Genosida dalam sejarah (1946 sampai 1999)

Genosida adalah pemusnahan yang disengaja terhadap suatu kelompok manusia, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Istilah ini dicetuskan pada tahun 1944 oleh Raphael Lemkin.

Dalam Pasal 2 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (CPPCG) 1948, genosida didefinisikan sebagai “setiap tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama, sebagai kelompok itu: membunuh anggota kelompok tersebut; menyebabkan kerugian fisik atau mental yang serius kepada anggota kelompok; dengan sengaja memberlakukan kondisi hidup yang diperhitungkan untuk menghancurkan kelompok secara fisik, seluruhnya atau sebagian; menetapkan langkah-langkah untuk mencegah kelahiran dalam kelompok; dan memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain.”

Pendahuluan CPPCG menyatakan bahwa “genosida adalah kejahatan menurut hukum internasional, bertentangan dengan semangat dan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan dikecam oleh dunia yang beradab”, serta juga menyatakan bahwa “di sepanjang sejarah, genosida telah menimbulkan kerugian besar bagi umat manusia.” Genosida secara luas dianggap sebagai puncak kejahatan manusia, bahkan disebut sebagai “kejahatan dari segala kejahatan”. Menurut perkiraan Political Instability Task Force, terjadi 43 genosida antara tahun 1956 hingga 2016, yang mengakibatkan sekitar 50 juta orang tewas, sementara UNHCR memperkirakan 50 juta orang lainnya mengungsi akibat kekerasan tersebut.

 Sejarah 
Setelah berdirinya konvensi internasional pertama untuk mencegah dan menghukum genosida, yakni Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (diadopsi pada 9 Desember 1948 dan mulai berlaku pada 12 Januari 1951) yang mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan “niat menghancurkan, seluruh atau sebagian, kelompok nasional, etnis, rasial atau agama, dunia memasuki periode di mana genosida dan pembersihan etnis terjadi dalam berbagai bentuk, di berbagai belahan dunia, sering kali terkait dengan konflik internal, pemerintahan otoriter, serta perubahan politik cepat.

Di kawasan Asia Tenggara, misalnya, rezim Khmer Rouge di Kamboja antara tahun 1975 dan 1979 menjalankan program yang menggabungkan ideologi agraris‑komunis radikal dengan teror sistematis: urbanisasi paksa ke pedesaan, kerja paksa, eksekusi massal terhadap kaum intelektual, biarawan, serta minoritas etnis seperti Viet, Tionghoa (Sino‑Khmer) dan Cham. Korban diperkirakan antara 1,5 hingga 3 juta jiwa—sekitar seperempat populasi negara itu. Di Asia Tenggara lainnya, di wilayah Timor Timur (sekarang Timor Leste), pendudukan Indonesia yang berlangsung hingga akhir 1990‑an menimbulkan kampanye kekerasan yang banyak dikategorikan sebagai genosida: penggunaan kelaparan, pembunuhan massal, dan teror terhadap warga sipil Timor. Korban diperkirakan berada di kisaran puluhan ribu hingga ratusan ribu jiwa.

Di Asia Selatan, pada tahun 1971 ketika wilayah timur Pakistan (sekarang Bangladesh) berjuang merdeka, artileri dan militer Pakistan melakukan kampanye besar‑besaran pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga Bengali, dengan korban yang diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan, termasuk ratusan ribu perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sistematis. Di kawasan Amerika Latin, selama konflik internal dan perang sipil, pemerintahan militer di negara seperti Guatemala membidik kelompok‑etnis Maya dengan strategi “teror negara”, penghilangan paksa, dan pembantaian yang dalam satu fase (1981‑1983) digolongkan sebagai genosida: komisi kebenaran mencatat bahwa sekitar 83 % korban adalah Maya.

Di Afrika dan Eropa Timur serta wilayah bekas Yugoslavia, akhir abad ke‑20 juga tercatat peristiwa‐peristiwa dramatis: misalnya di Srebrenica (Bosnia and Herzegovina) pada 1995, ketika lebih dari 8.000 pria dan anak laki‑laki Muslim Bosniak dibunuh oleh pasukan Serbia Bosnia, yang kemudian diakui sebagai genosida. Secara keseluruhan, rentang waktu 1946‑1999 menunjukkan bahwa genosida dalam banyak kasus telah bergeser dari masa kolonial ke era negara‑nasional, konflik ideologi, dan perang sipil — dengan kekerasan yang sering didorong oleh nasionalisme ekstrem, identitas etnis/religius, dan tujuan‑politikal untuk “menghapus” atau menindak secara sistematis suatu kelompok. Meskipun kerangka hukum internasional mulai terbentuk, implementasi dan pencegahannya sering tertinggal, dan banyak peristiwa genosida tidak segera mendapatkan pengakuan atau pertanggungjawaban.

 Referensi