Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon

Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (; disingkat CBAM, dibaca Si-Bam) adalah tarif karbon yang dikenakan pada produk padat karbon seperti baja, semen, dan sebagian listrik yang diimpor ke Uni Eropa. Sebagai bagian dari Kesepakatan Hijau Eropa (European Green Deal), CBAM dilegislasikan (ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan) dan akan mulai berlaku penuh pada tahun 2026. Namun, kewajiban pelaporan telah dimulai sejak tahun 2023. CBAM disahkan oleh Parlemen Eropa dengan 450 suara setuju, 115 suara menolak, dan 55 suara abstain. Sementara itu, Dewan Uni Eropa mendukungnya dengan persetujuan dari 24 negara. Kebijakan ini secara resmi mulai berlaku efektif pada tanggal 17 Mei 2023.

 Isi 
Harga sertifikat CBAM itu ditentukan dari harga izin emisi di bawah Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS), yang sudah ada sejak tahun 2005. CBAM dibuat untuk mencegah "kebocoran karbon" alias perpindahan pabrik ke negara-negara yang tidak peduli sama masalah emisi. Dengan adanya CBAM ini, Uni Eropa juga bisa menyetop jatah emisi gratis yang selama ini mereka berikan ke industri-industri padat karbon di dalam wilayahnya sendiri. Semua ini tujuannya satu: mempercepat proses dekarbonisasi atau pengurangan emisi karbon.

Setelah diterapkan sepenuhnya, para importir diwajibkan untuk membeli sertifikat CBAM guna menutupi emisi yang terkandung dalam barang impor mereka. Kewajiban ini menciptakan beban finansial langsung yang harganya akan berfluktuasi setiap minggu, mengikuti harga di Sistem Perdagangan Emisi (ETS).

Setelah tercapainya kesepakatan (provisional) antara Dewan dan Parlemen Eropa pada Desember 2022, CBAM mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2023 dan akan dijalankan melalui beberapa fase:

 Fase Penerapan CBAM 

 Fase Transisi CBAM (2023–2025) 
Sejak Oktober 2023 hingga akhir 2025, ada fase transisi. Pada periode ini, importir dari enam sektor padat karbon yang sangat terpapar perdagangan internasional — yaitu aluminium, semen, listrik, pupuk, hidrogen, serta besi dan baja — hanya diwajibkan untuk melaporkan emisi mereka. Selama fase transisi ini, pihak regulator akan mengevaluasi apakah produk lain, seperti produk turunan (downstream products), dapat ditambahkan ke dalam daftar.

 Fase Implementasi Penuh (Mulai 2026) 
Mulai awal tahun 2026, para importir produk dari enam sektor tersebut akan mulai membayar pajak karbon di perbatasan (border carbon tax) berdasarkan harga tunjangan emisi yang berlaku di Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa.

 Jadwal Bertahap hingga 2034 

 Pada 2030, seluruh sektor yang sudah termasuk dalam Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa akan dicakup oleh CBAM.
 Pada 2034, tunjangan emisi gratis di sektor-sektor terkait di Uni Eropa akan dihapus secara bertahap. Dengan implementasi CBAM yang penuh, persaingan yang adil (level playing field) akan terjamin bagi perusahaan-perusahaan Eropa dibandingkan dengan para importir.

Untuk mengatasi skenario "kalah-kalah" (lose-lose scenario) dari kebocoran karbon, yang ditandai dengan hilangnya daya saing industri Uni Eropa tanpa memberikan keuntungan dari sisi perlindungan iklim, CBAM akan mewajibkan importir barang-barang yang ditargetkan untuk membeli "sertifikat CBAM" dalam jumlah yang cukup untuk menutupi emisi yang terkandung dalam produk mereka.

Karena tujuan utama CBAM adalah untuk menghindari kebocoran karbon, mekanisme ini berupaya agar barang impor yang dicakup dikenai harga karbon yang sama dengan produsen domestik di bawah Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (EU ETS). Dengan kata lain, Uni Eropa berusaha agar importir menanggung beban biaya regulasi yang setara dengan biaya yang ditanggung oleh produsen Eropa.

 Peraturan dan Lampiran CBAM 

 Berdasarkan Pasal 6, importir harus membuat "deklarasi CBAM" yang memuat jumlah barang, emisi yang terkandung, serta sertifikat yang diperlukan untuk pembayaran pajak impor karbon.
 Lampiran I berisi daftar barang yang dikenai pajak impor, termasuk semen, listrik, pupuk (seperti asam nitrat, amonia, kalium), besi dan baja (termasuk tangki, drum, kontainer), dan aluminium.
 Lampiran II secara spesifik menyatakan bahwa CBAM tidak berlaku untuk empat negara non-Uni Eropa yang termasuk dalam Wilayah Ekonomi Eropa (European Economic Area), yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.
 Lampiran III menjelaskan metode untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang terkandung.

