Onderafdeling Mamuju

Onderafdeling Mamuju adalah sebuah onderafdeling dalam wilayah Afdeling Mandar yang dibentuk pada masa Hindia Belanda di Pulau Sulawesi. Wilayah Onderafdeling Mamuju terbentuk dari wilayah  Kerajaan Mamuju dan Kerajaan Tappalang yang tergabung dalam Persekutuan Pitu Baqbana Binanga. Ibu kota Onderafdeling Mamuju terletak di Mamuju. Kepala pemerintahan di Onderafdeling Mamuju ialah Asisten Residen Mandar tanpa ada asisten berupa seorang kontrolir. Perwakilan dai lembaga kerajaan dan lembaga adat diperbolehkan memperoleh jabatan sebagai kepala distrik dalam pemerintahan di Onderafdeling Mamuju.

 Pembentukan dan wilayah 
Pembentukan Onderafdeling Mamuju diadakan pada masa Hindia Belanda melalui pembagian dua wilayah persekutuan yaitu Persekutuan Pitu Ulunna Salu dan Persekutuan Pitu Baqbana Binanga. Wilayah Onderafdeling Mamuju terletak di garis pantai barat Pulau Sulawesi. Sebelum pembentukan Onderafdeling Mamuju oleh Hindia Belanda, wilayah Onderafdeling Mamuju terdiri dari wilayah kerajaan-kerajaan asli suku Mandar yang memiliki kedaulatan dan kemerdekaan masing-masing. Setelah ditaklukkan oleh Belanda, dibentuk Afdeling Mandar dengan Onderafdeling Mamuju sebagai salah satu onderafdelingnya. Cakupan wilayahnya meliputi sebagian wilayah kerajaan yang tergabung dalam Persekutuan Pitu Baqbana Binanga. Wilayah kerajaan yang digabungkan untuk membentuk Onderafdeling Mamuju ialah Kerajaan Mamuju dan Kerajaan Tappalang. Wilayah Onderafdeling Mamuju terbagi lagi menjadi Swapraja Mamuju dan Swapraja Tappalang.

 Pemerintahan 
Onderafdeling Mamuju merupakan salah satu onderafeling dalam pemerintahan Afdeling Mandar oleh Pemerintah Hindia Belanda. Ibu kota Onderafdeling Mamuju terletak di Mamuju. Kepala pemerintahan di Onderafdeling Mamuju ialah Asisten Residen Mandar yang mengatur urusan pemerintahan di Afdeling Mandar. WIlayah Onderafdeling Mamuju tidak memiliki seorang kontrolir karena pengawasannya langsung dilakukan oleh Asisten Residen Mandar.

Pada Onderafdeling Mamuju, jumlah pejabat dari kalangan Hindia Belanda sangat sedikit. Lembaga kerajaan dan lembaga adat diperbolehkan untuk mengirim perwakilan dalam beberapa jabatan dalam pemerintahan. Keterbatasan jumlah pejabat Hindia Belanda membuat pemerintahan dipermudah pengaturannya melalui pembentukan distrik dari beberapa kampung yang ada di wilayah Onderafdeling Mamuju. Kepala distrik dipilih dari para penguasa yang telah kehilangan kekuasaannya tetapi masih dikenal dalam keanggotaan adat setempat.

 Referensi 

 Catatan kaki 

 Daftar pustaka 




Kategori:Sejarah Sulawesi Barat