Sebastian Cornelius Nederburgh

Sebastiaan Cornelis Nederburgh lahir pada 7 Maret 1762 di Den Haag dan meraih gelar hukum di Leiden. Pada 1787 ia diangkat sebagai advokat Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), sehingga kariernya langsung terkait dengan pemerintahan kolonial di Asia. Diangkat sebagai gubernur jenderal VOC pada 1791, ia tiba di Batavia dalam keadaan perusahaan sedang mengalami krisis keuangan. Menjelang akhir abad ke-18, Nederburgh mengusulkan serangkaian kebijakan penghematan besar termasuk wajib kerja untuk mengatasi defisit VOC. Bertentangan dengan pendekatan progresif Dirk van Hogendorp, kebijakan ini mencerminkan orientasi konservatifnya dalam mempertahankan monopoli.

Kebijakan yang dibuat Nederburgh menyebabkan konflik utama di Batavia terjadi antara Nederburgh dan Dirk van Hogendorp, yang mendukung upah adil dan perdagangan bebas. Hogendorp diusulkan oleh pihak liberal, tetapi akhirnya kebijakan konservatif Nederburgh menang dalam penetapan Piagam 1801, mempertahankan otoritas kolonial yang lebih ketat. Piagam 1801 berisi peraturan negara yang memberikan hak monopoli dagang dan kekuasaan administratif kepada pemerintah Belanda atas wilayah bekas kekuasaan VOC di Asia, termasuk Nusantara. Melalui piagam ini, kontrol atas perdagangan dan pemerintahan di wilayah tersebut beralih dari perusahaan swasta (VOC) ke negara, dalam hal ini Belanda. Kebijakan konservatif ini memperkuat kontrol administratif VOC yang berada langsung di bawah pemerintahan Belanda. Penerapan kerja paksa dan monopoli dagang mempersempit ruang gerak masyarakat lokal dan struktur sosial tetapi berhasil merestrukturisasi pengelolaan keuangan kolonial, meski mengundang kritik dari liberal Eropa.

Pada 1799, Nederburgh mengundurkan diri dan meninggalkan Batavia. Saat berlayar pulang ke Eropa, ia ditangkap Inggris sebelum dibebaskan pada 1800. Kritikan dari Hogendorp dan para pendukung liberal tetap kuat, meskipun Nederburgh secara resmi dibebaskan dari tuduhan pada 1803 sebelum kembali berkarier di Belanda. Reformasi konservatif Nederburgh telah membatasi hak-hak masyarakat lokal dan memperbanyak eksploitasi ekonomi. Meski gagal menyelesaikan krisis VOC sepenuhnya, pendekatannya meletakkan dasar bagi sistem kolonial yang lebih terpusat. Kebijakan ini berdampak hingga masa Ethical Policy awal abad ke-20, dengan pola kendali pemerintahan dan ekonomi lokal.

 Referensi