Pati Nyawa

Pati Nyawa merupakan salah satu bentuk hukum adat masyarakat Dayak di wilayah Kalimantan Barat, yang mengatur sanksi terhadap tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa daerah — pati berarti “mati” atau “hilang”, sedangkan nyawa berarti “jiwa” atau “roh kehidupan”. Dengan demikian, pati nyawa dapat dimaknai sebagai “hilangnya kehidupan seseorang” atau “kematian yang disebabkan oleh tindakan manusia”.

Dalam masyarakat adat, pati nyawa termasuk dalam kategori pelanggaran berat yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Ketentuan ini biasanya berlaku ketika terjadi pembunuhan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, serta menjadi bagian dari sistem keadilan restoratif yang diatur oleh hukum adat Dayak, yang menekankan keseimbangan sosial, perdamaian komunitas, dan tanggung jawab moral pelaku terhadap korban.Muzakki Ayatulloh GH; Salatun; Dimyati; Utami (2025). "Analisis Hukum Adat Dayak Kalis di Kalimantan Barat". Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. 2 (3): 204–212.

 Makna Budaya dan Penerapan 
Dalam berbagai subetnis Dayak, seperti Dayak Kalis, Dayak Krio, dan Dayak Taman, pati nyawa memiliki variasi penerapan, namun berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan pemulihan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pada masyarakat Dayak Kalis, pati nyawa merupakan salah satu dari empat bentuk sanksi adat utama, bersama dengan Saut, Satanga’Baar, dan Adat Kampung. Pelanggaran yang mengakibatkan kematian dikenai sanksi adat berat dan dilanjutkan dengan proses hukum formal jika diperlukan.

Dalam hukum adat Dayak Krio, sebagaimana ditetapkan dalam pertemuan adat lintas etnis di Putussibau tahun 2005, pati nyawa menetapkan denda berupa emas kepada keluarga korban. Denda tersebut bervariasi menurut jenis pelanggaran:Nur, Muhammad Alief; Utami, Rahayu Sri (2025). "Analisis Hukum Adat "Pati Nyawa" dengan Hukum Positif Indonesia: Studi Kasus Penembakan Antar Anggota Polisi". Jurnal Kajian Hukum Progresif. 8 (2): 8–13.

 Pembunuhan berencana: 307 gram emas 24 karat  
 Pembunuhan tidak disengaja: 157 gram emas 24 karat  
 Biaya penguburan: 30 gram emas 24 karat  
 Biaya administrasi adat: 15 gram emas 24 karat

Denda ini dapat disesuaikan dengan harga emas saat penetapan hukuman, dan pelaksanaannya diawasi oleh lembaga adat (Tamanggong).

Sementara itu, pada masyarakat Dayak Taman di Kapuas Hulu, pati nyawa termasuk dalam hukum adat kematian (adat kematian), dengan ketentuan pembayaran sanksi sebesar Rp80.000.000, terdiri dari:Sedia, Genopepa (2020). "Mengenal Adat Kematian/Adat Pati Nyawa Dayak Taman di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu". Perahu: Jurnal Ilmu Hukum. 8 (2).

 Denda pati nyawa Rp45.000.000  
 Biaya penguburan Rp20.000.000  
 Biaya pembersihan pantangan (mararak tata) Rp15.000.000

Penerapan ini dilakukan melalui musyawarah adat dan dipimpin oleh pemuka adat (Tamanggong) serta ketua adat tingkat desa.  Dalam semua varian, pati nyawa tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pemulihan keseimbangan sosial dan spiritual akibat hilangnya nyawa seseorang.

 Rujukan