Kawin Tangkap

Kawin Tangkap adalah sebuah tradisi perkawinan yang dikenal secara turun-temurun di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tradisi ini merupakan salah satu pilihan cara yang diakui dalam adat Sumba untuk meminang seorang perempuan, selain melalui proses perkawinan pada umumnya. Secara lokal, praktik ini memiliki istilah tersendiri, seperti paneta mawinne atau Piti Maranggangu, yang dikenal khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya.
Tanggu, Elsiati; Elly Esra Kudubun; Alvianto Utomo. 2024. "Kawin Tangkap (studi sosiologi tentang makna dan praktik kawin tangkap di desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya)". Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak 3 (2), 180-195.

Secara harfiah, Kawin Tangkap merujuk pada jenis perkawinan yang dilakukan dengan cara menangkap perempuan secara paksa untuk dinikahkan dengan seorang pria. Praktik Piti Maranggangu sering terjadi di tempat-tempat umum (public places), seperti pasar tradisional, jalan raya, pada saat kegiatan adat, atau bahkan dilakukan di rumah.Maramba, Rambu Susanti Mila; Safrin Salam; Rambu Hada Indah; Pajaru Lombu. 2022. "Piti Maranggangu (Kawin Tangkap) dalam Perspektif Hukum". Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 7, 46-60.

Meskipun merupakan tradisi, perkawinan yang dihasilkan dari praktik ini pada umumnya tidak didasari oleh rasa suka atau cinta dari pihak perempuan. Perkawinan tersebut lebih sering terjadi berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tua dari kedua belah pihak. Dalam konteks sosial masyarakat setempat, Kawin Tangkap diinterpretasikan sebagai simbol maskulinitas dan kegagahan seorang pria. Keberanian untuk menangkap perempuan di tempat umum tanpa rasa takut dipandang sebagai penanda kejantanan dan kekuatan laki-laki.Kelen, Konradus Doni. 2022. "Kawin Tangkap di Sumba dan Ketidakadilan Gender". Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya 8 (2), 624-632.
Perspektif Hukum Adat dan Kritik
Dalam kerangka Hukum Adat, praktik Piti Maranggangu diakui oleh masyarakat Sumba sebagai bagian dari sistem perkawinan. Tradisi ini dipandang sebagai bentuk sistem perkawinan eksogami jujur (honest exogamous mating system), di mana perempuan yang diambil posisinya telah ditetapkan sebagai pengganti (surrogate) dalam klan.

Namun, Kawin Tangkap diklasifikasikan sebagai jenis perkawinan paksa yang secara nyata merendahkan martabat seorang perempuan. Praktik ini juga dikritik karena secara langsung memicu ketidakadilan gender di Sumba, mengingat perkawinan terjadi tanpa persetujuan tulus dari pihak perempuan. Secara yuridis, praktik ini dikaji bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mengingat isu ketidakadilan gender yang ditimbulkannya, para pegiat dan peneliti secara intensif berupaya memberikan pencerahan kepada masyarakat Sumba mengenai pentingnya hak-hak asasi dan Keadilan gender. Upaya ini ditujukan agar masyarakat Sumba pada umumnya, dan para perempuan pada khususnya, dapat menyadari pentingnya menghargai hak-hak asasi seorang perempuan. Hasil-hasil kajian ilmiah yang menganalisis dampak negatif tradisi ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat Sumba untuk segera menghentikan praktik Kawin Tangkap.
 Rujukan 

Kategori:Perkawinan