Unjuk rasa Filipina September 2025

Pada 12 September 2025, serangkaian demonstrasi besar-besaran dimulai di Filipina, dengan protes terutama direncanakan di Taman Rizal di Manila dan di Monumen Kekuatan Rakyat serta Kuil EDSA sepanjang EDSA di Quezon City, keduanya berada di Metro Manila. Protes ini mencakup berbagai aksi anti-korupsi yang berasal dari penyelidikan korupsi pemerintah dalam program pengendalian banjir, melibatkan baik cabang eksekutif maupun legislatif pemerintah Filipina. Tanggal (21 September) bertepatan dengan peringatan ke-53 pemberlakuan darurat militer di Filipina (darurat militer diumumkan melalui pidato televisi dua hari kemudian pada 23 September). Beberapa kota dan munisipalitas di berbagai provinsi juga diperkirakan akan mengadakan demonstrasi lokal.

Protes di Taman Rizal ("Baha sa Luneta") diselenggarakan oleh berbagai kelompok sektoral, termasuk aktivis dan mahasiswa, sedangkan protes di Monumen Kekuatan Rakyat dikenal sebagai "Trillion Peso March" dan diselenggarakan terutama oleh sektor keagamaan, terutama Katolik dan Protestan.

 Latar belakang 

Laporan adanya kejanggalan dalam proyek pengendalian banjir, termasuk pekerjaan yang tidak selesai atau berkualitas buruk dan dugaan proyek fiktif, memicu kritik luas terhadap pemerintah. Ketidakpuasan publik meningkat seiring seruan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengeluaran infrastruktur.

 Lini masa 

 9 September 
Menanggapi tuduhan bahwa para penyokong Francis Escudero terlibat dalam proyek pengendalian banjir yang bermasalah, ia digantikan oleh Pemimpin Minoritas dan mantan ketua Senat Tito Sotto, dengan dukungan 14 dari 24 senator.

 12 September 
Aksi "Black Friday" digelar oleh ribuan dosen, mahasiswa, dan staf Universitas Filipina, khususnya di Universitas Filipina Diliman dan Universitas Filipina Manila. Lebih dari 3.000 mahasiswa, dosen, staf, dan warga komunitas UP Diliman ikut serta, menjadikannya aksi massa terbesar di universitas tersebut sejak pandemi COVID-19.

 13 September 
Pada 13 September, beberapa kelompok melakukan long march dari Monumen EDSA Shrine di Ortigas Center menuju Monumen People Power di EDSA untuk memprotes dugaan korupsi dalam proyek pengendalian banjir nasional.

 17 September 
Sehubungan dengan skandal korupsi proyek pengendalian banjir yang melibatkan Kongres Filipina, Martin Romualdez mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. Ia digantikan oleh Bojie Dy dari Distrik kongres ke-6 Isabela dengan 253 suara. Istana menegaskan bahwa Romualdez tidak akan dibebaskan dari penyelidikan tuduhan korupsi besar dalam proyek pengendalian banjir.

 18 September 
Mahasiswa Universitas Negeri Bulacan melakukan "walkout" kampus pada 18 September untuk memprotes dugaan korupsi proyek pemerintah. Sekitar 300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, organisasi pemuda, dan perwakilan masyarakat marjinal turut hadir.

 20 September 
Warga Hagonoy, Bulacan melakukan aksi protes di atas genangan air pasang setinggi  yang merendam alun-alun kota, menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan proyek pengendalian banjir.

 21 September 

Serangkaian demonstrasi massa di seluruh negeri digelar pada Minggu, 21 September. Tanggal ini bertepatan dengan peringatan pemberlakuan darurat militer oleh Presiden Ferdinand Marcos pada 1972, sebuah pilihan simbolis bagi kelompok yang menekankan hak demokratis dan akuntabilitas pemerintah. Protes terbesar diadakan di Metro Manila: Baha sa Luneta di Taman Rizal, dan Trillion Peso March di Kuil EDSA. Penyelenggara menggambarkan kedua aksi tersebut sebagai saling melengkapi dan mendorong partisipasi di salah satu atau kedua protes tersebut. Kedua acara tersebut menghindari seruan untuk menggulingkan Presiden Bongbong Marcos dan Wakil Presiden Sara Duterte, serta menyambut semua kelompok yang menentang korupsi tanpa memandang afiliasi politik. Ketua Bagong Alyansang Makabayan Teodoro Casiño memperingatkan terhadap "kepentingan terselubung" yang menyerukan penggulingan Marcos dan Duterte, sementara perwakilan Akbayan Perci Cendaña menilai pengunduran diri Marcos justru dapat menguntungkan Duterte.

Beberapa pejabat pemerintah telah menyatakan dukungan terhadap protes tersebut. Presiden Marcos menanggapi kekhawatiran publik dengan menyatakan dukungannya terhadap aksi protes, mengatakan bahwa ia memahami kemarahan masyarakat dan kemungkinan akan bergabung jika ia bukan presiden. Sekretaris DPWH Vince Dizon menyatakan dukungan penuhnya terhadap aksi yang mengecam korupsi pemerintah, menanggapi demonstrasi antikorupsi yang sedang berlangsung. Wakil Presiden Duterte, yang terbang untuk mengunjungi komunitas Pekerja Migran Filipina (OFW) di Jepang, juga menyuarakan dukungannya terhadap aksi tersebut, menyerukan agar pemerintah mendengarkan.

Selama aksi berlangsung, pendukung Duterte terlibat bentrokan dengan pengunjuk rasa lainnya. Pada akhirnya, meskipun kedua aksi sebagian besar berlangsung damai, insiden kekerasan terjadi di Manila, khususnya di Mendiola dan Recto. Jurnalis Manuel Mogato menyebut kekerasan di area tersebut sebagai insiden terisolasi di tengah demonstrasi nasional, seraya mencatat bahwa baik pengunjuk rasa maupun aparat kepolisian lebih tertib dibandingkan masa kepresidenan Ferdinand Marcos pada 1970-an dan 1980-an, sementara profesor jurnalisme Universitas Filipina Diliman Danilo Arao menilai aksi 21 September bukan hanya kegiatan puncak, tetapi juga momen bagi seluruh warga negara, bukan hanya jurnalis, untuk menjalankan tugas patriotik mereka guna "memeriksa fakta segala hal."

 Referensi 

 Pranala luar