Sejarah penambangan timah di Indonesia

Sejarah penambangan timah di Indonesia adalah mencakup sejarah penambangan timah sejak era prakolonialisme hingga saat ini. Indonesia memiliki sejarah penambangan timah yang cukup panjang dan merupakan salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia. Per-tahun 2024–2025, Indonesia menduduki posisi ketiga setelah Cina dan Myanmar. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia berada di peringkat kedua. Menurut Kementerian ESDM, cadangan timah Indonesia mencapai 1.592.208.743 ton bijih timah dan logam mencapai 572.349 ton. Penambangan timah dapat ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia Barat, antara lain Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara.

Berdasarkan Prasasti Kota Kapur di muara Sungai Mendu, Bangka Barat, timah diperkirakan telah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sejak abad ke-7. Penambangan timah dilakukan secara rahasia oleh kerajaan Sriwijaya sejak itu. Sejarawan Prancis, George Cœdès, menyatakan bahwa banyak pelaut dari India yang berdatangan ke Wangka (timah dalam bahasa Sansekerta) sebelum abad ke-1. Ini mengacu pada nama-nama lain Bangka yang terdokumentasi dalam peninggalan sejarah, seperti dalam Millndrapantha, buku sastra Hindu abad ke-1 dan Nidessa, buku suci Hindu-Buddha. Bangka pernah disebut sebagai Vanka (Wangka), Monopin, Mayit-Dong, China Bato, dan Banka. Sehingga, ada dugaan kuat bahwa timah telah mulai digunakan sejak abad pertama. Namun, bukti penggalian timah secara massal tertua hanya dapat ditemukan sampai 1709 di Toboali, Bangka Selatan. Masyarakat pada zaman kerajaan memanfaatkan timah untuk alat tukar, bahan prasasti, bahan pembuat mata uang, perkakas berburu, dan perhiasan. Penggalian timah pada masa itu masih berskala kecil dengan menggunakan alat yang sederhana atau disebut dengan timah permukaan (timah kulit). Timah jenis ini dapat ditemukan di lapisan tanah bagian atas atau permukaan bumi.

 Masa pendudukan Hindia Belanda 
Pasir timah (timah dalam bentuk pasir) pertama kali ditemukan pada  tahun 1710 oleh Kesultanan Palembang. Mereka kemudian menjalin kontrak perjanjian dengan Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda (VOC) pada tahun yang sama. Disebutkan bahwa kesepakatan dalam kontrak diperbarui mengikuti kondisi pasar. Pada tahun 1922, VOC melakukan perjanjian monopoli dengan Kesultanan di bawah Sultan Agung Komaruddin, timah Bangka hanya boleh dijual kepada VOC dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Salah satu kontrak juga menyebutkan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin I harus menyediakan timah sebanyak 30.000 pikul. Timah tersebut dalam bentuk hasil peleburan sederhana yang berukuran sebesar tempurung kelapa.

Di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I, penambangan timah mulai dikembangkan secara masif, tepatnya pada tahun 1730-an sampai 1740-an. Tambang pertama dengan penggalian besar-besaran berlokasi di Belo, yang berjarak sekitar sepuluh kilometer ke arah timur Muntok. Bukti sejarah yang ditemukan adalah puing-puing bekas kelenteng peninggalan pekerja asal Cina, sementara pada saat itu warga lokal adalah non-Tionghoa. Pada abad ke-18 atau sekitar tahun 1724, pekerja tambang timah asal Tiongkok mulai didatangkan ke Pulau Bangka. Hal ini dilakukan karena Sultan Palembang harus memenuhi kuota timah yang disepakati dengan Belanda pada masa itu.

Selain alasan mengejar jumlah produksi, pekerja asal Tiongkok dipilih karena dinilai lebih disiplin dan fisiknya lebih kuat dibandingkan masyarakat pribumi. Mereka juga mengenalkan sistem penambangan kolong (penggalian yang menghasilkan cekungan seperti danau). Pada tahun 1733, pekerja Tionhkok menggunakan alat gali berupa pacul di saat warga lokal masih menerapkan sistem lubang sumur menggunakan linggis. Penggunaan pacul menghasilkan galian berdiameter lebih besar sehingga lebih efektif untuk menambang bijih timah. Selain itu, para pekerja asing tersebut juga mengenalkan teknologi pompa sederhana yang bekerja mirip kincir dari bahan kayu dan bertenaga air.

Konflik perebutan wilayah akibat timah terjadi antara pemerintah Britania di Indonesia di bawah Thomas Stamford Raffles dan Belanda. Pada saat yang sama, para bangsawan Kesultanan Palembang menunjukkan ketidakpuasan terhadap perjanjian monopoli VOC yang dianggap merugikan. Sultan Mahmud Badaruddin II sempat dibujuk oleh Inggris untuk mengusir VOC, tetapi ditolak. Sultan kemudian melakukan perjanjian kontrak yang menguntungkan dengan Inggris. Pada 14 September 1811, terjadi penyerangan loji VOC dan di Sungai Aur, Palembang, oleh warga setempat. Pihak VOC menuduh Inggris di balik serangan tersebut, tapi Raffles mengelak dan menuduh Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai pelakunya. Raffles kemudian meminta Kesultanan Palembang untuk menyerahkan Bangka kepada Inggris, tapi Sultan Mahmud Badaruddin II menolaknya. Palembang sempat diserang dan dikuasai oleh Inggris, sebelum keduanya lalu berdamai dan Sultan Mahmud Badaruddin II kembali menjadi Sultan. Berdasarkan Konvensi London pada 13 Agustus 1814, Inggris harus menyerahkan Palembang, termasuk Bangka, kepada VOC. Namun, masyarakat Palembang melakukan perlawanan sehingga kemudian terjadi Perang Menteng dan Palembang jatuh ke tangan Belanda. Sultan Mahmud Badaruddin II diasingkan ke Ternate dan VOC membubarkan Kesultanan pada 1823. Sepeninggal Sultan Mahmud Ali pada 1851, Belanda baru bisa menguasai Bangka.

