Dewan Adat Nasional Republik Indonesia

Dewan Adat Nasional Republik Indonesia (disingkat DAN-RI) adalah lembaga Negara  yang mewadahi para raja, sultan, dan bangsawan se-Nusantara. Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia merupakan bagian dari Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia, yang didirikan oleh Ir. Soekarno sekaligus sebagai Ketua Pertama, Jend (Purn) Yusuf Wawengkang sebagai Ketua Kedua, Irwanur Latubual sebagai Ketua Ketiga, dan saat ini diketuai oleh Sultan Sepuh Raden Heru Rusyamsi Arianatareja, S.Psi,.M.H. (Sultan Sepuh Keraton Kesepuhan Kesultanan Cirebon) dengan Sekjend Sultan Malik Samudera Pasai Aceh Al-Syarif Teuku Haji Badruddin Syah Zhilullah Fill' Alam (Sultan Samudera Pasai Aceh). Para perintis kemerdekaan merupakan awal perjuangan Kerajaan Kesultanan Nusantara yang berkumpul dan bersumpah di Demak, yang dikenal dengan sumpah Triksandi Gadja Kencana pada tanggal 12 Juli 1912 dalam menghadapi penjajah di bumi nusantara, dan menjadikan pertemuan ini sebagai cikal bakal terbentuk Lembaga Dewan Adat ini, Lembaga ini mempunyai peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam urusan masyarakat adat, penyelesaian sengketa hukum adat, serta advokasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, melindungi, melestarikan, serta mengembangkan,adat istiadat dan hukum adat di Negara Republik Indonesia.

 Sejarah dan Dasar Hukum 
Pembentukan Dewan Adat Nasional Republik Indonesia didasari oleh semangat pelestarian nilai-nilai adat dan budaya bangsa Indonesia. Lembaga ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta diakui secara hukum melalui sejumlah peraturan nasional, antara lain :

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Ormas.
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016.
 Akta Notaris Vonny Anastasia, S.H., M.Kn. Nomor 46 Tahun 2025 sebagai dasar hukum pendirian lembaga.

 Deskripsi Lembaga 
a. Dewan Adat Nasional Republik Indonesia adalah Lembaga yang merupakan bagian dari Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia dan secara khusus menangani urusan berkaitan dengan Masyarakat  Adat dan sebagai wadah para Raja dan Sultan se Nusantara dalam  melindungi, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta hukum adat di Indonesia. Selain itu, DAN RI juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan tanah adat, tanah ulayat, hukum adat, serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan swasta.

b. Kolaborasi antara Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia  dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa dalam melangkah untuk menjaga kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia dalam usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang tegak berdiri kokoh berdasarkan landasan nagara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

c. Diharapkan kedepannya Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia dapat bersinergi dengan Presiden Republik Indonesia dalam pengawasan pelaksanaan program-program dan kebijakan Presiden diperiode berjalan yang akan ataupun telah dilaksanakan oleh para Menteri Kabinet, apakah sesuai dengan kebijakan atau program-program yang telah ditetapkan oleh Presiden ataupun pelaksanaan kebijakan dan program-program tersebut sudah sampai kepada Rakyat Indonesia atau hanya sekedar simbolisasi dari para pelaksanaan kebijakan.

 Tujuan dan Program 
Tujuan utama lembaga ini adalah melindungi, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat serta hukum adat di Negara Republik Indonesia.  Program utama DAN-RI meliputi:

 Konsolidasi dan pengakuan keabsahan Raja dan Sultan Nusantara berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 1C.
 Sinergi dengan pemerintah dalam pengawasan kebijakan nasional yang berkaitan dengan masyarakat adat.
 Penataan wilayah dan tanah ulayat masyarakat adat.
 Pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat adat.

 Kolaborasi Nasional 
Lembaga ini mendorong kolaborasi antara Dewan Adat Nasional Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

 Lihat Pula 

 Masyarakat adat di Indonesia
 Hukum adat
 Permendagri No. 52 Tahun 2014
 Kerajaan Nusantara

 Referensi 

:Category: Lembaga di Indonesia
:Category:Masyarakat adat Indonesia
:Category:Organisasi di Indonesia