One Big Beautiful Bill Act

One Big Beautiful Bill Act (Bahasa Indonesia: Rancangan Undang-undang yang Besar dan Indah), juga dikenal sebagai OBBBA dan OBBB adalah sebuah rancangan undang-undang rekonsiliasi anggaran pada Kongres Amerika Serikat ke-119.

RUU tersebut memperpanjang ketentuan utama Undang-Undang Pemotongan Pajak dan Pekerjaan 2017, yang akan berakhir pada akhir tahun 2025. RUU tersebut mencakup pengurangan pengeluaran pemerintah nonmiliter dan secara signifikan memangkas pengeluaran untuk Program Bantuan Gizi Tambahan (SNAP) dan Medicaid melalui persyaratan kelayakan yang lebih ketat. RUU tersebut juga mengalokasikan tambahan $150 miliar untuk pengeluaran pertahanan, mengurangi banyak kredit pajak energi bersih dari Undang-Undang Pengurangan Inflasi, dan meningkatkan pengurangan pajak negara bagian dan lokal (SALT) dari $10.000 menjadi $40.000. Menurut perkiraan awal CBO, hal ini akan menyebabkan 8,6 juta warga Amerika kehilangan cakupan Medicaid pada tahun 2034, 5,2 juta di antaranya karena ketentuan persyaratan kerja. Undang-undang ini memuat sejumlah ketentuan lain, termasuk pembatasan kemampuan untuk menahan pejabat federal karena penghinaan terhadap pengadilan karena gagal mematuhi perintah pengadilan.

Reaksi publik terhadap RUU ini diterima secara negatif dan ada penentangan dari kedua belah pihak. Elon Musk yang merupakan kepala Departemen Efisiensi Pemerintah secara de facto mengecam RUU tersebut sebagai sebuah undang-undang pembelanjaan besar-besaran, kemudian memanggil RUU tersebut "sangat menjijikan". Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika menentang ketentuan larangan regulasi negara terhadap kecerdasan buatan, yang telah dikritik oleh aktivis keamanan AI terkemuka, ilmuwan komputer, peneliti, dan akademisi lainnya. Setelah RUU itu disahkan, Marjorie Taylor Greene menyatakan bahwa ia akan menolak RUU versi final jika pasal-pasal tersebut tidak dihapus, beralasan risiko kecerdasan buatan. Keabsahan pasal tersebut dipertanyakan dan berpotensi melanggar Peraturan Byrd.

RUU ini diperkirakan oleh Congressional Budget Office akan menambah beberapa triliun dolar pada utang nasional Amerika Serikat. RUU ini disahkan oleh DPR pada tanggal 22 Mei 2025, dengan perolehan suara 215–214–1, sebagian besar berdasarkan garis partai.

Undang-undang ini memicu perseteruan antara Elon Musk dan Donald Trump.

 Provisi 
OBBBA memiliki beberapa ratusan pasal, diprediksi akan menambahkan sebanyak $3 triliun menuju hutang Amerika Serikat, sementara memangkas pendapatan pajak sebesar $4,46 triliun dalam periode 10 tahun. Undang-undang ini akan:

 Memperpanjang potongan pajak 2017 
Memperpanjang secara permanen tarif pajak individu yang ditandatangani Trump menjadi undang-undang pada tahun 2017, yang akan berakhir pada akhir tahun;

 Batas Pajak Negara Bagian dan Lokal ("SALT") 
Menambah batas pemotongan pajak di tingkat negara bagian dan lokal menjadi $40,000 untuk wajib pajak yang mendapatkan penghasilan kurang dari $500,000 setahun, dengan batasan kembali ke $10.000 setelah 5 tahun, dengan perkiraan biaya $142 miliar. Anggota DPR Elise Stefanik, Mike Lawler, Nick LaLota dan Andrew Garbarino dari New York, Young Kim dari California, dan Tom Kean Jr. dari New Jersey membuat kesepakatan ini dengan Ketua DPR Mike Johnson sebagai imbalan atas suara mereka;

 Provisi terhadap Alaska 
Untuk mendapatkan dukungan dari senator Alaska, RUU ini mencakup pengurangan pajak yang lebih besar bagi kapten kapal penangkap ikan paus dan proses pengabaian untuk pengecualian pemotongan dana SNAP yang direncanakan untuk Alaska beserta Hawaii.

