Hafsat Abiola

Hafsat Olaronke Abiola-Costello, (21 Agustus 1974) di Lagos, adalah seorang aktivis hak asasi manusia, hak sipil dan demokrasi Nigeria, pendiri Kudirat Initiative for Democracy (KIND), yang berupaya memperkuat masyarakat sipil dan mempromosikan demokrasi di Nigeria. Dia adalah Presiden Women in Africa Initiative (WIA), sebuah platform internasional untuk pengembangan ekonomi dan dukungan bagi wirausaha perempuan Afrika.  Ia juga salah satu pendiri Connected Women Leaders (CWL).

Hafsat adalah anak kedelapan mendiang Moshood Abiola dan mendiang Kudirat Abiola. Ayahnya, dijebloskan ke penjara oleh diktator Jenderal Sani Abacha karena pengkhianatan setelah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden. Ayahnya kemudian meninggal saat ditahan pada tahun 1998. Ibunya dibunuh  selama demonstrasi untuk pembebasan suaminya pada tahun 1996.The Brutal Assassination of Kudirat Abiola , NAIJArchives, Retrieved 8 Februari 2016 Pada bulan Juni 2018, Presiden Muhammadu Buhari menganugerahkan gelar Panglima Besar Republik Federal (GCFR) kepada ayahnya, mendiang Kepala Moshood Abiola, yang diduga sebagai pemenang pemilihan presiden pada tanggal 12 Juni 1993.

Hafsat belajar di Queens College, Yaba, Lagos dan kemudian Phillips Academy, Andover, Massachusetts  di mana ia lulus pada tahun 1992. Ia kemudian belajar untuk mendapatkan gelar di bidang Ekonomi Pembangunan dan memperoleh gelar dari Harvard College pada tahun 1996, dan kemudian memperoleh gelar M.Sc. di bidang Pembangunan Internasional dari Universitas Tsinghua, Beijing.

 Karier 
Untuk menghormati kematian ibunya, ia mendirikan (Kudirat Initiative for Democracy) KIND pada tahun 1997, dengan tujuan mempromosikan pengembangan perempuan sebagai inisiator perubahan melalui program kepemimpinan dan kesadaran. Saat ini, ia menjabat sebagai ketua dewan.

KIND adalah salah satu organisasi besar yang menuntut peninjauan kembali RUU kesetaraan gender yang ditolak oleh Majelis Nasional Nigeria (NASS). RUU ini mengupayakan amandemen pasal 26 (2a) konstitusi Nigeria tahun 1999; jika disahkan, warga negara asing yang menikah dengan perempuan Nigeria akan dapat mengajukan kewarganegaraan Nigeria. RUU ini juga mendorong agar setidaknya 35% posisi partai politik dan jabatan yang ditunjuk di tingkat federal dan negara bagian diisi oleh perempuan, serta banyak isu lain yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

 Referensi