Komite Parlemen Eropa tentang Perdagangan Internasional

Komite Parlemen Eropa yang mengurus Perdagangan Internasional atau dalam bahasa inggris disebut  the International Trade (INTA) committee disingkat INTA  adalah merupakan bagian dari Komite Parlemen Eropa yang mengurus kebijakan Perdagangan Eropa. Lingkup kerjanya meliputi pembentukan, implementasi, dan pemantauan kebijakan komersial bersama Uni Eropa dan hubungan ekonomi eksternalnya, termasuk undang-undang perdagangan dan investasi, perjanjian bilateral, plurilateral, dan multilateral, serta hubungan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Di periode Parlemen Eropa ke-9, Desember 2019, parlemen telah menentukan aturan tata tertib parlemen eropa.

 Wewenang dan tanggung jawab komite perdagangan internasional 
Komite Perdagangan Internasional bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan komersial bersama Uni Eropa dan hubungan ekonomi eksternalnya, khususnya:

 hubungan keuangan, ekonomi dan perdagangan dengan negara ketiga dan organisasi regional;
 tarif eksternal bersama dan fasilitasi perdagangan serta aspek eksternal ketentuan dan manajemen kepabeanan;
 pembukaan, pemantauan, penyelesaian dan tindak lanjut perjanjian perdagangan bilateral, multilateral dan plurilateral yang mengatur hubungan ekonomi, perdagangan dan investasi dengan negara ketiga dan organisasi regional;
 langkah-langkah harmonisasi teknis atau standardisasi dalam bidang yang dicakup oleh instrumen hukum internasional;
 hubungan dengan organisasi-organisasi internasional dan forum-forum internasional terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan, dan dengan organisasi-organisasi yang mendorong integrasi ekonomi dan komersial regional di luar Uni Eropa;
 hubungan dengan WTO, termasuk dimensi parlementernya.

Komite ini berhubungan dengan delegasi antarparlemen dan ad hoc yang relevan untuk aspek ekonomi dan perdagangan dalam hubungan dengan negara ketiga.

 Susunan Komite Perdagangan Internasional 
Ketua Komite   : Mr Bernd LANGE (S&D, DE)

1st Vice-Chair  : Mr Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

2nd Vice-Chair : Mr Iuliu WINKLER (EPP, RO)

3rd Vice-Chair : Ms Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU (EPP, EL)

4th Vice-Chair : Ms Marie-Pierre VEDRENNE (Renew Europe, FR)

 Dasar Hukum Komite Parlemen Eropa 
Komite  Perdagangan International adalah Komite dibawah naungan Parlemen Eropa. Dasar hukum fungsi komite pada Perjanjian Tentang Fungsionalitas UNI-EROPA Article 207 Point 2 "Parlemen Eropa dan Dewan, bertindak melalui peraturan sesuai dengan prosedur legislatif biasa, akan mengadopsi langkah-langkah yang menetapkan kerangka kerja untuk pelaksanaan kebijakan perdagangan bersama".  

 Daftar Komite yang ada di Parlemen Eropa 
Banyak komite yang dinaungi oleh Parlemen Eropa selain Komite Parlemen Eropa yang mengurus Perdagangan Internasional adapun komite lain diantaranya :

 Komite Tetap :

 Komite Urusan Luar Negeri
 Komite Hak asasi Manusia
 Komite Keamanan dan Pertahanan
 Komite Perkembangan
 Komite Perdagangan Internasional
 Komite Anggaran
 Komite Kontrol Anggaran
 Komite Urusan Ekonomi dan Moneter
 Komite Masalah Pajak
 Komite Ketenagakerjaan dan Sosial
 Komite Lingkungan, Iklim dan Keamanan Pangan
 Komite Kesehatan masyarakat
 Komite Industri, Penelitian dan Energi
 Komite Pasar Internal dan Perlindungan Konsumen
 Komite Transportasi dan Pariwisata
 Pengembangan Daerah
 Komite Pertanian dan Pembangunan Pedesaan
 Komite Perikanan
 Komite Budaya dan Pendidikan
 Komite Urusan Hukum
 Komite Kebebasan Sipil, Keadilan dan Urusan Dalam Negeri
 Komite Urusan Konstitusional
 Komite Hak-Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender
 Komite Petisi

