Ekosida di kawasan Pantai Utara Jawa

Ekosida di kawasan Pantai Utara Jawa merupakan kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat secara sistematis di sekitar Pantai Utara Jawa (Pantura) akibat sejumlah proyek pembangunan dan pengembangan industri. Wilayah Pantura telah lama terdampak abrasi, penurunan muka tanah, dan banjir rob, tetapi kerusakan lingkungan ini kemudian dipercepat oleh proyek pemerintah dan swasta, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Pemerintah Indonesia telah menggunakan sekitar 18.882 hektar lahan untuk pengembangan kawasan industri di Pantura yang tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pembangunan ini diiringi dengan eksploitasi air tanah dan migas. Dalam jangka panjang, ekosida di kawasan ini bisa berujung pada tenggelamnya daerah Pantura dalam waktu lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebelumnya, Climate Central, organisasi nirlaba perubahan iklim yang terdiri atas ilmuwan dan jurnalis lingkungan, memprediksi wilayah Pantura akan tenggelam pada 2030 dan 2100.

Beberapa dampak lingkungan yang telah dan sedang terjadi antara lain adalah perkampungan yang tenggelam, hilangnya kawasan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan, penurunan muka tanah yang semakin cepat, banjir bandang, berkurangnya tangkapan ikan, dan kerusakan ekosistem pesisir.

 Kawasan terdampak 
al=Pemandangan pesisir Kota Gresik|jmpl|320x320px|Pemandangan pesisir Kota Gresik
Wilayah Pantura membentang dari daerah pesisir Cirebon hingga Surabaya. Ada empat daerah yang menjadi lokasi utama proyek pemerintah, yaitu Gresik (Jawa Timur), Batang dan Kendal (Jawa Tengah), serta Indramayu (Jawa Barat). Sedangkan beberapa kawasan lainnya terdampak oleh alih fungsi lahan yang dilakukan perusahaan swasta, misalnya di Bukit Semarang Baru (BSB), Jawa Tengah oleh Sinar Mas. Sebelum menjadi kota terencana untuk kepentingan bisnis dan perumahan, lahan BSB merupakan hutan belantara. Pembangunan BSB berakibat pada banjir yang kini kerap menerjang wilayah tersebut.

Harian Kompas menyebutkan bahwa di kawasan Pantura "terdapat 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, dan juga 5 wilayah pusat pertumbuhan industri". Beberapa wilayah pesisir Jawa Tengah juga menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik dari Jawa Barat dan Banten. Para pengusaha memandang Jawa Tengah sebagai lokasi strategis karena upah minimum yang lebih rendah dan adanya fasilitas dari pemerintah berupa kawasan industri dan infrastruktur pendukungnya. Ada delapan kawasan industri di Jawa Tengah yang tercatat hingga Juli 2024. Beberapa kota di Pantura yang disasar untuk relokasi di antaranya adalah Batang, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kendal, dan Demak. Sebagian besar pabrik yang berada di sejumlah kawasan industri di pesisir Semarang, seperti di Kawasan Industri Lamicitra dan Pelabuhan Tanjung Emas, dilaporkan masih melakukan eksploitasi air tanah, sehingga semakin memicu penurunan muka tanah di wilayah itu.

Pemerintah di era Prabowo Subianto juga telah mencanangkan proyek PSN berupa revitalisasi akuakultur (tambak) di wilayah Jawa Barat, yang meliputi Kabupaten Karawang, Bekasi, Subang, dan Indramayu. Total lahan yang akan direvitalisasi mencapai 78.550 hektar tambak yang mangkrak selama 30 tahun lebih, dengan tahap awal pengelolaan seluas kurang lebih 20 ribu hektar. Para pengamat khawatir upaya ini akan menambah kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah itu. Kawasan seluas 20.413,25 hektar yang diklaim merupakan bekas tambak telantar tersebut mencakup hutan lindung dan hutan produksi yang berada di empat kabupaten. Beberapa kawasan merupakan daerah yang sering terdampak banjir rob dan rentan abrasi. Selain itu, revitalisasi tambak ini dikhawatirkan akan menghilangkan hutan mangrove dan merusak ekosistem di dalamnya, seperti habitat kepiting dan biota laut lainnya.

