Sanksi internasional terhadap Yugoslavia

Selama Perang Yugoslavia pada 1990-an dan awal 2000-an, beberapa putaran sanksi internasional diberlakukan terhadap bekas republik Yugoslavia, yakni Serbia dan Montenegro, yang membentuk negara baru bernama Republik Federal Yugoslavia. Sanksi tersebut memberlakukan larangan atas seluruh perdagangan internasional, kerja sama ilmiah dan teknis, pertukaran olahraga dan budaya, serta perjalanan udara dan laut.

Pada putaran pertama sanksi, yang diberlakukan sebagai tanggapan terhadap Perang Bosnia dan Perang Kroasia, serta berlangsung antara April 1992 hingga Oktober 1995, Yugoslavia dikenai embargo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Embargo dicabut setelah penandatanganan Perjanjian Dayton yang mengakhiri konflik. Selama dan setelah Perang Kosovo 1998–1999, Yugoslavia kembali dikenai sanksi oleh PBB, Uni Eropa (UE) serta Amerika Serikat. Setelah penggulingan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević pada Oktober 2000, sanksi terhadap Yugoslavia mulai dicabut, dan sebagian besar telah dihapus pada 19 Januari 2001.

Sanksi tersebut berdampak besar pada perekonomian RF Yugoslavia dan masyarakatnya, dengan Serbia sebagai yang paling terpukul; PDB-nya turun dari US$24 miliar pada 1990 menjadi di bawah US$10 miliar pada 1993, dan US$8,66 miliar pada 2000. Sanksi juga berdampak signifikan pada industri Yugoslavia. Kemiskinan mencapai puncaknya pada 1993, dengan 39 persen penduduk hidup dengan kurang dari US$2 per bulan. Tingkat kemiskinan kembali meningkat ketika sanksi internasional diberlakukan lagi pada 1998. Diperkirakan 800.000 orang beremigrasi dari Serbia pada 1990-an, 20 persen di antaranya berpendidikan tinggi.

Latar belakang
Pada 1991, pembubaran Yugoslavia sedang berlangsung; republik paling barat, Slovenia dan Kroasia menyatakan kemerdekaan, dan pada paruh kedua tahun tersebut Perang Kemerdekaan Kroasia berkecamuk dengan kampanye militer 1991 di Kroasia. Pada 25 September 1991, Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 713 memberlakukan embargo senjata dan perlengkapan militer kepada Yugoslavia guna mendukung Konferensi tentang Yugoslavia yang dimaksudkan untuk menyelesaikan situasi secara damai melalui perundingan.

Pada 8 November 1991, Komunitas Ekonomi Eropa (KEE) memberlakukan sanksi ekonomi pertama terhadap bekas republik Yugoslavia, sementara pada 2 Desember sanksi dicabut dan bantuan ekonomi dipulihkan untuk semua republik kecuali Serbia dan Montenegro. Sanksi tersebut melarang anggota KEE mengimpor tekstil dari Yugoslavia dan menangguhkan total agregat US$1,9 miliar paket bantuan KEE yang sebelumnya dijanjikan kepada Yugoslavia setelah dua belas gencatan senjata gagal terwujud di zona perang Kroasia.

Pada pergantian 1992, pembubaran RFS Yugoslavia diakui secara internasional. Bekas republik Serbia dan Montenegro membentuk negara yang lebih kecil bernama Republik Federal Yugoslavia. Menjelang akhir musim semi 1992, Perang Bosnia dimulai di Republik Bosnia dan Herzegovina.

Sejarah
Pada 30 Mei 1992, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan DK PBB 757 dengan suara 13–0. Resolusi ini melarang seluruh perdagangan internasional, kerja sama ilmiah dan teknis, pertukaran olahraga dan budaya, perjalanan udara dan laut, serta perjalanan pejabat pemerintah dari Republik Federal Yugoslavia. Pada hari berikutnya, Presiden George H. W. Bush di Amerika Serikat memerintahkan Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk menyita seluruh aset pemerintah Yugoslavia yang berbasis di AS, senilai sekitar US$200 juta saat itu. Presiden Prancis François Mitterrand sempat menunda pengesahan Resolusi 757 saat ia mengusulkan penghapusan larangan olahraga, tetapi kemudian menyetujui untuk mempertahankan larangan tersebut dengan imbalan klarifikasi tertulis bahwa kombatan Serbia bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas Perang di Kroasia. Terlepas dari amandemen Mitterrand, Resolusi 757 secara khusus menargetkan Republik Federal Yugoslavia, bukan negara-negara pecahannya.

