Hubungan Irak dengan Kuwait

Hubungan antara Irak dan Kuwait sudah berlangsung lama dan kompleks, mengalami banyak perubahan selama beberapa dekade terakhir.

 Sejarah 
Sebelum ditemukannya minyak, wilayah yang saat ini meliputi Irak dan Kuwait memiliki ikatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan.

Pada tahun 1930-an, sebuah gerakan rakyat muncul di Kuwait yang menyerukan penyatuan negara itu dengan Irak. Gerakan ini bersatu menjadi Gerakan Kuwait Merdeka pada tahun 1938, yang didirikan oleh pemuda Kuwait yang menentang pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Gerakan tersebut mengajukan petisi kepada pemerintah Irak yang menuntut agar mereka mendukung penyatuan Kuwait dan Irak. Karena khawatir gerakan tersebut akan berubah menjadi pemberontakan bersenjata, keluarga Al Sabah menyetujui pembentukan dewan legislatif untuk mewakili Gerakan Kuwait Merdeka dan tuntutan politiknya. Pertemuan pertama dewan tersebut pada tahun 1938 menghasilkan resolusi bulat yang menuntut penyatuan Kuwait dan Irak. Majelis Nasional 1938 secara resmi dibubarkan pada tahun 1939 setelah "seorang anggota, Sulaiman al-Adasani, memiliki sebuah surat, yang ditandatangani oleh anggota Majelis lainnya, yang ditujukan kepada Raja Ghazi dari Irak, yang meminta Kuwait untuk segera bergabung dengan Irak". Tuntutan ini muncul setelah para anggota Majelis yang merupakan pedagang mencoba memeras uang minyak dari Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sebuah usulan yang ditolak olehnya dan atas usulan tersebut ia melakukan tindakan keras yang mengakibatkan penangkapan para anggota Majelis pada tahun 1939.Jill Crystal Oil and politics in the Gulf page 49

Pada bulan Maret 1939, pemberontakan bersenjata meletus di Kuwait oleh para pendukung gerakan tersebut, yang berusaha menyatukan Kuwait dengan Irak dengan kekerasan. Didukung oleh Inggris, keluarga Al Sabah dengan cepat menumpas pemberontakan tersebut, memenjarakan banyak pendukung gerakan tersebut. Raja Ghazi I dari Irak secara terbuka menuntut agar para tahanan dibebaskan dan keluarga Al Sabah mengakhiri kebijakan represif mereka terhadap anggota Gerakan Kuwait Merdeka.Batatu, Hanna 1978. "The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq: A Study of Iraq's Old Landed and Commercial Classes and of its Communists, Ba'athists and Free Officers" Princeton p. 189

Upaya Raja Faisal II dari Irak untuk membangun jalur kereta api ke Kuwait dan fasilitas pelabuhan di Teluk ditolak oleh Inggris. Kebijakan kolonial Inggris ini dan kebijakan serupa lainnya menjadikan Kuwait sebagai pusat gerakan nasional Arab di Irak, dan simbol penghinaan Irak di tangan Inggris.

Sejak kemerdekaan Kuwait pada tahun 1961, pemerintah Irak mencari berbagai peluang untuk merebut kembali dan mencaplok Kuwait. Krisis yang berlangsung singkat terjadi pada tahun 1961, ketika pemerintah Irak mengancam akan menginvasi Kuwait dan invasi tersebut akhirnya dihindari setelah rencana Liga Arab untuk membentuk pasukan Arab internasional melawan rencana Irak di Kuwait.Helene von Bismarck, "The Kuwait Crisis of 1961 and its Consequences for Great Britain's Persian Gulf Policy" British Scholar, vol. II, no. 1 (September 2009) pp. 75-96 Bentrokan perbatasan Sanita Kuwait-Irak 1973 terjadi pada tanggal 20 Maret 1973, ketika unit tentara Irak menduduki El-Samitah di dekat perbatasan Kuwait, yang menimbulkan krisis internasional. Hubungan tersebut mengalami satu dekade pencairan setelah Perang Iran–Irak, dengan Kuwait dan negara-negara Teluk lainnya mendukung Irak melawan Iran.

