Hubungan Aljazair dengan Maroko

Aljazair diwakili di Maroko oleh kedutaan besarnya di Rabat; Aljazair juga memiliki konsulat di Casablanca dan Oujda. Maroko diwakili di Aljazair oleh kedutaan besar di Aljir; ia juga memiliki konsulat di Aljir, Oran dan Sidi Bel Abbès. Hubungan antara kedua negara Afrika Utara tersebut telah dirusak oleh beberapa krisis sejak kemerdekaan mereka, khususnya Perang Pasir 1963, Perang Sahara Barat tahun 1975–1991, penutupan perbatasan Aljazair–Maroko pada tahun 1994, ketidaksepakatan yang sedang berlangsung atas status politik Sahara Barat dan penandatanganan perjanjian normalisasi Israel–Maroko (sebagai bagian dari Perjanjian Abraham) pada tahun 2020.

Pada tanggal 24 Agustus 2021, Aljazair memutuskan hubungan dengan Maroko, menuduh Maroko mendukung gerakan separatis untuk penentuan nasib sendiri Kabylia, diduga sebagai pembalasan atas dukungan historis Aljazair terhadap kemerdekaan Republik Sahrawi di Sahara Barat. Pada bulan Maret 2023, Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune menyatakan bahwa hubungan antara kedua negara telah mencapai "titik tidak bisa kembali karena provokasi Maroko yang terus-menerus terhadap Aljazair".

 Perbatasan 

Pada tahun 1994, Maroko menuduh Intelejen Rahasia Aljazair berada di balik serangan Marrakech tahun 1994, di mana dua orang Spanyol tewas,  dan memberlakukan persyaratan visa pada warga negara Aljazair dan warga negara asal Aljazair. Tanggapan langsung oleh pemerintah Aljazair adalah penutupan perbatasan dengan Maroko. Perbatasan masih ditutup, yang mengakibatkan kedua negara kehilangan sekitar 2% dari tingkat pertumbuhan tahunan mereka. Pada tahun 1999, presiden Aljazair yang baru terpilih Abdelaziz Bouteflika menghadiri pemakaman Hassan II dari Maroko, dan mengumumkan tiga hari berkabung resmi di Aljazair. Pada tahun yang sama, Bouteflika menuduh Maroko menjadi tuan rumah bagi pangkalan Kelompok Islam Bersenjata Aljazair, yang darinya beberapa serangan terhadap warga Aljazair direncanakan dan diarahkan. Beberapa hari kemudian, ia kembali menuduh Maroko mengekspor narkoba ke Aljazair. Pada bulan Juli 2004, Raja Muhammad VI menghapuskan persyaratan visa bagi warga Aljazair yang memasuki Maroko; pada bulan April 2006, Presiden Bouteflika membalas tindakan tersebut. Pada tahun 2012, Perdana Menteri Aljazair Ahmed Ouyahia mengatakan bahwa pembukaan kembali perbatasan bukanlah prioritas bagi pemerintahannya. Pernyataan resmi lainnya menyiratkan bahwa masalah ini tidak akan segera diselesaikan.

Pada tahun 2014, semakin banyak suara dari masyarakat sipil dan intelektual yang meminta negara masing-masing untuk mengambil langkah-langkah menuju rekonsiliasi.

 Hubungan tahun 2020-an 
Pada tahun 2021, otoritas Aljazair menuduh Maroko telah membunuh, dalam sebuah "pemboman biadab", tiga pengemudi truk yang sedang menempuh rute antara ibu kota Mauritania, Nouakchott, dan kota Ouargla di Aljazair, dan telah memperingatkan bahwa hal ini "tidak akan luput dari hukuman". Menurut sumber yang sama, peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 1 November ketika para korban sedang melakukan perjalanan komersial antar negara di wilayah tersebut. "Beberapa faktor menunjukkan bahwa pasukan pendudukan Maroko di Sahara Barat melakukan pembunuhan pengecut ini dengan persenjataan canggih", tambahnya.

Di tengah memburuknya hubungan dengan Maroko, Aljazair memutuskan untuk tidak memperbarui kontrak Pipa Gas Maghreb–Eropa (GME), yang berakhir pada tengah malam tanggal 31 Oktober 2021. Sejak 1 November, ekspor gas alam Aljazair ke Spanyol dan Portugal terutama diangkut melalui pipa Medgaz (dengan kemungkinan jangka pendek untuk memenuhi permintaan lebih lanjut baik dengan memperluas Medgaz atau dengan mengirimkan LNG).

Pada bulan September 2024, Aljazair memberlakukan visa bagi warga Maroko dan menuduh Maroko terlibat dalam "berbagai tindakan yang mengancam stabilitas Aljazair", termasuk "spionase Zionis" dan "perdagangan narkoba dan manusia".