 Dampak kerusakan 

 Penurunan muka tanah 
Pesisir Pantai Utara secara alami mengalami subsidensi tanah sekitar 1-2 cm per tahun. Adanya kawasan industri menambah beban penurunan hingga mencapai total minimal 4 cm setiap tahunnya. Sumber dari Kompas bahkan menyebutkan penurunan muka tanah di sejumlah kota bisa mencapai 15 cm per tahun, salah satunya di Pekalongan. Penurunan muka tanah ini semakin memperparah banjir rob yang sering terjadi.

 Banjir rob 
Banjir rob yang terjadi di Desa Banyuwangi, Manyar, Gresik, cenderung semakin dalam, dari yang semula berkisar 5-10 cm, naik hingga mencapai 15-20 cm pada 2022 dan 60-70 cm pada 2024. Warga menduga hal ini salah satunya diakibatkan oleh reklamasi lahan untuk proyek JIIPE (Java Integrated Industrial and Ports Estate). Pada Desember 2024, banjir rob menggenangi Desa Banyuwangi di Kecamatan Manyar, Desa Campurejo di Kecamatan Panceng, Desa Pangkahwetan dan Pangkahkulon di Kecamatan Ujungpangkah, Desa Tajungwidoro di Kecamatan Dukun, dan Desa Sukorejo di Kecamatan Kebomas. Saat itu, kedalaman air bisa mencapai 30-40 cm di beberapa desa, dan 60-70 cm di Desa Banyuwangi. Selain itu, fenomena superbulan juga turut memengaruhi intensitas banjir rob yang melanda wilayah tersebut.

 Wilayah pesisir yang tenggelam 
Berdasarkan data WALHI, terdapat 109 desa tenggelam di Jawa Tengah dari 1.148 desa yang tenggelam di Indonesia pada 2020. Diperkirakan pada 2030, sejumlah kecamatan yang berlokasi di pesisir Pantura dari Jawa Barat hingga Jawa Timur akan tenggelam. Di Jawa Barat, daerah terancam tenggelam meliputi pesisir Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Beberapa wilayah lainnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah area pesisir di Demak, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya.

 Penyempitan ruang tangkapan ikan dan sungai 
Sejumlah nelayan di beberapa daerah Pantura telah mengalami krisis berupa penyempitan ruang tangkapan ikan dan menurunnya volume tangkapan. Selama beberapa tahun terakhir, nelayan di pesisir Manyar, Gresik mengeluhkan jumlah tangkapan ikan yang terus menurun. Pada akhirnya, banyak di antara mereka yang terpaksa beralih profesi menjadi pengemudi ojek daring. Hal ini diakibatkan oleh reklamasi, pengurukan, dan pembangunan industri Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik yang dimulai sekitar 2016.

Penyempitan sungai disebut juga terjadi di Manyar, Gresik, sebagai akibat pembangunan megraproyek JIIPE, salah satunya karena pembangunan gorong-gorong. Hal ini mengakibatkan aliran air dari laut ke sungai dan tambak warga menjadi terganggu. Tersumbatnya aliran sungai yang mengairi tambak berimbas pada menurunnya hasil produksi tambak di daerah tersebut.  

Di kampung Celong, Batang, Jawa Tengah, para nelayan juga mengalami nasib serupa. Kampung nelayan ini terletak di antara kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dan KEK Industropolis Batang. Kapal-kapal berukuran besar yang hilir mudik telah memperkecil area tangkapan ikan dan menghambat aktivitas para nelayan.

 Pencemaran 
Pencemaran akibat kegiatan pabrik di kawasan industri KEK JIIPE Gresik telah merugikan para petani tambak di Manyar, Gresik. Limbah pabrik membuat produktivitas tambak ikan warga menurun. Beberapa pabrik dilaporkan membuang limbah secara sembarangan ke laut dan udara, seperti yang terjadi di Kawasan Industri Maspion yang berlokasi di lingkungan Desa Manyarejo dan Desa Sidorukun, Kecamatan Manyar, Gresik.

Di Sayung, Demak, ribuan ikan milik petani tambak mati karena terdampak pencemaran limbah pabrik pada sekitar Juni 2025. Akibatnya, para pemilik tambak tersebut merugi mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Di sepanjang jalan raya Pantura Semarang - Demak, ribuan bangkai ikan mujair dan bandeng mengambang dan menimbulkan bau tidak sedap.

 Daftar rujukan 

Kategori:Lingkungan dan masyarakat
Kategori:Geografi Jawa
Kategori:DAS Pantai Utara Jawa