Pembantaian Alawi Suriah 2025

Serangkaian pembunuhan massal dan pembantaian terhadap Alawit sedang berlangsung di Suriah sejak Desember 2024. Insiden ini dilakukan oleh pejuang yang berafiliasi dengan pemerintah transisi Suriah dan milisi Tentara Nasional Suriah (SNA) sekutunya, terutama di wilayah pesisir negara tersebut. Kekerasan ini merupakan bagian dari Bentrokan Suriah Barat (Desember 2024–sekarang) dalam Perang saudara Suriah. Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR) melaporkan bahwa 779 orang, termasuk warga sipil dan pejuang, telah terbunuh dalam bentrokan sejak 6 Maret. Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa 1.225 warga sipil telah dibunuh oleh milisi bersenjata yang mendukung pemerintah transisi Suriah sejak 6 Maret 2025.

Pembantaian yang paling mematikan terjadi pada awal Maret 2025 di Kegubernuran Latakia, di mana menurut SOHR, pasukan keamanan Suriah membunuh ratusan warga sipil dalam rentang dua hari, termasuk 52 orang Alawit di kota Al-Mukhtariya dan Al-Shir di daerah pedesaan Latakia. Insiden ini terjadi selama periode meningkatnya ketegangan dan bentrokan bersenjata antara pasukan pemerintah transisi Suriah dan militan loyalis mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Meskipun pejabat pemerintah baru telah meyakinkan bahwa kaum minoritas akan aman di Suriah yang baru, komunitas Alawit telah menjadi sasaran berbagai pembantaian sejak Desember 2024.

Presiden Suriah saat ini, Ahmed al-Sharaa, pada Maret 2025 membantah bertanggung jawab atas serangan ini. Dalam pidatonya, al-Sharaa menyatakan bahwa "sisa-sisa rezim lama" tidak punya pilihan selain menyerah segera, serta berjanji untuk meminta pertanggungjawaban "siapa pun yang terlibat dalam pertumpahan darah warga sipil". Dia kemudian berjanji untuk menghukum siapa pun yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, mengklaim bahwa loyalis Assad dan kekuatan asing yang terkait telah melakukan pembantaian ini untuk mengacaukan negara Suriah dan memicu kembali perang saudara. Kantor kepresidenannya menyatakan bahwa mereka akan membentuk komite tinjauan independen untuk menentukan pertanggungjawaban atas kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah, setidaknya 211 warga sipil terbunuh oleh pemberontak pro-Assad dan loyalis Partai Ba'ath. SOHR, Christian Solidarity International, Persatuan Komunitas Kurdistan, Federasi Alevi Demokrat dan Persatuan Perempuan Alevi Demokrat mengklasifikasikan pembantaian ini sebagai genosida.

 Latar belakang 

Suriah pesisir, khususnya Kegubernuran Latakia, secara historis menjadi pusat komunitas Alawit, kelompok agama minoritas yang dianggap sebagai cabang Syiah, yang terdiri sekitar 10% dari populasi Suriah. Keluarga Assad, yang telah memerintah Suriah selama beberapa dekade, berasal dari kelompok minoritas ini, memberikan posisi penting kepada beberapa anggotanya dalam pemerintahan, terutama mereka yang memiliki hubungan dekat dengan keluarga Assad dan yang bertugas di milisi loyalis Shabiha, serta terlibat dalam kejahatan terorganisir seperti perdagangan Captagon. Namun, pemerintah Assad semakin tidak populer di kalangan Alawit karena korupsi dan kehancuran ekonomi.

Setelah jatuhnya Assad pada Desember 2024, kota Qardaha yang merupakan basis kuat Alawit adalah "tempat pertama yang dituju faksi oposisi hanya dalam waktu 24 jam setelah memasuki Damaskus. Delegasi oposisi bertemu dengan tokoh-tokoh Alawit terkemuka di sana dan kembali dengan pernyataan dukungan dari mereka," menurut Al-Araby Al-Jadeed.

Setelah pembentukan pemerintah transisi di bawah emir Ahmed al-Sharaa, terjadi bentrokan antara pasukan pemerintah dengan loyalis Assad yang tersisa, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi Alawit yang signifikan.

