Unjuk rasa Pati 2025

Unjuk rasa Pati 2025 adalah protes massa yang berlangsung, pertama kali diadakan pada 10 Agustus 2025 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Indonesia, terhadap kepemimpinan Bupati Pati Sudewo. Unjuk rasa ini dipicu oleh kemarahan publik atas usulan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Protes tersebut meningkat menjadi tuntutan yang lebih luas, yaitu pengunduran diri Sudewo dan pembatalan kebijakan lain yang tidak populer. Demonstrasi ini dihadiri lebih dari 100.000 orang, menjadikannya demonstrasi terbesar dalam sejarah kabupaten tersebut.

Diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (APM), demonstrasi tersebut menarik puluhan ribu peserta ke Alun-Alun Pati dan Pendopo Kabupaten Pati. Protes tersebut berubah menjadi kekerasan ketika bupati menolak menemui massa, yang mengakibatkan bentrokan di mana polisi mengerahkan meriam air dan gas air mata, sementara pengunjuk rasa membakar sebuah kendaraan polisi. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati dengan suara bulat menggunakan hak angket untuk menyelidiki perilaku bupati, yang menandai dimulainya proses pemakzulan di tingkat lokal. Sudewo lalu ditangkap pada 19 Januari 2026 dalam operasi tangkap tangan, ia lalu ditetapkan oleh KPK sebagai terduga pelaku dalam dua kasus korupsi yang ia lakukan saat menjabat sebagai legislator dan sebagai Bupati Pati.

 Latar belakang 
Protes massal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dipicu oleh kebijakan pajak daerah yang kontroversial dan anggapan arogansi bupati sebagai kepala daerah. Pada pertengahan tahun 2025, Bupati Sudewo mengumumkan rencana untuk menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%, kenaikan pertama dalam 14 tahun. Pemerintah daerah berargumen bahwa ini adalah batas maksimum dan banyak properti akan mengalami kenaikan yang lebih kecil (beberapa hanya 50%). Namun, warga khawatir kenaikan pajak yang tajam akan membebani masyarakat dan memprotes bahwa kebijakan tersebut diputuskan tanpa masukan publik yang memadai.

Ketegangan meningkat ketika Bupati Sudewo menanggapi kritik awal dengan menantang warga untuk berunjuk rasa, mengatakan ia bahkan akan mengizinkan 5.000 atau 50.000 orang untuk berdemonstrasi jika mereka mau. Pernyataan ini secara luas dianggap provokatif dan tidak peka, memperkuat persepsi tentang kepemimpinan yang arogan. 

Sebagai bentuk perlawanan, warga mengorganisir diri melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang baru dibentuk dan mulai mengumpulkan sumbangan perlengkapan protes. Warga secara simbolis berbaris di trotoar di depan pendapa kabupaten dengan ribuan air minum kemasan dan logistik lainnya, menandakan bahwa mereka siap untuk berunjuk rasa secara massal. Gerakan ini dengan cepat mendapatkan momentum di media sosial, menarik dukungan baik dari warga lokal maupun warganet di seluruh Indonesia. Tokoh-tokoh yang sebelumnya mendukung Sudewo beralih haluan dan menjadi kritikus vokal terhadap bupati, kini memimpin protes.

Menghadapi kemarahan publik, Bupati Sudewo berusaha meredakan situasi beberapa hari sebelum demonstrasi yang direncanakan: ia mengeluarkan permintaan maaf publik dan membatalkan rencana kenaikan pajak sebesar 250%. Di media sosial resmi pemerintah kabupaten, Sudewo mengklarifikasi bahwa ia "tidak pernah bermaksud menantang" rakyatnya sendiri dan menyatakan penyesalan atas perkataannya dengan menyampaikan permohonan maaf, "Saya minta maaf... Saya tidak bermaksud menantang rakyat saya". Meskipun ada perubahan sikap terkait kebijakan pajak ini, kemarahan masyarakat telah mencapai titik puncak. Warga memutuskan untuk melanjutkan demonstrasi besar-besaran, memperluas tuntutan mereka tidak hanya pada masalah pajak tetapi juga kecaman yang lebih luas terhadap kepemimpinan Sudewo.

