Adam Bachtiar

Adam Bachtiar (lahir 16 November 1960) adalah birokrat di MPR RI dan DPD RI. Saat ini sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama dan merupakan pejabat fungsional Ahli Utama pertama di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Atas pengabdiannya sebagai birokrat yang berjasa kepada negara di MPR RI dan DPD RI selama 38 tahun, ia mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun (1999), Satyalencana Karya Satya 20 Tahun (2009), Satyalencana Karya Satya 30 Tahun (2018), dan Satyalencana Wira Karya (2020) dari Presiden Republik Indonesia.

Ia saat menjadi Kepala Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, pada tahun 2004-2006 juga merangkap sebagai Kepala Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II DPD RI dan turut andil dalam proses pembentukan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sebelum itu pada tahun 2003  juga turut andil dalam persiapan pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama dan ia sebagai Pendamping Kepala Bagian Persidangan, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ikut membantu menyiapkan draft awal terkait tata beracara di Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi baru dibentuk.

Di sepanjang kariernya sebagai birokrat di MPR RI dan DPD RI, ia lama bertugas sebagai support system alat kelengkapan majelis/dewan. Ia selalu menempati jabatan strategis sejak terbentuknya Setjen DPD RI : Kepala Pusat Pengkajian Data dan Informasi, National Project Director Parliamentary Reform Initiative and DPD Empowering, Kepala Biro Persidangan I, Kepala Biro Persidangan II, Plt. Wakil Sekretaris Jenderal , Deputi Bidang Administrasi, Analis Kebijakan Ahli Utama, Plt. Sekretaris Jenderal.
 Kehidupan awal 

Adam Bachtiar merupakan anak ke empat dari lima bersaudara pasangan C.H. Asikin dan Renie Ambarlia. Asikin berasal dari Kudus adalah pegawai negeri sipil di Departemen Pekerjaan Umum (PU), di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Adapun Ambarlia berasal dari Semarang dan memiliki darah keturunan Kerajaan Mataram.

Sejak menjadi PNS, Asikin ditugaskan berkantor di Jakarta, hingga ketiga anaknya, Arief Hidayat, Dara Agustina, dan Djauhar Wirawan lahir. Namun kisaran tahun 1960-an, dipindahkan ke kantor Cabang Semarang di saat Ambarlia sedang hamil. Pada 16 November 1960, lahirlah Adam Bachtiar di Semarang sebagai anak keempat.

Adam kemudian tumbuh di lingkungan Komplek PU Cipta Karya di kisaran Simpang Lima, Semarang, yang menjadi salah satu ikon dari kota Provinsi Jawa Tengah. Semasa SMP, ia menjadi teman sekolah dari sutradara kenamaan Garin Nugroho di SMP Santo Yoris. Selanjutnya sekolah di SMA Negeri 1 Semarang, yang alumniya juga banyak yang menjadi tokoh nasional.

Orang tuanya sangat mementingkan pendidikan. Ia dan keempat saudaranya semua berhasil menyandang gelar sarjana/pasca sarjana. Bahkan kakak pertamanya, merupakan Guru Besar di Universitas Diponegoro (UNDIP), yaitu Prof. Dr. Arief Hidayat, yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2016-2018.

Adam merupakan lulusan dari Fakultas Hukum, UNDIP tahun 1985. Hingga kemudian bekerja menjadi PNS di MPR RI.

 Karier 
Adam merintis karier di Sekretariat Jenderal MPR RI mulai dari bawah sebagai CPNS tahun 1988. Lalu resmi menjadi PNS tahun 1989. Pada awalnya ditugaskan di Bagian Urusan Dalam. Saat itu ia sering sebelum sidang diberi tugas dari menata ruangan, protokoler hingga mengurus transportasi. Seiring dengan dedikasinya dalam bekerja, kemudian dipindahkan ke Bagian Kepegawaian, pada tahun 1990 menjadi Staf Kepala Biro Administrasi. Dua tahun kemudian atau tahun 1992 diangkat sebagai Kepala Subbagian Rapat, Bagian Hukum, Konstitusi dan Aparatur Negara Biro Majelis. Cukup lama ia menduduki posisi itu, hingga tahun 1999 baru dipindahkan menjadi Kepala Bagian Perundang-Undangan. Namun selang hanya 4 bulan kemudian, ia dipindahkan menjadi Kepala Bagian Sekretariat Ad hoc II Badan Pekerja, Biro Majelis, menjabat dari 1999 sampai dengan 2006.

