Pertemuan Kantor Oval Donald Trump–Volodymyr Zelenskyy 2025

Pada 28 Februari 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengadakan pertemuan bilateral sangat kontroversial yang disiarkan langsung di Kantor Oval Gedung Putih di Washington, D.C.. Pertemuan ini membahas dukungan Amerika Serikat bagi Ukraina yang berkelanjutan dalam menangkal invasi Rusia yang sedang berlangsung di negara itu dan diperkirakan akan berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Sumber Daya Mineral Amerika Serikat–Ukraina, tetapi pertemuan ini tiba-tiba berakhir tanpa resolusi yang jelas. Selama sepuluh menit terakhir diskusi, Trump dan Vance berulang kali mengkritik Zelenskyy, terkadang meredam suaranya. Media menggambarkannya sebagai konfrontasi publik yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Presiden Amerika Serikat dan kepala negara asing.

Menjelang pertemuan ini, terjadi ketegangan antara pemerintahan Trump dan Zelenskyy. Trump ingin Ukraina menyetujui gencatan senjata dengan Rusia untuk segera menghentikan permusuhan dan berupaya mencapai kesepakatan damai yang komprehensif. Ia menyiratkan Ukraina harus disalahkan atas invasi oleh Rusia dan menyebut Zelenskyy sebagai 'diktator' (pernyataan yang kemudian ditarik kembali). Zelenskyy menginginkan jaminan keamanan yang kuat terhadap agresi Rusia di masa mendatang sebelum berkomitmen terhadap gencatan senjata. Ia yakin bahwa tanpa jaminan tersebut, Presiden Rusia Vladimir Putin akan melanggar perjanjian apa pun seperti yang pernah dilakukannya sebelumnya.

Pertemuan ini banyak dikritik karena nadanya yang berapi-api, konfrontatif, dan antagonistik. Hampir semua sekutu Amerika Serikat bersama dengan tokoh-tokoh global lainnya dengan cepat menyuarakan dukungan mereka terhadap Zelenskyy setelah konfrontasi tersebut, dengan banyak tokoh mengeluarkan pernyataan yang tampaknya menegur pendekatan konfrontatif Trump. Sebaliknya, pejabat Rusia memuji hasil pertemuan tersebut dan mengarahkan kritik terhadap Zelenskyy manakala media Rusia menyatakan keterkejutannya. Di Amerika Serikat, tanggapan sebagian besar didasarkan kepada dukungan partai, dengan anggota partai Trump, Partai Republik, sebagian besar memuji tindakannya dengan beberapa pengecualian, manakala anggota Partai Demokrat juga banyak mengecamnya.

Setelah pertemuani ini, pemerintahan Trump menangguhkan penyediaan bantuan intelijen dan militer ke Ukraina selama sekitar seminggu. Penyediaan bantuan ke Ukraina dilanjutkan setelah Zelenskyy menyetujui gencatan senjata tanpa syarat selama 30 hari bergantung kepada persetujuan Rusia (karena Rusia menolak proposal tersebut, gencatan senjata tersebut tidak benar-benar terwujud). Dalam jajak pendapat YouGov pada Maret 2025, 51% orang Amerika Serikat merasa Trump tidak menghormati Zelenskyy, manakala 32% orang Amerika Serikat merasa Zelenskyy tidak menghormati Trump.

 Latar belakang 

Pertemuan ini berlangsung dengan latar belakang Perang Rusia-Ukraina sedang berlangsung yang bermula dengan pencaplokan Krimea oleh Rusia pada 2014 dan berpuncak dengan invasi Ukraina oleh Rusia pada 2022. Pada 2025, Ukraina sangat bergantung terhadap bantuan internasional, khususnya dari negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat semasa pemerintahan Joe Biden untuk melanjutkan upaya perangnya. Volodymyr Zelenskyy yang terpilih menjadi presiden pada 2019 secara teratur mencari dukungan internasional yang kuat untuk melindungi kedaulatan Ukraina. Donald Trump memiliki riwayat berkonfrontasi dengan Zelenskyy selepas dimakzulkan pada 2019 karena menahan pengiriman senjata ke Ukraina dalam upaya untuk memaksa Presiden Ukraina untuk menyelidiki saingan politik Trump, Joe Biden. Sebelum menjadi wakil presiden, JD Vance telah mengkritik bantuan Amerika Serikat untuk Ukraina setelah berkata dalam wawancara pada 2022, "Saya tidak terlalu peduli apa yang terjadi pada Ukraina dengan cara apapun jua." Zelenskyy menyebut Vance terlalu radikal dalam wawancara tak lama setelah Trump memilihnya sebagai calon wakil presidennya dalam pemilihan umum presiden pada 2024.

