Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (disingkat LUK-LH) adalah lembaga nonstruktural Indonesia yang dibentuk untuk melakukan uji kelayakan, sebagai pengganti lembaga sebelumnya, yakni Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Uji kelayakan lingkungan yang dimaksud, meliputi uji baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu udara, emisi, uji limbah, dan uji lainnya yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Lembaga ini terdiri dari tim pusat dan tim daerah, yang kemudian disebut Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK-LH)

Perbedaan dengan lembaga sebelumnya yakni Komisi Penilai Amdal dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota. Sehingga sangat dimungkinkan adanya perbedaan tingkat pemahaman Amdal oleh anggota KPA. Sementara TUK dibentuk oleh LUK-LH hanya ada satu LUK yakni di Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga memiliki kesamaan standar dan pemahaman dalam pengujian yang dilakukan anggota TUK-LH.

 Tugas 
LUK-LH bertugas untuk membantu Menteri Lingkungan Hidup
 Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 melakukan sertifikasi ahli;
 menyLrsun daftar kumpulan ahli bersertifikat;
 nrenyedliakan sistem informasi uji kelayakan yang merupakan bagian dari sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
 melakukan pembinaan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 melakukan rnonitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan

 Kepengurusan 
 Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup 
Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri dari dewan pengarah, ketua dan sekretaris lembaga, kepada divisi, serta anggota. Ketua Dewan Pengarah dijabat oleh Menteri Lingkungan Hidup. Berikut rincian kepengurusannya:
 Dewan Pengarah
 Ketua Dewan Pengarah
 Anggota Dewan Pengarah
 Ketua
 Sekretaris
 Kepala Divisi
 kepala divisi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 kepala divisi sertifikasi dan kapasitas Kompetensi
 kepala divisi sistem informasi uji kelayakan
 kepala divisi monitoring dan evaluasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
 Anggota
 Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup 
Keanggotaan TUK-LH, terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan Ahli bersertifikat. Jumlahnya minimal 10 orang, terbagi atas; 5 ahli yang telah tersertifikasi, dan 5 lainnya, dari instansi lingkungan hidup pusat dan daerah.

Catatan

 Referensi 

 Lihat pula 
 Kementerian Lingkungan Hidup
 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Kategori:Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Lingkungan hidup di Indonesia
Kategori:Pendirian tahun 2021 di Indonesia
Kategori:Organisasi yang didirikan tahun 2021