Pembuatan undang-undang

Pembuatan undang-undang adalah proses pembuatan undang-undang. Dalam arti yang paling murni, hal ini merupakan dasar pemerintahan.

Pembuatan undang-undang dalam demokrasi modern merupakan pekerjaan badan legislatif, yang berada di tingkat lokal, regional, dan nasional, dan membuat undang-undang yang sesuai dengan tingkatannya, serta mengikat mereka yang berada di bawah yurisdiksinya. Badan-badan ini dipengaruhi oleh pelobi, kelompok penekan, terkadang pertimbangan partisan, tetapi pada akhirnya dipengaruhi oleh pemilih yang memilih mereka dan yang menjadi tanggung jawab mereka, jika sistem berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan pengeluaran dana pemerintah merupakan aspek pembuatan undang-undang, sebagaimana di sebagian besar yurisdiksi, anggaran merupakan masalah hukum.

Dalam kediktatoran dan monarki absolut, pemimpin pada dasarnya dapat membuat hukum hanya dengan goresan pena, salah satu keberatan utama terhadap pengaturan semacam itu. Namun, peristiwa yang tampaknya serupa dapat terjadi bahkan dalam demokrasi di mana eksekutif dapat membuat perintah eksekutif yang memiliki kekuatan hukum. Dalam beberapa kasus, bahkan peraturan yang dikeluarkan oleh departemen eksekutif dapat memiliki kekuatan hukum. Kaum libertarian, khususnya, dikenal mengecam tindakan-tindakan tersebut sebagai anti-demokrasi, tetapi tindakan-tindakan tersebut telah menjadi ciri khas pemerintahan modern sehingga sulit membayangkan sistem tanpa tindakan-tindakan tersebut, karena sulit membayangkan waktu yang dibutuhkan untuk setiap peraturan yang diperdebatkan sebelum menjadi hukum. Itulah, kata kaum libertarian, intinya: jika perintah dan peraturan eksekutif tersebut tidak tahan terhadap pengawasan legislatif, maka perintah dan peraturan tersebut tidak boleh diimplementasikan. Menanggapi hal ini, batasan kewenangan regulasi telah dibuat secara legislatif, dan kaum libertarian masih memperjuangkan, jika bukan penghapusan perintah eksekutif sama sekali, maka penghentian otomatisnya setelah jangka waktu tertentu jika tidak ditinjau dan dikonfirmasi secara legislatif; kebijakan ini telah diadopsi di beberapa yurisdiksi.

 Referensi 

 Pranala luar 

Kategori:Istilah perundang-undangan