Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi

Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi merupakan seperangkat regulasi untuk memastikan bahwa bahan baku yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang akan mengekspor produknya ke Uni Eropa maupun perusahaan-perusahaan dari negara manapun yang mengimpor produknya ke  Uni Eropa tidak berasal dari lahan yang mengalami penggundulan hutan setelah 31 Desember 2020. Adapun bahan baku yang dimaksud adalah kayu, kelapa sawit, kedelai, kopi, kakao, karet, serta daging ternak yang akan diolah. Peraturan Uni Eropa tentang produk bebas deforestasi/Europe Union Deforestation Regulation (EUDR) bukan hanya mengurangi aktivitas deforestasi, tetapi merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi perubahan iklim, melestarikan keanekaragaman hayati.
 Latar belakang 
Perusahaan-perusahaan agrobisnis di Eropa sudah cukup berkomitmen dalam menjaga pelestarian lingkungan, namun beberapa masih ada yang belum sepenuhnya memberantas deforestasi serta masih ditemukannya dugaan pelanggaran HAM seperti kerja paksa dan eksploitasi anak-anak, penggusuran dan pemindahan paksa warga demi mendapatkan lahan untuk perusahaan, serta kekerasan terhadap aktivis lingkungan hidup. Oleh sebab itu, regulasi terkait deforestasi yang cukup ketat mutlak untuk dibuat, dan juga UU produk bebas deforestasi pun harus sejalan dengan peraturan lokal semisal undang-undang hak guna lahan, undang-undang hak-hak buruh, dan juga undang-undang mengenai HAM yang dilindungi oleh hukum internasional. Selain hal tersebut, krisis iklim dipacu oleh dua hal yakni pengunaan bahan bakar fosil sebagai sumber emisi gas rumah kaca global, lalu yang keduanya adalah deforestasi.

Dengan demikian, EUDR dibuat sebagai upaya mitigasi krisis iklim dengan berdasarkan data yang ada pada Food and Agriculture Organization (FAO) bahwa terjadi penggundulan hutan seluas 420 juta hektar dalam rentang tahun 1990-2020.
 EUDR 
EUDR (European Union Deforestation Regulation/EUDR) disahkan oleh Parlemen Eropa pada tanggal 19 April 2023 melalui pemungutan suara, lalu sesudahnya, setelah mendapat persetujuan dari Dewan Uni Eropa. Setelah disahkan, EUDR resmi ditetapkan pada bulan Mei 2023, lalu akan diberlakukan secara efektif mulai dari Desember 2024 untuk perusahaan-perusahaan skala besar, dan pada bulan Juni 2025 untuk perusahaan-perusahaan skala kecil dan menengah dalam rangka memberikan waktu kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk beradaptasi dengan EUDR ini.

EUDR akan lebih efektif dijalankan jika negara-negara Uni Eropa dapat memilih dan menunjuk otoritas penegak hukum dan pejabat bea cukai yang tegas, kompeten sehingga diharapkan akan timbul efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Oleh karena itu, masing-masing negara Uni Eropa mesti menunjuk Lembaga atau kementrian selaku Otoritas Kompeten Nasional (National Competency Authority/NCA) yang berfungsi untuk memastikan bahwa EUDR dipatuhi.

Otoritas yang ditunjuk di masing-masing negara Uni Eropa dalam memberlakukan EUDR akan melakukan pendekatan berbasis risiko dalam memeriksa laporan serta meninjau proses uji tuntas perusahaan. Setiap tahunnya, otoritas tersebut mesti dapat menghitung secara tepat berapa persentase perusahaan serta produk-produknya yang disetujui. Otoritas tersebut seain memantau secara langsung juga menggunakan pihak ketiga dalam mengumpulkan informasi untuk mengecek perusahaan.Apa_Peraturan_UE_tentang_produkbebas_deforestasi.pdf

 Uji tuntas/Due Diligence 
EUDR juga menuntut agar perusahaan-perusahaan eksportir yang menjual produknya ke Uni Eropa untuk melakukan uji tuntas produk untuk memastikan bahwa rantai pasok perusahaan tersebut tidak merusak hutan. Aturan yang sama juga berlaku untuk perusahaan di Uni Eropa yang akan menjual produknya ke negara lain, mereka harus dapat menunjukkan rekam jejak komoditas dari mulai produksi, dan seluruh informasi dan data-data penting harus tercatat dan dapat diverifikasi oleh sistem.

Proses uji tuntas meliputi tiga tahapan yaitu pengumpulan informasi, penilaian risiko, serta mitigasi risiko. Pengumpulan informasi meliputi dua hal yaitu data geolokasi yang berupa koordinat lokasi di mana ketujuh komoditas tersebut ditanam. Langkah ini untuk memverifikasi bahwa lahan penanaman komoditas yang dimaksud bukan merupakan lahan deforestasi sejak 31 Desember 2020. Informasi yang kedua berkaitan dengan data-data perusahaan yang meliputi kuantitas produk, tanggal beserta waktu produksi, serta bukti-bukti yang mendukung bahwa perusahaan taat terhadap hukum lokal setempat seperti hukum penggunaan lahan, hak-hak pekerja, serta aturan mengenai perlindungan lingkungan, surat pernyataan pengecekan legalitas, informasi pabean, dan informasi sentralistis yang telah diatur oleh lembaga negara.

Pada tahap penilaian risiko, Uni Eropa akan mengkategorikan negara menjadi negara dengan risiko rendah, standar, dan tinggi. Negara berisiko tinggi terhadap upaya deforestasi akan diperiksa secara ketat. Komplesitas rantai pasok juga berpengaruh pada penilaian risiko ini sehingga perusahaan-perusahaan harus memeriksa secara ketat di setiap tahapannya apakah ada upaya pelanggaran hukum.

Mitigasi risiko yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada para pemasok bahan baku untuk berkomitmen terhadap upaya deforestasi. Pada umumnya, pemasok bahan baku merupakan para petani kecil yang perlu diberikan edukasi terkait keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan kepada para petani serta praktik langsung mengenai pertanian berkelanjutan dapat dikategorikan ke dalam proses langkah mitigasi risiko.

 Sanksi 
Ada beberapa sanksi yang akan diterima oleh perusahaan yang terbukti melanggar EUDR. Sanksi pertama berupa denda, perusahaan yang terbukti melanggar EUDR dapat didenda sampai dengan 4% dari omset tahunan perusahaan mereka. Jumlah denda akan bergantung pada tingkat pelanggaran dan akan diperiksa apakah itu merupakan pelanggaran berulang. Sanksi keuangan ini diatur sebagai pencegahan dan sebagai dorongan kepada perusahaan untuk berkomitmen terhadap EUDR. Sanksi kedua yaitu penyitaan produk oleh otoritas yang berwenang sehingga produk tersebut dilarang untuk beredar di pasaran. Sanksi yang ketiga yakni tidak adanya akses untuk pendanaan publik selama 12 bulan ke depan untuk tingkat pelanggaran sanksi yang serius atau berulang.

 Kebijakan yang sejalan dengan EUDR 
jmpl

 Kebijakan Kesepakatan Hijau Eropa/European Green Deal (EGD) 
EUDR adalah bagian dari kebijakan lingkungan Uni Eropa yang diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Ursula von der Leyen, termasuk European Green Deal dan strategi keanekaragaman hayati untuk tahun 2030.

Kebijakan EGD bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hutan serta ruang terbuka hijau di Eropa, mengurangi polusi, meningkatkan pajak karbon, menciptakan investasi yang lebih besar untuk bisnis berkelanjutan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang multi dimensi mencakup berbagai sektor dalam rangka transformasi Uni Eropa agar tercapai net zero emission serta sumber daya ekonomi yang efisien pada tahun 2050. Berkenaan dengan itu, Uni Eropa pun menciptakan regulasi yang tertuang dalam UU Anti Deforestasi Uni Eropa (Deforestation Free Supply Chain/DFSC) yang terbit pada tanggal 6 Desember 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Dengan adanya UU tersebut, Uni Eropa harus berkomitmen untuk meminimalisasi semua sumber energi yang tidak ramah lingkungan serta mempunyai jejak karbon yang tinggi.

 REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries) Plus 
Konsep mengenai REDD Plus telah dimulai sejak tahun 2007 dan dimatangkan dalam Perjanjian Paris. REDD Plus itu sendiri bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dari aktivitas deforestasi di negara-negara berkembang. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut disesuaikan dengan kapabilitas serta hambatan yang ada di masing-masing negara berkembang.

Dengan menggunakan kerangka kerja, negara-negara berkembang dapat memetakan kesiapan mereka untuk melaksanakan strategi dan program REDD Plus. Sebagai tahap awal, kebijakan REDD Plus dapat disinkronkan agar sejalan dengan strategi nasional di tiap-tiap negara. Dengan demikian, Uni Eropa akan membangun paket investasi yang akan menghasilkan pengurangan emisi dan pembiayaan berbasis hasil.

 Produk bebas deforestasi 
Ada tujuh komoditas yang termasuk dalam kategori produk bebas deforestasi yakni kelapa sawit, kayu, kopi, kakao, kedelai, karet, serta daging, beserta dengan produk-produk turunannya.

 Kelapa sawit 
Perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya deforestasi, terutama perkebunan di Asia Tenggara, utamanya di Indonesia dan Malaysia yang juga berdampak kepada berkurangnya hutan hujan tropis yang berfungsi sebagai paru-paru dunia di mana terjadi pertukaran antara karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan dengan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. EUDR diterapkan juga untuk produk-produk turunan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku pembuatan kosmetik, produk pembersih, dan biodiesel.

