Perjuangan Perempuan Nelayan

Perjuangan perempuan nelayan adalah individu yang berperan aktif dalam seluruh proses perikanan, mulai dari praproduksi, produksi, dan pascaproduksi dalam memperjuangkan hak mereka sebagai perempuan dalam profesi nelayan. Perjuangan perempuan nelayan menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan resmi sebagai pekerja di sektor perikanan. Perempuan nelayan memiliki jam kerja yang panjang dan memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi rumah tangga serta industri perikanan nasional, profesi ini belum sepenuhnya diakui dalam regulasi negara.

Perjuangan pengakuan terhadap status “perempuan nelayan” sebagai bentuk perlindungan hak-hak mereka yang diakui oleh undang-undang serta eksistensi sosial mereka. Perempuan nelayan bukanlah bagian dari pekerjaan suaminya atau buruh nelayan, melainkan aktor utama dalam aktivitas perikanan, mulai dari menangkap ikan hingga mengelola alat produksi. Namun, pengakuan ini masih menghadapi tantangan budaya dan misoginis yang menghalangi perempuan nelayan untuk berkembang dan mandiri. Puspita Bahari menjadi model perjuangan perempuan nelayan dalam membangun ketahanan masyarakat pesisir yang inklusif serta mendorong usaha kreatif yang berkelanjutan dan berwawasan ekologis.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam masih mengelompokkan perempuan nelayan sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, bukan sebagai profesi mandiri. Akibatnya, mereka kesulitan mengakses hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, termasuk kartu asuransi nelayan dan berbagai program bantuan pemerintah. Perempuan nelayan berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan melakukan perubahan status identitas pada Kartu Tanda Penduduk mereka dari ibu rumah tangga menjadi nelayan agar dapat memperoleh perlindungan asuransi. Perjuangan ini melibatkan advokasi dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) yang menyoroti ketimpangan gender dalam kebijakan kelautan dan perikanan.

 Referensi