Hubungan Gambia dengan Korea Utara

Hubungan Gambia dengan Korea Utara mengacu pada hubungan bilateral antara Gambia dan Republik Rakyat Demokratik Korea, yang dikenal sebagai Korea Utara di Dunia Barat. Hong Son-phy adalah duta besar merangkap untuk Banjul.

 Sejarah 
Presiden Dawda Jawara menjalin hubungan dengan Republik Rakyat Demokratik Korea pada Maret 1973, setelah sebelumnya meyakinkan Korea Selatan bahwa langkah tersebut –sejalan dengan kebijakan non-blok negara tersebut– tidak akan mengganggu hubungan dengan Seoul. Delegasi Gambia mengunjungi kedua Korea di akhir tahun yang sama – kunjungan ke Korea Utara tersebut membuat para delegasi Gambia tegang, yang menggambarkan "periode pendidikan politik yang tiada henti tentang masalah penyatuan Korea dari perspektif ideologis pejabat Korea Utara" yang harus mereka lalui sebagai sesuatu yang melelahkan. Dalam Komunike Bersama yang ditandatangani di akhir kedua kunjungan tersebut, Gambia menyatakan dukungan penuhnya untuk penyatuan kembali semenanjung secara damai tanpa keterlibatan pihak luar. Sebuah perwakilan Korea Utara kemudian dibuka di Banjul pada Juli 1975, dan negara tersebut menyumbangkan 203.235 dalasi Gambia untuk bantuan kekeringan.

Korea Utara telah mengembangkan hubungan non-pemerintah dengan negara tersebut sebelum pengakuan diplomatik. Pada tahun 1967, Serikat Buruh Gambia –serikat pekerja pertama di negara tersebut, yang umumnya menentang pemogokan militan– berafiliasi dengan Federasi Serikat Buruh Seluruh Dunia yang pro-Soviet, dan segera juga menjalin hubungan dengan pemerintah Korea Utara, dalam kedua kasus tersebut untuk mendapatkan pendanaan. Pada periode yang sama, Asosiasi Persahabatan Korea-Gambia dibentuk. Jurnalis dan politisi Melvin Benoni Jones menjabat sebagai presidennya selama beberapa waktu, menganjurkan hubungan yang lebih erat antara Gambia dan Korea Utara serta Uni Soviet.

Menurut autobiografi pensiunan Letnan Kolonel Samsudeen Sarr, Kementerian Pertahanan Gambia menjadi tuan rumah delegasi resmi ke Pyongyang pada Oktober 1996, mengunjungi antara lain Istana Matahari Kumsusan. Delegasi tersebut meminta untuk bertemu dengan Kim Jong Il, tetapi ditolak, konon karena pemimpin itu sedang berduka setelah kematian ayahnya Kim Il Sung pada tahun 1994. Para negosiator Korea Utara menolak rencana kerja sama militer yang diusulkan, menuntut pembayaran dari Gambia dalam bentuk uang tunai dan dolar Amerika Serikat. Namun, Korea Utara setuju untuk mengirim tim instruktur seni bela diri karate untuk memberikan pelatihan bela diri kepada militer Gambia.

Kim Yong-nam, Ketua Presidium Majelis Tertinggi Rakyat, melakukan kunjungan tiga hari ke Gambia pada bulan April 2010, bertemu dengan Presiden Yahya Jammeh, Wakil Presiden Isatou Njie-Saidy, dan sejumlah politisi terkemuka lainnya. Berbagai pernyataan mengenai kepentingan bersama, nilai-nilai bersama, dan persahabatan historis yang hangat antara kedua negara pun dikeluarkan.

Setelah merangkap sebagai duta besar untuk Gambia pada bulan Juli 2014 dan bertemu dengan para pemimpin negara, Hong Son-phy menyatakan bahwa negaranya bermaksud untuk bekerja sama dengan Gambia dalam bidang pertanian, pendidikan, perikanan, kesehatan masyarakat, dan konstruksi. Pada bulan Desember 2014, Gambia bergabung dengan sembilan belas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya dalam pemungutan suara menentang rujukan Korea Utara ke Mahkamah Pidana Internasional.

Di bawah pemerintahan Presiden Yahya Jammeh, Gambia kadang-kadang disebut sebagai "Korea Utara Afrika" atau istilah serupa, yang secara negatif membandingkan situasi hak asasi manusia dan struktur politik di kedua negara tersebut.

 Lihat pula 
 Hubungan luar negeri Korea Utara

 Referensi 

Korea Utara
Gambia