17+8 Tuntutan Rakyat

17+8 Tuntutan Rakyat adalah berbagai aspirasi dan desakan rakyat yang beredar pada unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus 2025 di media sosial. Tuntutan tersebut terdiri dari 17 poin tuntutan jangka pendek dan delapan tuntutan jangka panjang yang dilayangkan kepada pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Sejumlah pemengaruh yang mengunggah postingan tersebut antara lain Jerome Polin, Andovi da Lopez, Afutami, Cania Citta, Fathia Izzati, Salsa Erwina Hutagalung dan Abigail Limuria. Tuntutan tersebut merangkum desakan yang datang dari 211 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam YLBHI, serta siaran pers yang dikeluarkan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

 Sejarah 

Pada akhir Agustus 2025 Indonesia menyaksikan protes besar-besaran (terpusat di Jakarta dan kota-kota lain) terhadap isu-isu seperti rencana kenaikan gaji legislator, meningkatnya biaya hidup dan pemutusan hubungan kerja massal, serta tindakan represif polisi. Gelombang pertama protes nasional pada 25 Agustus 2025 dimulai terutama sebagai demonstrasi menentang tunjangan "fantastis" yang diterima para anggota parlemen Indonesia. Meski aksi ini tidak memiliki tuntutan yang benar-benar baku, banyak di antara tuntutan para demonstran yang bervariasi tingkat ekstremitasnya.

Di Jakarta, ribuan mahasiswa, pekerja, dan aktivis berkumpul di kompleks MPR/DPR menuntut diakhirinya gaji dan tunjangan berlebihan anggota dewan. Tuntutan utama yang langsung disuarakan adalah pembatalan tunjangan perumahan baru sebesar Rp50 juta (US$3.000) per bulan untuk setiap anggota DPR. Para demonstran juga menuntut dihapusnya kebijakan yang menguntungkan konglomerat dan militer. Mereka juga menuntut transparansi penuh atas gaji dan anggaran DPR, serta pembatalan rencana kenaikan gaji. Beberapa tuntutan yang disuarakan termasuk pembubaran parlemen, penangkapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalannya atas tragedi pemerkosaan massal 1998. Pernyataan pers mahasiswa (dari kelompok Aliansi Rakyat Bergerak) secara eksplisit mengaitkan keluhan tersebut dengan sembilan tuntutan inti, termasuk penghapusan program tunjangan perumahan, pengesahan RUU Perampasan Aset, dan penghentian proyek revisi sejarah pemerintah yang digagas Fadli Zon. Beberapa tuntutan pinggiran juga populer di media sosial, antara lain pembubaran Kabinet Merah Putih, pembubaran DPR melalui dekret presiden khusus, pengunduran diri Prabowo Subianto sebagai presiden, pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden, dan penyelidikan terhadap keluarga Jokowi atas dugaan korupsi.

Gagasan pembubaran total DPR sangat populer di kalangan warganet dan demonstran. Namun, gagasan tersebut menimbulkan keraguan. Sebuah komentar tentang Trias Politica menilai bahwa seruan pembubaran DPR, meskipun radikal sebagai simbol ketidakpuasan, dapat menimbulkan konsekuensi institusional yang berbahaya. Jika hal tersebut benar-benar dilakukan, fungsi legislatif dapat terhenti, pemerintahan terganggu, dan proses anggaran terhambat, yang berpotensi mengacaukan sistem demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Artikel BeritaSatu mencatat bahwa langkah semacam itu hampir mustahil dilakukan dalam kerangka konstitusi yang berlaku saat ini. Menanggapi kemustahilan itu, Ahmad Sahroni secara terbuka menyebut mereka yang menuntut pembubaran sebagai "orang paling bodoh di dunia" dan menyebut mereka sebagai pemuda pemberontak yang "seharusnya masuk penjara". Sikap ini memicu kemarahan publik yang mendalam dan berujung pada penjarahan rumahnya serta runtuhnya kariernya.
Menyusul kematian seorang pengemudi ojek, Affan Kurniawan, di bawah kendaraan taktis polisi, para demonstran yang dipimpin mahasiswa memperluas tuntutannya untuk mencakup reformasi menyeluruh sistem peradilan pidana terhadap Polri serta menuntut pengunduran diri atau pemberhentian Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