 Komite khusus :

 Komite Perisai Demokrasi Eropa
 Krisis Perumahan di Uni Eropa

 Kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa 
Parlemen eropa dan termasuk Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa (INTA)  sejak Perjanjian Lisbon, memiliki peran legislatif dalam Kebijakan Perdagangan Bersama Uni Eropa dan untuk keputusan akhir tentang perjanjian perdagangan. Perannya sebagai ko-legislatif Uni Eroupa ditunjukan dengan salah satu usaha Komite INTA atas peningkatan hubungan kemitraan antara Indonesia dan Uni Eropa (EU). Kesepakatan Kemitraan Ekonomi yang telah disepakati oleh kedua pihak seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (bahasa inggris:  the Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) disingkat I-EU CEPA.
jmpl
Indonesia dan Uni Eropa (UE), kedua pihak secara resmi memulai negosiasi politik I-EU CEPA pada 18 Juli 2016 dan telah memasuki putaran ke-19 yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 5 Juli 2024 di Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dan ditargetkan selesai pada September 2025. Perundingan ini bertujuan untuk membentuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni-Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA))  untuk memperkuat hubungan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, serta membangun kemakmuran bersama yang berkelanjutan. Uni Eropa secara resmi memulai negosiasi dengan Indonesia  . 

Manfaat I-EU CEPA untuk kedua pihak:

 satu sisi, IEU-CEPA akan memberikan negara-negara anggota UE akses ke pasar Indonesia yang luas dan berkembang, terutama sektor jasanya yang beragam. Perjanjian ini juga akan memberikan peluang bagi bisnis dan pelaku usaha dari UE untuk dapat memanfaatkan  populasi Indonesia yang muda dan besar sebagai sarana untuk investasi dan kegiatan ekonomi di masa depan. 
 bagi perekonomian Indonesia, manfaat dari perjanjian tersebut bahkan akan lebih signifikan lagi. IEU-CEPA diharapkan dapat memperluas akses ke pasar Eropa yang dapat mendorong investasi dan perdagangan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia. 
 Penghapusan tarif preferensial melalui CEPA akan menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Eropa dan mencegah penurunan lebih lanjut atas pangsa pasar produkproduk Indonesia di Eropa setelah terjadinya penghentian Generalize System of Preference (GSP) dan meningkatnya persaingan dari negara lain, seperti Vietnam dan Singapura, yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan UE. 
 IEU-CEPA juga akan memberikan akses pasar yang lebih besar untuk layanan dari penyedia jasa yang berasal dari UE dan ini memungkinkan konsumen dan industri Indonesia untuk mendapatkan jasa dan barang modal berkualitas tinggi yang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas dan daya saing Indonesia di pasar global. Perjanjian jasa dalam IEU-CEPA diharapkan juga dapat mengisi kelebihan permintaan di berbagai sektor jasa, seperti telekomunikasi, transportasi, keuangan, bisnis, dan layanan penunjang administrasi yang penting bagi pengembangan industri jasa domestik Indonesia dan peningkatan kinerja ekspornya secara keseluruhan.
 Menarik investor, terutama di industri manufaktur.

 Kemitraan Uni Eropa dan Negara Kawasan 
Mirip dengan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement disingkat (IEU-CEPA), terdapat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Uni Eropa lainnya dengan Negara kawasan atau dengan Negara lain. Perjanjian semacam ini menyediakan kerangka kerja bagi Uni Eropa dan Negara lain untuk bekerja sama dalam bidang Ekonomi. Di kawasan Asean hampir setiap Negara memiliki kerjasama kemitraan ekonomi dengan Uni Eropa.

 Kemitraan Singapura dan Uni Eropa 
Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Singapura (EUSFTA) adalah FTA pertama antara Uni Eropa (UE) dan negara ASEAN. Singapura dan UE meluncurkan negosiasi EUSFTA pada tahun 2009. Negosiasi Barang dan Jasa diselesaikan pada tahun 2012, sementara negosiasi perlindungan investasi diselesaikan pada tahun 2014. Elemen perlindungan investasi kemudian menjadi Perjanjian Perlindungan Investasi UE-Singapura (EUSIPA).
jmpl
EUSFTA dan EUSIPA ditandatangani pada Oktober 2018, dan disetujui oleh Parlemen Eropa pada Februari 2019. EUSFTA disetujui oleh Dewan UE pada 8 November 2019 dan mulai berlaku pada 21 November 2019. EUSIPA sedang menjalani ratifikasi oleh parlemen regional dan nasional dari Negara-negara Anggota UE. Ini diperkirakan memakan waktu setidaknya dua tahun.