 Implikasi dan Usulan Perubahan 
Eksportir akan diminta untuk melaporkan emisi mereka dan membeli sertifikat CBAM. Hal ini akan meningkatkan biaya operasional dan mengurangi profitabilitas mereka.

Sebuah proposal telah diajukan untuk mereformasi CBAM Uni Eropa menjadi mekanisme "CBAM-plus". CBAM-plus akan mengalihkan pendapatan dari CBAM untuk mendukung upaya dekarbonisasi di negara-negara pengekspor yang sedang berkembang. Mekanisme ini juga akan mengakui beragam aksi iklim yang mereka lakukan. Dengan menyelaraskan tujuan iklim dan pembangunan, CBAM-plus diharapkan dapat memperoleh dukungan internasional yang lebih besar dibanding CBAM saat ini.

 Perdebatan 
Implementasi CBAM oleh Uni Eropa merupakan langkah besar untuk mengatasi masalah kebocoran karbon dan memastikan persaingan yang adil (level playing field) bagi bisnis-bisnis Eropa di pasar global. Hal ini dilakukan untuk menghadapi barang-barang yang lebih murah dari negara-negara di luar Uni Eropa yang tidak menerapkan pajak karbon.

Mitra impor yang paling terdampak oleh mekanisme ini adalah Rusia, Tiongkok, Turki, Ukraina, dan Balkan, serta Mozambik, Zimbabwe, dan Kamerun. Mekanisme ini memungkinkan Uni Eropa untuk secara sepihak mengenakan pungutan pada impor dari negara-negara yang tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh Uni Eropa.

 Kepatuhan dan pemantauan 
Sejak Juli 2024, Uni Eropa menuntut "data riil" tentang bagaimana barang impor yang padat energi diproduksi, sementara nilai standar yang diperkirakan hanya diizinkan untuk sekitar 20% dari total emisi.

Pada September 2024, juru bicara Asosiasi Industri Mesin (VDMA) mengeluhkan bahwa data yang diminta seringkali tidak tersedia. Hal ini terjadi karena para pemasok tidak mengumpulkannya sejak awal atau tidak bersedia memberikannya. Selain itu, setiap importir dapat dimintai pertanggungjawaban atas data yang mereka kumpulkan dari pemasok mereka, tetapi seringkali mereka tidak memiliki sumber daya untuk mengendalikan semuanya, atau tidak memiliki pengaruh untuk memaksa pemasok mematuhi peraturan CBAM. Lebih lanjut, kantor-kantor nasional yang seharusnya membantu perusahaan dengan masalah dalam memperoleh data yang akurat seringkali belum berfungsi dengan baik.

Aturan de minimis mengecualikan impor hingga €150 dari CBAM, sementara perwakilan VDMA berkampanye untuk menaikkan batas tersebut menjadi €5.000.

 Kesesuaian dengan ketentuan WTO serta penerapan prinsip nondiskriminasi 
Menurut dua ahli hukum dari University of Ottawa, Uni Eropa harus memastikan bahwa CBAM sejalan dengan kewajiban internasionalnya di bawah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini berarti bahwa mekanisme tersebut tidak boleh mendiskriminasi negara tertentu atau melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas.

Uni Eropa juga harus terlibat dalam dialog konstruktif dengan mitra dagangnya, termasuk penghasil emisi utama seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, untuk memastikan bahwa CBAM konsisten dengan tujuan iklim global dan tidak menciptakan ketegangan atau sengketa dagang yang tidak perlu.

 Pemberian insentif terhadap penerapan harga karbon di negara-negara di luar Uni Eropa 
Apabila negara-negara di luar Uni Eropa telah atau akan menetapkan kebijakan harga karbon mereka sendiri, “mereka akan terhindar dari pajak perbatasan karbon Uni Eropa serta dapat mempertahankan penerimaan tersebut untuk proyek dekarbonisasi domestik mereka”. Mekanisme CBAM serupa di Inggris direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2027.

Biaya impor karbon saat ini belum diusulkan untuk diterapkan pada berbagai produk atau jasa lain, seperti otomotif, pakaian, pangan dan produk hewani (termasuk yang berkontribusi pada deforestasi), pelayaran, penerbangan, maupun impor gas, minyak, dan batu bara.

Mekanisme ini dipandang dapat menurunkan emisi tidak hanya melalui pengurangan emisi oleh perusahaan, tetapi juga dengan mendorong negara lain (seperti Amerika Serikat yang belum memiliki kebijakan harga karbon di tingkat federal) untuk mengadopsi mekanisme serupa. Beberapa penulis bahkan berpendapat bahwa CBAM merupakan awal terbentuknya climate club, sebagaimana pernah diajukan oleh peraih Nobel Memorial Prize, William Nordhaus.