 Kayu 
Kayu banyak bersumber dari hutan di Eropa, Amerika Utara, dan wilayah tropis. EUDR bukan hanya diterapkan pada kayu mentah saja, tetapi juga untuk produk-produk turunannya semisal perabotan rumah tangga dan kertas.

Pembuatan biomassa kayu yang dimanfaatkan sebagai sumber energi merupakan penyebab deforestasi di Indonesia. Selain itu, kebutuhan akan pelet kayu sebagai produk biomassa tidak bisa dihindarkan atau dihentikan produksinya, mengingat Indonesia merupakan negara pengekspor pelet kayu ketiga terbesar setelah Vietnam dan Malaysia di wilayah Asia Tenggara. Di samping itu juga, pelet kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti fosil. Dengan kata lain, pembuatan pelet kayu cukup ironis. Produk pelet kayu berasal dari Hutan Tanaman Energi (HTE) sehingga memicu deforestasi, tetapi di sisi lain, pelet kayu juga berfungsi sebagai subtitusi bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Produksi pelet kayu menghasilkan emisi karbon yang lebih besar daripada produksi batu bara.

 Kopi 
Kopi pada umumnya berasal dari perkebunan di negara-negara Amerika Latin yang menyebabkan bukan hanya deforestasi, tapi juga degradasi lahan.

Ada beberapa langkah dan strategi yang mesti dipersiapkan para produsen kopi dalam rangka menerapkan EUDR. Langkah utama yaitu penerapan sistem penelusuran rantai pasok kopi, proses ini meliputi dokumentasi dan pelacakan dari mana biji kopi berasal, harus dipastikan bahwa biji kopi tersebut ditanam di lahan yang bebas deforestasi. Selain itu, juga ada sertifikasi semacam Rainforest Alliance serta UTZ untuk menjamin bahwa proses pengolahan kopi sesuai dengan praktik-praktik yang mendukung keberlanjutan lingkungan.  

Ketaatan terhadap EUDR bukan semata-mata sebagai formalitas saja tetapi juga untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Jika Indonesia menerapkan EUDR secara ketat dan konsisten, maka akan dapat mempertahankan akses pasar. Dengan kata lain, Indonesia sebagai pengekspor kopi dapat dipercaya di tingkat internasional sehingga dapat mempertahankan posisi Indonesia sendiri sebagai produsen kopi yang berkualitas dan berstandar tinggi.

 Kakao 
Kakao sebagai bahan baku pembuatan coklat, utamanya bersumber dari Afrika Barat, di mana perkebunan kakao turut andil terhadap upaya deforestasi. Oleh karena itu, EUDR bertujuan untuk mengurangi deforestasi di wilayah tersebut dengan membuat regulasi perdagangan kakao.
jmpl|Deforestasi di Brazil 

 Kedelai 
Kedelai secara umum digunakan sebagai makanan hewan dan juga untuk bahan baku di industri makanan, pembudidayaan kedelai berkontribusi terhadap deforestasi secara massif di hutan Amazon dan hutan Cerrado di negara Brazil serta Argentina. Di bawah regulasi EUDR, semua produk berbasis kedelai seperti tofu, susu kedelai, dan minyak kedelai harus dipastikan tidak ikut andil terhadap deforestasi.

 Karet 
Penanaman karet di Asia Tenggara, terutama di Vietnam dan Thailand menyebabkan alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian. EUDR bertujuan untuk memastikan bahwa karet dan produk turunannya tidak ikut menyumbang terhadap aktivitas deforestasi.

 Daging 
Industri daging berkontribusi besar terhadap deforestasi, di mana lahan peternakan dunia utamanya ada di Amerika Selatan, di mana hutan dibabat habis lalu dibuat semacam ladang gembala untuk ternak. Produk olahan daging beserta dengan kulit binatang ternak telah diatur dalam EUDR.

 Dampak EUDR untuk petani 
Para petani memerlukan waktu untuk mengimplementasikan EUDR sebab sertifikasi internasional atas tujuh komoditas tertentu berbiaya tinggi, tidak seperti sertifikasi lokal yang diterapkan Indonesia. Selain itu, mereka juga menghadapi kesulitan saat menerapkan teknologi digital dalam proses uji tuntas, terbatasnya sumber daya ekonomi untuk menunjang pelatihan dalam upaya pemahaman proses uji tuntas, dan biaya untuk peningkatan infrastruktur seperti biaya produksi serta pemeliharaan dalam rangka menerapkan standar EUDR. Sementara itu, pasokan ekspor ke luar negeri banyak disokong oleh para petani kecil. Dengan demikian, penerapan EUDR berdampak terbatasnya akses para petani untuk dapat mengirim komoditasnya ke luar negeri. Dampak yang lebih jauh lagi yakni melimpahnya komoditas di ranah domestik yang pada akhirnya akan menurunkan harga komoditas itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran serta dukungan dari pemerintah.

