Pemberontakan Syiah Irak 1935–1936

Pemberontakan Rumaytha dan Diwaniyya pada tahun 1935 atau pemberontakan Syiah Irak pada tahun 1935–1936 terdiri dari serangkaian pemberontakan suku Syiah di wilayah tengah Sungai Eufrat melawan otoritas Sunni yang mendominasi Kerajaan Irak. Dalam setiap pemberontakan, respons pemerintah Irak adalah menggunakan kekuatan militer untuk menumpas pemberontakan dengan sedikit belas kasihan. Gareth Stansfield; Anderson, Liam D. (2004). The Future of Iraq : Dictatorship, Democracy or Division?. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN 1-4039-6354-1. Tugas administratif untuk menegakkan disiplin secara paksa terhadap suku-suku Syiah ini diserahkan kepada Jenderal Bakr Sidqi.

Suku-suku Syiah di wilayah tengah Sungai Eufrat merasa semakin kurang terwakili dalam pemerintahan Irak yang didominasi Sunni, yang semakin memburuk dengan pengucilan para sheikh Syiah kunci dari parlemen Irak dalam pemilu 1934. Akibatnya, kerusuhan meletus di wilayah tengah Eufrat pada Januari 1935. Setelah upaya gagal para pemimpin Syiah untuk mendapatkan pemenuhan tuntutan tertentu sebagai imbalan rekonsiliasi, pemberontakan menyebar ke wilayah Diwaniyya, dipimpin oleh dua syekh yang berkuasa. Namun, pemberontakan tersebut diredam dalam waktu seminggu, karena politik internal Irak memungkinkan pengunduran diri pemerintah Irak.

Setelah penangkapan salah satu ulama terkemuka pengikut Ayatollah Khashif al-Ghita pada bulan Mei, pemberontakan Syiah kembali meluas di wilayah tengah Sungai Eufrat. Keadaan darurat militer diumumkan di Diwaniyya oleh Bakr Sidqi, dan seluruh kekuatan angkatan udara dan darat Irak dikerahkan untuk menghadapi suku-suku Syiah. Pada akhir Mei, mereka dikalahkan dan pemberontakan berakhir. Namun, hal ini tidak mengakhiri pemberontakan,Tripp, Charles. A History of Iraq. Cambridge University Press. hlm. 83–84. karena insiden lain terjadi dari waktu ke waktu. Puluhan anggota suku Syiah tewas dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dawisha A.I. Iraq: A Political History from Independence to Occupation. hlm.39. 

Pemberontakan Syiah tahun 1935 tidak menimbulkan ancaman langsung bagi pemerintahan pusat Irak, karena suku-suku tersebut terlalu terpecah belah. Namun, pada tahun 1936, suku-suku Syiah bangkit kembali, membunuh 90 tentara Irak dan menembak jatuh dua pesawat. Pasukan Sidqi dengan cepat menguasai situasi, memberikan hukuman keras dengan menghancurkan rumah-rumah, menahan warga sipil, dan melakukan eksekusi publik terhadap puluhan pria. 

 Latar Belakang 
Selama tahun 1930-an, ada ketidakstabilan hampir terus-menerus di wilayah selatan Syiah, didorong oleh berbagai motif, tetapi didasari oleh penyingkiran mereka dari lapisan atas kekuasaan politik. Karena tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan ketidakpuasan melalui cara demokratis, kaum Syiah sering kali beralih ke pemberontakan terbuka.

Raja Ghazi dari Irak, seorang penguasa Hashemite Irak dari tahun 1933 hingga 1939, didorong oleh ambisi anti-Syiah, di antara hal-hal lain. Tripp, C. (2002). A History of Iraq. Cambridge University Press. hlm. 82. ISBN 9780521529006. Diakses 14-05-2015 Akibatnya, dua menteri Syiah mengundurkan diri dari pemerintah Irak pada akhir 1933 setelah mereka menganggap pemerintah tidak peduli terhadap komunitas Syiah mayoritas di wilayah Gharraf, di mana sebuah bendungan akan dibangun namun dana untuknya dialihkan untuk perluasan tentara Irak melalui wajib militer. 

Jamil al-Midfai, yang menggantikan al-Kailani sebagai Perdana Menteri Irak, memperkenalkan “Rancangan Undang-Undang Pertahanan Nasional” ke parlemen Irak pada Februari 1934, yang menetapkan kerangka kerja untuk wajib militer dan perluasan angkatan bersenjata Irak, sebuah proyek yang didukung kuat oleh Arab Sunni, tetapi dianggap dengan curiga dan ketidakpuasan oleh banyak Arab Syiah dan Kurdi. 

Pada Agustus 1934, pemilu yang dipromosikan oleh al-Midfai dan Ali Jawdat mengakibatkan partai Ikha hanya memperoleh 12 kursi dan pengucilan para sheikh Syiah suku penting dari wilayah tengah Sungai Eufrat dari parlemen. Aliansi taktis antara partai Ikha dan para sheikh Syiah pun terbentuk.

 Pemberontakan 

 Kerusuhan Januari 1935 
Pada Januari 1935, kerusuhan melanda wilayah tengah Sungai Eufrat. Para pemimpin suku Syiah terkemuka dari Najaf dan Ayatollah Muhammad Kashif al-Ghita bertemu sebelum peristiwa tersebut, dengan “Piagam Rakyat” dibahas. Piagam Rakyat diserahkan kepada pemerintah pada Maret 1935.  Piagam tersebut mengakui negara Irak, tetapi fokus pada kekhawatiran bahwa sebagian besar penduduk Irak merasa diabaikan oleh pemerintah Ali Jawdat.

