Kepala Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, umumnya disingkat Kepala BGN adalah pimpinan Badan Gizi Nasional. Saat ini Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana sejak 19 Agustus 2024.

 Sejarah 
Badan Gizi Nasional dibentuk pada 15 Agustus 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Dasar pembentukan lembaga ini adalah mengalihkan tugas kerawanan pangan dan gizi dari Badan Pangan Nasional dan membantu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Presiden Joko Widodo melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di hari yang sama bersamaan dengan pelantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

 Daftar 
No.FotoNama(Lahir–Wafat)Masa JabatanWakil KepalaKet.Awal MenjabatAkhir Menjabat1100pxDadan Hindayana<small>(lahir 1967)19 Agustus 2024PetahanaLodewyk Pusung(sejak 2024)Nanik Sudaryati Deyang(sejak 2025)Sonny Sanjata(sejak 2025)

Nama jabatan

 Tugas dan kewenangan 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala Badan memiliki tugas memimpin dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi BGN. Beberapa kewenangan utama antara lain:
 Bertanggung jawab atas semua program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan oleh BGN.
 Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di berbagai bidang, termasuk sistem dan tata kelola pemenuhan gizi.
 Mengawasi dan memastikan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 Membangun kerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian terkait, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat program gizi nasional.
 Menyusun peraturan internal di lingkungan Badan Gizi Nasional.
 Bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia.
 Memberikan tugas atau fungsi tambahan kepada para deputi dan jajaran di bawahnya.

 Gaji dan tunjangan 
Kepala Badan Gizi Nasional merupakan pejabat setingkat menteri, sehingga dia mendapatkan gaji dan hak keuangan setara dengan menteri. Ketentuan gaji pokok menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, yang merupakan perubahan dari PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan menteri.

Sama seperti menteri, Kepala Badan Gizi Nasional juga menerima sejumlah tunjangan operasional diluar gaji pokok, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan melalui asuransi.

 Lihat juga 
 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional
 Badan Gizi Nasional

 Referensi 


Kategori:Badan Gizi Nasional
Kategori:Daftar pejabat pemerintahan Indonesia
Kategori:Pejabat politik di Indonesia