Kasus-kasus hukum terkait ijazah Joko Widodo

Kasus hukum terkait ijazah Presiden Joko Widodo pertama kali mencuat pada tahun 2022, ketika Bambang Tri Mulyono beserta kuasa hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut menyoroti dugaan ketidaksesuaian dan keabsahan ijazah yang dimiliki Presiden, yang menjadi salah satu syarat pencalonan dalam Pemilihan Presiden. Setelah melalui proses persidangan, kasus ini sempat mereda dan tidak berlanjut secara signifikan.

Pada tahun 2024, muncul kembali gugatan baru yang diajukan oleh Eggi Sudjana melalui laporan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Laporan ini memicu kembali perdebatan hukum dan politik terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.

Memasuki tahun 2025, sejumlah gugatan lanjutan diajukan ke berbagai lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Gugatan-gugatan tersebut memperlihatkan keberlanjutan sengketa hukum yang berkaitan dengan ijazah Presiden, yang tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga bagian dari dinamika politik nasional.

 Bambang Tri Mulyono Menggugat Ijazah Jokowi 
Pada tanggal 3 Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum yang menyoal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai penasihat hukum. Adapun para tergugatnya adalah tergugat I Presiden Jokowi; tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU; tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR; serta tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti.

Dalam petitumnya, Bambang Tri Mulyono meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dengan membuat keterangan tidak benar dan/atau menyerahkan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas namanya. Dokumen tersebut diduga digunakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 sebagai syarat pencalonan presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019.

 Tanggapan 
 Stafsus Presiden Membantah dan Tegaskan Jokowi Miliki Ijazah Asli, Terkait gugatan tersebut, Dini menyatakan bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap warga negara dan siapa pun dipersilakan melakukannya jika merasa memiliki bukti yang cukup. Namun, ia menegaskan bahwa jika gugatan tidak disertai bukti nyata dan solid, maka akan terbukti bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan justru mempermalukan pihak penggugat sendiri.
 Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi polemik ijazah palsu ayahnya dengan santai dan mengaku sudah bosan menanggapi isu tersebut.
 Kepala SMAN 6 Surakarta periode 2015–2020, Agung Wijayanto, menyatakan bahwa Joko Widodo merupakan lulusan resmi sekolah tersebut. Ia menegaskan bahwa keaslian ijazah Jokowi telah sering dikonfirmasi, dan masyarakat yang masih meragukan dipersilakan datang langsung ke SMAN 6 Surakarta.
 Sejumlah teman sekolah dan kuliah Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara terbuka membantah tuduhan bahwa ijazah beliau palsu. Mereka memberikan kesaksian langsung dan menunjukkan bukti untuk meluruskan isu yang beredar.
 Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyebut tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo tidak masuk akal karena proses verifikasi pendidikan di lembaga negara sangat ketat, dan meminta pelaku penyebaran isu tersebut diproses hukum sesuai UU ITE.
 Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyatakan bahwa isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo bermuatan kepentingan politik menjelang Pilpres 2024, dan menilai tuduhan tersebut bertujuan menciptakan kegaduhan, bukan semata mempertanyakan keaslian ijazah.
 Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo telah diverifikasi dan dinyatakan sah dalam proses pencalonan pada Pemilu 2019. Ia menyatakan KPU sebagai lembaga berwenang telah memeriksa dan memastikan keabsahan dokumen tersebut.
 Sunarsih, teman SD Jokowi di SDN 111 Tirtoyoso, menyebut tuduhan ijazah palsu tak masuk akal karena ijazahnya sama dengan milik Jokowi dan kondisi ekonomi saat itu tidak memungkinkan pemalsuan. Ia menilai isu tersebut sengaja dibuat untuk merusak citra Presiden.
 Utomo Putro, Ketua Alumni SMPN 1 Surakarta 1976, menegaskan Jokowi adalah alumni resmi dengan ijazah yang sesuai. Teman sekelasnya, Kus Sudiarso dan Edy Kuncoro, membenarkan bahwa Jokowi satu kelas dengan mereka dan dikenal sebagai siswa pendiam dan rajin.
 Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, menyatakan bahwa Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Ia menegaskan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan data dan dokumen resmi UGM.
 Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 (Kagamahut 1980) menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus resmi Fakultas Kehutanan UGM, perwakilan Kagamahut, Mustoha Iskandar, menegaskan keabsahan ijazah Jokowi dan menyebut bahwa ijazah tersebut merupakan tanda kelulusan resmi dari UGM.
 Pada kunjungannya ke Yogyakarta, Presiden Joko Widodo sempat bertemu dan berbincang santai dengan teman-teman semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Kawasan Ambarukmo, Sleman.

 Bambang Tri Mulyono Mencabut Laporan 
Pada 27 Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono mencabut gugatan perdata terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pencabutan dilakukan karena ia mengalami kesulitan dalam proses pembuktian, menyusul penahanannya oleh Bareskrim Polri sejak 14 Oktober 2022 atas dugaan ujaran kebencian. Penahanan tersebut menghambat tim kuasa hukum dalam menghadirkan bukti dan saksi di persidangan. Kuasa hukum Bambang, Ahmad Khozinudin, menyatakan bahwa pencabutan dilakukan untuk menghindari kekalahan dalam proses hukum. Karena gugatan dicabut sebelum pemeriksaan pokok perkara, Bambang Tri masih memiliki hak untuk mengajukan gugatan kembali.

Selain itu, pencabutan laporan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) juga berkaitan dengan penetapan keduanya sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian, yang menjadi dasar hukum dihentikannya proses laporan tersebut.

 Respon Pencabutan Gugatan 
 Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyayangkan pencabutan gugatan atas dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurutnya, tanpa putusan hukum yang berkekuatan tetap, keaslian ijazah Jokowi—mulai dari SD hingga UGM—tidak pernah terbukti secara hukum, sehingga kontroversi publik tetap berlanjut tanpa kepastian hukum.

 Bambang Tri Mulyono Cs Menggugat Ijazah Jokowi ke PN Jakarta Pusat 

 Kronologi 
Pada 14 September 2023, sekelompok warga yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mengajukan gugatan perdata terhadap Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Gugatan tersebut berisi tuduhan perbuatan melawan hukum (PMH) terkait dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden.

Para penggugat terdiri dari Bambang Tri Mulyono—yang sedang menjalani hukuman enam tahun penjara di PN Surakarta—bersama Muslim Harbi, Hatta Taliwang, H.M. Rizal Fadillah, dan Taufik Bahaudin. Sementara itu, pihak tergugat meliputi Presiden Joko Widodo, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ketua PN Surakarta, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), dan Menteri Keuangan.

 Proses Persidangan 
Sidang perdana digelar pada 9 Oktober 2023, namun ditunda karena tidak seluruh tergugat hadir. Dalam petitum gugatannya, para penggugat meminta majelis hakim memerintahkan Presiden atau kuasanya untuk memperlihatkan ijazah asli SMA dan ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM di hadapan persidangan. Apabila tidak dapat ditunjukkan, para penggugat meminta agar hakim menyatakan secara hukum bahwa Presiden tidak sah memiliki gelar sarjana, serta pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia dianggap cacat hukum dan batal demi hukum.

Sidang kedua perkara gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (nomor perkara 610/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst) digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 19 Oktober 2023, setelah sebelumnya sidang perdana ditunda karena ketidakhadiran beberapa tergugat. Pada sidang kedua ini, seluruh pihak tergugat hadir. Agenda sidang mencakup pemeriksaan administrasi dan pembahasan kemungkinan mediasi. Namun, para penggugat menolak mediasi karena Presiden tidak hadir langsung dan tidak menandatangani dokumen secara pribadi, sehingga mereka mempertanyakan legal standing kuasa hukumnya. Penolakan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, Eggi Sudjana, dan memicu kericuhan di ruang sidang akibat protes dari pendukung Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang menuntut agar Presiden menunjukkan ijazahnya. akibat dari proses persidangan semakin riuh dan tidak terkendali dan suasana yang semakin panas, majelis hakim pun satu persatu telah meninggalkan ruang sidang tanpa mengetuk palu.

Sidang gugatan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di PN Jakarta Pusat memasuki mediasi kedua pada 30 November 2023. Penggugat meminta surat kuasa bermeterai basah dari Presiden sebagai bukti legal standing, tetapi pihak Presiden melalui Kejaksaan hanya menunjukkan kuasa institusional dari Sekretariat Negara. Penggugat menolak dan mengancam meminta hakim memutus perkara jika pada mediasi ketiga ijazah asli tidak ditunjukkan.

Sidang gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki tahap pokok perkara kedua pada 25 Januari 2024. Dalam sidang ini, kuasa hukum penggugat, Eggi Sudjana, meminta agar Presiden Jokowi hadir secara langsung di persidangan atau, minimal, memberikan surat kuasa dengan cap stempel basah sebagai bentuk keabsahan perwakilan. Namun, kuasa hukum Presiden dari pihak Kejaksaan, serta perwakilan dari KPU, Bawaslu, dan Kementerian Keuangan tidak hadir. Majelis hakim menanggapi permintaan tersebut dan menunda sidang selama satu minggu, mengacu pada ketentuan Pasal 125–127 HIR mengenai ketidakhadiran tergugat. Sidang ditunda dengan harapan para tergugat dapat hadir pada sidang berikutnya.

Pada 25 April 2024, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut. Majelis hakim mengabulkan eksepsi absolut dari pihak tergugat, menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Dengan putusan ini, tuduhan terhadap keaslian ijazah Presiden Jokowi dianggap tidak terbukti

 Eggi Sudjana Melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri 
Pada Tanggal 9 Desember 2024, Eggi Sudjana sebagai Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), melaporkan Presiden Joko Widodo ke Bareskrim Polri dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Laporan tersebut menuduh pelanggaran Pasal 263, 264, dan 266 KUHP tentang pemalsuan akta otentik, serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Bareskrim Polri menindaklanjuti laporan ini dengan melakukan penyelidikan menyeluruh. Sebanyak 39 saksi diperiksa, termasuk pihak dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), alumni, dan rekan kuliah Jokowi. Dokumen terkait, seperti ijazah dari SMAN 6 Solo dan UGM, juga diuji melalui laboratorium forensik

Selama proses penyelidikan, Eggi Sudjana dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan oleh penyidik. Hal ini menjadi catatan dalam proses penyelidikan, meskipun tidak menghalangi kesimpulan akhir bahwa tidak terdapat tindak pidana dalam kasus ini

 Jokowi Serahkan Ijazah Asli ke Bareskrim Mabes Polri 
Pada Tanggal 9 Mei 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui tim kuasa hukumnya menyerahkan ijazah asli jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan perguruan tinggi kepada Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri sebagai respons atas aduan Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana, yang menduga ijazah Sarjana Jokowi palsu. Penyerahan dokumen dilakukan oleh perwakilan keluarga, Wahyudi Andrianto—adik dari Iriana Jokowi—karena dokumen tersebut bersifat sensitif, dan turut didampingi oleh ajudan Presiden, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri.

Selain menerima ijazah asli dari pihak keluarga, Bareskrim Polri juga melakukan verifikasi langsung ke sejumlah institusi pendidikan dan lembaga terkait, termasuk Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Surakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Proses verifikasi turut diperkuat dengan dokumen pendukung dan kesaksian dari rekan seangkatan Joko Widodo, baik saat menempuh pendidikan di SMAN 6 Surakarta maupun ketika berstatus sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM.

Berikut ini adalah Daftar Dokumen yang di Uji Forensik Mabes Polri Mengenai Keaslian Ijazah Joko Widodo

+NoSumber DokumenDokumen yang Di Uji ForensikJumlah1SMAN 6 SurakartaFotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)1Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar  (STTB) pembanding milik eks rekan seangkatan6Kartu induk murid SMAN 6 Surakarta tahun 19771Daftar nama murid SMAN 6 Surakarta1SK Mendikbud tentang pembentukan sekolah menengah pembangunan persiapan tanggal 26 November 19751Surat Departemen Pendidikan Kebudayaan Kanwil Provinsi Jateng Nomor 2021/I0III/P79 tentang Usulan Perubahan SMPP Menjadi SMAN1SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0353/0/1985 tentang Perubahan SMPP Jadi SMA12Fakuktas Kehutanan Universitas Gajah MadaFotokopi bundel arsip atas nama Joko Widodo terdiri dari 34 lembar dokumen1Bundel dokumen pembanding dari eks mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM5Soft file scan skripsi tahun 1990 sampai 199517Foto lembar pengesahan skripsi tahun 1979 sampai 198822Fotokopi buku panduan akhir program sarjana Fakultas Kehutanan UGM tahun 19901Fotokopi buku daftar alumni1Buku panduan akademik program sarjana dan diploma 20073Bundel SK milik Prof. Dr. Ir. Achmad Sumitro13KPU DKI JakartaBundel berkas pendaftaran atas nama Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 20121Bundel berkas pendaftaran atas nama Joko Widodo saat mencalonkan diri sebagai Presiden tahun 20191

 Jokowi penuhi panggilan Bareskrim Polri 
Pada 20 Mei 2025, Joko Widodo memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama sekitar satu jam, ia menjawab 22 pertanyaan dari penyidik yang mencakup riwayat pendidikan dan aktivitasnya sejak tingkat Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi. Pada kesempatan tersebut, Joko Widodo juga mengambil kembali ijazah asli yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik untuk keperluan verifikasi.