Di Belitung, Kesultanan Palembang sempat merahasiakan keberadaan kandungan timah yang tersimpan di pulau tersebut. Hal ini didukung oleh informasi dalam buku berjudul 'De EerstenJaren der Billiton –Onderneming' (tahun-tahun awal perusahaan di Belitung) karya John F. Loudon yang terbit pada 1986. Loudon bersama Baron Van Tuyl dan Corneelis de Groot Huguenin berkunjung ke Belitung, tetapi tidak berhasil mengumpulkan informasi yang berarti. Pada 12 Maret 1851, ia juga menerima hasil penelitian Dr. Croockweit dan tim yang dilakukan pada 14 Oktober 1850 yang menyatakan bahwa Belitung tidak memiliki cadangan timah. Namun, berdasarkan informasi dari salah satu kolega Baron Van Tuyl, ada potongan timah asal Belitung yang tersimpan di Museum Batavia. Sultan Palembang saat itu tidak ingin Eropa turut menambang timah di Belitung. Pada 27 Juni 1851, tim John F. Loudon dan Baron van Tuyl meneliti langsung ke Belitung dan mendapati pulau ini dipenuhi oleh cadangan timah.

Pendudukan Bangka oleh VOC, bertambahnya luasan lahan tambang, dan peningkatan permintaan dari Eropa mendorong Belanda mendirikan sejumlah perusahaan penambangan pada sekitar tahun 1860-an, yakni Bangka Tin Winning Bedrijft (BTW) di Bangka, Gemeenschaappelijke Mijnbouw Maatschaappij Billiton (GMB) di Belitung, dan Singkep TIN Exploitatie Maatschappij (SITEM) di Singkep. Untuk melakukan proyek besar ini, Belanda mempekerjakan orang-orang Tionghoa yang didatangkan dari semenanjung Malaya seperti dari Vietnam (pada saat itu Cochin atau Cochinchina) dan Thailand (Siam). Selama satu abad kemudian, kekayaan timah dari Bangka, Belitung, dan Singkep dikirim ke Eropa. Pada masa itu, Eropa sedang mengalami revolusi industri dan timah banyak dibutuhkan sebagai bahan pembuat kaleng, piring, gelas, wadah air, dan pelapis peralatan besi lainnya. Pada tahun 1903, harga timah sempat mengalami penurunan karena suplai yang berlebihan. Sejumlah negara penghasil timah lalu menandatangi perjanjian pengendalian produksi. Perjanjian ini disebut International Tin Agreement (ITA) dan negara yang terlibat adalah Malaysia, Nigeria, Hindia Belanda (saat ini Indonesia) dan Bolivia. Kesepakatan ini menjadi cikal bakal terbentuknya International Tin Council pada 1956.

Setelah masa kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1953–1958, ketiga perusahaan tersebut dilebur menjadi Perusahaan Negara (PN) yang masing-masing bernama PN Tambang Timah Bangka, PN Tambang Timah Belitung, dan PN Tambang Timah Singkep. Hingga sekarang, Bangka Belitung masih menjadi penghasil timah terbesar di Indonesia, mencapai 90 persen dari total produksi timah nasional.

 Masa kemerdekaan Indonesia 
Setelah menasionalisasi perusahaan Belanda, pemerintah kemudian melebur ketiga perusahaan menjadi PT Timah, Tbk. Pemerintah RI menguasai sepertiga wilayah Bangka melalui anak perusahaan PT Timah, Tbk., yaitu PT. Timah Indonesia. Di masa modern, timah ditambang di darat dan di laut (lepas pantai). Bangka Belitung memproduksi sekitar 92 persen timah nasional dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) sebanyak 482 IUP, dengan lahan seluas 862.761 hektare.

Pemerintah pada saat yang sama juga menghadapi kebocoran pendapatan negara akibat penambangan inkonvensional oleh warga. Penambangan yang berjalan lebih dari 200 tahun menyisakan setidaknya 12.000 kolam bekas tambang. Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2021) menyebutkan bahwa pada 2019, lahan kritis di Bangka mencapai 20.078,1 hektare dan tersebar di wilayah pemukiman, zona pemerintah, dan kawasan perekonomian. Bekas galian tambang yang berbentuk kolong-kolong banyak memakan korban dari masyarakat, termasuk anak-anak. Selain itu, danau bekas tambang juga rawan menjadi habitat buaya dan pertumbuhan jentik-jentik nyamuk.

 Referensi 

Kategori:Sejarah Indonesia