Pada 17 Februari, al-Sharaa melakukan kunjungan simbolis ke Latakia sebagai bagian dari tur nasional, bertemu dengan tokoh masyarakat setempat dari berbagai sekte.

Pada 6 Maret 2025, kekerasan meningkat secara signifikan ketika bentrokan bersenjata meletus di Kegubernuran Latakia antara personel keamanan Suriah dan kelompok bersenjata yang diduga loyalis mantan presiden. Pertempuran menyebar ke beberapa kota di wilayah tersebut yang mayoritas penduduknya adalah Alawit.

Kekerasan awalnya terkonsentrasi di sekitar wilayah Jableh tetapi dengan cepat meluas ke daerah lain. Pada 7 Maret, pihak berwenang Suriah memberlakukan jam malam di kota-kota Tartus dan Latakia di sepanjang pesisir Suriah. Warga Qardaha melaporkan tembakan senapan mesin berat di daerah pemukiman, membuat mereka tidak bisa meninggalkan rumah karena intensitas pertempuran.

 Kekerasan dan Pembantaian 

 Januari 2025 
Sejak Januari, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) melaporkan beberapa insiden sektarian, termasuk dugaan pembantaian.

Pada 14 Januari 2025, SOHR melaporkan bahwa warga Alawit di desa Tasnin, yang terletak di pedesaan Homs, diserang oleh orang-orang bersenjata yang mengaku berasal dari Komando Operasi Militer. Menurut SOHR, para penyerang melancarkan operasi penangkapan massal dari pagi hingga sore hari tanggal 16 Januari. Beberapa tersangka mencoba melawan upaya penangkapan. Selama operasi, para penyerang membakar tujuh rumah dan membunuh enam warga sipil. Beberapa penduduk desa dan tokoh masyarakat setempat mencoba melaporkan pembantaian tersebut kepada polisi dan pasukan keamanan pemerintah Suriah, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Pada 23 Januari 2025, SOHR melaporkan bahwa Komando Operasi Militer melancarkan kampanye keamanan berskala besar di desa-desa Al-Hamam, Al-Ghozaylah, dan Al-Gharbiyah di barat Homs. Selama operasi, empat warga sipil dibunuh secara ekstrayudisial, sepuluh warga sipil terluka, dan lima lainnya ditangkap. Pasukan militer juga menyiksa warga desa lainnya, memaksa beberapa dari mereka untuk meniru suara binatang, serta menghancurkan beberapa batu nisan di desa.

 Maret 2025 

 6 Maret 
Pada malam 6 Maret, terjadi serangan terhadap pasukan keamanan pemerintah transisi di dekat Jableh oleh pejuang pro-Assad, termasuk Dewan Militer untuk Pembebasan Suriah. Salah satu serangan penyergapan menargetkan dan membunuh beberapa anggota Hay'at Tahrir al-Sham. Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah transisi Suriah mengirim bala bantuan ke Suriah barat. Ribuan pejuang dari kelompok Islamis, termasuk faksi pro-Turki dari Tentara Pembebasan Suriah, tiba dari Idlib, Aleppo, dan Deir ez-Zor ke Suriah pesisir dengan banyak penduduk lokal bergabung. Beberapa masjid menyiarkan seruan untuk jihad, menurut wartawan Le Monde.

Kementerian Pertahanan Suriah memobilisasi pasukan militer pemerintah untuk "mematahkan punggung sisa-sisa rezim dan menjadikannya contoh bagi siapa pun yang berani mengganggu keamanan negara." Direktur Keamanan Publik Latakia memobilisasi tanggapan keamanan penuh terhadap provinsi tersebut.

 7 Maret 
Pada pagi hari 7 Maret 2025, kelompok bersenjata memasuki lingkungan Alawit di Baniyas, sebuah kota pesisir multiagama. Menurut kesaksian saksi mata yang diberikan kepada Le Monde, kelompok ini termasuk anggota Kementerian Pertahanan Suriah dan Dinas Keamanan Umum, bersama dengan pejuang asing yang diduga berasal dari kelompok Turkmen dan Chechen. Beberapa saksi menggambarkan penargetan sistematis terhadap penduduk Alawit, dengan laki-laki dieksekusi di atap rumah dan di jalan-jalan.

