Pembantaian Yahukimo (2025)

Penyerangan KKB di Yahukimo 2025 adalah serangan bersenjata yang dilakukan oleh Kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap para pendulang emas di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada tanggal 6 April 2025. Serangan ini mengakibatkan 11 orang tewas dan 2 lainnya disandera.

Insiden ini terjadi di dua lokasi berbeda, yaitu lokasi 22 dan Muara Kum, ketika para korban sedang melakukan aktivitas pendulangan. Serangan yang terjadi pada Minggu, 6 April 2025 ini diduga dilakukan oleh kelompok KKB Yahukimo yang dipimpin oleh Elkius Kobak.

 Latar belakang 
Aktivitas penambangan emas tradisional di Yahukimo, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Lokasi 22 dan Muara Kum, menjadi sumber mata pencaharian utama bagi banyak penduduk lokal. Namun, kegiatan ini sering dilakukan tanpa izin resmi dan dikategorikan sebagai penambangan ilegal. Kendati demikian, keterbatasan ekonomi membuat masyarakat tetap bergantung pada penambangan ini.

KKB atau yang juga dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), aktif di berbagai wilayah Papua, termasuk Yahukimo. Kelompok ini secara terbuka menentang kehadiran pemerintah Indonesia di Papua dan mengklaim memperjuangkan kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka kerap melakukan serangan terhadap aparat keamanan dan warga sipil, yang mereka tuduh sebagai bagian dari upaya militer Indonesia.

Salah satu tuduhan KKB adalah bahwa para pendulang emas merupakan agen intelijen militer Indonesia yang menyamar sebagai warga sipil. Tuduhan tersebut menjadi salah satu alasan mereka melakukan kekerasan terhadap para pendulang. Namun, aparat keamanan membantah klaim ini dan menegaskan bahwa para korban adalah warga sipil yang berusaha mencari nafkah.

Pada 11 April 2025, juru bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom, mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki bukti kuat tentang keterlibatan TNI dan Polri dalam mendukung kegiatan tambang emas ilegal. Menurut Sebby, dukungan ini termasuk bantuan dalam menurunkan alat berat seperti ekskavator dan buldoser ke wilayah Korowai. Ia menegaskan kesiapan kelompoknya untuk membawa bukti tersebut ke pengadilan, bahkan ke pengadilan internasional, jika pemerintah Indonesia bersedia.

Sebby mengklaim bahwa aktivitas tambang emas ilegal di tanah Papua dimulai sejak tahun 2017. TPNPB OPM disebut mulai melakukan aksi kekerasan terhadap para penambang pada tahun 2019 sebagai bentuk perlawanan terhadap perusakan hutan yang mereka anggap merugikan masyarakat adat dan lingkungan. Meski telah dilakukan serangan, aktivitas penambangan disebut kembali berjalan, yang memicu kemarahan TPNPB OPM.

Dalam pernyataannya, Sebby menyatakan skeptis terhadap kemungkinan aparat akan menindak tegas pelaku tambang ilegal, dan bahkan menantang TNI serta Polri untuk menghentikan aktivitas tersebut secara nyata.

Wilayah Yahukimo dikenal memiliki medan yang sulit dijangkau dan minim infrastruktur. Kondisi ini menyulitkan aparat keamanan untuk merespons cepat terhadap insiden yang terjadi. Dalam situasi ini, KKB memanfaatkan kesulitan geografis untuk melancarkan serangan serta melarikan diri ke daerah-daerah yang sulit diakses.

 Kronologi 

 Serangan 
Pada 6–7 April 2025, KKB menyerang area pendulangan emas tradisional di Lokasi 22 dan Muara Kum, Distrik Seradala, Yahukimo. Dalam serangan ini, 11 pendulang emas tewas akibat luka tembak, bacok, dan panah. KKB kembali mengklaim telah membunuh lima pendulang lainnya di wilayah yang sama pada 9 April 2025.