 Eggi Sudjana Tidak Menghadiri Panggilan Bareskrim Polri 
Eggi Sudjana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), tidak menghadiri pemeriksaan oleh Bareskrim Polri pada 26 Mei 2025 terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ketidakhadirannya disebabkan oleh kondisi kesehatan yang menurun, karena sedang menjalani perawatan medis di luar negeri akibat kanker usus. Surat keterangan resmi telah disampaikan kepada kepolisian melalui pihak keluarga

 Bareskrim Polri Nyatakan Ijazah Joko Widodo Asli 
Pada Tanggal 22 Mei 2025 Bareskrim Polri menyatakan ijazah Joko Widodo asli berdasarkan hasil penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dan pemeriksaan terhadap 39 orang saksi. Hasil uji forensik menunjukkan bahwa ijazah Sarjana Kehutanan milik Joko Widodo identik dengan dokumen pembanding dari tiga rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, baik dari segi bahan kertas, teknik cetak, tinta, hingga cap dan tanda tangan. Selain itu, pemeriksaan saksi dilakukan secara menyeluruh, mencakup sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, alumni, guru besar, pihak dari SMAN 6 Surakarta, rekan-rekan semasa sekolah, hingga pihak eksternal yang relevan. Berdasarkan temuan tersebut, Bareskrim menutup penyelidikan karena tidak ditemukan unsur pidana dalam laporan dugaan ijazah palsu tersebut

 Respon Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli oleh Bareskrim 
 Roy Suryo mantan Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus pakar telematika, melaporkan dugaan kriminalisasi terhadap dirinya ke Komnas HAM. Ia didampingi oleh Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar dan dr. Tifa (Tifauzia Tyassuma). Mereka mengadukan perlakuan penyidik Mabes Polri yang dianggap tidak adil setelah Roy Suryo dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya
 Roy Suryo, pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, meragukan hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo asli. Ia menyebut hasil tersebut tidak ilmiah karena tidak disertai bukti teknis dan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan pakar independen. Roy menilai hasil tersebut belum final dan tidak mengikat secara hukum
 Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Bambang Rukminto, menilai hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo belum memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dijadikan dasar penghentian perkara. Ia menegaskan tugas polisi hanya sebagai penyidik, sementara vonis hakim di pengadilan yang menentukan penghentian perkara secara formal melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Hasil penyelidikan yang berupa Surat Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) bersifat internal dan tidak mengikat, sehingga tidak bisa diuji di pengadilan. Bambang mengkhawatirkan penghentian perkara pada tahap penyelidikan tanpa transparansi dapat menjadi preseden buruk. Koreksi hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal Polri, yang dinilai kurang objektif karena berada dalam satu lembaga
 Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) menyatakan keberatan atas hasil penyelidikan Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Presiden Joko Widodo asli. Menurut Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadillah, penentuan keaslian ijazah seharusnya dilakukan oleh pengadilan, bukan Bareskrim. TPUA juga mengkritik uji forensik yang dinilai tidak ilmiah dan tidak transparan, serta meminta gelar perkara khusus dengan melibatkan ahli independen dan pihak pelapor.

 Gelar Perkara Kasus Ijazah Jokowi 

 Latar Belakang 
Pada 26 Mei 2025, Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Bareskrim Polri untuk menyampaikan keberatan terhadap hasil gelar perkara dan keputusan penghentian penyelidikan kasus ijazah Presiden Joko Widodo yang sebelumnya dihentikan pada 22 Mei 2025. Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhillah, menyatakan bahwa pihaknya mengajukan permintaan gelar perkara khusus dengan menyertakan 26 poin keberatan. Di antaranya, TPUA menilai penghentian penyelidikan cacat hukum dan proses penyelidikan tidak tuntas karena sejumlah ahli serta dosen pembimbing skripsi tidak dimintai keterangan. Rizal juga menyebut pengumuman hasil penyelidikan tersebut tendensius dan menyesatkan karena langsung menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi asli.

 Proses Gelar Perkara Kasus 
Menanggapi permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) terkait gelar perkara khusus atas dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Polri mengirimkan undangan gelar perkara pada 30 Juni 2025. Namun, pada 2 Juli 2025, TPUA mengajukan surat permohonan penjadwalan ulang gelar perkara hingga terdapat kejelasan mengenai pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses tersebut. TPUA meminta agar gelar perkara khusus menghadirkan perwakilan dari Komnas HAM, DPR RI, Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan Pasaribu. Atas dasar permintaan tersebut, gelar perkara khusus ditunda dan dijadwalkan ulang menjadi 9 Juli 2025.

Pada 9 Juli 2025, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengadakan gelar perkara khusus untuk membahas dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo .Gelar perkara kasus ini dihadiri oleh pihak pelapor dan pihak terlapor. Dari pihak pelapor, hadir anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) beserta sejumlah ahli yang dihadirkan, antara lain pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, serta dokter Tifauziah Tyassuma, Sementara itu, dari pihak terlapor hadir tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo yang dipimpin oleh Yakup Hasibuan. Mereka tetap menghadiri gelar perkara meskipun sempat menyatakan keberatan, dengan alasan bahwa gelar perkara khusus tidak diatur secara resmi dalam tahap penyelidikan. Presiden Joko Widodo sendiri tidak hadir dan menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya 

Dalam gelar perkara khusus ini, masing-masing pihak menyampaikan pendapat dan temuan yang berbeda. Pihak pelapor, yakni Roy Suryo bersama Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), memaparkan hasil analisis forensik menggunakan metode error-level analysis (ELA) yang menurut mereka menunjukkan adanya perbedaan atau kesalahan pada bagian logo dan foto ijazah. Berdasarkan temuan tersebut, pihak pelapor menyimpulkan bahwa ijazah dan skripsi milik Presiden Joko Widodo diduga 99,9 persen palsu. Pihak kuasa hukum Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa gelar perkara khusus bukan merupakan tahapan resmi yang diatur dalam proses penyelidikan menurut hukum acara pidana. Meski demikian, mereka berharap gelar perkara ini dapat membantu menjernihkan polemik yang berkembang di masyarakat serta meminta semua pihak untuk menghormati hasil akhirnya.

 Hasil Gelar Perkara Khusus 
Pada 31 Juli 2025, Bareskrim Polri menghentikan penyelidikan dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, setelah gelar perkara menyimpulkan tidak ada unsur tindak pidana. Keputusan ini tertuang dalam SP3D tertanggal 25 Juli 2025 dan didasarkan pada bukti yang dinilai tidak memenuhi syarat hukum.

 Tanggapan Hasil Perkara Khusus 

 TPUA menyatakan keberatan atas penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo oleh Bareskrim Polri, dengan alasan bahwa proses gelar perkara tidak memenuhi aspek legal karena tidak menghadirkan pelapor, terlapor, uji forensik, serta tidak mempertimbangkan bukti yang mereka anggap sebagai bukti utama, sehingga menilai penghentian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHP maupun Perkapolri.
 Jimly Asshiddiqie menyambut baik penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo oleh Bareskrim Polri, menyatakan bahwa keputusan tersebut sudah seharusnya diambil dan mencerminkan pendekatan hukum restoratif yang sejalan dengan semangat rekonsiliasi nasional menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
 Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, menyatakan bahwa gelar perkara khusus terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan hasilnya substansial serta kredibel.

 Gugatan Ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Surakarta 

 Kronologi 
Pada 14 April 2025, kelompok pengacara yang tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) mengajukan gugatan terhadap keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt. Gugatan diajukan oleh pengacara Muhammad Taufiq atas dugaan perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara ini, Joko Widodo didaftarkan sebagai tergugat I, disusul oleh KPU Kota Surakarta, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat II hingga IV. Taufiq menyebut gugatan ini sebagai bentuk sanggahan terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sebelumnya memenangkan Jokowi. Ia juga menyatakan bahwa jika gugatan terbukti, maka utang negara sebesar Rp 7.000 triliun akan menjadi tanggung jawab pribadi Jokowi.

 Proses Persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta 
Pada 24 April 2025, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang perdana perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt. Gugatan diajukan oleh pengacara Muhammad Taufiq dari kelompok TIPU UGM. Jokowi diwakili kuasa hukum YB Irpan karena sedang bertugas di Vatikan. Tergugat lainnya, yakni KPU Kota Solo, SMAN 6 Surakarta, dan UGM, hadir melalui kuasa hukum masing-masing. Sidang dipimpin oleh Majelis Hakim Putu Gde Hariadi, Sutikna, dan Wahyuni, dan sempat diskors dua kali karena masalah administratif. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, sebelum perkara pokok diperiksa, mediasi akan dilakukan. Penggugat mengusulkan Prof. Dr. Adi Sulistiyono sebagai mediator, yang disetujui semua pihak. Mediasi dijadwalkan pada 30 April 2025.

Sidang kedua gugatan ijazah Presiden Joko Widodo digelar pada 30 April 2025 di Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda mediasi Pertama, dipimpin oleh mediator non-hakim Prof. Dr. Adi Sulistiyono dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Penggugat Muhammad Taufiq menyatakan kekecewaannya atas ketidakhadiran Jokowi dan ketidaksiapan kuasa hukum untuk menunjukkan ijazah asli. Kuasa hukum tergugat, YB Irfan, menolak tuntutan dengan alasan penggugat tidak memiliki legal standing serta menegaskan bahwa perlindungan atas data pribadi dan kehormatan dijamin oleh hukum Sidang mediasi berakhir pun dan tidak ada kesepakatan

Sidang ketiga gugatan ijazah Presiden Joko Widodo digelar pada 7 Mei 2025 di PN Surakarta dengan agenda mediasi Kedua. Mediator Prof. Dr. Adi Sulistiyono memimpin sesi masing-masing pihak selama 30 menit. Penggugat meminta ijazah asli ditunjukkan ke publik, tetapi kuasa hukum Jokowi menolak dan tetap pada posisi semula. Sidang mediasi pun berakhir dan tidak ada kesepakatan

Mediasi ketiga dalam perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Pengadilan Negeri (PN) Solo dilaksanakan pada 14 Mei 2025. Mediasi tersebut berakhir tanpa kesepakatan (deadlock), karena kedua belah pihak tetap bersikukuh pada posisi masing-masing. Kuasa hukum Presiden Jokowi, YB Irpan, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menghadiri mediasi selanjutnya dan meminta penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dalam persidangan

Mediasi keempat dalam perkara gugatan ijazah Presiden Joko Widodo digelar pada 21 Mei 2025 di PN Solo. Presiden Jokowi dan kuasa hukumnya tidak hadir, karena telah menyatakan penolakan terhadap gugatan pada mediasi sebelumnya. Mediasi hanya dihadiri oleh penggugat dan tiga tergugat lainnya: KPU Solo, SMAN 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Ketiga tergugat menolak tuntutan penggugat untuk menampilkan data pribadi Jokowi. Mediasi kembali berakhir tanpa kesepakatan

Setelah mediasi gagal, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang gugatan Muhammad Taufiq pada 2 Juni 2025 yang dipimpin oleh hakim Putu Gede Hariadi bersama Sutikna dan Fatarony. Penggugat meminta sidang sepenuhnya tatap muka, tetapi majelis hakim memutuskan sebagian agenda tetap dilakukan secara elektronik sesuai Perma No. 7 Tahun 2022. Agenda sidang hari ini adalah membacakan gugatannya sebanyak 36 halaman penuh secara bergantian oleh tim kuasa hukumnya.  Seorang yang mengaku alumni pertama SMAN 6 Solo mengajukan intervensi dan diterima oleh majelis. Putusan atas intervensi dijadwalkan pada 5 Juni 2025

Pada 5 Juni 2025, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang kedua dengan Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan tanggapan atas permohonan intervensi dari Satyatmo Tri Kuncoro, alumnus SMAN 6 Solo angkatan 1980, yang ingin turut menjadi pihak tergugat. Pihak penggugat, menolak permohonan tersebut karena menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dan tidak menunjukkan adanya hak yang dilanggar. Sementara itu, pihak tergugat, termasuk Presiden Jokowi, SMAN 6 Solo, dan UGM, justru mendukung intervensi tersebut dengan alasan bahwa alumni memiliki kepentingan hukum karena ijazah yang disengketakan juga mewakili nama baik institusi pendidikan mereka. Majelis hakim yang diketuai Putu Gde Hariadi belum mengambil keputusan, dan menyatakan akan membacakan putusan sela terkait permohonan intervensi pada sidang berikutnya yang dijadwalkan berlangsung pada 12 Juni 2025.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Solo, pada Kamis 12 Juni 2025, menolak permohonan intervensi dari teman seangkatan Presiden Joko Widodo di SMA Negeri 6 Solo (angkatan 1980) dalam perkara gugatan ijazah Presiden. Mereka dinilai tidak memiliki kepentingan hukum langsung yang sama dengan penggugat utama, sehingga tidak diizinkan ikut serta dalam proses lebih lanjut. Penggugat utama, Muhammad Taufiq dari kelompok "TIPU UGM", menyambut baik putusan sela ini sebagai kemenangan awal, meskipun substansi pokok perkara belum dipertimbangkan. Majelis hakim sendiri menyatakan proses sidang selanjutnya akan memasuki tahap eksepsi (jawaban atas pokok gugatan). Dalam pertimbangan putusan, hakim menekankan bahwa nilai pekerjaan intervensi tidak relevan terhadap alumni SMA 6, karena isu ijazah bersifat individual dan tidak berdampak pada status atau kebijakan SMA tersebut.

Pada sidang elektronik di Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 19 Juni 2025, kuasa hukum Presiden Joko Widodo menyampaikan eksepsi yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang menangani perkara ijazah karena termasuk ranah tata usaha negara, bukan perdata. Selain itu, substansi gugatan dinilai tidak tepat karena seharusnya diselesaikan secara pidana atau administratif. Jika eksepsi dikabulkan, gugatan dianggap tidak dapat dilanjutkan ke pokok perkara.

Pada 10 Juli 2025, Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam putusan sela, majelis hakim menyatakan bahwa perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena para tergugat merupakan lembaga pemerintahan, yakni KPU Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Dengan demikian, gugatan tidak dilanjutkan di pengadilan perdata umum dan diarahkan ke jalur hukum administrasi melalui PTUN. Menanggapi hal tersebut, Penggugat Muhammad Taufiq, menyatakan akan mengajukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menilai keputusan tersebut bukan kemenangan bagi tergugat, melainkan mencerminkan keberanian hakim yang masih terbatas. Taufiq juga berencana menempuh jalur hukum lain melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit).

Pada 15 Juli 2025, Tim Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) mengajukan banding atas putusan sela Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Banding diajukan melalui sistem e-Court Mahkamah Agung sebagai bentuk protes hukum, karena gugatan dinilai merupakan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berada dalam ranah pengadilan negeri. Kuasa hukum TIPU UGM mempersoalkan tidak ditampilkannya ijazah asli selama persidangan serta merujuk hasil kajian forensik yang menyatakan dokumen tersebut tidak otentik. Mereka juga mengacu pada Perma Nomor 4 Tahun 2016 untuk memperkuat dasar banding dan berharap majelis hakim tingkat banding memeriksa substansi perkara secara objektif dan transparan.

 Gugatan Terkait Ijazah Jokowi ke Pengadilan Negeri Sleman 

 Kronologi 
Pada 5 Mei 2025, Ir. Komarudin, seorang advokat dan pengamat sosial, melayangkan gugatan perdata terhadap sejumlah pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) ke Pengadilan Negeri Sleman terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Gugatan tersebut teregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Sleman dengan nomor perkara 106/Pdt.G/2025/PN Smn dan diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Para tergugat mencakup Rektor UGM, Wakil Rektor I hingga IV, Dekan Fakultas Kehutanan, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, serta Ir. Kasmojo selaku pembimbing akademik Jokowi semasa kuliah. Sekretaris UGM, Andi Sandi, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima salinan gugatan dan menyatakan isi gugatan berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum.