 Perumusan 
Pada 1 September, dalam upaya menciptakan tuntutan yang terpadu di tengah protes yang terus berlangsung, sejumlah tokoh media sosial menerbitkan tuntutan 17+8 (dinamai sebagai penghormatan pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus), yang memuat 25 tuntutan yang ditujukan kepada berbagai lembaga pemerintah. Tuntutan tersebut merupakan ringkasan dari 211 tuntutan berbeda dari organisasi masyarakat sipil serta pernyataan dari berbagai serikat akademik dan buruh, dan dirumuskan oleh pemengaruh dan kreator konten medua sosial Salsa Erwina Hutagalung, Fathia Izzati, Abigail Limuria, , Afutami, dan . Menurut da Lopez, tuntutan tersebut dirumuskan hanya dalam waktu tiga jam.

Para penggagas 17+8 Tuntutan menggelar demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR, membacakan seluruh tuntutan dan mengeluarkan ultimatum agar tuntutan tersebut dipenuhi. Dokumen yang memuat tuntutan tersebut kemudian diberikan kepada anggota Andre Rosiade dari Partai Gerindra dan Rieke Diah Pitaloka dari PDI-P, yang berjanji akan menyerahkan dokumen tersebut kepada pimpinan parlemen. Menanggapi kritik bahwa tenggat waktu 17 tuntutan tersebut dinilai terlalu cepat, Andovi da Lopez mengatakan kepada wartawan bahwa pada saat Unjuk rasa RUU Pilkada, DPR mampu meredakan situasi dengan merevisi undang-undang hanya dalam satu malam, yang menunjukkan bahwa pemerintah dapat memenuhi 17 tuntutan tersebut jika mereka "benar-benar memiliki kemauan untuk melakukannya".

 Simbol 
Tuntutan ini kemudian dipresentasikan melalui tiga warna yang menjadi identitas gerakan ini, yaitu:



 terinspirasi dari warna utama gambar Peringatan Darurat yang dijadikan ikon perlawanan yang digunakan sejak Unjuk rasa RUU Pilkada 2024.



 Terinspirasi dari warna hijab yang dikenakan seorang ibu-ibu yang mengikuti unjuk rasa pada 28 Agustus di Jakarta. Warna merah muda juga melambangkan bentuk kelembutan dan feminisme para ibu dan kaum perempuan.



 Terinspirasi dari warna seragam khas para pengemudi ojek daring di Indonesia, menghormati Affan Kurniawan dan Rusdamdiansyah.
Di media sosial, banyak warganet mengganti foto profil mereka dengan kombinasi warna Brave Pink dan Hero Green. Tren ini dikenal dengan sebutan Brave Pink Hero Green.

 Tuntutan 
25 tuntutan tersebut dibagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi pada 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi pada 31 Agustus 2026. Tuntutan jangka pendek meminta tindakan segera dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, partai politik, kepolisian, angkatan bersenjata, dan kementerian ekonomi, termasuk menarik militer dari peran sipil, mencabut revisi UU TNI 2025 (yang pengesahannya memicu gelombang protes pada Maret 2025), membebaskan pengunjuk rasa yang ditahan, menangguhkan tunjangan DPR, dan memastikan kondisi kerja yang adil. Tuntutan jangka panjang berfokus pada reformasi struktural yang lebih luas, seperti audit dan reformasi DPR, merevisi undang-undang perpajakan dan anti-korupsi, desentralisasi fungsi kepolisian, menghapus peran militer dari fungsi sipil, dan memperkuat lembaga hak asasi manusia. Poin-poin dari tuntutan 17+8 meliputi:

 Tuntutan Jangka Pendek 
 Kepada Presiden Prabowo:
 Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
 Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat:
 Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiunan).
 Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
 Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
 Kepada Ketua Umum Partai Politik:
 Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
 Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
 Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
 Kepada Kepolisian Republik Indonesia:
 Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
 Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
 Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM.
 Kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia):
 Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
 Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
 Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
 Kepada Kementerian Sektor Ekonomi:
 Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
 Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
 Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

 Tuntutan Jangka Panjang 
 Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
 Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.
 Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
 Partai politik harus memublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.
 Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
 Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
 Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
 DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
 Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
 DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
 TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
 Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
 Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
 DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangan terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.
 Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
 Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.

