Kontroversi ijazah Joko Widodo

Selama menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden Republik Indonesia selama dua periode, Joko Widodo kerap menjadi sasaran berbagai isu miring dari lawan-lawan politiknya. Salah satu isu yang terus mencuat bahkan setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden adalah tuduhan ijazah palsu, yang telah berulang kali tidak terbukti.

Isu ini mencakup tuduhan bahwa ijazah Joko Widodo dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi dipalsukan. Beberapa pihak mempertanyakan keaslian dokumen-dokumen pendidikan tersebut dan mengajukan gugatan hukum ke pengadilan untuk menuntut klarifikasi dan verifikasi atas latar belakang akademiknya.

Hal ini membuat kontroversi ini menjadi ganjil, mengingat baru-baru ini isu tersebut diangkat tanpa kebenaran yang pasti. Berbagai pihak yang mengklaim kepalsuan juga dicurigai bekerjasama dan didukung oleh beberapa oknum dalam pemerintahan.

Meski telah beberapa kali dibantah secara resmi, isu ini terus menjadi perbincangan publik dan digunakan sebagai bahan kritik oleh sebagian kalangan yang meragukan integritas administratif dan riwayat pendidikan Joko Widodo.

 Riwayat Pendidikan 
Berikut ini adalah Riwayat Pendidikan Joko Widodo

 Sekolah Dasar 
Jokowi mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 112 Tirtoyoso. Letak SD itu berada di daerah Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Sekolah itu dikenal untuk kalangan menengah ke bawah.

 Sekolah Menengah Pertama 
Setelah lulus dari SD pada tahun 1973, Joko Widodo melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Surakarta, yang terletak di Jalan MT Haryono No. 4, Surakarta, Jawa Tengah. Berdasarkan informasi dari situs resmi sekolah, SMP Negeri 1 Surakarta memiliki luas tanah sebesar 12.940 m² dan luas bangunan 5.938,57 m², dengan jumlah 29 ruang kelas. Sekolah ini memperoleh nilai akreditasi 98 dari Badan Akreditasi Nasional (BAN). 

 Sekolah Menengah Atas 
Setelah lulus dari SMP Negeri 1 Surakarta pada tahun 1976, Joko Widodo sempat mendaftar ke SMA Negeri 1 Surakarta namun tidak diterima, sehingga ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 6 Surakarta, yang saat itu masih bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP). Sekolah ini didirikan pada 26 November 1975 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 025b/0/1975. SMPP mulai menerima siswa pada tahun 1976, termasuk di antaranya Joko Widodo. Pada tahun 1985, nama SMPP diubah menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai SK Mendikbud Nomor 0353/0/1985, dan kemudian menjadi SMAN 6 Surakarta. Joko Widodo lulus pada tahun 1980, sehingga ijazah yang dimilikinya masih mencantumkan nama SMPP, bukan SMAN 6 Surakarta.

 Pendidikan Tinggi 
Setelah lulus dari SMA Negeri 6 Surakarta, Jokowi diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1980. Perguruan tinggi negeri (PTN) UGM terletak di Bulakusumur, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Sebelum memperoleh gelar insinyur dari UGM. Jokowi menyelesaikan skripsinya terlebih dahulu dengan judul "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta" pada 1985. Selama kuliah di UGM, Jokowi juga aktif menjadi mahasiswa pecinta alam, dengan menjadi anggota Mapala Silvagama. Mapala Silvagama merupakan salah satu organisasi semi otonom yang berada di Fakultas Kehutanan UGM.