Dalam gugatan tersebut, Komarudin menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp69 triliun dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000 triliun, yang seluruhnya akan disetorkan ke negara. Ia beralasan bahwa nilai tersebut dihitung berdasarkan dampak ekonomi akibat polemik ijazah yang dianggapnya menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah

Menanggapi keterlibatan Ir. Kasmudjo dalam gugatan tersebut, Presiden Joko Widodo menawarkan bantuan hukum kepada mantan dosennya itu. Presiden menyampaikan tawaran tersebut saat bertemu dengan Ir. Kasmudjo, mengingat usianya yang sudah lanjut. Namun, Ir. Kasmudjo menyatakan bahwa ia telah mendapatkan bantuan hukum dari Fakultas Kehutanan UGM

 Respon Universitas Gajah Mada 
UGM menyatakan kesiapan menghadapi gugatan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi integritas akademik. Pihak universitas juga memastikan bahwa semua pihak tergugat, termasuk Ir. Kasmudjo yang telah pensiun, mendapatkan pendampingan hukum yang layak. UGM menyatakan bahwa dukungan ini diberikan tanpa mencampuri substansi pembelaan yang diatur oleh masing-masing kuasa hukum.

 Proses Persidangan 
Pada 22 Mei 2025, PN Sleman menggelar sidang perdana gugatan perdata yang diajukan oleh advokat Komardin terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Komardin menggugat pimpinan UGM dan pejabat Fakultas Kehutanan, menuntut penyerahan dokumen akademik Jokowi, termasuk KRS, skripsi, dan ijazah, serta data mahasiswa dan dosen tahun 1979–1985. Ia juga meminta pemeriksaan forensik terbuka terhadap dokumen tersebut dan menolak penyelesaian melalui mediasi, menegaskan perlunya pembuktian di pengadilan karena isu ini telah menjadi perhatian publik.

Pada 28 Mei 2025, PN Sleman menggelar sidang lanjutan gugatan ijazah Joko Widodo. Pengacara Andhika Dian Prasetya mengajukan diri sebagai penggugat intervensi, mendukung gugatan Komardin terhadap pimpinan UGM. Ia meminta agar ijazah asli Jokowi dibuka di pengadilan. Pihak UGM menyatakan akan menanggapi permohonan intervensi secara tertulis pada sidang berikutnya, 3 Juni 2025.

Pada 3 Juni 2025, PN Sleman menggelar sidang ketiga gugatan ijazah Presiden Joko Widodo dengan agenda tanggapan atas permohonan intervensi dari Muhammad Taufiq, penggugat serupa di PN Solo. UGM menolak permohonan ini karena dianggap tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dan berisiko menimbulkan duplikasi perkara. Kuasa hukum Taufiq berpendapat gugatan di PN Solo dan Sleman saling berkaitan. Sementara itu, penggugat utama, Komardin, menyatakan siap melanjutkan perkara sendiri. Sidang akan dilanjutkan pada 10 Juni 2025.

Pada 10 Juni 2025, PN Sleman kembali menggelar sidang lanjutan gugatan ijazah Presiden Joko Widodo dengan agenda pembacaan putusan sela oleh Majelis Hakim mengenai permohonan intervensi yang diajukan oleh Muhammad Taufiq. Dalam pembacaan sela tersebut majelis hakim menolak intervensi tersebut karena tidak berdasar hukum, selain itu majelis hakim menilai bahwa uraian permohonan intervensi tidak menjelaskan secara jelas dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup mengenai hubungan hukum, alasan hukum, serta kepentingan hukum yang langsung antara penggugat dan pemohon intervensi. Agenda sidang berikutnya adalah tahapan mediasi antara penggugat dan tergugat. Majelis hakim memberikan waktu selama satu bulan untuk proses mediasi tersebut.

Pada 17 Juni 2025, Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang mediasi dalam perkara perdata yang diajukan oleh Ir. Komardin terhadap Rektor Universitas Gadjah Mada dan pihak terkait, yang menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo. Mediasi tersebut dinyatakan gagal mencapai kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan pada 24 Juni 2025. Dalam gugatannya, penggugat menuding para tergugat melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terkait akses terhadap dokumen akademik Presiden. Sidang kemudian ditunda dan dijadwalkan kembali pada 1 Juli 2025 dengan agenda penyampaian jawaban dari pihak tergugat secara elektronik.

Pada 1 Juli 2025, Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang lanjutan perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PN Smn terkait gugatan atas ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam sidang beragendakan jawaban tergugat tersebut, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) mengajukan empat eksepsi, yaitu tidak berwenangnya pengadilan mengadili perkara (kompetensi absolut), tidak adanya kerugian langsung pada penggugat (legal standing), gugatan tidak jelas (obscuur libel), dan gugatan prematur karena belum melalui mekanisme permintaan informasi publik.

Pada 5 Agustus 2025, Pengadilan Negeri Sleman membacakan putusan sela dalam perkara nomor 106/Pdt.G/2025/PN Smn dengan menerima eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat, sehingga menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan menghentikan proses persidangan terhadap Rektor Universitas Gadjah Mada beserta pihak-pihak terkait. Penggugat, Ir. Komardin, menyatakan kecewa atas putusan sela Pengadilan Negeri Sleman yang menolak gugatan perdata terkait ijazah Presiden Joko Widodo, dan menyatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi serta menggugat ke Komisi Informasi Publik.

 Citizen Lawsuit Menggugat Ijazah Jokowi ke PN Solo 

 Kronologi 
Pada 22 Agustus 2025, Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto yang merupakan Alumnus UGM yang menamakan mereka Citizen Lawsuit menggugat keabsahan Ijazah Joko Widodo ke PN Solo dengan nomor perkara 211/Pdt.G/2025/PN Skt. Adapun para tergugat antara lain Tergugat 1, Joko Widodo (Presiden ke-7 RI), Tergugat 2, Rektor UGM (Prof. dr. Ova Emilia), Tergugat 3. Wakil Rektor UGM (Prof. Dr. Wening Udasmoro) dan tergugat 4. Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kuasa hukum penggugat (Muhammad Taufiq) menyatakan motif gugatan yakni karena penyelenggara negara—termasuk UGM, Polri, dan pejabat terkait—“membiarkan isu ijazah palsu” berlarut-larut sejak 2018 hingga sudah ada orang yang dipenjara terkait isu tersebut (misalnya “Gus Nur” dan “Bambang Tri”). 

Taufiq mengemukakan empat alasan pokok:

 Tidak boleh membiarkan peristiwa seperti itu berlarut-larut
 Tidak adanya kepastian hukum
 Memberi contoh buruk
 Alih-alih membersihkan isu, justru ada yang dipenjara

Menanggapi Gugatan tersebut pihak Joko Widodo menujuk YB Irpan dan timnya, untuk menangani kasus ini.

 Proses Persidangan 
Sidang perdana gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Surakarta pada 16 September 2025 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan berkas dan pemanggilan para pihak. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Putu Gde Hariadi bersama hakim anggota Sutikno dan Fatarony ini dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, serta kuasa hukum tergugat, YB Irpan, yang mewakili Joko Widodo. Dalam persidangan tersebut, penggugat Top Taufan Hakim dan Bangun Sutoto menyampaikan permohonan pergantian majelis hakim karena majelis yang sama sebelumnya menangani perkara serupa dengan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, yang dikhawatirkan menimbulkan keberpihakan atau putusan serupa. Pihak tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan terhadap dasar gugatan citizen lawsuit, dengan alasan bahwa Joko Widodo tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik saat gugatan diajukan serta keaslian ijazahnya telah diverifikasi oleh lembaga resmi. Persidangan hari itu belum memasuki tahap pembuktian materiil dan ditutup dengan penetapan jadwal sidang lanjutan untuk memanggil pihak tergugat yang belum hadir secara lengkap.

Sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terkait ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta pada 30 September 2025 diwarnai dengan pergantian majelis hakim secara penuh. Majelis sebelumnya yang dipimpin oleh Putu Gde Hariadi bersama Sutikna dan Fatarony digantikan oleh Ketua PN Surakarta Achmad Satibi sebagai Ketua Majelis, dengan Aris Gunawan dan Lulik Djatikumoro sebagai hakim anggota. Pergantian ini dilakukan karena salah satu hakim sebelumnya mendapat promosi tugas ke Pengadilan Tinggi Kupang, sekaligus untuk menghindari potensi konflik kepentingan karena majelis lama pernah menangani perkara serupa. Pada sidang yang sama, majelis hakim mencatat ketidakhadiran tergugat keempat, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang untuk kedua kalinya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Akibat absennya Polri, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan pemanggilan ulang pada 14 Oktober 2025. Pergantian majelis hakim disambut positif oleh pihak penggugat yang menilai langkah tersebut memberi nuansa baru bagi proses peradilan, sementara kuasa hukum Joko Widodo menyatakan bahwa pergantian tersebut tidak memengaruhi substansi perkara.

Pada Tanggal 14 Oktober 2025, PN Surakarta pihak tergugat 1 (Jokowi) dan tergugat 2-3 (jajaran Universitas Gadjah Mada/UGM) melalui kuasa hukum hadir. Namun pihak tergugat 4, yaitu Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Polri), kembali tidak hadir setelah dipanggil sebanyak tiga kali sebelumnya. Karena ketidakhadiran Polri, majelis hakim menetapkan bahwa persidangan akan dilanjutkan melalui proses mediasi, bukan langsung pemeriksaan pokok perkara.

Pada tanggal 21 Oktober 2025, PN Surakarta menggelar proses mediasi dihadiri oleh para kuasa hukum penggugat serta pihak UGM, namun tanpa kehadiran langsung Jokowi dan Polri. Dalam proses yang dipimpin mediator non-hakim Dara Pustika Sukma, pihak penggugat meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya sebagai langkah penyelesaian damai, tetapi permintaan itu ditolak oleh pihak tergugat dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki kewenangan untuk meminta dokumen pribadi tersebut dan keaslian ijazah telah dikonfirmasi oleh UGM. Upaya mediator untuk mencapai kesepakatan tidak membuahkan hasil, sehingga mediasi dinyatakan deadlock dan perkara pun akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok di persidangan.

pada 28 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang lanjutan mediasi yang berakir deadlock setelah penggugat meminta penunjukan ijazah asli yang ditolak pihak tergugat, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Pada 9 Desember 2025, Majelis Hakim PN Surakarta menolak seluruh eksepsi tergugat dalam putusan sela perkara ijazah Joko Widodo, sehingga persidangan resmi dilanjutkan ke tahap pembuktian pokok perkara pada 23 Desember 2025

Pada 23 Desember 2025. Majelis Hakim PN Surakarta menggelar sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, namun persidangan ditunda karena majelis hakim menilai terdapat ketidaksesuaian dan kekurangan pada bukti surat yang diajukan penggugat sehingga diminta untuk diperbaiki dan dilanjutkan pada sidang berikutnya yaitu pada 30 Desember 2025.

Pada 30 Desember 2025, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak penggugat. Dalam persidangan tersebut, penggugat menyerahkan puluhan dokumen, namun majelis hakim menyatakan sebagian bukti tidak lengkap atau tidak sah sehingga meminta perbaikan dan melanjutkan sidang pada jadwal berikutnya.

Pada 6 Januari 2026, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dari pihak tergugat.  Dalam persidangan tersebut tergugat meminta jokowi untuk memperlihatkan ijazah asli ke TPUA. namun sidang ditunda karena ijazah asli belum dapat dihadirkan oleh pihak tergugat dengan alasan masih berada dalam penguasaan penyidik kepolisian.

Pada 13 Januari 2026, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan bukti dan saksi dari penggugat, termasuk keterangan mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn.) Oegroseno terkait ijazah yang disengketakan. Pihak tergugat belum dapat menghadirkan ijazah asli karena masih disita Polda Metro Jaya dan menyatakan akan menghadirkan saksi ahli pada sidang berikutnya.

Pada 20 Januari 2026, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pihak penggugat, di mana keterangan para saksi dicatat oleh majelis hakim tanpa adanya putusan sela atau penilaian substansi, sebelum sidang kemudian ditunda untuk dilanjutkan pada agenda pembuktian berikutnya.

Pada 27 Januari 2026, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak tergugat, yaitu Presiden Joko Widodo (diwakili kuasa hukumnya), di mana pada persidangan tersebut dua saksi fakta yang merupakan rekan seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Pada 3 Februari 2026, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan tiga saksi dari pihak tergugat, termasuk dua rekan Jokowi semasa KKN di Desa Ketoyan, Boyolali, yang memberikan keterangan mengenai aktivitas dan interaksi Jokowi saat itu, di tengah jalannya sidang yang sempat diwarnai perdebatan antara kuasa hukum para pihak.

 Peradi Bersatu Laporkan Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi ke Polisi 

 Melaporkan Ke Bareskrim Polri 
Pada 24 April 2025, Peradi Bersatu, melalui tim hukum Advocate Public Defender yang dipimpin oleh Zevrijn Boy Kanu, melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma ke Bareskrim Polri. Mereka dituduh melakukan ujaran kebencian dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, Bareskrim menolak laporan tersebut dengan alasan locus delicti (tempat kejadian perkara) berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sehingga menyarankan agar laporan dialihkan ke Polda Metro Jaya

 Melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan 
Setelah penolakan dari Bareskrim, Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo dan empat individu lainnya berinisial RS, T, ES, dan K ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 26 April 2025. Laporan ini terdaftar dengan nomor LP/B/1387/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA. Mereka dituduh melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan. Dalam laporannya, Peradi Bersatu menyerahkan enam video sebagai barang bukti yang diduga menunjukkan penyebaran informasi palsu oleh para terlapor. Ade Darmawan, Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, menyatakan bahwa tindakan Roy Suryo cs merupakan bagian dari "grand design" untuk mendiskreditkan Presiden Joko Widodo dan keluarganya, yang bermula dari kasus meme stupa Candi Borobudur pada 2022.

 Proses Pemeriksaan 
Pada 13 Mei 2025, Peradi Bersatu menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait laporan mereka terhadap Roy Suryo dan empat pihak lain atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu soal ijazah Presiden Jokowi. Mereka menyerahkan 16 item bukti, termasuk tangkapan layar dan video, yang diterima tanpa penolakan. Selain pasal KUHP dan UU ITE, Peradi menambahkan dugaan pelanggaran UU Perlindungan Data Pribadi. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya hukum serius untuk menanggapi isu yang dinilai merugikan secara hukum dan moral, dengan rencana lanjutan untuk berkoordinasi langsung dengan Jokowi di Solo.

