Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) atau secara resmi berjudul Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah undang-undang parlemen yang memungkinkan perumusan omnibus law di Indonesia.

 Sejarah 
Setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja "inkonstitusional bersyarat", Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk "memperbaiki" undang-undang tersebut dari berbagai permasalahan yang menyertainya selama dua tahun. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak boleh menerbitkan undang-undang turunan berdasarkan undang-undang ini. Jika undang-undang ini tidak diperbaiki dalam waktu dua tahun, undang-undang tersebut akan dinyatakan batal demi hukum dan setiap perubahan yang dilakukan terhadapnya akan dibatalkan. Di antara permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang tersebut adalah karena undang-undang tersebut bersifat omnibus law, yang tidak diakui oleh sistem pembentukan undang-undang Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya, Undang-Undang No. 15/2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Demi mengamankan undang-undang dan juga RUU omnibus law lainnya, sebagai tanggapan atas putusan Mahkamah Konstitusi, DPR dengan cepat menyusun RUU untuk revisi undang-undang. Para perancang RUU tersebut berasal dari Dewan Pakar DPR, yang dipimpin oleh Dr. Inosentius Samsul sebagai perancang utama RUU. RUU tersebut membahas 15 permasalahan dalam sistem pembentukan undang-undang Indonesia yang menyebabkan pembentukan omnibus law di Indonesia menjadi mustahil.

Rancangan Undang-Undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 24 Mei 2022, mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022, dan akhirnya diundangkan pada tanggal 20 Juni 2022.

 Perubahan besar dalam sistem perundang-undangan Indonesia 
Undang-undang ini mengubah sistem perundang-undangan Indonesia, seperti:

 Pengesahan produk hukum yang ditandatangani Presiden seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden tidak lagi berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah undang-undang ini diterbitkan. Kewenangan pengesahan dialihkan dan dilimpahkan kepada Sekretaris Negara.
 Mekanisme perumusan pembentukan omnibus law.
 Penyediaan perbaikan teknis terbatas jika produk hukum mengandung kesalahan teknis seperti kesalahan ketik. Kesalahan besar seperti kesalahan substansi atau kesalahan isi tidak dapat diperbaiki dengan cara apa pun, kecuali harus dibatalkan dan dibuat baru.
 Penandatanganan elektronik untuk produk hukum disahkan dan disahkan oleh undang-undang ini. Sebelumnya, produk hukum diwajibkan untuk ditandatangani dengan tinta basah.

 Pranala luar 

 Presentasi Dr. Inosentius Samsul, Kepala Perancang RUU
 Naskah Akademik RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

 Referensi 

Kategori:Joko Widodo
Kategori:Pemerintahan Indonesia
Kategori:Sejarah hukum Indonesia
Kategori:Indonesia dalam tahun 2022
Kategori:Undang-undang Indonesia