Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam

Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam  (Ing. European Union-Viet Nam Free Trade Agreement, EVFTA) merupakan perjanjian perdagangan bebas antara Uni Eropa (UE) dan Republik Sosialis Vietnam yang ditandatangani sejak 30 Juni 2019 dan mulai berlaku sejak 01 Agustus 2020. Perjanjian ini juga mencakup perjanjian perlindungan investasi yang dalam bahasa Inggris disebut European Union-Viet Nam Investment Protection Agreement (EVIPA), meskipun pelaksanaan antara perjanjian perdagangan dan perjanjian perlindungan investasi ini diperlakukan secara terpisah karena terdapat perbedaan ketentuan antara kedua perjanjian tersebut.

Vietnam dan Uni Eropa sudah menjalin hubungan diplomatik sejak tahun 1990 dan Vietnam sendiri bagi Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kedua setelah Singapura di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menindaklanjuti hubungan antara kedua entitas politik tersebut. Ini membuat Vietnam menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang meminta perjanjian dagang dengan Uni Eropa setelah Singapura dan Malaysia. Namun, setelah penandatanganannya, Vietnam adalah negara kedua di Asia Tenggara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa setelah Singapura.

Negosiasi pertama dilakukan pada 2012 dan berakhir pada 2015 dengan total 14 kali perundingan. Perjanjian perlindungan investasi (EVIPA) kemudian secara resmi dipisah dari perjanjian perdagangan bebas (EVFTA) pada 2018 walau upacara penandatanganannya dilakukan secara bersamaan pada 2019 di Hanoi. Uni Eropa mulai meratifikasi EVFTA pada 30 Maret 2020 dan Vietnam mulai mengesahkannya pada 08 Juni 2020 melalui rapat yang diadakan oleh Majelis Nasional Vietnam.

Menurut Komisi Eropa, perjanjian ini secara ringkas dapat memberikan peluang untuk meningkatkan perdagangan dan mendukung lapangan kerja dan pertumbuhan di kedua belah pihak dengan:

 Menghilangkan 99% dari semua tarif;
 Mengurangi hambatan regulasi dan birokrasi yang tumpang tindih;
 Memastikan perlindungan indikasi geografis;
 Membuka pasar jasa dan pengadaan publik; dan
 Memastikan aturan yang disepakati dapat ditegakkan.

 Latar belakang 
Sebagai negara yang berhasil lepas dari krisis sosial-ekonomi pada 1990-an, Kongres Partai Komunis Vietnam memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik negara Vietnam dan ikut berpartisipasi dalam tren organisasi regional dan internasional antar negara pada 1996. Meski begitu, Vietnam jauh lebih awal memulai hubungan diplomatiknya dengan Uni Eropa pada 1990, serta memiliki perwakilan diplomatik Uni Eropa di Hanoi pada 1996. Vietnam sendiri menempati posisi sebagai mitra dagang terbesar kedua Uni Eropa di kawasan ASEAN setelah Singapura, sedangkan Uni Eropa berada di urutan keempat sebagai mitra dagang terbesar Vietnam, setelah Tiongkok, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Uni Eropa memiliki prioritas politik utama berupa perdagangan dan menganggap bahwa perpaduan antara kebijakan perdagangan dan kerja sama pembangunan adalah instrumen yang ampuh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Selain itu, Uni Eropa juga merupakan investor terbesar Vietnam yang kerap berinvestasi di sektor industri, konstruksi dan juga jasa. Perjanjian ini adalah upaya untuk merealisasikan tujuan Uni Eropa dan mengembangkan hubungan diplomatiknya dengan Vietnam.

 Sejarah negosiasi 
jmpl|240x240px|Vu Huy Hoang dan Cecilia Malmstrom menandatangani deklarasi EVFTA di Brussel pada 2015 dan disaksikan oleh Nguyen Tan Dung serta Jean-Claude Juncker.Pertemuan perdana untuk mempersiapkan negosiasi EVFTA terjadi pada Oktober 2010 yang mempertemukan Perdana Menteri Vietnam periode 2006–2016, Nguyen Tan Dung dengan José Manuel Barroso yang saat itu menjabat sebagai Presiden Komisi Eropa. Pengumuman negosiasi pertama diadakan tanggal 26 Juni 2012 di Brussel oleh Kepala Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam, Vu Huy Hoang serta Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Karel De Gucht. Menurut pernyataan De Gucht, Vietnam merupakan negara ketiga anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang mengupayakan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa setelah Singapura dan Malaysia.

