Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal

Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal adalah perjanjian yang disepakati dalam konferensi internasional yang diadakan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) di Nairobi, Kenya pada 18 Mei 2007 dan mulai berlaku pada tingkat internasional pada tanggal 14 April 2015. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional sebagai dasar hukum bagi suatu negara untuk memusnahkan atau meminta dilakukannya pemusnahan kerangka kapal yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa, barang dan aset yang ada di laut, serta lingkungan laut. Konvensi ini menetapkan aturan internasional yang seragam untuk memastikan proses pemusnahan kerangka kapal dilaksanakan secara cepat dan efektif di luar laut teritorial. 

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal. Peraturan presiden ini ditetapkan dan diundangkan tanggal 20 Juli 2020 di Jakarta, dan mulai berlaku dihari yang sama. Peraturan Presiden ini merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam memastikan pemusnahan kerangka kapal yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan mencemari lingkungan laut. Konvensi ini memberikan kerangka hukum bagi negara pantai untuk menghapus kerangka kapal yang membahayakan, serta menetapkan tanggung jawab pemilik kapal terhadap biaya penyingkiran. Pengesahan ini dituangkan dalam dokumen perundang-undangan yang tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 176. Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pengesahan Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007). Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/142599/perpres-no-80-tahun-2020

 Tanggung Jawab 
Konvensi Nairobi menetapkan bahwa pemilik kapal yang terdaftar bertanggung jawab secara hukum dan finansial atas pemusnahan kerangka kapal miliknya. Untuk menjamin ketersediaan dana dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, konvensi mewajibkan setiap kapal dengan ukuran 300 tonase kotor atau lebih untuk memiliki asuransi wajib atau jaminan keuangan lain, seperti jaminan bank, yang cukup untuk menutupi biaya pemusnahan kerangka kapal tersebut.

 Referensi 

Kategori:Konvensi