 Gugatan Hukum 
Artikel Utama: Kasus-kasus hukum terkait ijazah Joko Widodo
+NoTahunBulanPenggugatTergugatTempatNomor GugatanHasilRef12022OktoberBambang Tri MulyonoIPresiden Joko WidodoPengadilan Negeri Jakarta Pusat592/Pdt.G/2022/PN Jkt.PstGugatan dicabutIIKomisi Pemilihan Umum (KPU)IIIMajelis Permusyawaratan Rakyat/MPRIVKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti22023SeptemberBambang Tri Mulyono CsIPresiden Joko WidodoPengadilan Negeri Jakarta Pusat610/Pdt.G/2023/ PN.Jkt.PstGugatan ditolakIIKetua KPUIIIKetua BawasluIVKetua DPR RIVKetua MPR RIVIRektor Universitas Gadjah MadaVIIKetua PN SurakartaVIIIMenteri Sekretaris NegaraIXMenteri Keuangan32024DesemberEggi SudjanaIPresiden Joko WidodoBareskrim Polri -Bareskrim menyatakan ijazahnya asliIIRektor Universitas Gadjah Mada, Ova EmiliaIIIPratikno4202523 AprilPemuda Patriot NusantaraI Roy SuryoPolres Metro Jakarta Pusat LP/B/978/IV/2025/ SPKT/ Polres Metro Jakpus/ Polda Metro JayaDilimpahkan ke Polda Metro JayaIIRismon SianiparIIIRizal FadillahIVTifauzia Tyassuma 525 AprilTolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM)IJoko WidodoPengadilan Negeri Surakarta99/Pdt.G/2025/PN SktPN Surakarta Menyatakan Tidak berwenang MengadiliIIKPU Kota SurakartaIIISMAN 6 SurakartaIVUniversitas Gadjah Mada6Relawan Jokowi KapriyaniIRoy SuryoPOLDA METRO JAYALP/B/2712/IV/2025/ SPKT POLDA METRO JAYALaporannya dicabutII Rismon SianiparIII Tifauzia Tyassuma726 AprilPeradi BersatuIRSPolres Metro Jakarta SelatanLP/B/1387/V/2025/ SPKT/ POLRES METRO JAKSEL/ POLDA METRO JAYADilimpahkan ke Polda Metro JayaIITIIIESIVK8Komite Rakyat Nasional (Kornas)IAmien RaisPolres Metro DepokL/B/845/IV/2025/ SPKT/ POLRES METRO DEPOK/POLDA METRO JAYALaporannya dicabutIIBambang MulyonoIIIMuhammad TaufiqIVRismon H. SianiparVRoy SuryoVISugi Nur Raharja (Gus Nur)VIIdr. Tifauzia TyassumaVIIIUmar Khalid Harahap930 AprilRelawan Alap-Alap JokowiIRoy SuryoPolrestabes SemarangSTTLP/B/134/IV/2025Proses berlangsungIITifauzia TyassumaIIIRismon SianiparIVRizal Fadillah10IRoy SuryoPolresta Surakarta -Proses berlangsungIITifauzia TyassumaIIIRismon SianiparIVRizal Fadillah11IRoy SuryoPolresta Sleman -Proses berlangsungIITifauzia TyassumaIIIRismon SianiparIVRizal Fadillah12Joko WidodoIRismon Hasiholan SianiparPolda Metro Jaya LP/B/2831/IV/2025/SPKT/ POLDA METRO JAYAProses berlangsungIIRoy Suryo NotodiprojoIIITifauzia TyassumaIVEggi SudjanaVKurnia Tri Royani131 MeiMasyarakat Militan Pecinta JokowiIRoy SuryoPolresta Malang Kota -Proses berlangsung145 MeiIr. KomarudinIRektor Universitas Gadjah MadaPN Sleman106/Pdt.G/2025/PN SmnPN Sleman Menyatakan Tidak berwenang MengadiliIIWakil Rektor 1 Universitas Gadjah MadaIIIWakil Rektor 2 Universitas Gadjah MadaIVWakil Rektor 3 Universitas Gadjah MadaVWakil Rektor 4 Universitas Gadjah MadaVIDekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah MadaVIIKepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah MadaVIIIIr. Kasmojo15Jaringan Pendamping Kebijakan PembangunanIRoy SuryoPolres Metro Bekasi KotaLP/976/K/V/SPKT/ 2025/ Restro Bekasi KotaDilimpahkan ke Polda Metro JayaIIRismon SianiparIIITifauzia Tyassuma1622 AgustusCitizen LawsuitIJoko Widodo (Presiden ke-7 RI)PN Surakarta211/Pdt.G/2025/PN SktProses BerlangsungIIRektor UGM (Prof. dr. Ova Emilia)IIIWakil Rektor UGM (Prof. Dr. Wening Udasmoro)IVKepolisian Republik Indonesia (Polri)

 Survei 
+Sumber SurveiTanggalJumlah RespondenBatas KesalahanTingkat KepercayaanIjazah JokowiTidak Tahu/Tidak MenjawabAsliPalsuIndikator Politik Indonesia17-20 Mei 20251.286 Orang± 2,8%95%69,7%19,1%14,1%Median12-18 Juni 2025907 Orang±3,3%95%55,5%14,4%30,1%LSI Denny JA28 Mei -12 Juni 20251.200 Orang±2,9%95%74,6%12,2%13,2%