 Pemberontakan Diwaniyya Maret 1935 
Para pemimpin Syiah melakukan upaya yang gagal untuk menuntut pemenuhan tuntutan tertentu sebagai imbalan atas rekonsiliasi. Sebuah petisi juga telah diajukan kepada Raja Irak untuk menggulingkan Ali Jawdat. Karena tuntutan mereka agar Jawdat mundur tidak membuahkan hasil, tindakan segera diambil—Bakr Sidqi diminta untuk menolak menindas pemberontakan, sementara Ali Jawdat didesak untuk mundur dengan penolakan dari kabinetnya. Pemberontakan kemudian menyebar ke wilayah Diwaniyya, dipimpin oleh dua sheikh yang berkuasa, yang memiliki hubungan dengan Partai Ikha dan Yasin al-Hashimi. Jamil al-Midfai, pengganti Jawdat, juga harus mengundurkan diri pada 15 Maret (hanya dua minggu setelah penunjukannya),Nakash, Y. (2003). The Shi'is of Iraq. Princeton University Press. hlm. 121. ISBN 9780691115757. Diakses 14-05-2015 karena tidak mampu menangani situasi tersebut. Yasin al-Hashimi kemudian diminta oleh raja untuk membentuk pemerintahan baru, secara efektif melakukan kudeta terhadap rival-rivalnya pada Maret 1935. Pemberontakan, yang dipimpin oleh sekutu Yasin al-Hashimi di Diwaniyya, berakhir dalam waktu seminggu.  Hal ini diikuti oleh masuknya dua pemimpin pemberontak ke Baghdad, disertai sejumlah besar militan bersenjata, yang semuanya datang untuk mengajukan petisi kepada raja dan memperlihatkan kekuatan mereka.

Meskipun pemerintah berusaha menenangkan suku-suku, ketidakstabilan suku terus menyebar di wilayah tengah Eufrat pada April.

 Pemberontakan Mei 1935 
Setelah penangkapan salah satu tokoh ulama terkemuka pengikut Ayatollah Khashif al-Ghita pada bulan Mei, termasuk Ahmad Asadallah pada 6 Mei, suku-suku Syiah Rumaytha dari Abu Hasan, Bani Zurayyij, dan Zawalim memberontak. Hukum darurat militer diumumkan di Diwaniyya oleh Bakr Sidqi, dan kekuatan penuh militer Irak digunakan untuk menindak suku-suku Syiah tersebut.  Angkatan udara mulai membom desa-desa pemberontak di Diwaniyya pada 11 Mei. Pada 13 Mei, suku-suku Muntafiq dari Suq al-Shuyukh dan Nasiriyya juga memberontak, tak lama setelah itu para sheikh mereka bepergian ke Najaf untuk menandatangani manifesto suku-suku Syiah melawan Yasin al-Hashimi.  Pada malam 15 Mei, pemberontak mengambil alih kota Suq al-Shuyukh dan memotong rel kereta api antara Basra dan Nasiriyya.

Pada titik ini, pemerintah, yang khawatir pemberontakan akan semakin meluas, menyatakan niatnya untuk bernegosiasi dengan Ayatollah Khashif al-Ghita. Pemerintah secara efektif berusaha memecah belah suku-suku pemberontak, karena sementara Menteri Pertahanan Jafar al-Askari bertemu dengan para sheikh suku Muntafiq untuk meyakinkan mereka agar berdamai, operasi melawan Rumaytha terus berlanjut hingga penindasan penuh pada 21 Mei.

Akhir pemberontakan Rumaytha memungkinkan pemerintah untuk fokus pada suku Muntafiq dan mujtahid di bawah Ayatollah al-Ghita. Salih Jabir, gubernur Syiah Karbala, kemudian meyakinkan al-Ghita untuk menahan suku Muntafiq agar tidak berperang.  Setelah menguasai sepenuhnya Rumaytha, Nasiriyya, dan Suq al-Shuyukh, pemerintah tidak lagi tertarik untuk melanjutkan negosiasi dengan Khashif al-Ghita.

Pada akhir Mei, suku-suku tersebut dikalahkan dan pemberontakan berakhir. 

 Peristiwa selanjutnya 
Penindasan di Diwaniyya pada Mei 1935, bagaimanapun, tidak mengakhiri pemberontakan, karena insiden lain terjadi dari waktu ke waktu. Sejak Mei 1935, pemberontakan Syiah tidak lagi menjadi ancaman langsung bagi pemerintahan pusat Irak, karena suku-suku tersebut terlalu terpecah belah. 

Pada 1937, pemberontakan lain dihancurkan oleh militer Irak di wilayah tengah Sungai Eufrat.Rubin, B. (2009). Conflict and Insurgency in the Contemporary Middle East. Taylor & Francis. hlm. 30. ISBN 9780203881873. Diakses  14-05-2015

 Dampak sosial 
Pemberontakan Mei 1935 mengungkap kurangnya minat komunitas di kalangan masyarakat Syiah Irak dan ketidakhadiran kepemimpinan politik Syiah yang kuat untuk mewakili kepentingan mereka di Baghdad. 

 Pemberontakan suku Syiah atau konflik politik internal Irak 
Meskipun peserta pemberontakan adalah Muslim Syiah suku, menurut Charles Tripp, peristiwa 1935 tidak merupakan “pemberontakan suku” atau “Syiah melawan pemerintah”, meskipun memang sentimen suku dan komunitas Syiah berperan.

 Referensi 

Kategori:Sejarah Irak