Dari 11 korban tewas, enam di antaranya telah berhasil diidentifikasi, yaitu Aidil, Sahruddin, Ipar Stenli, Wawan, Feri, dan Bungsu. Sebanyak 35 pendulang berhasil mengungsi ke Kampung Mabul, Distrik Koroway, Kabupaten Asmat. Selain itu, 12 pendulang lainnya menyelamatkan diri menggunakan speed boat menyusuri sungai selama lima jam menuju Pelabuhan Logpon, Distrik Dekai.

Pada 11 April 2025, sepasang suami istri, Dani dan Gebi, yang sempat disandera oleh KKB berhasil dibebaskan. Kedua korban sebelumnya bergabung dengan kelompok pendulang emas lainnya di wilayah Makbul, Kabupaten Asmat. Menurut keterangan Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, keduanya akhirnya dilepaskan oleh KKB setelah diketahui bahwa Dani adalah kepala dusun dan termasuk Orang Asli Papua.Setelah pembebasan, keduanya bergabung kembali dengan kelompok pendulang lainnya di Makbul, sebelum akhirnya dievakuasi ke Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, menggunakan helikopter milik Polri pada Jumat, 11 April 2025.

 Evakuasi dan identifikasi 
Aparat TNI-Polri melakukan evakuasi dan identifikasi jenazah korban serangan KKB di Yahukimo. Menurut laporan dari Satgas Damai Cartenz, dua dari tiga jenazah korban berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) menggunakan metode post mortem dan antemortem. Korban pertama yang berhasil diidentifikasi adalah Wawan, yang ditemukan di Lokasi 22, dan korban kedua adalah Stenly, yang ditemukan di Kali Kum. Satu jenazah lainnya masih belum teridentifikasi.

Setelah proses identifikasi selesai, seluruh jenazah direncanakan untuk diserahkan kepada pihak keluarga agar dapat segera dimakamkan. Untuk sementara waktu, ketiga jenazah masih berada di RSUD Dekai. Selain itu, disebutkan bahwa satu jenazah yang berasal dari Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, telah dipulangkan dan tiba di Tanah Merah, ibu kota Kabupaten Boven Digoel.

Jenazah para korban ditemukan di beberapa titik berbeda: dua di Lokasi 22, satu di Kali Kum, dan lima jenazah lainnya ditemukan di Bingki. Namun, proses evakuasi terhadap lima jenazah di Bingki masih tertunda karena lokasi pendaratan helikopter mengalami banjir. Tim gabungan dari aparat keamanan dan relawan masih mencari titik alternatif untuk pendaratan agar evakuasi dapat segera dilakukan.

 Tanggapan 

 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 
Kepala Biro Informasi dan Humas Kemhan Frega Wenas menjelaskan bahwa tuduhan KKB terhadap korban sebagai agen intelijen TNI merupakan bentuk propaganda yang bertujuan menyudutkan Pemerintah Republik Indonesia dan TNI di mata publik, terutama komunitas internasional. Ia menegaskan bahwa korban penyerangan adalah warga sipil yang sedang melakukan aktivitas pendulangan emas secara ilegal.

Ia mengimbau semua pihak untuk jeli terhadap disinformasi dan malinformasi yang disebarluaskan oleh KKB. Menurutnya, narasi palsu ini digunakan untuk membentuk opini keliru melalui penyebaran video dan dokumentasi ke luar negeri, seolah-olah serangan terhadap warga sipil itu sah karena korbannya adalah militer.

Kemhan menyatakan bahwa kehadiran TNI di Papua merupakan bagian dari upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan keamanan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap eksistensi dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata seperti KKB atau Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Frega juga menekankan bahwa evakuasi korban dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan oleh prajurit TNI, sebagai bukti bahwa tidak ada anggota militer yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

