Kim Hwang-sik

Kim Hwang-sik (Hangul: 김황식; Hanja: 金滉植; lahir 9 Agustus 1948) adalah seorang pengacara dan politikus Korea Selatan yang menjabat sebagai Perdana Menteri Korea Selatan ke-41 dari Oktober 2010 hingga Februari 2013 di bawah Presiden Lee Myung-bak. Sebelum menjabat sebagai perdana menteri, ia memiliki karier yang panjang di bidang hukum, termasuk menjabat sebagai Ketua Badan Audit dan Inspeksi (BAI) serta hakim Mahkamah Agung. Kim Hwang-sik dikenal sebagai satu-satunya anggota dalam pemerintahan Lee Myung-bak yang berasal dari wilayah Honam yang liberal.

Biografi

Kehidupan awal dan pendidikan
Kim Hwang-sik lahir pada tanggal 9 Agustus 1948 di Kabupaten Jangseong, Provinsi Jeolla Selatan, Korea Selatan. Ia menempuh pendidikan di Universitas Nasional Seoul, di mana ia meraih gelar Sarjana Hukum (LL.B.). Pada tahun 1978–1979, ia melanjutkan studinya di Universitas Marburg di Jerman dengan beasiswa dari DAAD (Layanan Pertukaran Akademis Jerman), berfokus pada hukum perdata Jerman.

Karier hukum

Setelah lulus, Kim Hwang-sik memulai karier sebagai hakim setelah lulus Ujian Yudisial Nasional ke-14 pada tahun 1972. Ia menjabat di berbagai pengadilan regional di seluruh Korea Selatan, termasuk sebagai Hakim Ketua Pengadilan Distrik Gwangju. Puncak karier yudisialnya adalah ketika ia menjabat sebagai hakim Mahkamah Agung Korea dari tahun 2005 hingga 2008.

Karier politik

Pada September 2008, Kim Hwang-sik ditunjuk sebagai Ketua Badan Audit dan Inspeksi (BAI), sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengeluaran pemerintah. Pada 16 September 2010, Presiden Lee Myung-bak mencalonkannya sebagai Perdana Menteri. Pencalonannya disetujui oleh Majelis Nasional pada 1 Oktober 2010.
Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri, ia dikenal karena berupaya memulihkan kepercayaan publik setelah sejumlah skandal yang menimpa pejabat pemerintah sebelumnya. Setelah lengser dari jabatan pada Februari 2013, ia kembali ke dunia akademis sebagai peneliti tamu.

Kontroversi

Selama sidang konfirmasi jabatannya sebagai Perdana Menteri, masa lalunya menjadi sorotan terkait pengecualiannya dari wajib militer. Pada tahun 1972, ia dibebaskan dari dinas militer dengan alasan gangguan kelenjar tiroid, dan pada tahun 1973, ia dibebaskan lagi dengan alasan "ketidakseimbangan ekstrem" antara penglihatan mata kiri dan kanannya. Inkonsistensi ini menjadi topik utama dalam sidang konfirmasinya.

Referensi

Kategori: Perdana Menteri Korea Selatan