Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya (Ing. EU-Kenya Economic Partnership Agreement, EKEPA) adalah perjanjian kemitraan ekonomi antara Uni Eropa dengan Republik Kenya yang ditandatangani sejak 18 Desember 2023 dan mulai efektif sejak 01 Juli 2024. Pada mulanya, perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian kemitraan ekonomi antara Uni Eropa dengan Komunitas Afrika Timur (Ing. East Africa Community, EAC) yang beranggotakan Burundi, Kenya, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. Perjanjian tersebut pada mulanya sudah diratifikasi oleh Uni Eropa sejak September 2016 dan juga ditandatangani oleh dua negara anggota Komunitas Afrika Timur, yaitu Rwanda dan Kenya. Namun, perjanjian itu mengalami hambatan karena negara selain Rwanda dan Kenya tidak mau untuk ikut menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut.

Kenya merupakan mitra perdagangan strategis Uni Eropa di Afrika. Uni Eropa juga adalah mitra dagang terbesar Kenya dan banyak mengimpor dari negara anggota organisasi tersebut. Selain itu, Kenya juga mengekspor barang-barang mereka kepada negara anggota Uni Eropa dan menggapai kenaikan pendapatan atas perdagangan tersebut dalam rentang 2018–2022.

Setelah kegagalan perjanjian kemitraan ekonomi dengan Komunitas Afrika Timur, Kenya meminta negosiasi secara bilateral atas perjanjian tersebut dengan Uni Eropa pada tahun 2021. Negosiasi pun berakhir pada Juni 2023 dengan ditandatanganinya teks kesimpulan atas perjanjian itu. Perjanjian kemitraan ini kemudian diratifikasi pada tahun berikutnya.

Menurut Komisi Eropa, perjanjian ini memiliki inti yang antara lainnya adalah:

 Memprediksi liberalisasi penuh pasar Uni Eropa untuk produk-produk Kenya secara langsung;
 Memberikan insentif bagi investasi Uni Eropa di Kenya berdasarkan peningkatan kepastian hukum dan stabilitas;
 Membeberkan komitmen perdagangan dan keberlanjutan yang kuat, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengikat mengenai ketenagakerjaan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan upaya melawan perubahan iklim;
 Memberikan cakupan bab khusus tentang kerja sama ekonomi dan pembangunan, untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kenya.

 Latar belakang 
Uni Eropa dan Kenya memiliki sejarah diplomasi yang cukup lama. Setelah Kenya mencapai 13 tahun kemerdekaan dari Britania Raya sejak 12 Desember 1963, Uni Eropa kemudian membuka delegasinya di Kenya pada tahun 1976 di Kota Nairobi. Delegasi Uni Eropa di Nairobi juga tidak hanya bertugas menjadi perwakilan Uni Eropa untuk Kenya saja, tapi untuk beberapa negara Afrika lainnya seperti Somalia. Kenya juga tercatat sebagai negara pertama yang meneken perjanjian kemitraan dengan Komunitas Eropa berdasarkan Konvensi Lomé. Selama lima tahun terakhir, Kenya berstatus sebagai pengimpor bersih dari 27 negara anggota Uni Eropa, dengan nilai impor sebesar $1,9 miliar dan ekspor $916 juta pada 2019. Ekspor Kenya ke UE menunjukkan peningkatan bertahap, yakni 10% pada 2018 (mencapai $882 juta) dan 3,8% pada 2019 (mencapai $916 juta).Raga, S., Mendez-Para, M., and Velde, D.W. te (2021) ‘Overview of trade between Kenya and the European Union’. Policy Brief. London: ODI. hlm 01. Uni Eropa sendiri menjadi tujuan utama ekspor sekaligus mitra dagang terbesar kedua bagi Kenya, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai €3,3 miliar (sekitar $3,8 miliar) pada 2022, atau naik 27% dibandingkan tahun 2018. Ini semua menunjukkan bahwa Kenya memiliki jejak perdagangan yang cukup intens dengan Uni Eropa di wilayah Afrika. Sementara itu, Uni Eropa juga mempunyai prioritas politik untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan cara yang tepat untuk melakukannya adalah melalui perdagangan sehingga memadukan antara kebijakan perdagangan dan kerja sama pembangunan. Oleh sebab itu, perjanjian kemitraan ekonomi dengan Kenya dapat dilihat sebagai upaya Uni Eropa untuk mencapai tujuannya dan kesempatan Kenya untuk menumbuhkan ekonomi agar berkembang lebih baik.

 Sejarah negosiasi 

 Perjanjian kemitraan ekonomi Uni Eropa–Komunitas Afrika Timur 
jmpl|Penandatanganan Konvensi Lome kedua yang diadakan tahun 1979.
Hubungan antara Uni Eropa dengan Afrika Timur memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1975, Uni Eropa bersama dengan negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik (Ing. African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP) membuat perjanjian yang disebut Konvensi Lomé I. Ini menjadi dasar untuk memungkinkan produk dan layanan dari ACP masuk ke pasar Uni Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan dalam impor tanpa pajak bagi barang dan layanan ACP ke pasar UE. Perjanjian ini jadi landasan untuk pembicaraan lebih lanjut di Lomé I hingga IV. Selain itu, pertemuan tersebut memunculkan program kerja sama pembangunan Uni Eropa dengan Grup Daerah Afrika, Karibia dan Pasifik. Di tahun 2000, negara-negara UE dan ACP bertemu lagi di Cotonou, Benin, untuk membuat kesepakatan baru yang mengharuskan adanya timbal balik dalam perdagangan dan layanan, serta menyesuaikan dengan aturan baru Organisasi Perdagangan Dunia tentang non-diskriminasi. Dari pertemuan ini kemudian muncul Perjanjian Cotonou.Gustafsson, Marcus; Mishra, Aakanksha; Kisamo, Hiram Jackson; Ssuuna, Robert (2017). THE EAC-EU EPA AND BREXIT Legal and Economic Implications for EAC LDCs. Washington D.C: Institute of International Law – Georgetown University Law Center. hlm. 03.

Perundingan mengenai perjanjian kemitraan ekonomi resmi dimulai pada September 2002. Prosesnya dibagi dalam dua tahap: tahap pertama dilakukan di tingkat pan-ACP-EU untuk menetapkan prinsip, pendekatan, struktur, mekanisme negosiasi, serta isu lintas sektor yang menjadi kepentingan bersama ACP. Mulai September 2003, perundingan kemudian dilanjutkan secara lebih bilateral guna mendorong pembahasan perjanjian kemitraan ekonomi di tingkat regional, termasuk pula perundingan di wilayah Afrika Timur. Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Komunitas Afrika Timur dan Uni Eropa dimulai pada 2008 dan menghasilkan draf Kerangka Kerja EPA (Ing. Framework Economic Partnership Agreement, FEPA) pada 2014 sebagai pengganti Perjanjian Cotonou yang telah berakhir pada 2008. Namun, proses perundingan FEPA menjadi kompleks karena munculnya dinamika baru dalam perdagangan internasional seiring aturan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengharuskan adanya resiprositas serta prinsip non-diskriminasi terhadap mitra dagang lainnya. Perundingan EU–EAC–EPA yang berlangsung lebih dari 12 tahun sejak 2002 akhirnya rampung pada 2014.