Pada hari pertama masa jabatan keduanya, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk membekukan bantuan kemanusiaan asing ke semua negara selama 90 hari dan kemudian menentang perintah pengadilan untuk mencabut pembekuan tersebut. Perintah eksekutif ini berdampak terhadap Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (United States Agency for International Development, USAID) yang telah menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai $16,4 miliar ke Ukraina pada 2023. Trump telah menjadikan pemotongan pengeluaran untuk negara-negara asing sebagai agenda utama dari kampanyenya dan kemudian masa kepresidenannya. Meskipun Trump mengklaim sekitar $350 miliar telah dihabiskan untuk Ukraina, pemeriksa fakta menemukan bahwa hanya $83 miliar telah dicairkan, $57 miliar telah diobligasikan, dan $40 miliar dianggarkan dengan Layanan Penelitian Kongres sehingga total peruntukan mencapai $182 miliar antara 2022 dan 2024. BBC melaporkan bahwa Institut Ekonomi Dunia Kiel menghitung bahwa AS menghabiskan $119,7 miliar "untuk bantuan antara Januari 2022 dan Desember 2024", dan bahwa Departemen Pertahanan AS memberikan angka $182,8 miliar untuk "semua pengeluaran untuk Operasi Atlantic Resolve – tanggapan terhadap invasi Rusia ke Ukraina ... yang mencakup pelatihan militer AS di Eropa dan pengisian kembali persediaan pertahanan AS." US News mengatakan "total komitmen bantuan [dari Amerika Serikat] bernilai sekitar $128 miliar." Amerika Serikat telah memberikan lebih banyak hibah ke Ukraina daripada yang diberikannya pinjaman.

Trump telah menyatakan kesediaannya untuk merundingkan perjanjian dengan Rusia guna mengakhiri Perang Rusia-Ukraina yang membalikkan kebijakan lama negara itu untuk mengucilkan Rusia selepas menginvasi Ukraina. Setelah kembali menjabat dan memulakan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin yang pertama kali dilakukan oleh seorang Presiden Amerika Serikat sejak invasi bermula, Zelenskyy mengkritik dan menuduh Trump terjebak dalam jaringan disinformasi dari Rusia. Trump kemudian mengkritiknya di platform media sosial miliknya, Truth Social, ketika ia menuduh Ukraina memulai perang dan menyebut Zelenskyy sebagai diktator karena tidak menyelenggarakan pemilihan umum, meskipun konstitusi Ukraina melarang pemilihan umum selama darurat militer, yang berlaku di Ukraina pada saat itu. Pemerintahan Trump memberikan suara yang sama dengan Rusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memberikan suara menentang resolusi Majelis Umum yang disokong Eropa pada 24 Februari 2025 untuk mengutuk Rusia dan menuntut penarikan pasukannya dari Ukraina.

Pemerintahan Trump awalnya bermaksud membatalkan perjalanan Zelenskyy ke Washington, D.C. seminggu sebelumnya, tetapi dibujuk oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk melanjutkannya. Pemerintahan Trump mendesak Ukraina untuk setuju membagi pendapatan dari cadangan mineral mentahnya dengan Amerika Serikat, dan Zelenskyy dilaporkan telah berencana untuk menandatangani perjanjian kerangka kerja terkait mineral mentah selama kunjungannya. Ide untuk perjanjian tersebut awalnya diusulkan oleh Ukraina kepada pemerintahan Biden pada tahun 2024. Pada Januari 2025, Ukraina menandatangani kemitraan seabad dengan Inggris yang juga melibatkan mineral. Sebelum pertemuan Zelenskyy dengan Trump, Senator Lindsey Graham mengatakan kepada Zelenskyy untuk fokus pada perjanjian mineral saat ini dan untuk membahas gencatan senjata dan jaminan keamanan nanti.

 Pertemuan 
Para peserta telah berencana untuk membahas dukungan lebih lanjut untuk Ukraina dalam konteks penyelesaian kerangka perjanjian tentang mineral. Delegasi Ukraina memilih kemitraan yang saling menguntungkan yang akan memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina bukan hanya pengalihan sumber dayanya. Perjanjian ini akan menciptakan dana investasi bersama untuk membangun kembali Ukraina dengan Amerika Serikat memperoleh keuntungan dari penambangan mineral tanah jarang. Ukraina telah berencana untuk mempertaruhkan setengah dari pendapatan masa depan dari sumber daya dan mineral negara tersebut ke dalam dana tersebut. Graham dan yang lainnya memediasi kesepakatan tersebut dalam upaya untuk mempertahankan kepentingan Trump dalam mendukung keamanan Ukraina sambil merundingkan perdamaian antara Putin dan Zelenskyy.

Sebelum pertemuan tersebut, pejabat dari rombongan Trump meminta Zelenskyy untuk mengenakan setelan jas formal untuk pertemuan yang belum pernah ia lakukan di depan umum sejak invasi bermula. Zelenskyy menolak untuk melakukannya yang dilaporkan menyinggung Trump.

 Lihat pula 

 Kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump kedua
 Tanggapan internasional Perang Rusia-Ukraina
 ReArm Europe
 Skandal Donald Trump–Ukraina
 Hubungan Amerika Serikat dengan Ukraina
 Amerika Serikat dan invasi Ukraina oleh Rusia
 Hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa

 Catatan 

 Referensi 

Kategori:Amerika Serikat dalam tahun 2025
Kategori:Diplomatic crises of the 2020s
Kategori:Insiden diplomatik
Kategori:Pemerintahan Donald Trump kedua
Kategori:Amerika Serikat dan invasi Ukraina oleh Rusia
Kategori:Kunjungan Volodymyr Zelenskyy
Kategori:Sejarah Gedung Putih
Kategori:JD Vance
Kategori:Marco Rubio
Kategori:Pete Hegseth