Majelis Penyimbang Adat Lampung

Majelis Penyimbang Adat Lampung (disingkat MPAL) adalah lembaga adat resmi yang berfungsi sebagai wadah musyawarah, pelestarian, dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat masyarakat Lampung. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hukum adat, kebudayaan, serta dinamika sosial modern di tengah masyarakat Lampung. MPAL berfungsi sebagai penjaga moral dan kearifan lokal (local wisdom) yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat adat baik dari kelompok Lampung Pepadun maupun Lampung Saibatin.

 Sejarah Pembentukan 
Majelis Penyimbang Adat Lampung dibentuk secara formal sebagai respons terhadap perubahan sosial dan pemerintahan di Indonesia pasca-kemerdekaan. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk mengintegrasikan peran para penyimbang atau tokoh adat dalam sistem pemerintahan daerah tanpa menghilangkan struktur tradisionalnya. Secara historis, istilah penyimbang berasal dari kata dasar “imbang”, yang berarti penyeimbang atau pemimpin dalam struktur masyarakat adat Lampung. Setiap penyimbang memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan sosial, hukum, dan spiritual masyarakat adat.Yulianto, R. (2019). Struktur Sosial dan Kelembagaan Adat Lampung. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

 Struktur Organisasi 
Struktur MPAL terdiri atas tingkatan provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan pekon (desa adat). Pada tingkat provinsi, lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dibantu oleh para penyimbang adat dari berbagai marga dan sai batin. Di bawahnya terdapat bidang-bidang kerja seperti pembinaan adat, hukum adat, budaya, serta pendidikan kearifan lokal. Struktur ini mencerminkan prinsip musyawarah (nemui nyimah) dan kesetaraan antar penyimbang sesuai dengan nilai luhur masyarakat Lampung.Basri, A. (2020). “Lembaga Adat dan Dinamika Sosial di Lampung: Peran Majelis Penyimbang Adat Lampung”. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22(2), 147–164. DOI:10.14203/jmb.v22i2.4530

 Fungsi dan Tugas 
MPAL memiliki fungsi utama dalam:
 Pelestarian adat istiadat Lampung – menjaga nilai-nilai tradisional melalui upacara adat, hukum adat, dan seni budaya.  
 Penyelesaian sengketa adat – memberikan mediasi atau keputusan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku.  
 Pembinaan generasi muda – menanamkan nilai-nilai budaya Lampung seperti sakai sambayan (gotong royong) dan piil pesenggiri (harga diri dan kehormatan).  
 Kerjasama dengan pemerintah daerah – mendukung kebijakan pembangunan berbasis budaya lokal.

Dalam praktiknya, MPAL juga menjadi rujukan bagi penyelesaian konflik sosial di tingkat lokal, terutama yang melibatkan hubungan antarmarga dan antarwilayah adat. Keputusan MPAL sering dihormati oleh masyarakat karena dianggap memiliki legitimasi moral dan kultural yang kuat.Rahman, I. (2021). Adat, Identitas, dan Kekuasaan di Lampung. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

 Peran dalam Pelestarian Budaya 
Majelis Penyimbang Adat Lampung turut berperan aktif dalam pelestarian kebudayaan daerah seperti Tari Cangget, Kain Tapis Lampung, dan tradisi Nayuh Adat. Melalui kegiatan pelatihan dan seminar budaya, MPAL memperkenalkan nilai-nilai adat Lampung kepada generasi muda serta bekerja sama dengan instansi pendidikan dan lembaga kebudayaan nasional. Selain itu, MPAL juga menjadi mediator dalam adaptasi adat terhadap era modern, termasuk pengakuan hukum adat di dalam kebijakan otonomi daerah.Siregar, M. (2022). “Revitalisasi Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah: Studi pada Majelis Penyimbang Adat Lampung”. Jurnal Antropologi Indonesia, 43(1), 55–68. DOI:10.7454/ai.v43i1.13512

 Lihat pula 
 Adat Pepadun  
 Adat Saibatin  
 Kebudayaan Lampung  
 Piil Pesenggiri

 Referensi