Rencana Perdamaian Gaza

Rencana Komprehensif untuk mengakhiri Konflik Gaza atau biasanya disebutkan sebagai  Rencana Perdamaian Gaza adalah sebuah perjanjian multilateral antara Israel dan Hamas yang bertujuan khususnya untuk menghentikan perang Gaza yang sedang berlangsung dan menghentikan krisis timur tengah pada umumnya. Dengan dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, perjanjian ini dinegosiasikan melalui konsultasi dengan berbagai negara Arab dan Islam. Rencana ini diresmikan menjadi Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, dan diawasi oleh Board of Peace

Sejarah
Pada tanggal 29 September 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana baru dalam sebuah konferensi pers di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghentikan perang Gaza yang sedang berlangsung dan krisis Timur Tengah yang lebih luas. Rencana tersebut berbeda dari proposal Jalur Gaza Trump sebelumnya, yang dibuat pada Februari 2025. Rencana tersebut terdiri dari 20 poin spesifik  yang secara umum bertujuan untuk mencapai gencatan senjata, kembalinya sandera Israel, melucuti kemampuan militer Hamas, dan membangun struktur pemerintahan transisi di Jalur Gaza. Trump menyatakan bahwa kesepakatan ini bergantung pada persetujuan Hamas. Trump telah memberi Hamas tenggat waktu hingga 5 Oktober 2025 untuk menyetujui proposal mereka.

Sejak Hamas mengambil alih Gaza pada tahun 2007, konflik dengan Israel terjadi berkali-kali dan memuncak pada serangan 7 Oktober 2023; Israel membalasnya dengan invasi Jalur Gaza berskala besar. Berbagai upaya gencatan senjata telah dilakukan pada akhir 2023 dan awal 2025, tetapi pertempuran tetap terjadi dengan serangan mendadak Israel pada Maret 2025. Kali ini, rencana tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pengembalian sandera, pertukaran tahanan, demiliterisasi Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, pemerintahan transisi oleh teknokrat Palestina di bawah pengawasan internasional, rekonstruksi skala besar, dan jalur bersyarat menuju kedaulatan penuh Palestina.

Banyak negara di seluruh dunia mendukung rencana ini, termasuk Prancis, Jerman, Rusia, Spanyol, Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, Qatar, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Inggris. Pada tanggal 3 Oktober 2025, sebagai tanggapan atas usulan tersebut, Hamas setuju untuk membebaskan sandera yang tersisa di Gaza dan "menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada badan teknokrat independen Palestina", tetapi tidak untuk melucuti senjata atau melepaskan pengaruh dari Gaza. Menanggapi pertanyaan reporter CNN tentang apa yang akan terjadi jika Hamas bersikeras untuk tetap berkuasa, Trump mengatakan kelompok itu akan menghadapi "pemusnahan total".

 Latar Belakang 
Sejak tahun 1967 Gaza, beserta Tepi Barat dan Yerusalem Timur, diduduki oleh Israel; Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa pendudukan wilayah Palestina adalah ilegal menurut hukum internasional. Setelah penarikan Israel dari Jalur Gaza pada tahun 2005, kendali wilayah tersebut dialihkan ke Otoritas Palestina. Hamas, sebuah kelompok politik dan militan Islam nasionalis Palestina, terpilih sebagai pemerintah Palestina tahun berikutnya. Setelah bersaing dengan Fatah terjadi perang saudara pada tahun 2007, Hamas menguasai Jalur Gaza sepenuhnya. Hal ini menyebabkan Israel dan Mesir memblokade Gaza. Hamas dan Israel saling terlibat banyak konflik: Hamas menggencarkan serangan roketnya terhadap Israel, sedangkan Israel melancarkan serangan udara dan operasi militer di Jalur Gaza.

 Lihat juga 

Board of Peace
Rencana Perdamaian Gaza
Perang Israel–Hamas
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803
Pasukan Stabilisasi Internasional

Daftar misi perdamaian non-PBB 
Daftar misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Proposal pengambilalihan Jalur Gaza oleh Donald Trump tahun 2025
 Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat
 Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa
 Proses perdamaian Israel-Palestina
 Solusi dua negara

 Referensi 
Kategori:Konflik Israel–Gaza