Korupsi di Maladewa

Korupsi di Maladewa tetap menjadi masalah yang terus berlanjut. Pada Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun 2024, yang menilai 180 negara pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Maladewa memperoleh skor 38. Berdasarkan peringkat skor, Maladewa menempati posisi ke-96 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara dengan peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur. Sebagai perbandingan dengan skor regional, skor tertinggi di antara negara-negara Asia Pasifik adalah 84, skor rata-rata adalah 44, dan skor terendah adalah 16. Sebagai perbandingan dengan skor global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).

 Korupsi politik 
Negara ini berada di bawah rezim Maumoon Abdul Gayoom selama tiga dekade. Pemerintahannya dimulai pada tahun 1978 dan berakhir dengan kekalahan dalam pemilu pada tahun 2008. Meskipun Gayoom dikenal karena mengembangkan industri pariwisata negara tersebut, masa jabatannya yang panjang diwarnai oleh tuduhan korupsi dan penyimpangan keuangan. Gayoom mendapat pujian karena memperkenalkan dan mengembangkan industri pariwisata mewah di Maladewa. Model ekonomi ini berhasil dan muncul sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara. Namun, model ini juga menjadi sumber korupsi, seperti yang terlihat dalam kasus alokasi sewa resor dan penjualan pulau. Laporan Al Jazeera English pada tahun 2016 mengungkap skema pencucian uang senilai $1,5 miliar, yang melibatkan pengusaha Singapura dan Malaysia. Pejabat negara juga ikut terlibat dalam skandal tersebut, seperti seorang hakim yang menerima dana negara dan seorang mantan wakil presiden yang dihukum karena mengambil keuntungan dari penjualan pulau dan laguna di Maladewa.

Gayoom juga dituduh melakukan praktik korupsi. Yang paling signifikan dilaporkan oleh auditor nasional Maladewa, yang menyebutkan pengeluaran pribadi Gayoom yang “tidak terkendali”. Pengeluaran ini mencakup renovasi istana nasional senilai $17 juta, pengadaan 11 kapal cepat, 55 mobil, dan kapal pesiar mewah senilai $9,5 juta yang menggunakan dana pemerintah.Mulberry, Matt. (2012). The Maldives: From Dictatorship to Democracy and Back? International Center for Nonviolent Conflict. https://www.nonviolent-conflict.org/wp-content/uploads/2019/03/Maldives-From-Dictatorship-to-Democracy-and-Back.pdf.

Beberapa skandal korupsi modern dan penyalahgunaan kekuasaan melibatkan pejabat tingkat tinggi. Salah satu yang paling menonjol adalah kasus yang melibatkan Perusahaan Pemasaran dan Hubungan Masyarakat Maladewa (MMPRC). Skandal yang pertama kali diungkap dalam laporan Al Jazeera ini melibatkan penggelapan lebih dari $90 juta oleh pejabat pemerintah. Kasus ini mencakup pengalihan dana MMPRC untuk mendanai pemilu parlemen tahun 2014. Selain itu, juga termasuk penyewaan setidaknya 50 pulau di negara kepulauan tersebut kepada perusahaan swasta tanpa lelang publik untuk menguntungkan pejabat pemerintah.Associated Press. (2022). "Ex-Maldives leader gets 11 years for money laundering, bribe". AP News. Pejabat tinggi yang terlibat termasuk mantan presiden Maladewa, Abdulla Yameen, yang merupakan saudara tiri Gayoom. Dia dituduh menerima suap dari perusahaan swasta dan menggelapkan $1 juta dari dana negara yang berasal dari hak pengembangan resor. Pada tahun 2022, pengadilan pidana menyatakan dia bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun.

 Dampak 
Korupsi telah memperburuk ketimpangan yang sudah ada di Maladewa, terutama memengaruhi kelompok rentan. Korupsi mengurangi kemampuan negara untuk menyediakan layanan penting akibat penyelewengan dana pemerintah. Hal ini terlihat jelas selama pandemi COVID-19. Industri pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan utama negara, terpukul dan pemerintah bergegas menangani pandemi melalui pengadaan darurat. Ekonomi yang melemah mengurangi kemampuan Maladewa untuk merespons krisis kesehatan masyarakat. Akibatnya, terjadi kegagalan dalam penyediaan layanan esensial, yang secara tidak proporsional memengaruhi pekerja migran yang merupakan sepertiga dari populasi Maladewa. Selain itu, sekitar 91.000 anak kehilangan akses pembelajaran formal karena sekolah ditutup.

Masalah ini semakin parah dengan adanya tuduhan korupsi akibat kurangnya transparansi dalam pengadaan alat kesehatan. Misalnya, laporan audit pemerintah menyebutkan bahwa pengadaan ventilator oleh Kementerian Kesehatan mengandung banyak penyimpangan.

Maladewa juga tidak mampu mengatasi masalah keamanan dan terpaksa tunduk pada tuntutan kelompok ekstremis Islam. Hal ini termasuk tindakan keras negara terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil, yang merupakan langkah yang diminta oleh kelompok ekstremis setelah mereka mengklaim bahwa para aktivis tersebut menghina Islam.

 Upaya pemberantasan 
Maladewa telah mencoba melakukan reformasi untuk menangani korupsi. Selama masa pemerintahan Presiden Ibrahim Mohamed Solih, yang menjabat pada tahun 2018, pemerintah membuat komitmen besar untuk melakukan reformasi. Inisiatif utama antikorupsi meliputi Undang-Undang Perlindungan Pelapor, yang mencakup legislasi yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Solih juga membentuk Investigasi Korupsi Besar yang dipimpin oleh komite yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus korupsi besar dan pencucian uang. Namun, reformasi ini sejauh ini gagal mengatasi korupsi yang telah mengakar dalam pemerintahan, kepolisian, dan pengadilan.

 Referensi 

Kategori:Korupsi di Maladewa
Kategori:Kejahatan di Maladewa
Kategori:Korupsi menurut negara