Hubungan Kolombia dengan Malaysia

Hubungan Kolombia dengan Malaysia mengacu pada hubungan bilateral antara Kolombia dan Malaysia. Kolombia memiliki kedutaan besar di Kuala Lumpur, sementara kedutaan besar Malaysia di Lima, Peru merangkap untuk Kolombia. Kedua negara adalah anggota G77, Gerakan Non-Blok, dan Dewan Kerja Sama Ekonomi Pasifik.

 Sejarah 
Hubungan diplomatik antara kedua negara dimulai pada 19 Agustus 1978. Malaysia sebagian besar mendukung penerimaan Kolombia pada tahun 1994 ke dalam Dewan Kerjasama Ekonomi Pasifik.

 Hubungan ekonomi 
Kedua negara tersebut tergabung dalam Sistem Preferensi Perdagangan Global di antara Negara-Negara Berkembang yang merupakan perjanjian perdagangan preferensial yang ditandatangani pada tahun 1989. Kedua negara sepakat mengenai pentingnya bekerja sama pada isu-isu seperti perlindungan dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemberantasan masalah narkoba dunia, dan penguatan hubungan antar negara di kawasan Pasifik. Pada tahun 1989, Malaysia memberikan kontribusi sekitar $54.000 kepada Kolombia dalam pemberantasan perdagangan narkoba. Pada tahun 1994, Kolombia menyatakan minatnya untuk bekerja sama di sektor pertanian karena kedua negara memiliki iklim tropis yang sama, juga untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia. Negara tersebut juga berupaya untuk membentuk aliansi minyak kelapa sawit pada tahun 1999. Pada tahun 2001, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan bahwa pihaknya siap membantu Kolombia untuk mengembangkan industri minyak kelapa sawit mereka guna mengurangi ketergantungan Kolombia pada perkebunan koka.

 Perserikatan Bangsa-Bangsa 
Pada tahun 1989, Malaysia mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar dibentuk militer internasional untuk melawan kartel narkoba swasta dan tentara untuk membantu negara-negara seperti Kolombia. Pada tanggal 27 Oktober 1990, kedua negara bersama dengan Kuba dan Yaman menyuarakan kekhawatiran atas resolusi PBB yang akan membuat Irak bertanggung jawab atas dampak finansial yang berkaitan dengan invasi Kuwait. Akhirnya, sebuah kesepakatan dibuat untuk meningkatkan tekanan pada Presiden Saddam Hussein untuk menarik diri dari Kuwait dan mengakhiri Perang Teluk. Perang tersebut akhirnya berakhir pada tanggal 28 Februari 1991 dengan intervensi Koalisi Perang Teluk. Meskipun Malaysia dan Kolombia mendukung penggunaan kekuatan yang diizinkan PBB terhadap Irak, tidak ada negara yang berpartisipasi secara langsung dalam Koalisi. Pada tahun 2006, kedua negara mengajukan permohonan kepada Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa selama Protokol Montreal untuk Penguatan Internasional (IS). Komite meninjau aplikasi mereka bersama-sama dan menyetujui pendanaan sebesar $275.000 untuk kedua negara.

 Lihat pula 
 Hubungan luar negeri Kolombia
 Hubungan luar negeri Malaysia

 Referensi 

Malaysia
Kolombia