Hendrikus Woro

Hendrikus Woro (juga dikenal sebagai Hendrikus "Franky" Woro) adalah seorang aktivis masyarakat adat dan pembela hak-hak agraria dari komunitas Suku Awyu di Papua Selatan, Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat adat yang memperjuangkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat serta hutan adat Suku Awyu. Hendrikus menjadi salah satu penggugat dalam perkara hukum terhadap izin lingkungan perusahaan kelapa sawit yang dinilai mengancam ruang hidup dan keberlanjutan hutan adat.

 Latar belakang 
Informasi tentang tahun lahir dan riwayat pribadi Hendrikus Woro tidak banyak dipublikasikan. Ia berasal dari wilayah adat Suku Awyu yang terletak di bagian selatan Papua, di mana masyarakatnya menggantungkan kehidupan pada hutan sebagai sumber pangan, air, dan identitas budaya. Hendrikus mulai dikenal publik setelah memimpin aksi penolakan terhadap proyek perkebunan kelapa sawit yang diduga beroperasi tanpa persetujuan masyarakat adat.

 Aktivisme dan gugatan hukum 
Hendrikus Woro merupakan penggugat dalam perkara hukum terhadap izin lingkungan yang diterbitkan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL). Ia menilai bahwa izin tersebut dikeluarkan tanpa konsultasi yang sah dengan masyarakat adat pemilik wilayah, dan berpotensi merusak lebih dari 36.000 hektare hutan yang menjadi bagian dari wilayah adat Suku Awyu.

Pada tahun 2023, Hendrikus bersama kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (PTUN Jayapura). Setelah putusan tingkat pertama ditolak, gugatan banding juga ditolak oleh Mahkamah Agung pada tahun 2024. Meskipun kalah secara hukum, perjuangannya menarik perhatian publik nasional dan internasional terhadap isu deforestasi dan hak masyarakat adat di Papua.

Dalam sejumlah wawancara, Hendrikus menegaskan bahwa perjuangan masyarakat adat Awyu bukan hanya soal tanah, tetapi tentang kehidupan dan warisan budaya yang melekat di dalam hutan mereka. Ia menyatakan bahwa “jika hutan hilang, kami pun akan hilang.” 

 Peran publik dan dukungan lembaga 
Kasus yang diperjuangkan oleh Hendrikus Woro mendapatkan perhatian luas dari organisasi lingkungan dan hak asasi manusia, termasuk Greenpeace Indonesia, WALHI, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), serta dukungan publik melalui kampanye media sosial bertajuk #AllEyesOnPapua. Kampanye tersebut menyoroti ketimpangan kekuasaan antara masyarakat adat dan korporasi besar dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.

 Dampak dan warisan perjuangan 
Perjuangan hukum dan advokasi Hendrikus Woro menjadi simbol perlawanan masyarakat adat terhadap eksploitasi lahan tanpa persetujuan. Kasus ini juga mendorong diskusi nasional tentang pelaksanaan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dalam proyek-proyek pembangunan di Indonesia. Meski belum memperoleh kemenangan hukum, perjuangan Hendrikus memperkuat kesadaran publik akan pentingnya melindungi hutan adat sebagai bagian integral dari identitas masyarakat asli Papua.

 Lihat pula 

 Masyarakat adat di Indonesia
 Konflik agraria di Indonesia
 Deforestasi di Indonesia
 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

 Referensi 

 Pranala luar 

 Liputan Tirto tentang aksi Suku Awyu
 Siaran pers Greenpeace Indonesia tentang permohonan intervensi
 Liputan Tempo: Cerita Hendrikus Woro
 Direktori putusan PTUN Jayapura
 Artikel Free Malaysia Today