Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia

Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia dituangkan dalam bentuk produk hukum seperti undang-undang hingga aturan turunnya seperti Perpres, Perpu, hingga Perda. Ada banyak tantangan tentang kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, seperti Penegakan Hukum, Konflik Agraria, kerusakan hutan, dsb.

Kebijakan lingkungan hidup disini sebagai hal yang bersifat publik dan produk dari pemerintah Indonesia. yang ditujukan untuk memberikan arah dan pedoman untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satu yang menjadi pondasi kebijakan pemerintah di Indonesia adalah Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH) menjadi turunan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) sebagai hukum dasar pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai Undang-Undang PPLH serta memberikan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup. Yang juga mencakup pemeliharaan lingkungan hidup, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan, serta penegakan hukum, juga melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang PPLH. Kemudian, pada tahun

 Latar belakang 
Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia dimulai pada tahun 1982 dengan diterbitkannya legislasi pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 tentang Lingkungan Hidup yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meningkatnya permasalahan lingkungan hidup dan kebutuhan akan instrumen hukum yang lebih progresif mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pokoknya, UU PPLH menggarisbawahi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusi setiap individu. Undang-Undang ini juga mencakup instrumen pengendalian tindakan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengaturan peran serta masyarakat, dan penegakan hukum dengan sanksi admininstratif, perdata, dan pidana.

 Perubahan peraturan 
Pada tahun 2020, beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang PPLH diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Revisi ini memperkenalkan perubahan signifikan, terutama terhadap mekanisme Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), perizinan, dan penyusunan dokumen lingkungan. Istilah izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan, sementara ketentuan UKL-UPL ditetapkan sebagai bagian dari standar perizinan usaha. Ketentuan ini diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 sebagai undang-undang. Perubahan ini menarik perhatian karena adanya batasan pada ruang partisipasi publik, penyederhanaan mekanisme perizinan, dan penghapusan fungsi Komisi Penilaian AMDAL.

 Isu krusial 
Evaluasi UU PPLH dan perubahannya melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menyoroti beberapa pertanyaan yang dipicu oleh berbagai faktor. Di AMDAL, terdapat perluasan makna AMDAL sebagai syarat perizinan berusaha, dan juga adanya pergeseran mekanisme penilaian AMDAL dari Komisi Penilai AMDAL, ke penilaian tim uji kelayakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Di Perizinan, terdapat penggantian istilah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, yang mengemukakan perdebatan baru tentang kepastian hukum dan pengawasan.

Di Pengawasan, hukum lingkungan belum optimal karena pengawasan yang terbatas, terutama oleh pemerintah daerah. Di Sanksi administratif, penegakan yang diatur terhadap pelanggaran korporasi, dinilai konsisten dan bahkan terbuka sanksi peraturan perundang-undangan. Di Masyarakat, pembatasan partisipasi pada masyarakat yang terdampak, berbeda dari ketentuan sebelumnya yang memberi ruang lebih luas untuk tokoh lingkungan.

Isu-isu ini diidentifikasi dalam analisis BPHN 2024, yang di dalamnya menggunakan enam dimensi peraturan perundang-undangan sebagai metode penilaian. Sebagai hasil, evaluasi merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan peran masyarakat dalam perlindungan lingkungan.

 Tingkat internasional 
Indonesia pernah mengadakan konferensi sesi tahunan dari Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Nusa Dua, Bali yang mengangkat isu-isu hukum internasional. Dalam AALCO memperjuangkan isu hukum yang memunculkan langkah-langkah Environment and Sustainable Development. Dunia sedang menghadapai berbagai krisis planet seperti perubahan iklim, polusi dan pencemaran serta mulainya kehilangan biodiversitas. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama terkait perubahan iklim Asia Afrika, penanganan polusi plastik, dan perdagangan ilegal satwa liar. Secara fakta, negara-negara di Asia dan Afrika memiliki situasi geografis, geoekonomi, geopolitik serta sumber daya alam yang berbeda-beda yang berdampak kebijakan nasional setiap negara berbeda-beda. Setiap negara bernegosiasi untuk menyesuaikan kebijakan dan proteksi bidang lingkungan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Dalam konferensi tersebut, walaupun adanya perbedaan kondisi dari negara peserta, ditekankan spirit kesetaraan dan solidaritas Asia-Afrika.

Dalam konferensi AALCO tersebut, oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa Indonesia mendukung penuh agenda global untuk mengakhiri polusi plastik termasuk di laut dimana Indonesia membentuk Rencanan Aksi Nasional Pemberantasan Sampah Laut dengan target pengurangan sebesar 70 Persen di tahun 2024. Indonesia memprioritaskan manajemen limbah dengan kapasitas dan kapabilitas kita dengan beralih dari pendekatan linier ke pendekatan sirkular (3R-EPR-circular economy) dengan prinsip pengurangan melalui daur ulang atau pemulihan sumber dan sumber daya. Dalam pembahasan di COP Climate Change, Indonesia meminta Sekretariat AALCO untuk mempelajari lebih lanjut tentang prinsip Common But Differentiated Responsibility and Respective Capabilities (CBDR-RC) dengan mempertimbangkan keadaan nasional negara-negara Anggota AALCO dan solidaritas Asia-Afrika untuk memenuhi tujuan UNFCCC dalam mengatasi perubahan iklim untuk memperkuat implementasi Perjanjian Paris secara penuh dan efektif.

