Hak komunikasi

Hak komunikasi mencakup kebebasan berpendapat dan berekspresi, tata kelola media yang demokratis, kepemilikan serta pengendalian media, partisipasi dalam kebudayaan sendiri, hak linguistik, hak atas pendidikan, privasi, berkumpul, dan menentukan nasib sendiri. Hak-hak ini juga berkaitan dengan isu inklusi dan eksklusi, serta kualitas dan aksesibilitas terhadap sarana komunikasi.

Istilah right to communicate (hak untuk berkomunikasi) dan communication rights (hak komunikasi) memiliki keterkaitan erat, namun tidak sepenuhnya identik. Istilah pertama lebih sering dikaitkan dengan perdebatan New World Information and Communication Order (Tatanan Informasi dan Komunikasi Dunia Baru), yang menyoroti kebutuhan akan pengakuan hukum formal terhadap hak tersebut sebagai kerangka umum untuk penerapan yang lebih efektif. Sementara itu, istilah communication rights menekankan bahwa berbagai hak internasional yang mendasari komunikasi sebenarnya telah ada, tetapi sering diabaikan dan memerlukan upaya aktif untuk ditegaskan serta diperjuangkan.

 Sejarah 
Gagasan tentang hak untuk berkomunikasi muncul pada tahun 1969 melalui Jean D’Arcy, Direktur Divisi Radio dan Visual PBB, yang menilai bahwa hak kebebasan berpendapat dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) perlu diperluas agar sesuai dengan perkembangan komunikasi global yang interaktif. Ia menjadi tokoh pertama yang mengaitkan komunikasi dengan hak asasi manusia universal. Gagasannya kemudian dikembangkan oleh akademisi dan organisasi masyarakat sipil hingga melahirkan gerakan Communication Rights in the Information Society (CRIS).

Perdebatan global tentang media dan komunikasi memuncak pada 1970–1980-an, terutama melalui Laporan MacBride (1981) yang menegaskan hak untuk berkomunikasi sebagai hak universal. Namun, perdebatan tersebut meredup setelah Amerika Serikat dan Inggris keluar dari UNESCO.[2] Pada 2014, International Communication Project menerbitkan Universal Declaration of Communication Rights yang menegaskan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi adalah hak asasi manusia dasar dan harus diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki gangguan komunikasi.

 Empat Pilar 
Setiap pilar hak komunikasi berkaitan dengan ranah kehidupan sosial yang berbeda, di mana komunikasi berperan sebagai aktivitas inti dan menjalankan fungsi penting. Keempat pilar ini mencerminkan bidang tindakan sosial yang relatif mandiri tetapi saling bergantung untuk mencapai tujuan akhir, yakni terpenuhinya hak komunikasi secara utuh. Tindakan dalam masing-masing pilar dapat dilakukan secara mandiri atau bersama aktor sosial lain, tetapi tetap harus membangun keterhubungan dengan pilar lain agar tujuan tersebut tercapai.

 Komunikasi dalam Ruang Publik 
Pilar ini menyoroti peran media dan komunikasi dalam menjalankan partisipasi politik yang demokratis di masyarakat. Namun, munculnya berita palsu dan manipulatif yang disebarkan demi kepentingan politik atau ekonomi negara menjadi ancaman serius. Fenomena ini berkembang secara global pada abad ke-21, sementara penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu masih lemah dan sering dikendalikan oleh kepentingan politik. Jurnalisme yang bebas dan adil berarti menyampaikan informasi yang benar, bukan berita yang direkayasa untuk tujuan tertentu.

 Komunikasi Pengetahuan 
Pilar ini mencakup cara dan sarana penyebaran pengetahuan yang dihasilkan masyarakat, serta bagaimana akses terhadap pengetahuan tersebut dapat terbuka atau justru terhambat bagi kelompok tertentu.

 Hak Sipil dalam Komunikasi 
Pilar ini berfokus pada penerapan dan perlindungan hak-hak sipil yang berkaitan dengan proses komunikasi di masyarakat, seperti kebebasan berekspresi, hak privasi, dan akses terhadap informasi publik.

 Hak Budaya dalam Komunikasi 
Pilar ini menekankan pentingnya komunikasi lintas budaya, baik dalam pelestarian maupun pertukaran budaya, bentuk-bentuk ekspresi, serta identitas di tingkat individu dan sosial.

 Referensi