 Demonstrasi Terkait Ijazah Jokowi 
Pada 15 April 2025, ratusan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Massa, yang mayoritas terdiri dari perempuan, tiba sekitar pukul 07.45 WIB dan berkumpul di depan Ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Mereka menyuarakan tuntutan agar pihak kampus memberikan bukti keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Empat perwakilan dari massa aksi, yakni Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Syukri Fadholi, kemudian mengikuti audiensi dengan pihak rektorat di ruang yang sama

Pada tanggal 16 April 2025, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat menunjukkan ijazah pendidikannya kepada awak media sebelum menerima perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Namun, pengambilan gambar tidak diizinkan, dan seluruh perangkat media diminta untuk diserahkan sementara waktu. Ajudan Presiden, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, membawa dua map berisi dokumen pendidikan. Satu map memuat ijazah dari jenjang SD hingga SMA, sementara map lainnya, berwarna hitam, berisi ijazah dari Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM). Meskipun ijazah UGM tersebut tampak serupa dengan yang beredar di media sosial, Presiden tidak memberikan konfirmasi terkait kesamaannya

Di Hari yang sama belasan orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melakukan kunjungan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang terletak di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Setibanya di lokasi, rombongan diarahkan menuju ruang transit sebelum tiga orang perwakilan TPUA diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo. Menurut pernyataan Wakil Ketua TPUA, Rizal Fadhilah, kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta melakukan klarifikasi terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut, pihak TPUA menyampaikan harapan agar Presiden bersedia menunjukkan ijazah asli yang dipermasalahkan Menanggapi permintaan menunjunkan Ijazah Aslinya, tim hukum Presiden ke-7 RI, Joko Widodo Yakup Hasibuan menegaskan bahwa ijazah asli hanya akan ditunjukkan jika diminta secara resmi oleh otoritas yang berwenang, seperti pengadilan

Relawan Alumni Universitas Gadjah Mada (Relagama) menggelar aksi damai di Bundaran UGM, Yogyakarta, pada Selasa, 8 Juli 2025, menuntut Presiden Joko Widodo menunjukkan secara sukarela ijazah Sarjananya sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban moral, serta mendesak pihak UGM untuk menjelaskan secara terbuka riwayat akademik beliau demi menjaga integritas institusi, dengan Koordinator Bangun Sutoto menegaskan aksi ini bukan bermotif politik melainkan bagian dari tanggung jawab alumni terhadap marwah kampus.

