Kebijakan Perdagangan Uni Eropa

Kebijakan Perdagangan Uni Eropa (bahasa Inggris: European Union Trade Policy) adalah serangkaian instrumen, perjanjian, dan strategi yang digunakan Uni Eropa (UE) untuk mengatur hubungan dagang dengan negara anggota maupun mitra eksternal. Kebijakan ini dikenal sebagai Common Commercial Policy (CCP) dan berada dalam ranah kompetensi eksklusif Uni Eropa sejak Perjanjian Roma 1957, kemudian diperluas cakupannya melalui Perjanjian Lisbon 2009. 

Lembaga-lembaga di UE mulai dari Dewan Eropa, Komisi Eropa hingga di ranah Parlemen Eropa merupakan salah satu bidang kewenangan eksklusif, sehingga hanya lembaga-lembaga UE yang dapat merumuskan undang-undang dan melakukan negosiasi perdagangan internasional atas nama seluruh negara anggota. Prinsip dasarnya adalah perdagangan bebas di dalam pasar tunggal serta penguatan posisi bersama dalam hubungan dagang eksternal.

Sejak terbentuknya Perjanjian Roma (1957), perjanjian tersebut sebagai kebijakan perdagangan menjadi pilar integrasi ekonomi di Uni Eropa. Awalnya berfokus pada perdagangan barang, cakupan kebijakan ini kemudian diperluas ke bidang jasa, aspek komersial hak kekayaan intelektual, serta investasi asing langsung yang diatur melalui Perjanjian Lisbon. Antara 1999 hingga 2010, perdagangan luar negeri UE meningkat dua kali lipat dan kini menyumbang lebih dari 30% produk domestik bruto (PDB) kawasan tersebut.

 Latar Belakang 
Kebijakan Perdagangan Bersama Uni Eropa (Common Commercial Policy atau CCP) diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (Treaty Functioning of EU). Tujuan utamanya adalah mendorong perdagangan bebas dan adil, memperluas akses pasar, serta memperkuat sistem perdagangan multilateral. Kebijakan komersial bersama (CCP) Uni Eropa, atau kebijakan perdagangan, telah berevolusi secara bertahap selama bertahun-tahun untuk mencakup berbagai bidang terkait perdagangan di bawah kewenangan kompetensi eksklusif Uni Eropa (UE). Kebijakan perdagangan UE didasarkan pada Pasal 207 Traktat tentang Fungsi Uni Eropa (TFEU), yang memberikan kewenangan kepada Komisi Eropa untuk merundingkan perjanjian perdagangan atas nama negara anggota. Peran Parlemen Eropa semakin besar sejak Lisbon, karena semua perjanjian dagang harus mendapatkan persetujuan parlemen. 

Dalam perjalanan historisnya, kebijakan perdagangan di lingkup Uni Eropa memiliki fundamental yang berlandaskan pada perjanjian-perjanjian antara lain : 

 Perjanjian Paris 1951 (berlaku dari tahun 1952-2002) membentuk pasar untu batubara dan baja yang diatur lebih lanjut di perjanjian tersebut yang menjadi cikal bakal Komunitas Eropa.
 Perjanjian Roma 1957, atau Perjanjian Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE), ditandatangani pada tahun 1957 dan mulai berlaku pada tahun 1958. Perjanjian ini membentuk MEE dan pasar bersama, di luar batu bara dan baja, yang didasarkan pada empat kebebasan: pergerakan bebas orang, barang, jasa, dan modal. Dalam praktiknya, PKT muncul secara bertahap selama masa transisi 12 tahun, yang bertujuan untuk memperlancar pembentukan pasar bersama (1957-1969), dan terus berkembang sejak saat itu.
 Perjanjian Amsterdam (ditandatangani pada tahun 1997, berlaku sejak tahun 1999) dan Perjanjian Nice (ditandatangani pada tahun 2001, berlaku sejak tahun 2003) menambahkan ketentuan yang mendorong penyertaan layanan dan aspek komersial dari hak kekayaan intelektual (HKI) dalam PKT.
 Perjanjian Lisbon (ditandatangani pada tahun 2007, berlaku sejak tahun 2009), yang dalam bentuk terbarunya dikenal sebagai Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa (Treaty Functioning of European Union/EU), dan membentuk dasar konstitusional bagi Uni Eropa dan kompetensi perdagangan eksklusifnya saat ini.