 Hasil 
+NomorIsiHasilRinican1Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.Menurut platform salah satu pengusung tuntutan ini, tuntutan berikut belum dipenuhi dan telah melampaui tenggat waktu. 3 September 2025 - Kepala Pusat Penerangan TNI Freddy Ardianzah menegaskan bahwa kehadiran TNI di lapangan merupakan bantuan atas permintaan Polri untuk menjaga keamanan bersama, bukan mengambil alih tugas Polri. Ia menekankan TNI bekerja sesuai aturan, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan akan ditarik kembali ke barak secara bertahap setelah situasi normal.
 8 September 2025 - Prabowo menjelaskan bahwa salah satu tugas TNI adalah menjaga masyarakat dari berbagai ancaman. Ia menyebut aksi terorisme, pembakaran, dan kericuhan sebagai bentuk ancaman terhadap rakyat.2Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan. 7 September 2025 - Prabowo merespons positif soal desakan membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan.
 11 September 2025 - Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025.3Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).Menurut platform salah satu pengusung tuntutan ini, tuntutan berikut sudah dipenuhi sebelum tenggat waktu. 31 Agustus 2025 – Prabowo dan berbagai partai politik sepakat hapus tunjangan DPR serta moratorium kunker.
 5 September 2025 – Gaji yang awalnya menuai kontra yaitu sebesar Rp104 juta perbulan, kini diturunkan menjadi Rp65,5 juta. Keputusan ini telah disepakati oleh delapan ketua fraksi pada rapat konsultasi pimpinan DPR pada 4 September 2025.4Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR). DPR RI telah membuka rincian take home pay para anggotanya.5Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK). Pimpinan DPR meminta Mahkamah Kehormatan Dewan memeriksa anggota legislatif yang dinonaktifkan partai karena pernyataannya dinilai menyinggung publik.Melalui akun resmi DPR RI di Youtube : BREAKING NEWS - KONFERENSI PERS DPR RI MENJAWAB TUNTUTAN 17+86Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.Menurut platform salah satu pengusung tuntutan ini, tuntutan berikut belum dipenuhi dan telah melampaui tenggat waktu.Pada puncak demonstrasi, lima anggota DPR dinonaktifkan sementara. Namun, pada sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan bahwa tiga anggota DPR, yaitu Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi nonaktif dengan durasi berbeda. Sementara itu, Adies Kadir dan Uya Kuya dinyatakan tidak bersalah dan diaktifkan kembali sebagai anggota DPR..7Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.Partai Persatuan Indonesia,Melalui akun resmi Partai Persatuan Indonesia: Instagram Partai Keadilan Sejahtera,Melalui akun resmi Partai Keadilan Sejahtera di Instagram: Instagram Partai Kebangkitan Bangsa,Melalui akun resmi  Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Instagram: Instagram Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat,Melalui akun resmi Partai Demokrat di Instagram: Instagram dan Partai Amanat NasionalMelalui akun resmi Fraksi PAN di Instagram: Instagram sudah berkomitmen.8Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.Partai Persatuan Indonesia, Partai Bulang Bintang, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional berjanji dorong reformasi DPR dan buka dialog publik. Presiden Prabowo Subianto meminta DPR untuk membuka dialog publik ke masyarakat.9Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.1.424 sudah dibebaskan.10Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. -11Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. -12Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. -13Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. -14Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 1 September 2025 - Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menepis anggapan jika pihaknya akan mengambil alih pengamanan atau menerapkan darurat militer ketika demo pecah beberapa hari terakhir.
 3 September 2025 - Kepala Pusat Penerangan TNI Freddy Ardianzah menyatakan TNI akan ditarik kembali ke barak secara bertahap setelah situasi normal.15Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.Ribuan buruh berunjuk rasa di Gedung DPR/MPR RI menuntut kenaikan upah minimum 2026 sebesar 10%, penghapusan outsourcing, dan pembentukan Satgas PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi bahwa penetapan upah minimum dilakukan sesuai mekanisme LKS Tripartit Nasional (LKS Tripnas).16Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 1 September 2025 - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) usai bertemu sejumlah organisasi serikat pekerja di Istana. Menurut Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, DKBN akan membentuk Satgas Pencegahan PHK.
 6 September - Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pembentukan Satgas PHK sudah ditandatangani Menteri Sekretaris Negara dan kini dalam proses. Namun, ia belum memastikan kapan Satgas tersebut akan direalisasikan, hanya menegaskan akan segera dibentuk.17Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.Prabowo mengundang pimpinan konfederasi serikat buruh ke Istana Negara.17+1Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-BesaranMenurut platform salah satu pengusung tuntutan ini, tuntutan berikut belum dipenuhi. 2 September 2025- MK diminta jadikan S-1 syarat pendidikan minimum capres-caleg DPR hingga cabup.
 3 September 2025 - Pimpinan DPR menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan 17+8, termasuk reformasi kelembagaan, dalam pertemuan di Senayan pada 3 September 2025.Melalui akun resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Instagram: Instagram Di sisi lain, Indonesian Parliamentary Center (IPC) mendorong DPR membentuk tim independen untuk mengevaluasi standar gaji dan tunjangan anggota dewan.
 4 September 2025 - Puan bakal pimpinan langsung reformasi DPR agar sesuai tuntutan rakyat.
 16 September 2025 - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa reformasi DPR perlu dimulai dari Revisi UU Partai Politik dan sistem pemilihan umum.17+2Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif -17+3Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih AdilPrabowo bertemu serikat pekerja pada 1 September 2025 untuk membahas RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak. Keesokan harinya, Sri Mulyani menegaskan tidak ada kenaikan maupun pajak baru pada 2026, meski target pendapatan RAPBN naik 9,8 persen menjadi Rp. 3.147,7 triliun (Rp. 3,1477 kuadriliun).17+4Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor 1 September 2025 - Prabowo meminta bantuan kepada semua pihak untuk mendorong Pengesahan RUU Perampasan Aset.
 18 September 2025 - Badan Legislasi DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan tingginya tuntutan publik. Meski demikian, pembahasan RUU ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa sehingga digeser menjadi salah satu luncuran Prolegnas Prioritas 2026.
 26 September 2025 - Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta agar lembaganya dilibatkan secara aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Sejumlah pihak juga mendorong DPR dan pemerintah melibatkan publik secara luas, mengingat adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia maupun celah pemerasan dalam rancangan beleid tersebut.
 6 November 2025 - Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut mengapa DPR belum membahas RUU Perampasan Aset karena masih menerima masukan-masukan dari pihak luar.17+5Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis 11 September 2025 - Presiden Prabowo Subianto merestui usulan pembentukan Tim Reformasi Polri.
 18 September 2025 - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan Tim Reformasi Polri. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa tim tersebut akan bertugas mengkaji ulang kedudukan serta kewenangan institusi kepolisian.
 22 September 2025 - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara resmi membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri sebagai langkah memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi kepolisian. Pembentukan tim ini menjadi tindak lanjut komitmen Polri dalam menjalankan reformasi internal secara sistematis sekaligus merespons tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan kinerja kepolisian.17+6TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian -17+7Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen 16 September 2025 - Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan revisi UU HAM akan memperkuat Komnas HAM, termasuk kemungkinan menjadikan rekomendasinya mengikat, memberi kewenangan penyidikan dan penuntutan, hingga hak imunitas bagi komisioner. Institusi HAM lain juga akan diperkuat melalui revisi ini.17+8Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan -

