Partai Sosialis Nasional (Yordania)

Partai Sosialis Nasional () adalah partai politik sosialis sayap kiri yang didirikan di Yordania pada tahun 1954.

Partai ini ikut serta dalam pemilihan umum pada 21 Oktober 1956 dan berhasil menjadi fraksi terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 40 orang, dengan meraih 12 kursi. Atas dasar hasil ini, Raja Hussein menunjuk pemimpin partai, Suleiman Nabulsi, untuk membentuk pemerintahan. Kabinet Nabulsi, yang beranggotakan menteri independen dan Komunis, hanya menjabat kurang dari beberapa bulan karena kebijakan yang diusungnya seringkali berbenturan dengan Istana. Akibatnya, Nabulsi terpaksa mengundurkan diri pada 10 April 1957 atas desakan dari pejabat kerajaan. Tiga hari setelah pengunduran diri tersebut, terjadi dugaan percobaan kudeta yang melibatkan Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Ali Abu Nuwar, yang diduga bersimpati pada Nabulsi dan semangat nasionalis Arab.

Pemerintahan yang dibentuk oleh partai ini memiliki arti historis sebagai satu-satunya pemerintahan yang terpilih secara demokratis dalam sejarah Yordania. Sebagai respons terhadap dugaan upaya kudeta, Raja Hussein segera memberlakukan darurat militer dan melarang seluruh kegiatan partai politik di negara tersebut. Larangan ini berlaku selama lebih dari tiga dekade, hingga dicabut pada tahun 1989.

 Latar belakang 
Suleiman Nabulsi (lahir tahun 1908) adalah seorang aktivis politik Yordania. Pada tahun 1953, ia diangkat sebagai Duta Besar Yordania untuk Inggris. Pengalaman di Inggris ini justru membuatnya menjadi seorang nasionalis Arab yang gigih dan anti-Zionis, yang kemudian mendorongnya untuk mengundurkan diri hanya lima bulan setelah penunjukannya. Setelah kembali ke Yordania pada tahun 1954, pandangan nasionalismenya menyebabkan Raja Hussein menjauhinya, sehingga Nabulsi diasingkan dari ibu kota Amman ke kota provinsi. Pada masa inilah para pendukung Nabulsi mendirikan Partai Sosialis Nasional (NSP), dan Nabulsi terpilih sebagai pemimpinnya. Tujuan utama partai ini adalah untuk mengurangi kekuasaan Istana dalam politik serta mempererat hubungan dengan negara-negara Arab anti-imperialis dan mengurangi ketergantungan pada Inggris.

Konteks regional pada tahun 1950-an ditandai dengan kebangkitan Nasserisme, sebuah ideologi nasionalis Arab sosialis yang dicetuskan oleh Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser. Popularitas Nasser di dunia Arab melonjak drastis setelah kesepakatan senjata Mesir-Cekoslowakia pada September 1955 dan nasionalisasi Terusan Suez pada Juli 1956. Situasi ini diperumit di Yordania karena setelah menganeksasi Tepi Barat pada tahun 1950 (wilayah yang direbut dalam Perang Arab-Israel 1948), dua pertiga penduduk Yordania kini adalah orang Palestina. Mayoritas warga Palestina ini merasa lebih terhubung dengan Nasser daripada Raja Hussein.

 Catatan kaki 

 Referensi