Pembiayaan hijau

Pembiayaan hijau adalah layanan finansial yang dirancang untuk mendukung investasi atau pemberian pembiayaan kepada proyek yang memiliki dampak positif pada lingkungan. Pembiayaan hijau dianggap sebagai terobosan baru dalam industri keuangan untuk mengalirkan dana kepada bisnis yang berorientasi pada keberlangsungan lingkungan.

 Definisi 
Pembiayaan hijau dapat dipahami sebagai pemanfaatan dana dari berbagai instrumen keuangan untuk tujuan berkelanjutan. Setiap bentuk kredit atau investasi yang diarahkan pada aktivitas ramah lingkungan misalnya pembelian produk hijau, penggunaan layanan berkelanjutan, atau pembangunan infrastruktur yang mendukung kelestarian dapat digolongkan ke dalam kategori ini.

Contohnya meliputi pendanaan untuk pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan audit lingkungan, atau program lain yang berfokus pada pengurangan polusi, emisi karbon, maupun deforestasi. Walaupun begitu, transisi menuju produk hijau masih menghadapi tantangan biaya yang tinggi. Produksi dalam skala terbatas dan teknologi yang belum sepenuhnya matang membuat harga produk ramah lingkungan cenderung lebih mahal dibanding alternatif konvensional.

Ambil contoh kendaraan listrik atau sepeda listrik yang harganya masih lebih tinggi dibanding kendaraan berbahan bakar fosil. Namun, kehadiran pembiayaan hijau mampu memberikan dorongan dan insentif agar masyarakat beralih pada pilihan yang lebih berkelanjutan. Dengan cara ini, mekanisme pembiayaan tersebut menstimulasi pelaku usaha maupun konsumen untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dalam keputusan ekonomi mereka.

 Manfaat 
Pembiayaan hijau berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Secara lebih rinci, terdapat beberapa manfaat dari penerapan pembiayaan hijau.

 penyaluran modal dalam jumlah besar ke arah proyek ramah lingkungan menunjukkan bahwa investasi berorientasi hijau diprioritaskan dibandingkan penanaman modal konvensional yang belum tentu berkelanjutan.
 fokus pada pendanaan semacam ini akan memperkuat keterbukaan informasi serta memastikan arus dana berjalan lebih terstruktur untuk kepentingan lingkungan.
 berkembangnya pembiayaan hijau membuka potensi terciptanya lapangan kerja baru sekaligus memperluas peluang usaha.

 Tujuan 
Tujuan pembiayaan hijau adalah mengarahkan arus dana baik yang bersumber dari bank, lembaga kredit mikro, perusahaan asuransi, investasi swasta, maupun sektor nirlaba ke dalam proyek-proyek yang menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Unsur kunci dari pendekatan ini meliputi pengelolaan risiko lingkungan dan sosial secara lebih efektif, pemanfaatan peluang yang mampu memberikan imbal hasil finansial sekaligus manfaat ekologis, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.

Peningkatan pembiayaan hijau dapat dilakukan melalui reformasi kerangka regulasi nasional, penyesuaian insentif fiskal pemerintah, serta peningkatan alokasi dana hijau dari berbagai sektor. Selain itu, penyelarasan keputusan pendanaan publik dengan aspek lingkungan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga menjadi langkah penting. Upaya lainnya mencakup memperbesar investasi pada teknologi ramah lingkungan, mendukung pembangunan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam serta ekonomi biru adaptif iklim, memperluas penerbitan obligasi hijau, dan berbagai inisiatif serupa.

 Komitmen Pemerintah 
Isu pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi bagian dari visi dan misi pembangunan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam RPJPN disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari diantaranya dengan mendayagunakan sumber daya alam yang terbarukan dan mengelola sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sedangkan dalam RPJMN disebutkan bahwa salah satu Agenda Pembangunan Paska 2015 adalah pembangunan lingkungan yang tercermin pada fokus mitigasi kepada perubahan iklim, konservasi sumberdaya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati disertai dengan adanya rumusan cara pencapaian (means of implementation).