Pada 28 Mei 2025, Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa Ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, sebagai saksi dalam kasus ini. Silfester mengaku dicecar sekitar 40 pertanyaan selama tiga jam, terutama mengenai pernyataan Roy Suryo yang menyebut ijazah Presiden Joko Widodo palsu dalam sebuah program televisi. Lapoorannya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

 Relawan Laporkan Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi ke Polisi 

 Pemuda Patriot Nusantara 

 Kronologi 
Pada 23 April 2025, organisasi Pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadillah, dan dr. Tifauzia Tyassuma ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya. Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, menyatakan bahwa pelaporan ini merupakan inisiatif pribadi, bukan atas arahan Presiden. Para terlapor diduga melanggar Pasal 160 KUHP, dengan barang bukti berupa video, tangkapan layar media sosial, dan dokumen terkait. Polisi telah memulai proses klarifikasi terhadap laporan tersebut.

Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, telah menjalani pemeriksaan dua kali di Polres Metro Jakarta Pusat terkait laporan dugaan penghasutan atas isu ijazah Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan pertama berlangsung pada Senin, 28 April 2025, setelah laporan mereka teregister pada 23 April 2025. Pada kesempatan itu, Andi hadir bersama tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar, video ajakan hasutan, serta menghadirkan saksi masyarakat untuk mendukung laporan. Pemeriksaan kedua dilakukan beberapa waktu kemudian di lokasi yang sama, meskipun tanggal pastinya belum dipublikasikan, menjelang pelimpahan kasus ke Polda Metro Jaya. Laporanya kemudian di limpahkan ke polda metro jaya

 Perkumpulan Relawan Jokowi Kapriyani 

 Kronologi 
Kapriyani adalah seorang relawan yang mengatasnamakan diri sebagai pendukung Presiden Joko Widodo. Pada 25 April 2025, ia melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi palsu terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2712/IV/2025/SPKT POLDA METRO JAYA. Kapriyani menilai bahwa pernyataan ketiga terlapor telah menimbulkan keresahan dan keonaran di masyarakat, serta melanggar Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa ijazah Presiden telah dikonfirmasi keasliannya oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) dan isu tersebut bahkan memicu aksi massa seperti penggerudukan rumah Presiden di Solo.

 Pemeriksaan 
pada Jumat, 25 April 2025, setelah laporan teregister dengan nomor LP/B/2712/IV/2025. Dia hadir untuk memberikan keterangan dan menyerahkan barang bukti berupa video serta screenshot yang dianggap menunjukkan dugaan penyebaran hoaks terkait ijazah Jokowi

pada Senin, 28 April 2025, pihak penyidik Polres Metro Jakarta Pusat (bawah naungan Polda Metro Jaya) memeriksa Kapriyani kembali bersama saksi dan kuasa hukumnya, dengan fokus klarifikasi bukti serta pemicu keonaran masyarakat terkait isu tersebut

 Komite Rakyat Nasional (Kornas) 

 Kronologi 
Pada 26 April 2025, Komite Rakyat Nasional (Kornas) Kota Depok melaporkan delapan tokoh publik ke Polres Metro Depok atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut tercatat dengan nomor L/B/845/IV/2025/SPKT/POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYA. Para terlapor meliputi Amien Rais, Bambang Mulyono, Muhammad Taufiq, Rismon H. Sianipar, Roy Suryo, Sugi Nur Raharja (Gus Nur), dr. Tifauzia Tyassuma, dan Umar Khalid Harahap. Mereka diduga melanggar Pasal 160 dan 161 KUHP tentang penghasutan di muka umum, yang diancam dengan pidana penjara hingga enam tahun. Ketua Kornas Depok, Karim Rahayaan, menyatakan bahwa pernyataan para terlapor dianggap sebagai bentuk ajakan kepada publik untuk melakukan tindakan melawan hukum. Ia juga menegaskan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo telah dinyatakan asli. Laporannya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya

 Relawan Alap-Alap Jokowi 

 Melaporkan ke Polrestabes Semarang 
Pada 30 April 2025, Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, Rizal Fadillah, dan dr. Tifauzia Tyassuma ke Polrestabes Semarang atas dugaan penyebaran fitnah dan hasutan terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo. Laporan resmi didaftarkan oleh Wasekjen AAJ, Ngatno, bersama tim hukum, dan tercatat dengan nomor STTLP/B/134/IV/2025. Ngatno menyatakan bahwa pelaporan dilakukan karena narasi yang dianggap menyesatkan telah meluas di media sosial dan meresahkan masyarakat. Ia juga menyoroti tindakan sejumlah pihak yang mendatangi kediaman pribadi Presiden sebagai bentuk pelanggaran etika. AAJ menegaskan bahwa langkah ini merupakan inisiatif relawan, tanpa arahan dari Presiden

 Melaporkan ke Polresta Surakarta 
Pada 30 April 2025, Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) melaporkan empat tokoh publik—Roy Suryo, Rizal Fadillah, Rismon Sianipar, dan dr. Tifauzia Tyassuma—ke Polresta Solo atas dugaan penghasutan, pencemaran nama baik, dan penyebaran fitnah terkait tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Joko Widodo. Perwakilan AAJ, Lanang Wardiyanto, menyatakan bahwa laporan ini merupakan bagian dari pelaporan serentak di tiga wilayah, yakni Solo, Sleman, dan Semarang, dengan materi yang sama. AAJ menyerahkan barang bukti berupa flashdisk dan data dari media sosial yang berkaitan dengan aksi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan peristiwa di rumah Sumber. Kasat Reskrim Polresta Solo, AKP Prastiyo Triwibowo, membenarkan telah menerima laporan tersebut dan menyatakan bahwa aduan dilayangkan karena aksi yang dilakukan para terlapor dinilai telah menimbulkan keresahan dan merugikan nama baik Presiden.

 Melaporkan Ke Polresta Sleman 
Pada 30 April 2025, Relawan Alap-Alap Jokowi (AAJ) melaporkan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Hasiholan Sianipar, Rizal Fadhillah, dan sejumlah pihak lainnya ke Polresta Sleman atas dugaan penghasutan dan penyebaran fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Laporan ini diajukan menyusul aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 April 2025. Sebanyak tujuh perwakilan AAJ mendatangi Polresta Sleman pukul 10.00 WIB dengan membawa barang bukti berupa flashdisk berisi rekaman video aksi di UGM, data media sosial, serta klip pemberitaan dari media daring. Mereka mengenakan kaus hitam bergambar Presiden Jokowi dengan tulisan “TAAT INSTRUKSI”. Koordinator AAJ wilayah Sleman, Pambudi Sulistio, menyatakan bahwa laporan ini dilandasi keresahan para anggota terhadap tindakan yang dinilai mencemarkan nama baik Presiden. AAJ mengklaim memiliki sekitar 400 anggota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

 Masyarakat Militan Pecinta Jokowi (MMPJ) 
Kelompok Masyarakat Militan Pecinta Jokowi (MMPJ) Malang Raya melaporkan Roy Suryo ke Polresta Malang Kota pada 1 Mei 2025 atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Koordinator MMPJ, Damanhury Jab, menjalani pemeriksaan selama dua jam. Polisi menyatakan akan menyelidiki laporan tersebut, mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, sebelum memutuskan pemanggilan Roy Suryo

 Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) 

 Kronologi 
Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), sebuah organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo, melaporkan Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) ke Polres Metro Bekasi Kota pada 5 Mei 2025. Laporan ini terkait dugaan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian mengenai tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/976/K/V/SPKT/2025/Restro Bekasi Kota. Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, menyatakan bahwa pelaporan dilakukan sebagai respons atas beredarnya kembali narasi yang dianggap menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Polisi menyatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi. Laporannya kemudian di limpahkan ke Polda Metro Jaya.

 Laporan Jokowi Terkait Tuduhan Ijazah Palsu 

 Kronologi 
Pada 11 Maret 2025, sebuah akun YouTube milik Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, mengunggah video berjudul "Ijazah Palsu Joko Widodo: Berdasarkan Analisa Jenis Font dan Operating System". Dalam video tersebut, Rismon meragukan keaslian ijazah dan skripsi Joko Widodo. Ia menyatakan bahwa penggunaan fon Times New Roman dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan era 1980-an hingga 1990-an, dan berpendapat bahwa hal ini merupakan indikasi kuat untuk mempertanyakan keaslian dokumen tersebut

Unggahan tersebut menjadi bahan perbincangan luas di media sosial, khususnya di platform X (sebelumnya Twitter). Perdebatan mencuat setelah sejumlah warganet mempertanyakan fon yang digunakan dalam ijazah Joko Widodo saat lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejumlah pengguna media sosial meragukan keaslian ijazah tersebut karena diduga menggunakan fon Times New Roman, yang menurut mereka baru diperkenalkan secara luas melalui sistem operasi Windows 3.1 pada tahun 1992, sementara ijazah Jokowi diterbitkan pada tahun 1985.

Times New Roman memang baru menjadi salah satu fon bawaan pada Microsoft Windows versi 3.1. Namun rupa huruf Times New Roman telah tersedia secara komersial sejak 1933—satu tahun setelah rupa huruf berkait tersebut dipakai oleh The Times, sebagai logam huruf yang digunakan dalam proses percetakan menggunakan mesin cetak logam panas, seperti Monotype, maupun Linotype, yang umum dipakai sebelum komputer tersedia secara umum. Rupa huruf tersebut kemudian tersedia sebagai fon ketika komputer mulai tersedia secara umum.

Salah satu pihak yang turut mengangkat isu ini adalah Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), seorang dokter dan epidemiolog yang dikenal aktif mengkritisi isu politik di media sosial. Selain persoalan font, Dr. Tifa juga mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi berdasarkan gaya penulisan nama yang dinilainya tidak sesuai dengan kebiasaan administratif UGM pada masa itu. Ia juga mengkritisi keberadaan buku alumni dan salinan skripsi Jokowi yang menurutnya mudah direkayasa. Dr. Tifa turut menyoroti pernyataan Jokowi pada tahun 2013 di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di mana Jokowi menyebut bahwa indeks prestasi kumulatif (IPK)-nya “dua saja tidak ada”. Ia menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan akademik yang mensyaratkan IPK minimal 2,0 untuk kelulusan sarjana di UGM maupun secara nasional. Kritik-kritik ini kemudian menjadi bagian dari polemik publik yang berujung pada pelaporan hukum oleh pihak Presiden.

Selain itu advokat senior yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) serta Tim Advokasi Anti Ijazah Bodong Bersihkan Legacy Sejarah Bangsa Indonesia (TA-AIB-BLSBI), Kurnia Tri Royani, secara aktif menyuarakan keraguan terhadap keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Ia menyatakan bahwa langkah hukum yang ditempuh merupakan bentuk tanggung jawab moral dan profesional, serta didasarkan pada kepentingan publik. Kurnia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran mengenai dokumen akademik Presiden

Meskipun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dua kali memutuskan bahwa ijazah tersebut sah dan Universitas Gadjah Mada telah menyatakan keasliannya, isu ini terus beredar. Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Hukum Presiden, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebarkan informasi bohong dan fitnah di luar jalur hukum

Pada 26 Maret 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, mengetahui adanya konten di media sosial yang berisi dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu jenjang Sarjana (S1) yang dimilikinya. Menanggapi hal tersebut, Presiden meminta ajudan dan tim kuasa hukumnya untuk mengumpulkan bukti dari berbagai platform media sosial serta mengidentifikasi individu-individu yang terlibat dalam penyebaran tuduhan tersebut. Hasil identifikasi menetapkan lima orang yang dinilai paling aktif menyuarakan isu tersebut, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), Roy Suryo Notodiprojo (RSN), Tifauzia Tyassuma (TT), Eggi Sudjana (ES), dan Kurnia Tri Royani (KTR)

 Jokowi membuat laporan terkait Ijazah Palsu ke Polda Metro Jaya 
Pada 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, melalui tim kuasa hukumnya, secara resmi melaporkan lima orang atas dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan tersebut diajukan ke Polda Metro Jaya, dengan status para terlapor masih dalam penyelidikan (lidik).

Dalam kasus ini, Jokowi menjerat para terlapor dengan Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP, serta Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1), dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai barang bukti, pelapor menyerahkan satu buah flashdisk berisi 24 tautan video YouTube dan konten dari platform media sosial X, serta beberapa dokumen pendukung, antara lain fotokopi ijazah, salinan legalisir, fotokopi sampul skripsi, dan lembar pengesahan.

 Polda Metro Jaya menangangi 6 laporan polisi terkait Ijazah Joko Widodo 

 Kronologi 
Polda Metro Jaya menerima empat limpahan laporan polisi terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Laporan tersebut berasal dari wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitu Polres Metro Bekasi, Polres Metro Depok, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polres Metro Jakarta Pusat. Pelimpahan dilakukan karena sejumlah alasan, antara lain kesamaan materi laporan, efisiensi penanganan perkara, serta pertimbangan yurisdiksi wilayah hukum. selain itu ada dua laporan polisi yang langsung ke Polda Metro Jaya, sehingga total ada 6 laporan polisi yang ditangani oleh polda metro Jaya.

 Daftar Laporan yang ditangani oleh Polda Metro Jaya 

 Limpahan dari Polres 

 Laporan dari Relawan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat
 Laporan dari Peradi Bersatu Ke Polres Metro Jakarta Selatan
 Laporan dari Komite Rakyat Nasional (Kornas) Ke Polres Metro Depok
 Laporan dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) ke Polres Metro Bekasi Kota

 Langsung ke Polda Metro Jaya 

 Relawan Jokowi Kapriyani
 Joko Widodo

 Penyelidikan 

 Klarifikasi 
Pada tanggal 8 Mei 2025, Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) memanggil empat orang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Keempat individu tersebut terdiri atas Rizal Fadillah selaku Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), serta tiga anggota TPUA lainnya, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Kurnia Tri Royani. Dari keempat saksi yang dipanggil, hanya tiga orang yang memenuhi panggilan penyidik. Sementara itu, Rizal Fadillah tidak dapat hadir karena masih menjalani perawatan medis akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya dalam perjalanan pulang ke Bandung, Jawa Barat, beberapa hari sebelumnya.

