Konstitusi Eswatini

Konstitusi Eswatini adalah hukum dasar negara Eswatini (dulunya Swaziland) yang mulai berlaku pada 26 Juli 2005. Konstitusi ini menggantikan konstitusi sebelumnya yang telah ditangguhkan sejak 1973, ketika Raja Sobhuza II membubarkan parlemen dan memberlakukan pemerintahan absolut.

Sebuah konstitusi baru diumumkan pada 13 Oktober 1978, namun tidak secara resmi disampaikan kepada rakyat. Pada tahun 2001, Raja Mswati III membentuk sebuah komite untuk menyusun konstitusi baru. Draf konstitusi tersebut dirilis untuk dikomentari pada Mei 2003, dan mendapat kritik keras dari organisasi-organisasi masyarakat sipil di Eswatini, serta dari Amnesty International dan Asosiasi Pengacara Internasional, di antara pihak-pihak lainnya.

Di antara kritik Amnesty International ialah bahwa draf konstitusi Eswatini tidak memberikan perlindungan penuh atas hak kebebasan beragama, berekspresi, berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat; tidak sepenuhnya melindungi hak untuk hidup karena masih memperbolehkan penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat dalam situasi yang tidak mengancam nyawa; tidak mengakui hak ekonomi dan sosial sebagai hak yang dapat ditegakkan di pengadilan; hanya memberikan perlindungan sebagian terhadap hak-hak perempuan, termasuk tidak melindungi anak perempuan dan perempuan muda dari pernikahan paksa; serta lemah dalam menjamin imparsialitas dan independensi peradilan, terutama terkait proses pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, dan pemberhentian hakim.

Draf baru kemudian diajukan ke parlemen—yang sebagian besar bersifat penasihat—pada 4 November 2004. Draf ini dilaporkan tidak banyak berbeda dari versi tahun 2003.

Dua organisasi politik terbesar di Eswatini, yakni Gerakan Demokrasi Rakyat Bersatu (PUDEMO) dan Kongres Pembebasan Nasional Ngwane (NNLC), bersama dengan serikat pekerja, menantang draf konstitusi 2004 di Pengadilan Tinggi Eswatini. Namun, pada Maret 2005, pengadilan memutuskan untuk tetap memberlakukan larangan terhadap partai politik oposisi, mengacu pada dekrit Keadaan Darurat tahun 1973 yang dikeluarkan oleh Raja Sobhuza II. Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa, “Merupakan kewajiban dan fungsi pengadilan untuk menegakkan dan menerapkan hukum negara, terlebih lagi ketika menyangkut persoalan konstitusional”. Para pemohon menyatakan akan melanjutkan perkara ini ke Pengadilan Banding.

Serikat pekerja di Eswatini telah berulang kali menggelar aksi mogok untuk memprotes kurangnya hak-hak buruh dan politik serta isi draf konstitusi. Ini termasuk pemogokan umum pada tanggal 25 dan 26 Januari 2005, meskipun dilaporkan tidak diindahkan secara luas.

 Referensi 

 Pranala luar 


Kategori:Politik Eswatini
Kategori:Konstitusi menurut negara