Hak Untuk Kembali

Hak untuk kembali dalam instrumen hukum internasional – dasar hukum untuk kembalinya pengungsi dan pengungsi internal. Hak untuk kembali adalah bagian dari konsep hak asasi manusia yang lebih luas tentang kebebasan bergerak dan juga datang dengan konsep hukum kewarganegaraan. Ini memberi warga negara hak untuk memutuskan, tetapi hak untuk kembali tidak terbatas pada kewarganegaraan atau kewarganegaraan dalam arti formal.

Hak ini dirumuskan dalam beberapa perjanjian dan konvensi modern, terutama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, dan Konvensi Jenewa Keempat 1948. Sarjana hukum berpendapat bahwa satu atau lebih dari instrumen hak asasi manusia internasional ini telah mencapai status hukum kebiasaan internasional dan oleh karena itu hak untuk kembali mengikat bagi mereka yang tidak menandatangani konvensi ini.

 Hak untuk kembali dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional 
Perjanjian Internasional dan regional yang mengcangkup hak untuk kembali :

 Piagam PBB (1945)
 Pembukaan dan Pasal 1(3), 13(b),55(c), 62(2) dan 76(c) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948)
 Dua Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia (1966): Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
 Instrumen lain, baik yang berbasis perjanjian atau lainnya, yang dikembangkan dalam kerangka PBB dan badan-badan khusus.

 Hak untuk kembali dalam Hukum Pengungsi Internasional 
Hukum pengungsi internasional pada dasarnya diatur oleh Konvensi Status Pengungsi, yang diubah oleh Protokol 1967. Dua dokumen, yang sering disebut perjanjian, memberikan definisi pengungsi, memberikan banyak hak dan perlindungan kepada yang terkandung dalam definisi ini.