Singapura dan UE adalah mitra dagang dan investasi yang penting satu sama lain. Pada tahun 2018, perdagangan bilateral barang melebihi S$114 miliar. Pada tahun yang sama, Uni Eropa merupakan mitra dagang barang terbesar ketiga Singapura, sementara Singapura merupakan mitra dagang barang terbesar Uni Eropa di ASEAN. Pada tahun 2017, Uni Eropa merupakan mitra dagang jasa terbesar Singapura, sementara Singapura merupakan mitra dagang jasa terbesar Uni Eropa di ASEAN. Uni Eropa merupakan investor asing terbesar di Singapura pada tahun 2017, dengan total investasi langsung asing (FDI) lebih dari S$376 miliar. Pada tahun yang sama, Investasi Langsung Luar Negeri (DIA) Singapura di Uni Eropa mencapai sekitar S$122 miliar, menjadikan Singapura investor asing terbesar ke-7 Uni Eropa dan investor terbesar ASEAN.

EUSFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas yang ambisius dan berwawasan ke depan. Bisnis Singapura akan mendapatkan manfaat dari peningkatan akses pasar, termasuk penghapusan bea cukai, akses yang lebih besar ke sektor jasa, dan pengurangan hambatan teknis dan non-tarif. Mereka juga akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan pemerintah di Uni Eropa, dan mendapatkan manfaat dari peningkatan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, antara lain.

EUSFTA menandakan komitmen Uni Eropa untuk meningkatkan keterlibatannya dengan Asia Tenggara. Perjanjian ini merupakan langkah strategis bagi FTA Uni Eropa dengan Negara Anggota ASEAN lainnya dan merupakan fondasi penting menuju potensi FTA Uni Eropa-ASEAN. FTA Uni Eropa-ASEAN (EU-USFTA) akan meningkatkan konektivitas antarwilayah antara Uni Eropa – pasar tunggal terbesar di dunia, dan ASEAN, yang diproyeksikan menjadi blok ekonomi terbesar keempat pada tahun 2030.

 Kemitraan Filipina dan Uni Eropa 
Dinamika kemitraan perdagangan yang dihadapi antara Filipina dan Uni Eropa sampai dengan 2024 hampir sama dengan Indonesia masih pada tahap negosiasi. Uni Eropa (UE) dan Filipina pertama kali memulai negosiasi untuk Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) pada tahun 2015. Putaran negosiasi terakhir berlangsung pada tahun 2017, dan sejak itu negosiasi telah ditunda. Pada 30 Juni 2022, pemerintahan saat ini mulai menjabat dan menunjukkan kesediaan untuk berunding dengan UE mengenai isu-isu penting. Pada tahun 2023, UE dan Filipina meluncurkan evaluasi untuk menilai kesiapan mereka untuk melanjutkan negosiasi FTA, yang diselesaikan pada akhir 2023, dan menyimpulkan bahwa melanjutkan negosiasi akan tepat.

