seperti terumbu, gosong, dan takat, yang terletak di Laut Tiongkok Selatan. Persengketaan ini ditandai oleh kebuntuan diplomatik dan penggunaan tekanan militer (seperti pendudukan militer atas wilayah yang disengketakan) untuk memajukan klaim teritorial nasional. Kecuali Brunei, semua negara memiliki kehadiran militer di kepulauan tersebut.

Sebagian besar "fitur maritim" di Kepulauan Spratly setidaknya memiliki enam nama. Nama yang umum digunakan, umum berupa nama dari bahasa Inggris, dianggap sebagai "nama internasional". Sementara itu, setiap negara yang bersengketa juga telah menerapkan nama alternatif mereka masing-masing. Khusus bagi Tiongkok dan Taiwan, terkadang kedua negara memiliki "nama Tionghoa" yang sama, tetapi memiliki set karakter yang berbeda. Terkadang, nama yang diambil oleh negara yang bersengketa diadaptasi dari nama yang digunakan oleh bangsa Eropa.

Kepulauan Spratly dikenal memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam di dalamnya, kendati tidak begitu besar. Kepulauan tersebut juga merupakan kawasan perikanan komersial yang strategis sekaligus merupakan bagian dari rute pelayaran global. Posisinya menjadikan berbagai negara ingin mendapat bagian untuk memonitor aktivitas maritim di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan menunjukkan kekuatan militer negara.China goes all out with major island-building project in Spratlys – IHS Jane's 360 . Janes.com (20 June 2014). Retrieved 12 May 2015. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang ditetapkan pada tahun 1982 tidak mengatur mengenai kedaulatan dalam persengketaan wilayah, karena hal tersebut memerlukan upaya diplomatik dan hukum yang berada di luar cakupan UNCLOS. Selain itu, hanya Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam saja yang memiliki klaim atas kepulauan yang didasarkan pada kedaulatan historisnya.

Latar belakang
Minyak bumi dan gas alam
Pada tahun 1968, minyak bumi ditemukan dalam kawasan tersebut.Note that the oil and gas discovered in the region so far has been in shallow / coastal-shelf waters, whereas (with notable exceptions), the majority of waters in the area are very deep, and unexplored. (One of the exceptions is the Reed Bank area.) Source:  Pada tanggal 11 Maret 1976, eksplorasi minyak bumi yang dilakukan oleh Filipina menemukan cadangan minyak di lepas pantai Pulau Palawan dekat dengan wilayah Kepulauan Spratly. Pada tahun 2010, tiga ladang minyak yang dibangun di kawasan tersebut menyuplai 15% kebutuhan minyak bagi Filipina. Sementara itu, pada tahun 1992, Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam memberikan kontrak eksplorasi minyak bumi kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang menemukan wilayah cadangan minyak yang tumpang tindih di kepulauan tersebut. Pada bulan Mei 1992, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) bersama dengan Crestone Energy (perusahaan minyak AS dari Denver, Colorado) menandatangani kontrak kerja sama untuk eksplorasi bersama di blok Wan'an Bei-21, yakni kawasan seluas  25,155 kilometer persegi di bagian barat daya Tiongkok Selatan, yang mencakup wilayah Kepulauan Spratly.

Pada tahun 2012–2013, Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat mencatat bahwa minyak bumi dan gas alam yang berada di Laut Tiongkok Selatan sangat terbatas di wilayah yang disengketakan, seperti kepulauan Paracel dan Spratly. Sebagian besar dari 11 miliar barel minyak bumi dan 190 triliun kaki kubik gas alam yang terbukti keberadaanya di Laut Tiongkok Selatan berada di dekat garis pantai yang tidak disengketakan.

Perikanan
Pada tahun 2010, studi Organisasi Pangan dan Pertanian di wilayah Pasifik Tengah Barat (kecuali bagian utara Laut Tiongkok Selatan yang dekat dengan pantai RRT) mengungkap bahwa terdapat 11,7 juta ton ikan yang dapat ditangkap (atau sekitar 14% total tangkapan ikan dunia). Angka ini meningkat dari kurang dari 4 juta ton pada tahun 1970. Pada tahun 1984, Brunei menetapkan zona penangkapan ikan eksklusif, yang mencakup Karang Louisa di tenggara Kepulauan Spratly. (Archived from the original  on 2005-01-07).

Additionally, pages 48 and 51 of "The Brunei-Malaysia Dispute over Territorial and Maritime Claims in International Law" by R. Haller-Trost, Clive Schofield, and Martin Pratt, published by the International Boundaries Research Unit , University of Durham, UK, points out that this is a "territorial dispute" between Brunei and other claimants over the ownership of one above-water feature – Louisa Reef.

Pelayaran global
Kawasan Kepulauan Spratly dekat dengan lajur pelayaran tersibuk di dunia, di mana pada tahun 2016, pelayaran tersebut menyumbang $3,4 triliun dari total perdagangan global, yang sebesar $16 triliun.

Referensi

Bacaan lanjutan





 François-Xavier Bonnet, Geopolitics of Scarborough Shoal,  Irasec's Discussion Papers, No. 14, November 2012.


 Forbes, Andrew, and Henley, David: Vietnam Past and Present: The North (Sino-Viet relations in Paracels and Spratlys). Chiang Mai. Cognoscenti Books, 2012. .
 Menon, Rajan, "Worry about Asia, Not Europe", The National Interest, Sept–Oct 2012 Issue, 11 September 2012




Kategori:Wilayah yang dipersengketakan di Asia Tenggara
Kategori:Wilayah yang dipersengketakan oleh Brunei
Kategori:Wilayah yang dipersengketakan oleh Republik Rakyat Tiongkok
Kategori:Wilayah yang dipersengketakan oleh Malaysia
Kategori:Wilayah yang dipersengketakan oleh Filipina
Kategori:Wilayah yang dipersengketakan oleh Republik Tiongkok
Kategori:Wilayah yang dipersengketakan oleh Vietnam
Kategori:Laut Tiongkok Selatan