Misi Hardi

Misi Hardi, atau Misi Hardi 1959, adalah sebuah tugas yang diberikan kepada Wakil Perdana Menteri Hardi untuk mendamaikan Aceh dan menyelesaikan pemberontakan DII/TII di Aceh.

Hardi adalah ketua Misi Pemerintah Republik Indonesia dalam dialog perdamaian dengan Dewan Revolusi Aceh selaku wakil DII/TII Aceh.

 Latar Belakang 
Pemberontakan DII/TII di Aceh telah menjadi sorotan dan pembahasan di tingkat pusat. Melalui sebuah sidang istimewa pada bulan Mei 1959, Ali Hasymi (Gubernur Aceh) dan Kolonel Syamaun Gaharu, Panglima Kodam Aceh/Iskandar Muda memberikan penjelasan mengenai hal tersebut kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, Kabinet Karya memutuskan untuk mengirimkan sebuah misi perdamaian untuk mengatasi pemberontakan DII/TII di Aceh di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Hardi.

Misi ini kemudian melakukan pertemuan dengan Dewan Revolusi DII/TII di Aceh pada tanggal 24-26 Mei 1959.

 Komposisi Tim Pemerintah Indonesia 
Pemerintah mengutus 30 orang yang tergabung di dalam Misi Hardi yang terdiri dari pejabat sipil dan militer, antara lain adalah:

 Ketua tim: Wakil Perdana Menteri I, Mr. Hardi
 Anggota:
 Letjen (purn.) Dadang Suprayogi, Menteri Urusan Stabilisasi/Rehabilitasi Ekonomi
 Mr. Soetikno Slamet, Menteri Keuangan
 dr. F. L. Tobing, Menteri Penerangan
 Ali Hasymi, Gubernur Aceh
 Kolonel Syamaun Gaharu, Panglima Kodam Aceh/Iskandar Muda
 Letkol Teuku Hamzah, Kepala staf Kodam Aceh/Iskandar Muda

 Komposisi Tim Dewan Revolusi DI/TII Aceh 
Dewan Revolusi DI/TII Aceh mengirimkan tim perunding dengan yang terdiri dari 29 orang tokoh, diantaranya adalah:

 Ketua: Ayah Gani Usman
 Anggota:
 Amir Husin Almujahid
 Hasan Saleh
 Husin Yusuf
 Teuku M. Amin
 Teuku Ahmad Hasan
 Ishak Amin
 A. Gani Mutyara

 Hasil Yang Dicapai 
Salah satu hasil keputusan dari Misi Hardi adalah Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Misi/1959 yang memberikan status “Daerah Istimewa” kepada Provinsi Aceh. Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

 Referensi 

Kategori:Sejarah Aceh
Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Negara Islam Indonesia
Kategori:Politik Aceh
Kategori:Politik Indonesia menurut provinsi