Sejak Mei 2012 hingga Maret 2015, Vietnam dan Uni Eropa telah melakukan perundingan selama 14 kali putaran mengenai EVFTA. Pada Desember 2015, negosiasi mencapai tahap akhir dan tinjauan hukum untuk mengatur penandatanganan perjanjian mulai disiapkan. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya deklarasi tentang kesimpulan resmi negosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas antara Vietnam dan Uni Eropa oleh Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam, Vu Huy Hoang dan Komisaris Perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom di Brussel pada 02 Desember 2015 yang disaksikan oleh Nguyen Tan Dung dan Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker. Penyelesaian teknis tinjauan hukum EVFTA berakhir pada Juni 2017. Meski EVFTA dan EVIPA nantinya ditandatangani sebagai satu dokumen, tapi pada 2017 juga pihak Uni Eropa meminta kepada Vietnam untuk memisahkan perjanjian perlindungan investasi yang nantinya akan berubah menjadi EVIPA dari EVFTA. Bukan hanya itu, perjanjian perlindungan investasi tersebut juga perlu diratifikasi oleh Parlemen Eropa dan Parlemen Negara Anggota supaya dapat diimplementasikan. Vietnam yang diwakili oleh Perdana Menteri Nguyễn Xuân Phúc beserta Uni Eropa kemudian bersepakat untuk memisahkannya pada 2018 yang disertai dengan diakhirinya peninjauan hukum.

Pada awalnya EVFTA diharapkan akan diratifikasi pada tahun tersebut, tapi rencana itu tertunda akibat kekhawatiran anggota parlemen mengenai situasi hak asasi manusia di Vietnam. Di September 2018, mereka menerbitkan surat terbuka kepada Komisaris Perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom dan Kepala Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Federica Mogherini yang menyatakan keprihatinan serius terhadap kondisi HAM di Vietnam serta meminta pemerintah setempat untuk memperbaiki catatan HAM sebelum perjanjian perdagangan tersebut disahkan melalui pemungutan suara. Kendati menemui kendala tersebut, pada tahun itu juga Komisi Eropa mulai mengadopsi EVFTA secara resmi.

 Penandatanganan dan ratifikasi 

 Penandatanganan 
jmpl|199x199px|Trần Tuấn Anh, Kepala Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam era 2019 yang menandatangani EVFTA.
Pada tanggal 26 Juni 2019, Dewan Uni Eropa telah memberikan persetujuan terhadap perjanjian perdagangan dan investasi antara Uni Eropa dan Vietnam, sehingga memungkinkan proses penandatanganan dan penyelesaiannya. Setelah itu, jadwal untuk penandatanganan perjanjian tersebut dibuat dan jatuh pada tanggal 30 Juni 2019. Pada tanggal tersebut, pihak dari Uni Eropa yang diwakili oleh Komisaris Perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom datang ke Hanoi dan menandatangani perjanjian itu bersama dengan Kepala Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam saat itu, Tran Tuan Anh serta disaksikan oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyễn Xuân Phúc. Menurut pernyataan Jean-Claude Juncker, Vietnam adalah negara kedua di Asia Tenggara setelah Singapura yang benar-benar mencapai kesepakatan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

 Ratifikasi 
Parlemen Eropa mulai menyetujui EVFTA dan EVIPA secara resmi pada 12 Februari 2020 dan kesepakatan atas EVFTA disetujui oleh para negara anggota Uni Eropa di Dewan Uni Eropa pada tanggal 30 Maret 2020. Kedua perjanjian itu kemudian diratifikasi oleh Majelis Nasional Vietnam pada 8 Juni 2020 dengan meraih sekitar 94% suara untuk EVFTA dan 95% untuk EVIPA. EVFTA kemudian akan berlaku secara penuh pada 01 Agustus 2020. Berbeda dengan EVFTA, EVIPA memerlukan ratifikasi dari seluruh anggota Uni Eropa. Untuk akhir Oktober 2023, EVIPA masih diratifikasi oleh 16 anggota Uni Eropa dari 27 anggota. Hal ini terjadi utamanya karena terdapat masa penungguan terhadap transisi keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa.

