Hubungan Kuwait dengan Palestina

Hubungan Kuwait dengan Palestina merujuk pada hubungan bilateral antara Kuwait dan Negara Palestina.

Kuwait mendukung pembentukan Negara Palestina yang merdeka melalui solusi dua negara. Kuwait menyatakan tidak akan mengakui Israel sampai terbentuknya Negara Palestina yang merdeka.

 Sejarah 
Setelah Nakba, warga Palestina pindah ke Kuwait untuk bekerja. Perpindahan ini dipermudah setelah Kuwait menghapus persyaratan visa bagi warga Yordania. Jumlah warga Palestina yang pindah ke Kuwait meningkat setelah Perang Enam Hari ketika Israel menduduki Gaza dan Tepi Barat bersama dengan Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Dari tahun 1967 hingga 1969, 60 persen guru di Kuwait adalah warga Palestina. Kuwait memperkenalkan sistem kafala yang membatasi hak-hak non-warga negara dan menjadikan warga Kuwait bertanggung jawab atas non-Kuwait. Kuwait membatasi pendaftaran non-warga negara di lembaga pendidikan hingga 10 persen tetapi mengizinkan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk mengoperasikan sekolah bagi warga Palestina. PLO mencoba mencegah pengaruh organisasi radikal, seperti Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, dari meningkatkan pengaruh mereka di komunitas Palestina di Kuwait. PLO mengambil lima persen dari gaji warga Palestina sebagai pajak untuk Dana Nasional Palestina yang dikendalikan Fatah.

Pada tahun 1976, Kuwait menutup sekolah-sekolah yang dioperasikan Organisasi Pembebasan Palestina yang meningkatkan kepadatan di sekolah-sekolah negeri. Mereka membuat undang-undang yang mengharuskan ekspatriat untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah swasta. Pada tahun 1986, 200 dari 276 kursi yang disediakan untuk orang asing di Universitas Kuwait diberikan kepada warga Palestina. Pemerintah Kuwait memulai proses peningkatan jumlah warga Kuwait dalam pendidikan dan birokrasi dan mengurangi jumlah warga Palestina.

 Pengusiran warga Palestina setelah Perang Teluk 
Selama Perang Teluk, Organisasi Pembebasan Palestina dan Yasser Arafat mendukung Saddam Hussein dari Irak yang merusak hubungan dengan Kuwait. Palestina percaya bahwa mendukung Irak akan menjadi cara terbaik untuk mendirikan Palestina yang merdeka setelah Saddam berjanji untuk menghadapi Israel sebelum invasi. Kantor PLO di Kuwait menentang invasi tersebut tetapi kantornya di Bagdad dan Yordania mendukung invasi tersebut. Rafiq Shafiq Qiblawi, pejabat PLO di Kuwait, dibunuh oleh orang Irak karena menentang invasi tersebut. Meskipun demikian, citra orang Palestina di Kuwait rusak parah setelah Saddam Hussein menggunakan Front Pembebasan Arab dan Front Pembebasan Palestina (Fraksi Abu Abbas) dalam pendudukan Kuwait. 70 persen orang Palestina di Kuwait memboikot pekerjaan tetapi 30 persen terus melakukannya. Meskipun Palestina membantu Kuwait selama perang, termasuk merawat yang terluka dan membantu mendistribusikan bantuan, sejumlah besar warga Kuwait terus menyalahkan Palestina atas keberpihakan PLO terhadap Irak.

Orang-orang Palestina yang tinggal di Kuwait selama perang menderita hukuman kolektif atas kesepakatan Arafat dengan Saddam Hussein, meskipun banyak yang tidak setuju dengan sikap PLO. Setelah Amerika Serikat menarik pasukan Irak dari Kuwait, ratusan pemuda Palestina terbunuh dan/atau disiksa oleh perlawanan Kuwait. Orang-orang Palestina menjadi korban penahanan sewenang-wenang sebagai bagian dari diskriminasi terhadap komunitas Palestina. Orang-orang Palestina dipecat dari pekerjaan pemerintah dan dikeluarkan dari lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, Kuwait mengusir orang-orang Palestina yang tinggal di negara itu dalam apa yang dikenal sebagai Eksodus Orang Palestina dari Kuwait (1990-1991). Populasi Palestina menyusut dari 400 ribu menjadi 20 ribu. Kuwait juga menutup Kedutaan Besar Palestina.

 Permohonan maaf dan pemulihan hubungan 
Pada tahun 2004, Mahmoud Abbas menyampaikan permintaan maaf resmi kepada Kuwait karena berpihak pada Irak dalam Perang Teluk. Sebelumnya, Al Tayeb Abdul Rahim menolak untuk meminta maaf dan menyatakan Kuwait telah membuat Palestina menderita.

Pada tahun 2013, Kedutaan Besar Palestina di Kuwait dibuka kembali.

Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, Menteri Luar Negeri Kuwait, menyerukan diakhirinya perang Gaza, bantuan diberikan kepada Palestina, dan pembentukan Negara Palestina yang merdeka pada 30 Oktober 2023. Majelis Nasional Kuwait membahas perang di Gaza dengan mengkritik Israel dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kuwait menuduh Israel melanggar hukum internasional. Hamas memuji Kuwait atas sikap mereka. Kuwait menyumbangkan US$2 juta kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat. Putra mahkota Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah mengutuk Israel. Protes diadakan di Kuwait sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

 Lihat pula 
 Hubungan luar negeri Kuwait

 Referensi 

Palestina
Kuwait