Mahkamah Agung Iran

Mahkamah Agung Iran ( Divan-e 'Ali-ye Keshvar) adalah otoritas hukum tertinggi di Iran, yang dibentuk untuk mengawasi penerapan hukum yang benar oleh pengadilan dan terdiri dari para hakim paling terkemuka di negara tersebut. Kepala badan peradilan menetapkan kriteria untuk memastikan keseragaman prosedur peradilan dan untuk melaksanakan semua tanggung jawab hukum.

Pemeriksaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan eksekutif juga merupakan salah satu fungsi pengadilan ini.

Dewan Umum Mahkamah Agung berhak mengeluarkan "suara preseden peradilan", yang berstatus hukum. Cabang-cabang yudikatif Mahkamah Agung berhak untuk mendengarkan pengaduan tentang keputusan pengadilan yang lebih rendah. Para pihak yang terlibat dalam proses hukum tidak hadir di pengadilan kecuali pengadilan mengutip mereka untuk memberikan penjelasan. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan ini berupa pembatalan dan pengukuhan keputusan pengadilan yang lebih rendah.

Pasal 161 Konstitusi Republik Islam Iran tentang Mahkamah Agung menyatakan:

 Sejarah 
Mahkamah Agung atau Pengadilan Kasasi (Divān-e ʿāli-e tamiz) didirikan selama periode konstitusional kedua pada tahun 1911 sebagai pengadilan tertinggi di Iran.

 Cabang-Cabang Mahkamah Agung 
Mahkamah Agung berkantor pusat di Teheran dan pada bulan Mei–Juni 2014 (Khordad 1393 SH), telah memiliki 42 cabang, yang 5 di antaranya berada di Qom, 3 di Masyhad, dan sisanya berada di Teheran. Setiap cabang memiliki dua majelis hakim (seorang hakim agung dan seorang hakim), dan mungkin memiliki seorang hakim agung yang dapat mengambil alih tugas masing-masing majelis hakim jika diperlukan. Hanya majelis hakim yang memiliki hak untuk mengeluarkan putusan.

 Ketua Mahkamah Agung 
Ketua Mahkamah Agung dicalonkan oleh kepala badan peradilan untuk masa jabatan lima tahun setelah berkonsultasi dengan para hakim Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung harus seorang mujtahid, adil, dan ahli dalam masalah peradilan.

Saat ini Mohammad Jafar Montazeri memimpin Mahkamah Agung Iran.

 Tugas 
Dewan Pimpinan Mahkamah Agung mengelompokkan perkara berdasarkan sifatnya (yudisial, pidana, atau penerbitan Preseden Yudisial) menjadi:
 Dewan Pimpinan Cabang Yudisial terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan para hakim cabang yudisial serta mendengarkan putusan pengadilan yang lebih rendah dalam perkara yudisial.
 Dewan Pimpinan Cabang pidana bersidang dengan dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung dan para hakim cabang pidana serta mendengarkan putusan pengadilan pidana yang lebih rendah terkait masalah pidana.
 Dewan Pimpinan Cabang Yudisial Mahkamah Agung bersidang dengan dihadiri oleh Ketua Pengadilan, para hakim, dan hakim dari semua cabang yudisial dan pidana guna memastikan keseragaman prosedur peradilan terkait putusan dan perintah yang bertentangan yang dikeluarkan oleh cabang pengadilan ini serta perintah pengadilan yang lebih rendah yang bertentangan. Putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Yudisial mengikat semua otoritas yudisial nasional.

 Tugas 
 Mengawasi penerapan hukum yang benar oleh pengadilan
 Memastikan keseragaman prosedur peradilan
 Bertindak sebagai otoritas banding untuk perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan militer 1 dan putusan penting dari Mahkamah Publik dan Mahkamah Revolusioner Islam
 Mendengar tuntutan terhadap pimpinan lembaga eksekutif yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Konstitusi

 Lihat juga 
 Pembunuhan hakim Mahkamah Agung Iran tahun 2025
 Sistem peradilan Republik Islam Iran
 Mahkamah Agung

 Referensi 

 Pranala luar 


Kategori:Mahkamah agung nasional