Pada 14 Mei 2025, podcaster Mikhael Sinaga diperiksa oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Mikhael mengaku tidak mengetahui alasan dirinya diperiksa, karena perannya hanya sebagai pembawa acara di kanal YouTube Sentana TV. Pemeriksaannya ditunda karena kelelahan setelah menjawab sekitar 50 pertanyaan, dan dijadwalkan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Ia diketahui beberapa kali menjadi narasumber dalam tayangan yang membahas isu ijazah palsu Jokowi. Selain itu Kurnia Tri Royani diperiksa sebagai saksi oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan berlangsung selama 12 jam, dari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB, meski kondisi kesehatan Kurnia kurang baik. Ini merupakan pemeriksaan kedua setelah panggilan sebelumnya, dan dilaksanakan di Unit IV Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Rizal Fadillah, Wakil Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), menjalani pemeriksaan selama 13 jam oleh Subdirektorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia dicecar sekitar 70 pertanyaan oleh penyidik. Sebelumnya, Rizal dijadwalkan diperiksa pada 8 Mei 2025, tetapi absen karena mengalami kecelakaan lalu lintas. Pada tanggal yang sama Abraham Samad dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya tetapi tidak hadir. Ia menyatakan belum menerima surat panggilan resmi dan merasa tidak memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Abraham menyebut akan mempertimbangkan kehadiran jika menerima panggilan resmi.

Pada 15 Mei 2025, Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, diperiksa oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia menjawab 24 pertanyaan, terutama seputar kegiatan pada 26 Maret 2025, ketika menghadiri acara buka puasa bersama di Kemang. Roy menyatakan keberatan atas ketidakjelasan surat panggilan dan ketiadaan barang bukti elektronik dalam laporan. Pemeriksaan dijadwalkan juga untuk saksi berinisial Eggi Sudjana, tetapi yang bersangkutan tidak hadir. Pada hari yang sama Dr. Tifauzia Tyassuma (Dr. Tifa) diperiksa oleh Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia menerima 61 pertanyaan, tetapi menilai sebagian besar tidak relevan dengan peristiwa yang disebut terjadi pada 26 Maret 2025. Dr. Tifa menggunakan haknya untuk tidak menjawab pertanyaan yang dianggap tidak sesuai dan menyatakan kebingungan atas pemanggilannya, karena mengaku hanya menjalankan peran sebagai ilmuwan.

Pada 19 Mei 2025, Dian Sandi Utama, kader PSI, diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan berlangsung sekitar lima jam dengan fokus pada pengunggahan foto ijazah Jokowi pada 1 April 2025. Dian menjelaskan foto tersebut diperoleh dari teman melalui dokumen digital yang sudah beberapa kali disalin, dan unggahannya dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan publik berdasarkan informasi dari Andi Pramaria, rekan seangkatan Jokowi di UGM

Pada 26 Mei 2025, Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik, diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan berlangsung selama hampir tujuh jam dengan 97 pertanyaan diajukan. Rismon memberikan klarifikasi mengenai metode ilmiah analisis dokumen ijazah, yang meliputi kajian desain dan font, tetapi menolak mengungkapkan detail teknis karena alasan keamanan informasi. Ia juga menjelaskan bahwa diskusinya dengan Roy Suryo di media sosial bersifat ilmiah dan membahas temuan terkait dokumen tersebut.

Pada 28 Mei 2025, Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menjalani pemeriksaan kedua di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia membawa dua flashdisk berisi bukti tambahan berupa video, foto, dan tangkapan layar aktivitas di media sosial serta diskusi publik bersama Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Dian menyebut unggahan foto ijazah Jokowi diperoleh dari temannya dan identik dengan yang pernah dipublikasikan UGM pada 2022. Ia juga mengklaim telah mendapat konfirmasi langsung dari Presiden Jokowi bahwa ijazah tersebut adalah miliknya.

Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Selasa, 10 Juni 2025, sebagai bagian dari pelaksanaan laporan mereka terkait dugaan penghasutan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Proses pemeriksaan berlangsung selama hampir sembilan jam, dengan penyerahan barang bukti yang terdiri dari 25 video dan sekitar 15 screenshot, serta dilakukannya klarifikasi lanjutan atas dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP.

Pada 10 Juni 2025, Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan diperiksa di Polda Metro Jaya setelah pelimpahan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi dari Polres Jaksel, yang kini ditangani Subdit Kamneg Ditreskrimum. Dalam dua tahap pemeriksaan, Ade didampingi saksi lain dan membawa dokumen serta SP2HP sebagai alat bukti, menekankan bahwa proses penyidikan harus segera dimulai karena bukti sudah cukup kuat. Ia juga mendesak agar Roy Suryo cs dipanggil kembali dan keterlibatan UU Perlindungan Data Pribadi tetap diperhatikan, serta meminta agar penanganan kasus ini dipercepat dan tidak berlama-lama seperti kasus lainnya

 Pemeriksaan 

 Polda Metro Jaya akan memanfaatkan data forensik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menganalisis dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.
 Polda Metro Jaya meminta keterangan pihak SMAN 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta untuk mendalami laporan tuduhan ijazah palsu Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
 Polisi telah memeriksa 99 saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Seluruh saksi merupakan gabungan dari dua objek perkara yang tengah ditangani oleh Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
 Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa ahli digital forensik dan Dewan Pers terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi.
 Pada 2 Juli 2025, Polda Metro Jaya melayangkan panggilan kepada empat individu berinisial ES, K, DH, dan RF yang diduga terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, keempatnya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari tersebut.
 Pada 3 Juli 2025, Roy Suryo dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah Presiden Joko Widodo. Namun, ia memilih tidak menghadiri pemeriksaan tersebut dan justru menghadiri konferensi pers yang membahas wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
 Pada 3 Juli 2025, ajudan Presiden Joko Widodo, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, diperiksa di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi.
 Pada 7 Juli 2025, Kepolisian Daerah Metro Jaya memeriksa Roy Suryo bersama lima orang lainnya, yaitu Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, Fadillah, Kurnia Tri Royani, dan Rustam Efendi, terkait laporan dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan atas tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dalam pemeriksaan tersebut, Roy Suryo mendapat sekitar 85 pertanyaan, tetapi hanya menjawab pertanyaan seputar identitas pribadi dan menolak menjawab pertanyaan substansi perkara. Ia beralasan bahwa laporan terhadapnya tidak memiliki dasar hukum yang sah karena tidak memenuhi unsur legal standing, tempus, dan locus, serta menyatakan bahwa sikap tersebut merupakan haknya sebagai pihak terlapor. Menurut keterangan dari Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, pemeriksaan terhadap masing-masing saksi berlangsung selama 1,5 hingga 2 jam, dengan jumlah pertanyaan berkisar antara 34 hingga 53. Sementara itu, pemeriksaan terhadap saksi lainnya, dr. Tifa, dijadwalkan ulang pada 11 Juli 2025.
 Pada 11 Juli 2025, dr. Tifauziah Tyassuma diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Ia dicecar 68 pertanyaan tetapi menolak menjawab karena ijazah asli tidak diperlihatkan. dr. Tifa menilai klarifikasi ilmiah tidak dapat dilakukan tanpa dokumen fisik dan menyebut gelar perkara sebelumnya tidak sesuai prosedur. Polda Metro Jaya telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan, meski Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan ijazah Jokowi asli.
 Pada 17 Juli 2025, Presiden Joko Widodo dijadwalkan menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan ijazah palsu, namun pemeriksaan tersebut ditunda atas permintaan tim kuasa hukum dengan alasan kondisi kesehatan serta permohonan agar pemeriksaan dilakukan di Solo.
 Pada 23 Juli 2025, Presiden Joko Widodo menjalani pemeriksaan selama hampir tiga jam di Polresta Surakarta sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu, dengan membawa ijazah asli dari jenjang SD hingga S1 yang kemudian disita penyidik sebagai barang bukti.
 Pada 24 Juli 2025, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dengan pemeriksaan mencakup 46 pertanyaan termasuk keterkaitannya dengan Roy Suryo.

 Penyidikan 
Kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo memasuki tahap penyidikan setelah Subdit Kamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya menggelar perkara terhadap enam laporan pada 10 Juli 2025. Empat laporan, termasuk satu yang diajukan langsung oleh Jokowi dan tiga lainnya yang ditarik dari Polres jajaran, dinaikkan ke tahap penyidikan karena diduga mengandung unsur pidana penghasutan, penyebaran informasi elektronik bermuatan kebencian, serta berita bohong. Sementara dua laporan lainnya dihentikan karena dicabut oleh pelapor dan pelapor tidak hadir dalam proses klarifikasi.

Berikut ini adalah 4 laporan yang naik ke tahap penyidikan 

 Laporan langsung oleh Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya
 Laporan dari Relawan Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Metro Jakarta Pusat
 Laporan dari Peradi Bersatu Ke Polres Metro Jakarta Selatan
 Laporan dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) ke Polres Metro Bekasi Kota

dan 2 Laporan Polisi yang dicabut

 Relawan Jokowi Kapriyani ke Polda Metro Jaya
 Laporan dari Komite Rakyat Nasional (Kornas) Ke Polres Metro Depok

 Pemeriksaan Saksi 

 Pada 17 Juli 2025, Wakil Ketua Umum relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik, diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan ini dilakukan setelah kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan. Freddy memberikan keterangan berdasarkan rekaman publik tanpa membawa bukti fisik, dan menyatakan keyakinannya bahwa penetapan tersangka akan segera dilakukan.
 Pada 17 Juli 2025, Ketua Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, diperiksa sebagai saksi pelapor oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pemeriksaan ini dilakukan setelah laporan Andi naik ke tahap penyidikan, dan mencakup sejumlah tokoh yang diduga menyebarkan informasi menyesatkan mengenai keaslian ijazah Presiden.
 Pada 21 Juli 2025, Dian Sandi Utama menjalani pemeriksaan ketiganya oleh penyidik Subdit Kamneg Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus unggahan ijazah Presiden Joko Widodo, dengan menyatakan bahwa unggahannya bertujuan membela Presiden dan menegaskan keyakinannya akan keaslian ijazah tersebut.
 Pada 21 Juli 2025, tim penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya memeriksa delapan saksi di Mapolresta Surakarta terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, dan pelanggaran UU ITE yang dilaporkan oleh Joko Widodo dalam perkara tudingan ijazah palsu, sebagai bagian dari pelengkapan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
 Pada 23 Juli 2025, Presiden Joko Widodo menjalani pemeriksaan selama hampir tiga jam di Polresta Surakarta sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu, dengan membawa ijazah asli dari jenjang SD hingga S1 yang kemudian disita penyidik sebagai barang bukti.
 Pada 24 Juli 2025, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina diperiksa penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dengan pemeriksaan mencakup 46 pertanyaan termasuk keterkaitannya dengan Roy Suryo.
 ada 28 Juli 2025, Polda Metro Jaya memeriksa tiga saksi dari pihak Roy Suryo Cs—yakni Yulia Widyaningsih, Rahmat Himran, dan Sunarto—terkait laporan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta pelanggaran Undang-Undang ITE dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo.
 Pada 4 Agustus 2025, Ketua Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina bersama pengurus Peradi Bersatu diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden Joko Widodo, di mana mereka membantah tuduhan pemalsuan dan meminta agar pihak pelapor turut diperiksa secara adil.

 Proses Penyidikan 
Pada 14 Juli 2025 Polda Metro Jaya resmi mengeluarkan SPDP bernomor B/11740/VII/RES.1.14/2025/Ditreskrimum, ditandatangani oleh AKBP Putu Kholis Aryana atas nama Kapolda Metro Jaya. SPDP ini ditujukan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, serta ditembuskan ke Kapolda Metro Jaya, Ketua PN Jakarta Pusat, Presiden Jokowi, dan tiga pelapor lainnya (Andi Kurniawan, Lechumanan, Maret Samuel Sueken).

SPDP mencantumkan 12 orang sebagai terlapor karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yaitu

 Eggi Sudjana
 H.M. Rizal Fadillah, SH
 Kurnia Tri Rohyani
 Rustam Efendi
 Damai Hari Lubis, SH
 KRMT Roy Suryo Notodiprojo
 Rismon Hasiholan Sianipar
 Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa)
 Abraham Samad
 Mikhael Benyamin Sinaga
 Nurdian Noviansyah Susilo
 Ali Ridho alias Aldo Husein

 Permintaan Gelar Perkara Khusus 

 Latar belakang 
Pada 21 Juli 2025, Roy Suryo bersama Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Polda Metro Jaya untuk secara resmi mengajukan permintaan gelar perkara khusus terkait laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Mereka menilai proses hukum yang berjalan belum komprehensif karena hingga saat itu Jokowi sebagai pelapor belum diperiksa, dan laporan awal hanya menggunakan fotokopi ijazah tanpa menunjukkan dokumen asli. Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin, menekankan pentingnya gelar perkara agar penyidikan dilakukan lebih transparan dan menyeluruh, termasuk dengan menghadirkan ahli serta pelapor untuk diuji secara hukum dan fakta. TPUA juga mempertanyakan legalitas laporan yang diterima tanpa verifikasi dokumen asli, serta menuntut agar kasus ini diperlakukan sepadan dengan standar yang berlaku di Mabes Polri.

Pada 20 November 2025, Roy Suryo dan rekan-rekannya (Roy Suryo Cs) bersama tim kuasa hukum kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan permohonan gelar perkara khusus, setelah permintaan serupa yang sebelumnya diajukan tidak dikabulkan. Permohonan tersebut diajukan dengan tujuan mengklarifikasi dan mengevaluasi ulang proses penyidikan secara formal, memastikan kekuatan dasar hukum penetapan tersangka, menggunakan hak hukum tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan kepolisian, serta memberi ruang pemeriksaan bukti secara lebih menyeluruh sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi berikutnya.

 Proses Gelajar Perkara Khusus 
Pada 15 Desember 2025, Polda Metro Jaya Melaksanakan Gelar Perkara khusus atas permintaan para tersangka, termasuk Roy Suryo dan rekan-rekannya, dengan menghadirkan unsur internal kepolisian, lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman RI, pihak tersangka beserta kuasa hukumnya, serta kuasa hukum Presiden Joko Widodo. Dalam forum tersebut, penyidik memaparkan ulang proses penyidikan, dasar hukum penetapan tersangka, dan alat bukti yang dimiliki, termasuk dengan memperlihatkan ijazah yang dipersoalkan, guna menjamin transparansi dan evaluasi prosedural, sementara hasilnya tidak langsung menghentikan perkara melainkan menjadi bahan pertimbangan bagi kepolisian untuk menentukan kelanjutan proses hukum.

 Penunjukan Ijazah Asli Joko Widodo yang diterbitkan UGM 
Pada gelar perkara khusus 15 Desember 2025, penyidik Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah asli Joko Widodo terbitan UGM setelah disetujui seluruh pihak dalam forum tersebut. Dokumen itu merupakan barang bukti yang sebelumnya disita penyidik dari pelapor, yakni Joko Widodo. 

