Kebijakan Uni Eropa terhadap Industri Pertahanan dan Persenjataan

Kebijakan Uni Eropa terhadap Industri Pertahanan dan Persenjataan mencakup rangkaian inisiatif strategi, pendanaan, dan kerangka hukum yang dimaksudkan untuk memperkuat industri pertahanan Eropa, mencapai kemandirian strategis, dan memperluas kerja sama dalam sistem pertahanan kolektif.

 Dasar Hukum dan Tujuan Strategis 
Kebijakan industri pertahanan Uni Eropa memiliki dasar hukum dalam **Pasal 173 TFEU**, bagian dari kebijakan industri secara umum, dan dibentuk bertambah kuat melalui **European Defence Action Plan (2016)** dan pembentukan **European Defence Fund (EDF)** pada 2017 untuk mendukung kolaborasi penelitian dan pengembangan dalam sektor ini.

 Pendanaan Bersama dan Strategi Industri 
Melalui **European Defence Fund (EDF)**, Uni Eropa mengalokasikan sekitar €8 miliar untuk periode 2021–2027 guna mendukung R&D dan pengembangan industri pertahanan lintas negara anggota. EDF mendorong keterlibatan UKM dan startup dalam proyek pertahanan bersama.

 Inisiatif Taktis: EDIRPA dan ASAP 
Diperkenalkan pada 2023, **European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act (EDIRPA)** mendanai pembelian bersama produk pertahanan untuk menutup kebutuhan darurat anggota. Sementara **Act in Support of Ammunition Production (ASAP)** mendorong peningkatan produksi amunisi di Eropa.

 Strategi “Readiness 2030” dan Pendanaan Besar 
Pada Maret 2025, Komisi Eropa memperkenalkan strategi **Readiness 2030** (sebelumnya “ReArm Europe”) yang mencakup paket pendanaan hingga €800 miliar. Di dalamnya termasuk pinjaman €150 miliar bagi proyek pertahanan EU, dengan syarat "buy European" minimal 65% produk berasal dari UE, Norwegia, atau Ukraina.

 Merger dan Investasi untuk Industri Pertahanan 
Perubahan regulasi merger dan investasi untuk perusahaan pertahanan kini menyertakan pertimbangan aspek **ketahanan pertahanan** (“defence readiness”) dan mengakui kepatuhan perusahaan terhadap standar ESG—dengan pengecualian senjata terlarang—untuk memperlancar akses modal pada sektor ini.

 Kerangka Rencana Industri dan Reformasi 
Uni Eropa telah meluncurkan kebijakan seperti **European Defence Industrial Strategy (2024)** yang memperkuat interoperabilitas militer, riset kapasitas, dan memperkuat pertahanan kolektif. Termasuk juga strategi **Readiness 2030** untuk menyiapkan infrastruktur dan investasi, serta potensi pemanfaatan belanja kohesi untuk sektor pertahanan.

 Dampak dan Tantangan 
Kebijakan ini memperkuat kedaulatan Eropa di bidang pertahanan dan memperlancar produksi senjata indigen, tetapi juga menuai kritik terkait kemungkinan alokasi modal yang mengurangi alokasi untuk isu iklim dan keamanan lain.

 Lihat pula 

 European Defence Fund
 Permanent Structured Cooperation
 Common Security and Defence Policy
 Kebijakan keamanan Uni Eropa

 Referensi