Di tingkat internasional, isu ini telah ditetapkan secara resmi oleh PBB pada saat menyelenggarakan sidang umum tanggal 25 September 2015 di New York. Aksi terhadap perubahan iklim ditetapkan menjadi salah satu Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Developments Goals/SDGs) Tahun 2015-2030. Sebagai wujud peran aktif dalam mengatasi dampak perubahan iklim, Indonesia menjadi salah satu dari tiga puluh negara yang menjadi anggota Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals (SDG). Indonesia juga terlibat dalam Forum Tenaga Ahli (Expert Forum) penyusunan Konsep Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan, yang menyusun langkah-langkah pembiayaan untuk pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015.

Tujuan dalam SDGs yang berjumlah 13 tersebut juga telah diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan informasi dari Third National Communication (TNC) tahun 2017, biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang berikatan dengan penurunan emisi GRK dan mitigasi perubahan iklim mencapai 81 milyar USD untuk rentang waktu tahun 2015-2020 atau diperlukan senilai 16,2 milyar USD per tahun. Sedangkan dana yang mampu dialokasikan oleh Pemerintah untuk aksi mitigasi dan adaptasi saat ini senilai 55, 1 milyar USD, sehingga masih terdapat gap pembiayaan yang cukup besar. Pemeritah saat ini terus mengupayakan adanya inovasi instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk aksi-aksi pengurangan dampak perubahan iklim sekaligus memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

 Sinergi Bank Indonesia 
UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Jika kita ingin transisi hijau yang inklusif dan berdampak luas, UMKM harus menjadi aktor utamanya. Untuk itu, kita perlu memperkuat ekosistem pendukungnya, yaitu akses pembiayaan hijau dengan skema yang ramah bagi usaha mikro, dan kemitraan strategis agar UMKM hijau bisa masuk ke rantai pasok industri besar, termasuk ekspor. Dalam rangka mendukung transisi hijau melalui kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia mengimplementasikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memberikan insentif likuiditas hingga 0,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi perbankan yang menyalurkan pembiayaan hijau. Selain itu, melalui pelonggaran Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), BI mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan aliran dana ke sektor ramah lingkungan.

Bagi dunia usaha, termasuk UMKM, Bank Indonesia telah menghadirkan Pedoman Model Bisnis UMKM Hijau dan Kalkulator Hijau yang berfungsi untuk menghitung emisi karbon, memberikan bimbingan, sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan hijau. Dukungan ini diperkuat dengan partisipasi BI dalam pembelian Sukuk Negara Hijau serta penerbitan Sukuk BI Inklusif dengan underlying sepenuhnya berbasis Sukuk Negara Hijau.

Bagi publik, skema pembiayaan hijau memberikan kesempatan untuk mengakses layanan keuangan ramah lingkungan, seperti kredit perumahan hemat energi, pembiayaan kendaraan listrik, hingga modal usaha berbasis ekonomi sirkular. Berdasarkan data Bank Indonesia per 1 Juli 2025, total pembiayaan hijau yang telah disalurkan perbankan mencapai Rp33,7 triliun, khususnya untuk sektor perumahan hijau dan kendaraan listrik. Selain itu, pembiayaan hijau turut mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan, membuka peluang kerja baru, serta memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Bank Indonesia terus menjalin kolaborasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, lembaga terkait lainnya, serta kalangan akademisi. Sebagai wujud sinergi tersebut, pada ajang KKI 2025 bersama Universitas Gadjah Mada (UGM), diluncurkan Buku Kajian Ekosistem Pembiayaan Hijau untuk UMKM. Publikasi ini diharapkan menjadi acuan bersama bagi berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat arah kebijakan, mendorong inovasi produk, serta meningkatkan kapasitas sektor keuangan guna mendukung proses transisi menuju ekonomi hijau.

 Referensi