Pendidikan Islam di Aceh

Pendidikan Islam di Aceh adalah penyelenggaraan pendidikan di wilayah Aceh yang telah dirintis melalui pendirian dayah dan madrasah sejak masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Kegiatan pendidikan Islam di Aceh pada masa awal dilakukan di pojok-pojok masjid di Aceh. Pendidikan Islam di Aceh mengalami pembatasan perkembangan setelah Kesultanan Aceh mengalami penekanan politik oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda yang berusaha menaklukkan seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Sejak tahun 2004, pengelolaan pendidikan Islam di Aceh dilakukan oleh pemerintahan daerah di Aceh.

 Perintisan 
Pendidikan Islam di Aceh mulai diadakan bersamaan dengan masa awal penyebaran Islam di Nusantara. Dua jenis lembaga pendidikan Islam terawal yang terbentuk di Aceh adalah madrasah dan dayah. Kedua lembaga pendidikan ini di Aceh didirikan oleh para pedagang muslim dan mubalig terutama yang berasal dari Gujarat, semenanjung Arab, Mesir dan Persia. Kegiatan pembelajaran di madrasah dan dayah kemudian diadakan oleh para ulama di wilayah Aceh yang telah menempuh pendidikan Islam di kawasa Timur Tengah. Pengajaran mengenai pendidikan Islam di Aceh pada masa awal penyebaran Islam di Nusantara diadakan pada pojok-pojok masjid.

 Pembatasan perkembangan 
Pendidikan Islam di Aceh mengalami pembatasan perkembangan setelah Kesultanan Aceh mengalami penekanan politik oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda yang berusaha menaklukkan seluruh wilayah Kesultanan Aceh. Sejak masa Sultan Tajul Alam Safiatuddin sebagai Sultan Aceh, Perusahaan Hindia Timur Belanda mengadakan pembakaran dan penghancuran lembaga-lembaga pendidikan Islam di wilayah Kesultanan Aceh yang berhasil dikuasainya. Pasukan Belanda mengadakan pemusnahan lembaga pendidikan khususnya dayah dan madrasah.

 Pengelolaan 
Pengelolaan pendidikan Islam di Aceh dilakukan oleh pemerintahan daerah sejak tahun 2004. Adanya peran pemerintahan daerah dalam pengelolaan pendidikan Islam di Aceh didasari oleh penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, pengelolaan pendidikan di Aceh oleh pemerintahan daerah secara spesifik ditetapkan melalui penetapan Undang-Undang Republk Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

 Referensi 

Kategori:Pendidikan di Aceh
Kategori:Pendidikan Islam di Indonesia