Tia Rahmania

Tia Rahmania () adalah seorang politikus dan akademisi asal Indonesia. Ia merupakan Anggota DPR RI Terpilih periode 2024 - 2029 dari Fraksi PDI Perjuangan DAPIL 1 Banten (Pandeglang - Lebak) sebelum akhirnya batal dilantik karena di Pecat oleh PDI Perjuangan dengan dugaan penggelembungan suara, yang kemudian posisinya digantikan oleh Bonnie Triyana sebagai Anggota DPR RI terpilih terbanyak kedua di DAPIL yang sama.

 Latar Belakang 
Tia Rahmania lahir di Kota Palangka Raya, pada tanggal 3 Maret 1979. Ia merupakan anak dari mantan Bupati Barito Utara, almarhum H. Badaruddin. Tia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya adalah anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Wawan Wiraatmaja, dan adiknya adalah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Nisa Rahimia.

 Pendidikan 

 SDN Langkai 12 Palangkaraya
 SMPN 2 Palangkaraya
 SMAN 2 Palangka Raya
 S1 Ilmu Psikologi - Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (2001)
 S2 Psikologi Perkembangan dan Psikologi Industri - Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2004

 Karier 

 Akademisi 
 Akademisi di Universitas Paramadina Jakarta
 Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban (2017-Februari 2022)
 Kepala Program Studi Psikologi (2016-2017)
 Sekretaris Program Studi Psikologi (2013-2016)
 Dosen Program Studi Psikologi (2009-sekarang)

 Politik 

 Ketua Asosiasi Psikolog Sekolah Indonesia Wilayah Banten (2019-2023)
 Ketua E-Sport Indonesia Wilayah Pandeglang (2020-2023)
 Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Bidang Ekonomi Kreatif (2020-2024)
 Pengurus KONI Provinsi Banten (2022-2025)
 Asosiasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (APTIKIS) (2020-2023)

 Kontroversi 

 Interupsi Ke Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 
Pada Acara pembekalan Anti Korupsi kepada Calon Anggota DPR RI terpilih periode 2024 - 2029 dengan Tema "Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR Periode 2024-2029" yang diselenggarakan oleh Lemhannas pada tanggal 23 September 2024 yang dimana Nurul Ghufron sebagai pematerinya. Pada saat pemberian materi tersebut Tia Rahmania memberikan Interupsi kepada Nurul Ghufron. Dengan mengenakan jaket berlogo KPK, Tia mengkritik Ghufron atas materi yang disampaikan kepada para caleh terpilih
Tia lalu mengungkit kasus etik Nurul Ghufron yang belum lama ini diputus oleh Dewan Pengawas KPK. Untuk diketahui, Dewas KPK melalui putusan etik menyatakan Nurul Ghufron telah menyalahgunakan pengaruhnya saat menghubungi Sekjen Kementan saat itu, Kasdi Subagyono, terkait dengan mutasi salah satu pegawai di kementerian tersebut. 

 Tia Rahmania VS PDI-P 

 Di Pecat PDI-P 
Pemecatan Tia bermula dari putusan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Banten pada 13 Mei 2024, di mana delapan PPK kecamatan di Dapil Banten 1 (Lebak-Pandeglang) terbukti bersalah melakukan tindak pelanggaran penggelembungan suara. Perbuatan delapan PPK itu disebut menguntungkan Tia Rahmania.

Pada 14 Agustus 2024, Mahkamah Partai PDI Perjuangan menyidangkan kasus dugaan pelanggaran oleh Tia Rahmania dan Rahmad Handoyo yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan keduanya terbukti melakukan penggelembungan suara dan melanggar kode etik serta disiplin partai.

Sekitar dua pekan setelah putusan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengirimkan surat beserta hasil persidangan Mahkamah Partai kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengingat Tia Rahmania merupakan anggota DPR terpilih dari Daerah Pemilihan Banten I.

Selanjutnya, pada 3 September 2024, Mahkamah Etik atau Badan Kehormatan PDI Perjuangan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Tia dan Rahmad atas pelanggaran berupa pemindahan suara partai ke suara pribadi. DPP PDI Perjuangan mengirimkan surat pemberhentian resmi kepada KPU pada 13 September 2024.

Sebagai tindak lanjut, KPU menetapkan calon pengganti anggota DPR melalui Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 yang dirilis pada 23 September 2024.

 Menggugat Balik PDI-P Ke PN Jakarta Pusat 
Tia Rahmania menggugat Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat karena merasa pemecatannya sebagai calon anggota DPR RI tidak adil dan tidak berdasar. PDIP sebelumnya menuduh Tia terlibat dalam penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, yang mengakibatkan dirinya dipecat dan digantikan oleh Bonnie Triyana dalam proses pergantian antarwaktu (PAW).

Tia membantah tuduhan tersebut dan mengajukan gugatan perdata dengan nomor perkara 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst. Dalam putusan pada 20 Februari 2025

 Menang Gugatan di PN Jakarta Pusat 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memenangkan gugatan Tia Rahmania terhadap PDI Perjuangan (PDIP) karena majelis hakim menilai bahwa tuduhan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara yang dijadikan dasar pemecatannya tidak terbukti secara hukum. Dalam putusan perkara Nomor 603/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst, hakim menyatakan bahwa Tia tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Mahkamah Partai PDIP.

Putusan ini didasarkan pada fakta bahwa Tia memperoleh 37.359 suara di Dapil Banten I, unggul dari Bonnie Triyana yang meraih 36.516 suara. Majelis hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tia memindahkan suara partai menjadi suara pribadi, sebagaimana dituduhkan oleh Mahkamah Partai PDIP.

 PDI-P Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung 
PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 20 Maret 2025 terkait putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan Tia Rahmania. Putusan tersebut menyatakan bahwa Tia tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara dalam Pemilu Legislatif 2024 di Daerah Pemilihan Banten I, sebagaimana dituduhkan oleh Mahkamah Partai PDIP

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan bahwa dengan diajukannya kasasi, putusan PN Jakarta Pusat tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ia juga menyatakan bahwa sengketa semacam ini seharusnya diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP

Menanggapi langkah hukum PDIP, Tia Rahmania menyatakan bahwa ia menghormati proses kasasi yang diajukan dan menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan penggelembungan suara. Ia berharap proses hukum yang berjalan dapat berujung pada keadilan dan penegakan demokrasi

 Referensi 

Kategori:Kelahiran 1979
Kategori:Alumni Universitas Indonesia
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kategori:Dosen Indonesia
Kategori:Akademikus Indonesia
Kategori:Psikolog Indonesia