Hukum pembersihan lingkungan

Hukum Pembersihan Lingkungan mengatur tentang penghilangan polusi atau kontaminan dari media lingkungan seperti tanah, sedimen, air permukaan, atau air tanah. Berbeda dengan undang-undang pengendalian polusi yang bersifat pencegahan, undang-undang pembersihan lingkungan dirancang untuk menangani pencemaran setelah terjadi, sehingga sering kali harus mendefinisikan tidak hanya tindakan penanggulangan yang diperlukan, tetapi juga pihak-pihak yang bertanggung jawab melaksanakan (atau membiayai) tindakan tersebut. Persyaratan regulasi dapat mencakup aturan terkait tanggap darurat, pembagian tanggung jawab hukum, penilaian lokasi, investigasi remediasi, studi kelayakan, tindakan perbaikan, pemantauan pasca remediasi, hingga pemanfaatan kembali lokasi.

Berbagai undang-undang dapat mengatur pembersihan atau remediasi pada media lingkungan yang berbeda. Persyaratan respons atau pembersihan tumpahan dapat diberlakukan sebagai undang-undang mandiri, atau sebagai bagian dari regulasi yang lebih besar yang berfokus pada media lingkungan atau polutan tertentu.

 Undang-Undang Konservasi dan Pemulihan Sumber Daya (UUKPSD) 
UUKPSD adalah undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Environmental Protection Agency (EPA) untuk mengatur dan mengendalikan limbah berbahaya. Aturan ini mencakup pengelolaan, transportasi, pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan limbah berbahaya.US EPA, OP (Feb 22, 2013). "Summary of the Resource Conservation and Recovery Act". www.epa.gov.

 Penegakan Pembersihan Limbah Kimia 
Salah satu prioritas utama EPA adalah melindungi komunitas yang terdampak secara tidak proporsional oleh polusi melalui program keadilan lingkungan. EPA bersama pemerintah negara bagian memverifikasi kepatuhan terhadap RCRA melalui program pemantauan kepatuhan, termasuk inspeksi fasilitas, pemeriksaan catatan, dan tindakan hukum bila terjadi pelanggaran.US EPA, OECA (Jun 4, 2013). "Waste, Chemical, and Cleanup Enforcement". www.epa.gov.

 Undang-Undang Tanggap Darurat Bahaya Asbes 
Undang-undang ini mengatur cara EPA menangani temuan asbes di sekolah serta perlindungan bagi pegawai pemerintah yang tidak tercakup dalam Occupational Safety and Health Act (OSHA).

 Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun / Toxic Substance Control Act (TSCA) 
Undang-undang ini mengatur produsen dan importir bahan kimia, dengan mewajibkan pelaporan, pencatatan, dan pengujian terhadap bahan kimia tersebut.

 Undang-Undang Tanggapan, Kompensasi, dan Tanggung Jawab Lingkungan yang Komprehensif 
Hal ini adalah undang-undang yang menyediakan dana federal untuk membantu pembersihan lokasi limbah berbahaya yang tidak terkendali atau ditinggalkan.US EPA, OP (Feb 22, 2013). "Summary of the Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Superfund)". www.epa.gov. Aturan ini juga berlaku pada keadaan darurat akibat pelepasan kontaminan ke lingkungan.

 Tanggap Darurat dan Pencegahan 
Undang-undang pembersihan lingkungan dapat memuat ketentuan untuk identifikasi dan respons terhadap keadaan darurat lingkungan. Dalam kasus ini, regulasi mendefinisikan kapan tindakan darurat harus segera dilakukan, atau kriteria bagi badan pengawas untuk mengambil keputusan. Misalnya, tumpahan minyak atau pelepasan bahan kimia dalam skala besar sering kali memicu langkah tanggap darurat karena menimbulkan ancaman langsung bagi kesehatan manusia maupun ekologi.See, e.g., US EPA materials on Imminent and Substantial Endangerment under the Resource Conservation and Recovery Act and CERCLA.

 Remediasi Lingkungan 
Remediasi lingkungan adalah proses menghilangkan, mengolah, atau mengisolasi polutan dari media lingkungan. Undang-undang pembersihan lingkungan dapat berisi protokol remediasi khusus atau standar dan prosedur bagi lembaga pengawas untuk menentukan solusi yang tepat.

 Lembaga Regional dan Internasional 
Undang-undang pembersihan lingkungan ditegakkan dan diimplementasikan melalui jaringan yang kompleks dari lembaga, organisasi, dan kerangka regulasi baik regional maupun internasional. Masing-masing memiliki peran, tanggung jawab, serta mekanisme kolaborasi untuk melindungi lingkungan global.

 Referensi 

Kategori:Kebijakan lingkungan