SOHR melaporkan bahwa enam puluh orang terbunuh di Baniyas, termasuk sepuluh perempuan dan lima anak-anak, menjadikannya salah satu pembantaian terbesar yang terdokumentasi pada 7 Maret.

Di daerah pedesaan Hama, terjadi kekerasan serupa. Di desa Alawit Arzah, sekitar seratus orang bersenjata dari desa Sunni terdekat, Khitab, dilaporkan memasuki desa sekitar pukul 14:00 AST setelah shalat Jumat. Menurut para penyintas, pasukan keamanan desa mencoba mencegah serangan dengan melepaskan tembakan peringatan sebelum akhirnya terdesak. Apoteker desa diduga menjadi korban pertama yang dieksekusi, diikuti oleh pembunuhan sistematis dari rumah ke rumah yang menyebabkan 24 kematian, termasuk dua perempuan.

Organisasi pemantau, termasuk SOHR, melaporkan bahwa pasukan keamanan telah mengeksekusi lima puluh dua pria Alawit di pedesaan Latakia. Organisasi ini mendasarkan temuannya pada bukti digital, termasuk video yang telah mereka autentikasi, serta kesaksian yang dikumpulkan dari keluarga korban. Menurut dokumentasi mereka, pembunuhan ini terjadi di lokasi spesifik seperti Al-Shir, Al-Mukhtariya, dan Al-Haffah.

Menurut direktur SOHR, Rami Abdul Rahman, kelompok bersenjata menewaskan 69 pria di desa-desa ini, sementara perempuan dan anak-anak dibebaskan. Tiga belas perempuan dan lima anak-anak juga dilaporkan terbunuh.

Jaringan Hak Asasi Manusia Suriah (SNHR) juga menyatakan bahwa sekitar 40 warga sipil dieksekusi bersama di al-Mukhtariya. The Guardian mengatakan bahwa mereka tidak dapat secara independen memverifikasi video tersebut.

Penduduk Sanobar melaporkan bahwa militan menembak wali kota kota dan tiga putranya di depan ibu mereka, sebelum mengancam akan membunuh cucunya kecuali istrinya menyerahkan emas mereka.

Laporan Reuters menunjukkan bahwa gambar-gambar yang telah diverifikasi lokasinya dari kota tersebut menunjukkan sekitar 20 pria, banyak yang tampak berlumuran darah, tergeletak berdampingan di tepi jalan di pusat kota.

Altogether, SNHR melaporkan bahwa 125 warga sipil terbunuh antara 6–7 Maret dalam serangan ini, sementara 100 pasukan keamanan Suriah dan 15 warga sipil tewas oleh kelompok pro-Assad.

SOHR juga mengatakan Sheikh Shaaban Mansour dan putranya dibunuh oleh regu tembak di Salhab, Hama.

Laporan menyebutkan penjarahan massal terhadap bisnis dan rumah-rumah oleh individu tak dikenal yang memanfaatkan ketidakamanan yang sedang berlangsung.

Pada 7 Maret 2025, Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengomentari kekerasan di provinsi pesisir, menyatakan bahwa era pengampunan telah berakhir dan era "pemurnian" serta "pembebasan" telah dimulai. al-Sharaa memerintahkan personel keamanan untuk melindungi warga sipil dari eskalasi yang terkait dengan loyalis Assad.

 8 Maret 
Pada 8 Maret 2025, Pasukan Keamanan Umum memasang beberapa pos pemeriksaan di kota-kota pesisir Suriah untuk mencegah terjadinya lebih banyak pelanggaran. Di Baniyas, kelompok bersenjata dilaporkan kembali ke daerah-daerah yang sebelumnya mereka serang, melanjutkan eksekusi dan memperluas korban mereka untuk mencakup seluruh keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Seorang warga mengklaim bahwa para penyerang yang sebelumnya menerima pembayaran atau barang berharga seperti emas dan perak untuk menyelamatkan nyawa pada 7 Maret kembali keesokan harinya untuk membunuh orang-orang yang sama.

Pada siang hari tanggal 8 Maret, jumlah korban jiwa yang dilaporkan oleh Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mencapai 532 orang, dan meningkat menjadi 745 orang pada akhir hari.