 Batas Utang 
Batas hutang Amerika Serikat dinaikkan sebanyak $5 triliun.

 Anggaran pertahanan 
Porsi pertahanan dalam RUU ini akan dialokasikan sebanyak $150 miliyar di anggaran pertahanan. Anggaran yang termasuk yakni:

 $29 miliyar di pembangunan kapal
 $25 miliyar untuk sistem pertahanan Golden Dome
 $25 miliyar untuk amunisi
 $16 miliar untuk inovasi militer dan kecerdasan buatan, termasuk anggaran untuk sistem nirawak
 $15 miliar untuk penggentar nuklir
 $12 miliar untuk memperbaiki operasi di wilayah Indo-Pasifik
 $25 miliar untuk berbagai infrastruktur militer dan pembaikan rumah dinas
 $23 miliar untuk anggaran United States Coast Guard

 One Big Beautiful Bill Act 

 Dewan Perwakilan Rakyat 
Naskah lengkap rancangan undang-undang tersebut diungkapkan oleh Fraksi Partai Republik di DPR pada tanggal 28 April 2025, kecuali bagian pajak, yang ditunjukkan pada tanggal 12 Mei 2025.

Bagian pertahanan dari RUU tersebut akan mengalokasikan tambahan $150 miliar dalam pengeluaran pertahanan. Sebagian besar dana akan digunakan untuk pesawat nirawak tanpa awak, termasuk pesawat nirawak kamikaze, sistem pesawat nirawak, kapal nirawak, dan pesawat nirawak bawah air.

Bagian keamanan perbatasan dari RUU tersebut mengalokasikan $70 miliar untuk keamanan perbatasan, termasuk $46,5 miliar untuk penghalang di perbatasan, $5 miliar untuk perbaikan fasilitas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP), $4,1 miliar untuk merekrut petugas Patroli Perbatasan dan CBP tambahan, $2,7 miliar untuk meningkatkan pengawasan perbatasan, $2 miliar untuk staf CBP, dan $1 miliar untuk teknologi inspeksi, menciptakan kemampuan CBP untuk melakukan deportasi sebanyak 1 juta orang setiap tahun.

 Pemunggutan suara dari Partai Demokrat 
Pengesahan RUU secara sengit tersebut menimbulkan perpecahan dan pengecaman internal di Fraksi Partai Demokrat, yang kalah suara karena kehilangan tiga kader tua mereka yang meninggal (Raúl Grijalva dari Arizona, usia 77; Sylvester Turner dari Texas, usia 70; dan Gerry Connolly dari Virginia, usia 75) pada lima bulan pertama 2025. Connolly meninggal satu hari sebelum pemunggutan suara di DPR setelah mengidap kanker sebulan yang lalu. Jika salah satu dari mereka masih hidup dan mengikuti pemunggutan suara di DPR berdasarkan partai, RUU tersebut akan ditolak dan dikembalikan ke komite.

 Senat Amerika Serikat 
Setelah disetujui di DPR, RUU dibawa ke Senat Amerika Serikat untuk dikonsiderasi. Ketua Mayoritas Senat John Thune menargetkan agar RUU yang diamandemen oleh Senat bisa dijadikan UU sebelum Hari Kemerdekaan, 4 Juli 2025.

 Permusuhan Trump-Musk 
Undang-undang ini memicu perseteruan antara Elon Musk dan Donald Trump.