Keluhan lain juga turut mewarnai agenda protes. Banyak warga melihat kontroversi pajak sebagai salah satu gejala dari apa yang mereka sebut kebijakan anti-rakyat oleh bupati. Penyelenggara protes mengajukan lima tuntutan utama:

 Sudewo mengundurkan diri sebagai bupati;
 Penolakan terhadap rencana kebijakan "lima hari sekolah seminggu" bagi siswa;
 Pembatalan renovasi Alun-Alun Pati yang menelan biaya Rp2 miliar;
 Penolakan terhadap pembongkaran masjid bersejarah di Alun-Alun; dan
 Penyelidikan proyek videotron senilai Rp1,39 miliar dinilai boros.

Isu-isu mulai dari penjadwalan pendidikan hingga pelestarian warisan lokal telah menimbulkan kekhawatiran di Pati. Kenaikan pajak dan pernyataan bupati yang kontroversial secara efektif menjadi katalis yang menyatukan berbagai kelompok (mahasiswa, komunitas agama, pedagang pasar, dan bahkan mantan pegawai pemerintah). Misalnya, ratusan mantan staf Rumah Sakit Umum Daerah Soewondo yang telah diberhentikan juga turut serta dalam aksi tersebut, menuntut pekerjaan mereka kembali dan mengecam pemerintahan Sudewo.

 Lini masa 

 13 Agustus 
Demonstrasi yang direncanakan tersebut berlangsung pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu aksi massa terbesar dalam sejarah Pati. Mulai sekitar pukul 08.00 WIB pagi, ribuan orang dari seluruh penjuru desa dan kota di kabupaten tersebut berkumpul di Alun-Alun Pati dan Pendopo Kabupaten Pati yang bersebelahan. Menjelang siang, massa yang membawa bendera Indonesia, spanduk, dan meneriakkan slogan-slogan memenuhi area di depan pendapa. Para pengunjuk rasa meneriakkan dan membawa spanduk yang menuntut Bupati Sudewo mundur ("Turunkan Bupati Sudewo"). Para pemimpin demonstrasi bergantian menyampaikan orasi melalui pengeras suara, menekankan bahwa perilaku "arogan" dan kebijakan tidak populer bupati tidak dapat lagi ditoleransi. Mereka mendesak peserta untuk tetap disiplin dan menghindari tindakan anarkis, membingkai protes tersebut sebagai bukti bahwa "warga Pati santun, cinta damai, dan tidak arogan." Bisnis dan pasar lokal tutup karena para pedagang, petani, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil bergabung dalam demonstrasi, memenuhi seruan aliansi untuk mobilisasi umum.

Kepolisian Resor Pati telah mengoordinasikan bala bantuan dari distrik-distrik sekitar, memobilisasi 2.684 personel gabungan polisi, militer, dan petugas ketertiban umum untuk mengamankan protes. Komisaris Besar Polisi Jaka Wahyudi, Kepala Kepolisian Resor Pati, secara pribadi melangkah ke kerumunan bersama Letkol Timotius Berlian Yogi Ananto, komandan militer (Kodim 0718) setempat. Dalam pidato publik melalui megafon, mereka meyakinkan para demonstran bahwa pihak berwenang “berdiri bersama rakyat” dan akan memfasilitasi penyampaian aspirasi. Kapolres Wahyudi mengumumkan bahwa petugas dan pasukan TNI (tentara) akan mengawal perwakilan para pengunjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada legislatif daerah (DPRD). Interaksi awal antara petugas keamanan dan pengunjuk rasa ini tenang, bahkan bersahabat ketika kerumunan bersorak ketika para petugas mengatakan “Hidup rakyat!” dan mengacungkan jempol. Menjelang sore hari, perkiraan jumlah peserta berkisar antara 25.000 orang membengkak menjadi hampir 100.000 peserta yang telah membanjiri pusat kota Pati, membuat aparat keamanan dan pemerintah kewalahan.