Pada 16 November 1992, DK PBB mengesahkan Resolusi 787, yang memberlakukan larangan luas atas pengiriman barang ke dan dari Yugoslavia. Resolusi ini diikuti dengan serangkaian blokade laut, dimulai dari Operasi Maritime Guard dan kemudian Operasi Sharp Guard. DK PBB mengesahkan lebih dari seratus resolusi sepanjang konflik bersenjata di bekas Yugoslavia, dan beberapa menargetkan entitas Serbia di luar Republik Federal Yugoslavia. Resolusi 820 dan 942 secara khusus melarang kegiatan impor–ekspor dan membekukan aset Republika Srpska, sebuah negara bagian Serbia yang tidak diakui saat itu dan dibentuk oleh perang di Bosnia dan Herzegovina. Resolusi 1022 secara resmi menangguhkan sanksi terhadap Serbia sehari setelah Perjanjian Dayton ditandatangani, pada 22 November 1995.

Setelah Perang Bosnia berakhir, sanksi PBB terhadap Yugoslavia sepenuhnya dicabut setelah pemilihan umum Bosnia pada 14 September 1996, meskipun ‘tembok luar’ sanksi — keanggotaan dalam lembaga keuangan internasional — tetap diberlakukan dan dikaitkan dengan kerja sama dengan ICTY serta situasi hak asasi manusia di Kosovo. Resolusi 1074 tertanggal 1 Oktober 1996 mengakhiri seluruh resolusi sebelumnya terhadap RF Yugoslavia. Meski sanksi PBB dicabut, Amerika Serikat mempertahankan “tembok luar” sanksi yang mencegah Yugoslavia menjadi anggota lembaga internasional.

Putaran kedua sanksi internasional diberlakukan terhadap Yugoslavia pada 1998 ketika kekerasan di Kosovo meningkat. Pada 31 Maret 1998, DK PBB mengesahkan Resolusi 1160 yang memberlakukan embargo senjata terhadap Yugoslavia. Langkah-langkah ini diikuti oleh Uni Eropa yang melarang Maskapai JAT Yugoslav terbang ke negara anggota UE serta pembekuan aset pemerintah Yugoslavia di negara-negara UE. Pada 24 Maret 1999, NATO mulai membom Yugoslavia, dan Amerika Serikat serta Uni Eropa memberlakukan larangan bantuan perdagangan dan finansial lebih lanjut, termasuk larangan ekspor minyak ke Yugoslavia. Uni Eropa mengakhiri sanksinya terhadap Yugoslavia pada 9 Oktober 2000, sehingga memungkinkan anggota UE melakukan penerbangan komersial dan perdagangan minyak dengan Yugoslavia.

Hiperinflasi dinar Yugoslavia di bawah sanksi

Sejak 1992, jumlah uang beredar dalam perekonomian Yugoslavia meningkat pesat untuk membiayai perang, sehingga memicu episode hiperinflasi yang berkepanjangan selama total 25 bulan. Pada 1993, dinar mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 313 juta persen. Hiperinflasi mencapai puncaknya ketika inflasi bulanan dinar menyentuh 5,578 kuintiliun persen.

Pada puncak hiperinflasi pada Januari 1994, pemerintah Yugoslavia merekrut Dragoslav Avramović, mantan ekonom Bank Dunia, sebagai penasihat ekonomi. Pada 24 Januari 1994, Avramović memberlakukan dinar Yugoslavia baru dengan nilai tukar 1:1 terhadap Deutsche Mark. Selama beberapa bulan setelahnya, jumlah uang beredar stabil sehingga dinar praktis tidak terdevaluasi, dan kelangkaan berbagai kebutuhan pokok berkurang secara nyata. Berkat keberhasilan dinar baru, Avramović diangkat menjadi gubernur Bank Nasional Yugoslavia pada 2 Maret 1994. Avramović mengatakan kepada The New York Times bahwa ia yakin program fiskalnya bisa dipertahankan meskipun ada sanksi, dengan pernyataan sebagai berikut:

Para ekonom berselisih pendapat apakah hiperinflasi dapat dihindari dengan adanya sanksi internasional. Ljubomir Madžar, seorang ekonom, dikutip dalam artikel NYT yang sama dengan pernyataan berikut:

Avramović diberhentikan dari jabatannya pada 1996 oleh Majelis Nasional Yugoslavia. Sanksi internasional diberlakukan kembali pada 1998 akibat Perang Kosovo, dan pada 1999 dinar Yugoslavia terdevaluasi menjadi 30 dinar per Deutsche Mark.