 Respon penunjukan Ijazah Asli Joko Widodo 

 Roy Suryo menyatakan tetap meyakini ijazah Joko Widodo “99,9 persen palsu” meskipun telah ditunjukkan oleh penyidik dalam gelar perkara khusus, dan menegaskan akan mempertahankan pandangan tersebut dalam proses hukum selanjutnya.
 Dr. Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) menyatakan bahwa penunjukan ijazah Joko Widodo dalam gelar perkara khusus dinilainya belum memadai karena dokumen hanya diperlihatkan secara terbatas tanpa pemeriksaan langsung.

 Kubu Roy Suryo Cs Ajukan Saksi Ahli 
Roy Suryo Cs mengajukan 6 Saksi Ahli untuk diperiksa oleh Polda Metro Jaya namun hanya empat yang diungkap ke publik yakni Dr. Ing. Ridho Rahmadi, Prof. Dr. Ir. Tono Saksono, dan Dr. Kandidat Didit Wijayanto dan rocky Gerung. 

 Pemeriksaan saksi Ahli. 
Pada 20 Januari 2026, Polda Metro Jaya Memeriksa Henri Subiakto selaku Ahli Komunikasi dan Ahli Digital Forensik di Bidang Digital Image Processing, Tono Saksono. Tono menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan Rismon Sianipar sah dan bukan bentuk manipulasi. Analisisnya terhadap dokumen yang sama menunjukkan penelitian Roy dan Rismoh valid.

Pada 27 Januari 2026, Polda Metro Jaya Memeriksa Rocky Gerung sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan terkait pendekatan dan metodologi akademik yang digunakan oleh pihak tersangka, khususnya dalam membedakan kajian ilmiah dari spekulasi di ruang publik.

Pada 28 Januari 2026, Polda Metro Jaya memeriksa Ridho Rahmadi sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan bahwa kajian yang dilakukan oleh Roy Suryo dan rekan-rekannya merupakan penelitian ilmiah yang dinilai memenuhi standar keilmuan, khususnya dari perspektif kecerdasan buatan (AI).

Pada 2 Februari 2026, Polda Metro Jaya memeriksa Prof. Dr. Drs. Aceng Ruhendi Syaifullah M. Hum, seorang ahli linguistik forensik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, sebagai saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan keahlian linguistik forensik terkait analisis bahasa dan diksi pernyataan para tersangka guna menilai ada atau tidaknya unsur pidana dalam perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo.

Pada 10 Februari 2026, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa dua saksi fakta, yakni mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Yulianto Widiraharjo dan wartawan Edi Mulyadi, dalam rangka penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Pada 11 Februari 2026, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dan ahli perangkat lunak Leony Lidya diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi ahli yang diajukan oleh Roy Suryo cs dalam penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Joko Widodo, di mana Bonatua dimintai keterangan mengenai salinan ijazah yang diperolehnya melalui sengketa informasi publik, sementara Leony memberikan analisis teknis terhadap dokumen yang dipersoalkan.

Pada 12 Februari 2026, Komjen (Purn) Oegroseno, Mohamad Sobary, dan Din Syamsuddin yang diperiksa sebagai saksi ahli meringankan menyatakan bahwa langkah Roy Suryo cs berkaitan dengan isu ijazah Presiden Joko Widodo merupakan bagian dari perspektif hukum acara, peran intelektual dan metodologi ilmiah, serta hak konstitusional dalam menyampaikan pendapat

 Kubu Roy Suryo Cs Ajukan Uji Labfor Ijazah Jokowi Secara Independen 
Pada 22 Desember 2025, kubu Roy Suryo dkk. mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan permintaan uji laboratorium forensik independen terhadap ijazah Joko Widodo, dengan mengusulkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atau Laboratorium Forensik Universitas Indonesia, sebelum perkara dilanjutkan ke tahap proses berikutnya.

 Pemeriksaan Terlapor 

 Pada 11–14 Agustus 2025, tujuh terlapor dan dua saksi dari kubu Roy Suryo Cs tidak memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dengan alasan sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025, Hari Kemerdekaan. Para terlapor yang absen ialah Roy Suryo Notodiprojo, Rismon Hasiholan Sianipar, Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, Mikhael Sinaga, Rustam Effendi, dan Nurdian Noviansyah Susilo, sedangkan saksi yang tidak hadir ialah Sunarto dan Arif Nugroho. Pemeriksaan dijadwalkan ulang, sementara Abraham Samad menyatakan akan hadir pada 13 Agustus 2025.
 Pada 13 Agustus 2025, mantan Ketua KPK Abraham Samad menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang dipicu oleh konten podcastnya, sambil menyebut proses tersebut sebagai bentuk kriminalisasi dan menyatakan siap melawan jika ditetapkan sebagai tersangka.
 Pada 19 Agustus 2025, Subdit Direktorat Keamanan Negara Polda Metro Jaya memeriksa tiga saksi terlapor dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, masing-masing Sunarto (YouTuber), Arif Nugroho (jurnalis), dan Meryati (Ketua Koalisi Nasional Perempuan Indonesia), yang hadir bersama kuasa hukum mereka; dalam pemeriksaan tersebut Meryati menyatakan keberatan karena merasa tidak seharusnya diperiksa sebagai saksi dan menilai penyelesaian masalah sebaiknya dimulai dari pihak pelapor.
 Pada 20 Agustus 2025, Polda Metro Jaya memeriksa Roy Suryo sebagai saksi dalam tahap penyidikan kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo terkait isu ijazah palsu; ia menegaskan tidak bersalah dan menyebut laporan itu keliru, tidak membawa apa pun dalam pemeriksaan, pada hari yang sama Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadillah juga diperiksa, dan merupakan pemeriksaan pertama setelah kasus naik ke penyidikan.
 Pada 21 Agustus 2025, dr. Tifauzia Tyassuma diperiksa oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo, dengan menjawab 79 pertanyaan meskipun ia sempat meminta agar ijazah asli ditunjukkan, yang ternyata telah dipindahkan ke Mabes Polri untuk uji forensik.
 Pada 22 Agustus 2025, Rismon Sianipar diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Jokowi, dengan membawa buku berisi analisis teknis forensik sepanjang sekitar 700 halaman untuk membantah kesimpulan keaslian ijazah yang dinyatakan oleh Bareskrim, serta menegaskan bahwa pernyataannya tidak termasuk ujaran kebencian.
 Pada 25 Agustus 2025, Rismon Sianipar diperiksa Polda Metro Jaya terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo dan menantang Universitas Gadjah Mada untuk mempublikasikan data akademik yang membuktikan keaslian ijazah tersebut.

 Penetapan Tersangka 
Sebelum penetapan tersangka, Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara, yang melibatkan para ahli dari bidang pidana, ITE, sosiologi hukum, komunikasi dan bahasa, serta pengawas internal dan eksternal seperti Itwasda, Wasidik, Propam dan Bidkum.

Pada tanggal 7 November 2025, Polda Metro Jaya secara resmi menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi). Tersangka dibagi dalam dua klaster:

 Klaster I: lima orang — Eggi Sudjana (ES), Kurnia Tri Rohyani (KTR), Damai Hari Lubis (DHL), Rustam Effendi (RE), dan Muhammad Rizal Fadillah (MRF).
Klaster pertama dijerat dengan Pasal 310 dan/atau Pasal 311 dan/atau Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 A Ayat 2 UU ITE. 
 Klaster II: tiga orang — Roy Suryo (RS), Rismon Hasiholan Sianipar (RHS), dan Tifauzia Tyassuma alias Dr. Tifa (TT)
Klaster kedua dikenakan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.

 Pemeriksaan Tersangka 
Pada 13 November 2025, Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa perdana Para tersangka Klaster II yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma sebagai tersangka kasus dugaan manipulasi data dan penyebaran berita bohong ijazah Joko Widodo, dengan jeratan pasal berlapis UU ITE dan KUHP; mereka tidak ditahan, namun diwajibkan wajib lapor mingguan.

Pada 22 Januari 2026, Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Para Tersangka Klaster I yaitu Kurnia Tri Royani, Rizal Fadillah, dan Rustam Effendi terkait penghasutan dan pencemaran nama baik.

 Pengajuan Restorative Justice 
Pada 12 Januari 2026, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis secara resmi mengajukan permohonan Restorative Justice (RJ) kepada Polda Metro Jaya melalui surat yang ditujukan kepada penyidik. Permohonan tersebut diajukan sebagai upaya penyelesaian perkara secara damai. Pengajuan RJ dilakukan setelah adanya pertemuan dan komunikasi dengan Joko Widodo di Kota Surakarta (Solo) pada 8 Januari 2026.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Restorative Justice tidak diterapkan secara otomatis, melainkan harus diajukan oleh pihak yang berperkara dan disetujui oleh aparat penegak hukum setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku. Sejumlah pihak menilai bahwa penerapan mekanisme ini mencerminkan adanya ruang yang lebih luas dalam sistem hukum nasional untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui pendekatan non-litigasi tanpa melanjutkannya ke proses persidangan.

Setelah permohonan tersebut diajukan dan dilakukan gelar perkara, Polda Metro Jaya pada 16 Januari 2026 menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis melalui mekanisme Restorative Justice. Dengan diterbitkannya SP3 tersebut, proses hukum terhadap kedua pihak dinyatakan dihentikan.

 Pelimpahan Berkas Perkara Penyidikan ke Kejaksaan 
Pada 13 Januari 2026, Polda Metro Jaya menyerahkan berkas perkara sejumlah tersangka dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Joko Widodo kepada Kejaksaan. Berkas yang diserahkan pada tahap ini mencakup perkara atas nama Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma. Setelah penyerahan tersebut, jaksa melakukan penelitian kelengkapan berkas untuk menentukan status P-21 sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti. Sementara itu, berkas perkara dalam klaster lain, termasuk yang melibatkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, tidak dilimpahkan ke Kejaksaan karena penyidik telah menghentikan penyidikan melalui mekanisme Restorative Justice dengan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pada tanggal 2 Februari 2025, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs kepada Polda Metro Jaya dengan alasan bahwa berkas yang dikirimkan belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan administratif serta materiil sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 Kasus hukum lain terkait Ijazah Joko Widodo 

 Bambang Tri Mulyono Jadi Tersangka Ujaran Kebencian 
Pada 13 Oktober 2022, Bambang Tri Mulyono ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di sebuah hotel di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Penangkapan ini terkait dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian dan penistaan agama melalui video di kanal YouTube "Gus Nur 13 Official" yang menampilkan mubahalah atau sumpah kutukan sepihak

Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/0568/IX/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022. Mereka dijerat dengan Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dan Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian berbasis SARA. Penyidik telah memeriksa 23 saksi dan 7 saksi ahli sebelum menetapkan keduanya sebagai tersangka. Barang bukti yang disita antara lain flashdisk dan tangkapan layar video.

Pada Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum menuntut Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur dengan hukuman 10 tahun penjara atas tuduhan menyebarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran di masyarakat

Namun, pada Mei 2023, Pengadilan Negeri Solo menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur setelah mereka dinyatakan bersalah menyebarkan ujaran kebencian dan penistaan agama terkait isu ijazah palsu Presiden Jokowi

Pada 24 Juni 2025, Bambang Tri Mulyono melalui kuasa hukumnya, Pardiman SH, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surakarta. Permohonan ini diajukan terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 4851 K/Pid.Sus/2023 yang dijatuhkan pada 14 September 2023, yang menghukumnya atas kasus ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Pengajuan PK tersebut dicatat dalam Akta Permintaan PK Penasihat Hukum Nomor 1/PK/2025/PN.Skt dengan rujukan pada putusan-putusan sebelumnya dari MA, Pengadilan Tinggi Semarang, dan PN Solo.

Pada 3 Juli 2025, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Bambang Tri Mulyono atas vonis ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Permohonan PK diajukan dengan dasar novum dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU‑XXII/2024 yang menyatakan kerusuhan di dunia siber tidak termasuk tindak pidana. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Halomoan Sianturi, kuasa hukum Bambang Tri membacakan 16 poin memori PK yang menyoroti kekhilafan hakim dan menegaskan bahwa kliennya hanya bertindak sebagai narasumber. Sidang ditutup dengan penjadwalan lanjutan pada 10 Juli 2025.

Pada 10 Juli 2025, Pengadilan Negeri Surakarta menggelar sidang kedua Peninjauan Kembali (PK) atas permohonan Bambang Tri Mulyono. Sidang berlangsung tanpa kehadiran pemohon karena Lapas Sragen belum menerima relaas panggilan dari pengadilan. Agenda sidang adalah mendengarkan tanggapan dari pihak termohon yang diwakili jaksa. Kuasa hukum Bambang Tri menyatakan bahwa tanggapan jaksa hanya mencakup sebagian poin memori PK dan akan memberikan jawaban lengkap pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada 17 Juli 2025.

Pada 17 Juli 2025, Bambang Tri Mulyono menghadiri sidang lanjutan Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Surakarta secara daring dari Lapas Kelas IIA Sragen. Kuasa hukumnya, Yakub Chris Setyanto, berargumen bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijadikan dasar PK berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 KUHP. Ia juga menilai hakim keliru menerapkan penafsiran analogi dalam menjatuhkan vonis, karena Bambang Tri hanya menjadi narasumber dalam podcast Gus Nur dan tidak terbukti menyebarkan konten yang dipermasalahkan.

Pada 26 Agustus 2025, Bambang Tri Mulyono, terpidana kasus ujaran kebencian dan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dibebaskan secara bersyarat dari Lapas Sragen setelah memenuhi syarat administratif dan substantif serta tetap berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. 

 Zaenal Mustofa Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Dokumen Akademik 
Zaenal Mustofa adalah salah satu pengacara yang tergabung dalam Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM) yang menggugat keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Surakarta yang kemudian menjadi Tersangka Pemalsuan Dokumen Akademik

Pada 16 Oktober 2023, pengacara Asri Purwanti melaporkan Zaenal Mustofa ke Polres Sukoharjo atas dugaan pemalsuan dokumen akademik. Zaenal diduga menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan transkrip nilai milik Anton Wijanarko, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), untuk melanjutkan studi di Universitas Surakarta (Unsa).

Penyelidikan mengungkap bahwa NIM C100010099 yang digunakan Zaenal sebenarnya milik Anton Wijanarko. UMS mengonfirmasi bahwa Zaenal tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa dengan NIM tersebut. Barang bukti yang disita termasuk surat pindah kuliah, transkrip nilai, dan fotokopi ijazah atas nama Zaenal Mustofa.

Pada 18 April 2025, Polres Sukoharjo menetapkan Zaenal sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan keterangan saksi, petunjuk, dan ahli. Zaenal disangka melanggar Pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen.