jmpl|Kaleng dari gas air mata kedaluwarsa yang digunakan oleh aparat untuk membubarkan massa.
Menjelang siang, ketegangan meningkat terkait isu utama yakni ketidakhadiran Bupati Sudewo. Tuntutan utama para demonstran adalah agar Sudewo keluar dan menemui rakyat. Pada hari-hari sebelumnya, panitia aksi telah memperoleh janji bahwa bupati atau perwakilannya akan hadir saat unjuk rasa untuk mendengar keluhan mereka. Namun hingga tengah hari, Sudewo masih belum keluar dari Pendopo, yang memicu kemarahan massa. Sekitar pukul 11.20 WIB, suasana ricuh setelah dialog yang dijanjikan tak kunjung terlaksana.> Upaya koordinator aksi meredakan ketegangan gagal, dan massa mulai melempar botol plastik, batu, sayuran, hingga benda lain ke arah Pendopo serta polisi antihuru-hara. Sebagian demonstran bahkan mencoba merobohkan gerbang depan dan menerobos masuk. Pukul 11.23 WIB, massa sempat terpukul mundur setelah tindakan polisi.


Setelah puncak kericuhan, kerumunan utama di depan Pendopo berhasil dipukul mundur dari Alun-alun akibat gencarnya tembakan gas air mata dan meriam air. Kelompok-kelompok massa kemudian berkumpul kembali di jalan-jalan sekitar. Terutama di sisi barat kompleks, dekat sebuah gereja di belakang Pendopo di Jalan Dr Wahidin. Di sana, massa menyerang kendaraan yang dianggap dimilki oleh anggota polisi, membalikkan sebuah mobil patroli dari polsek tetangga yang terjebak dan ditinggalkan saat kericuhan, lalu membakarnya. Sebagai respons, aparat menembakkan lagi gas air mata untuk membubarkan massa dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Sisa-sisa massa masih bertahan di pinggiran pusat kota (di area yang tak terjangkau gas air mata) hingga lewat pukul 12.30 WIB, di mana mereka sempat berkumpul kembali. Hingga pukul 15.30 WIB, sebagian besar toko termasuk minimarket, toko kacamata, toko komputer, dan gerai pakaian tutup. Jalanan di sekitar alun-alun terlihat sepi.

Sehari setelah kericuhan unjuk rasa di Kabupaten Pati, tim gabungan dari TNI, BPBD, dan Pemadam Kebakaran setempat membersihkan sisa-sisa sampah di kawasan Alun-alun Pati. Jalanan disemprot, tanaman dan rumput diperbaiki serta disirami, dan selokan dibersihkan untuk mencegah penyumbatan. Lalu lintas di sekitar alun-alun kembali lancar, sementara aktivitas masyarakat seperti olahraga pagi mulai berlangsung kembali. Namun, mobil posko penggalangan dana unjuk rasa masih berada di depan Kantor Bupati Pati. Posko tersebut dipertahankan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengawal proses hak angket terhadap bupati yang tengah berjalan di DPRD Kabupaten Pati melalui panitia khusus.

Mereka juga sempat merencanakan gelombang kedua aksi unjuk rasa pada 25 Agustus, sementara pimpinan aksi, Ahmad Husein, menyerukan peserta untuk menjaga ketertiban. Namun, rencana ini kemudian ditarik kembali olehnya dan ia menyatakan mendukung pemerintahan Sudewo. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang, Ahmad Syamsuddin Arief, menuding adanya upaya penggembosan gelombang kedua aksi tersebut.

 Unjuk rasa kelanjutan 

 20 Agutus 
Pada 20 Agustus 2025, warga Pati menggelar upacara menyalakan lilin secara impromptu yang disebut "Aksi 1000 Lilin" di Alun-Alun Pati. Para peserta menyalakan lilin dan menaruhnya di sekitar alun-alun sejak pukul 19.00 sebagai gestur damai dan bentuk peringatan publik. Sumber lokal melaporkan bahwa acara ini merupakan inisiatif spontan dari warga Pati.

