Sengketa pulau Aceh-Sumatra Utara

jmpl
Sengketa pulau Aceh–Sumatra Utara adalah sebuah sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatra Utara terhadap kepemilikan atas empat pulau yakni Pulau Mangkir Besar, Pulah Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Menurut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, sengketa atas empat pulau tersebut telah ada sejak 1928.

Pada tahun 2008, Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi memverifikasi dan membakukan sebanyak 260 pulau di Aceh, namun tidak terdapat empat pulau tersebut. Sementara itu, saat melakukan identifikasi dan verifikasi di Sumatera Utara pada 2008, Pemerintah Daerah Sumatera Utara melaporkan sebanyak 213 pulau, termasuk empat pulau yang saat ini menjadi sengketa.

Pada tahun 2017, Sumatera Utara sempat memasukkan empat pulau itu dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), namun dibatalkan setelah direspon keras oleh Pemerintah Aceh. Pada tahun 2022, upaya tersebut kembali dilakukan dan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri hingga keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang mengakibatkan 4 pulau di wilayah Aceh jatuh ke Sumatera Utara.

 Latar Belakang 
Perselisihan ini berakar dari ketidaksesuaian data administratif wilayah antara kedua provinsi, yang diperparah oleh kurangnya kejelasan pemetaan dan dokumentasi sejak masa kolonial. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sengketa atas empat pulau ini sudah tercatat sejak tahun 1928.

Pada tahun 1992, Gubernur Aceh saat itu, Ibrahim Hasan, dan Gubernur Sumatera Utara, Raja Inal Siregar, menandatangani Kesepakatan Bersama yang ditegaskan dalam Kepmendagri Nomor 111 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Aceh.

Namun, pada tahun 2008, dalam proses verifikasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), keempat pulau tidak tercantum dalam daftar pulau yang dilaporkan oleh Pemerintah Aceh, tetapi dimasukkan oleh Pemerintah Sumatera Utara dalam data mereka. Hal ini berujung pada diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022, yang menyebut keempat pulau sebagai bagian dari Sumatera Utara.

 Penyelesaian 
Pada 17 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa keempat pulau tersebut—termasuk Pulau Lipan—secara resmi merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini diambil setelah ditemukannya kembali arsip asli Kepmendagri 111 Tahun 1992 dan melalui proses verifikasi historis serta pertimbangan kesepakatan administratif sebelumnya.

Keputusan ini diperkuat oleh kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam pernyataannya, Tito menyebut bahwa dokumen tahun 1992 menjadi dasar kuat atas keabsahan klaim Aceh terhadap keempat pulau tersebut.

 Dampak 
Dengan keputusan ini, status empat pulau resmi diperbarui dalam sistem administrasi nasional sebagai milik Aceh. Pemerintah juga mendorong kedua provinsi untuk memperbarui dokumen batas wilayah dan menyelesaikan potensi sengketa serupa dengan pendekatan damai dan historis.

 Lihat pula 

 Aceh Singkil
 Tapanuli Tengah
 Daftar pulau di Indonesia

 Referensi 

Kategori:Sengketa wilayah