Perjanjian Roma membentuk pasar bersama dan serikat pabean dengan fokus pada barang. Perjanjian-perjanjian selanjutnya memperluas CCP ke layanan dan aspek komersial dari hak kekayaan intelektual. Kebijakan perdagangan berada di bawah kompetensi eksklusif UE, yang berarti bahwa UE mengelola kebijakan perdagangan dan negosiasi perdagangan atas nama Negara Anggota. Penentuan kompetensi sangat penting untuk prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan, karena di bidang-bidang yang termasuk dalam kompetensi bersama, ini perlu diratifikasi oleh UE dan Negara Anggota. Hal ini menyebabkan perjanjian perdagangan dan investasi dipecah menjadi dua bagian untuk mempercepat proses ratifikasi untuk bagian-bagian perdagangan, mengikuti Opini Mahkamah Peradilan Eropa (ECJ) 2/15. 

Komunitas Batubara dan Baja Eropa (European Coal & Steel Community/ECSC) merupakan langkah awal yang diambil oleh enam anggota pendiri (Prancis, Jerman Barat, negara-negara Benelux (Belgia, Belanda, Luksemburg), dan Italia) menuju integrasi Eropa dan kebijakan perdagangan bersama (PKC). Perjanjian pembentukan Komunitas Batubara dan Baja Eropa (yang ditandatangani di Paris pada tahun 1951) menciptakan pasar bersama bagi industri strategis baja dan batubara dalam konteks pascaperang dan memperkenalkan pergerakan produk bebas tanpa bea cukai atau pajak antar wilayah negara-negara penandatangan. Perjanjian tersebut menghapuskan dan melarang bea masuk dan ekspor, pembatasan kuantitatif dan tindakan diskriminatif, serta subsidi, bantuan negara, atau biaya khusus. Perjanjian ini juga membentuk pendahulu Komisi Eropa saat ini, yaitu Otoritas Tinggi bersama yang mengawasi pasar, memantau kepatuhan, dan memastikan transparansi harga. Dalam hal perlindungan pasar internal Uni Eropa, UE juga menggunakan instrumen pertahanan perdagangan seperti tindakan anti-dumping, anti-subsidi, dan langkah pengamanan terhadap praktik perdagangan yang dianggap merugikan.

Kebijakan Komersial Umum Uni Eropa sebagai pedoman yang selaras dibanding dengan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), sebuah pendahulu dari Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) dalam hal perjanjian multilateral dalam perdagangan barang. Selain itu, CCP menjamin bahwa tanpa pendekatan umum yang diwujudkan dalam CCP, maka Uni Eropa akan menghadapi masalah dengan “penumpang gelap”, misalnya jika eksportir dari negara ketiga memasuki pasar internal melalui Negara Anggota yang tarifnya paling rendah dan kemudian memanfaatkan pergerakan bebas di wilayah tersebut. CCP dibentuk untuk mengatasi dan paduan bagi negara-negara anggota perlu mengumpulkan sumber daya mereka dan mentransfer sebagian kompetensi perdagangan mereka ke tingkat supranasional. Tujuan di balik pembentukan PKT juga untuk meningkatkan daya tawar internasional dan pengaruh Uni Eropa terhadap negara-negara ketiga.

 Ruang Lingkup 
Pada Tahun 1971, Mahkamah Peradilan Eropa (European Court Of Justice/ECJ) melalui putusan kasus di tahun 1971 antara Komisi Komunitas Eropa v. Dewan Komunitas Eropa tentang Perjanjian Eropa tentang Transportasi Jalan (European Agreement on Road Transport/ERTA), memperkenalkan Doktrin Kekuatan Tersirat yang memungkinkan Komunitas untuk menegosiasikan dan menyimpulkan perjanjian eksternal atas berbagai tujuan yang didefinisikan secara luas. 

Hal ini membuat Uni Eropa sebagai institusi supranasional berpotensi eksklusif dengan berwenang membatasi kekuasaan otonom Negara Anggota di kancah internasional demi kepentingan Komunitas. Dasar tekstual dari doktrin ini terdapat pada Pasal 3(2) di Perjanjian Fungsi Uni Eropa (TFUE), yang menetapkan bahwa UE harus memiliki “kompetensi eksklusif untuk kesimpulan perjanjian internasional – sejauh kesimpulannya dapat mempengaruhi aturan umum atau mengubah ruang lingkupnya”. Hal tersebut diinterpretasikan bahwa UE memiliki kompetensi dibawah Perjanjian Roma 1957 bahwa UE dapat memformulasikan sebuah kebijakan perdagangan dan tida serta merta hanya menjadi administrator saja seperti cukai dan pembatasan jumlah komoditas yang diperdagangkan.

Sejak pemberlakuan dari Perjanjian Lisbon 1957, UE memiliki tanggung jawab eksklusif untuk perdagangan barang dan jasa, aspek komersial kekayaan intelektual (IP) (misalnya paten), pengadaan publik, dan Foreign Direct Investment (FDI). Untuk kesimpulan perjanjian di bidang jasa, aspek komersial IP dan FDI, Dewan Eropa diharuskan bertindak dengan suara bulat jika hal ini diperlukan untuk mengadopsi aturan internal. Ranah di mana UE telah mengadopsi aturan umum tertentu, misalnya bea cukai, Negara Anggota tidak dapat menandatangani perjanjian secara langsung  dengan negara-negara non-UE yang memengaruhi aturan tersebut. Kompetensi Bersama berarti bahwa negara Anggota dan UE memiliki kekuatan untuk mengadopsi tindakan yang mengikat secara hukum atau perjanjian internasional dan mengacu pada sejumlah bidang yang telah ditentukan sebelumnya. Dewan memberikan suara secara kesepakatan bersama (kesepakatan semua Negara Anggota EU) ketika perjanjian perdagangan mencakup bidang kompetensi bersama.

Penentuan dasar hukum perjanjian perdagangan, dan dengan demikian kompetensi, dapat memiliki implikasi politik dan prosedural yang penting untuk kesimpulan perjanjian perdagangan UE. Dengan Perjanjian Lisbon, Perjanjian Kerjasama Tetap (PKT) diperluas ke layanan, aspek komersial IP dan FDI. Perjanjian UE-Singapura menjadi ujian untuk pembatasan yang tepat dari bidang kompetensi eksklusif baru ini, khususnya mengenai ketentuan investasinya. Negara-negara Anggota menganggap bahwa PKT hanya mencakup FDI, sedangkan Komisi menganggap cakupan berpotensi lebih luas. Dalam Opini 2/15, ECJ mengklarifikasi bahwa hanya FDI yang telah menjadi kompetensi eksklusif UE, sedangkan investasi portofolio dan penyelesaian sengketa adalah kompetensi bersama.

UE memiliki kompetensi eksklusif sehubungan dengan PKT. Ini berarti bahwa UE, atas nama semua Negara Anggota, bertanggung jawab atas tindakan eksternal di bidang perdagangan termasuk undang-undang terkait perdagangan dan perjanjian perdagangan internasional. Namun, kompetensi perdagangan eksklusif belum berkembang tanpa kontroversi. Negara-negara anggota telah khawatir tentang hilangnya kekuasaan formal atas perdagangan selama reformasi perjanjian, meskipun mereka mempertahankan kekuasaan pengambilan keputusan akhir di Dewan Eropa.

