Perpajakan di Belanda

Perpajakan di Belanda didefinisikan oleh pajak penghasilan (Wet op de inkomstenbestanding 2001), pajak orang ketiga (Wet op de loonbestanding 1964), pajak pertambahan nilai (Wet op de omzetbestanding 1968) dan pajak perusahaan (Wet op de vennootschapsbestanding 1969).

 Pajak penghasilan 
Di Belanda, penduduk tetap membayar pajak penghasilan (PPh) atas seluruh pendapatan dunia mereka, sedangkan non-residen hanya dikenai pajak atas penghasilan yang bersumber dari Belanda. Pajak penghasilan dikelola oleh Administrasi Pajak dan Bea Cukai.

Pendapatan untuk pajak dibagi menjadi tiga kategori (disebut "box"):

 Box 1: Penghasilan dari pekerjaan dan kepemilikan rumah 
Pajak progresif diterapkan dengan dua lapisan tarif: pendapatan rendah dikenai tarif 36,97% (per tahun 2024), dan pendapatan tinggi dikenai tarif 49,50%. Sebelumnya terdapat empat lapisan dengan tarif tertinggi 72%, lalu diturunkan menjadi 60% pada tahun 1990, 52% pada tahun 2001, dan akhirnya disederhanakan menjadi dua lapisan pada tahun 2020. Beberapa pengeluaran dapat dikurangi dari pendapatan sebelum pajak (disebut pengurang pribadi), seperti donasi ke lembaga amal, biaya perawatan, atau biaya pendidikan. Selain itu, kredit pajak berbasis pendapatan dapat mengurangi jumlah pajak terutang. Wajib pajak di atas usia pensiun resmi juga mendapat tarif pajak lebih rendah.

 Box 2: Kepemilikan saham besar dalam perusahaan 
Pajak dua lapisan sebesar 24,5% dan 33% dikenakan atas penghasilan dari kepemilikan substansial (minimal 5% saham, opsi, atau sertifikat bagi hasil), baik atas nama sendiri maupun bersama pasangan pajak.

 Box 3: Tabungan dan investasi 
Mengatur penghasilan dari kekayaan, dihitung sebagai nilai aset dikurangi utang. Pajak diterapkan sebesar 36% atas penghasilan yang dianggap berasal dari kekayaan. Pemerintah mengasumsikan tingkat imbal hasil tetap berdasarkan rata-rata hasil pasar masa lalu, dengan perbedaan tarif antara aset bank dan aset fisik. Ada batas bebas pajak untuk hasil modal, dan investasi ramah lingkungan dikecualikan dari pajak.

Tahun pajak di Belanda sama dengan tahun kalender, dan laporan pajak harus diajukan paling lambat 1 Mei tahun berikutnya. Pasangan suami istri mengajukan laporan bersama, kecuali bila proses perceraian telah dimulai.

 Pajak pertambahan nilai 
Sistem pajak pertambahan nilai (PPN/VAT) mengikuti peraturan Uni Eropa. Ada tiga kategori PPN: makanan dan kebutuhan pokok, non-makanan dan barang mewah, serta barang khusus. Tarifnya masing-masing 9%, 21%, dan 0%. Tarif non-makanan dan barang mewah naik dari 19% ke 21% pada 1 Oktober 2012, sedangkan makanan dan kebutuhan pokok naik dari 6% ke 9% pada 1 Januari 2019. Barang khusus mencakup:

 Barang ekspor
 Barang yang belum diperkenalkan
 Tangkapan ikan
 Barang kena cukai
 Transportasi internasional orang

 PPN Impor 
Berbeda dari beberapa negara anggota UE lain, sistem pajak Belanda memungkinkan penundaan pembayaran PPN impor. Alih-alih membayar saat barang masuk ke UE, pembayaran dapat ditunda hingga laporan PPN berkala. PPN impor tetap harus dilaporkan, tetapi karena jumlahnya bisa dikurangkan pada periode laporan yang sama, penundaan ini membantu menghindari beban arus kas akibat pembayaran langsung saat impor.

 Pajak perusahaan 
Secara umum, perusahaan swasta dan publik yang berdomisili di Belanda dikenakan pajak penghasilan badan (PPh Badan) atas seluruh pendapatannya di dunia. Tarif pajak tergantung pada jumlah penghasilan kena pajak, yaitu laba kena pajak tahun berjalan dikurangi kerugian yang dapat dikurangkan. Pada tahun 2024, penghasilan kena pajak di bawah €200.000 dikenai tarif 19%, sedangkan €200.000 ke atas dikenai tarif 25,8%. Tahun pajak perusahaan biasanya sama dengan tahun kalender, kecuali diatur lain dalam anggaran dasar. Umumnya berlangsung 12 bulan, tetapi bisa berbeda pada tahun pertama pendirian.

