Pemogokan buruh karung goni Delanggu

Pemogokan Buruh Karung Goni Delanggu merupakan aksi protes yang dilakukan oleh para pekerja, khususnya buruh penggarap di lahan kapas dan rosela yang dikelola oleh pabrik pada tahun 1948. Aksi ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan upah dan fasilitas antara buruh lapangan dan pegawai administratif. Pada masa itu, buruh menerima upah harian sekitar Rp1,5 hingga Rp2, sementara pegawai administratif memperoleh upah sebesar Rp10 hingga Rp15 per hari. Perbedaan ini memicu kesadaran kolektif di kalangan buruh akan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Sebagai bentuk tuntutan terhadap kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan, para buruh kemudian melakukan pemogokan yang dikoordinasikan oleh Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri).

Merespons aksi tersebut, pemerintah membentuk panitia angket yang berada di bawah Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) untuk menyelidiki dan menyelesaikan perselisihan antara pihak pengusaha dan buruh. Hasil dari penyelidikan dan perundingan antara BP KNIP, Lembaga Buruh Tani (LBT), dan Sarbupri menghasilkan beberapa kebijakan, antara lain pemberian bantuan kain sepanjang tiga meter kepada buruh, penyesuaian upah sesuai dengan standar perusahaan swasta, serta distribusi beras kepada buruh beserta keluarganya. Pemogokan ini secara resmi berakhir pada tanggal 18 Juli 1948, dan para buruh diminta untuk kembali bekerja seperti biasa.

 Awal konflik 
Permasalahan terkait perselisihan antara buruh dan pihak pengelola pabrik karung di Delanggu mulai mencuat sejak Februari 1948. Aksi dan tuntutan para buruh dipimpin oleh Lembaga Buruh Tani (LBT), yang berada di bawah naungan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah pemberian gaji dalam bentuk natura selain upah uang. Buruh tetap maupun buruh lepas meminta agar mereka diberikan kain sepanjang tiga meter untuk tahun 1948, serta jatah beras bulanan sebesar 20 kilogram per keluarga, dengan batas maksimal sebanyak 35 kilogram. Sistem pengupahan yang diterapkan di Pabrik Karung Goni Delanggu pernah menjadi sumber perselisihan di kalangan buruh. Salah satu faktor utama yang memicu ketegangan tersebut adalah kesenjangan fasilitas antara pegawai administratif dan buruh lapangan. Pegawai administratif memperoleh akses terhadap fasilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan buruh yang bekerja langsung di lapangan. Perbedaan ini mencerminkan ketimpangan perlakuan antar golongan pekerja dalam struktur ketenagakerjaan pabrik tersebut.

 Penyelesaian 
Pada tanggal 16 Juli 1948, perundingan antara pihak pemerintah dalam hal ini Badan Tenaga Nasional (B.T.N) dan Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yang disaksikan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, secara resmi berakhir. Pada hari yang sama, pemerintah mengumumkan bahwa setelah dilakukan penyelidikan secara mendalam terhadap pendirian B.T.N dan SOBSI-BTI, dicapai suatu solusi kompromi sebagai bentuk penyelesaian perselisihan yang terjadi, dengan penyesuaian terhadap batas-batas kewenangan operasional B.T.N. Pemerintah juga mengimbau agar seluruh pihak yang terlibat meninggalkan segala bentuk tindakan atau sikap yang dapat mengganggu stabilitas dan suasana damai. Sebaliknya, diharapkan agar semua pihak dapat mengarahkan perhatian, pikiran, dan tenaga untuk mendukung upaya perdamaian nasional serta memperkuat pembangunan negara.

 Referensi 

Kategori:Perburuhan Indonesia
Kategori:Sejarah ekonomi Indonesia
Kategori:Indonesia dalam tahun 1948
Kategori:Sengketa perburuhan
Kategori:Mogok kerja
Kategori:Sejarah Jawa Tengah