Dalam rentang menduduki berbagai jabatan itu, ia banyak bertugas di berbagai persidangan penting di MPR RI. Seperti; tahun 1992 sebagai Panitera Kelompok B PAH I BP MPR RI yang membahas GBHN, tahun 1997 sebagai Panitera di salah satu Kelompok Panitia Ad Hoc l BP MPR RI yang membahas GBHN, tahun 1998 menjadi Panitera Komisi C MPR RI pada Sidang Umum MPR RI yang Membahas Pertanggung Jawaban Presiden, dan sebagai Panitera Komisi D MPR RI pada Sidang Istimewa MPR RI yang membahas Tap-Tap MPR RI, tahun 1999 sebagai Panitera Komisi B MPR RI pada Sidang Umum MPR RI yang membahas Tap-Tap MPR RI, tahun 2000 sebagai Panitera Komisi B MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI yang membahas Tap-Tap MPR RI, tahun 2001 sebagai Panitera PAH Majelis pada Sidang Istimewa MPR RI yang membahas Maklumat Presiden dan Pertanggung jawaban Presiden, tahun 2001 sebagai Panitera Komisi B MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI yang membahas Tap-Tap MPR RI, tahun 2002 sebagai Panitera Komisi B MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI yang membahas Tap-Tap MPR RI, dan tahun 2003 sebagai Panitera Komisi B MPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI yang membahas Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR serta Tatib MPR RI.

Ia saat menjadi Kepala Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR, Sekretariat Jenderal MPR RI, juga merangkap sebagai Kepala Bagian Sekretariat Panitia Ad Hoc II DPD RI pada 2004-2006 dan turut andil dalam proses pembentukan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sebelum itu tahun 2003 bersama Janedjri, Sri Sumarwati dan Siti Fauziah, juga turut andil dalam persiapan pelantikan Hakim Mahkamah Konstitusi yang pertama dan ia sebagai Pendamping Kepala Bagian Persidangan, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi bersama Agip Munandar ikut membantu menyiapkan draft awal terkait tata beracara di Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah Konstitusi baru dibentuk.

Kariernya semakin cemerlang begitu DPD RI telah resmi berdiri sebagai lembaga legislatif dan ia dipindahkan ke Sekretariat Jenderal DPD RI menjadi Kepala Pusat Pengkajian Data dan Informasi (2006-2008). National Project Director Parliamentary Reform Initiative and DPD Empowering (2006-2011) Lalu menjadi Kepala Biro Persidangan I,(2008-2014). Pada masa jabatan itu, membuatnya turut menduduki berbagai jabatan di Kepanitiaan Sidang Paripurna Khusus DPD RI (2006-20013).

Selanjutnya ditugaskan sebagai Kepala Biro Persidangan II dari 2014-2018. Dalam rentang menduduki jabatan itu, ia juga selalu menduduki berbagai jabatan di Kepanitiaan Sidang Bersama DPD dan DPR RI. Di tahun 2016 s.d 2018, ditugaskan menjadi Plt. Wakil Sekretaris Jenderal. Pada 9 Nopember 2018, kemudian dilantik sebagai Deputi Bidang Administrasi. Lalu sejak 9 November 2020, ia beralih ke jabatan fungsional sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama. Hal itu membuatnya menjadi pejabat fungsional ahli utama yang  pertama di Sekretariat Jenderal DPD RI. Pada waktu yang bersamaan, ia juga ditugaskan sebagai Plt. Sekretaris Jenderal DPD RI.

 Pendidikan 

Pendidikan Formal

 SD Negeri Karangsari, Semarang, lulus 1973.
 SLTP Santo Yoris, Semarang, lulus 1976.
 SLTA Negeri 1, Semarang, lulus 1980.
 S1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, lulus 1985.
 Program Pendidikan Keahlian Ilmu Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, angkatan IV, lulus 1992.
 S2 Jurusan Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (IBLAM), Jakarta, lulus 2005.