 Kerjasama antara Filipina dengan Uni Eropa yang sudah terjalin 

 Sejak Desember 2014, Filipina menikmati peningkatan preferensi perdagangan dengan Uni Eropa melalui Skema Preferensi Umum plus (GSP+) Uni Eropa. Pengaturan insentif khusus untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola yang Baik (GSP+) memberikan penghapusan tarif sepenuhnya pada dua pertiga dari semua kategori produk, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola yang baik. 73% ekspor Filipina ke UE yang memenuhi syarat untuk pengurangan tarif di bawah GSP+ memasuki UE dengan tarif preferensial pada tahun 2023. Untuk mempertahankan GSP+, Filipina tunduk pada pemantauan berkala terhadap kewajibannya terhadap implementasi efektif 27 konvensi internasional inti tentang hak asasi manusia dan hak buruh, perlindungan lingkungan, dan pemerintahan yang baik.
 Negosiasi perdagangan Uni Eropa-Filipina. Pada bulan Maret 2024, dimulainya kembali negosiasi FTA antara UE dan Filipina diumumkan.   Penilaian Dampak Keberlanjutan (SIA) telah dilakukan untuk mendukung negosiasi FTA antara Uni Eropa dan Filipina. SIA bertujuan untuk menilai bagaimana perdagangan dan ketentuan terkait perdagangan dalam FTA di masa mendatang berpotensi berdampak pada aspek ekonomi, sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan di setiap mitra dagang dan di negara-negara terkait lainnya.
 Filipina dan ASEAN. Filipina adalah salah satu dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), ekonomi terbesar kelima di kawasan ini berdasarkan PDB dan mitra dagang terbesar ke-7 Uni Eropa di ASEAN. Secara keseluruhan, negara-negara ini merupakan mitra dagang terbesar ketiga Uni Eropa di luar Eropa, setelah AS dan Tiongkok. Kawasan ASEAN merupakan pasar yang dinamis dengan sekitar 640 juta konsumen dan berpenduduk lebih dari 100 juta jiwa, Filipina merupakan pasar terbesar kedua di ASEAN.

Uni Eropa bekerja sama erat dengan ASEAN secara keseluruhan. Kerja sama ini dipertahankan melalui Dialog Uni Eropa-ASEAN, yang mencakup diskusi mengenai isu-isu perdagangan dan investasi di tingkat menteri dan pejabat ekonomi senior.

Memastikan akses yang lebih baik bagi eksportir Uni Eropa ke pasar ASEAN yang dinamis merupakan prioritas Uni Eropa. Negosiasi perjanjian perdagangan dan investasi antar-wilayah antara Uni Eropa dan ASEAN dimulai pada tahun 2007 dan dihentikan sementara berdasarkan kesepakatan bersama pada tahun 2009 untuk digantikan dengan format negosiasi bilateral.

Perjanjian perdagangan dan investasi bilateral ini dirancang sebagai landasan menuju perjanjian antar wilayah di masa mendatang.

 Kemitraan Vietnam dan Uni Eropa 
Vietnam adalah mitra dagang barang ke-15 Uni Eropa dan mitra dagang terbesar Uni Eropa di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2020. Vietnam merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling dinamis di kawasan ini, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6-8 % (persen) selama dekade terakhir. Pada tahun 2020, data resmi menunjukkan bahwa Vietnam merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling tangguh di kawasan ini, dengan pertumbuhan sebesar 2,9 persen.
jmpl
Berlakunya Perjanjian Perdagangan Bebas antara Uni Eropa dan Vietnam (EVFTA) pada Agustus 2020 merupakan tonggak penting dalam hubungan ekonomi bilateral.Dengan pendapatan per kapita rata-rata US$ 2715, Vietnam kini menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah. Negara ini mulai menjadi pasar penting dengan 100 juta penduduk yang telah meningkatkan daya beli untuk membeli produk-produk berkualitas Eropa. Saat ini, produk utama ekspor Uni Eropa ke Vietnam meliputi boiler, mesin dan produk mekanik, mesin dan peralatan listrik, produk farmasi, pesawat terbang, dan sejumlah kecil kendaraan bermotor. Makanan dan minuman Eropa serta produk mewah bernilai tinggi juga menjadi komoditas perdagangan yang semakin penting. Ekspor utama Vietnam ke Uni Eropa adalah telepon, produk elektronik, alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, kopi, beras, makanan laut, dan furnitur.

Terutama karena pandemi Covid-19, perdagangan dua arah menyusut sebesar -5,5% menjadi €43,2 miliar, menurut Eurostat, atau -13,6% menjadi US$49,5 miliar menurut Kantor Statistik Umum Vietnam.

Setelah 25 tahun pertumbuhan berkelanjutan, pada tahun 2020 untuk pertama kalinya, ekspor Vietnam ke Uni Eropa sedikit menurun (-0,3%). Ekspor Vietnam ke Uni Eropa masih menyumbang hampir dua pertiga dari total ekspor (€34,4 miliar). Implementasi penuh FTA diharapkan akan membuka banyak peluang bagi produsen dan distributor dari kedua belah pihak, dari berbagai skala, termasuk usaha kecil dan menengah.

