Tragedi Bultiken

Tragedi Bultiken adalah pembantaian yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia pada 3 Juli 1964. Bultiken merupakan singkatan dari Bulungan, Tidung, dan Kenyah, tiga suku utama yang  menghuni kawasan Kasultanan Bulungan (sekarang menjadi Kabupaten Bulungan). 87 orang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, dengan 37 orang di antaranya tewas.

Pembantaian ini menjadi implikasi akibat konfrontasi Indonesia Malaysia sekitar tahun 1962 – 1965. Kesultanan Bulungan dianggap pro terhadap pembentukan federasi Malaysia.

 Kejadian 
Pada tanggal 2 Juli 1964, sebelum penyerbuan Sultan Bulungan menerima kunjungan dari dua pejabat militer, Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran. Istana Kesultanan Bulungan diserbu oleh tentara dari satuan Brawijaya 5-17. Keduanya datang dengan cara yang ramah dan tampak akrab, tetapi keesokan harinya, pada 3 Juli 1964, tepat jam 6 pagi, warga dikumpulkan oleh Mayor Sumina Husain, Komandan Kodim 0903. "Para bangsawan Bulungan ingin memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah,” teriak Mayor Sumina.

Sejumlah warga yang melihat Letnan B. Simatupang dan Kapten Buntaran bertamu dan diterima dengan baik oleh Sultan Bulungan tidak percaya dengan tudingan itu. Namun, aparat tetap bersikeras. Bahkan, menurut laporan Lentera Timur, Letnan B. Simatupang memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menembak mati seorang tokoh adat yang menyangkal tuduhan tersebut.

Puluhan orang kemudian tewas, Istana Kesultanan Bulungan dibakar.

 Penghilangan Kesultanan 
Setelah tragedi, istana ditutup paksa, harta benda dijarah, dan banyak anggota keluarga kesultanan menghilang. Brigjen Soepardjo memerintahkan penangkapan semua bangsawan Bulungan. Bangsawan tersebut dibagi ke dalam kelompok, laki-laki ditempatkan di perahu terpisah dari anak-anak dan perempuan. Meski rencana awalnya adalah memindahkan mereka ke Tarakan dan Balikpapan, 30 orang dieksekusi dan mayatnya dibuang ke laut. Sultan Bulungan yang bertahta saat itu juga menghilang.

 Resolusi 
Wilayah Kasultanan Bulungan menurut UU NO. 22 /1948 merupakan daerah istimewa yang dinamakan wilayah swapraja, tetapi setelah pembantaian tersebut, status istimewa tersebut dicabut. Penyelidikan tentang tragedi ini belum sepenuhnya dilakukan. Meskipun ada desakan untuk mengungkap kebenaran, perhatian terhadap kasus ini masih minim. Pemerintah Kabupaten Bulungan mendirikan Museum Kasultanan Bulungan

 Referensi