Investasi Uni Eropa di Indonesia

Investasi Uni Eropa di Indonesia merupakan implementasi kerja sama antara Indonesia dan negara-negara anggota Uni Eropa yang terjalin di bawah naungan strategi Global Gateway Uni Eropa dengan tujuan untuk meningkatkan investasi di sektor swasta di Indonesia serta mendorong pertumbuhan inovasi di dalamnya. Global Gateway merupakan rancangan strategi oleh Uni Eropa untuk pembangunan infrastruktur secara global dan berkelanjutan. 

 Latar belakang 
Indonesia kaya akan sumber daya alam, semisal Kalimantan Timur sebagai penghasil kelapa sawit dan batu bara, tetapi masih minim dalam pengolahan bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan nilai jual. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan negara-negara lain, terutama negara-negara Uni Eropa. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sementara negara Uni Eropa memiliki pengetahuan di bidang sains yang cukup mendalam serta penerapan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kerja sama investasi negara Uni Eropa dengan Indonesia, diharapkan dapat membantu pembuatan produk yang bernilai jual tinggi.

Indonesia dan Uni Eropa menapaki ranah kerja sama perdagangan serta investasi yang tertuang dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang dirancang sejak tahun 2012 dan secara resmi diimplementasikan pada 18 Juli 2016. Pada awalnya, perjanjian tersebut berfokus hanya pada perdagangan antar negara, tetapi Indonesia berharap agar perjanjian tersebut meluas ke ranah investasi. Hambatan yang dihadapi oleh Indonesia dalam kerangka kerja sama dengan Uni Eropa bukan hanya itu, tetapi juga persoalan pajak dan bea cukai di antara kedua belah pihak, serta masalah peraturan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi/Europe Union Deforestation Regulation (EUDR). Dengan adanya perjanjian tersebut, Indonesia dan Uni Eropa diharapkan dapat memetik kerja sama yang terjalin, tetapi pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak serta merta langsung dapat tercapai  mengingat kondisi ekonomi global yang tengah melambat serta krisis keuangan di Uni Eropa itu sendiri.
jmpl|Gedung Kantor Pusat Bank Investasi Eropa

 Kelembagaan 
Dewasa ini, kerja sama antara Uni Eropa dengan Indonesia terjalin melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui suatu kajian strategis yang dinamakan Attraction Plan for EU Investment in Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2024 dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan Uni Eropa dapat membuka investasi di Indonesia yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan ekonomi Indonesia secara meluas. Di samping itu, Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membentuk satuan kerja khusus yang dinamakan European Union Desk yang berfungsi sebagai fasilitator untuk mendorong tumbuhnya investasi strategis dari Uni Eropa di Indonesia. Fasilitas yang diberikan oleh EU Desk seperti panduan izin usaha, identifikasi proyek investasi yang potensial serta berupaya menjembatani adanya ketimpangan kebijakan antara Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa. Segenap regulasi dan kebijakan yang dianggap menghambat akan disederhanakan supaya proses investasi berjalan lancar, tapi dengan catatan bahwa kebijakan investasi antara beberapa pihak yang terlibat mesti seiring sejalan.

EU Desk yang berlokasi di kantor BKPM dijalankan melalui skema kerja sama Europe Union-Indonesia Cooperation Facility (EUICF). Dukungan ini berguna sebagai akses langsung atas kolaborasi yang terjalin. Dengan adanya dukungan finansial, investasi hijau jangka panjang yang membutuhkan biaya besar dapat difasilitasi seperti pembangunan energi terbarukan, transportasi rendah emisi, serta pertanian berkelanjutan.

 Program investasi 
Indonesia dan Uni Eropa berupaya untuk memperkuat kerja sama perdagangan, ekspor serta investasi melalui program ARISE Plus Indonesia (ASEAN Regional Integration Support-Indonesia Trade Support Facility) melalui skema perjanjian hibah senilai 10 juta euro (setara dengan Rp166 miliar) selama empat tahun. Program ARISE Plus Indonesia diimplementasikan dari tahun 2018 sampai 2023. Berkaitan dengan investasi, program ARISE Plus Indonesia dilaksanakan sebagai bentuk komitmen untuk mendukung BKPM dalam rangka merancang strategi menarik investor Uni Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

 Realisasi investasi 
Di bidang investasi, negara-negara Uni Eropa merupakan sumber investasi terbesar keempat bagi Indonesia. Jumlah investasi asing langsung yang diterima oleh Indonesia dari para investor Uni Eropa adalah sebesar 22,8 miliar euro pada tahun 2013, sementara pada tahun yang sama, investor Indonesia menanamkan investasinya di Uni Eropa sebesar 1,3 miliar euro.

Nilai investasi asing langsung/foreign direct investment (FDI) dari Uni Eropa ke Indonesia pada tahun 2010 sebesar US$ 900 juta lalu meningkat pada tahun 2019 sebesar US$ 2.6 miliar. Lalu, dalam rentang tahun 2019-2023, nilai investasi dari negara-negara Uni Eropa sebesar US$ 12,1 miliar yang didominasi oleh Belanda dengan nilai investasi sebesar US$ 8,2 miliar (68,1%). Tiga sektor terbesar investasi Uni Eropa tersebut meliputi listrik, gas dan air sebesar 23%, komunikasi dan logistik sebesar 16%, serta industri farmasi dan kimia sebesar 12%.

 Hambatan dan tantangan investasi 
Salah satu faktor penghambat investasi asing di Indonesia adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti kondisi jalan yang rusak, pasokan listrik yang minim, fasilitas umum yang tidak terawat, jumlah bandara yang terbatas. Semisal biaya transportasi cukup tinggi ataupun tidak ada jaminan akan pasokan listrik yang cukup maka investor asing akan membatalkan niatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Di samping itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan curah hujan tropis Indonesia yang cukup tinggi serta letaknya yang dikelilingi oleh Cincin Api Pasifik menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Faktor-faktor geografis tersebut berdampak kepada kelancaran pasokan barang dari luar negeri ke Indonesia.

Berkaitan dengan kelembagaan, tidak bisa ditampik bahwa birokrasi di Indonesia berbelit-belit yang menghambat proses kerja sama investasi dengan negara lain. Berdasarkan data dari Corruption Perception Index (CPI) tahun 2023, Indonesia adalah negara berperingkat 65 dari 180 negara dengan kasus korupsi terbanyak. Selain itu, data dari KPK menjelaskan bahwa dalam rentang tahn 204-2023, tercatat ada 344 kasus korupsi yang dilakukan oleh DPR serta DPRD. Kasus korupsi tersebut dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor asing kepada Indonesia, dan hal tersebut akan berimbas kepada lemahnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

kerja sama transregionalisme antara Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam EFTA juga merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia sebab negara-negara anggota EFTA bekerja sama pula dengan negara-negara di ASEAN seperti Thailand, Singapura, Malaysia.

 Investasi yang sudah diimplementasikan 
Ada banyak perusahaan Uni Eropa yang beroperasi di Indonesia terutama di sektor energi terbarukan, manufaktur, infrastruktur serta pengelolaan lingkungan yang memiliki visi misi yang sejalan dengan berbagai program pembangunan di Indonesia. Upaya Indonesia untuk meminimalisasi gas rumah kaca dan melestarikan hutan hujan tropis didukung kuat oleh Uni Eropa.

 Panas bumi/geotermal 
Investasi negara Uni Eropa di Indonesia dalam bidang energi panas bumi dilakukan oleh salah satu perusahaan dari Islandia yaitu KS Orka sebagai perusahaan patungan antara Hugar Orka ehf dan Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd (Kaishan) dengan nilai investasi sebesar US$ 2 miliar yang dimulai pada tahun 2016 dengan mengakuisisi 95% saham proyek Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) serta telah mendapat legalitas untuk memajukan Kawasan konsesi panas bumi di daerah Sorik Marapi, Mandailing Natal, Sumatra Utara. Kawasan tersebut seluas 626 kilometer persegi dengan system panas yang berasal dari system sesar. KS Orka pun berinvestasi di Nusa Tenggara Timur dengan mengakuisisi saham PLTP Sokoria dari PT Bakrie. Mayoritas saham dimiliki oleh KS Orka sebesar 95% dan sisanya dimiliki oleh PT Bakrie. kerja sama investasi yang terjalin antara Indonesia dengan Islandia melalui PT Orka merupakan Langkah yang cukup serius untuk mengembangkan transisi energi menuju energi terbarukan. Namun demikian, masih banyak tantangan serta hambatan yang dihadapi serta diatasi bersama-sama.

 Energi terbarukan 
Dalam perjanjian Paris/Paris Agreement, sebanyak 196 negara di dunia, termasuk Indonesia telah sepakat serta berkomitmen untuk berupaya mengurangi emisi gas karbon dioksida untuk mengatasi pemanasan global. Perjanjian tersebut merupakan hasil konferensi perubahan iklim yang diselenggarakan pada tahun 2015 di Paris, Prancis serta mulai diberlakukan pada tanggal 4 November 2016. Implementasinya adalah pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, serta bertransisi menuju energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Banyak negara mulai beralih ke energi matahari, angin, nuklir, air serta biomassa. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, tercatat ada enam wilayah di Indonesia yang memiliki potensi untuk mengembangkan energi terbarukan yakni Papua, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, serta Aceh.

kerja sama antara Indonesia dengan Prancis melalui French Renewable Energy Group sebagai hasil dari diplomasi bilateral yaitu investasi di bidang energi terbarukan, Indonesia mendapatkan dukungan sebesar 8,3 triliun dari Prancis.

Implementasi kerja sama antara Indonesia dan Finlandia terjalin dalam bidang energi dan lingkungan (Energy and Environment Partnership with Indonesia/EEP Indonesia) dengan menerapkan pemanfaatan limbah pertanian untuk dikonversi menjadi energi alternatif di wilayah Riau dan Kalimantan Tengah. Dengan adanya program ini, masyarakat di kedua wilayah tersebut belajar untuk memanfaatkan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik.

 Rencana investasi 

 Ekonomi biru 
Ekonomi biru merupakan kegiatan industri berbasis kelautan dengan tujuan untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan di bidang kelautan serta pengembangan sektor kelautan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk diperhatikan bahwa kegiatan ekonomi biru harus tetap mengutamakan kelestarian sumber daya laut. Dari segi sosio ekonomi, ekonomi biru diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan investasi, ekonomi biru ini merupakan peluang untuk kerja sama level internasional melintasi banyak benua. Untuk Indonesia sendiri, ekonomi biru merupakan peluang sekaligus tantangan. Dengan luas wilayah laut yang cukup besar seharusnya menjadikan Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi di hadapan dunia, tetapi kita masih belum mantap merumuskan konsep geopolitik dan geostrategis.

Ekonomi biru di Eropa sendiri diestimasi akan menyediakan 4,5 juta pekerjaan. Hal ini mencakup seluruh industri kelautan, baik yang berbasis di laut seperti perkapalan, perikanan, serta pembangkit energi, maupun yang berbasis di darat misalnya pelabuhan, pariwisata pantai/pesisir, budi daya perikanan serta ganggang darat. Investasi yang dilakukan oleh negara Uni Eropa ke depannya pun akan merambah ke hal-hal yang modern selain dari industri tradisional seperti yang sudah disebutkan di atas. Ekonomi biru modern seperti energi terbarukan berbasis sumber daya laut, bioteknologi kelautan, serta teknologi desalinasi.

Perkembangan industri kelautan yang begitu dahsyat ke depannya harus disertai dengan pencegahan kerusakan lingkungan seperti menumpuknya sampah plastik di laut, tumpahan bahan bakar minyak serta bahan-bahan kimia lainnya ke laut. Indonesia pun telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular dengan mengacu kepada peraturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sudah diratifikasi UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) atau disebut juga Konvensi PBB mengenai Hukum Laut pada tahun 1982.

 Pranala luar 

 https://www.bkpm.go.id/

 Referensi 

Kategori:Uni Eropa
Kategori:Artikel EUforia Wiki4Trade
Kategori:Investasi
Kategori:Investasi asing langsung