 Kontroversi 

 Pemanasan global 
Persoalan pemanasan global dan lingkungan berkelanjutan sudah mencuat sejak tahun 1990-an karena sudah banyak diangkat oleh PBB dan negara maju semisal negara di Eropa dan Amerika Serikat. Di beberapa negara berkembang sendiri yang masih banyak terdapat lahan yang cukup melimpah termasuk hutan, diminta untuk tidak melakukan perusakan hutan karena hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyelamatkan dunia dari dampak pemanasan global. Ironisnya, Amerika Serikat serta negara-negara Uni Eropa sendiri merupakan sumber utama penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Dengan kata lain, ada upaya yang dilakukan oleh negara-negara maju, termasuk Uni Eropa terhadap negara-negara berkembang untuk bertanggungjawab terhadap masalah pemanasan global dan deforestasi. Padahal, negara-negara maju dan berkembang sama-sama ikut andil dalam upaya perusakan lingkungan.

 Kelapa sawit 
Sejak tahun 1950-an, masyarakat Eropa mulai menyadari akan dampak buruk dari konsumsi lemak hewani. Oleh sebab itu, mereka mulai beralih ke minyak nabati seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak rapa, dan minyak jagung. Seiring bergulirnya waktu, mereka pun menyadari bahwa minyak sawit memiliki banyak keunggulan daripada minyak nabati seperti yang telah disebutkan yakni biaya produksi yang murah sehingga berpengaruh ke harga jual, proses pengolahannya jauh lebih efisien. Pada tahun 1980-an, permintaan akan minyak kelapa sawit meningkat tajam. Minyak sawit pun bukan hanya sebagai bahan makanan saja tapi juga dapat dimanfaatkan untuk deterjen serta kosmetik. Oleh karena itu, di balik sikap Uni Eropa yang begitu ketat terhadap EUDR dengan dalih ingin menciptakan lingkungan yang hijau, mereka berkeinginan agar minyak-minyak nabati buatan mereka tidak terpinggirkan posisinya dalam pasar global. Selain itu, mereka juga punya ambisi kuat untuk dianggap sebagai pionir dalam menciptakan revolusi hijau modern di dunia.

Berdasarkan data dari Palm Oil Agribusiness Strategic Police Institute (PASPI), tercatat pada tahun 2010, produksi minyak nabati di Uni Eropa sebesar 13,76 juta ton, sementara tingkat konsumsinya mencapai 20,56 juta ton. Dengan kata lain, hanya 66 persen kebutuhan terhadap minyak nabati disokong dari produksi dalam negeri, dan sisanya diperoleh dari mekanisme impor. Dewasa ini, minyak kelapa sawit bukan hanya sebagai bahan makanan tetapi juga sebagai sumber energi terbarukan atau biodiesel dan sebagai bahan baku industri oleokimia. 

Di sisi lain, Uni Eropa menilai bahwa Indonesia kurang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan dalam hal pembuatan minyak kelapa sawit mentah/crude palm oil (CPO). Di samping itu, Uni Eropa pun menerapkan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) yang membatasi produksi biofuel yang berasal dari minyak kelapa sawit. Kebijakan ini dinilai oleh Indonesia sebagai kebijakan yang diskriminatif karena di sisi lain produk biofuel dari Eropa yang berbahan baku minyak kedelai dan minyak bunga matahari akan semakin laku di pasaran karena tidak ada regulasi yang cukup ketat untuk mengaturnya.

Tantangan dari Uni Eropa dijawab oleh Indonesia melalui kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai jaminan bahwa proses pengolahan kelapa sawit tidak akan merugikan lingkungan, juga sebagai bukti kepada Uni Eropa untuk memastikan transparansi proses pengolahan kelapa sawit dari hulu ke hilir. Selain langkah-langkah tersebut di atas, Indonesia telah menggugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) atas upaya diskriminatif terhadap kelapa sawit.

 Perbedaan arti deforestasi 
Maisng-masing negara memiliki pengertian serta kriteria tersendiri mengenai deforestasi, dengan kata lain, belum adanya kesamaan pemahaman atau standar kriteria tentang deforestasi itu sendiri. Hal ini tentu akan berdampak ke depannya, terutama ketika terjadi masalah sehingga makna deforestasi itu menjadi tidak konsisten serta dapat diubah-ubah sesuai dengan kepentingan saat itu.

 Pranala luar 
Regulation - 2023/1115 - EN - EUR-Lex

 Referensi 

produk
Kategori:Artikel EUforia Wiki4Trade
Kategori:Perubahan iklim
Kategori:Deforestasi