Pedoman Kakao dan Cokelat Eropa

Pedoman cokelat dan kakao di Uni Eropa adalah seperangkat aturan hukum, standar mutu, dan kebijakan keberlanjutan yang mengatur produksi, perdagangan, serta konsumsi kakao dan produk cokelat di wilayah Uni Eropa (UE). Regulasi ini bertujuan menjamin keamanan pangan, melindungi konsumen, serta mendukung praktik perdagangan dan pertanian yang berkelanjutan. Kerangka hukum utama mencakup Directive 2000/36/EC tentang produk cokelat untuk konsumsi manusia, General Food Law (Regulation (EC) No 178/2002), serta aturan keamanan pangan dan kebersihan (Regulation (EU) 2017/625).

 Latar belakang 
Uni Eropa merupakan pasar terbesar kakao dunia, dengan sumber utama dari Afrika Barat (Pantai Gading, Ghana) serta Amerika Latin. Tingginya konsumsi cokelat di kawasan ini memunculkan isu keberlanjutan, termasuk deforestasi, pekerja anak, dan rendahnya pendapatan petani kakao di negara produsen.

Eropa adalah importir biji kakao, pasta kakao, mentega kakao, dan bubuk kakao terbesar di dunia. Eropa juga merupakan pusat perdagangan penting untuk produk kakao dan cokelat. Permintaan akan kakao bersertifikat dan berkelanjutan di pasaran tinggi. Peraturan UE yang baru, seperti Peraturan Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (EUDR), kemungkinan akan berdampak besar pada impor kakao. Karena inflasi dan biaya hidup yang lebih tinggi memperketat anggaran rumah tangga, konsumen dapat memilih produk cokelat yang lebih murah. Pada saat yang sama, kenaikan harga kakao dapat mengurangi permintaan, yang dapat mengubah pasar karena keterjangkauan menjadi lebih penting daripada pilihan mewah.

Pasar kakao dan cokelat sangat berkembang khususnya di wilayah Eropa Pada tahun 2024, pasar biji kakao global bernilai USD 17,2 miliar. Diperkirakan akan tumbuh hampir 7% per tahun menjadi USD 24 miliar pada tahun 2029. Pasar cokelat industri global diperkirakan akan tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata 4,5% antara tahun 2023 dan 2030. Eropa memegang pangsa pasar terbesar dari biji kakao, produk kakao, dan cokelat. Pasar cokelat Eropa bernilai EUR 47,3 miliar pada tahun 2024. Ini adalah 43% dari pangsa nilai global, yang berarti bahwa ini adalah pasar terbesar di dunia. Permintaan yang kuat ini menjadikan Eropa importir biji kakao dan produk kakao terbesar di dunia. Pada tahun 2023, pasar kakao Eropa bernilai USD 9,89 miliar. Permintaan untuk kakao bersertifikat tinggi, dan segmen premium/organik juga berkembang. Hal tersebut mencakup data untuk Uni Eropa (UE) dan untuk Eropa secara keseluruhan. Di sini, Eropa mencakup semua negara Eropa, termasuk negara-negara non-UE di Eropa geografis, seperti Swiss, Inggris Raya, dan Norwegia.

 Kerangka hukum 
Aturan mengenai cokelat dan kakao di Eropa didasarkan pada:

a. Directive 2000/36/EC adalah sebuah direktiv dari Uni Eropa yang menetapkan ketentuan mengenai produk kakao dan cokelat untuk konsumsi manusia. Direktiv ini diadopsi pada 23 Juni 2000 oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, bertujuan untuk menyelaraskan definisi, spesifikasi komposisi, pembuatan, pengepakan, dan pelabelan produk kakao dan cokelat agar dapat diperdagangkan secara bebas dalam pasar internal Uni Eropa.  Direktiv ini dibuat atas dasar beberapa pertimbangan penting, antara lain:

 Kebijakan penyederhanaan direktiv vertikal terkait pangan agar fokus hanya pada persyaratan esensial supaya produk kakao dan cokelat dapat bergerak bebas di pasar internal. 
 Perbedaan peraturan nasional mengenai produk kakao dan cokelat menyebabkan hambatan perdagangan antar negara anggota.
 Perlu disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan perubahan selera konsumen.
 Pengaturan tentang penambahan lemak nabati selain cocoa butter hingga maksimum 5%, dengan kriteria tertentu, untuk memperbolehkan variasi produk tanpa mengurangi standar minimum kakao atau cocoa butter.
 Penegasan bahwa nama-nama dagang (sales names) yang ditentukan dalam Annex I berlaku secara harmonis di semua negara anggota, agar produk yang sesuai dengan definisi dapat dipasarkan di seluruh Uni Eropa. 
 Penerapan aturan pelabelan yang jelas dan benar untuk konsumen, termasuk jika produk mengandung lemak nabati selain cocoa butter.
 Pengakuan bahwa beberapa nama produk yang digabungkan dalam nama komposit tetap digunakan di beberapa negara anggota asalkan tidak membingungkan konsumen.
 Pemeliharaan pengecualian yang diberikan dalam direktiv terdahulu untuk Inggris dan Irlandia mengenai penggunaan istilah tertentu, dengan penyesuaian nama jika diperlukan (family milk chocolate). 
 Prinsip proporsionalitas yang menghimbau agar ketentuan hanya sebatas yang diperlukan untuk mencapai tujuan perjanjian pendirian Komunitas Eropa. 
 Pengakuan bahwa kakao dan lemak-lemak nabati yang digunakan sebagian besar berasal dari negara-negara berkembang dan bahwa penting bagi negara-negara UE untuk mempertimbangkan dukungan bagi perdagangan bersih (fair trade), khususnya untuk bahan baku cokelat. 

b. Regulasi (EC) No. 178/2002 (General Food Law) yang menjadi dasar keamanan pangan di Uni Eropa. Regulasi ini lahir setelah krisis pangan di akhir 1990-an, termasuk kasus penyakit sapi gila, yang mengguncang kepercayaan konsumen terhadap sistem pangan Eropa. General Food Law bertujuan mengembalikan kepercayaan dengan menciptakan sistem hukum pangan terpadu yang berlaku di seluruh negara anggota. Tujuan utama  dari regulasi ini adalah melindungi kesehatan manusia dan kepentingan konsumen, serta menjamin fungsi pasar internal. Terdapat dua prinsip yang ada di dalam regulasi ini yaitu Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) berlaku jika ada risiko serius terhadap kesehatan tetapi belum ada kepastian ilmiah penuh, tindakan pencegahan dapat diambil dan Prinsip transparansi bahwa publik berhak mengetahui risiko pangan yang relevan. Dengan adanya regulasi ini, didirikan Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA) sebagai badan independen yang memberikan penilaian risiko ilmiah mengenai pangan dan pakan. EFSA bertanggung jawab memberi saran ilmiah, komunikasi risiko, dan dukungan bagi kebijakan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan negara anggota. Struktur EFSA mencakup Dewan Pengelola, Direktur Eksekutif, Komite Ilmiah, serta Panel Ilmiah tematik.  Semua tahap produksi, pengolahan, dan distribusi pangan wajib memiliki sistem ketertelusuran (traceability). Operator bisnis pangan harus mampu mengidentifikasi pemasok dan pelanggan produk mereka.  Operator bisnis pangan bertanggung jawab memastikan keamanan produk pada tahap produksi dan distribusi. Jika ditemukan pangan yang tidak aman, operator wajib segera menarik produk dari pasar (withdrawal/recall).  Berdasarkan pasal 50, perlu dibentuk mekanisme peringatan cepat antar negara anggota, Komisi, dan EFSA untuk melaporkan risiko pangan atau pakan yang serius. Regulasi ini menciptakan kerangka hukum pangan terpadu di Uni Eropa, menggantikan aturan yang sebelumnya terfragmentasi. EFSA menjadi rujukan ilmiah utama dalam kebijakan pangan Eropa. Sistem ketertelusuran dan mekanisme penarikan pangan meningkatkan perlindungan konsumen dan transparansi rantai pangan. General Food Law kemudian dilengkapi dengan berbagai regulasi turunan, termasuk Hygiene Package (2004) dan reformasi tahun 2019 (Regulation (EU) 2019/1381) yang memperkuat transparansi penilaian risiko.

c. Regulasi (EU) 2017/625, yang dikenal sebagai Official Controls Regulation (OCR), adalah regulasi Uni Eropa yang mengatur sistem pengendalian resmi dan kegiatan lain untuk memastikan penerapan hukum pangan dan pakan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, kesehatan tumbuhan, serta produk perlindungan tanaman. Regulasi ini menggantikan beberapa aturan sebelumnya, termasuk Regulasi (EC) No 882/2004. Sebelum adanya regulasi ini, sistem pengawasan di Uni Eropa terfragmentasi, dengan peraturan berbeda untuk pangan, pakan, kesehatan hewan, dan tumbuhan. Regulasi (EU) No. 2017/625 memperkenalkan kerangka tunggal untuk mengoordinasikan pengendalian resmi di seluruh negara anggota, sekaligus meningkatkan transparansi, konsistensi, dan efektivitas pengawasan. Regulasi ini mencakup lingkup semua tahap rantai pangan dan pakan, mulai dari produksi primer hingga distribusi yang meliputi bidang kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, kesehatan tumbuhan, serta produk perlindungan tanaman.  Negara anggota wajib melakukan inspeksi, verifikasi, pengujian, dan audit untuk memastikan kepatuhan. Pengendalian dilakukan secara rutin, berbasis risiko, dan tanpa pemberitahuan jika diperlukan.  Setiap negara anggota harus menunjuk otoritas kompeten yang independen. Otoritas yang dimaksud wajib memiliki personel yang terlatih, sumber daya, dan prosedur transparan.  Terkait dengan uji laboratorium, ditetapkan jaringan European Union Reference Laboratories dan laboratorium nasional di masing-masing negara anggota sebagai referensi untuk memastikan standar ilmiah yang konsisten.  Dalam mekanisme penegakan hukum, jika ditemukan ketidakpatuhan, otoritas dapat mengenakan tindakan administratif, penarikan produk, hingga sanksi. Negara anggota diwajibkan menerapkan sistem sanksi yang efektif, proporsional, dan disuasif.  Informasi tentang hasil kontrol resmi harus tersedia untuk publik, dengan tetap menjaga kerahasiaan yang sah. Penerapan sistem berbagi data antar negara anggota dan Komisi Eropa.  Regulasi ini memperkuat kepercayaan konsumen terhadap keamanan pangan di Uni Eropa.  Peningkatkan konsistensi pengawasan antar negara anggota melalui standar tunggal. Dukungan terhadap sistem peringatan cepat pangan dan pakan (RASFF) serta mekanisme krisis pangan. Kemudian, memberi dasar hukum lebih kuat untuk kerja sama internasional terkait keamanan pangan, kesehatan hewan, dan kesehatan tumbuhan.

 Keberlanjutan dan Perdagangan 
Sebagai bagian dari European Green Deal, Uni Eropa memperkenalkan beberapa kebijakan terkait kakao:

 EU Regulation on Deforestation-Free Products (EUDR) 2023, berlaku penuh mulai 30 Desember 2024, yang melarang pemasaran kakao dari lahan terdeforestasi.
 Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D) 2024, yang mewajibkan perusahaan besar melakukan uji tuntas terhadap dampak sosial dan lingkungan dalam rantai pasok.

Kedua regulasi ini ditujukan untuk memastikan rantai pasok kakao bebas dari praktik yang merusak lingkungan maupun melanggar hak asasi manusia.

 Keamanan pangan 
Produk kakao yang dipasarkan di Uni Eropa harus memenuhi standar keamanan pangan, antara lain:

 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk produk olahan seperti bubuk, mentega, dan pasta kakao.
 Kontaminan pangan: diatur melalui Regulation (EU) 2023/915, yang menetapkan batas maksimum kadmium, residu pestisida, mikotoksin, dan hidrokarbon aromatik polisiklik (PAHs) dalam produk kakao.

 Kontaminan utama 
Kadmium: batas maksimum berbeda sesuai jenis cokelat, misalnya 0,10 mg/kg untuk cokelat susu dengan <30% kakao, hingga 0,80 mg/kg untuk cokelat dengan ≥50% kakao
.

 Residu Pestisida: Uni Eropa menargetkan penurunan penggunaan pestisida sebesar 50% pada 2030.
 Mikotoksin dan mikroba: diawasi ketat oleh Otoritas Keamanan Pangan Eropa (EFSA).

 Kritik dan tantangan 
Meskipun aturan ini meningkatkan standar keamanan dan keberlanjutan, penerapannya dianggap dapat membebani petani kecil di negara berkembang. Implementasi teknologi seperti geo-referencing lahan, sertifikasi, serta pengujian laboratorium seringkali membutuhkan biaya tinggi. Negara-negara produsen seperti Ghana dan Pantai Gading telah mulai menyiapkan strategi nasional untuk memenuhi tuntutan regulasi Uni Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu pasar utama bagi ekspor kakao Indonesia. Pada tahun 2022, sekitar 30–35% dari total ekspor kakao Indonesia ditujukan ke negara-negara anggota UE, terutama Belanda, Jerman, dan Belgia.  

Penerapan Directive 2000/36/EC dan regulasi turunannya menuntut agar produk kakao dan olahan cokelat dari Indonesia memenuhi standar mutu, ketertelusuran (traceability), dan batas maksimum kontaminan seperti kadmium. Hal ini menimbulkan tantangan bagi petani kecil dan eksportir yang harus menanggung biaya tambahan untuk sertifikasi, pengujian laboratorium, serta pemenuhan standar keberlanjutan.  

Selain itu, regulasi baru Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi (EU Deforestation Regulation/EUDR) yang akan berlaku penuh pada tahun 2025 diperkirakan berdampak signifikan terhadap rantai pasok kakao Indonesia. Eksportir diwajibkan membuktikan bahwa produk kakao tidak berasal dari lahan hasil deforestasi setelah tahun 2020. Hal ini menuntut penerapan sistem pemantauan berbasis geolokasi di tingkat perkebunan.  

Di sisi lain, peningkatan standar ini mendorong peluang bagi pelaku usaha Indonesia untuk masuk ke segmen pasar cokelat premium yang bernilai lebih tinggi. Beberapa perusahaan dan koperasi kakao di Sulawesi dan Sumatra mulai beralih pada praktik pertanian berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi internasional seperti Fairtrade atau Rainforest Alliance untuk mempertahankan akses pasar Eropa.Arifin, Busthanul (2023). "Indonesia Cocoa Sustainability and Global Market Access". Journal of Agricultural Policy Studies. 15 (2). Universitas Lampung: 45–62. Diakses Tanggal 13 September 2025.  
 Perbandingan internasional 
Aturan mengenai kakao dan produk cokelat di Uni Eropa umumnya lebih ketat dibandingkan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, regulasi ditetapkan oleh Food and Drug Administration (FDA) melalui Code of Federal Regulations (CFR) Title 21, khususnya bagian 163 yang mengatur standar identitas untuk kakao dan produk cokelat.  

Perbedaan utama antara Uni Eropa dan Amerika Serikat antara lain:
 Persentase kandungan kakao: Uni Eropa mensyaratkan batas minimum kandungan padatan kakao untuk kategori produk tertentu (misalnya 35% untuk cokelat biasa), sementara aturan FDA lebih longgar dan berfokus pada komposisi dasar tanpa ketentuan persentase serinci regulasi Eropa.  
 Penggunaan lemak nabati: Directive 2000/36/EC memperbolehkan hingga 5% lemak nabati non-kakao, sedangkan FDA hanya memperbolehkan penggunaan cocoa butter sebagai satu-satunya lemak utama dalam produk yang disebut "chocolate". Produk dengan pengganti lemak tidak boleh diberi label "chocolate", melainkan "chocolatey" atau "chocolate-flavored".  
 Labeling dan transparansi: Uni Eropa mewajibkan pelabelan rinci mengenai kandungan kakao, tambahan lemak nabati, serta ketertelusuran rantai pasok. Sementara di AS, aspek labeling lebih berfokus pada klaim gizi dan keamanan pangan, tanpa kewajiban traceability setingkat Eropa.  

Perbedaan regulasi ini berimplikasi pada strategi ekspor produsen kakao global, termasuk Indonesia. Produk yang memenuhi standar ketat Eropa umumnya juga dapat diterima di pasar Amerika, tetapi tidak berlaku sebaliknya karena perbedaan aturan pelabelan dan kandungan.
 Lihat pula 
 Chocolate Directive
 European Green Deal
 European Food Safety Authority
 International Cocoa Organization

 Catatan Kaki 

 Referensi 

 Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption. EUR-Lex.
 Regulation (EC) No 178/2002 (General Food Law).
 Regulation (EU) 2017/625 on official controls.
 Regulation (EU) 2023/915 on maximum levels for certain contaminants in food.
 Regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products (EUDR).
 Directive (EU) 2024/... on Corporate Sustainability Due Diligence (CS3D).
 European Food Safety Authority (EFSA). “Scientific opinions on contaminants in cocoa.”
 International Cocoa Organization (ICCO). Annual Reports.
 Teks lengkap Directive 2000/36/EC di situs EUR-Lex
 Versi  Directive 2000/36/EC di Legislation.gov.uk

 Pranala luar 

 European Commission – Cocoa sector
 Access2Markets – Cocoa HS Code 1801
 European Cocoa Association
 International Cocoa Organization
Kategori:Cokelat
Kategori:Uni Eropa