Genosida abad ke-21

Genosida adalah pemusnahan yang disengaja terhadap suatu kelompok manusia, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Istilah ini dicetuskan pada tahun 1944 oleh Raphael Lemkin.

Dalam Pasal 2 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (CPPCG) 1948, genosida didefinisikan sebagai “setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, sebagai kelompok itu: membunuh anggota kelompok tersebut; menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok; dengan sengaja memberlakukan kondisi hidup yang diperhitungkan untuk menghancurkan kelompok secara fisik, seluruhnya atau sebagian; menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain.”

Pendahuluan CPPCG menyatakan bahwa “genosida adalah kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dikecam oleh dunia yang beradab”, serta juga menyatakan bahwa “di sepanjang sejarah, genosida telah menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia.” Genosida secara luas dianggap sebagai puncak kejahatan manusia, bahkan disebut sebagai “kejahatan dari segala kejahatan”. Menurut perkiraan Political Instability Task Force, terjadi 43 genosida antara tahun 1956 hingga 2016, yang mengakibatkan sekitar 50 juta orang tewas, sementara UNHCR memperkirakan 50 juta orang lainnya mengungsi akibat kekerasan tersebut.

 Sejarah 
Memasuki abad ke‑21, sejarah manusia tetap dicemari oleh tindakan genosida, meskipun dunia telah mengembangkan norma hukum internasional yang jelas mengenai kejahatan tersebut. Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948) dan pembentukan International Criminal Court (ICC) bertujuan mencegah dan menindak pelaku genosida, tetapi kenyataannya tindakan kekerasan sistematis terhadap kelompok etnis, agama, dan rasial masih terjadi dalam berbagai konteks konflik internal maupun perang sipil.

Salah satu kasus paling dikenal adalah Darfur genocide di Sudan Barat, yang meletus pada tahun 2003. Ketika kelompok etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa menentang dominasi pemerintah pusat yang dikuasai mayoritas Arab, pemerintah Sudan merespons dengan melibatkan milisi pro-pemerintah Janjaweed dalam kampanye kekerasan sistematis. Tindakan ini meliputi pembunuhan massal, pembakaran desa, pemerkosaan sebagai senjata perang, dan pemindahan paksa populasi. Diperkirakan antara 200.000 hingga 300.000 orang tewas, sementara jutaan lainnya menjadi pengungsi internal maupun lintas batas. Konflik ini tidak hanya menunjukkan kemampuan rezim untuk menggunakan kekerasan sistematis terhadap minoritas, tetapi juga menyoroti tantangan penegakan hukum internasional yang lambat dan terbatas. 

Di benua yang sama, Democratic Republic of the Congo menghadirkan kasus kekerasan etnis yang berbeda. Konflik yang berkepanjangan di wilayah timur negara ini, terutama di distrik Ituri, menargetkan kelompok minoritas Pygmi (Mbuti) dalam kampanye yang sering disebut “Effacer le tableau” atau “menghapus papan.” Mereka diperlakukan sebagai sub-manusia, menghadapi pembunuhan massal, penghilangan paksa, dan bahkan kanibalisme. Kekerasan ini terkait langsung dengan perang sipil, perebutan sumber daya, dan pengaruh milisi lokal maupun asing, menunjukkan bahwa genosida modern sering berlangsung dalam konteks pertarungan kompleks antara kelompok bersenjata di negara-negara yang lemah secara struktural. 

Di Asia Barat, Yazidi genocide yang terjadi pada tahun 2014 di Irak menampilkan bagaimana kelompok non-negara dapat menjadi pelaku genosida modern. Islamic State (ISIS) menargetkan komunitas Yazidi di Sinjar dan sekitarnya dengan strategi yang sangat terencana, termasuk pembunuhan massal laki-laki, penculikan perempuan untuk perbudakan seksual, dan pemindahan paksa seluruh komunitas. Peristiwa ini memicu perhatian global dan menjadi dasar pengakuan internasional bahwa tindakan ISIS memenuhi kriteria genosida. Kasus ini menggambarkan dimensi baru dari genosida abad ke‑21: kejahatan yang dijalankan oleh aktor non-negara, tetapi dengan tingkat perencanaan dan sistematisasi yang menyerupai operasi negara.

Sementara itu, di Afrika Barat, konflik di Nigeria menampilkan bentuk genosida yang disebut beberapa pakar sebagai “silent genocide.” Dalam dua dekade pertama abad ini, kelompok bersenjata seperti Boko Haram dan konflik etnis antara penggembala Fulani dan petani setempat menimbulkan pembunuhan massal terhadap komunitas Kristen dan minoritas lainnya. Meski data bervariasi, laporan menunjukkan korban mencapai puluhan ribu hingga lebih dari 60.000 orang, dengan dampak sosial yang meluas, termasuk pengungsian dan trauma komunitas. Kurangnya respons efektif dari aparat negara dan perhatian internasional menjadikan peristiwa ini contoh genosida yang berlangsung secara diam-diam tetapi sistematis, di luar sorotan media utama.

Empat kasus ini menegaskan bahwa genosida abad ke‑21 sering terjadi dalam kerangka konflik internal, bukan antarnegara tradisional. Motifnya meluas dari dominasi etnis hingga ideologi ekstrem, dan tindakan dilakukan oleh negara maupun aktor non-negara. Globalisasi dan teknologi informasi memungkinkan dunia menyaksikan kekerasan ini dengan cepat, tetapi respons hukum dan pencegahan tetap lamban. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun norma internasional telah terbentuk, tantangan dalam pencegahan, pengakuan, dan penegakan hukum tetap besar. Dunia abad ke‑21 masih menghadapi paradoks: genosida bukan fenomena masa lalu, melainkan ancaman nyata yang membutuhkan perhatian dan komitmen internasional yang konsisten.

 Referensi 

Kategori:Sejarah