 Tanggapan 

UGM menyatakan bahwa fon Times New Roman pada sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak melalui jasa percetakan yang umum digunakan mahasiswa saat itu, sementara isi skripsi diketik manual menggunakan mesin ketik. Times New Roman memang baru menjadi salah satu fon bawaan pada Microsoft Windows 3.1. Namun rupa huruf Times New Roman telah tersedia secara komersial sejak 1933—satu tahun setelah rupa huruf berkait tersebut dipakai oleh The Times, sebagai logam huruf yang digunakan dalam proses percetakan menggunakan mesin cetak logam panas, seperti Monotype, maupun Linotype, yang umum dipakai sebelum komputer tersedia secara umum. Rupa huruf tersebut kemudian tersedia sebagai fon ketika komputer mulai tersedia secara umum.
 Frono Jiwo, rekan seangkatan Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada, membantah kecurigaan terkait penggunaan font dalam skripsi Jokowi. Ia menjelaskan bahwa pada masa itu seluruh mahasiswa menulis skripsi menggunakan mesin ketik, sementara bagian seperti sampul, lembar pengesahan, dan penjilidan dikerjakan di percetakan, yang telah umum digunakan oleh mahasiswa
 Presiden Ke-7 Joko Widodo menyebut tuduhan ijazah palsu sebagai "fitnah murahan yang diulang-ulang," dan menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah memberikan klarifikasi mengenai keaslian ijazah tersebut.
 Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan bahwa Joko Widodo lulus dari Fakultas Kehutanan pada 5 November 1985. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro menyatakan siap memberikan bukti jika diminta pengadilan, tetapi tidak akan ikut dalam polemik di media sosial.
 Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rosario de Marshal, menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo adalah asli. Ia menilai tudingan ijazah palsu sebagai upaya mencari sensasi, dan menegaskan bahwa Jokowi tidak mungkin menjabat Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden jika menggunakan ijazah palsu.
 Mahfud MD menegaskan bahwa dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi tidak memengaruhi keabsahan keputusan kenegaraan, dan jika pun terbukti, hanya berdampak pada proses pidana tanpa menggugurkan aspek ketatanegaraan
 Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan putra bungsu Presiden Joko Widodo, menanggapi isu dugaan ijazah palsu Jokowi dengan pernyataan singkat, "Biasa saja," tanpa memberikan keterangan lanjutan
 Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan, menyatakan tidak tertarik mengomentari polemik ijazah palsu Presiden Joko Widodo, karena menganggap ada isu lain yang lebih penting untuk dibahas
 Presiden Prabowo Subianto menyatakan keheranannya atas polemik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Ia menilai persoalan tersebut tidak relevan dan menyampaikan tanggapannya dengan nada bergurau, bahwa mungkin suatu saat akan ada pihak yang turut mempertanyakan ijazah dirinya
 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyarankan agar pemilik ijazah menunjukkan dokumen tersebut ke publik jika memang asli, dengan pernyataan, "Kalau ijazah betul, kasih saja, 'ini ijazah saya'."
 Andi Pramaria, rekan seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, menyatakan bahwa mereka masuk kuliah pada 1980 dan diwisuda bersama pada 19 November 1985. Ia menunjukkan foto-foto bersama Jokowi serta ijazah miliknya yang menggunakan jenis huruf Times New Roman, serupa dengan ijazah Jokowi yang dipersoalkan. Keaslian ijazah Andi Pramaria diperdebatkan warganet setelah beredar unggahan yang menunjukkan tahun kelulusan pada ijazahnya tertulis 1989, berbeda dengan klaim bahwa ia diwisuda bersama Joko Widodo pada 1985
 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menanggapi polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan menyarankan agar publik memercayakan sepenuhnya persoalan tersebut kepada institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan ijazah
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai tudingan terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo sebagai hal yang keterlaluan. Ia menyatakan sejak awal tidak memercayai isu tersebut dan menegaskan bahwa Bareskrim Polri telah memastikan keaslian ijazah tersebut. Bahlil mengimbau agar polemik dihentikan dan masyarakat fokus pada isu yang lebih produktif.
 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo merupakan masalah administratif yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan ranah pidana. Ia menilai polemik ijazah tersebut sebagai persoalan sepele dan menegaskan bahwa Polri tidak berwenang menetapkan keaslian dokumen. Jimly menyarankan agar penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum yang tepat untuk menghindari preseden buruk
 Ali Mochtar Ngabalin menyatakan bahwa polemik ijazah Jokowi merupakan upaya politis yang didalangi pihak-pihak yang ingin menjegal karier putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka
 Pada wisuda UNHAS 3 Juni 2025, Jusuf Kalla berkelakar soal jarangnya membuka ijazahnya sejak lulus tahun 1967 dan mengingatkan wisudawan agar menyimpan ijazah dengan baik untuk menghindari masalah keabsahan di masa depan.
 Basuki Hadimuljono, Ketua Umum PP Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada), secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap sikap dan tindakan resmi Rektorat UGM mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, seraya mengingatkan agar alumni UGM menjaga keharmonisan dan tidak terpecah oleh polemik yang tidak perlu dibesar‑besarkan.