Pada tahun 2020, Uni Eropa merupakan pasar luar negeri terpenting ketiga bagi produk-produk Vietnam. Surplus berkelanjutan sebesar €25,6 miliar yang dinikmati Vietnam dengan Uni Eropa secara signifikan membantu menyeimbangkan defisit perdagangan Vietnam yang besar dengan Tiongkok dan Korea Selatan. Uni Eropa membeli sebanyak 12% dari ekspor global negara itu pada tahun 2020.

Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Vietnam (EVFTA) dan Perjanjian Perlindungan Investasi (IPA) merupakan perjanjian yang modern dan komprehensif. Meskipun EVFTA telah berlaku sejak Agustus 2020, Negara-negara Anggota Uni Eropa masih perlu meratifikasi IPA sebelum dapat diberlakukan. Perjanjian Vietnam dan Uni Eropa tentang perdagangan diantaranya :

 Perjanjian Perdagangan Bebas UE-Vietnam (EVFTA). EVFTA menghilangkan hampir semua tarif, mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi, melindungi indikasi grafis, memberikan peluang tambahan di pasar jasa dan pengadaan publik. Portal "Access2Markets" dirancang untuk eksportir Uni Eropa, khususnya UKM. Portal ini menyediakan informasi detail tentang tarif yang berlaku, aturan asal barang, persyaratan produk, prosedur dan formalitas bea cukai, PPN/bea cukai/pajak penjualan, hambatan perdagangan, dan statistik perdagangan. 
 Hak Kekayaan Intelektual Sebagai bagian dari perlindungan HKI, EVFTA memastikan perlindungan Indikasi Geografis (IG) Uni Eropa di Vietnam. Pengakuan dan tingkat perlindungan (langsung) IG yang tinggi sebanding dengan tingkat perlindungan yang diatur dalam undang-undang IG Uni Eropa. Sebanyak 167 IG Uni Eropa dan 39 produk Vietnam telah tercakup dalam EVFTA, mewakili produk pertanian unggulan Uni Eropa, seperti Champagne, keju Parmigiano Reggiano, anggur Rioja, atau keju Roquefort. IG Vietnam juga diakui dan dilindungi di Uni Eropa, seperti teh Mộc Châu atau kopi Buôn Ma Thuột.   Pusat Bantuan UKM HKI Asia Tenggara menyediakan informasi dan layanan gratis tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan isu-isu terkait, serta pelatihan, materi, dan sumber daya daring. Pusat Bantuan UKM HKI ini mendukung perusahaan UE untuk melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual mereka di atau terkait dengan negara-negara Asia Tenggara.
 Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan  Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan merupakan bagian integral dari EVFTA. Bab 13 EVFTA mencakup isu-isu ketenagakerjaan dan lingkungan yang relevan dengan hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Vietnam. Komitmen terhadap Konvensi Inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memastikan penghormatan terhadap hak-hak dasar pekerja oleh kedua belah pihak. Bab ini mempromosikan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi perubahan iklim dan mendukung konservasi serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (termasuk satwa liar, kehutanan, dan perikanan). Bab ini juga membahas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan skema perdagangan yang adil dan etis.   EVFTA membentuk struktur khusus untuk memastikan penerapan penuh bab 13, termasuk mekanisme untuk memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang independen melalui Kelompok Penasihat Domestik baik di UE maupun di Vietnam. 
 Penanaman Modal Asing Langsung  Uni Eropa hanya merupakan sumber investasi asing (FDI) keenam yang penting bagi Vietnam. Menurut Badan Penanaman Modal Asing Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam, investor di UE telah menyuntikkan total stok FDI lebih dari US$27,8 miliar ke dalam 2.450 proyek selama 30 tahun terakhir (hingga akhir 2022). Lebih dari 60 persen dari total investasi dilakukan di sektor manufaktur. Perlindungan dan penegakan HKI serta kondisi pembangunan berkelanjutan merupakan elemen krusial untuk menarik dan mempertahankan FDI dari Uni Eropa. Peningkatan investasi UE akan memungkinkan Vietnam untuk berintegrasi lebih baik ke dalam rantai nilai global, sehingga mengurangi ketergantungan Vietnam pada investor utamanya saat ini. Investor UE terikat oleh standar tertinggi untuk hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan dan pengembangan lebih lanjut masyarakat dan ekonomi Vietnam.  
 Perjanjian Perlindungan Uni Eropa-Vietnam  Dimensi akses pasar untuk investasi langsung asing (FDI) sudah sepenuhnya tercakup dalam EVFTA. Selain itu, Perjanjian Perlindungan Investasi, setelah diratifikasi sepenuhnya, mencakup aturan-aturan modern tentang perlindungan investasi yang dapat ditegakkan melalui Sistem Pengadilan Investasi yang baru, sekaligus memastikan hak pemerintah kedua belah pihak untuk mengatur demi kepentingan warga negaranya tetap terlindungi. EVIPA akan menggantikan perjanjian investasi bilateral yang saat ini dimiliki oleh 21 Negara Anggota Uni Eropa dengan Vietnam.

