Kerusuhan Hama 1964

Kerusuhan Hama 1964 adalah kerusuhan besar dan pemberontakan yang terjadi di Hama, sebuah kota di utara Suriah, antara pemerintah Ba'athis Suriah yang baru berkuasa dan Ikhwanul Muslimin pada April 1964. Kerusuhan ini terjadi setelah kudeta Ba'athis 1963 yang menempatkan Partai Ba'ath berkuasa.

Pemberontakan tersebut ditekan secara brutal dengan kekuatan militer yang besar, mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerusakan parah pada kawasan kota tua Hama. Namun, meskipun pemerintah berhasil menumpas pemberontakan tersebut, Hama tetap menjadi pusat gerakan Islamis dan titik fokus pemberontakan Islamis di Suriah (1979–1982).

 Latar Belakang 
Pertemuan pertama antara Partai Ba'ath dan Ikhwanul Muslimin terjadi segera setelah kudeta 1963, di mana Partai Ba'ath mengambil alih kekuasaan di Suriah. Kelompok-kelompok politik Islamis, di mana Ikhwanul Muslimin adalah yang paling menonjol, menjadi tantangan terbesar bagi para Ba'athis, yang telah menindas lawan-lawan mereka yang berhaluan Nasseris dan Marxis pada pertengahan 1963. Pelarangan Ikhwanul Muslimin pada 1964 secara signifikan berkontribusi pada radikalisasi gerakan tersebut. Pada 1964 dan 1965, pemogokan dan demonstrasi massal melanda kota-kota besar Suriah, terutama di Hama, dan dihancurkan oleh militer.

Kota Hama khususnya merupakan “benteng konservatisme agraris dan Ikhwanul Muslimin,” dan “telah lama menjadi lawan yang tangguh bagi negara Ba'athis,” menurut pakar Suriah Patrick Seale. Pemerintah Mesir dan Irak secara finansial mendukung oposisi terhadap Ba'athis, meskipun ketidakpuasan secara nasional tetap tinggi akibat stagnasi ekonomi, pedagang yang kesal dengan peraturan yang semakin ketat, pemerintahan yang tidak kompeten, dan ketidakpuasan terhadap proses pengambilan keputusan rahasia pemerintah Ba'athis.Seale, 1990, hlm. 92–93.

 Kerusuhan 
Pada April 1964, kerusuhan besar meletus di beberapa kota Suriah, dengan Hama menjadi pusat utama pemberontakan anti-pemerintah. Pemberontak Islamis di kota tersebut mendirikan “pos pemeriksaan, menimbun makanan dan senjata, serta merampok toko-toko anggur.” Para pemberontak didorong untuk memberontak melawan Ba'athis oleh imam Masjid Sultan, Syaikh Mahmud al-Hamid, dan didanai oleh beberapa keluarga pedagang tradisional di kota tersebut. Masjid Sultan menjadi markas pemberontak, dan digunakan baik sebagai tempat perlindungan maupun untuk menyimpan senjata.Miller, Judith (2011). God Has Ninety-Nine Names: Laporan dari Timur Tengah yang Dipenuhi Militan. Simon dan Schuster. hlm. 303. Setelah Munzir al-Shimali, seorang milisi Ba'athis Ismaili, dibunuh dan dimutilasi oleh para perusuh, kerusuhan semakin memuncak dan pemberontak menyerang “setiap jejak” Partai Ba'ath di Hama.

Hamad Ubayd, komandan Pasukan Pengawal Nasional yang didominasi oleh Partai Ba'ath, meminta dan menerima dukungan tank dan pasukan tambahan dari Tentara Suriah. Selanjutnya, kawasan-kawasan yang dikuasai oleh pemberontak diserang dengan tembakan tank dan artileri, memaksa pemberontak untuk mundur ke Masjid Sultan setelah dua hari pertempuran. Presiden Amin al-Hafiz memerintahkan pemberontak untuk dibasmi, dan masjid tersebut kemudian dibom, menghancurkan menara masjid tempat banyak pemberontak berposisi. Pasukan keamanan berhasil menekan pemberontakan. Sekitar 70-100 anggota Ikhwanul Muslimin tewas,Dumper, Stanley, and Abu-Lughod, 2007, hlm.164.James A.Paul et al. Human Rights in Syria. Middle East Watch Organization, 1990: hlm.10. dengan banyak lainnya terluka atau ditangkap, dan lebih banyak lagi menghilang ke bawah tanah.

 Akibatnya 
Sebuah pengadilan militer dibentuk untuk mengadili pemberontak yang ditahan, dipimpin oleh Mustafa Tlass. Beberapa tahanan dibebaskan, termasuk Marwan Hadid, yang berperan penting dalam mengorganisir pemberontakan Islamis kedua di Hama beberapa tahun kemudian. Pengeboman Masjid Sultan memicu kemarahan banyak Muslim Suriah, dan berbagai aksi mogok dan demonstrasi digelar di seluruh negeri sebagai protes. Penolakan terhadap Partai Ba'ath bersifat luas, melibatkan pedagang, profesional, buruh, dan perajin, serta menyatukan Muslim Sunni miskin dari pedesaan, anggota kelas menengah, dan elit politik dan sosial tradisional. Hafiz merasa terpaksa mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada politisi sipil, Salah al-Din al-Bitar, yang merupakan anggota Partai Ba'ath tetapi bukan dari korps perwira. Al-Bitar secara terbuka berjanji untuk melindungi kebebasan sipil dan mengumumkan konstitusi sementara baru. Bitar dan anggota sipil Partai Ba'ath lainnya, seperti Michel Aflaq, masih memiliki sedikit pengaruh atas keputusan pemerintah, dan keduanya mengundurkan diri dari pemerintahan, dengan al-Hafiz kembali menduduki jabatan perdana menteri.Seale, 1990, hlm. 94.

Peristiwa di Hama juga menyebabkan perpecahan di dalam Komite Militer, junta rahasia yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Suriah sejak kudeta 1963. Muhammad Umran, anggota senior Komite, menentang keras kekerasan serangan terhadap Hama dan pembantaian yang terjadi setelahnya, sementara Salah Jadid dan Hafez al-Assad secara tegas mendukung penanganan Hafiz terhadap kerusuhan tersebut, menganggapnya sebagai cara yang diperlukan untuk melindungi kekuasaan Ba'athis dari “musuh kelas.”Seale, 1990, hlm. 94–95.

Pada awal 1980-an, Hama menjadi pusat pemberontakan Islamis di seluruh negeri. Kota tersebut mengalami pembantaian pada April 1981, dengan ratusan orang tewas. Situasi semakin memburuk pada awal Februari 1982, ketika kelompok Islamis mengambil alih kota. Dalam operasi militer untuk mengusir mereka, sebagian besar Hama hancur dan ribuan penduduknya tewas.

 Catatan Kaki 

 Referensi 

 Dumper, Michael; Stanley, Bruce E.; Abu-Lughod, Janet L. (2007), Cities of the Middle East and North Africa: Ensiklopedia Sejarah, ABC-CLIO, ISBN 9781576079195
 Seale, Patrick (1990). Asad: The Struggle for the Middle East. University of California Press. ISBN 978-0-520-06976-3.

Kategori:Peristiwa 1964