Sejarah perbudakan di Indiana

Perbudakan di Indiana berlangsung dari masa pemerintahan Prancis pada akhir abad ke-17 hingga tahun 1826, meskipun masih ditemukan beberapa jejak praktik perbudakan setelah periode tersebut.

Perlawanan terhadap praktik perbudakan di Indiana mulai muncul sekitar tahun 1805. Pada tahun 1809, kaum abolisionis berhasil menguasai badan legislatif wilayah tersebut dan membatalkan sejumlah undang-undang yang sebelumnya memungkinkan keberlangsungan perbudakan. Ketika Indiana menjadi negara bagian pada tahun 1816, kaum abolisionis telah memegang kendali penuh dan melarang perbudakan dalam konstitusi negara bagian. Pada tahun 1820, Mahkamah Agung Indiana memutuskan perkara Polly v. Lasselle dengan membebaskan Polly Strong, yang menjadi preseden penting bagi pembebasan budak lainnya. Setahun kemudian, putusan pengadilan atas kasus Mary Bateman Clark juga membebaskannya dari perbudakan kontrak, menandai langkah besar menuju penghapusan sistem tersebut.

Setelah perbudakan dihapuskan, Indiana menjadi negara bagian perbatasan yang berbatasan langsung dengan wilayah negara-negara bagian budak di selatan. Warga Indiana, atau Hoosier, seperti Levi Coffin memainkan peran penting dalam jaringan Underground Railroad yang membantu para budak melarikan diri dari wilayah selatan menuju kebebasan. Indiana tetap memegang sikap antiperbudakan, dan selama Perang Saudara Amerika, negara bagian ini berpihak pada Union serta mengirimkan pasukan untuk mendukung perjuangan tersebut.
ka|jmpl| Wilayah Barat Laut (1787)
Pada tahun 1783, setelah berakhirnya Revolusi Amerika, wilayah yang kini dikenal sebagai Indiana dianeksasi oleh Amerika Serikat. Pada saat itu, perbudakan sudah menjadi praktik yang mapan di wilayah tersebut. Prancis, yang sebelumnya menguasai daerah itu sekitar dua dekade sebelumnya, bersama dengan sekutu mereka dari kalangan penduduk asli Amerika, telah mempraktikkan perbudakan di sana selama setidaknya 150 tahun sebelum wilayah tersebut berada di bawah kendali Amerika. Penjelajah Prancis René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle, memulai ekspedisinya ke wilayah Indiana pada akhir 1660-an dan dalam beberapa perjalanannya, ia ditemani oleh seorang budak dari suku Shawnee. Pada tahun 1787, Kongres menetapkan pengaturan wilayah tersebut melalui Ordonansi Barat Laut, yang secara tegas melarang praktik perbudakan dan kerja paksa dengan menyatakan bahwa "tidak boleh ada perbudakan maupun kerja paksa di wilayah tersebut." Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat kelonggaran. Mereka yang membeli budak di luar wilayah masih diizinkan untuk pindah dan menetap di wilayah itu bersama para budak mereka. Selain itu, praktik perbudakan yang telah berlangsung sebelumnya antara orang Prancis dan penduduk asli Amerika tetap diperbolehkan menurut aturan tersebut.

Banyak penduduk asal Virginia yang menetap di wilayah tersebut menafsirkan Ordonansi Barat Laut sebagai dokumen yang memperbolehkan mereka untuk tetap memiliki budak. Hal ini didasarkan pada pernyataan dalam peraturan tersebut bahwa warga Virginia "harus memiliki harta benda dan gelar yang diakui, dan dilindungi dalam menikmati hak dan kebebasan mereka." Dengan tafsiran ini, banyak dari mereka memilih untuk terus mempraktikkan perbudakan. Ketakutan terhadap potensi pemberontakan dari komunitas Prancis membuat pengadilan enggan mengambil tindakan tegas terhadap praktik perbudakan, termasuk terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menangkap kembali budak yang melarikan diri. Putusan pengadilan di Wilayah Michigan pada tahun 1807 menyatakan bahwa praktik perbudakan yang telah ada sebelumnya masih sah berdasarkan Ordonansi Barat Laut. Hal ini semakin menguatkan keyakinan para pemilik budak di Indiana bahwa kepemilikan budak mereka tetap legal.

 Referensi