Unjuk rasa KUHP 2022

Pada 2022, terdapat serangkaian protes menentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru di Indonesia yang mencabut serangkaian undang-undang hak asasi manusia di KUHP lama oleh DPR Republik Indonesia. Protes terjadi di Tasikmalaya dan Bandung, Jawa Barat serta di sekitar Istana Presiden di Jakarta.

 Latar belakang 
Pada 6 Desember 2022, DPR RI telah menyetujui KUHP Indonesia yang baru berdasarkan semangat dekolonisasi, yang juga mencabut KUHP lama dan amandemennya. Pada awalnya KUHP baru ini seharusnya disetujui pada 2019, tetapi karena unjuk rasa yang meluas, proses ditunda oleh Presiden Joko Widodo meminta parlemen untuk merevisi pasal-pasal yang problematik. Protes terjadi karena KUHP baru memuat beberapa peraturan yang kontroversial seperti melarang pasangan yang belum menikah untuk tinggal bersama, melarang penghinaan kepada presiden, menteri, dan lembaga negara, melarang demonstrasi tanpa pemberitahuan, melarang praktik perdukunan (pasal 252) dan hukum kerahasiaan (pasal 412), dll. Beberapa ahli HAM bahkan menyebutkan sebagai "langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia".

KUHP baru memuat 624 pasal, yang diklaim pemerintah bahwa mereka menghabiskan bertahun-tahun untuk menerima masukan dari para pemangku kepentingan, ahli, dan publik pasca proses skala nasional terhadap KUHP ini pada tahun 2019. KUHP baru, yang akan berlaku untuk warga negara Indonesia dan asing, tidak akan langsung berlaku, tetapi akan berlaku tiga tahun setelah peraturan ini disahkan, hal ini membuka kesempatan untuk para pihak yang tidak setuju untuk mengajukan peninjauan kembali pasal-pasal di KUHP melalui Mahkamah Konstitusi.

 Protes 
Pada 15 Desember 2022, pelajar di Tasikmalaya, Jawa Barat, menduduki sementara kantor DRPD Kota Tasikmalaya.

Pada 16 Desember 2022, pelajar di Bandung, Jawa Barat berunjuk rasa di Kantor DPRD Bandung, pelaku unjuk rasa bentrok dengan petugas polisi yang menyemprotkan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa. Sebanyak 30 pelajar ditahan.

Dalam aksi unjuk rasa lainnya, di Kompleks Parlemen Republik Indonesia mahasiswa yang berdemonstrasi memperingati 1.000 hari jatuhnya korban jiwa akibat unjuk rasa #ReformasiDiKorupsi pada tahun 2019. "Pemerintah dan DPR sepertinya lupa bahwa lima nyawa melayang akibat gelombang penolakan RKUHP pada tahun 2019" Ucap Bayu Satria Utomo, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Pada 20 Desember 2022, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) melaksanakan protes di dekat Istana Presiden di depan area patung kuda, Jakarta Pusat. Pengujuk rasa membawa peti mati dan delman yang dipasangi oleh foto presiden. Mahasiswa menyatakan bahwa peti mati merupakan simbolisasi "Matinya Demokrasi".

 Lihat juga 

 Unjuk rasa terhadap omnibus law di Indonesia

 Referensi 

Kategori:Unjuk rasa di Indonesia