 Kotak inovasi 
Untuk mendorong penelitian dan inovasi, Belanda memberikan keringanan pajak melalui kotak inovasi (innovation box). Keuntungan dari kekayaan intelektual yang dikembangkan sendiri (termasuk royalti) dikenai tarif pajak lebih rendah. Sejak 1 Januari 2018, tarif efektif pajak untuk pendapatan dalam innovation box adalah 7%. Kebijakan ini menjadi insentif penting bagi kegiatan riset dan pengembangan di Belanda.

 Pengecualian kepemilikan substansial 
Jika memenuhi syarat, perusahaan induk dibebaskan dari pajak atas dividen dan keuntungan modal dari anak perusahaannya. Kepemilikan substansial berarti memiliki minimal 5% saham anak perusahaan. Anak perusahaan bisa berasal dari Belanda atau luar negeri; perlakuan pajak yang setara ini membantu daya saing anak perusahaan asing. Pengecualian ini mencegah pajak berganda atas laba perusahaan. Untuk memenuhi syarat, salah satu dari tiga kriteria berikut harus terpenuhi:

 Tes motif: kepemilikan saham bukan untuk investasi portofolio semata.
 Uji tarif pajak efektif: anak perusahaan dikenai tarif pajak efektif minimal 10%.
 Uji aset: kurang dari 50% aset anak perusahaan berupa investasi portofolio berisiko rendah dengan pajak rendah.

 Grup pajak 
Di Belanda, perusahaan induk dan anak perusahaannya dapat membentuk grup pajak jika memenuhi syarat: induk harus memiliki setidaknya 95% saham anak perusahaan. Keduanya juga harus berdomisili di Belanda, memiliki tahun keuangan yang sama, dan menerapkan kebijakan akuntansi seragam. Grup pajak diperlakukan sebagai satu wajib pajak. Keuntungannya, kerugian satu perusahaan dapat mengurangi laba perusahaan lain dalam grup, dan aset tetap bisa dipindahkan antarperusahaan tanpa konsekuensi pajak penghasilan badan.

 Pajak properti 
Pajak properti atau pajak bumi dan bangunan dipungut setiap tahun oleh pemerintah kota. Sebagian kecil dari nilai properti (sekitar per mil) disebut onroerendezaakbelasting (OZB). Dana dari pajak ini digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur seperti jalan. Nilai properti dinilai secara independen dan diperbarui setiap tahun. Besarnya pajak bervariasi antarwilayah dan kota. Selain pajak properti, ada juga pungutan tambahan untuk layanan publik seperti pengelolaan air, pembersihan air, dan pengelolaan sampah. Pajak properti tidak termasuk dalam pengurang pajak penghasilan orang pribadi.

 Pajak warisan 
Pajak warisan (successierecht) dikenakan pada ahli waris atas warisan yang diterima dari penduduk Belanda. Dalam kasus emigrasi, warga negara Belanda dianggap sebagai penduduk Belanda selama 10 tahun berikutnya. Tarif pajak warisan berkisar antara 10% hingga 40%. Sebagian warisan bebas pajak, tergantung pada hubungan penerima dengan pewaris.

 Pajak kekayaan 
Sebagai pengganti pajak dividen atau keuntungan modal, Belanda mengenakan pajak atas "pendapatan dari investasi" (box 3) yang berfungsi seperti pajak kekayaan. Pajak ini mengenakan tarif 32% atas pendapatan yang diasumsikan dari aset dikurangi utang, untuk nilai di atas €57.000 per 2023 (dua kali lipat bagi pasangan pajak, misalnya suami-istri). Sebelum tahun 2021, pajak kekayaan didasarkan pada perkiraan pengembalian sesuai jumlah kekayaan, tetapi setelah keputusan pengadilan, kini dihitung berdasarkan distribusi aset yang sebenarnya. Untuk tahun 2023, asumsi pengembalian adalah 0,36% untuk uang tunai dan rekening bank, 6,17% untuk investasi, dan 2,57% untuk utang.

 Pajak hadiah 
Pajak hadiah (schenkingsrecht) dikenakan pada penerima hadiah.

 Perubahan hukum 
Peraturan pajak di Belanda hanya dapat berlaku mulai 1 Januari atau 1 Juli, yang merupakan tanggal penerapan umum juga di bidang hukum lainnya.European Commission Expert Group, Report of the Expert Group: Think Small First – Considering SME interests in policy-making, page 20, published on 31 March 2009, accessed on 13 June 2025

 Lihat pula 

 Informasi umum perpajakan di Belanda
 Algemeen nut beogende instelling
 Pajak perusahaan di Belanda
 Pajak penghasilan di Belanda
 Verhuurdersheffing

 Referensi 

 Pranala luar 

 Administrasi Pajak dan Bea Cukai

Kategori:Perpajakan di Belanda
Kategori:Perpajakan menurut negara