Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (disingkat TNP2K) lembaga yang dibentuk sebagai  wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K dibentuk berdasarkan  Tentang Percepatan  Penanggulangan Kemiskinan. TNP2K bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dan diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Susunan Keanggotaan
Tim Nasional
Susunan Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua TNP2K dijabat oleh Wakil Presiden, keanggotan lainnya terdiri dari menteri-menteri yang terkait. Terjadi perubahan struktur pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Peresiden Nomor 96 Tahun 2015, dimana terdapat 6 anggota tambahan dan 1 anggota dihapus karena lembaganya telah dibubarkan.

Ketua: Wakil Presiden Indonesia
Wakil Ketua:
Wakil Ketua I: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Wakil Ketua II: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sekretaris Eksekutif: 
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
Anggota :
Menteri Dalam Negeri
Menteri Keuangan
Menteri Sosial
Menteri Kesehatan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
Menteri Agama (2015–2024)
Menteri Riset dan Teknologi (2015–2021)
Menteri Ketenagakerjaan (2015–2024)
Menteri Komunikasi dan Informatika (2015–2024)
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2015–2024)
Menteri Kelautan dan Perikanan (2015–2024)
Kepala UKP3R (2009–2014)
Sekretaris Kabinet
Kepala Badan Pusat Statistik
Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua TNP2K
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK)
Untuk membantu koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
(TKPK) Provinsi dan Kabupaten dan Kota. TKPK bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan serta mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sesuai dengan kebijakan tim nasional.

Sekretariat Eksekutif
Sekretaris Ekskutif
Koordinator Penasehat Kebijakan
Penasehat Bidang Hubungan Kelembagaan
Penasehat Bidang Keuangan Dan Anggaran
Penasehat Bidang Penataan dan Regulasi
Penasehat Bidang Statistik
Kepala Sekretariat
Sekretariat Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Pelaksanaan Program
Sekretariat Data dan Informasi
Sekretariat Penataan dan Regulasi
Sekretariat Bidang Statistik
Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan
Kelompok Kerja Unifikasi Sasaran Keluarga Miskin
Kelompok Kerja Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin
Kelompok Kerja Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
Kelompok Kerja Usaha Mikro dan Kecil
Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi
Koordinator Kerjasama Multipihak Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Kerjasama Mobilisasi Dana
Kerjasama Konsolidasi Program
Monitoring dan Evaluasi
Catatan

Referensi

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Kemiskinan di Indonesia
Kategori:Pendirian tahun 2010 di Indonesia
Kategori:Lembaga yang didirikan tahun 2010
Kategori:Pembubaran tahun 2024
Kategori:Lembaga yang dibubarkan tahun 2024