Kasus PT Inti Kebun Sejahtera dan Masyarakat Adat Moi Segen

PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) adalah perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit dan merupakan bagian dari Ciliandry Anky Abadi (CAA) Group. Perusahaan ini memiliki konsesi lahan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan luas area yang signifikan.

 Aktivitas perusahaan 
IKSJ terlibat dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Sorong. Aktivitas perusahaan ini mencakup pembukaan lahan untuk perkebunan, pembangunan fasilitas pengolahan, dan distribusi produk kelapa sawit. Sebagai bagian dari CAA Group, IKSJ beroperasi di kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

 Isu lingkungan dan sosial 
Beberapa isu terkait aktivitas IKSJ yang telah dilaporkan oleh berbagai pihak adalah deforestasi, dimana hutan yang hilang digusur oleh dua perusahaan, yakni PT IKSJ seluas 60 hektar dan PT IKS seluas 240 hektar, seluruhnya seluas 300 hektar. Aktivitas ini diduga menyebabkan hilangnya tutupan hutan di wilayah tersebut. Masyarakat di sekitar area operasional IKSJ mulai mengeluhkan dampak lingkungan, termasuk pencemaran air dan gangguan kesehatan. Sungai Klasof diduga tercemar limbah sawit, menyebabkan ikan mati dan mengancam kehidupan masyarakat setempat. Perusahaan menggusur kawasan hutan adat beberapa komunitas adat, seperti Marga Kutumun. Aktivitas ini menyebabkan hilangnya sekitar 1000 pohon sagu dan pohon-pohon bernilai ekonomis lainnya, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Masyarakat mendesak perusahaan untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kerugian yang dialami.

Masyarakat Adat Moi Segen, yang terdiri dari Marga Klagilik, Marga Sawat, Marga Mansinau, dan beberapa marga lainnya, terlibat dalam kerja sama dengan PT IKSJ terkait pengelolaan lahan seluas 170 hektar. Pada awalnya, perusahaan memberikan kompensasi sebesar Rp 7.000.000,- untuk pelepasan lahan tersebut. Lahan ini dibagi menjadi dua bagian: 130 hektar dialokasikan sebagai plasma bagi pemilik tanah, sementara 40 hektar dikelola langsung oleh perusahaan. Perusahaan juga menyampaikan rencana untuk membangun rumah rakyat, menyediakan kendaraan, dan mendukung biaya pendidikan anak-anak setelah kebun sawit mulai berproduksi.

Namun, dalam praktiknya, hasil dari kebun plasma dialokasikan oleh perusahaan untuk operasional, termasuk pembayaran gaji karyawan, sehingga masyarakat tidak menerima manfaat sesuai dengan rencana awal. Sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumnya, pengelolaan kebun plasma seharusnya kembali kepada pemilik tanah, sementara perusahaan hanya mengelola kebun inti.

 Tuntutan hukum 
Sebanyak 11 orang warga yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan Bahan Bakar Minyak milik PT IKSJ dituntut dengan pidana penjara. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan, dan perbuatan mereka tidak ditemukan alasan pembenaran yang dapat menghapus sifat melawan hukum.

 Mediasi berakhir dengan kesepakatan 
Masyarakat adat 15 marga mengajukan beberapa tuntutan kepada PT. IKSJ, di antaranya: 

1. Perusahaan wajib mempekerjakan pemilik hak wilayah 15 marga sesuai dengan klasifikasi pekerjaan masing-masing.

2. Pertanggungjawaban perusahaan terhadap korban yang dirawat di rumah sakit.

3. Penarikan pihak keamanan Brimob dan pengembalian pengamanan ke Koramil dan Polsek Salawati.

4. Pembebasan 11 orang yang ditahan tanpa syarat.

5. Evaluasi dan pemberhentian manajemen PT. IKSJ karena sering melakukan kegaduhan.

6. Ancaman pemalangan jika tuntutan tidak dipenuhi.

Setelah proses mediasi yang alot, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. PT. IKSJ menyetujui beberapa tuntutan, termasuk memberikan kompensasi kepada masyarakat adat 12 marga sebesar Rp 10 juta sebagai tali asih dan menanggung biaya pengobatan korban. 

Dengan tercapainya kesepakatan ini, masyarakat adat dan PT. IKSJ sepakat untuk bekerja sama dan menyelesaikan konflik yang telah terjadi. Palang di perusahaan PT. IKSJ pun dibuka kembali setelah kesepakatan ditandatangani.

Proses mediasi ini berlangsung dalam keadaan aman dan kondusif berkat pendampingan dari pihak kepolisian dan TNI.

 Daftar referensi 

Kategori:Kasus hukum di Indonesia
Kategori:Kasus hukum lingkungan