Pasar karbon di India dan Sistem Perdagangan Emisi Turki ditujukan untuk mempertahankan penerimaan dalam anggaran domestik mereka masing-masing.

Menurut laporan Asian Development Bank, CBAM hanya akan sedikit menurunkan emisi (yang akan segera terimbangi oleh peningkatan produksi berintensitas karbon tinggi), sekaligus menimbulkan dampak negatif terhadap impor ke Uni Eropa. Laporan tersebut menyatakan bahwa “mekanisme berbagi teknologi pengurangan emisi akan lebih efektif”.

 Negara Berkembang 
Menurut seorang ahli hukum dari Amsterdam, Uni Eropa sebaiknya memberikan dukungan yang memadai kepada negara-negara paling tidak berkembang (LDCs) untuk membantu mereka mematuhi CBAM. Dukungan ini dapat mencakup bantuan teknis, pengembangan kapasitas, atau insentif keuangan untuk investasi dalam teknologi rendah karbon. Dengan memberikan dukungan tersebut, Uni Eropa dapat memastikan bahwa pelaku usaha memiliki sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk beralih ke ekonomi rendah karbon serta menghindari risiko kebocoran karbon. Penulis lain mengusulkan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon memerlukan teknologi dan investasi, yang mungkin membutuhkan dukungan investasi di negara-negara Global South. Solusi yang diusulkan meliputi transfer teknologi dan pembiayaan hijau.

 Ekspor 
Penyesuaian perbatasan yang hanya diterapkan pada impor tetapi tidak pada ekspor dapat mengurangi daya saing global bagi produk domestik yang memiliki intensitas karbon tinggi.

 Dampak Ekonomi dan Rantai Pasok 

 Dampak terhadap Uni Eropa dan Industri Hilir 
Dampak ekonomi CBAM di dalam Uni Eropa diproyeksikan bersifat beragam. Mekanisme ini dirancang untuk melindungi produsen domestik dari barang yang dicakup, tetapi penghapusan bertahap alokasi gratis EU ETS dapat tetap berdampak negatif terhadap nilai tambah mereka. Sektor hilir, seperti peralatan listrik dan mesin, yang bergantung pada barang-barang yang termasuk dalam cakupan CBAM sebagai input, juga berpotensi mengalami penurunan nilai tambah akibat peningkatan biaya. Meskipun terdapat efek sektoral tersebut, dampak makroekonomi keseluruhan terhadap PDB Uni Eropa diproyeksikan relatif kecil, yaitu penurunan sekitar -0,22% pada tahun 2030.

 Dampak terhadap Eksportir dan Rantai Pasok Global 
Bagi eksportir non-Uni Eropa, CBAM memperkenalkan variabel biaya baru yang terkait langsung dengan intensitas karbon dari proses produksi mereka. Kebijakan ini menciptakan insentif ekonomi untuk melakukan dekarbonisasi guna menghindari biaya tambahan. Dalam jangka pendek, kebijakan ini diperkirakan akan memicu pergeseran perdagangan internasional, menguntungkan produk dengan emisi lebih rendah serta pemasok yang mampu menyediakan data emisi secara akurat. Perusahaan yang tidak melakukan inovasi atau pengurangan emisi tertanam akan menghadapi biaya lebih tinggi, yang kemungkinan akan dialihkan kepada konsumen Uni Eropa dan berpengaruh terhadap permintaan.

 Dampak Ekonomi bagi Negara Berkembang dan Negara dengan Ekonomi Baru 
Dampak CBAM terhadap negara berkembang bervariasi berdasarkan keterpaparan perdagangan dan intensitas karbon dari ekspor mereka. Analisis kuantitatif Bank Dunia menunjukkan bahwa dampak ekonomi agregat bagi sebagian besar negara relatif kecil, dengan "Indeks Paparan Ekonomi CBAM" kurang dari 0,1% dari PDB di hampir semua negara. Tiga negara dengan tingkat paparan tertinggi adalah Mozambik (0,6% PDB), Ukraina (0,5% PDB), dan Mesir (0,2% PDB).

Namun, data agregat ini menutupi kerentanan mendasar. Tantangan utama bagi banyak negara berkembang bukanlah guncangan tarif makroekonomi, melainkan keterbatasan kapasitas untuk menerapkan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) serta penyediaan data emisi spesifik pada tingkat instalasi sesuai persyaratan Uni Eropa. Kekurangan kapasitas ini berpotensi menyebabkan mereka terpinggirkan dari rantai nilai Uni Eropa, menciptakan hambatan perdagangan teknis dan administratif baru.

