Hukum Bhutan

Hukum di Bhutan mengacu pada sistem hukum nasional yang berkembang dari tradisi hukum Buddhis Himalaya, hukum adat setempat, serta kerangka hukum modern yang dibentuk sejak awal abad ke-20. Sistem hukum Bhutan saat ini merupakan kombinasi antara tradisi monarki, nilai-nilai agama Buddha Vajrayana, dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sejak diberlakukannya Konstitusi Bhutan tahun 2008.Mathou 2008, hlm. 69–72.

 Sejarah 
Tradisi hukum Bhutan berakar pada ajaran Buddha dan praktik hukum raja-raja lokal sejak abad ke-17. Pada tahun 1652, Ngawang Namgyal, pendiri negara Bhutan, mulai membentuk sistem hukum terpusat berdasarkan prinsip moral Buddhis dan struktur monarki teokratis.Aris 1994, hlm. 211.

Reformasi besar terjadi pada masa Raja Jigme Dorji Wangchuck pada 1960-an, termasuk pembentukan lembaga peradilan modern dan kodifikasi hukum tertulis pertama.Black & Jenkins 2016, hlm. 45. Reformasi tersebut mencapai puncaknya pada 2008 dengan peresmian Konstitusi Bhutan dan beralihnya negara menjadi monarki konstitusional.Wangchuck 2017, hlm. 133.

 Kerangka hukum 
Sistem hukum Bhutan menempatkan Konstitusi sebagai norma tertinggi. Sumber hukum utama meliputi:

 Konstitusi Bhutan 2008
 Undang-undang Parlemen
 Peraturan administratif kerajaan
 Preseden pengadilan
 Hukum adat dan prinsip Dharma BuddhisBlack & Jenkins 2016, hlm. 54–55.

Bhutan memiliki sistem peradilan berlapis yang terdiri dari Pengadilan Distrik, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung Bhutan. Hakim ditunjuk oleh Raja berdasarkan rekomendasi badan yudisial konstitusional.Mathou 2008, hlm. 71.

 Hukum pidana dan perdata 
Bhutan mengadopsi *Civil and Criminal Procedure Code* pada 2001, yang mengatur penyelesaian sengketa perdata, pidana, bukti, dan hak terdakwa.Wangchuck 2017, hlm. 140. Meskipun demikian, banyak kasus lokal masih diselesaikan melalui mediasi komunitas tradisional yang disebut *zhung*, selaras dengan prinsip harmoni sosial Buddhis.

 Hak asasi manusia 
Konstitusi menjamin kebebasan beragama, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.Konstitusi Bhutan 2008, Pasal 7. Namun, pengamat internasional mencatat tantangan terkait hak minoritas etnis, kebebasan pers, dan kebijakan nasional budaya Bhutan (*Driglam Namzha*).Pommaret 2019, hlm. 301.

 Hukum lingkungan 
Bhutan dikenal memiliki kerangka hukum lingkungan yang sangat ketat. Konstitusi menetapkan bahwa minimal 60% wilayah negara harus tetap berhutan.Konstitusi Bhutan 2008, Pasal 5. Prinsip pembangunan Bhutan mengikuti filosofi Gross National Happiness yang mencakup keberlanjutan ekologi sebagai pilar utama.Ura et al. 2012, hlm. 20.

 Pendidikan hukum 
Bhutan tidak memiliki fakultas hukum mandiri, tetapi pelatihan hukum disediakan melalui Royal Institute of Management dan program pelatihan hakim nasional. Banyak praktisi hukum Bhutan mendapat pendidikan pascasarjana di India atau negara Persemakmuran.Black & Jenkins 2016, hlm. 58.

 Referensi 

 Daftar pustaka 

 Aris, Michael. The Raven Crown: The Origins of Buddhist Monarchy in Bhutan. Serindia Publications, 1994. ISBN 9780906026501.
 Black, Ann; Jenkins, Melissa Crouch (eds.). Law and Society in Bhutan. Routledge, 2016. ISBN 9781138955759.
 Mathou, Thierry. Bhutan: Democracy from Above? Journal of Bhutan Studies, Vol. 18, 2008.
 Pommaret, Francoise. Bhutan: A Cultural History. Serindia Publications, 2019. ISBN 9781932476454.
 Ura, Karma; et al. A Short Guide to Gross National Happiness Index. Centre for Bhutan Studies, 2012.
 Wangchuck, Jigme Y. The Constitution of Bhutan and Judicial Reform. Oxford University Press, 2017.

 Pranala luar 

 Mahkamah Agung Bhutan — situs resmi
 Parlemen Bhutan — dokumen hukum dan konstitusi
 Centre for Bhutan & GNH Studies — publikasi akademik

Kategori:Bhutan
Kategori:Hukum di Asia