Pada 28 Mei 2025, Prof. Dr. Aidul Fitriciada, mantan Dekan Fakultas Hukum UMS, melaporkan Zaenal atas dugaan pemalsuan tanda tangannya pada transkrip nilai yang digunakan sebagai syarat transfer ke Unsa. Aidul menyatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan miliknya dan tidak pernah menandatangani dokumen tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Zaenal Mustofa resmi ditahan oleh Polres Sukoharjo. Ia kemudian mengundurkan diri dari tim pengacara TIPU UGM yang menggugat keabsahan ijazah Presiden Jokowi, untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas proses hukum

Pada 16 Juli 2025, Pengadilan Negeri Sukoharjo menggelar sidang perdana kasus pemalsuan dokumen pendidikan dengan terdakwa Zaenal Mustofa, yang didakwa memalsukan dokumen untuk pindah dari UMS ke UNSA demi memperoleh gelar sarjana hukum; sidang beragendakan pembacaan dakwaan dan dilanjutkan dengan pengajuan eksepsi oleh pihak terdakwa.

Pada 21 Juli 2025, Pengadilan Negeri Sukoharjo menggelar sidang lanjutan kasus pemalsuan dokumen pendidikan dengan terdakwa Zaenal Mustofa, yang beragendakan pembacaan eksepsi oleh tim penasihat hukum sebagai keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Pada 24 Juli 2025, Pengadilan Negeri Sukoharjo melanjutkan sidang dalam perkara pemalsuan dokumen pendidikan dengan terdakwa Zaenal Mustofa, di mana Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang diajukan terdakwa sebelumnya oleh tim penasihat hukumnya.

Pada Tanggal 9 September 2025, Zaenal Mustofa, divonis selama satu tahun enam bulan penjara. Terdakwa dinilai terbukti memakai dokumen kuliah palsu saat mendaftar sebagai mahasiswa transfer dari Fakultas Hukum (FH) UMS ke Universitas Surakarta (Unsa) pada 2008.

 Asri Purwanti Melaporkan Muhammad Taufiq Ke Polresta Surakarta 
Pada Mei 2025, pengacara Asri Purwanti melaporkan Muhammad Taufiq, Ketua TIPU UGM, dan dua rekannya Zaenal Mustofa dan Andhika Dian Prasetyo yang menggugat Ijazah Jokowi ke PN Surakarta ke Polresta Solo atas dugaan ujaran kebencian, pelecehan seksual, dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Laporan ini terkait video yang disebarkan Taufiq di YouTube dan TikTok, yang menurut Asri memuat penghinaan dan tuduhan pribadi. Video tersebut telah dihapus oleh YouTube. Polisi menangani kasus ini di bawah UU ITE, sementara Taufiq membantah mengenal dekat Asri dan menyebut dirinya sebagai ahli pidana.

 Dian Sandi Utama dilaporkan ke Bareskrim 
Dian Sandi Utama, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), mengunggah foto ijazah Presiden Joko Widodo melalui akun X (sebelumnya Twitter) miliknya. Ia menyatakan bahwa unggahan tersebut bertujuan untuk meredam spekulasi terkait keaslian ijazah Jokowi. Dian mengklaim bahwa foto ijazah tersebut diperoleh dari seorang rekannya dan sebelumnya telah diunggah oleh akun resmi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2022. Akibat tindakan tersebut Seorang dosen dari Universitas Sumatera Utara (USU) bernama Yusuf Leonard Henuk melaporkan Dian ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena menyebarkan dokumen pribadi tanpa izin pemilik. Setelah kejadian itu Dian Sandi Utama menemui Presiden Jokowi di Solo untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas unggahan tersebut.

 Dugaan Ijazah Palsu Rismon Sianipar dari Universitas Yamaguchi 
Pada Mei 2025, beredar di media sosial tudingan bahwa Rismon Sianipar menggunakan ijazah palsu yang mengatasnamakan Universitas Yamaguchi di Jepang. Tuduhan ini mencuat setelah beberapa akun, salah satunya @josuasinambela, mengunggah tangkapan layar surat elektronik dari pihak Universitas Yamaguchi yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan ijazah atas nama Rismon Sianipar, baik untuk program S2 maupun S3.

Pihak Universitas Yamaguchi, melalui perwakilannya Tomomi Tsumori dari Fakultas Teknik, secara tegas menyampaikan bahwa nama Rismon Sianipar tidak tercatat sebagai lulusan mereka. Selain itu, netizen juga menunjukkan kejanggalan dalam dokumen yang diklaim sebagai ijazah, seperti jenis kertas putih polos yang tidak sesuai dengan standar ijazah resmi Jepang yang umumnya dicetak di kertas khusus, serta kesalahan penulisan dan format yang berbeda dari ijazah resmi lainnya.

Menanggapi tudingan tersebut, Rismon membantah klaim bahwa ijazahnya palsu. Ia menyatakan telah menyelesaikan tujuh mata kuliah di Universitas Yamaguchi dengan IPK sempurna dan berjanji akan menempuh jalur hukum atas dugaan pencemaran nama baik setelah kasus yang melibatkannya terkait ijazah Presiden Joko Widodo selesai ditangani.

 Prof Paiman Raharjo melaporkan Roy Suryo Cs ke Polda Metro Jaya 
Isu pelibatan Prof. Paiman Raharjo dalam dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo mencuat setelah namanya dikaitkan dengan inisial "Prof. P" yang disebut oleh Roy Suryo, Beathor Suryadi, dan Rismon Sianipar sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka, Jakarta. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama, publik mengaitkannya dengan Prof. Paiman. Situasi memanas setelah Roy Suryo mengaku menerima pesan WhatsApp dari “P. Raharjo” pada 6 Mei 2025, yang dinilainya mengandung unsur intimidasi. Prof. Paiman membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah yang mencemarkan nama baik.

Selain itu, Prof. Paiman mengungkap pernah dimintai uang sebesar Rp20 juta oleh Beathor Suryadi, tetapi hanya memberikan Rp15 juta. Setelahnya, tuduhan terhadap dirinya kembali muncul, yang ia nilai sebagai bentuk pemerasan. Merasa dirugikan secara reputasi dan integritas akademik, Prof. Paiman menyatakan akan menempuh jalur hukum pada 11 Juli 2025. Pada 12 Juli 2025, ia resmi melaporkan Roy Suryo, Beathor Suryadi, Rismon Sianipar, dan Hermanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan pemerasan, dengan didampingi kuasa hukumnya, Farhat Abbas.

 Farhat Abbas menggugat Roy Suryo Cs ke PN Jakarta Pusat 
Pengacara Farhat Abbas menggugat Roy Suryo dan sejumlah tokoh lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan perbuatan melawan hukum terkait kisruh ijazah Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut diajukan atas nama mantan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dan mantan Wamendes PDTT, Paiman Raharjo, yang merasa difitnah di media sosial sebagai aktor intelektual pemalsuan ijazah Jokowi selama periode Mei hingga Juli 2025. Dalam petitumnya, Farhat meminta agar para tergugat — yakni Eggi Sudjana, Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, Kurnia Tri Royani, Rismon Hasiholan Sianipar, Bambang Suryadi Bitor, dan Hermanto — dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain itu, Farhat turut menggugat Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Presiden Jokowi, dan Universitas Gadjah Mada sebagai Turut Tergugat. Ia meminta majelis hakim melarang para tergugat menyebarkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Paiman dan Jokowi, serta menyatakan sah secara hukum penghentian penyelidikan oleh Mabes Polri terkait ijazah Jokowi pada 22 Mei 2025. Farhat juga menuntut ganti rugi materiil dan immateriil sebesar total Rp 1,5 miliar. Gugatan ini telah teregister di PN Jakarta Pusat dan sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli

 Proses Persidangan 
pada 29 Juli 2025 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar Sidang perdana gugatan perdata yang diajukan oleh mantan Wakil Menteri Desa Paiman Rahardjo terhadap Roy Suryo dan enam tergugat lainnya terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo namun ditunda oleh majelis hakim karena enam dari tujuh tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Pada 12 Agustus 2025, sidang gugatan perdata Paiman Raharjo terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo ditunda karena para tergugat tidak hadir, sehingga majelis hakim menjadwalkan ulang persidangan pada 26 Agustus 2025 sebagai pemanggilan terakhir.

Pada 26 Agustus 2025, sidang gugatan perdatanya kembali ditunda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena sebagian besar tergugat dan turut tergugat mangkir; majelis hakim kemudian memutuskan melanjutkan proses melalui mediasi setelah pemanggilan terakhir kepada pihak-pihak yang tidak hadir.

Pada 3 September 2025, sidang gugatan Paiman Raharjo terkait isu ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghasilkan kesepakatan mediasi dengan dua tergugat, Bambang Suryadi Bitor dan Hermanto, sehingga Paiman mencabut laporan perdata dan pidana terhadap keduanya sementara proses hukum terhadap tergugat lain tetap berlanjut.

 Pencabutan Laporan 
Pada tanggal 10 September 2025, Paiman Raharjo mencabut gugatan perdata terhadap Roy Suryo dkk mengenai isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)

 Komardin Memohon Uji Materi UU KIP ke MK 

 Kronologi 
Pada 29 September 2025, Ir. Komardin mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara  174/PUU-XXIII/2025, dalam petitumnya Ir. Komardin, meminta agar ijazah pejabat dan mantan pejabat negara dapat diakses publik.

Adapun detail pasal yang diuji adalah sebagai berikut:

 Pasal 17 huruf g UU 14/2008 menyatakan, “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.”
 Pasal 17 huruf h angka 5 UU 14/2008 menyatakan, “Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”
 Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008 menyatakan, “Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis.”

 Proses Pengujian UU KIP di MK 
Pada 10 Oktober 2025, mahkamah konstitusi menggelar sidang pendahuluan atas Perkara Nomor 174/PUU-XXIII/2025 yang diajukan Komardin terkait uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Dalam sidang tersebut pemohon Komardin mempersoalkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengkategorikan ijazah dan dokumen akademik sebagai informasi yang dikecualikan karena dinilai menimbulkan multitafsir dan polemik publik, termasuk terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Majelis hakim memberikan nasihat hukum dengan menekankan perlunya kejelasan kedudukan hukum (legal standing) serta uraian kerugian konstitusional yang langsung dan spesifik, dan menyatakan sidang tersebut merupakan tahap awal sebelum pemohon diminta memperbaiki permohonannya untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Pada 23 Oktober 2025 mahkamah konstitusi menggelar sidang kembali dengan agenda perbaikan permohonan yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim M. Guntur Hamzah dan Arsul Sani. Dalam sidang tersebut, pemohon menyempurnakan uraian kedudukan hukum (legal standing), menjelaskan kerugian konstitusional yang diklaim dialami, serta menegaskan dalil pertentangan sejumlah pasal UU KIP dengan UUD 1945, khususnya terkait klasifikasi ijazah dan dokumen akademik pejabat sebagai informasi yang dikecualikan, sementara majelis hakim mencatat perbaikan tersebut sebagai bagian dari tahapan awal sebelum perkara dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke proses persidangan berikutnya.

Pada 27 Oktober 2025, Ketua Mahkamah konstitusi Suhartoyo membacakan putusan perkara Nomor : 174/PUU-XXIII/2025 yang dalam amar putusannya menyatakan "permohonan Pemohon tidak dapat diterima". Dalam pembacaan putusan tersebut dihadiri oleh 6 anggota hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

 Gugatan Arsip Ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP) 

 Latar Belakang 
Pada Agustus 2025, sekelompok orang yang terdiri atas akademisi, aktivis, dan jurnalis membentuk sebuah aliansi yang menamakan diri Bongkar Ijazah Jokowi (BonJowi). Kelompok ini mengajukan permintaan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 kepada sejumlah lembaga negara dan lembaga pendidikan terkait arsip pencalonan Joko Widodo dalam berbagai proses elektoral, termasuk dokumen ijazah yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan. Permintaan tersebut diajukan kepada beberapa badan publik, antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkat, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta kepolisian, dengan tujuan memperoleh salinan atau keterangan resmi mengenai keberadaan dan pengelolaan dokumen dimaksud. 

Berikut ini dalah Daftar dokumen yang diminta BonJowi terkait ijazah jokowi

++NoLembagaJenis DokumenHasil1Universitas Gajah MadaIjazah asliUGM menolak permintaan sekitar 20 dokumen akademik BonJowi dengan alasan perlindungan data pribadi dan keterbatasan penguasaan arsip.Salinan ijazah asliTranskrip nilaiKartu Rencana Studi (KRS) tiap semesterKartu Hasil Studi (KHS) tiap semesterLaporan KKN (Kuliah Kerja Nyata)Laporan tugas akhir / skripsiSurat tugas pembimbing akademikBerita acara sidang tugas akhir / skripsiSK YudisiumBukti pendaftaran wisudaBuku wisuda (entry buku akademik)Salinan ijazah yang terverifikasi untuk pencalonanDokumen legalisir ijazah untuk pencalonanSurat permintaan verifikasi dari KPU Kota SurakartaSurat permintaan verifikasi dari KPU Provinsi DKI JakartaSurat permintaan verifikasi dari KPU RI (Pusat)Hasil verifikasi KPU atas ijazah dalam pencalonanKurikulum yang berlaku ketika Jokowi berkuliahStandar Operasional Prosedur (SOP) terkait legalisir ijazah dan verifikasi eksternal2KPU Kota SurakartaSalinan ijazah Jokowi (SD, SMP, SMA, S1) yang dilegalisir dan digunakan dalam pencalonan Pilkada Surakarta tahun 2005 & 2010KPU Surakarta tidak mengabulkan permintaan BonJowi karena ijazah dianggap data pribadi yang dikecualikan dan bukan arsip publik yang dikuasai KPU.3KPU DKI Jakartasalinan ijazah Jokowi saat mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakarta periode 2012–2017KPU DKI Jakarta mengabulkan permintaan BonJowi dengan menyerahkan salinan ijazah Joko Widodo yang dilegalisir.4KPU PusatSalinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dilegalisir dan digunakan saat pendaftaran calon Presiden RIKPU Pusat (KPU RI) menyerahkan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang dilegalisir serta dokumen verifikasi administrasi pencalonan presiden kepada pemohon, namun sebagian informasi dalam dokumen tersebut dibatasi atau dikaburkan.Dokumen verifikasi administrasi pencalonan presiden yang dilakukan KPU RI atas ijazah tersebut (berita acara/hasil penelitian persyaratan calon)5ANRIArsip pencalonan Presiden Joko WidodoANRI tidak mengabulkan permintaan BonJowi dengan alasan tidak menguasai dokumen tersebut karena dokumen pencalonan yang dimaksud belum diserahkan oleh lembaga pencipta arsip (misalnya KPU atau lembaga lain)Salinan dokumen verifikasi pencalonan6Polda Metro JayaSalinan ijazah asli (scan warna)Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa semua dokumen tersebut sedang berada dalam penguasaan penyidik dan berstatus barang bukti dalam proses hukum sehingga termasuk kategori informasi yang dikecualikan dari keterbukaan publikTranskrip nilai (scan warna)Kartu Rencana Studi (KRS)Kartu Hasil Studi (KHS)Laporan tugas akhir atau skripsiDokumen kelulusan dan yudisium

Setelah sejumlah permohonan informasinya ditolak oleh berbagai lembaga, BonJowi mengajukan gugatan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat pada 28 September 2025, yang terdaftar atas nama Bonatua Silalahi dengan nomor 049/IX/KIP-PSI/2025, dengan ANRI sebagai termohon awal dan KPU RI, UGM, KPU DKI Jakarta, KPU Surakarta, serta Polda Metro Jaya sebagai pihak terkait dalam persidangan.