Tiga puluh satu warga sipil di Tuwaym, termasuk sembilan anak dan empat perempuan, terbunuh dan dikubur dalam kuburan massal. Warga desa Alawit melaporkan bahwa orang-orang bersenjata menembak warga sipil di jalan atau di depan rumah mereka. Dalam beberapa kasus, penyerang dilaporkan memeriksa kartu identitas untuk memastikan afiliasi keagamaan sebelum membunuh korbannya. Saksi lainnya melaporkan bahwa penyerang berkumpul di dekat perumahan, menembak secara membabi buta, membakar rumah, mencuri mobil, meninggalkan mayat di jalan, di atap rumah, dan di dalam rumah, serta mencegah penduduk mengambil jenazah untuk dimakamkan. Beberapa warga melaporkan bahwa para penyerang termasuk pejuang asing dan militan dari komunitas tetangga, meskipun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.

Pada sore hari, kelompok bersenjata menembaki prosesi pemakaman di Muzayraa, menewaskan dua bersaudara, memaksa warga sipil melarikan diri ke kebun buah di sekitar. Beberapa kelompok bersenjata dari pemukiman Sunni di sekitarnya yang diduga terkait dengan Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) dilaporkan "mulai membunuh semua orang di rumah-rumah" di Sharifa, serta membakar dan menjarah rumah-rumah. Penduduk yang selamat melaporkan bahwa mereka telah mengonfirmasi dua puluh tujuh kematian, termasuk lima perempuan, setelah mengumpulkan foto dan video korban. Daftar nama lebih dari 130 warga sipil yang terbunuh di Muzayraa, lebih dari lima puluh dari Snobar, empat puluh dua dari Ain al-Arous, dan sebelas di Bustan al-Basha disebarkan oleh warga yang selamat.

Pasokan listrik dan air minum terputus di sebagian besar wilayah di sekitar Latakia. Ribuan penduduk dilaporkan melarikan diri ke pegunungan terdekat untuk mencari perlindungan. Yang lain mencari suaka melintasi perbatasan ke Lebanon, menurut anggota parlemen Lebanon Haidar Nasser.

Anggota parlemen Lebanon Sajih Attieh melaporkan bahwa "gelombang besar" warga Suriah yang mengungsi berpindah ke lima atau enam desa Alawit di Distrik Akkar, dengan perkiraan total 10.000 orang tiba dalam satu hari. Ia mengklaim bahwa akibat pemboman Israel sebelumnya terhadap tiga pos perbatasan, tidak ada kehadiran keamanan publik untuk mengontrol aliran pengungsi Suriah secara legal.

 10 Maret 
Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) melaporkan sedikitnya 143 warga sipil tewas pada 10 Maret, dengan 71 di Hama, 42 di Tartus, 26 di Latakia, dan 4 di Homs.

Menurut SOHR, kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah menyerbu Harison di pedesaan Baniyas, yang sebelumnya telah dievakuasi karena warganya melarikan diri ke lahan pertanian terdekat setelah serangan sebelumnya. SOHR melaporkan bahwa kelompok bersenjata ini menjarah beberapa rumah dan membakar banyak di antaranya. Penduduk Harison meminta intervensi segera dan mendesak perwakilan PBB untuk menyelidiki kota tersebut.

Hampir 200 warga sipil telah terbunuh di Baniyas sejak 7 Maret. Para penyintas melaporkan bahwa para pelaku termasuk "pejuang jihadis asing yang berbasis di Suriah" dari provinsi-provinsi terdekat, serta warga Sunni setempat yang melakukan aksi balas dendam terhadap pembantaian yang sebelumnya dilakukan oleh paramiliter loyalis Assad terhadap warga Sunni, termasuk dalam pembantaian Bayda dan Baniyas 2013.

SOHR juga melaporkan bahwa distribusi pasokan makanan dan kebutuhan pokok ke wilayah pesisir Suriah serta di Latakia dan Jableh telah terhenti sejak awal aksi balas dendam ini. Gangguan ini, ditambah dengan pemadaman air dan listrik serta terhentinya operasi toko roti lokal, menyebabkan kondisi kehidupan memburuk secara signifikan, sehingga warga mengeluarkan seruan bantuan.