 25 Agustus 
Pada 25 Agustus 2025, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, tanpa kehadiran Ahmad Husein, menggelar aksi dengan berjalan dari kantor bupati Pati menuju kantor cabang Pos Indonesia di Pati yang berjarak 1,5 kilometer. Aksi tersebut dilakukan untuk mengirim surat secara serentak ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berisi desakan agar Bupati Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap berupa commitment fee proyek DJKA di Kementerian Perhubungan. Jika tidak ada tindak lanjut, massa menyatakan berencana melanjutkan aksi di Jakarta pada 2–3 September 2025 di depan Gedung Merah Putih KPK dengan tuntutan yang sama.

 Upaya pemakzulan 
Tuntutan utama massa adalah pemakzulan Sudewo. Namun, dalam rapat paripurna DPRD Pati pada 31 Oktober 2025, diputuskan bahwa Sudewo tidak akan dimakzulkan dan hanya diminta untuk melakukan perbaikan kinerja. Sudewo hadir dalam rapat tersebut secara daring.

Dari tujuh fraksi di DPRD Pati, hanya Fraksi PDI-P yang menyetujui pemakzulan Sudewo. Sementara itu, enam fraksi lainnya, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, hanya merekomendasikan perbaikan kinerja. Dengan demikian, dari 36 legislator, keputusan yang diambil adalah mengikuti rekomendasi enam fraksi tersebut, yakni hanya meminta perbaikan kinerja.

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang dibentuk DPRD dalam sidang tersebut menyampaikan hasil investigasi mereka terkait kelayakan Sudewo untuk dilengserkan. Pansus sebelumnya sempat merekomendasikan pemberhentian sementara. Namun, mereka tidak mendalami kasus dugaan korupsi di DJKA dengan alasan peristiwa itu terjadi sebelum Sudewo menjabat sebagai bupati. Salah satu legislator PKS menyebut bahwa kasus tersebut terjadi saat Sudewo masih menjadi anggota DPR. Menurut Pansus, proses hukum dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan belum rampung itu berdampak pada jalannya pemerintahan Kabupaten Pati.

Aksi massa mewarnai rapat paripurna DPRD Pati yang membahas hasil Pansus Angket pemakzulan Bupati Sudewo pada Jumat, 31 Oktober 2025. Massa terlihat membakar ban di sekitar Alun-Alun Pati, tepatnya di sisi selatan Gedung DPRD. Massa memadati sebagian jalan di sekitar Alun-Alun Pati. Mereka tidak dapat mendekat ke Gedung DPRD yang dijaga ketat dan dipagari kawat berduri. Pagar serupa juga terpasang di depan Pendopo Kabupaten Pati.

 Reaksi 

 Pemerintah 
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan respons Presiden Prabowo Subianto terkait unjuk rasa warga Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Menurut Prasetyo, Presiden menyayangkan terjadinya kisruh di Pati.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi terkait dugaan kekerasan aparat yang berujung ricuh dengan tembakan gas air mata dan korban luka. Tim dipimpin Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi turun ke lapangan pada 14–15 Agustus 2025. Mereka bertemu Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menggali latar belakang aksi, kronologi kericuhan, dan dugaan perlakuan aparat. Komnas HAM juga berdialog dengan Wakapolresta Pati, AKBP Petrus Silalahi, yang memaparkan persiapan dan prosedur pengamanan, termasuk penggunaan water canon dan gas air mata.

Pramono menegaskan pentingnya akuntabilitas, menanyakan soal peringatan sebelum gas air mata ditembakkan, dugaan penganiayaan tokoh penggerak aksi, penangkapan massa, hingga kabar penyekapan. Ia mengingatkan agar aparat tidak mengulangi praktik penyiksaan seperti era Orde Baru. Selain itu, Komnas HAM menyambangi RSUD Soewondo untuk mencatat jumlah korban, jenis luka, dan tanggung jawab biaya perawatan. Komnas HAM menekankan bahwa korban berhak mendapat pemulihan dan pemerintah wajib menjaminnya.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan kenaikan PBB-P2 di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Pati, bukan akibat efisiensi APBN. Pemangkasan anggaran pusat hanya 4–5% dan berlaku untuk semua daerah, bukan khusus Pati. Hasan menyebut kenaikan PBB-P2 murni kewenangan kepala daerah bersama DPRD melalui Perda. Ia menilai tuduhan bahwa kebijakan daerah dipicu pemangkasan APBN bersifat prematur, dan berharap kericuhan di Pati segera mereda.