Situasi ini berpotensi membagi perekonomian global menjadi "klub karbon" yang terdiri dari negara-negara dengan sistem penetapan harga dan pelaporan karbon yang kuat, serta negara-negara di luar klub tersebut yang menghadapi kerugian daya saing. CBAM menandai era baru di mana intensitas karbon suatu produk menjadi faktor penentu utama akses pasar dan daya saing global.

 Konsekuensi yang Tidak Diinginkan dan Celah Kebijakan 
Desain CBAM saat ini mengandung potensi kerentanan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu isu yang menonjol adalah adanya “celah scrap” yang muncul akibat pengecualian material scrap dari cakupan mekanisme. Kondisi ini memungkinkan eksportir mencampurkan produk dengan emisi tinggi dengan material daur ulang untuk menurunkan emisi yang dilaporkan, meskipun tidak terjadi penurunan nyata dalam intensitas karbon. Praktik tersebut melemahkan tujuan utama CBAM dalam menciptakan persaingan yang setara serta mencapai pengurangan emisi yang signifikan.

 Tanggapan dan Persiapan Internasional 
CBAM telah memicu beragam tanggapan dari sejumlah aktor internasional. Negara-negara BASIC (Brasil, Afrika Selatan, India, dan Tiongkok) merupakan pihak yang paling menentang. Secara kolektif, negara-negara tersebut menyumbang 26,5% dari impor ekstra-Uni Eropa pada tahun 2024 dan memilih untuk menanggapi CBAM melalui jalur diplomatik maupun hukum.

Pemerintah Brasil menilai CBAM sebagai instrumen diskriminatif yang justru dapat menimbulkan lebih banyak kerugian daripada manfaat dalam upaya pengurangan emisi karbon. Afrika Selatan menyampaikan kekhawatiran bahwa CBAM merupakan langkah sepihak yang tidak memperhitungkan kebutuhan negara-negara berkembang. Sementara itu, India menilai CBAM sebagai kebijakan yang tidak adil dan tidak praktis bagi perekonomian negara berkembang, dengan salah satu pejabat menyatakan bahwa solusi yang ditawarkan "tidak sesuai bagi perekonomian negara berkembang seperti India".

Amerika Serikat juga menjadi aktor penting dalam diskusi ini, seiring dengan munculnya dukungan bipartisan terhadap kemungkinan penerapan CBAM domestik. Sejumlah rancangan undang-undang di Amerika Serikat, seperti Clean Competition Act dan Foreign Pollution Fee Act, memiliki perbedaan signifikan dengan model Uni Eropa.

Beberapa usulan di Amerika Serikat, misalnya, secara eksplisit tidak mencantumkan pajak karbon domestik dan menggunakan metodologi berbeda dalam perhitungan biaya. Perbedaan model ini, yaitu sistem berbasis harga karbon Uni Eropa dibandingkan dengan alternatif non-harga karbon yang diusulkan Amerika Serikat, menunjukkan adanya potensi fragmentasi dalam kebijakan iklim global.

Jika beberapa CBAM dengan model yang tidak kompatibel diterapkan oleh negara-negara ekonomi besar, hal ini berpotensi menciptakan lanskap regulasi yang kompleks dan terfragmentasi, meningkatkan beban administratif, serta dapat memperburuk ketegangan perdagangan internasional.

 Prospek Masa Depan dan Kesenjangan Kebijakan 
Rancangan CBAM saat ini telah mengidentifikasi sejumlah potensi kerentanan serta konsekuensi yang tidak diinginkan. Salah satu kekhawatiran yang menonjol adalah adanya scrap loophole atau “celah limbah”, yang muncul akibat pengecualian material bekas dari cakupan mekanisme tersebut. Kondisi ini memungkinkan eksportir mencampurkan produk dengan intensitas karbon tinggi bersama material daur ulang untuk menurunkan emisi yang dilaporkan, tanpa adanya pengurangan nyata dalam intensitas karbon. Praktik ini melemahkan tujuan utama CBAM, yaitu menciptakan kesetaraan kompetisi (level playing field) serta mencapai pengurangan emisi yang bermakna.

Masa depan CBAM akan ditentukan oleh kinerjanya selama fase definitif serta hasil dari potensi gugatan hukum di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan mekanisme ini untuk mendorong pengurangan emisi yang nyata tanpa memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap negara berkembang atau menimbulkan sengketa dagang baru.

Selain itu, potensi perluasan cakupan di masa mendatang, bersamaan dengan munculnya mekanisme penyesuaian perbatasan karbon di tingkat nasional maupun regional, dapat semakin memperumit lanskap perdagangan internasional. Pada akhirnya, CBAM telah menandai era baru dalam perdagangan global, di mana jejak karbon suatu produk tidak lagi menjadi perhatian tambahan, melainkan faktor utama yang menentukan biaya, akses pasar, dan daya saingnya.

 Referensi 

Kategori:Uni Eropa