Korupsi di Uzbekistan

Korupsi di Uzbekistan merupakan masalah serius. Terdapat undang-undang yang ditujukan untuk mencegah korupsi, tetapi penegakan hukumnya sangat lemah. Rendahnya tingkat penuntutan terhadap pejabat korup turut menjadi faktor penyebab maraknya korupsi di Uzbekistan. Selain itu, tidak dianggap sebagai tindak pidana apabila seseorang yang bukan pejabat publik memengaruhi kebijakan seorang pejabat publik. Sistem peradilan menghadapi kekurangan fungsi yang parah akibat keterbatasan sumber daya dan praktik korupsi.

Di Uzbekistan, korupsi hadir hampir di setiap tingkat masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Negara ini juga termasuk salah satu yang paling korup di dunia, dengan sejumlah faktor penyebab seperti posisinya sebagai ekonomi terbesar kedua di Asia Tengah, cadangan gas alam yang besar, serta letaknya yang strategis di antara kekuatan saingan (Amerika Serikat dan Rusia) dalam apa yang disebut sebagai Perang Dingin Kedua.

Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, yang diterbitkan pada awal 2025, menilai 180 negara dalam skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Uzbekistan memperoleh skor 32. Berdasarkan peringkat skor, Uzbekistan berada di urutan ke-121 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara dengan peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik yang paling jujur. Sebagai perbandingan di tingkat kawasan, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah adalah 53, skor rata-ratanya 35, dan skor terendahnya 17. Sementara di tingkat global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terburuk 8 (peringkat 180).

Transparency International menulis pada tahun 2024 bahwa meskipun pemerintah otoriter Uzbekistan menolak kemajuan dalam memerangi korupsi, dan meskipun skor Uzbekistan tetap berada di bawah rata-rata global maupun regional, kemajuan yang stabil dan signifikan tetap terjadi: skor Uzbekistan dalam Indeks Persepsi Korupsi meningkat setiap tahun antara 2013 hingga 2023, dari 17 menjadi 33, sebelum turun satu poin pada tahun 2024.

Transparency International menyatakan bahwa Uzbekistan telah mengambil sejumlah langkah penting dalam memerangi korupsi, seperti pembentukan lembaga antikorupsi, penguatan legislasi, dan liberalisasi ekonomi. Selain itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menegakkan hukum, mengajukan tuntutan pidana terhadap banyak pejabat yang korup, serta menerapkan alat pengawasan dan audit internal yang lebih kuat di berbagai kementerian dan kantor pemerintahan daerah, termasuk sistem manajemen anti-suap.

Namun, menurut Freedom House pada tahun 2015, suap dan gratifikasi di kalangan pejabat tingkat rendah dan menengah tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan bahkan kadang dilakukan secara terbuka. Meratanya praktik korupsi ini turut membatasi kesetaraan dalam memperoleh peluang.

Sebuah laporan dari Amnesty International tahun 2015 mengutip seorang pengusaha yang ditangkap dan disiksa pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa korupsi di Uzbekistan adalah “kanker yang telah menyebar ke seluruh tempat”.

 Korupsi politik 
 Kepresidenan Islam Karimov 
Seniman Uzbekistan Vyacheslav Okhunov mengatakan kepada Der Spiegel pada tahun 2015 bahwa mendiang Islam Karimov, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Uzbekistan, adalah "seorang diktator" yang menunjukkan kecenderungan seperti mafia. Karimov dituduh memerintah Uzbekistan dengan tangan besi selama seperempat abad, membentuk budaya politik yang "lebih mirip Korea Utara daripada Tiongkok" Para pengkritik secara sinis mencatat bahwa hampir tidak ada siaran berita di televisi yang tidak menampilkan Karimov “memotong pita untuk suatu fasilitas baru di suatu tempat”. Menurut The Heritage Foundation, kekuasaan mutlak Karimov bahkan mencakup pengangkatan hakim.

Sementara itu, Freedom House melaporkan bahwa Karimov memegang kendali penuh atas badan legislatif, yang berfungsi sebagai "stempel karet" yang hanya menyetujui keputusannya. Lembaga tersebut menyatakan bahwa kekuasaan Karimov yang nyaris absolut memungkinkannya mengeksploitasi seluruh bidang kehidupan di negaranya demi keuntungan ekonomi pribadi.

 Skandal 
Pada tahun 2012, putri Karimov, Gulnara Karimova, terlibat kasus korupsi dengan menerima suap dari beberapa perusahaan telekomunikasi asing sebagai imbalan atas kontrak bisnis di Uzbekistan. Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa Karimova menerima suap melalui serangkaian perusahaan cangkang dari sejumlah perusahaan yang berupaya bernegosiasi langsung dengannya. Selain itu, terungkap pula bahwa tidak hanya perusahaan telekomunikasi, tetapi juga industri lain yang membayar suap untuk memperoleh akses ke pasar Uzbekistan.

 Referensi 

Kategori:Korupsi di Uzbekistan
Kategori:Kejahatan di Uzbekistan
Kategori:Korupsi menurut negara