Banjir dan longsor di Kabupaten Tapin 2025

Banjir dan longsor di Kabupaten Tapin 2025 merupakan rangkaian bencana banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, terutama selama musim hujan awal tahun 2025. Penyebab utamanya adalah curah hujan tinggi dan drainase yang tidak memadai. Kejadian ini memengaruhi akses warga di beberapa kecamatan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapin mencatat setidaknya tiga kecamatan terdampak banjir pada Januari, dengan ketinggian air 50–70 cm, sementara longsor di lima titik tebing sungai diusulkan untuk penanganan pada April.

 Kejadian 
Beberapa wilayah di Kabupaten Tapin memiliki daerah dataran rendah hingga sangat rentan terhadap banjir dan longsor saat hujan intens terjadi. Pada 2025, pola hujan yang tidak teratur, termasuk hujan deras setelah kemarau panjang, mempercepat erosi tebing dan luapan sungai. Kebanyakan kejadian terjadi di kecamatan seperti Piani, Lokpaikat, dan Tapin Selatan, memengaruhi pertanian dan akses transportasi, meskipun skala relatif kecil dibandingkan bencana tahun sebelumnya. BPBD Tapin memantau melalui Pusdalops, dengan koordinasi provinsi untuk pencegahan.

Banjir melanda tiga kecamatan pada 26 Januari 2025, akibat hujan deras sejak malam sebelumnya. Di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat, dan Kecamatan Tapin Selatan, ketinggian air mencapai 50–70 cm, menggenangi jalan dan rumah. BPBD menjelaskan debit air sungai meluap karena saluran drainase tak mampu menampung, memaksa warga memutar arah. Pada April, Bupati Yamani melaporkan lima titik rawan longsor di tebing Sungai Tapin, di Desa Kalumpang (Kecamatan Bungur), Kelurahan Rangda Malingkung, Kelurahan Kupang, Desa Keramat, dan Desa Banua Halat Kiri (Kecamatan Tapin Utara), mengancam 9.334 hektare lahan pertanian. Longsor ini dipicu erosi sungai, tanpa korban jiwa, tetapi mengganggu irigasi dan akses.

 Respons dan Dampak 
BPBD Tapin dan tim gabungan TNI-Polri melakukan evakuasi dan pendataan, dengan Sekda Adi Lesmana meninjau lokasi dan mengusulkan jalan alternatif melalui hibah tanah warga. Bupati Yamani mengajukan intervensi ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) untuk penanganan teknis di lima titik longsor, termasuk pemantauan untuk cegah luasan kerusakan. Dampak utama meliputi gangguan akses sekolah, pertanian, dan transportasi, dengan 11 kepala keluarga terdampak banjir awal tahun. Warga diminta waspada terhadap banjir susulan, meskipun situasi terkendali tanpa korban jiwa. Kejadian ini menyoroti tantangan drainase dan erosi di wilayah sungai Tapin.
Referensi

Kategori:Banjir di Indonesia
Kategori:Tanah longsor di Indonesia
Kategori:Bencana alam di Kalimantan Selatan
Kategori:Bencana alam tahun 2025 di Indonesia