Kompetensi eksklusif berlaku untuk semua bidang di mana perjanjian akan berimplikasi pada aturan umum UE. Perjanjian Roma tidak mengandung definisi yang jelas tentang apa yang harus menjadi kompetensi eksklusif di bidang PKT. Sebagai gantinya, itu menetapkan daftar contoh tindakan yang tidak lengkap yang dimiliki oleh PKT berikut:

 Perubahan Tarif,
 Kesimpulan Perjanjian Tarif dan Perdagangan,
 Pencapaian keseragaman dalam langkah-langkah liberalisasi,
 Kebijakan Ekspor,
 Langkah-Langkah untuk melindungi perdagangan seperti yang harus diambil jika terjadi dumping atau subsidi.

Seiring waktu, perubahan perjanjian berturut-turut dan pendapat ECJ yang mengklarifikasi kompetensi, ruang lingkup PKT telah berkembang. Sejak Perjanjian Lisbon, UE memiliki tanggung jawab eksklusif untuk perdagangan barang dan jasa, aspek komersial kekayaan intelektual  (misalnya paten), pengadaan publik, dan FDI. Untuk kesimpulan perjanjian di bidang layanan, aspek komersial IP dan FDI, Dewan harus bertindak dengan suara bulat jika hal ini diperlukan untuk adopsi aturan internal.ECJ Opinion 1/94 confirming that trade-related aspects of IP and services, with some exceptions, were a shared competence and hence requiring unanimity.

Di daerah di mana UE telah mengadopsi aturan umum tertentu, misalnya bea cukai, Negara Anggota tidak dapat menandatangani perjanjian dengan negara-negara non-UE yang memengaruhi aturan tersebut.ECJ Case 22/70. Kompetensi bersama tersebut dapat diartikan bahwa Negara Anggota dan UE memiliki kekuatan untuk mengadopsi tindakan yang mengikat secara hukum atau perjanjian internasional dan mengacu pada sejumlah bidang yang telah ditentukan sebelumnya.Article 4(2) TFEU Dewan memberikan suara dengan kesepakatan bersama (kesepakatan semua Negara Anggota) ketika perjanjian perdagangan mencakup bidang-bidang kompetensi bersama.

 Tahap Pengambilan Kebijakan 
Dalam hal pengambilan keputusan atas kebijakan perdagangan Uni Eropa ada beberapa tahapan yang diambil dari masing pihak yang terlibat antara lain:  