 Hoaks Ijazah Jokowi 

 Pada Bulan Januari 2019, Umar Kholid Harahap menyebarkan informasi di media sosial yang menyatakan bahwa ijazah SMA Presiden Joko Widodo palsu dengan alasan SMAN 6 Surakarta, tempat Jokowi bersekolah, baru berdiri pada 1986, sedangkan Jokowi lulus pada 1980. Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut terbukti sebagai hoaks.
 Sebuah video di YouTube yang diunggah pada 11 Oktober 2022 mengklaim bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil membuktikan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Narasi dalam video tersebut menyebutkan bahwa Anies membeberkan bukti ke publik, tetapi klaim ini tidak disertai verifikasi atau bukti yang valid dan dinyatakan sebagai Berita Hoaks
 Pada 14 Oktober 2022 muncul sebuah video di media sosial mengklaim komplotan pemalsu ijazah Presiden Joko Widodo telah ditangkap polisi. Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut hoaks dan video yang beredar tidak terkait dengan kasus ijazah Jokowi.
 Pada 15 Oktober 2022 muncul sebuah video yang beredar di platform media sosial Facebook mengklaim bahwa terdapat kecurangan terkait ijazah milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), disertai pernyataan bahwa Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) telah mengakui adanya kecurangan tersebut. Namun, berdasarkan hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut tidak benar dan tergolong sebagai hoaks
 Pada 17 Oktober 2022 muncul sebuah video di Facebook mengklaim bahwa Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) terlibat dalam pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Klaim tersebut menyebut komplotan pemalsu telah terbongkar. Namun, menurut penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut merupakan hoaks.
 Pada 18 Oktober 2022 muncul sebuah video di media sosial mengklaim bahwa ijazah Presiden Joko Widodo palsu dan diserahkan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Ova Emilia. Namun, menurut Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut adalah hoaks.
 Pada 18 Oktober 2022 muncul sebuah video di media sosial mengklaim Presiden Joko Widodo hanya membawa fotokopi ijazah dalam sidang terkait dugaan ijazah palsu, serta menyebut Rektor UGM dan Gibran Rakabuming Raka malu karena ijazah asli tidak ditunjukkan. Namun, klaim tersebut telah dipastikan tidak benar.
 Pada 19 Oktober 2022 muncul sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa ribuan mahasiswa berdemo menuntut Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusut dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski terlihat massa dan spanduk protes, penelusuran menunjukkan demonstrasi tersebut tidak terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi
 Pada 21 Oktober 2022 muncul sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah Presiden Joko Widodo, dipanggil mendadak ke Istana Kepresidenan dan menolak tawaran dari Presiden. Namun, penelusuran menunjukkan bahwa narasi tersebut tidak akurat dan mengandung kekeliruan
 Nama Djoko Wahyudi disebut oleh Bambang Tri Mulyono dalam gugatan terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo, dengan klaim bahwa Jokowi menggunakan ijazah milik Djoko. Sebuah video di media sosial juga mengklaim bahwa Jokowi memerintahkan Polri dan TNI memburu Djoko Wahyudi. Namun, klaim tersebut telah dikonfirmasi sebagai hoaks.
 Sebuah unggahan di media sosial mengklaim bahwa Bambang Tri Mulyono menyeret politikus Partai Gerindra Fadli Zon dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Bambang sebelumnya menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuding penggunaan ijazah palsu saat Pilpres 2019. Namun, menurut Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut adalah hoaks.
 Sebuah video yang diunggah di media sosial pada 30 Oktober 2022 mengklaim bahwa istri Bambang Tri Mulyono hadir dalam persidangan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, klaim tersebut tidak benar dan tergolong hoaks, karena tidak ditemukan pernyataan atau bukti kehadiran istri Bambang dalam video tersebut
 Pada April 2025, beredar unggahan di media sosial yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengaku ijazahnya hilang sehingga tidak dapat ditunjukkan ke publik. Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, narasi tersebut merupakan hasil manipulasi dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
 Pada April 2025, beredar tangkapan layar palsu yang mengklaim Dedi Mulyadi menyebut peraguan ijazah Presiden Jokowi sebagai tindakan kaum radikal. Konten itu disebut berasal dari Tempo, tetapi setelah ditelusuri, terbukti bahwa artikel tersebut hasil manipulasi
 Sebuah video di media sosial mengklaim Presiden Prabowo Subianto mendukung pengusutan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar
 Sebuah video di media sosial mengklaim bahwa Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Ova Emilia, mengakui ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Namun, klaim tersebut telah dikonfirmasi tidak benar dan tergolong hoaks.
 Beredar video di media sosial yang menarasikan bahwa anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan terkait penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Namun, klaim tersebut telah dikonfirmasi sebagai tidak benar atau hoaks.
 Beredar foto di media sosial yang diklaim memperlihatkan mantan Presiden Joko Widodo mengantarkan Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar ke Lapas Nusakambangan. Namun, hasil penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com menunjukkan bahwa foto tersebut merupakan hasil manipulasi digital.
 Di media sosial beredar narasi yang mengeklaim mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo serta ahli digital forensik Rismon Sianipar dijemput paksa aparat hukum. Namun, setelah ditelusuri narasi itu tidak benar atau hoaks.
 Di media sosial beredar tangkapan layar artikel yang mengeklaim Presiden Prabowo meminta Kapolri menangkap Jokowi jika tidak menunjukkan ijazah asli. Klaim tersebut terbukti hasil manipulasi.
 Di media sosial beredar video yang mengklaim Presiden Prabowo mendukung Rismon Sianipar mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Klaim tersebut dipastikan hoaks.
 Di media sosial beredar bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta polisi menghentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi adalah hoaks karena judul artikel yang beredar telah dimanipulasi.
 Di media sosial beredar Video yang diklaim menampilkan sidang kasus ijazah palsu Jokowi pada Oktober 2025 adalah hoaks karena narasinya berisi informasi keliru.

 Referensi 

Kategori:Joko Widodo