Majelis Disiplin Profesi

Majelis Disiplin Profesi adalah lembaga independen yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menegakkan disiplin dan etika profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Majelis ini memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, persidangan, dan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin profesi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga ini merupakan alat kelengkapan dari Konsil Kesehatan Indonesia

 Latar Belakang 
Lembaga ini menggantikan peran lembaga-lembaga etik sebelumnya seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dengan cakupan yang lebih luas terhadap seluruh profesi tenaga kesehatan, dan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan.

 Tugas dan Fungsi 
Majelis Disiplin Profesi memiliki sejumlah fungsi utama, antara lain:
 Menerima laporan atau pengaduan atas dugaan pelanggaran disiplin oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 Melakukan investigasi awal dan pemeriksaan substansi.
 Menyelenggarakan sidang disiplin untuk memeriksa dan memutuskan kasus.
 Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran, pembekuan, hingga pencabutan izin praktik.

 Struktur Organisasi 
Struktur Majelis Disiplin Profesi terdiri atas:
 Ketua
 Wakil Ketua
 7 (tujuh) anggota dari unsur profesi, hukum, dan masyarakat

 Susunan Kepengurusan Periode 2024–2028 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024, susunan keanggotaan Majelis Disiplin Profesi periode 2024–2028 adalah sebagai berikut:

 Ketua: Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M.Hum.
 Wakil Ketua: Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., M.Si.
 Anggota:
 Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
 Dr. dr. Prasetyo Edi, Sp.BTKV, Subsp VE(K), FIATCVS, S.H., M.H.
 dr. Erfen Gustiawan Suwangto, Sp.KKLP, Subsp. FOMC, S.H., M.H.(Kes), Ph.D.
 Ns. Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapian, S.E., S.Kep., M.Kes., MARS.
 Dr. Sudarto, S.H., M.Kn., M.H.
 Dr. Ta'adi, S.Kp.Ns., S.H., M.H.Kes.
 dr. Eddi Junaidi, Sp.OG., M.Kes., S.H.

 Prosedur Pemeriksaan 
Penegakan disiplin dilakukan melalui tahapan:
 Penerimaan dan verifikasi pengaduan.
 Pemeriksaan awal untuk menilai kelayakan kasus.
 Sidang pemeriksaan disiplin.
 Pengambilan putusan dan sanksi.

 Sanksi 
Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:
 Teguran lisan atau tertulis
 Pelatihan (reschooling) 
 Pembekuan surat tanda registrasi /izin praktik
 Pencabutan surat tanda registrasi/izin praktik

Galeri

 Referensi 
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
 Permenkes Nomor 3 Tahun 2025
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1630/2024

 Lihat Pula 
 Konsil Kesehatan Indonesia
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kategori:Kementerian Kesehatan Indonesia
Kategori:Dokter Indonesia
Kategori:Etika profesi