Revolusi Sosial Kota Surakarta

Revolusi Sosial Kota Surakarta merupakan Gerakan anti swapraja atau gerakan politik dan sosial yang bertujuan mengakhiri kekuasaan kerajaan serta mengubah struktur pemerintahan tradisional yang berbasis feodalisme. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem feodal yang dianggap tidak sejalan dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Puncak dari gerakan ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan sejumlah pejabat kerajaan, yang kemudian diikuti dengan penghapusan status Daerah Istimewa Surakarta.

 Masa setelah kemerdekaan 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, pemerintah pusat segera membentuk pemerintahan revolusioner serta pemerintahan daerah. Pada 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia menetapkan delapan gubernur untuk memimpin provinsi di wilayah masing-masing. Status Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta dipertahankan sebagaimana pada masa pendudukan Jepang, dan keduanya dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia di bawah administrasi langsung pemerintah pusat. Ketetapan ini ditegaskan melalui Dekrit Presiden tanggal 19 Agustus 1945 yang mengakui Kasunanan, Kasultanan, serta wilayah Mangkunegaran dan Pakualaman sebagai daerah khusus (Daerah Istimewa). Dengan demikian, wilayah Surakarta tidak termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah, yang saat itu dipimpin oleh Raden Panji Suroso, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang kemudian berperan penting dalam pemerintahan Direktorium Surakarta.

 Gerakan anti swapraja 
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah pusat segera mengambil langkah-langkah untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Pada Januari 1946, kelompok oposisi yang tergabung dalam Barisan Banteng melakukan penculikan terhadap tokoh-tokoh penting dari Keraton Kasunanan Surakarta, termasuk Susuhunan Paku Buwono XII, Kanjeng Ratu, dan Soerjohamidjojo. Meskipun aksi tersebut dilakukan dengan menjaga etika dan sopan santun khas budaya Surakarta, para tokoh tersebut ditahan tanpa akses komunikasi dengan dunia luar selama beberapa hari sebagai bentuk tekanan terhadap pihak keraton agar menyadari ketidakpuasan rakyat.

Tindakan penculikan dan ancaman terhadap otoritas keraton memperlemah posisi politik Kasunanan Surakarta. Dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya berpihak pada keraton mulai beralih menjadi penentangan terhadap keberadaannya. Situasi ini memperkuat posisi kelompok anti swapraja yang secara intensif menggalang konsolidasi dan mengajukan tuntutan untuk menghapus status swapraja Surakarta.

Berkurangnya dukungan terhadap keraton serta munculnya mosi yang mendapat dukungan dari mayoritas kekuatan politik di wilayah Surakarta, mendorong Susuhunan Paku Buwono XII untuk menyerah. Pada tanggal 30 April 1946, ia secara sukarela mengumumkan penghapusan otonomi politik Kasunanan Surakarta.

 Referensi 

Kategori:Gerakan sosial