Feminisme dan Perjuangan Hak Pekerja Rumah Tangga

Feminisme dan perjuangan hak pekerja rumah tangga adalah gerakan yang berfokus pada pengakuan, perlindungan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja rumah tangga sebagai bagian dari perjuangan kesetaraan gender.  Pekerjaan rumah tangga yang mayoritas dilakukan oleh perempuan sering kali dianggap remeh, kurang dihargai, dan tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Dalam kerangka feminisme, perjuangan ini menuntut pengakuan kerja domestik sebagai kerja produktif, akses terhadap hak-hak tenaga kerja seperti upah layak, jaminan sosial, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Perjuangan hak pekerja rumah tangga (PRT) menjadi bagian dari gerakan feminisme yang menyoroti ketimpangan gender dalam dunia kerja. PRT yang mayoritas adalah perempuan kerap mengalami eksploitasi, jam kerja tidak menentu, upah rendah, serta minimnya perlindungan hukum dan jaminan sosial. Di Indonesia, advokasi terhadap hak-hak PRT terus diperjuangkan oleh berbagai organisasi. Gerakan ini bertujuan untuk mengakui PRT sebagai pekerja formal yang berhak atas kondisi kerja layak, termasuk akses terhadap jaminan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan hak untuk berserikat. Upaya advokasi diwujudkan melalui pembentukan serikat pekerja, pendidikan mengenai hak-hak pekerja, serta dorongan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU P-PRT). Selain itu, jaringan advokasi juga berkembang di tingkat internasional melalui inisiatif seperti International Domestic Workers Federation yang mendorong ratifikasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi pekerja domestik. 

Feminisme berperan penting dalam memperjuangkan hak pekerja rumah tangga, terutama dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam pembagian kerja domestik. Meskipun perempuan telah memperoleh akses lebih luas ke pendidikan dan pekerjaan, mereka masih menghadapi beban ganda karena harus menjalankan tugas rumah tangga tanpa pembagian yang adil. Banyak pekerja rumah tangga perempuan mengalami eksploitasi, kurangnya perlindungan hukum, serta stigma sosial yang menganggap pekerjaan mereka sebagai tugas alami perempuan. Hak pekerja rumah tangga sebagai bagian dari kelas pekerja mencakup perlindungan hukum, kondisi kerja yang layak, serta akses terhadap jaminan sosial. Berbagai aturan hukum yang menguntungkan seperti upah yang adil, batasan jam kerja, serta hak atas cuti dan perlindungan dari eksploitasi, menjadi bagian dari perjuangan lebih luas dalam menegakkan keadilan bagi kelas pekerja.Perjuangan hak PRT mencerminkan pentingnya solidaritas dan pengorganisasian kolektif dalam menghadapi ketidakadilan struktural. Pengakuan dan perlindungan bagi PRT tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja domestik, tetapi juga berkontribusi pada kesetaraan gender serta penghargaan terhadap kerja-kerja reproduktif yang selama ini kurang dihargai dalam sistem ekonomi formal.

 Referensi