 Pemutusan hubungan diplomatik 
Aljazair menentang perjanjian normalisasi antara Maroko dan Israel pada Desember 2020. Pada Juli 2021, Amnesty International dan Forbidden Stories melaporkan bahwa Maroko telah menargetkan lebih dari 6.000 ponsel Aljazair, termasuk milik politikus dan pejabat tinggi militer, dengan perangkat mata-mata Pegasus Israel. Pada Agustus 2021, Aljazair menyalahkan Maroko dan Israel karena mendukung Gerakan Penentuan Nasib Sendiri Kabylia, yang dituduh oleh Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune terlibat dalam kebakaran hutan di Aljazair utara. Tebboune menuduh Maroko melakukan tindakan permusuhan. Pada bulan yang sama, Raja Muhammad VI dari Maroko mengulurkan tangan untuk rekonsiliasi dengan Aljazair dan menawarkan bantuan dalam pertempuran Aljazair melawan kebakaran. Aljazair tidak menanggapi tawaran tersebut.

Pada 18 Agustus 2021, Tebboune memimpin rapat luar biasa Dewan Keamanan Tinggi untuk meninjau hubungan Aljazair dengan Maroko. Presiden memerintahkan peningkatan kontrol keamanan di perbatasan. Pada 24 Agustus 2021, menteri luar negeri Aljazair Ramtane Lamamra mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Maroko. Pada 27 Agustus 2021, Maroko menutup kedutaan besar negara itu di Aljir, Aljazair. Selanjutnya, pada 22 September 2021, Dewan Keamanan Tertinggi Aljazair memutuskan untuk menutup ruang udaranya untuk semua pesawat sipil dan militer Maroko.

Pada 30 Juli 2022, dalam pidato pada peringatan 22 tahun kenaikan takhtanya, Muhammad VI menyerukan pembaruan hubungan normal dengan Aljazair. Pada 27 September 2022, Menteri Kehakiman Aljazair Abderrachid Tabi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita di Rabat untuk menyerahkan undangan Abdelmadjid Tebboune ke KTT Liga Arab di Aljir pada 1 November 2022 untuk Muhammad VI. Itu adalah kunjungan resmi pertama sejak putusnya hubungan diplomatik. Pada 8 September 2023, Aljazair membuka wilayah udaranya untuk Maroko untuk pertama kalinya sejak 2021 untuk memfasilitasi kedatangan bantuan kemanusiaan setelah gempa bumi Marrakesh-Safi 2023.

 Perwakilan diplomatik dan kunjungan resmi 
 Aljazair memiliki kedutaan besar di Rabat, ibu kota Maroko.
 Maroko memiliki kedutaan besar di Aljir, ibu kota Aljazair.

 Kunjungan tingkat tinggi 
 Kunjungan Presiden Abdelaziz Bouteflika ke Maroko (Mei 2000)
 Kunjungan Presiden Bouteflika ke Maroko (September 2005)
 Kunjungan Raja Muhammad VI ke Aljazair (Maret 2005)
 Kunjungan Presiden Bouteflika ke Maroko (Maret 2006)
 Kunjungan Raja Muhammad VI ke Aljazair (Februari 2012)
 Kunjungan Presiden Bouteflika ke Maroko (Desember 2012)

 Hubungan budaya 
Hubungan budaya antara Maroko dan Aljazair memiliki sejarah yang kaya yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kedua negara tetangga ini memiliki banyak ikatan budaya, bahasa, dan sejarah yang telah membentuk interaksi mereka dari waktu ke waktu. Meskipun ketegangan dan pertikaian politik terkadang membuat hubungan mereka tegang, ikatan budaya antara Maroko dan Aljazair tetap kuat.

 Bahasa 
Bahasa memainkan peran penting dalam hubungan budaya antara Maroko dan Aljazair. Kedua negara menggunakan bahasa Arab, dengan dialek Maghribi yang digunakan di berbagai daerah. Dialek di setiap negara memiliki nuansa dan aksen yang unik, tetapi mereka menunjukkan kesamaan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran budaya yang efektif. Selain itu, bahasa Berber, khususnya dialek Tamazight, digunakan oleh populasi yang signifikan di kedua negara, tetapi populasi penutur yang tepat sulit dipastikan karena kurangnya pengakuan resmi.

 Hidangan 
jempol|kanan|Sup harira
Hidangan adalah aspek lain yang menunjukkan kesamaan budaya antara Maroko dan Aljazair. Kedua negara ini memiliki warisan gastronomi yang kaya, ditandai dengan penggunaan rempah-rempah aromatik, herba beraroma, dan bahan-bahan yang beragam. Hidangan pokok seperti couscous, tajine, pastilla, dan harira dinikmati di kedua sisi perbatasan, meskipun dengan variasi regional.

 Agama 

jempol|kanan|223x223px|Masjid Hassan II di Casablanca.
Islam, agama mayoritas di kedua negara, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari, norma sosial, dan perayaan. Perayaan keagamaan, seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha, dirayakan dengan penuh semangat dan menciptakan kesempatan untuk pertemuan komunal. Perayaan keagamaan ini berfungsi sebagai kesempatan bagi warga Maroko dan Aljazair untuk berkumpul, merayakan, dan memperkuat ikatan budaya mereka. Kedua negara memiliki hukuman untuk makan, minum, atau merokok di tempat umum selama Ramadan yang dapat mengakibatkan denda, pelayanan masyarakat, atau bahkan hukuman penjara. Negara-negara yang memiliki undang-undang serupa diantaranya Kuwait, Arab Saudi, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

 Lihat pula 
 Perbatasan Aljazair–Maroko
 Hubungan luar negeri Maroko

 Referensi 


Maroko
Aljazair