 Persiapan, Komisi Eropa mengadakan konsultasi publik, dialog informal dan penentuan ruang lingkup dalam menentukan area negosiasi. Komisi Eropa mengeluarkan rekomendasi untuk keputusan Dewan Eropa yang mengizinkan pembukaan negosiasi (dengan rancangan arahan negosiasi dan, jika relevan, analisis pendukung), terkadang disebut sebagai rancangan mandat negosiasi.
 Keputusan Pembukaan Negosiasi, Dewan Eropa memberikan suara (secara resmi oleh QMV, tetapi konsensus lebih diutamakan) atas usulan Komisi Eropa untuk membuka negosiasi. Jika diizinkan, mandat negosiasi akan dikeluarkan. Keputusan Dewan Eropa dapat disertai dengan arahan negosiasi. Parlemen Eropa dapat mengeluarkan resolusi tidak mengikat pada saat pembukaan negosiasi, atau setelah mandat diadopsi. Dewan dapat memilih untuk menunggu pemungutan suara Parlemen Eropa sebelum membuat keputusan.
 Negosiasi, Komisi menerbitkan laporan putaran negosiasi dan proposal awal secara daring. Rata-rata, negosiasi perdagangan membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Penilaian dampak keberlanjutan dilakukan. Komite Kebijakan Perdagangan menerima laporan berkala dari Komisi Eropa. Naskah proposal Komisi Eropa harus disetujui oleh Dewan Eropa sebelum diajukan untuk negosiasi. Kemudian Parlemen Eropa menerima informasi terbaru dari Komisi Eropa mengenai kemajuan negosiasi untuk membantu menentukan ada atau tidaknya dukungan politik, mengingat Parlemen Eropa pada akhirnya harus menyetujui. Parlemen Eropa dapat berkontribusi dengan resolusi mengenai kemajuan negosiasi.
 Kesepakatan pada teks, Komisi Eropa memberi tahu Parlemen Eropa, Dewan Eropa, dan publik ketika negosiasi menghasilkan 'kesepakatan prinsip' atas satu teks. Segera setelah itu, sejalan dengan kebijakan transparansinya, Komisi Eropa menerbitkan seluruh teks rancangan perjanjian. Komisi Eropa melakukan tinjauan hukum, atau 'pemeriksaan', untuk memeriksa konsistensi. Dalam praktiknya, penundaan dapat terjadi pada tahap ini jika Uni Eropa atau negara mitra masih harus menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.
 Inisialisasi Perjanjian,di tahap ini negosiator utama Komisi Eropa bersama mitra dari negara mitra menginisialisasi keseluruhan perjanjian (yang belum mengikat secara hukum). Komisi Eropa mengirimkan naskah perjanjian kepada Dewan Eropa dan Parlemen Eropa untuk mempersiapkan penandatanganan. Komisi Eropa mengajukan proposal kepada Dewan Eropa mengenai keputusan untuk menandatangani, menerapkan sementara (sebagian atau seluruhnya, tergantung pada dasar hukum), dan menyelesaikan perjanjian perdagangan.
 Penandatanganan perjanjian, Dewan Eropa mengadopsi keputusan untuk menandatangani perjanjian (yaitu keputusan yang menandakan niat untuk menyimpulkan) dan menentukan tanggal penandatanganan. Pada tahap ini, Dewan Eropa juga meminta persetujuan Parlemen Eropa untuk penandatanganan perjanjian. Uni Eropa dan negara mitra secara resmi menandatangani perjanjian. Dewan Eropa mengirimkan perjanjian tersebut kepada Parlemen Eropa untuk mendapatkan persetujuan.
 Penerapan sementara, Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara dalam rapat pleno untuk menyetujui atau tidak perjanjian tersebut setelah laporan dan pemungutan suara komite perdagangan mengenai perjanjian tersebut. Menunggu hingga Parlemen Eropa memberikan suara sebelum memulai penerapan sementara telah menjadi praktik standar. Perjanjian ini diterapkan secara sementara, baik sebagian maupun seluruhnya, tergantung pada apakah isinya merupakan kompetensi eksklusif atau kompetensi bersama. Dalam praktiknya, penerapan sementara dapat berlanjut tanpa batas waktu kecuali salah satu pihak memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan menyetujui perjanjian tersebut.
 Berlakunya Perjanjian, Dewan Eropa mengadopsi keputusan formal (QMV sebagaimana tercantum dalam Pasal 218 TFEU dengan beberapa pengecualian) untuk menyimpulkan perjanjian. Para pihak saling memberitahukan tentang penyelesaian prosedur ratifikasi masing-masing, dan perjanjian mulai berlaku serta dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa. Perjanjian campuran harus diratifikasi di Negara Anggota, sesuai dengan prosedur nasional, sebelum mulai berlaku.

 Isu 
Uni Eropa secara aktif menegosiasikan perjanjian perdagangan dengan negara maupun blok regional. Setiap perjanjian memiliki cakupan berbeda, termasuk pengurangan tarif, perlindungan kekayaan intelektual, pembangunan berkelanjutan, atau klausul hak asasi manusia.

Setelah terhentinya Putaran Doha di WTO, UE semakin banyak mengembangkan perjanjian bilateral dan regional. Selain itu, UE tetap berperan aktif di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam upaya memperkuat aturan perdagangan global.

