Hubungan luar negeri Bangladesh

Hubungan luar negeri Bangladesh adalah hubungan Bangladesh dengan negara-negara asing. Kebijakan Pemerintah Bangladesh menerapkan kebijakan luar negeri moderat yang sangat bergantung pada diplomasi multilateral, khususnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak kemerdekaannya pada tahun 1971, Bangladesh telah menekankan prinsipnya" Persahabatan terhadap semua, tidak ada yang jahat" dalam mendikte diplomasinya. Sebagai anggota Gerakan Non-Blok, Bangladesh cenderung tidak memihak pada negara-negara besar. Sejak berakhirnya Perang Dingin, Bangladesh telah berupaya menjalin hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara tetangga lainnya.

Pemerintah Bangladesh telah mulai menerapkan kebijakan luar negeri yang mengupayakan integrasi ekonomi regional di Asia Selatan dan bertujuan untuk menjadikan Bangladesh sebagai pusat transit perdagangan regional di Asia. Bangladesh telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan sebagian besar anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa serta beberapa negara non-PBB seperti Palestina. Hubungan dengan negara-negara ini sebagian besar bersahabat kecuali untuk beberapa sengketa bilateral dengan Myanmar dan Pakistan. Masalah dengan India bermula dari pembagian air sungai Teesta dan lainnya serta pembunuhan di perbatasan.

 Kebijakan 
Kebijakan luar negeri Bangladesh terdiri dari berbagai strategi yang dipilih oleh Konstitusi dan pemerintah negara tersebut untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan mencapai tujuan dari posisinya di panggung dunia. Kementerian Luar Negeri Bangladesh merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan arahan dari bagian yang relevan dalam Konstitusi Bangladesh.

Prinsip dasar kebijakan luar negeri Bangladesh berasal dari Pasal 25 Konstitusi Bangladesh:

"Negara wajib mendasarkan hubungan internasionalnya pada asas-asas penghormatan terhadap kedaulatan dan persamaan hak nasional, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menyelesaikan sengketa internasional secara damai, dan menghormati hukum internasional serta asas-asas yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan atas dasar asas-asas tersebut, negara wajib:
 Berusaha keras untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional dan untuk pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh;
 Menegakkan hak setiap orang untuk secara bebas menentukan dan membangun sistem sosial, ekonomi, dan politiknya sendiri dengan cara dan sarana yang dipilihnya secara bebas; dan
 Mendukung orang-orang tertindas di seluruh dunia yang melancarkan perjuangan yang adil melawan imperialisme, kolonialisme, atau rasialisme."

 Hubungan diplomatik 
Daftar negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Bangladesh:

 Sengketa internasional 
 India 
Membagi air Sungai Teesta
Proyek Bendungan Sungai Gangga
Pembunuhan warga sipil Bangladesh di perbatasan

 Myanmar 
Langkah-langkah untuk memulangkan pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine.

 Lihat pula 
 Daftar perwakilan diplomatik Bangladesh
 Daftar perwakilan diplomatik di Bangladesh

 Referensi 




 Bacaan lanjutan 
 Choudhury, G.W. India, Pakistan, Bangladesh, and the Major Powers: Politics of a Divided Subcontinent (1975), relations with US, USSR and China.
 The Maritime Boundary Dispute Between Bangladesh and Myanmar: Motivations, Potential Solutions, and Implications by Jared Bissinger (Asia Policy, July 2010)

 Pranala luar 
 Ministry of Foreign Affairs. Government of Bangladesh


Kategori:Bangladesh dan Negara-negara Persemakmuran