Negara-negara anggota Komunitas Afrika Timur menghadapi tekanan besar untuk menandatangani dan meratifikasi EPA. Pada 1 September 2016, Kenya dan Rwanda menandatangani perjanjian tersebut, dengan Kenya kemudian meratifikasinya dan menyerahkan instrumen ratifikasi ke Uni Eropa pada 20 September 2016. Langkah Kenya ini terutama didorong oleh keinginan untuk tetap masuk dalam daftar penerima fasilitas impor bebas bea dan kuota dari Uni Eropa. Sementara itu, Tanzania menyatakan tidak akan menandatangani EPA sebelum tenggat Oktober 2016, dengan alasan kekhawatiran pembangunan serta ketidakpastian akibat referendum Brexit. Burundi juga menolak menandatangani perjanjian, menyinggung sanksi Uni Eropa sebagai penyebabnya. Uganda, di sisi lain, memilih menunda penandatanganan hingga tercapai kesepakatan bersama di antara seluruh anggota komunitas.Gustafsson, Marcus; Mishra, Aakanksha; Kisamo, Hiram Jackson; Ssuuna, Robert (2017). THE EAC-EU EPA AND BREXIT Legal and Economic Implications for EAC LDCs. Washington D.C: Institute of International Law – Georgetown University Law Center. hlm. 05.

Dibandingkan dengan blok ekonomi regional lain, negara-negara anggota Komunitas Afrika Timur awalnya hanya bisa mengadopsi EPA jika seluruh anggota menandatangani dan meratifikasinya, sesuai kesepakatan di awal perundingan. Karena kebuntuan ini, pada September 2017 Uni Eropa bersama ketua Komunitas Afrika Timur mendorong pencarian solusi. Akhirnya, pada KTT Februari 2019, para pemimpin komunitas memutuskan bahwa tiap negara boleh menandatangani dan menerapkan EPA secara mandiri tanpa menunggu persetujuan semua anggota, meski langkah ini berpotensi memunculkan kebutuhan akan negosiasi ulang.

 Perjanjian bilateral dengan Kenya 
jmpl|Moses Kuria beserta Valdis Dombrovskis menandatangani Kesimpulan Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Kenya dengan didampingi Presiden Kenya William Ruto, beserta wakilnya, Rigathi Gachagua, di istana negara Nairobi pada 19 Juni 2023.
Setelah KTT pada tahun 2019, Kenya kemudian melanjutkan dialog strategisnya dengan Uni Eropa pada bulan Juni 2021. Negosiasi Kenya dengan Uni Eropa mengenai perjanjian kemitraan ekonomi kali ini hanya difokuskan untuk penerapan perjanjian dengan Komunitas Afrika Timur sebelumnya untuk konteks Kenya dengan beberapa perubahan seperti penambahan lampiran Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan serta memperbarui bab Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan. Pada 17 Februari 2022, Wakil Presiden Eksekutif UE Valdis Dombrovskis dan Duta Besar Raychelld Omamo mewakili Kenya menandatangani Pernyataan Bersama di sela-sela KTT UE-Uni Afrika. Pernyataan tersebut menyepakati kelanjutan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi UE-Kenya, yang tetap terbuka bagi partisipasi negara mitra Komunitas Afrika Timur lainnya. Penyimpulan terhadap negosiasi bilateral kali ini berakhir pada 24 Mei 2023 pada tingkatan teknis dan 19 Juni 2023 pada tingkatan politis. Menteri investasi dan perdagangan Kenya, Moses Kuria beserta Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa, Valdis Dombrovskis kemudian memberikan tanda tangan pada Kesimpulan Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Kenya di tanggal yang sama.

 Penandatanganan dan ratifikasi 

 Penandatanganan 
Pada 28 September 2023, Komisi Uni Eropa menyampaikan usulan kepada Dewan Uni Eropa mengenai penandatanganan dan pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Kenya, beserta naskah perjanjiannya. Komisi Uni Eropa kemudian mengadopsi keputusan tentang penandatanganan perjanjian tersebut pada 12 Desember 2023. Akhirnya, Uni Eropa dan Kenya menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 18 Desember di Nairobi. Perjanjian itu ditandatangani di Nairobi oleh Rebecca Miano, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Kenya, Xiana Méndez, Menteri Luar Negeri Kenya untuk Perdagangan serta Henriette Geiger, Duta Besar Uni Eropa untuk Kenya, mewakili Uni Eropa. Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen dan Presiden Kenya William Ruto.

