Konstitusi Bhutan

Konstitusi Bhutan 2008 () adalah konstitusi pertama yang berlaku di Bhutan sejak diundangkan pada 18 Juli 2008. Dokumen ini menandai transisi Bhutan dari monarki absolut menuju monarki konstitusional, di bawah kepemimpinan Raja ke-4, Jigme Singye Wangchuck.

Konstitusi ini terdiri atas 35 pasal dan menegaskan empat pilar utama negara Bhutan: kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pelestarian lingkungan, serta filosofi pembangunan nasional yang dikenal sebagai Gross National Happiness (Kebahagiaan Nasional Bruto).

 Latar belakang 
Gagasan penyusunan konstitusi muncul pada awal 2001 ketika Raja Jigme Singye Wangchuck mengumumkan perlunya kerangka hukum baru yang menyeimbangkan kekuasaan monarki dengan partisipasi rakyat. 

Selama lebih dari tujuh tahun, Komisi Konstitusi Bhutan mengadakan konsultasi publik di seluruh negeri. Naskah akhir disahkan pada 18 Juli 2008, bersamaan dengan penobatan Raja ke-5, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

 Struktur dan isi 
Konstitusi Bhutan terdiri atas Preambule dan 35 pasal. Beberapa ketentuan penting di antaranya:

 Pasal 1–2: Menetapkan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan peran Raja Bhutan sebagai kepala negara.
 Pasal 3: Menegaskan agama Buddha sebagai warisan spiritual negara.
 Pasal 7: Menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, persamaan hukum, dan kebebasan beragama.
 Pasal 5: Menetapkan kewajiban negara mempertahankan minimal 60% tutupan hutan nasional.
 Pasal 9: Mengatur kebijakan negara berdasarkan prinsip kesejahteraan dan Gross National Happiness.

 Hak asasi manusia 
Konstitusi menjamin kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap hak atas pendidikan dan kesehatan. Namun, beberapa peneliti mencatat bahwa penerapan hak-hak ini tetap dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial Buddhis dan doktrin nasional Bhutanese (*Driglam Namzha*).

 Hukum lingkungan 
Bhutan dikenal memiliki kerangka hukum lingkungan paling progresif di Asia Selatan. Pasal 5 Konstitusi mewajibkan negara mempertahankan minimal 60% tutupan hutan secara permanen dan melindungi ekosistem demi generasi mendatang. Kebijakan ini sejalan dengan filosofi pembangunan Gross National Happiness yang menempatkan keseimbangan ekologis sebagai salah satu pilar utamanya.
 Pengaruh terhadap demokrasi Bhutan 
Konstitusi 2008 memperkenalkan pemisahan kekuasaan secara formal dan memperluas hak rakyat untuk memilih wakil di Parlemen Bhutan. Proses ini sering disebut sebagai “demokrasi dari atas”, karena inisiatif demokratisasi berasal langsung dari monarki tanpa adanya tekanan revolusi sosial.
 Warisan dan pengaruh 
Sejak diberlakukan, Konstitusi Bhutan menjadi acuan bagi negara-negara kecil di Asia Selatan dalam menyeimbangkan nilai tradisional dan demokrasi modern. Prinsip Gross National Happiness kini dipelajari di berbagai forum pembangunan global sebagai alternatif terhadap indikator ekonomi konvensional.

 Referensi 

 Daftar pustaka 






 Pranala luar 
 Konstitusi Bhutan 2008 – National Assembly of Bhutan
 Mahkamah Agung Bhutan
 Komisi Gross National Happiness Bhutan
 Naskah lengkap Konstitusi Bhutan (PDF, bahasa Inggris)

Kategori:Hukum Bhutan
Kategori:Konstitusi menurut negara
Kategori:Bhutan
Kategori:Politik Bhutan