 Isi 
Perjanjian tersebut memiliki 1.404 halaman (termasuk lampiran) yang berisi 17 bab dan dua protokol serta beberapa kesepahaman yang semuanya mencakup pembukaan, tujuan dan definisi umum serta perjanjian mengenai berbagai bidang yang terliput dalam komitmen utama EVFTA. Perjanjian tersebut meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, kekayaan intelektual, bea cukai, hambatan teknis perdagangan, Badan Usaha Milik Negara, pengadaan pemerintah, pembangunan berkelanjutan, serta masalah hukum dan kelembagaan.

 Perdagangan barang 
Setelah EVFTA mulai berlaku, Uni Eropa berjanji akan langsung menghapus tarif untuk produk Vietnam yang mencakup 85,6% tarif atau sekitar 70,3% nilai ekspor Vietnam ke Uni Eropa. Dalam jangka tujuh tahun, Uni Eropa akan menghapus tarif pada 99,2% tarif, setara dengan 99,7% nilai ekspor Vietnam ke Uni Eropa. Di sisi lain, Vietnam akan segera menghapus tarif untuk produk Uni Eropa yang mencakup 48,5% tarif atau 64,5% nilai ekspor Uni Eropa ke Vietnam. Dalam tujuh tahun, Vietnam akan menghapus 91,8% pos tarif, setara dengan 97,1% nilai ekspor Uni Eropa ke Vietnam, dan dalam sepuluh tahun, penghapusan tarif akan mencakup sekitar 98,3% pos tarif atau 99,8% nilai ekspor Uni Eropa ke Vietnam. Uni Eropa akan membuka diri terhadap berbagai macam barang dari Vietnam seperti produk perairan (kecuali tuna kalengan dan bakso ikan), beras, kopi, gula, madu alami, produk sayur dan buah baik yang segar maupun olahan, jus buah, bunga, tekstil, kayu, sepatu, produk dan komponen elektronik. Sedangkan beberapa barang dari Uni Eropa yang terbuka bagi Vietnam adalah perangkat elektronik, mobil dan komponennya, minuman beralkohol, daging mentah, obat-obatan, lumping, tekstil, susu dan produk susu serta minyak bumi.

 Perdagangan jasa 
Melalui EVFTA, Vietnam sepakat memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia jasa dari Uni Eropa dibandingkan ketentuan di Organisasi Perdagangan Dunia, mencakup berbagai sektor seperti layanan bisnis, jasa lingkungan, layanan pos dan kurir, perbankan, asuransi, serta transportasi laut. Di sisi lain, komitmen Uni Eropa terhadap Vietnam juga disebutkan lebih tinggi dari komitmen Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia dan setara dengan tingkat tertinggi Uni Eropa dalam banyak perjanjian perdagangan bebas Uni Eropa baru-baru ini.

 Kekayaan intelektual 
Dalam EVFTA, ketentuan hak kekayaan intelektual mencakup komitmen atas hak cipta, penemuan, paten, obat-obatan, dan indikasi geografis, dengan tingkat perlindungan yang melampaui standar Organisasi Perdagangan Dunia namun tetap sejalan dengan hukum Vietnam yang berlaku.

Pada aspek indikasi geografis, Vietnam akan memberikan perlindungan terhadap 169 indikasi geografis milik Uni Eropa, sedangkan Uni Eropa akan melindungi 39 indikasi geografis Vietnam yang seluruhnya berasal dari produk pertanian dan pangan. Perlindungan ini menjadi syarat penting bagi produk pertanian unggulan Vietnam untuk menembus dan memperkuat posisinya di pasar Uni Eropa.