Puluhan warga yang mengungsi dan berlindung di Pangkalan Udara Khmeimim, yang berada di bawah kendali Rusia, melakukan aksi protes terhadap pembantaian yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Suriah, Kementerian Dalam Negeri, serta milisi-milisi yang berafiliasi dengannya. SOHR melaporkan bahwa upaya pasukan keamanan Suriah untuk membujuk warga meninggalkan pangkalan dengan janji keamanan yang diperbarui umumnya gagal, dengan banyak pengungsi yang membawa poster yang menyerukan perlindungan internasional serta mengecam pembersihan etnis.

 11 Maret 
Pada 11 Maret, SOHR mencatat bahwa 132 warga sipil Alawit tewas, sehingga jumlah total korban jiwa sejak 6 Maret meningkat menjadi 1.225 dalam 47 pembantaian.

Jenazah delapan warga sipil ditemukan di dalam sebuah sumur di Al-Sabinah, Kegubernuran Rif Dimashq. Hasil forensik menunjukkan bahwa mereka dieksekusi dengan tembakan jarak dekat sebelum dibuang ke dalam sumur.

BBC melaporkan bahwa berbagai video berisi ujaran kebencian terhadap komunitas Alawit beredar luas di media sosial, memicu reaksi kemarahan di dalam dan luar Suriah. Kantor Hak Asasi Manusia PBB melaporkan bahwa "seluruh keluarga, termasuk wanita dan anak-anak," menjadi korban pembantaian ini. Badan Pengungsi PBB melaporkan bahwa hingga 11 Maret, lebih dari 6.000 orang telah melarikan diri ke Lebanon utara akibat meningkatnya kekerasan.

Beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka dibakar dan dihancurkan. Banyak yang masih bersembunyi di daerah pegunungan dan hutan untuk menghindari kemungkinan serangan lebih lanjut dari kelompok militan. Para pengungsi menghadapi krisis kemanusiaan yang semakin memburuk akibat kelangkaan makanan, layanan kesehatan, dan barang kebutuhan pokok.

Di beberapa desa di pinggiran Baniyas, warga sipil yang mencoba kembali ke rumah mereka setelah melarikan diri ditembak dari kejauhan oleh kelompok bersenjata tak dikenal.

Sementara itu, warga sipil yang berlindung di Pangkalan Udara Khmeimim yang dikendalikan oleh Rusia menolak untuk meninggalkan area tersebut karena khawatir akan terjadi pembantaian lebih lanjut.

 12 Maret 
Pada 12 Maret, menurut aktivis lokal, kekerasan dan pembantaian hampir seluruhnya berhenti, dan situasi di sebagian besar wilayah Alawit kembali tenang. Namun, masih ada beberapa insiden kekerasan yang terjadi di sepanjang perbatasan Suriah-Lebanon.

Meredanya situasi ini mendorong Presiden Ahmed al-Sharaa untuk menyerukan persatuan nasional dan menyerukan gencatan senjata.

 Respons 
 Domestik 
Penasihat mantan Presiden Dewan Alawit, Muhammad Nasser, mengklaim kepada media bahwa seluruh keluarga telah dieksekusi. Ia serta sumber-sumber lokal Suriah memperkirakan bahwa lebih dari 1.700 warga sipil telah terbunuh.

Dewan Islam Alawit merilis pernyataan yang menyalahkan pemerintah atas kekerasan yang terjadi. Dewan tersebut mengklaim bahwa konvoi militer yang dikirim ke wilayah pesisir dengan dalih menargetkan "sisa-sisa rezim" malah digunakan untuk "meneror dan membunuh warga sipil Suriah". Dewan ini menyerukan perlindungan dari PBB untuk wilayah pesisir.

Media pemerintah Suriah, SANA, mengakui bahwa terjadi beberapa "pelanggaran individu" setelah serangan oleh kelompok pro-Assad yang menyebabkan kematian petugas polisi. SANA juga menyatakan bahwa otoritas bekerja untuk menghentikan pelanggaran ini.

Pada 9 Maret, Presiden Ahmed al-Sharaa membentuk komite nasional independen untuk menyelidiki pelanggaran yang terjadi di pesisir Suriah sejak 6 Maret. Komite ini diberikan waktu 30 hari untuk menyusun laporan investigasi guna membawa para pelaku ke pengadilan.