Dampak terhadap penduduk Yugoslavia
Pada 1989, pendapatan rata-rata penduduk Yugoslavia sekitar US$3.000 per tahun. Pada Oktober 1992, kurang dari setahun setelah sanksi pertama diterapkan, ekonom Miroljub Labus memperkirakan pendapatan rata-rata saat itu turun menjadi sekitar US$1.500 per tahun. Pada September 1992, ketika bensin masih tersedia di sebagian stasiun pengisian, satu galon (3,8 liter) dijual setara dengan 15 dolar AS. Akibat pembatasan minyak dan gas yang diberlakukan sanksi, pemilik kendaraan pribadi di Yugoslavia dialokasikan jatah 3,5 galon bensin per bulan pada Oktober 1992. Pada November 1992, negara mulai menjual stasiun pengisian umum kepada perorangan dengan harapan dapat menyiasati sanksi bahan bakar. Stasiun-stasiun tersebut dijual kepada pihak dengan modal besar dan pengaruh jalanan; pemimpin paramiliter Željko "Arkan" Ražnatović memperoleh beberapa stasiun pengisian dari negara pada masa itu. Akibat sanksi, banyak orang berhenti mengemudi. Operator bus umum di Beograd, GSP, kehilangan pemasukan karena armada berkurang akibat kekurangan dana, yang menyebabkan bus terlalu padat dan tiket tak lagi dapat dipungut dari penumpang. Akibatnya, keselamatan bus GSP diabaikan secara bertahap; pada akhir 1990-an (setelah sanksi diberlakukan kembali pasca-pemberontakan Kosovo), seorang penumpang yang duduk di atas roda bus terperosok melalui lantai yang berkarat dan tewas seketika.Živković, Marko. Serbian Dreambook. Indiana University Press, 2011, p. 23.

Sebuah penilaian Badan Intelijen Pusat (CIA) mengenai sanksi pada 1993 mencatat bahwa "orang Serbia telah terbiasa dengan kekurangan berkala, antrean panjang di toko, rumah yang dingin di musim dingin, dan pembatasan listrik". Persediaan obat di rumah sakit mengalami kekurangan antibiotik, vaksin, dan obat kanker. Pada Oktober 1993, kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi di Beograd memperkirakan sekitar 3 juta orang di Serbia dan Montenegro hidup pada atau di bawah garis kemiskinan. Menjelang akhir 1993, rumah sakit kekurangan antibiotik dasar dan peralatan seperti perangkat sinar-X. Pada saat itu, stasiun pengisian sudah berhenti menyediakan bahan bakar. Pada Oktober 1993, dalam upaya menghemat energi, pemerintah Yugoslavia mulai memutus pasokan pemanas dan listrik di apartemen-apartemen hunian. Pada November 1994, 87 pasien meninggal di Institut Kesehatan Jiwa Beograd yang tidak memiliki pemanas, makanan, atau obat-obatan. Pasien dilaporkan berkeliaran tanpa busana dengan pengawasan minimal. Pada Mei 1994, The New York Times melaporkan tingkat bunuh diri meningkat 22% sejak sanksi pertama kali diberlakukan terhadap Yugoslavia.

Di republik Montenegro dalam Yugoslavia, peleburan aluminium terbesar di kawasan, Aluminium Plant Podgorica, berhenti beroperasi setelah penerapan sanksi. Pada 1993, presiden Republik Montenegro dalam Yugoslavia, Momir Bulatović, menyatakan bahwa sanksi menyebabkan kekurangan pangan besar-besaran di Montenegro.

Ekonomi bawah tanah
Penerapan sanksi beriringan dengan munculnya ekonomi bawah tanah. Meskipun tidak ada impor legal rokok selama sanksi, pasar rokok berkualitas rendah dan palsu, alkohol, serta berbagai obat jalanan bermunculan sebagai gantinya.

Walaupun sanksi mencakup pembatasan bensin, para penyelundup berupaya meraup untung dengan membeli bahan bakar dari luar perbatasan Yugoslavia. Meski sebagian penyelundup meraih keuntungan besar, bisnis ini sangat berisiko karena transaksi dilakukan tunai. Dalam beberapa kasus, mereka menjadi sasaran ideal kelompok mafia yang dapat mengambil untung dengan membunuh penyelundup dan merampas uang tunai yang dimaksudkan untuk membeli bahan bakar bagi Yugoslavia. Seorang mantan penyelundup yang beroperasi di Montenegro selama masa sanksi, Zoran Ilinčić, mengatakan kepada Vijesti bahwa setidaknya 10 penyelundup terbunuh di perbatasan Hongaria, Rumania, dan Bulgaria hingga akhir 1992.

Ketika bank-bank yang ada mengalami penutupan massal, sejumlah skema piramida bermunculan. Bank-bank penipuan seperti Jugoskandik dan Dafiment Bank yang berinfam itu didirikan oleh para kriminal oportunis untuk memikat masyarakat dengan tingkat bunga luar biasa. Banyak orang yang terjerat bank piramida akhirnya kehilangan tempat tinggal.

Dalam budaya populer

Dnevnik uvreda 1993 (1994)

Tamna je noć (1995)

See You in the Obituary (1995)

The Wounds (1998)

Black Cat, White Cat (1998)

Catatan

Referensi

Daftar pustaka

Bacaan lanjutan

Pranala luar

Kategori:Sejarah politik Serbia
Kategori:Sanksi internasional