Diplomasi Publik Korea Selatan

Istilah diplomasi publik pertama kali diperkenalkan oleh Edmund Gullion pada tahun 1965 dan sejak itu konsepnya berkembang secara bertahap.Baru-baru ini, definisi diplomasi publik bervariasi menurut pandangan para penulis yang berbeda. Taehwan Kim, dalam tulisannya "Paradigm Shift in Diplomacy: A Conceptual Model for Korea's 'New Public Diplomacy'," mendefinisikannya sebagai "praktik diplomatik atau bidang studi akademis yang melibatkan aktor non-konvensional (seperti LSM atau masyarakat sipil) untuk mendukung diplomasi masyarakat." Seiring dengan semakin pentingnya diplomasi publik, Korea Selatan telah meningkatkan upaya untuk terlibat dalam tren diplomasi baru. Muzaffar S. Abduazimov, dalam artikelnya "Diplomasi Publik: Menilai Kembali Kasus Korea Selatan melalui Pendekatan Evolusioner," mengidentifikasi empat periode perkembangan diplomasi publik Korea Selatan: asal-usul (akhir 1940-an hingga akhir 1980-an), diversifikasi (awal 1990-an), polisentrisme (awal 2000-an), dan pelembagaan (2011 hingga saat ini).

Diplomasi Publik Korea Selatan mengacu pada kegiatan diplomatik yang dilakukan Korea Selatan untuk meningkatkan pemahaman warga negara asing dan meningkatkan kepercayaan negara lain terhadap Korea Selatan,baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Diplomasi Publik merupakan pendekatan yang memanfaatkan kebijakan, pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Korea Selatan menggunakan soft power sebagai kekuatan mereka dalam berdiplomasi. Soft power adalah kemampuan suatu negara menarik negara lain dengan daya tarik budaya, nilai-nilai, dan kebijakan yang membangun simpati bukan melalui paksaan atau tekanan militer. 

Strategi diplomasi soft power Korea Selatan yang paling unggul adalah dengan Korean Wave . Salah satu produk popular dari Korean Wave adalah musik K-Pop. K-Pop atau Korean Pop adalah musik popular Korea Selatan yang menggabungkan unsur musik modern dengan budaya Korea. K-Pop dipandang bukan hanya sebagai hiburan saja, tetapi juga sebagai alat diplomasi budaya yang berfungsi menyampaikan identitas Korea Selatan ke dunia. K-Pop bukan hanya berpengaruh pada dunia musik saja, tetapi juga pada bidang ekonomi kreatif, pariwisata, hingga diplomasi internasional. 

K-Pop sebagai alat diplomasi dapat kita lihat pada tahun 2018, BTS yang merupakan salah satu boy group K-Pop diundang berbicara di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka membahas tema penerimaan diri dan dampak sosial terhadap generasi muda. Hal ini merupakan suatu langkah yang bukan hanya sebagai hiburan saja, tetapi menjadi tindakan diplomatik budaya. Di tahun 2021 BTS juga diundang untuk tampil di Perserikatan Bangsa Bangsa. Di SDG Moment PBB ini mereka tidak hanya menari dan menyanyi, tetapi juga menyampaikan pesan tentang generasi muda, pandemi COVID-19, dan keberlanjutan lingkungan. Melalui popularitas artis-artisnya, Korea Selatan memperoleh perhatian positif dari dunia dan memperluas jejaring kerja sama internasional. Hal ini membuktikan bahwa budaya yang popular seperti K-Pop bisa memiliki makna politik yang tidak kalah penting dibandingkan diplomasi formal.  

Melalui Korean Wave, Korea Selatan telah sukses menarik perhatian dunia dengan performa grup K-Pop dan serial drama yang tidak hanya menarik perhatian di bidang musik dan perfilman, tetapi juga pada bidang kuliner dan pariwisata. Dengan demikian, Korea Selatan berhasil bangkit dari keterpurukan masa lalu dan menjadi salah satu negara maju di Asia. Dari hal ini kita dapat lihat bahwa, kekuatan suatu negara tidak hanya dapat di lihat dari kekuatan militernya saja, tetapi budaya mereka yang meluas di berbagai macam negara ini merupakan cara lain untuk menunjukkan identitas dan kekuatan negara mereka. Diplomasi publik Korea Selatan merupakan  strategi yang berhasil untuk membangun citra dan pengaruh globalnya dengan memanfaatkan kekuatan budayanya yang populer serta kemampuan teknologi informasi untuk terhubung langsung dengan masyarakat internasional.  

 Referensi