Krisis sampah plastik di Indonesia

Krisis sampah plastik di Indonesia merujuk pada adanya peningkatan jumlah sampah plastik yang tersebar sehingga sulit untuk terurai. Indonesia masuk dalam daftar penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) memperkirakan sekitar 9 hingga 14 juta ton masuk ke lautan per tahun 2020 secara global. Peningkatan bisa terjadi di 20 tahun mendatang sebanyak 23 hingga 37 ton sampah.  

 Latar belakang 
Penggunaan plastik di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan jumlah pertumbuhan penduduk, adanya urbanisasi dan pola konsumsi. Hal ini mengakibatkan jumlah sampah platsik turut melonjak dari tahun ke tahun. Menurut laporan Bank Dunia Plastic Waste Discharges from Rivers and Coastlines in Indonesia (2021) menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan 7,8 juta ton sampah plastik setiap tahunnya. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 4,9 juta ton sampah plastik tidak dikelola dengan baik. Sampah plastik yang dibuang ke lingkungan laut juga diperkirakan cukup tinggi sekitar 346,5 ton per tahunnya (kisaran perkiraan 201,1 – 552,3 ton per tahun). Jumlah tersebut dua pertiganya berasal dari Sumatera dan Jawa.

 Dampak 
Krisis sampah plastik menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan kehidupan hewan. Menurut studi yang dipaparkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), lebih dari 800 spesies laut terancam akibat akumulasi sampah plastik. Selain hewan, manusia juga berisiko terpapar dampak krisis sampah plastik. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Journal of Public Health for Tropical and Coastal Region menemukan adanya mikroplastik di laut dan sungai di Jawa, yang berpotensi memasuki rantai makanan melalui konsumsi seafood yang terkontaminasi.

 Tantangan 
Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai inisiatif dalam menanggapi permasalahan krisis sampah plastik, termasuk kebijakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Namun, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan infrastruktur pengolahan sampah, implementasi regulasi yang belum merata di seluruh daerah, dan rendahnya tingkat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pengurangan sampah plastik.

 Penanganan dan kebijakan 
Upaya kebijakan serta penanganan menghadapi kondisi krisis sampah plastik, pemerintah Indonesia meluncurkan berbagai program dan regulasi. Direktur Pengelolaan Sampah, Direktur Pengelolaan Sampah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian LHK menyampaikan bahwa target yang perlu dicapai yaitu dengan mengelola semua sampah hingga 100 persen di tahun 2025 melalui sistem daur ulang bank sampah. Target program ini mencakup pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah hingga 70 persen.

 Referensi