Pada 10 Maret, Presiden al-Sharaa mengutuk pembunuhan massal terhadap warga Alawit, menegaskan bahwa kekerasan ini mengancam persatuan nasional. Ia berjanji untuk menghukum semua pelaku, termasuk mereka yang berasal dari kubunya sendiri, dengan menyatakan: "Kami tidak akan membiarkan darah siapa pun tertumpah tanpa hukuman, bahkan jika itu berasal dari pihak kami sendiri." Sharaa menegaskan bahwa aksi balas dendam yang terjadi setelah serangan pertama oleh kelompok pro-Assad telah menimbulkan eskalasi besar.

 Respons Internasional 
 Negara-Negara 
: DFAT menyatakan bahwa Pemerintah Australia sangat prihatin dengan meningkatnya kekerasan di Suriah dan serangan terhadap warga sipil. Pemerintah menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mematuhi hukum internasional dalam melindungi warga sipil.

: Pada 8 Maret, Kementerian Luar Negeri Prancis mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kekerasan sektarian dan meminta pemerintah transisi Suriah untuk melakukan penyelidikan independen guna menghukum pelaku pembunuhan. Prancis juga menyatakan harapannya agar Suriah dapat mengalami transisi politik yang damai dan inklusif untuk mencegah fragmentasi dan kekerasan lebih lanjut.

: Pada 7 Maret, Kementerian Luar Negeri Jerman menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Dalam pernyataannya, kementerian menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya jumlah korban jiwa dan menyerukan solusi damai, persatuan nasional, serta keadilan transisi.

: Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa "tidak ada justifikasi" untuk pembantaian yang dilakukan terhadap Alawit, Druze, Kristen, dan minoritas lainnya. Juru bicara kementerian menggambarkan serangan ini sebagai sesuatu yang "sungguh melukai emosi dan hati nurani" komunitas internasional.

: Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa (disebutnya dengan nama perang "Al-Julani") sebagai "teroris jihad dari aliran Al-Qaeda yang melakukan kekejaman terhadap warga sipil Alawit". Katz menyatakan bahwa Israel akan terus mengawasi wilayah perbatasan Suriah dan melindungi komunitas Druze.

: Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Rusia ingin melihat Suriah tetap bersatu, makmur, dan bersahabat. Ia juga menyebutkan bahwa Rusia berkomunikasi dengan negara-negara lain terkait situasi di Suriah.

: Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengutuk pembunuhan yang terjadi dan menyatakan bahwa Amerika Serikat berdiri bersama minoritas agama dan etnis Suriah, termasuk komunitas Kristen, Druze, Alawit, dan Kurdi. Ia menegaskan bahwa para pelaku pembantaian ini harus dimintai pertanggungjawaban.

 Organisasi Internasional 
 (PBB): PBB menyerukan penyelidikan segera atas laporan pembunuhan yang menargetkan kelompok berdasarkan identitas agama mereka. Beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB menekankan perlunya akses bagi penyelidik independen untuk mendokumentasikan kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.

 Komite Palang Merah Internasional: Palang Merah menyatakan "sangat prihatin" atas kekerasan yang terjadi dan meminta semua pihak untuk tidak menyerang fasilitas medis, memberikan akses layanan kesehatan tanpa hambatan, serta memastikan perlindungan bagi pekerja kemanusiaan.

 Respons Publik dan Organisasi Hak Asasi Manusia 
Human Rights Watch (HRW): Wakil Direktur HRW untuk Timur Tengah, Adam Coogle, mengkritik pemerintah transisi Suriah, dengan menyatakan bahwa mereka "gagal memenuhi janji untuk mengakhiri kengerian masa lalu". Ia mendesak pemerintah untuk mengadili semua pelaku pelanggaran HAM, tanpa pandang bulu.

Amnesty International: Direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Heba Morayef, menegaskan bahwa pemerintah Suriah harus segera menghentikan eksekusi di luar hukum dan menjamin penyelidikan yang adil dan transparan. Ia juga meminta partisipasi korban dalam proses penyelidikan.

 Lihat pula 
 Suriah
 Pembantaian
 Perang Dunia 2

 Referensi 

Kategori:Perang Saudara Suriah
Kategori:Politik Suriah
Kategori:Asia dalam tahun 2024
Kategori:Asia dalam tahun 2025
Kategori:Kebangkitan dunia Arab
Kategori:Konflik dalam tahun 2024