Konstitusi Botswana

Sejarah 
Sebelum pemerintahan kolonial ditegakkan di Botswana, terdapat sebuah konstitusi tradisional—sekumpulan hukum yang dikenal sebagai molao—yang digunakan oleh para kepala suku, atau diKgosi, dari masyarakat Botswana.Mafela, Lily (2007-12-15). "Batswana Women and Law". Cahiers d'études africaines. 47 (187–188): 523–566. .  Selama tahun-tahun awal masa Protektorat Bechuanaland, beberapa orang non-Botswana juga tunduk pada hukum-hukum ini.Griffiths, J.E.S. (1970).  "A Note on Local Government in Botswana"]. Botswana Notes and Records. 2: 64–70 Para pejabat protektorat mempertahankan beberapa unsur dari konstitusi tradisional tersebut, meskipun tidak seluruhnya; sebagian besar dari sistem itu kini telah tidak digunakan lagi.Woolrych, Austin (1990). "The Cromwellian Protectorate: A Military Dictatorship?". History. 75: 207–231.

Pada tahun 1959, sebuah Komite Konstitusi dari Dewan Penasihat Gabungan menyusun konstitusi formal pertama untuk Protektorat, yang mulai berlaku pada tahun 1960. Pada tahun 1963, konsultasi dimulai untuk menyusun konstitusi kedua yang akan memberikan pemerintahan sendiri. Pemilihan umum tahun 1965 diselenggarakan berdasarkan konstitusi ini, yang dimodelkan dari sistem demokrasi parlementer Westminster: terdapat lembaga legislatif unikameral; seorang perdana menteri dan kabinet yang terdiri dari lima menteri yang bertanggung jawab kepada legislatif; serta Ntlo ya Dikgosi yang bersifat murni konsultatif.Barry, Morton. Historical dictionary of Botswana. Ramsay, Jeff, Based on (work): Morton, Fred,  (5th ed.). Lanham, Maryland. . 

Ketika Botswana mencapai kemerdekaan penuh pada 30 September 1966, jabatan perdana menteri digantikan oleh presiden yang dipilih oleh legislatif (yang kemudian berganti nama menjadi Majelis Nasional), dan diberikan kekuasaan eksekutif.Sebudubudu, David (December 2011). "Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth: Botswana Case Study of Natural Resource Utilization For Peace and Development". University of Botswana.

Serangkaian amendemen konstitusi berikutnya telah meningkatkan jumlah anggota terpilih di Majelis Nasional dan memperluas ukuran Ntlo ya Dikgosi. Perubahan konstitusional lainnya dilakukan pada tahun 1994 dan 1997.Poteete, Amy. (2018). Renegotiation of Executive Powers and Executive–Legislative Relations in Botswana.

 Referensi 

 Pranala luar 
 Konstitusi Botswana dalam bahasa Inggris


Kategori:Politik Botswana
Kategori:Konstitusi menurut negara