Rezim militer Goryeo

Rezim militer Goryeo (Korea: 무신 정권; Hanja: 武臣政權) merujuk pada periode dalam sejarah Goryeo ketika para jenderal militer memegang kekuasaan yang besar, melampaui otoritas raja, dan mengganggu sistem supremasi sipil Goryeo sekaligus menunjukkan diskriminasi yang berat terhadap personel militer. Periode ini berlangsung sekitar 100 tahun, mulai dari kudeta pada 1170 hingga Pemberontakan Sambyeolcho pada 1270. Kekuasaan despotik militer berakhir dengan perjanjian damai Goryeo dengan bangsa Mongol pada 1274.

Menurut Goryeosa, raja Sinjong pada masa rezim militer menunjukkan lemahnya otoritas kerajaan dibandingkan kekuasaan penguasa militer:Sinjong diangkat menjadi raja oleh Ch’oe Ch’ung-hŏn, dan semua urusan hidup dan mati, keputusan untuk menerima atau menolak, berada di tangan Ch’oe. Sinjong berdiri di atas rakyatnya hanya memegang otoritas kosong. Sayangnya, dia tidak lebih dari seorang boneka.

— Ki-baek Lee, Rule by the Military, A New History of KoreaPeriode ini menandai dominasi militer atas politik Goryeo dan melemahkan struktur pemerintahan sipil tradisional.

 Latar belakang 
Ketika Raja Injong (memerintah 1122–1146) naik takhta Goryeo sebagai monarki ke-17, otoritas kerajaan telah melemah secara signifikan dan menghadapi tantangan serius dari faksi-faksi berkuasa. Masyarakat elit Goryeo terbagi menjadi beberapa kelompok:Kaegyŏng establishment, yang diwakili oleh Kim Pusik,

Kerabat raja, yang diwakili oleh Yi Chagyŏm,

Kelompok anti-establishment berbasis di Sŏgyŏng (서경; 西京; ibukota barat, sekarang Pyongyang), yang diwakili oleh Myocheong, seorang biksu Buddha dan geomancer.Serangkaian peristiwa kemudian menyebabkan runtuhnya otoritas kerajaan dan munculnya dominasi militer:Coup Yi Chagyŏm (1126) – Yi Chagyŏm mengatur kudeta yang gagal, di mana istana kerajaan di Kaegyŏng terbakar.

Saran Myocheong – Memanfaatkan kekacauan sosial pasca-kebakaran, Myocheong menyarankan Raja Injong bahwa bencana berasal dari feng shui Kaegyŏng dan menganjurkan pemindahan ibukota ke Sŏgyŏng (Pyongyang).

Pemberontakan Myocheong – Usulan pemindahan ibukota memicu persaingan kekuasaan dengan Kaegyŏng establishment dan berpuncak pada pemberontakan Myocheong, yang berhasil ditekan oleh pasukan di bawah Kim Pusik. Kemenangan ini mengokohkan pengaruh keluarga birokrat-sarjana di istana kerajaan tanpa adanya faksi saingan yang dapat menahan ambisi mereka.Sementara itu, kebijakan Goryeo menekankan supremasi sipil (숭문천무; 崇文賤武; “venerate literature; denigrate military”), yang mendiskriminasi pejabat militer. Para pejabat militer diposisikan lebih rendah dibanding pejabat sipil, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Mereka tidak diperbolehkan memimpin operasi militer, dan seorang sarjana-jenderal dari kalangan birokrat sipil ditunjuk sebagai pemimpin militer. Ketidakpuasan yang tumbuh di kalangan militer menciptakan lingkungan politik yang tegang, yang akhirnya meletus ketika pejabat militer yang merasa dirugikan melakukan pembersihan pejabat sipil non-militer yang telah merendahkan mereka selama ini dan merebut kekuasaan.

Peristiwa-peristiwa ini menandai awal dari era dominasi militer di Goryeo, di mana militer menjadi kekuatan utama yang mengontrol pemerintahan dan menundukkan otoritas raja.

 Referensi