 Proses Persidangan 
Pada 13 Oktober 2025, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang perdana sengketa informasi publik atas permohonan Bonatua Silalahi mewakili BonJowi terhadap ANRI terkait permintaan arsip ijazah Joko Widodo, dengan agenda pemeriksaan awal di Kantor KIP, Jakarta.

Pada 23 Oktober 2025, sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat memasuki tahap mediasi antara Bonatua Silalahi selaku pemohon dan ANRI sebagai termohon, namun mediasi gagal karena ANRI menyatakan tidak menguasai salinan primer ijazah Joko Widodo, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap ajudikasi.

Pada 28 Oktober 2025, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Joko Widodo di Wisma BSG, Jakarta Pusat, pada tahap pembuktian ajudikasi, dengan Bonatua Silalahi dan ANRI menyerahkan serta memeriksa bukti dokumen di hadapan majelis.

Pada 11 November 2025, Komisi Informasi Pusat menggelar sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Joko Widodo dengan menghadirkan saksi dari KPU dan ahli kearsipan untuk menjelaskan status arsip salinan ijazah dalam kerangka jadwal retensi arsip

pada 24 November 2025 dengan agenda pemeriksaan keberatan pemohon terhadap pembatasan informasi dalam salinan ijazah Joko Widodo yang diserahkan oleh KPU RI.

Pada 3 Desember 2025, Komisi Informasi Pusat membacakan putusan sengketa informasi publik yang diajukan oleh Bonatua Silalahi atas nama Bongkar Ijazah Jokowi terkait permintaan dokumen ijazah Joko Widodo, dengan majelis menolak permohonan pemohon setelah mempertimbangkan bahwa Arsip Nasional Republik Indonesia belum menguasai arsip yang diminta.

Pada 13 Januari 2026, Komisi Informasi Pusat memutuskan bahwa salinan ijazah Joko Widodo yang digunakan dalam pencalonan presiden 2014 dan 2019 merupakan informasi publik yang wajib dibuka, serta memerintahkan KPU RI menyerahkan dokumen tersebut kepada pemohon dan membuka aksesnya kepada publik.

Pada 21 Januari 2026, Komisi Informasi Pusat melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan dan klarifikasi keterangan saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Polda Metro Jaya mengenai prosedur verifikasi, status keterbukaan, dan keberadaan salinan dokumen ijazah yang menjadi objek sengketa.

Pada 9 Februari 2026, Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Bonatua Silalahi salinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang telah dilegalisasi dan tanpa penyuntingan, yang sebelumnya digunakan dalam proses pencalonan presiden, dan dokumen tersebut kemudian menjadi bagian dari bukti sengketa informasi serta dipublikasikan oleh Bonatua.

Pada 13 Februari 2026, Komisi Informasi Pusat membacakan putusan sengketa informasi publik terkait permohonan akses salinan ijazah Joko Widodo dan menyatakan dokumen tersebut sebagai informasi terbuka dengan ketentuan perlindungan terhadap data tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

 Gugatan Arsip Ijazah Jokowi Ke KIP Provinsi Jawa Tengah 

 Kronologi 
Pada 15 Agustus 2025, Bonatua Silalahi dan atau pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID Kota Surakarta lewat email kepada Lembaga kearsipan dan Perpustakaan Daerah Surakarta, Adapun informasi yang dimaksud antara lain:

 Salinan seluruh ijazah atas nama Joko Widodo, dari SD, SMP, SMA dan S1, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilkada di KPU Sukrakarta tahun 2005 dan 2010, sesuai yang diserahkan ke KPU, pada saat pendaftaran
 Setiap catatan autentifikasi, atau berkas yang melekat, pada pendaftaran 2005 dan 2010 yang menjadi arsip statis
 Dokumen verifikasi ijazah yang dibuat KPUD kepada UGM, termasuk surat balasan resmi veriifikasi dari UGM saat pendaftaran 2005 dan 2010.

Pada 21 Agustus 2025, terdapat balasan email PPID, yang menolak permohonan, bahwa dokumen tidak dikuasai Pemerintah Surakarta.

Pada 30 Agustus 2025, Pemohon menyampaikan surat keberatan atas penolakan PPID

Pada 12 September 2025, PPID menjawab keberatan itu dan tetap menolak dengan alasan informasi termasuk kategori yang dikecualikan

Setelah permohonan itu ditolak kemudian Bonatua Silalahi, yang dikuasakan Muhammad Taufik, menggugat Pemkot Surakarta karena tak memberi salinan ijazah Jokowi. Hal ini dianggap melanggar Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik no14 tahun 2008 dan UU Arsip, Gugatan nomor 040/Si/IX/20025 tertanggal 18 September 2025.

 Proses Persidangan 
Pada 10 Desember 2025, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang perdana sengketa informasi ijazah Presiden Joko Widodo dengan agenda pemeriksaan awal dan klarifikasi terhadap penolakan PPID Kota Surakarta.

Pada 29 Januari 2026, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang lanjutan sengketa informasi ijazah Presiden Joko Widodo yang kemudian ditunda oleh majelis komisioner karena para pihak belum melengkapi dokumen bukti sesuai agenda persidangan.

Pada 12 Februari 2026, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menggelar sidang sengketa informasi publik terkait permohonan akses dokumen ijazah Joko Widodo dengan agenda pemeriksaan para pihak untuk menilai status keterbukaan informasi tersebut sebelum memasuki tahap pembuktian.

 Gugatan Arsip Ijazah Jokowi Ke KIP Provinsi DKI Jakarta 
Bonatua Silalahi dan atau pemohon mengajukan permohonan informasi ke PPID DKI Jakarta terkait terkait ijazah terakhir Presiden Joko Widodo saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta, beserta dokumen persyaratannya. Sementara itu, pihak Termohon melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjelaskan bahwa informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Merasa tidak puas atas Penjelasan tersebut Bonatua Silalahi melakukan gugatan ke KIP Provinsi DKI Jakarta dengan nomor perkara 0032/IX/KIP-DKI-PS/2025.

 Proses Persidangan 
Pada 5 November 2025, KIP DKI Jakarta menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan awal dengan agenda pemeriksaan legal standing para pihak, dan persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Pada 3 Desember 2025, KIP DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Awal kedua

Pada 14 Desember 2025, KIP DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan dan penguatan bukti di mana majelis komisioner menerima dan mengevaluasi dokumen-dokumen yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai bagian dari proses pembuktian sengketa informasi publik.

Pada 17 Desember 2025, KIP DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan agenda pemanggilan dan permintaan hadirnya saksi kunci, di mana Pemohon Bonatua Silalahi secara terbuka mempertanyakan tidak dihadirkannya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta oleh Termohon sebagai saksi yang dinilai perlu untuk memberikan keterangan langsung mengenai penguasaan dokumen arsip yang menjadi objek sengketa.

Pada 14 Januari 2026, KIP DKI Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan agenda penerimaan dan pencatatan bukti terakhir dari para pihak sebagai penutup tahap pembuktian sebelum memasuki penyampaian kesimpulan tertulis.

 Benny Parapat Melaporkan Andi Azwan dan Josua Sinambela ke Polda Metro Jaya 
Pada 17 Desember 2025, aktivis Benny Parapat melaporkan Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan dan pengamat teknologi informasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Josua Sinambela ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 35, terkait klaim pemindaian (scan) ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut sebagai ijazah asli. Benny menyatakan laporan tersebut didasarkan pada dugaan kebohongan publik dan penyesatan informasi yang disampaikan keduanya dalam acara Rakyat Bersuara di iNews TV pada 19 dan 25 November 2025. Namun, laporan tersebut ditolak oleh Polda Metro Jaya dengan pertimbangan tidak adanya ijazah autentik Presiden Joko Widodo sebagai pembanding. 

 Bonatua Silalahi Laporkan ANRI dan KPU ke Ombudsman RI 
Pada 22 Desember 2025, Bonatua Silalahi melaporkan ANRI, KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, dan KPU Kota Surakarta ke Ombudsman RI terkait ketidakjelasan informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Laporan tersebut dilengkapi tiga bukti, yakni surat Lembaga Kearsipan Daerah Surakarta, surat jawaban PPID Sekda DKI Jakarta, serta putusan Komisi Informasi Publik, yang masing-masing menyatakan tidak menguasai atau menyimpan arsip ijazah dimaksud.

 Roy Suryo melaporkan 7 orang relawan jokowi ke Polda Metro Jaya 
Pada 6 Januari 2026, Roy Suryo melaporkan tujuh orang relawan Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/114/I/2026/SPKT/Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah, terkait tuduhan ijazah S3 palsu yang disebarkan melalui video YouTube serta tuduhan keterlibatannya dalam proyek korupsi Hambalang. Laporan tersebut menggunakan Pasal 433 ayat (2) dan/atau Pasal 434 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik dan fitnah.

 Partai Demokrat Laporkan 4 Akun Media Sosial ke Polda Metro Jaya 

 Latar Belakang 
Tuduhan keterlibatan Partai Demokrat dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo muncul dan menyebar di media sosial, terutama melalui konten akun anonim di berbagai platform, yang mengaitkan keduanya sebagai pihak yang diduga mendukung atau berada di balik isu tersebut dengan motif politik tertentu.

Pihak Partai Demokrat secara resmi menolak keras semua tuduhan keterlibatan ini. Partai menyatakan bahwa baik SBY maupun Demokrat tidak ada hubungan dengan kasus ini, tidak berada di balik isu ijazah Jokowi, dan isu ini bukan agenda resmi partai.

 Laporan ke Polda Metro Jaya 
Pada 5 Januari 2026, Partai Demokrat secara resmi melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya melalui Laporan Polisi bernomor LP/B/97/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA atas dugaan penyebaran informasi palsu yang mengaitkan Susilo Bambang Yudhoyono dengan isu ijazah Presiden Joko Widodo, yakni akun YouTube @AGRI FANANI, @Bang bOy YTN, @KajianOnline, serta akun TikTok @sudirowibudhiusmp.

Pada 20 Januari 2026, Penyidik polda metro jaya melakukan pemeriksaan terhadap pelapor guna mendapatkan keterangan lebih rinci terkait isi tuduhan dan barang bukti yang diajukan (seperti tangkapan layar dan video).

 Egi Sudjana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy suryo dan Ahmad Khozinudin ke Polda Metro Jaya 

 Latar Belakang 
Pada 7 November 2025, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis bersama dan tiga orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dalam kasus dugaan penyebaran isu ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang masuk kedalam Klaster I, Sementara Roy Suryo Cs masuk kedalam klaster kedua.

Pada 8 Januari 2026, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis bersama tim kuasa hukumnya mendatangi kediaman Presiden Joko Widodo di Solo Jawa Tengah dan melakukan Pertemuan secara tertutup. 

Pada 12 Januari 2026, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis secara resmi mengajukan permohonan Restorative Justice (RJ) kepada Polda Metro Jaya melalui surat yang ditujukan kepada penyidik. Permohonan tersebut diajukan sebagai upaya penyelesaian perkara secara damai.

Pada 16 Januari 2026, Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis melalui mekanisme Restorative Justice. Dengan diterbitkannya SP3 tersebut, proses hukum terhadap kedua pihak dinyatakan dihentikan

Setelah keduanya menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) melalui mekanisme restorative justice, muncul sejumlah pernyataan dari Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin melalui media elektronik yang oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mereka.

 Laporan ke Polda Metro Jaya 
Pada 25 Januari 2026, Polda Metro Jaya menerima dua laporan polisi yang dilayangkan oleh Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait tindakan Roy Suryo dan kuasa hukumnya, Ahmad Khozinudin.

 Eggi Sudjana melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinudin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui pernyataan di media elektronik yang dinilai merugikan reputasinya, dengan mencantumkan Pasal 433/434 KUHP dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan (6) UU ITE, dan laporan tersebut telah dibenarkan oleh Polda Metro Jaya serta masih dalam proses administrasi penyidikan.
 Damai Hari Lubis secara terpisah melaporkan Ahmad Khozinudin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial, dengan alasan bahwa pernyataan pihak terlapor dinilai telah mencemarkan nama baiknya, khususnya terkait isu pemanggilan saksi dan dugaan hasutan.

 Roy Suryo Cs memohon Uji Materi UU ITE dan KUHP ke Mahkamah Konstitusi 

 Kronologi 
Pada 30 Januari 2026, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma mengajukan uji materiil sejumlah pasal UU ITE dan KUHP ke Mahkamah Konstitusi (Perkara Nomor 50/PUU-XXIV/2026) dengan alasan pasal-pasal tersebut berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berpendapat dan merugikan hak konstitusional pemohon dalam konteks perkara dugaan ijazah Joko Widodo, serta dimohonkan agar dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagai pengecualian bagi kritik atau pendapat yang disampaikan dengan niat baik dan untuk kepentingan publik.

Adapun pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji antara lain :

 Pasal 310 ayat 1 KUHP lama sebagaimana putusan MK nomor 78/PUU-XXI/2023
 Pasal 311 KUHP lama
 Pasal 433 ayat (1) KUHP baru
 Pasal 434 ayat (1) KUHP baru
 Pasal 27A UU ITE
 Pasal 28 ayat (2) UU ITE
 Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE
 Pasal 35 UU ITE

 Proses Pengujian UU ITE dan KUHP di MK 
Pada 10 Februari 2026, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian undang-undang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, di mana majelis hakim menilai kelengkapan permohonan, kedudukan hukum, dan alasan konstitusional para pemohon, memberikan catatan perbaikan termasuk permintaan bukti penetapan tersangka dan uraian kerugian konstitusional, serta memberi waktu 14 hari kepada Roy Suryo cs untuk menyempurnakan permohonan sebelum sidang lanjutan

 Referensi 

Kategori:Joko Widodo