 Ratifikasi 
Parlemen Eropa secara resmi menyetujui penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) pada 29 Februari 2024 mengikuti penandatanganan perjanjian tersebut pada tahun sebelumnya. Sebanyak 366 anggota Parlemen Eropa telah menyetujuinya. Selanjutnya, pada 24 April 2024, Kenya melalui Majelis Nasional Kenya meratifikasi perjanjian tersebut.

 Isi 
Perjanjian ini memiliki teks yang terdiri atas 529 halaman dan mencakup berbagai macam bagian seperti badan utama, lampiran 1 dan 2, lampiran 3a dan 3b, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, Protokol 1, Pernyataan Bersama tentang Aturan Asal oleh Uni Eropa dan Republik Kenya, serta berbagai pernyataan bersama. Isi perjanjian ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Komunitas Afrika Timur.

 Ringkasan isi 
Isi perjanjian memiliki beberapa macam bab, lampiran, protokol, dan pernyataan bersama, seperti:

 Badan utama: Bagian ini mencakup 147 artikel yang berisi sembilan bagian, yaitu Bagian I berisi ketentuan umum; Bagian II mengatur perdagangan barang, kerja sama kepabeanan, dan fasilitasi perdagangan; Bagian III membahas perikanan; Bagian IV mengenai pertanian; dan Bagian V tentang kerja sama ekonomi serta pembangunan. Selanjutnya, terdapat Bagian VI mengenai ketentuan kelembagaan, Bagian VII tentang mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa, Bagian VIII berisi pengecualian umum, serta Bagian IX yang memuat ketentuan penutup dan final.
 Lampiran 1 dan 2: Ketentuan mengenai tarif bea masuk untuk produk asal negara mitra EAC serta tarif bea masuk untuk produk yang berasal dari Uni Eropa.
 Lampiran 3a dan 3b: Matriks pengembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi (11 September 2015), beserta tolok ukur, sasaran, dan indikator pencapaiannya.
 Lampiran IV: Deklarasi bersama terkait negara-negara yang telah menjalin serikat pabean dengan Uni Eropa.
 Lampiran V: Aturan mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.
 Lampiran VI: Deklarasi bersama antara Uni Eropa dan Republik Kenya mengenai kerja sama ekonomi serta pembangunan dalam kerangka perjanjian ini.
 Protokol 1: Mengenai kerja sama dalam bantuan timbal balik di bidang kepabeanan.
 Pernyataan Bersama mengenai Aturan Asal oleh Uni Eropa dan Republik Kenya.
 Pernyataan Bersama tentang Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan oleh Uni Eropa dan Republik Kenya.

 Ketentuan tarif dan kuota 
Ketentuan penghapusan tarif dari produk perdagangan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi ini bersifat asimetris. Dalam perjanjian ini, Kenya akan secara bertahap membuka diri dari semua produk-produk Uni Eropa dengan pengecualian produk-produk sensitif seperti komoditas pertanian, minuman anggur dan beralkohol, produk kimia, plastik, kertas berbasis kayu, tekstil dan pakaian, alas kaki, keramik, barang pecah-belah, produk dari logam dasar, serta kendaraan. Ini berarti Kenya akan membebaskan negaranya untuk mengimpor produk Uni Eropa sekitar 82,6% impor dari UE berdasarkan nilainya. Kenya akan melakukan pembebasan secara progresif selama 15-25 tahun sejak perjanjian kemitraan berlaku. Sedangkan Uni Eropa akan membebaskan pasarnya dari semua jenis produk dari Kenya tanpa tarif dan kuota sepenuhnya dengan pengecualian senjata.

