Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Kalimantan Selatan (Walhi Kalsel) adalah cabang regional dari organisasi lingkungan hidup nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Provinsi Kalimantan Selatan. Didirikan untuk memantau isu lingkungan lokal, Walhi Kalsel berfokus pada advokasi masyarakat adat, pengelolaan sumber daya alam, dan penanganan dampak industri seperti pertambangan batubara. Organisasi ini bekerja melalui kampanye, penelitian, dan kerjasama dengan komunitas setempat untuk mendorong kebijakan yang berkelanjutan.

 Sejarah 
Walhi Kalsel berdiri sebagai bagian dari jaringan Walhi nasional yang dibentuk pada 1980. Cabang ini aktif sejak awal 2000-an, menanggapi isu lingkungan di Kalimantan Selatan seperti deforestasi dan pencemaran sungai akibat tambang. Organisasi ini sering mengadvokasi hak masyarakat adat Dayak dan Banjar, termasuk pengakuan wilayah adat yang terancam proyek industri. Pada 2010-an, Walhi Kalsel terlibat dalam kampanye nasional seperti penolakan reklamasi pantai dan perlindungan hutan gambut.

 Aktivitas 
Walhi Kalsel menjalankan kegiatan yang cukup beragam, mulai dari pemantauan langsung di lapangan hingga pendampingan hukum bagi warga yang terdampak. Mereka sering turun ke desa-desa di sekitar konsesi tambang batubara atau perkebunan sawit untuk mendokumentasikan pencemaran air sungai, kerusakan hutan gambut, dan hilangnya lahan pertanian masyarakat. Hasil temuan lapangan itu kemudian dirangkum dalam laporan yang dibagikan ke media, pemerintah daerah, hingga lembaga nasional seperti Komnas HAM atau Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain itu, organisasi ini aktif mendampingi masyarakat adat dalam memperjuangkan pengakuan wilayah adat. Pada 2023 misalnya, Walhi Kalsel mempertanyakan kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai lamban dalam menerbitkan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Mereka menggelar diskusi publik di Banjarmasin dan mengirimkan surat terbuka kepada gubernur, menuntut perlindungan lebih tegas terhadap kampung-kampung Dayak Meratus yang terancam perluasan tambang.

Di bidang akademik, Walhi Kalsel juga berkontribusi dalam seminar dan penelitian. Salah satu contohnya adalah makalah tentang pengaruh hukum adat terhadap pengelolaan lingkungan di daerah aliran sungai Barito dan Martapura. Makalah itu dipresentasikan dalam Seminar Nasional Lingkungan Hidup dan Bencana di Universitas Lambung Mangkurat, menyoroti bagaimana kearifan lokal Banjar dan Dayak masih bisa menjadi solusi pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Selain itu, mereka juga beberapa kali mengadakan pelatihan jurnalisme warga bagi pemuda di kabupaten rawan karhutla, seperti Tanah Laut dan Barito Kuala. Pelatihan itu mengajarkan cara mendokumentasikan kebakaran lahan menggunakan ponsel, lalu mengunggahnya ke media sosial agar respons pemadam lebih cepat. Kegiatan kecil seperti ini, meski sederhana, cukup membantu menekan angka titik api di musim kemarau.

 Pengaruh 
Walhi Kalsel menjadi suara kritis dalam isu lingkungan regional, sering berkolaborasi dengan organisasi nasional dan internasional. Aktivitasnya membantu meningkatkan kesadaran tentang kerusakan gambut dan hak masyarakat adat, meskipun tantangan seperti tekanan industri tetap ada. Organisasi ini terus beroperasi melalui situs resmi dan kegiatan lapangan, mendukung dialog antara pemerintah, perusahaan, dan warga.
Referensi

Kategori:Organisasi lingkungan Indonesia
Kategori:Organisasi di Kalimantan Selatan