Proyek IC

Proyek IC (, ) adalah suatu dugaan proyek rahasia terkait pemberiaan kewarganegaraan Malaysia kepada imigran (baik legal maupun ilegal) dengan memberikan dokumen identitas. Istilah lain yang digunakan adalah Proyek M yang mana huruf M merujuk pada mantan perdana menteri Mahathir Mohamad atas dugaan keterlibatanya dalam hal ini.Mutalib M.D. "IC Projek Agenda Tersembunyi Mahathir?" (2006) Praktik ini diduga terutama berpusat di negara bagian Sabah.

Tujuan Proyek IC diduga untuk mengubah pola demografi Sabah agar lebih menguntungkan pemerintah yang berkuasa dan partai politik tertentu, terutama terkait perubahan pola pemungutan suara pemilihan umum. Mantan senator dan anggota dewan negara bagian Chong Eng Leong menuduh pada tahun 2012 bahwa terdapat 700.000 "warga Proyek IC" dan 200.000 di antaranya terdaftar dalam daftar pemilih negara bagian.

Proyek ini, dalam bentuknya yang meluas dan intensif, diduga dimulai pada awal 1990-an setelah masuknya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) ke dalam politik Sabah. Namun, terdapat pula dugaan imigrasi massal dan naturalisasi migran pada tahun 1970-an di bawah pemerintahan Organisasi Nasional Sabah Bersatu (USNO), dan pada awal 1980-an di bawah pemerintahan BERJAYA. Dalam skala nasional, imigrasi gelap merupakan masalah sosial yang besar. Masalah ini terkait dengan dugaan pemilih bayangan yang juga terlihat di wilayah lain di Malaysia selama pemilu.

 Latar Belakang 
Borneo Utara (Sabah) bersama Sarawak, Singapura, dan Malaya membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Sabah merupakan negara bagian multiras tanpa ras mayoritas yang jelas, tetapi dengan Kadazan-Dusun sebagai kelompok etnis terbesar. Tidak seperti negara bagian lain di Semenanjung Malaysia, mayoritas penduduk asli atau bumiputra di Sabah adalah non-Muslim. Pada tahun 1960, negara bagian ini memiliki penduduk berupa:

 32% Kadazandusun
 23% Cina Malaysia,
 15,8% Muslim Lainnya,
 13,1% Bajau,
 5,5% Indonesia,
 4,9% Murut,
 1,6% Filipina,
 0,4% Melayu.

Berdasarkan komposisi etnis ini, Kadazan-Dusun mendominasi panggung politik dan kepala menteri pertama yang ditunjuk adalah Tun Fuad Stephens, seorang Kadazan-Dusun. Tun Fuad memainkan peran penting dalam negosiasi yang melibatkan kemerdekaan Sabah bersama dengan Tun Mustapha, seorang Bajau. Setelah pembentukan tersebut, Tun Mustapha diangkat menjadi gubernur (Yang di-Pertua Negeri). Setelah ini, berbagai partai politik, sebagian besar berbasis ras, bergantian memimpin pemerintahan. Organisasi Nasional Sabah Bersatu (USNO) Tun Mustapha mengambil alih negara bagian pada tahun 1967. Partai yang sebagian besar Muslim Bajau mengandalkan suara Muslim dalam pemilihan umum. Hal yang sama berlaku untuk partai lain yang berbasis di Kadazan atau partai berbasis Tionghoa, yang mengandalkan suara dari komunitas masing-masing. Kemudian, BERJAYA mengambil alih negara bagian. Partai ini lebih multiras dalam komposisi anggotanya, tetapi dipimpin oleh para pemimpin Muslim seperti Harris Salleh. Terdapat dugaan naturalisasi massal imigran ilegal selama masa jabatan Tun Mustapha dan Harris Salleh, termasuk klasifikasi imigran yang disengaja dengan nama pribumi selama masa pemerintahan BERJAYA.

Bahkan ada satu contoh di mana Harris Salleh secara terbuka mengakui telah melakukan dan merencanakan untuk membanjiri demografi Sabah demi umat Muslim. Selama Komisi Penyelidikan Kerajaan tentang imigran ilegal di Sabah pada tahun 2013, Harris Salleh juga menyatakan bahwa penerbitan kartu identitas dan pemberian kewarganegaraan kepada pengungsi dilakukan secara sah sesuai dengan Konstitusi Federal dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Ia menambahkan bahwa Perdana Menteri pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan pada awal tahun 1970 bahwa pengungsi Muslim dapat tinggal di Malaysia sementara pengungsi non-Muslim mungkin lebih suka pergi ke tempat lain.

 Referensi