Pada 5 Juni 2025, Donald Trump menerima kunjungan bilateral Kanselir Jerman Friedrich Merz di Kantor Oval. Di pertemuan tersebut, Trump menyatakan bahwa ia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Elon Musk, tetapi ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap oposisi Musk terhadap RUU tersebut, dan menyatakan bahwa ia memenangkan pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2024 di Pennsylvania tanpa bantuannya dan Musk mengkritik RUU tersebut demi kepentingannya di Tesla, Inc. yang telah menerima subsidi pemerintah, Musk merindukan masanya di Gedung Putih, membandingkannya dengan mantan ajudannya yang menjadi kritis terhadap Trump setelah meninggalkan pemerintahannya. Menanggapi komentar Trump bahwa Musk "mengetahui seluk-beluk rancangan undang-undang itu lebih baik daripada siapa pun" di ruangan itu, Musk mengatakan di Twitter bahwa ia tidak memiliki kesempatan untuk membaca rancangan undang-undang itu. Musk juga menanggapi komentar Trump secara langsung, menyatakan bahwa Trump tidak tahu terima kasih dan Kamala Harris akan menjadi presiden pada saat itu jika Elon Musk tidak mendukungnya. Elon juga mencuitkan berbagai postingan Trump yang lama di Twitter mengecam peningkatan utang nasional, dengan nada mengejek dalam satu posting bahwa Trump digantikan oleh "orang yang mirip" sembari bertanya "Dimanakah Trump yang ini?". Ia menolak klaim Trump bahwa ia mulai mengkritik RUU tersebut setelah upaya untuk menghapus pemotongan subsidi kendaraan listrik gagal.

Musk kemudian menuduh Trump telah melakukan pelecehan seksual bersama dengan Jeffrey Epstein dan mengklaim, tanpa bukti, bahwa rilis berkas-berkas tersebut telah dihentikan sebagai akibatnya.

 Reaksi publik 

 Dukungan 
Menurut situs resmi Gedung Putih Whitehouse.gov, ada sekitar 265 organisasi, perusahaan dan tokoh masyarakat telah menyatakan dukungan publik terhadap RUU tersebut, termasuk AT&T, American Airlines, Comcast, 3M, Delta Air Lines, Federasi Ritel Nasional, Federasi Pembayar Pajak Nasional, dan Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kristi Noem.

 Oposisi 
Jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas warga Amerika menentang ketentuan larangan regulasi negara terhadap kecerdasan buatan.

Moody's, yang memberi peringkat obligasi, adalah yang terakhir dari tiga lembaga pemeringkat kredit yang menurunkan peringkat utang AS dari AAA, dengan alasan upaya untuk meloloskan RUU tersebut.Ben Werschkul (May 19, 2025) Moody's downgrade rattles stocks but not Republicans pushing Trump's 'big beautiful bill’ Yahoo Finance. Accessed May 28, 2025.

The Atlantic, CNBC, The New York Times, dan Vox menyatakan bahwa ini adalah transfer kekayaan terbesar dari orang miskin ke orang kaya dalam sejarah Amerika, dengan CNN dan Fortune menyebut RUU tersebut sebagai "Reverse Robin Hood Bill" (Bahasa Indonesia: RUU Kebalikan Robin Hood). Ketua Minoritas Senat Amerika Serikat Chuck Schumer juga mengejek RUU tersebut dengan menyebutnya RUU Kita Semua Akan Mati (Bahasa Inggris: We're All Going to Die Act), mengacu pada komentar yang dibuat oleh senator Republik Joni Ernst di sebuah acara balai kota.

Elon Musk, pemimpin de facto Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) mengecam RUU tersebut sebagai sebuah undang-undang pembelanjaan besar-besaran, kemudian memanggil RUU tersebut "sangat menjijikan". Senator Rand Paul (R-KY) dan Mike Lee (R-UT) juga mendukung kritik Musk, dengan Lee menulis bahwa "Senat akan membuat RUU ini lebih baik". Oposisi dari Partai Republik di Senat berasal dari sayap libertarianisme.

 Lihat pula 

 Reformasi pajak

 Referensi 

Kategori:Donald Trump
Kategori:Peraturan perundang-undangan Amerika Serikat