 Tanggapan 

 Pemerintah pusat 
Presiden Prabowo Subianto menanggapi seluruh daftar tuntutan, dengan menyatakan bahwa beberapa tuntutan masuk akal sementara tuntutan lainnya masih bersifat normatif dan dapat diperdebatkan. Ia berharap dapat melakukan diskusi yang baik mengenai beberapa tuntutan "normatif" tersebut agar dapat dieksekusi dengan tindakan yang paling tepat. Sebelum komentar presiden, penasihat khususnya Wiranto pada 4 September mengatakan bahwa Prabowo bisa memenuhi sebagian besar tuntutan, tetapi tidak semuanya karena menurut Wiranto akan "merepotkan" jika dipenuhi semuanya.

 Dewan Perwakilan Rakyat 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tuntutan 17+8 dengan menetapkan beberapa kebijakan, antara lain membatalkan tunjangan perumahan bagi anggota, memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri kecuali untuk urusan resmi, mengevaluasi tunjangan lain, menghentikan gaji bagi anggota yang nonaktif, berkoordinasi dengan partai terkait anggota yang diskors, serta memperkuat transparansi.

 Lihat pula 

 Tri Tuntutan Rakyat

 Catatan 

 Referensi 

 Pranala luar 



Kategori:Indonesia dalam tahun 2025