Pendidikan Non Formal

 Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA), Jakarta, 1989.
 Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA), Jakarta, 1991.
 Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SPAMA), Jakarta, 1996.
 Pelatihan Analisis Jabatan, Jakarta, 1990.
 Diklat PIM Tk II LAN Jakarta, 2008.
 Kursus Advokat dan Penasehat Hukum, Jakarta, 1993.
 Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk staf Pendukung Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah, Jakarta, 1995.
 Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) bagi Pejabat Eselon III dan IV Instansi Pemerintah Tingkat Pusat, Jakarta, 1996.
 Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan untuk staf Pendukung Legislasi DPR, DPD, dan Pemerintah, Jakarta, 2005.
 BIMTEK Penyusunan Renstra dan Lakip, Jakarta, 2006.
 Seminar on Decentralization and Role & Function of Parliament and its Secretariat for the Republic of Indonesia, Tokyo, 2006.
 Studi Keparlemenan, Canberra dan Melbourne, 2007.
 ESQ Leadership Center.
 Workshop “Mencegah Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta, 2011.
 Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2011.
 DPD Development Workshop, Jakarta, 2012.
 Workshop Implementasi SPIP, Jakarta, 2012.
 Budget and Fiscal Impact Analysis in Drafting Legislation, Jakarta, 2013.
 Studi Keparlemenan, Canberra, 2014.
 Workshop Perkoperasian, Kyoto University, 2015.
 Workshop Studi Dukungan Anggaran Parlemen, Kyoto University, 2015.
 Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Jakarta, 2015.
 FGD Pemetaan Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Peneliti, dan Perancang Perundang-Undangan, Jakarta, 2017.
 Workshop Pemetaan Proses Bisnis, Jakarta, 2018.
 Bimbingan Teknis Tenaga Pengajar Pelatihan Khusus Analis Kebijakan, Jakarta, 2023.

 Penghargaan dan Tanda Jasa 

 Tahun 1993, Nilai Tertinggi Pada Kursus Advokad dan Penasehat Hukum Prapanca Angkatan Ke-49 dari Yayasan Pendidikan Prof. R.G. Indrojono.
 Tahun 1988 – 2002, Peran Serta Pada Penyelenggaraan Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR RI, dari Pimpinan MPR RI.
 Tahun 1999, Satyalencana Karya Satya 10 Tahun, dari Presiden Republik Indonesia.
 Tahun 2009, Satyalencana Karya Satya 20 Tahun, dari Presiden Republik Indonesia.
 Tahun 2018, Satyalencana Karya Satya 30 Tahun, dari Presiden Republik Indonesia.
 Tahun 2020, Satyalencana Wira Karya, dari Presiden Republik Indonesia.

 Karya Tulis 

 Adam Bachtiar, Transformasi Kebjakan Gizi: Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis dalam Menurunkan Stunting di Indonesia, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Februari 2025, Volume 2.
 Adam Bachtiar, Kebijakan Pelestarian Bahasa Daerah Sebagai Kekayaan Budaya Bangsa, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Januari 2024, Volume 1.
 Adam Bachtiar, Perjuangan Reformasi Yang Terlupakan: Wacana Kembalinya Dwifungsi ABRI Melalui Revisi UU TNI dan Revisi UU Polri, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Juli 2024, Volume 7. Hal. 15.
 Adam Bachtiar, Otoritas Jasa Keungan Syariah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi November 2023, Volume 11.
 Adam Bachtiar, Analisis Dampak Kebijakan Penurunan Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Agustus 2023, Volume 8. Hal. 33.
 Adam Bachtiar, Urgensi Yang Berkaitan dengan Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Kewenangan DPD RI, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Mei 2023, Volume 5. Hal. 20.
 Adam Bachtiar, Permasalahan atas Pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Januari 2023, Volume 1.
 Adam Bachtiar, Peran DPD RI dalam Penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Januari 2022, Volume 1. Hal. 4.
 Adam Bachtiar,  Tahun Baru dengan Semangat Baru, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Januari 2021, Volume 01. Hal. 4.
 Adam Bachtiar, Tata Kelola Pemilihan Kepala Desa, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi November 2021, Volume 01. Hal. 4.
 Adam Bachtiar, Membangun Institusi dan Budaya Kerja Setjen DPD RI, Majalan Senator DPD RI, Edisi Juni 2020, hal. 57.
 Adam Bachtiar, Suksesi dan Revormasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI, Media Nusa: Aspirasi Nusantara dalam Inovasi Kota, Edisi Desember 2020, Volume 11. Hal. 16.
 Adam Bachtiar, Manajemen Sumber Daya Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Memberikan Dukungan Administrasi dan Keahlian Terhadap Tugas Dewan Sebagai Upaya Meningkatkan Kapasitas Sekretariat Jenderal DPD RI, Buletin Kaji, Desember 2018, Edisi Ke-1. Hal. 11.

 Referensi 

Kategori:Pegawai negeri sipil Indonesia
Kategori:Penerima Satyalancana Karya Satya
Kategori:Penerima Satyalancana Wira Karya