Pada pertemuan di Konferensi AALCO ke 61, Indonesia meminta pandangan negara peserta Asia dan Afrika tentang isu-isu kejahatan satwa Melalui AALCO ke-61 Indonesia mengundang pandangan negara-negara Asia-Afrika tentang isu-isu kejahatan satwa liar transnasional dan mendorong Sekretariat AALCO untuk memfasilitasi diskusi transnasional wildlife crime pada agenda intersessional meeting selanjutnya dan pertemuan tahunan AALCO ke-62. Pemerintah Indonesia mengharapkan negara-negara yang tergabung dalam AALCO dapat menghadirkan solusi terobosan atas isu-isu global terkini serta menyuarakan keprihatinan dan prioritas bersama Asia-Afrika untuk lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

 Dasar hukum internasional 
Perjanjian Paris adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum tentang perubahan iklim. Konferensi ini diadopsi oleh 195 Pihak di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) di Paris, Prancis, pada 12 Desember 2015. Itu mulai berlaku pada 4 November 2016. Tujuan menyeluruhnya adalah untuk menahan "peningkatan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C di atas tingkat pra-industri" dan mengejar upaya "untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°C di atas tingkat pra-industri." Namun, dalam beberapa tahun terakhir, para pemimpin dunia telah menekankan perlunya membatasi pemanasan global hingga 1,5 °C pada akhir abad ini. Itu karena Panel Antarpemerintah PBB tentang Perubahan Iklim mengindikasikan bahwa melewati ambang batas 1,5 °C berisiko melepaskan dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah, termasuk kekeringan, gelombang panas, dan curah hujan yang lebih sering dan parah.

Itu karena Panel Antarpemerintah PBB tentang Perubahan Iklim mengindikasikan bahwa melewati ambang batas 1,5 °C berisiko melepaskan dampak perubahan iklim yang jauh lebih parah, termasuk kekeringan, gelombang panas, dan curah hujan yang lebih sering dan parah. Untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 °C, emisi gas rumah kaca harus mencapai puncaknya paling lambat sebelum tahun 2025 dan menurun 43% pada tahun 2030. Perjanjian Paris adalah tonggak sejarah dalam proses perubahan iklim multilateral karena, untuk pertama kalinya, perjanjian yang mengikat menyatukan semua negara untuk memerangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya.

 Daftar peraturan perundang-undangan 
Berikut adalah daftar dari kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait bidang lingkungan hidup di Indonesia, antara lain :
NoNo PeraturanTahunTentangStatusUndang-Undang1Undang-Undang No. 18 Tahun 20082008Pengelolaan SampahBerlaku2Undang-Undang No. 32 Tahun 20092009Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupBerlaku3Undang-Undang No. 37 Tahun 20142014Konservasi Tanah dan Air4Undang-Undang No. 6 Tahun 20232023Cipta KerjaBerlakuPeraturan PemerintahNoNo PeraturanTahunTentangStatus1Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 20012001Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun     BerlakuBerlaku2Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 20232023Konservasi EnergiBerlaku3Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 20122012Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis  Sampah Rumah Tangga    BerlakuBerlaku4Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 20202020Pengelolaan Sampah SpesifikBerlaku5Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 20212021Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan HidupBerlakuPeraturan Menteri Lingkungan HidupNoNo PeraturanTahunTentangStatus1Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 Tahun 20082008Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan  Berbahaya dan BeracunTidak Berlaku2Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 21 Tahun  20082008Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha  dan/atau Kegiatan Pembangkit Tenaga Listrik TermalBerlaku3Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 Tahun  20092009Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat  Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah DaerahTidak Berlaku4Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 35 Tahun  20092009Pengelolaan Halon5Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun  20132013Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan BeracunBerlaku6Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 20142014Baku Mutu Air LimbahBerlakuPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan1Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 56 Tahun 20152015Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah  Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan KesehatanBerlaku2Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 68 Tahun 20162016Baku Mutu Air Limbah DomestikBerlaku3Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 87 Tahun  20162016Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang  Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau KegiatanBerlaku4Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 5 Tahun 20182018Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab  Operasional Pengolahan Air Limbah dan Penanggung Jawab Pengendalian  Pencemaran AirBerlaku5Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 6 Tahun 20182018Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggung Jawab  Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggung Jawab  Pengendalian Pencemaran UdaraBerlaku6Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 23 Tahun 20182018Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata  Cara Perubahan Izin Lingkungan7Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 25 Tahun 20182018Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau  Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya  Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan  Pemantauan Lingkungan Hidup8Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. P.73/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tahun 20192019Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan  Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Teknis Refrigerasi dan Teknisi Tata Udara9Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. P.74/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tahun 20192019Program Kedaruratan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan  Beracun dan/atau Limbah Bahan Berbahaya dan BeracunBerlaku10Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 80 Tahun 20192019Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pemantauan  Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha  dan/atau KegiatanBerlaku11Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 23 Tahun 20202020Laboratorium Lingkungan12Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 5 Tahun 20212021Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat  Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran LingkunganBerlaku13Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 6 Tahun 20212021Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan  Berbahaya dan BeracunBerlaku14Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 11 Tahun 20212021Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran DalamBerlaku15Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 21 Tahun 20222022Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon16Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 8 Tahun 20232023Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor  Kategori M, N, O, dan LBerlaku17Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 19 Tahun 20212021Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan  BeracunBerlaku18Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 29 Tahun 20202020Pengelolaan Polychlorinated BiphenylsBerlaku19Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 9 Tahun 20242024Pengelolaan Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya  dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan BeracunBerlaku20Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No. 11 Tahun 20242024Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan BeracunBerlaku

 Referensi 

Kategori:Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia