Pelanggaran asusila di Indonesia

Di Indonesia, perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran asusila dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan beberapa regulasi hukum. Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam KUHP, tindak pidana asusila, seperti melanggar kesusilaan di muka umum, diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 406 (KUHP yang baru), yang mengenakan ancaman pidana penjara. Sementara itu, UU ITE (Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 1) secara spesifik mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Lebih lanjut, UU TPKS menyediakan landasan hukum untuk menindak berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual non-fisik yang juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran asusila, dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 5. Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, yang besarannya disesuaikan dengan jenis dan bobot pelanggaran yang dilakukan. Penerapan sanksi ini memerlukan pertimbangan matang terhadap bukti, motif pelaku, dan dampak perbuatan terhadap korban.
 Lihat pula 
 Hukum pidana Indonesia
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 Kesusilaan
 Pelecehan seksual
 Referensi 

Kategori:Hukum pidana Indonesia
Kategori:Kejahatan seksual