Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (disingkat PKBM) adalah satuan pendidikan nonformal di Indonesia yang diselenggarakan oleh masyarakat dan berfungsi sebagai pusat layanan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. PKBM menjadi alternatif bagi warga negara yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala seperti ekonomi, usia, geografis, atau sosial.

 Latar belakang 
Konsep PKBM dikembangkan dalam kerangka pendidikan sepanjang hayat dan sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kini Kemendikbudristek) mendukung penyelenggaraan PKBM sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003.

 Tujuan 
Tujuan penyelenggaraan PKBM antara lain:

 Memberikan kesempatan belajar di luar jalur pendidikan formal
 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan
 Menyediakan layanan pendidikan kesetaraan (setara SD, SMP, dan SMA)
 Mendorong kemandirian ekonomi melalui keterampilan praktis
 Membentuk warga negara yang cerdas dan produktif

 Program pendidikan 
PKBM menyelenggarakan berbagai program, antara lain:

 Pendidikan kesetaraan: Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA)
 Keaksaraan dan pasca-keaksaraan: Memberantas buta aksara
 Kursus dan pelatihan keterampilan: Menjahit, komputer, tata boga, dan lain-lain
 Pendidikan kecakapan hidup: Pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dll.
 Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Melalui koperasi dan UMKM

 Pengelolaan 
PKBM didirikan dan dikelola oleh masyarakat (perorangan, organisasi, atau yayasan) dengan izin operasional dari pemerintah daerah. Dana operasional berasal dari bantuan pemerintah, sumbangan, dan kerja sama dengan pihak lain.

 Landasan hukum 
PKBM beroperasi berdasarkan peraturan berikut:

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal

 Lihat pula 

 Pendidikan nonformal
 Pendidikan kesetaraan
 Pendidikan sepanjang hayat

 Referensi 

 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal