Lembaga Kepala Negara Aceh

Lembaga Kepala Negara Aceh () adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan tradisional di Aceh. Lembaga tersebut bertindak sebagai pemersatu masyarakat Aceh di bawah prinsip-prinsip independen. Lembaga Kepala Negara Aceh juga memegang otoritas dan kekuasaan untuk memandu dan menaungi implementasi kehidupan lembaga-lembaga tradisional, upacara-upacara tradisional, serta menganugerahi gelar-gelar kehormatan. Lembaga tersebut juga bertinddak sebagai penjaga kehormatan, adat istiadat, tradisi masa lalu, dan peradaban Aceh.

Lembaga Kepala Negara Aceh adalah sebuah bentuk status istimewa Aceh yang dimandatkan oleh Perjanjian Damai Helsinki (MoU). Tujuan lembaga tersebut tertuan dalam poin 1.1.7 daru MoU Helsinki. Mandat tersebut kemudian dicantumkan dalam Hukum Nomor 11 tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh, dan Artikel 96 Pasal 4 Ayat 97 terkait Wali Nanggroe Aceh. Tujuan-tujuan lebih lanjut diatur oleh aturan regional Aceh (qanun).

Daftar pengurus
Daftar Wali Nanggroe Aceh adalah sebagai berikut:
 Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah
 Teungku Chik di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman
 Teungku Chik di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman
 Teungku Chik di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman
 Teungku Chik di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman
 Teungku Chik di Tiro Mahyuddin bin Muhammad Saman
 Teungku Chik di Tiro Muaz bin Muhammad Amin
 Teungku Hasan di Tiro bin Leube Muhammad
 Teungku Malik bin Mahmud Al-Haytar

Lihat pula
 Gerakan Aceh Merdeka
 Perjanjian Helsinki (Aceh)
 Kesultanan Aceh

Referensi

Pranala luar



Kategori:Aceh
Kategori:Gerakan Aceh Merdeka