Republik Demokratik Timor Leste (1975)

Republik Demokratik Timor Leste (, ), adalah sebuah negara yang diproklamasikan secara sepihak di wilayah Timor Leste saat ini pada tanggal 28 November 1975 oleh Fretilin sebelum invasi Indonesia ke Timor Timur sembilan hari kemudian pada tanggal 7 Desember 1975.

 Sejarah 
 Deklarasi kemerdekaan 
Timor Timur dijajah oleh Portugal pada pertengahan abad ke-16 dan dikelola sebagai Timor Portugis. Setelah Revolusi Anyelir 1974 di Portugal, proses dekolonisasi dimulai yang mengarah pada pembentukan Majelis Konstituante terpilih pada tahun 1976. Tiga partai baru muncul saat ini: Uni Demokratik Timor, yang menganjurkan tetap memiliki hubungan dengan Portugal; Fretilin, yang mendukung kemerdekaan; dan Apodeti, yang mendukung integrasi ke Indonesia. Dalam pemilihan lokal yang diadakan pada 13 Maret 1975, Fretilin dan UDT muncul sebagai partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan.

Pada tanggal 11 Agustus 1975, UDT berupaya melakukan kudeta, dalam upaya menghentikan meningkatnya popularitas Fretilin. Gubernur Portugis Mário Lemos Pires melarikan diri ke pulau lepas pantai Atauro, di utara ibu kota, Dili, tempat ia kemudian berupaya menjadi penengah kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin membuat deklarasi kemerdekaan sepihak Republik Demokratik Timor Timur dengan Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai perdana menteri. Tindakan ini tidak diakui oleh Portugal maupun Indonesia.

Pada tanggal 30 November 1975, Fretilin memerintahkan "Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)" untuk dibacakan pada upacara pelantikan Amaral sebagai presiden yang baru diangkat. Pasal 40 konstitusi baru tersebut mengatur pembentukan Dewan Menteri. Pada tanggal 1 Desember 1975, Fretilin membentuk badan tersebut.

 Invasi Indonesia 
Sebagai tanggapan, pada tanggal 30 November 1975, Indonesia mendorong para pemimpin UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil lainnya untuk menandatangani Deklarasi Balibo yang menyerukan integrasi Timor Timur ke Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia melancarkan invasi udara dan laut besar-besaran, yang dikenal sebagai Operasi Seroja (Operasi Lotus), dengan alasan potensi pemerintahan komunis, kebutuhan untuk mengembangkan wilayah dan risiko keamanan nasional dan regional sebagai alasan tindakannya. Pasukan Indonesia menduduki ibu kota, Dili, dalam beberapa jam setelah meluncurkan invasi selama Pertempuran DiliSchwarz (2003), p. 204 dan menduduki kota terbesar kedua, Baucau, pada tanggal 10 Desember, dengan Liquisa dan Maubara diduduki pada akhir Desember.Dunn (1996), pp. 257–60.

 Peristiwa selanjutnya 
Pada 17 Desember, Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) yang didukung Indonesia dibentuk yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araújo dari Apodeti dan Lopez da Cruz dari UDT.Schwarz (1994), p. 204.; Indonesia (1977), p. 39.Taylor (1990), p. 9; Kohen and Taylor, p. 43; Budiardjo and Liong (1984), p. 15 and 96; Nevins, p. 54; Dunn (1996), p. 262; Jolliffe, p. 272. Budiardjo and Liong (1984) call it a "puppet government". Dunn comments: "In fact, the writer was told by Timorese officials who were in Dili at the time that the PGET had no separate existence or powers at all." Jolliffe notes a radio address from Fretilin leader Nicolau Lobato claiming that the PSTT had been sworn in on an Indonesian ship in Dili harbor. Sebuah Majelis Rakyat Daerah dibentuk pada 31 Mei 1976,Indonesia (1977), pp. 43–44. yang kemudian mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan integrasi formal Timor Timur ke Indonesia.Indonesia (1977), p. 44. Pada 17 Juli 1976, Indonesia secara resmi mencaplok Timor Timur sebagai provinsi Timor Timur dengan Arnaldo dos Reis Araújo sebagai gubernur pertamanya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak mengakui Republik Demokratik Timor Timur, yang diproklamasikan oleh Fretilin, atau kedaulatan Indonesia atas Timor Timur dan sebaliknya tetap mengakui Portugal sebagai Negara Administratif yang sah sebagaimana dibuktikan oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 384. Ini berarti bahwa dalam hal hukum internasional, Timor Portugis secara nominal tetap ada. Sebuah kesepakatan pada tahun 1999 antara pemerintah Portugal dan Indonesia menghasilkan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 di mana mayoritas rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan. Setelah masa transisi pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Timor Timur merdeka sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 20 Mei 2002.

 Teks Proklamasi 
Dalam bahasa Portugis:

Dalam bahasa Indonesia:

 Pemerintahan 
Setelah deklarasi kemerdekaan, Dewan Menteri dibentuk dengan Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden dan Nicolau dos Reis Lobato sebagai perdana menteri.

 Presiden 
Potret NamaTerpilih Masa jabatan Partai politik Mulai menjabat Berakhir menjabat Lama menjabat  1 80px Francisco Xavier do Amaral — 28 November 1975 7 Desember 1975  Fretilin 2 80px Nicolau dos Reis Lobato 7 Desember 1975 31 Desember 1978  Fretilin

 Perdana menteri 
Potret NamaTerpilih Masa jabatan Partai politik Mulai menjabat Berakhir menjabat Lama menjabat 1 80px Nicolau dos Reis Lobato — 28 November 1975 7 Desember 1975  Fretilin

 Hubungan internasional 
 Pengakuan diplomatik 
Setelah deklarasi kemerdekaan Republik Demokratik Timor Leste, negara tersebut menerima pengakuan diplomatik dari enam negara sosialis, yang sebagian besar merupakan bekas jajahan Portugis. Negara-negara yang mengakui Republik Demokratik Timor Leste adalah sebagai berikut:

 Albania
 Mozambik
 Guinea
 Guinea-Bissau
 Tanjung Verde
 São Tomé dan Príncipe

 Perwakilan diplomatik 
Republik Demokratik Timor Leste mempunyai kantor penghubung di New York yang terletak di Apartemen 608, 310 East 44th Street.https://search.archives.un.org/uploads/r/united-nations-archives/5/d/e/5deb4357ccc4cb8edc400fabf3daacf7ce847f0984352a6a2d1adde490cf36f7/S-0443-0126-0002-00005.PDF 

 Referensi 

Kategori:Sejarah Timor Leste