Mochtar bin Prabu Mangkunegoro

Mochtar bin Prabu Mangkunegoro/ Mas Ngabehi Wirio Hadi Kusumo bin Mas Soemodiwirjo bin Kyai Mas Tedjo Kusumo bin Malayakusuma / Sunan Malang / Adipati Mas Adi Kusumo/ Sultan Ahmad Najamuddin I (ejaan arsip Belanda Mochtar bin Praboe Mangkoenegoro, lahir Jambi : 1890 - wafat Lumajang : 1949) adalah salah satu anggota Volksraad yang mewakili wilayah Sumatera Selatan. Ayahnya adalah Prabu Mangkunegoro/Prabunegara (keturunan Sultan Ahmad Najamuddin Palembang) yang memerintah sebagai perdana menteri Kesultanan Jambi. Selain menjadi anggota Volksraad, Mochtar juga bekerja sebagai pengawas di Departemen Pengairan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada era perang kemerdekaan, Mochtar memimpin regu Mochtar di Lumajang dan gugur dalam sebuah pertempuran di pagi hari melawan tentara Belanda di Babakan, Padang, Lumajang. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sering disalah-artikan dan mempersamakannya dengan tokoh lain yaitu Mochtar Prabu Mangkunegoro bin Arsyad (Gubernur Sumatera Selatan).

 Kehidupan Awal 
Mochtar bin Prabu Mangkunegoro dilahirkan di lingkungan Kesultanan Jambi. Ayahnya adalah Perdana Menteri Kesultanan Jambi dan masih merupakan keturunan Sultan Palembang. Sejak kecil Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sudah belajar ilmu agama dan pencak silat.  Ketika Kesultanan Jambi menjalin kerjasama militer dengan Kesultanan Turki dan Kekaisaran Jepang maka Pemerintah Kolonial Belanda menghapus kesultanan. Setelah Kesultanan Jambi kalah perang dan ayahnya menyerahkan Keris Pusaka Singo Merjayo, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro dan para bangsawan lainnya dibuang ke Pulau Jawa. Beberapa diantaranya dibuang ke Lumajang antara lain : Raden Perang bin Raden Syam, Pangeran Lomong, Raden Abdurrachman, Raden Surio bin Raden Sutoyudo ,  Raden Badik ,  Raden Djalil ,  Raden Sengkawang ,  Raden Achmad ,  Raden Muhammad Jatam , Raden Tanjung ,  Raden Surio bin Pangeran Wirokartiko , Raden Surio bin Pangeran Muhammad ,   Raden Prabu ,  Kemas Abdurrachman , Raden Soe-oed , Raden Keramo ,  Pangeran Singo , Raden Ali , Kemas Jenang Syahabuddin , Kemas Temenggung , Kemas Jakfar bin Kemas Temenggung , Kemas Haji Shaleh bin Kemas Temenggung , Kemas Lomong bin Kemas Temenggung.

Selain status bangsawannya diturunkan mereka juga dipekerjakan di departemen-departemen pekerjaan umum milik Pemerintah Kolonial Belanda. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sendiri dipekerjakan sebagai pengawas di departemen pengairan. 

Mochtar bin Prabu Mangkunegoro menikah dengan Sudarah dan dikaruniai empat anak (tiga laki-laki dan satu perempuan) yaitu : Wir (Djumain), Suma'inah, Sudaryo dan Sudarmo. Keempat nama putra-putrinya diambilkan dari penggalan nama kakeknya yaitu Sumodiwirjo (Ajun Jaksa Kediri dan Pembantu Adipati Malang). 

 Menjadi Anggota Volksraad 
Pada tahun 1930, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro menjadi anggota Volksraad mewakili daerah Sumatera Selatan. Bersama dengan MH. Tamrin dan anggota Volksraad lainnya, Mochtar bin Prabu Mangkunegoro aktif dalam Fraksi Nasional yang bertujuan untuk melakukan advokasi atas penangkapan tokoh-tokoh nasional termasuk Sukarno. 

 Perang Kemerdekaan 
Mochtar bin Prabu Mangkunegoro ikut terjun dalam perang kemerdekaan. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro memimpin sebuah regu gerilya bernama Regu Mochtar. Pasukan gerilya ini beroperasi di kaki Gunung Semeru dan menjadi bagian dari Kompi Kapten Kyai Ilyas. Kontak tembak terakhir pasukan ini melawan Belanda tercatat pada tahun 1949. Setelah serbuan yang membabi-buta oleh Pasukan Belanda pada tanggal 9 April 1949 maka Mochtar bin Prabu Mangkunegoro menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan tubuh penuh luka sementara istrinya yaitu Mbok Darah ditangkap Belanda. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh putranya yaitu Wir / Djumain yang bergabung dalam kompi Soekertijo dan menjadi anggota TNI hingga pensiun dan menjadi seorang carik di Desa Senduro. 

 Referensi 

 Regeerings - Almanak voor_Nederlandsch-Indië 1931
 https://www.visitlumajang.com/sejarah-monumen-joeang-kapten-kyai-ilyas--sebagai-tanda-tempat-pertempuran-terakhir/3243
 https://melangun.wordpress.com/2009/03/19/penjajahan-belanda/