 Kemitraan Thailand dan Uni Eropa 
jmpl
Thailand dan Uni Eropa lebih awal dibandingkan dengan Indonesia untuk memulai kerjasama terkait perdagangan. Negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) (bahasa Inggris: Free Trade Agreement (FTA ) Thailand yang komprehensif Thailand dan Uni Eropa pada Maret 2013 dan ditunda setelah kudeta militer di Thailand pada Mei 2014.

Negosiasi FTA UE-Thailand diluncurkan kembali pada Juni 2022, Uni Eropa dan Thailand sepakat untuk memulai kembali negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) yang ambisius, modern, dan seimbang, dengan keberlanjutan sebagai intinya. Hal ini menegaskan pentingnya kawasan Indo-Pasifik bagi agenda perdagangan Uni Eropa, membuka jalan bagi hubungan perdagangan yang lebih dalam dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, dan selanjutnya memperkuat keterlibatan strategis Uni Eropa dengan kawasan yang berkembang pesat ini.

Putaran pertama negosiasi berlangsung dari 18 hingga 22 September 2023 di Brussels. Putaran kedua berlangsung dari 22 hingga 26 Januari 2024 di Bangkok.
 Pada November 2024, Thailand melanjutkan negosiasi dengan Uni Eropa, yang fokus pada keberlanjutan, peningkatan perdagangan dan investasi, akses pasar, kekayaan intelektual, dan perdagangan digital.
 Target untuk Finalisasi Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) antara Thailand dan Uni Eropa (UE) adalah tahun 2025, dengan beberapa putaran negosiasi yang telah dilakukan, seperti pada November 2024.

Tujuan Free Trade Agreement (FTA ) ini adalah :

 untuk menghapus tarif perdagangan, menyelaraskan kerangka peraturan, dan meningkatkan investasi, yang semuanya diharapkan dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara kedua wilayah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 
 untuk mendorong perdagangan dan investasi dengan mengatasi berbagai isu seperti: akses pasar untuk barang, jasa, investasi, dan pengadaan pemerintah; prosedur sanitasi dan fitosanitasi yang cepat dan efektif; perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk indikasi geografis; dan penghapusan hambatan terhadap perdagangan digital dan perdagangan energi dan bahan baku, sehingga mendukung transisi digital dan hijau. Keberlanjutan juga akan menjadi inti dari perjanjian ini, dengan disiplin yang kuat dan dapat ditegakkan terkait Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan.

 Referensi 
3. CSIC Policy Brief : Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA): Potensi Manfaat, Tantangan dan Strategi Optimalisasi

4. Parliament’s enhanced role in international agreements | Epthinktank | European Parliament

5. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6431/perundingan-ieu-cepa-segera-rampung-menko-airlangga-kedua-belah-pihak-sudah-sepakat-tidak-ada-ganjalan-yang-tersisa

6. The European Union and Vietnam | EEAS

7. https://www.mti.gov.sg/

8. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/philippines_en

9. https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/#:~:text=CEPA%20merupakan%20perjanjian%20kerja%20sama,%2C%20perdagangan%20jasa%2C%20dan%20investasi.

10. https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-eu-fta-set-for-2025-impact-on-trade-and-growth/#:~:text=Thailand%20and%20the%20European%20Union,for%20both%20regions'%20economic%20future.