 Aparan Kepolisian dan TNI 
Aparat gabungan dari TNI dan Polri segera melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku dan motif di balik serangan ini. Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Candra Kurniawan, membantah kabar yang menyebut adanya korban dari pihak TNI. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoaks yang disebarkan oleh gerombolan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan simpatisannya. Aparat keamanan juga tengah melakukan pendataan terhadap jumlah korban dan langkah pengamanan tambahan di area pendulangan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa klaim KKB yang menyebut korban penyerangan adalah anggota TNI merupakan informasi palsu atau hoaks. Menurut Kristomei, hal ini dilakukan oleh KKB untuk mengelabui publik dan menghindari tuduhan sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Kristomei menjelaskan bahwa KKB berpura-pura menyebut korban sebagai militer agar terhindar dari kecaman karena menyerang warga sipil. Ia menegaskan bahwa tindakan KKB merupakan strategi propaganda untuk menciptakan ketakutan dan intimidasi di tengah masyarakat.

Kristomei juga mengungkapkan bahwa penyebaran hoaks oleh KKB digunakan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat sehingga mereka ragu untuk beraktivitas, termasuk berkebun atau mencari nafkah. Ia meminta masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh narasi menyesatkan, dan terus beraktivitas dengan waspada.

Komandan Kodim 1715/Yahukimo, Letkol Inf Tommy Yudistyo, menegaskan bahwa seluruh korban dalam insiden penyerangan di Kali Silet bukanlah anggota TNI, melainkan warga sipil yang bekerja sebagai pendulang emas. Ia memastikan bahwa klaim KKB merupakan berita bohong.

Tommy juga menjelaskan bahwa jumlah pasti korban belum bisa ditentukan karena lokasi kejadian sangat terpencil. Akses menuju lokasi hanya bisa ditempuh dengan helikopter dari arah Dekai, ibu kota Yahukimo, atau menggunakan perahu motor dari Kabupaten Asmat melalui jalur sungai.

 Tokoh masyarakat 
Aksi Pembunuhan oleh KKB di Yahukimo Dinilai Langgar HAM Berat adalah penilaian dari analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Suntamon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 8 April 2025.

Ngasiman menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat karena melanggar hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bergerak bebas. Ia menegaskan bahwa meskipun KKB adalah kelompok separatis dengan tujuan politik, mereka tidak memiliki hak untuk menghilangkan nyawa orang lain demi kepentingan politik mereka.

Ia juga menyoroti bahwa penghormatan terhadap HAM bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga berlaku bagi aktor non-negara. Dalam konteks ini, tindakan KKB terhadap warga sipil dinilai tidak sah dan tidak dapat dibenarkan dari sisi hukum internasional maupun moral.

Ngasiman mengingatkan bahwa pembunuhan oleh KKB bukan kejadian pertama. Sebelumnya, guru dan tenaga medis juga pernah menjadi korban karena dicurigai sebagai anggota TNI. Ia menyebut bahwa meskipun TNI mungkin saja mencurigai warga sebagai anggota KKB, mereka tetap menjunjung tinggi HAM dalam setiap operasi di lapangan.

Ia juga menyebutkan bahwa isu KKB membunuh anggota TNI pada hari yang sama hanyalah bagian dari propaganda politik. Menurutnya, konflik bersenjata sering disertai dengan propaganda dan agitasi untuk menurunkan moral lawan atau membenarkan aksi kekerasan.

Lebih lanjut, Ngasiman menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi atas permasalahan di Papua. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan masyarakat Papua adalah keadilan dan pemerataan pembangunan. Ia mengingatkan bahwa sejak Reformasi 1998, pemerintah telah menghadirkan berbagai program seperti otonomi khusus, pemekaran wilayah, dan proyek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua.

 Lihat pula 
 Pembantaian Yahukimo (2023)
 Konflik Papua
 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat
 Hak asasi manusia di Indonesia
 Kabupaten Yahukimo
 Penambangan emas ilegal di Indonesia

 Referensi 

Kategori:Papua Pegunungan
Kategori:Kabupaten Yahukimo
Kategori:Konflik Papua
Kategori:Kejahatan di Indonesia
Kategori:Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
Kategori:Pembunuhan di Indonesia
Kategori:Insiden tahun 2025 di Indonesia
Kategori:Penambangan ilegal