 Hambatan teknis perdagangan 
Uni Eropa dan Vietnam sepakat memperkuat implementasi aturan Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan milik Organisasi Perdagangan Dunia, dengan komitmen Vietnam untuk lebih banyak mengadopsi standar internasional dalam penyusunan perjanjian hambatan teknis perdagangan. Perjanjian ini juga mencantumkan lampiran khusus mengenai hambatan non-tarif di sektor otomotif, di mana Vietnam berjanji untuk mengakui semua sertifikat kesesuaian teknis mobil dari UE sesuai prinsip Perjanjian Komisi Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Eropa 1958 (sistem standar PBB) lima tahun setelah EVFTA berlaku. Selain itu, Vietnam juga berkomitmen menerima label "Dibuat di Uni Eropa" untuk produk non-pertanian (kecuali farmasi), di samping label asal dari negara anggota UE tertentu.
 Badan Usaha Milik Negara 
Dalam hal Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Uni Eropa dan Vietnam menyetujui penerapan prinsip-prinsip bersama yang mengatur ketentuan mengenai subsidi. Ketentuan ini bertujuan menjamin persaingan yang adil antara BUMN dan perusahaan swasta dalam aktivitas komersial. Untuk subsidi domestik, disepakati adanya aturan transparansi serta mekanisme konsultasi.
 Pembangunan berkelanjutan 
Bab perdagangan dan pembangunan berkelanjutan dalam EVFTA memuat komitmen kedua pihak untuk menerapkan standar dasar Organisasi Ketenagakerjaan Internasional, melaksanakan konvensi ketenagakerjaan dan lingkungan hidup yang telah disepakati, serta bergabung dengan konvensi fundamental Organisasi Ketenagakerjaan Internasional yang belum diratifikasi. Perjanjian ini juga menegaskan larangan mengurangi standar hukum ketenagakerjaan dan lingkungan demi perdagangan atau investasi, mendorong penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan menetapkan langkah-langkah terkait perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan, serta penangkapan ikan berkelanjutan. Selain itu, EVFTA menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat sipil di tingkat domestik dan bilateral, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

 Efek 
Menurut Wakil Direktur Departemen Kebijakan Multilateral, Ngo Chung Khanh, perjanjian EVFTA memberikan dampak sangat positif bagi perdagangan bilateral dan sektor ekspor utama Vietnam. Sejak berlaku pada 2020, nilai perdagangan antara Vietnam dan Uni Eropa naik dari 55,4 miliar dolar AS menjadi 68,3 miliar dolar AS pada 2024. Dari angka tersebut, ekspor Vietnam ke Uni Eropa meningkat dari 40,1 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 51,6 miliar dolar AS pada 2024, atau naik sekitar 28,6%. Sementara itu, surplus perdagangan Vietnam dengan Uni Eropa bertambah dari 24,8 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 34,9 miliar dolar AS. Akan tetapi, kenaikan ekspor Uni Eropa ke Vietnam relatif kecil, hanya naik dari €11 miliar menjadi €11,4 miliar pada periode yang sama, sehingga memperlebar ketimpangan perdagangan secara signifikan.

 Tanggapan 

 Uni Eropa 
Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Eropa, Bernd Lange menganggap bahwa penandatanganan EVFTA adalah pencapaian penting dalam hubungan Uni Eropa dengan Vietnam, khususnya di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, kompleksitas, dan kecenderungan proteksionisme sehingga menjadikan perjanjian ini sebagai landasan kuat untuk mempererat kerja sama keduanya. Duta Besar Uni Eropa untuk Vietnam, Julien Guerrier menyatakan bahwa "Lebih dari sekadar perjanjian perdagangan, EVFTA berfungsi sebagai katalis untuk meningkatkan posisi Vietnam dalam rantai pasokan global dan meningkatkan daya tarik iklim investasinya." Cecilia Malmstrom berpendapat kalau EVFTA dan EVIPA dapat "membuka jalan" bagi kesepakatan dengan Negara Anggota Perbara lainnya. Walau demikian, banyak LSM dan anggota parlemen Uni Eropa sebelum penandatanganan yang memberikan respons kritis terhadap perjanjian ini, terutama berkaitan dengan masalah hak asasi manusia yang menurut Human Rights Watch, Vietnam tidak pernah memperbaikinya sejak 2019.