 Dampak 
jmpl|DPRD Pati membentuk panitia khusus hak angket, dihadiri oleh anggota dari para pengunjuk rasa
Pasca unjuk rasa, Sudewo dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait keterlibatannya dalam kasus suap yang berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api yang terjadi antara tahun 2022 hingga 2024.

 Penetapan sebagai terduga pelaku kasus korupsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sudewo dan beberapa perangkat desa dalam operasi tangkap tangan pada 19 Januari 2026. Sebuah video berdurasi sekitar 20 detik yang memperlihatkan penyerahan tiga karung kepada Kepala Desa Arumanis, Kabupaten Pati, Sumarjiono, oleh dua orang perempuan beredar luas di masyarakat. Karung-karung tersebut diduga berisi uang tunai yang akan diserahkan kepada Bupati Pati, Sudewo, sebagai setoran. Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan keaslian video tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa dalam video merupakan bagian dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Operasi ini diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan dalam pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan desa, dengan jabatan yang menjadi objek transaksi antara lain Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI), dan Sekretaris Desa (Sekdes). Tarif per kepala mencapai ratusan juta rupiah.

Pada keesokan harinya, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yaitu Sudewo serta tiga kepala desa, masing-masing Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono; Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono; dan Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan. Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia juga ditetapkan bersalah dalam kasus dugaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) yang ia lakukan saat menjabat sebagai anggota DPR. KPK menegaskan bahwa penetapan tersangka ini tidak berkaitan dengan jabatannya sebagai Bupati Pati nonaktif, melainkan dengan perannya sebagai legislator yang memiliki fungsi pengawasan terhadap Kemenhub. Dugaan aliran uang dari proyek-proyek DJKA kepada Sudewo diperoleh dari keterangan saksi dan fakta persidangan. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa KPK masih mendalami asal proyek serta nilai dugaan aliran dana yang diterima Sudewo. Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub.

Nama Sudewo sebelumnya muncul dalam persidangan kasus korupsi DJKA dengan terdakwa pejabat Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah pada November 2023. Dalam persidangan tersebut, jaksa KPK menampilkan barang bukti berupa uang tunai yang disita dari kediaman Sudewo. Namun, Sudewo membantah menerima aliran dana sebagaimana didakwakan. Meski terdapat bantahan, KPK melanjutkan penyidikan hingga menetapkan Sudewo sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan.

Sebagai akibat dari penangkapan tersebut, Wakil Bupati Pati, Rima Ardhi Chandra, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pati. Penunjukan ini dituangkan dalam Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 131/0000757 tertanggal 20 Januari 2026. Surat tersebut berisi penugasan kepada Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pati sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ribuan warga menggelar doa bersama dan aksi cukur gundul di Alun-alun Kabupaten Pati sebagai bentuk syukur yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan Gabungan Aktivis Pati (GAP). Aksi dimulai dengan doa bersama dan pembagian nasi berkat, serta diakhiri dengan cukur gundul sebagai simbol nazar dan kelegaan warga setelah proses panjang penolakan terhadap kepemimpinan Sudewo yang tidak populer. Perwakilan AMPB menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan ungkapan syukur atas dituntaskannya praktik pungutan liar dan jual beli jabatan di Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu, perwakilan massa juga menyampaikan harapan agar Kabupaten Pati ke depan dipimpin oleh pejabat yang dinilai lebih berintegritas dan berpihak kepada masyarakat, serta meminta percepatan proses hukum terhadap aktivis yang sebelumnya ditahan dalam rangkaian aksi penolakan terhadap Sudewo.

 Lihat pula 
 Unjuk rasa di Indonesia 2025
 Aksi Protes Revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont 2025
 Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia Agustus–September 2025

 Referensi 

unjuk rasa Pati
pati
Kategori:Kerusuhan dan gangguan sipil di Indonesia
Kategori:Kabupaten Pati
Kategori:Sejarah Jawa Tengah