Hasan Saleh (militer)

Letnan Kolonel (purn) Hasan Saleh adalah salah satu tokoh militer yang kontroversial dari Aceh. Ia pernah memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Ia juga salah satu komandan yang memimpin pasukan pada masa DI/TII Aceh.

Biografi hidupnya dibukukan dengan judul "Napoleon dari Tanah Rencong" yang ditulis oleh Akmal Nasery Basral dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2013.

 Masa Kecil 
Hasan Saleh adalah 4 bersaudara dari 3 ayah yang berbeda. Mereka dibesarkan di Kampung Pulo Kameng. Ia tinggal dan menikah dengan istrinya yang bernama Cut Asiah di kampung tersebut. 

 Karier Militer 
Pada awalnya ia tidak ingin menjadi seorang tentara, tetapi ketika Jepang membuka pendaftaran perwira, ia ikut mendaftar dan lulus. Pada awal kariernya ia menjabat sebagai Wakil Komandan Peleton 1 berpangkat Sersan di daerah Meureudu, Pidie Jaya.

Ketika provinsi Aceh dihapuskan oleh Mr. Assaat pada 14 Agustus 1950, Hasan Saleh sedang ditugaskan di Sulawesi untuk memadamkan pemberontakan Kahar Muzakar. Bersama dengan Batalion 110 Seulawah Jantan, ia berhasil menyelesaikan tugas tersebut dan melanjutkan dengan tugas selanjutnya yaitu memadamkan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS).

 Masa DI/TII 
Hasan Saleh dan pasukannya sedang berada di daerah Sidikalang ketika Daud Beureueh memproklamasikan DI/TII di Aceh. Pada awalnya ada beberapa perwira yang menyatakan siap untuk bergabung dengan pemberontakan, tapi akhirnya hanya Hasan Saleh dan pasukannya yang bergabung.

 Dewan Revolusi 
Kontroversi Hasan Saleh di DI/TII dimulai ketika ia mengambil alih kepemimpinan dari Daud Beureueh dengan mendirikan Dewan Revolusi bersama dengan Ayah Gani dan Amir Hussein Al-Mujahid. Ketika itu ia menjabat sebagai Menteri urusan peperangan NBA (Negara Bagian Aceh)/NII (Negara Islam Indonesia) dengan pangkat Kolonel (TII). Dewan Revolusi Aceh kemudian mulai merintis jalur komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menjalin perdamaian. Salah satu hasil kesepakatan mereka kemudian dituangkan menjadi Ikrar Lamteh.

Dewan Revolusi NBA/NII kemudian mengeluarkan Komunike No. 2 pada tanggal 26 Maret 1959 yang menyatakan Dewan Revolusi NBA/NII akan meneruskan permusyawaratan dengan pemerintah Republik Indonesia serta akan menjadikan musyawarah ini sebagai prinsip bukan taktik. Pernyataan ini mendorong presiden Sukarno untuk mengirimkan Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi ke Aceh untuk berunding dengan Dewan Revolusi dalam sebuah misi perdamaian yang dikenal dengan sebutan "Misi Hardi." Salah satu keputusan penting dari Misi Hardi adalah perubahan Daerah Swantantra Tingkat I Aceh menjadi Daerah Istimewa dengan otonomi seluas-luasnya terutama dalam hal keagamaan, adat dan hukum, serta pendidikan. Keputusan ini dikeluarkan oleh Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi mengeluarkan keputusan No. 1/Missi/1959 tanggal 26 Mei 1959.

 Pasca DI/TII 
Setelah mendapatkan amnesti dan abolisi dari Presiden, para anggota DI/TII kemudian kembali membaur dengan masyarakat. Banyak di antara mereka juga kembali aktif di kemiliteran.

Hasan Saleh sendiri sempat bergabung menjadi kelompok kerja Pemda Aceh yang dilantik oleh gubernur Ibrahim Hasan.

 Wafat 
Hasan Saleh meninggal dunia pada usia 73 tahun karena penyakit jantung. Selama hidupnya ia menerima tujuh bintang jasa, salah satunya adalah Satyalancana Penegak yang diberikan oleh Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan, Letjen TNI Soeharto yang dikeluarkan di Jakarta, tanggal 12 Maret 1968.

Rumah dan berbagai barang peninggalannya ada di Desa Teumeucet, Kemukiman Metareum, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie.

 Referensi 

Kategori:Tokoh Aceh
Kategori:Sejarah Aceh
Kategori:Negara Islam Indonesia