jempol|kanan|Wilayah Kuwait dianeksasi sementara dan diproklamasikan oleh Saddam Hussein sebagai provinsi Irak selama Perang Teluk
Pada tahun 1990, Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak melalui pengeboran miring, namun beberapa sumber Irak mengindikasikan keputusan Saddam Hussein untuk menyerang Kuwait dibuat hanya beberapa bulan sebelum invasi yang sebenarnya. Menurut pekerja minyak di daerah tersebut, klaim pengeboran miring Irak dibuat-buat, karena "minyak mengalir dengan mudah dari ladang Rumaila tanpa memerlukan teknik-teknik ini." Ada beberapa alasan untuk tindakan Irak, termasuk ketidakmampuan Irak untuk membayar lebih dari $ 80 miliar yang telah dipinjam untuk membiayai perang dengan Iran dan juga kelebihan produksi minyak Kuwait yang membuat pendapatan minyak turun untuk Irak. Invasi dimulai pada tanggal 2 Agustus 1990, dan dalam dua hari pertempuran sengit, sebagian besar Angkatan Bersenjata Kuwait dikuasai oleh Garda Republik Irak atau melarikan diri ke negara tetangga Arab Saudi dan Bahrain. Negara Kuwait dianeksasi dan diproklamasikan sebagai provinsi ke-19 Irak. Selama Perang Teluk, Kuwait akan segera dibebaskan oleh pasukan koalisi. Pada bulan Juli 1992 masalah demarkasi perbatasan dirujuk ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara akurat memetakan batas dan kemudian mendemarkasinya di lapangan, mengikuti garis tahun 1932 dengan beberapa penyesuaian kecil. Perbatasan awalnya diterima oleh Kuwait tetapi tidak Irak. Irak menerima perbatasan pada bulan November 1994. Sejak jatuhnya rezim Partai Ba'ath di Irak, hubungan telah membaik secara signifikan antara kedua negara.

jempol|kanan|Asap dari ladang minyak Kuwait yang terbakar yang diperintahkan Saddam Hussein untuk dibakar selama Perang Teluk
Pada pertengahan hingga akhir tahun 2010-an, Kuwait menjadi tuan rumah konferensi rekonstruksi Irak internasional dan menjadi investor keuangan terbesar Irak dalam konferensi tersebut. Pada tanggal 19 Juni 2019, Emir Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, mengunjungi Irak untuk kedua kalinya setelah pertemuan puncak Liga Arab 2012 di Bagdad. Pada bulan Agustus 2019, Irak mengirimkan surat protes kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pemasangan menara observasi di Fisht al-Aych.

Pada tahun 2019, Irak merupakan pasar ekspor utama Kuwait dan produk makanan/pertanian menyumbang 94,2% dari total komoditas ekspor.

Pada bulan Agustus 2019, Irak mengirimkan surat protes kepada PBB mengenai perubahan geografis yang dilakukan Pemerintah Kuwait di wilayah maritim yang terletak di luar penanda 162 di Khor Abdullah dengan mengangkat beting, yang ditetapkan sebagai Fisht al-Aych.

Pada bulan Maret 2021, Irak telah membayar ganti rugi perang sebesar $49,5 miliar kepada Kuwait sementara kewajiban Irak saat ini hanya sebesar $2,5 miliar. Pada tanggal 13 Januari 2022, Irak melakukan pembayaran ganti rugi terakhirnya kepada Kuwait, dengan klaim sebesar $52,4 miliar telah dibayarkan. Sebagai tanggapan, Komisi Kompensasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan Irak telah membayar penuh kompensasinya kepada Kuwait atas invasi dan pendudukan tersebut.

Rencana Kuwait untuk pembangunan ekonomi, seperti "proyek Kota Sutra", melibatkan pengembangan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan Irak. Visi Kuwait 2035 mencakup pembangunan Kuwait utara (dekat perbatasan Irak dan kota-kota penting Irak). Proyek ekonomi seperti "Zona Ekonomi Abdali" dirancang untuk melayani pasar Irak.

Pada bulan Februari 2023, menteri luar negeri Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah mengatakan Irak dan Kuwait akan mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan laut antara kedua negara.

Pada tanggal 4 September 2023, Mahkamah Agung Federal Irak membatalkan undang-undang yang disahkan pada tahun 2013 yang mengatur navigasi di jalur air Khor Abdullah antara kedua negara, dengan alasan bahwa undang-undang tersebut seharusnya disahkan oleh mayoritas dua pertiga di parlemen, bukan mayoritas sederhana. Pada tanggal 20 September 2023, pernyataan bersama GCC-AS menyerukan penetapan batas laut Kuwait-Irak secara menyeluruh.

 Misi diplomatik 
 Irak memiliki kedutaan besar di Kota Kuwait.
 Kuwait memiliki kedutaan besar di Bagdad dan konsulat jenderal di Basra dan Arbil.

 Lihat pula 
 Perbatasan Irak–Kuwait

 Referensi 

 Pranala luar 
Rick Francona, Iraq: The Claim to Kuwait


Kuwait
Irak