Pengelolaan Sampah di Indonesia

Pengelolaan sampah di Indonesia mencakup rangkaian kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah. Tujuannya agar dampak lingkungan, sosial, dan kesehatan dapat diminimalkan, serta agar sebagian sampah bisa dimanfaatkan kembali atau diolah menjadi energi.

Tantangan utama dalam pengelolaan sampah nasional adalah tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap tahun, keterbatasan infrastruktur pengolahan, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan di sumber. Efisiensi layanan pengelolaan sampah di kota-kota besar Indonesia menunjukkan nilai rendah, misalnya dalam sebuah studi menggunakan analisis frontier menunjukkan bahwa efisiensi rata‑rata layanan pengelolaan sampah masih sekitar 0,39 (hanya 39 % dari potensi optimal).

 Kebijakan dan Strategi Nasional 
Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan pengelolaan sampah. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 mengatur Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya (JAKSTRANAS), dengan target 70 % sampah terkelola pada tahun-tahun awal. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 51 %, sebagai bagian dari agenda transisi menuju 100 % pengelolaan pada 2029.

Pemerintah juga menetapkan komitmen “Indonesia Bersih 2029” yang mempercepat langkah pengelolaan sampah secara menyeluruh. Mengenai teknik pengelolaan, konsep waste to energy mulai diperhitungkan sebagai solusi pemrosesan sampah non‑dapat daur ulang, guna mengurangi volume ke tempat pembuangan akhir.

 Praktik Lokal dan Model Komunitas 
Di Yogyakarta, muncul inovasi waste sadaqah, yaitu praktik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang menyisipkan unsur sosial (amal) sehingga sampah diolah dengan keterlibatan warga sekaligus memberi manfaat ekonomi lokal. Di Kabupaten Maros, pengelolaan melalui bank sampah menjadi salah satu model yang mendekatkan prinsip ekonomi sirkular, yaitu warga bisa menyerahkan sampah terpilah untuk ditukar nilai atau didaur ulang. Di pedesaan, contoh di Desa Sruni, pemerintah desa menginisiasi pengelolaan sampah dengan pembentukan bank sampah dan edukasi masyarakat agar tidak membuang sembarangan.

 Evaluasi dan Hambatan 
Analisis kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menunjukkan bahwa meski regulasi sudah ada, implementasinya sering menemui hambatan seperti koordinasi antar lembaga yang lemah, keterbatasan anggaran, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Studi evaluasi kebijakan terintegrasi menemukan bahwa kesesuaian hukum lingkungan dan efektivitas pelaksanaan daerah menjadi faktor krusial yang masih butuh diperkuat.

Kebijakan lokal juga dinamis: kebijakan pengelolaan sampah di setiap kota bisa berbeda, tergantung kapasitas dan komitmen pemerintah daerah.

 Kondisi Aktual dan Angka Terbaru 
Menurut laporan media, tingkat pemrosesan sampah nasional baru mencapai sekitar 10 %, sehingga sebagian besar sampah belum diproses secara layak.

Pemerintah menetapkan target ambisius: pengelolaan sampah 100 % pada tahun 2029, dengan penutupan TPA yang masih menerapkan sistem open dumping.

 Refrensi 

 Referensi 

Kategori:Pengelolaan sampah
Kategori:Sampah
Kategori:Peduli lingkukngan