 Pembangunan berkelanjutan 
Perjanjian ini memuat kesepakatan antara Kenya dengan Uni Eropa bahwa kedua pihak sepakat bahwa perdagangan dan investasi dalam barang maupun jasa yang mendukung perlindungan lingkungan atau peningkatan kondisi sosial, serta penerapan skema keberlanjutan atau inisiatif sukarela lainnya, dapat berkontribusi signifikan bagi pembangunan berkelanjutan sehingga membuat keduanya berkomitmen menuntaskan negosiasi terkait jasa lingkungan dan kegiatan manufaktur.

Kenya dan Uni Eropa juga diwajibkan untuk mendorong serta memfasilitasi perdagangan dan investasi pada barang dan jasa lingkungan, produk yang mendukung perbaikan kondisi sosial, dan barang dengan skema keberlanjutan yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan, seperti perdagangan adil, etis, maupun label ramah lingkungan. Upaya pendorongan dan fasilitasi ini dapat meliputi:

 Peningkatan kesadaran publik melalui informasi dan edukasi,
 Penerapan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi terbaik,
 Dorongan penerapan skema keberlanjutan yang transparan terutama bagi UKM,
 Penanganan hambatan non-tarif terkait, serta penggunaan standar internasional yang relevan, seperti konvensi dan pedoman Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Perjanjian Lingkungan Multilateral yang diperbarui secara berkala.

 Tanggapan 

 Di Uni Eropa 
Komisi Eropa memberikan tanggapan positif terhadap perjanjian ini dengan memberikan pernyataan melalui presidennya, Ursula von der Leyen, bahwa perjanjian ini adalah perjanjian yang "paling ambisius dengan negara Afrika" dan menjadikan Kenya memiliki "peran perintis dalam mendorong upaya keberlanjutan di benua Afrika dan merupakan sekutu yang dapat diandalkan dalam memerangi perubahan iklim". Ursula juga mengatakan bahwa perjanjian ini "akan meningkatkan perdagangan bilateral lebih jauh, mendukung investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang baik di Kenya". Presiden Komisi Eropa tersebut kemudian berharap bahwa negara-negara Afrika Timur lainnya juga ikut bergabung dalam perjanjian ini.

 Di Kenya 
Pemerintah Kenya juga memberikan tanggapan positif. Rebecca Miano, menteri perdagangan Kenya, menyatakan bahwa "Kesepakatan hari ini menandai fajar baru di mana barang-barang Kenya mendapatkan akses bebas bea dan kuota langsung ke pasar Eropa" sebelum memberikan tanda tangan atas teks perjanjian tersebut. Presiden Kenya, William Ruto, memberikan pernyataan yang senada dengan pernyataan Presiden Komisi Eropa, bahwa perjanjian ini terbuka lebar untuk mitra anggota Komunitas Afrika Timur lainnya untuk bergabung.

 Kontroversi 
Ketika perjanjian ini masih dalam tahap draf perjanjian kemitraan dalam lingkup Komunitas Afrika Timur, sikap Kenya yang menandatangani perjanjian tersebut mendapat tentangan keras dari Tanzania. Salah seorang dosen hukum di Universitas Iringa Tanzania, Castro Pius Shirima, menggugat Kenya dan Rwanda atas putusan mereka ke Pengadilan Afrika Timur pada 2016, menyatakan bahwa kedua negara tersebut telah melanggar isi dan semangat perjanjian di antara negara anggota Komunitas Afrika Timur. Castro menuntut kedua negara tersebut dan berharap pengadilan memberikan perintah agar negara anggota Komunitas Afrika Timur yang belum menandatangani perjanjian tersebut untuk tidak melanjutkan penandatanganan, serta meminta negara-negara yang sudah menandatanganinya untuk menghentikan seluruh prosedur dan proses lanjutan. Namun, gugatan tersebut kemudian ditolak.

 Referensi 
Catatan kaki

Daftar pustaka

 Pranala luar 
Situs Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya dari Direktorat Jenderal untuk Keamanan Perdagangan dan Ekonomi Uni Eropa
Teks lengkap Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya
Kategori:Artikel EUforia Wiki4Trade
Kategori:Uni Eropa
Kategori:Kenya