 Peran Lembaga-Lembaga UE 
Beberapa lembaga memiliki peran berbeda dalam proses kebijakan perdagangan, berikut list ringkasannya:

 Komisi Eropa: mengajukan usulan dan memimpin negosiasi perdagangan internasional.
 Dewan Eropa: memberi mandat serta menyimpulkan perjanjian perdagangan internasional.
 Parlemen Eropa: menyetujui perjanjian melalui prosedur legislatif biasa dan melakukan pengawasan.

Sejak Perjanjian Lisbon, Parlemen Eropa memperoleh peran lebih besar. Komisi Eropa wajib melaporkan perkembangan negosiasi secara rutin kepada Komite Perdagangan Internasional (INTA), dan persetujuan Parlemen Eropa diperlukan untuk semua perjanjian perdagangan baru.

 Strategi Terkini 
Pada Februari 2021, Komisi Eropa meluncurkan strategi perdagangan baru dengan konsep Open Strategic Autonomy. Strategi ini menekankan keterbukaan perdagangan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi, dukungan terhadap transformasi hijau dan digital, reformasi aturan perdagangan global agar lebih adil dan berkelanjutan, serta sikap lebih tegas dalam membela kepentingan dan nilai-nilai UE.

Sejak berlakunya Perjanjian Lisbon, hubungan ekonomi luar negeri Uni Eropa berkembang dengan cepat. Tanpa masa transisi panjang, lembaga-lembaga UE segera menggunakan kewenangan baru, termasuk di bidang investasi, untuk merespons tantangan internal dan eksternal. Banyak inisiatif legislatif dan perjanjian dagang lahir menjelang atau sesudah peringatan sepuluh tahun Lisbon. Karena itu, masih terlalu dini untuk menilai sepenuhnya efektivitas instrumen kebijakan perdagangan bersama (misalnya mekanisme ICS dalam FTA atau IPA), meskipun beberapa instrumen tertentu seperti GSP sudah ditinjau secara sementara. Ke depan, instrumen-instrumen ini bersama dengan proposal legislatif dan perjanjian yang sedang dibahas (seperti MIC, reformasi WTO, dan International Procurement Instrument) diproyeksikan berperan penting. Selain itu, arahan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan dan investasi UE akan semakin tegas, dengan tujuan menyelaraskan kebijakan internal-eksternal sekaligus memperkuat posisi strategis UE dalam memajukan nilai dan kepentingannya di tingkat global.

 Bacaan lanjutan 

 Blockmans, Steven (2021). The EU’s New Trade Policy: An Autonomous Assertion of Strategic Objectives?. CEPS Policy Insight.
 Conconi, Paola; Herghelegiu, Cristina; Puccio, Laura (2020). EU Trade Agreements: To Mix or Not To Mix, That Is the Question. European University Institute Working Paper.
 Kassoti, Eva; Wessel, Ramses A. (2020). EU Trade Agreements and the Duty to Respect Human Rights Abroad. CLEER Papers.
 Marx, Axel; Van der Loo, Guillaume (2021). Transparency in EU Trade Policy: A Comprehensive Assessment of Current Achievements. Politics and Governance, Vol. 9, No. 1.
 Van der Loo, Guillaume; Hahn, Markus (2020). EU Trade and Investment Policy since the Treaty of Lisbon. CEPS Research Report.
 Woolcock, Steve (2019). The Role of the EU in the International Trade and Investment Order. Dahrendorf Forum Discussion Paper.

 Referensi 

 Pranala luar 

 Halaman resmi Kebijakan Perdagangan Uni Eropa di situs Komisi Eropa
 Committee on International Trade (INTA) di Parlemen Eropa
 Daftar hubungan dagang UE menurut negara dan kawasan
 Publikasi analisis kebijakan perdagangan UE
 Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)

Kategori:Uni Eropa
Kategori:Perdagangan Uni Eropa