 Vietnam 
Perdana Menteri Vietnam periode 2016–2021, Nguyen Xuan Phuc, memberikan respons yang positif terhadap perjanjian ini. Xuan Phuc mengatakan bahwa, "EVFTA bagaikan jalan tol yang menghubungkan Vietnam dan Uni Eropa. Vietnam menerima serangkaian aturan baru yang lebih ketat untuk meningkatkan posisinya dalam rantai nilai dan pasokan yang lebih tinggi di blok tersebut dan dunia yang lebih luas." Duta besar Vietnam untuk Jerman dalam periode yang sama, Nguyen Minh Vu, juga memberikan tanggapan positif dengan menyatakan bahwa dalam situasi meningkatnya ketegangan perdagangan dan proteksionisme, EVFTA menjadi penegasan kuat dari kedua pihak atas dukungan terhadap globalisasi serta komitmen pada sistem perdagangan bebas yang berlandaskan aturan. Namun, Truong Trong Nghia, delegasi di Majelis Nasional Vietnam dari Kota Hồ Chí Minh, menyatakan tanggapan kritis terhadap perjanjian ini. Trong Nghia menyatakan kekhawatiran bahwa dengan perjanjian ini, Vietnam akan terjebak ke dalam perangkap pendapatan menengah dan hutang. Vu Tien Loc yang mewakili Provinsi Thái Bình juga menyatakan bahwa ada harga yang harus dibayar dari "jalan tol" (perjanjian) ini.

 Kontroversi 
jmpl|240x240px|Pham Chi Dung (berpakaian hitam di sebelah kanan), ditangkap oleh otoritas Vietnam setelah menyatakan penolakannya terhadap EVFTA pada 2019.Banyak masalah mengenai EVFTA yang berkutat pada isu hak asasi manusia. Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia bersama organisasi anggotanya, Komite Hak Asasi Manusia Vietnam (Ing. Vietnam Committee on Human Rights, VCHR), telah menyampaikan pengaduan kepada Departemen Perdagangan Komisi Eropa pada 4 Februari 2025. Dalam aduan tersebut, ketua VCHR, Penelope Faulkner meminta kepada Uni Eropa agar organisasi itu segera menagih pertanggungjawaban Vietnam yang sudah melanggar klausul penegakan hak asasi manusia yang tertuang pada perjanjian tersebut. Vietnam dianggap melakukan penindakan keras terhadap pembela hak asasi manusia dan menolak pengajuan pengawas independen dari berbagai lembaga swadaya masyarakat untuk masuk ke dalam Kelompok Penasihat Domestik yang bertugas untuk mengawal bahwa Vietnam mematuhi kondisi lingkungan dan hak asasi manusia agar sesuai dengan kesepakatan perdagangan. Salah satu tindakan keras Vietnam terhadap pembela hak asasi adalah penangkapan Phạm Chí Dũng, seorang jurnalis independen pro hak asasi, pada 21 November 2019 setelah orang itu mengirim petisi ke Uni Eropa agar organisasi tersebut menunda perjanjian perdagangan bebasnya dengan Vietnam sebelum diratifikasi. Menjawab berbagai aduan yang telah disampaikan, Wakil Presiden Komisi Eropa, Kaja Kallas menyatakan bahwa Uni Eropa telah berulang kali mendesak Vietnam agar menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Desakan itu disampaikan dalam Dialog HAM UE–Vietnam pada 4 Juli 2024, dalam Komite Bersama Perjanjian Kerja Sama Kemitraan pada 22 Oktober 2024, serta pada Sub-Komite Perjanjian Kerja Sama Kemitraan mengenai Tata Kelola, Supremasi Hukum, dan HAM pada 21 Oktober 2024.

 Referensi 

 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 

 Pranala luar 
Situs Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam dari Direktorat Jenderal untuk Keamanan Perdagangan dan Ekonomi Uni Eropa
Teks lengkap Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa–Vietnam

Kategori:Artikel EUforia Wiki4Trade
Kategori:Uni Eropa
Kategori:Hubungan luar negeri Vietnam
Kategori:Perjanjian perdagangan bebas
Kategori:Perdagangan internasional