Kepala penghulu

Kepala penghulu (bahasa Belanda: hoofd penghoeloe) adalah sebuah jabatan dalam peradilan agama yang mengurusi persoalan syariat Islam bagi masyarakat pada daerah berstatus kabupaten maupun kota di Hindia Belanda. Di Keresidenan Palembang, jabatan kepala penghulu baru sepenuhnya diberlakukan secara menyeluruh pada tahun 1905 M. Pada tahun 1937, para kepala penghulu di Hindia Belanda mendirikan organisasi bernama Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya untuk memudahkan koordinasi di antara para kepala penghulu.

 Pengangkatan dan penugasan 
Kepala penghulu merupakan jabatan yang diberikan kepada para penghulu yang mengurusi persoalan agama Islam dalam lingkup ibu kota kabupaten atau kota di Hindia Belanda. Pengangkatan kepala penghulu dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pengangkatan kepala penghulu pada umumnya berdasarkan keturunan dengan mengutamakan keturunan dari bupati di Hindia Belanda yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai syariat Islam.

Kepala penghulu ditugaskan pada setiap daerah di Hindia Belanda. Penugasan kepala penghulu diadakan di ibu kota setiap kabupaten di Hindia Belanda yang memerlukan pengurusan persoalan syariat Islam. Tugas kepala penghulu ialah untuk menangani peradilan agama Islam dalam persoalan hukum keluarga yang meliputi pernikahan, perceraian, dan pewarisan harta. Selain itu, kepala penghulu juga berperan dalam pengawasan atas pendidikan agama dengan menjadi penasihat bagi penghulu pengadilan.

Pemerintah Hindia Belanda terkadang juga memberikan tugas pencatatan penduduk kepada kepala penghulu terutama pencatatan kematian. Tugas lain yang juga diberikan kepada kepala penghulu oleh Pemerintah Hindia Belanda ialah pengumpulan pajak. Selain itu, tugas kepala penghulu ialah menyampaikan tanggal awal dan tanggal akhir berlangsungnya bulan Ramadan di Hindia Belanda sebagai pihak yang berwenang mewakili Pemerintah Hindia Belanda.

 Penerapan 

 Keresidenan Palembang 
Jabatan kepala penghulu pertama kali diberlakukan di Keresidenan Palembang pada tahun 1832 melalui Besluit Nomor 43 Tahun 1832 tentang Tugas dari Pangeran Penghulu dan Pegawainya. Dalam besluit dinyatakan bahwa kepala penghulu merupakan penghulu yang menjabat di seluruh divisi Keresidenan Palembang kecuali di ibu kota Keresidenan Palembang yaitu Kota Palembang. Jabatan penghulu di Kota Palembang disebut pangeran penghulu. Status kepala penghulu termasuk pegawai dari pangeran penghulu tetapi kedua jabatan ini berstatus sebagai kepala agama di Keresidenan Palembang yang tidak membentuk hierarki sehingga bertanggung jawab langsung kepada Residen Palembang. Syarat yang diberlakukan bagi penghulu di Keresidenan Palembang yang dapat menjadi kepala penghulu ialah memiliki kemampuan membaca alfabet Latin. Pada tahun 1905, jabatan pangeran penghulu yang berlaku di Kota Palembang dihapuskan dan digantikan dengan jabatan kepala penghulu.

 Organisasi 
Pada tanggal 19 Februari 1937, Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Staatsblad Nomor 116 Tahun 1937 yang menambahkan beberapa pasal untuk Staatsblad Nomor 115 Tahun 1937. Pada Pasal 2 dalam Staatsblad Nomor 116 Tahun 1937 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Hindia Belanda dibatasi kekuasaannya hanya dalam perkara perkawinan. Sementara itu, hak lainnya seperti hak waris, hadanah, dan hak wali diatur oleh Pengadilan Negeri Hindia Belanda.

Pengurangan kekuasaan Pengadilan Agama Hindia Belanda atas hak waris membuat para kepala penghulu di Hindia Belanda mengadakan tindakan penentangan atas Staatsblad Nomor 116 Tahun 1937 dengan mendirikan Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya. Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya didirikan untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan tugas oleh para kepala penghulu di tiap daerah dalam wilayah Hindia Belanda.

Pada tanggal 16 Mei 1937, Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya berhasil mengadakan kongres pertamanya di Kota Surakarta yang menghasilkan surat permohonan pencabutan Staatsblad Nomor 116 Tahun 1937 kepada Pemerintah Hindia Belanda. Surat permohonan ini diterima oleh Pemerintah Hindia Belanda dan diterima untuk ditindaklanjuti dengan mengizinkan pengadilan agama kembali mengurusi pengambilan keputusan peradilan agama di Hindia Belanda.

Pada tanggal 1 November 1937 M atau 26 Sya'ban 1356 H, Berita Nahdatoel Oelama telah menerbitkan berita yang menyatakan bahwa Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya telah menetapkan awal bulan Ramadan 1356 H melalui metode rukyat. Pemberitaan ini merupakan hasil dari penugasan pertama Pengurus Besar PPDP dan menetapkan bahwa 1 Ramadan 1356 H bertepatan dengan hari Kamis tanggal 5 November 1937 M, sehingga puasa Ramadan dimulai pada hari Jumat tanggal 5 November 1937 M. Penetapan ini mulanya diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Madura karena pengamatan diadakan di Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor.

 Referensi 

 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 





Kategori:Sejarah Hindia Belanda