Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara atau Kepala BP BUMN adalah pimpinan tertinggi dari lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Lembaga ini dibentuk setelah pembubaran Kementerian BUMN. 

Sebelumnya terdapat pula badan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara yakni Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara dan Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara.

Daftar Kepala
Kepala Badan Pengelola BUMN
Kepala Badan Pengelola BUMN dijabat oleh Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara. Kepala Badan dibantu oleh 5 deputi dan staf ahli. Deputi Badan Pengelolan BUMN terdiri dari Deputi Administrasi, Deputi Usaha Kompetif, Deputi Usaha Industri Strategis, dan Deputi Privatisasi dan Restrukturisasi. Jabatan ini berakhir pada 13 Oktober 1998 bersamaan dengan pembubaran lembaga ini.

FotoNamaMulai menjabatAkhir menjabat1100pxTanri Abeng13 April 199813 Oktober 1998
Kepala Badan Pembina BUMN
Kepala Badan Pembina BUMN dijabat oleh menteri untuk urusan Badan Usaha Milik Negara. Jabatan ini berakhir pada 22 Desember 1999 setelah penggabungan lembaga antara Badan Pembina BUMN dan Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BPM–PBUMN).

FotoNamaMulai menjabatAkhir menjabat1100pxTanri Abeng13 Oktober 199820 Oktober 19992100pxLaksamana Sukardi26 Oktober 199922 Desember 1999

Kepala Badan Pengaturan BUMN
Kepala Badan Pengaturan BUMN dibentuk setelah jabatan Menteri BUMN dan lembaga Kementerian BUMN dihapuskan pada 2 Oktober 2025. Pejabat perdana untuk lembaga ini ialah Dony Oskaria dibantu oleh Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, yakni Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata. 

FotoNamaMulai menjabatAkhir menjabatWakil Kepala1100pxDony Oskaria8 Oktober 2025PetahanaAminuddin Ma'rufTedi Bharata

Catatan

Referensi

Lihat pula
Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara