Urutan suksesi presiden Amerika Serikat

pra=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gerald_R._Ford_is_sworn_in_as_President_-_NARA_-_6923692.jpg|jmpl|Ketua Mahkamah Agung Warren Burger saat mengambil sumpah jabatan presiden kepada Gerald Ford setelah pengunduran diri Richard Nixon, 9 Agustus 1974
Urutan suksesi presiden Amerika Serikat adalah urutan suksesi di mana Wakil Presiden Amerika Serikat berserta jajaran pejabat di Pemerintah Federal Amerika Serikat mengambil alih kekuasaan dan tugas kepresidenan AS (atau jabatan itu sendiri, dalam hal penggantian oleh wakil presiden) setelah presiden terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan dari jabatan, atau tidak mampu.

Urutan suksesi pemerintahan menyebut bahwa kursi presiden harus diberikan kepada wakil presiden jika dikosongkan. Ketika kursi wakil presiden juga kosong dengan alasan yang sama (meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan atau tidak mampu), maka kursi kepresidenan dipangku oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Presiden Pro Tempore Senat Amerika Serikat, lalu anggota Kabinet Amerika Serikat, tergantung kelayakan mereka.

Suksesi presiden disebut beberapa kali dalam Konstitusi AS: Pasal II, Bagian 1, Klausul 6, Amendemen ke-12, Amendemen ke-20, dan Amendemen ke-25. Wakil presiden ditetapkan sebagai yang pertama dalam garis suksesi presiden oleh klausul suksesi Pasal II, yang juga memberi wewenang kepada Kongres untuk menetapkan garis suksesi di luar wakil presiden. Kongres telah melakukannya sebanyak tiga kali. Undang-Undang Suksesi Presiden diadopsi pada tahun 1947, dan terakhir direvisi pada tahun 2006. Amendemen ke-25, yang diadopsi pada tahun 1967, juga menetapkan prosedur untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden selama masa jabatan.

Undang-Undang Suksesi Presiden secara khusus merujuk kepada pejabat di luar wakil presiden yang bertindak sebagai presiden alih-alih menjadi presiden saat mengisi kekosongan jabatan. Kabinet memiliki 15 anggota, di mana menteri luar negeri merupakan yang tertinggi dan keempat dalam garis (setelah presiden pro tem Senat); Sekretaris Kabinet lainnya mengikuti urutan saat departemen mereka (atau departemen yang menjadi penerus departemen mereka) dibentuk. Kepala departemen yang secara konstitusional tidak "memenuhi syarat untuk Jabatan Presiden" didiskualifikasi dari mengemban kekuasaan dan tugas presiden melalui suksesi dan dilompati ke yang berikutnya. Sejak 1789, wakil presiden telah menggantikan presiden dalam masa jabatan sebanyak sembilan kali: delapan kali karena kematian petahana, dan sekali karena pengunduran diri. Tidak seorang pun yang lebih rendah dalam garis suksesi pernah diminta untuk bertindak sebagai presiden.

Secara luas dianggap sebagai masalah yang diselesaikan selama akhir abad ke-20, serangan teroris 11 September 2001 menunjukkan potensi serangan pemenggalan kepala yang akan membunuh atau melumpuhkan banyak individu dalam garis suksesi presiden selain banyak anggota Kongres dan peradilan federal. Pada tahun-tahun setelah serangan tersebut, banyak diskusi yang luas telah dimulai, di Kongres, di antara akademisi dan dalam komunitas kebijakan publik tentang masalah keberlanjutan pemerintahan termasuk ketentuan konstitusional dan undang-undang yang mengatur suksesi presiden. Diskusi ini masih berlangsung. Salah satu upaya yang diajukan oleh Continuity of Government Commission, sebuah lembaga pemikir nonpartisan, menghasilkan tiga laporan (2003, 2009, dan 2011), yang kedua berfokus pada ambiguitas dan batasan tersirat dalam undang-undang suksesi, dan berisi rekomendasi untuk mengubah undang-undang suksesi presiden.

 Urutan suksesi sekarang 
Urutan suksesi presiden ditetapkan oleh Undang-Undang Suksesi Presiden tahun 1947 sebagaimana telah diamandemenkan. Urutannya terdiri dari pejabat kongres, diikuti oleh anggota kabinet sesuai urutan pembentukan masing-masing departemen, dengan ketentuan bahwa setiap pejabat memenuhi persyaratan konstitusional untuk menjabat sebagai presiden. Pada tabel di bawah ini, tidak adanya angka pada kolom pertama menunjukkan bahwa jabatan tersebut kosong, atau pemegang jabatan tersebut tidak memenuhi syarat.
No.JabatanPetahanaPartai1Wakil Presiden Amerika SerikatJD VanceRepublik2Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika SerikatMike JohnsonRepublik3Presiden Pro Tempore Senat Amerika SerikatChuck GrassleyRepublik4Sekretaris Luar Negeri Amerika SerikatMarco RubioRepublik5Menteri Keuangan Amerika SerikatScott BessentRepublik6Sekretaris Pertahanan Amerika SerikatPete HegsethRepublik7Jaksa Agung Amerika SerikatPam BondiRepublik8Sekretaris Dalam Negeri Amerika SerikatDoug BurgumRepublik9Menteri Pertanian Amerika SerikatBrooke RollinsRepublik10Menteri Perdagangan Amerika SerikatHoward LutnickRepublik–Menteri Tenaga Kerja Amerika SerikatVince MiconeTidak diketahui11Menteri Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika SerikatRobert F. Kennedy Jr.Independent12Menteri Perumahan dan Pengembangan Kota Amerika SerikatScott TurnerRepublik13Menteri Transportasi Amerika SerikatSean DuffyRepublik14Menteri Energi Amerika SerikatChris WrightRepublik–Menteri Pendidikan Amerika SerikatDenise L. CarterTidak diketahui15Menteri Veteran Amerika SerikatDoug CollinsRepublik16Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika SerikatKristi NoemRepublik

 Provisi konstitusional 

 Eligibilitas presiden 
Pasal II, Bagian 1, Klausul 5 Konstitusi menetapkan tiga kualifikasi untuk memegang jabatan presiden: Seseorang harus menjadi warga negara asli Amerika Serikat (atau warga negara pada saat Konstitusi diadopsi, tahun 1788), berusia sekurang-kurangnya 35 tahun dan telah menjadi penduduk Amerika Serikat sekurang-kurangnya selama empat belas tahun.

 Suksesi presiden 
Garis suksesi presiden disebutkan di empat tempat dalam Konstitusi:

 Pasal II, Bagian 1, Klausul 6 menempatkan wakil presiden sebagai orang pertama dalam garis suksesi dan mengizinkan Kongres untuk menetapkan undang-undang untuk kasus-kasus di mana presiden maupun wakil presiden tidak dapat menjabat.
 Amendemen ke-12 menetapkan bahwa wakil presiden juga akan mengisi kekosongan jabatan presiden yang timbul akibat kegagalan DPR untuk memilih presiden dalam pemilihan bersyarat.
 Amendemen ke-20, Bagian 3, menggantikan ketentuan Amendemen ke-12 di atas, dengan menyatakan bahwa jika presiden terpilih meninggal sebelum masa jabatannya dimulai, wakil presiden terpilih menjadi presiden pada Hari Pelantikan dan menjabat selama masa jabatan penuh saat presiden terpilih terpilih, dan juga bahwa, jika pada Hari Pelantikan, seorang presiden belum dipilih atau presiden terpilih tidak memenuhi syarat untuk jabatan presiden, wakil presiden terpilih bertindak sebagai presiden sampai seorang presiden dipilih atau presiden terpilih memenuhi syarat. Amendemen ini juga memberi wewenang kepada Kongres untuk mengatur kasus-kasus di mana baik presiden terpilih maupun wakil presiden terpilih tidak memenuhi syarat.
 Amendemen ke-25, Bagian 1, mengklarifikasi Pasal II, Bagian 1, Klausul 6, dengan menyatakan dengan tegas bahwa wakil presiden adalah penerus langsung presiden, dan menjadi presiden jika petahana meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari jabatannya. Amendemen ini juga mengatur situasi ketika presiden mengalami cacat sementara, seperti jika presiden menjalani prosedur pembedahan atau menjadi tidak sehat secara mental, dengan menetapkan prosedur yang memungkinkan wakil presiden menjadi penjabat presiden. Selain itu, dalam Bagian 2, amendemen ini menyediakan mekanisme untuk suksesi wakil presiden intra-periode, dengan menetapkan bahwa kekosongan wakil presiden akan diisi oleh calon presiden setelah dikonfirmasi oleh suara mayoritas dari kedua majelis Kongres. Sebelumnya, setiap kali wakil presiden menggantikan presiden atau meninggal atau mengundurkan diri dari jabatannya, jabatan wakil presiden tetap kosong hingga masa jabatan presiden dan wakil presiden berikutnya dimulai; ada 16 lowongan seperti itu sebelum tahun 1967.

 Undang-undang suksesi 

 Undang-undang 1792 
Undang-Undang Suksesi Presiden 1792 () mengatur suksesi setelah presiden dan wakil presiden: pertama, presiden pro tempore Senat, diikuti oleh ketua DPR. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa penerus presiden akan menjabat sebagai pejabat sementara, dan hanya menjabat sampai presiden baru terpilih. Pemilihan khusus akan diadakan pada bulan November tahun terjadinya dua lowongan jabatan (kecuali lowongan jabatan terjadi setelah hari Rabu pertama di bulan Oktober, maka pemilihan akan diadakan tahun berikutnya; atau kecuali lowongan jabatan terjadi dalam tahun terakhir masa jabatan presiden, maka pemilihan berikutnya akan diadakan sesuai jadwal). Orang-orang yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan khusus tersebut akan menjalani masa jabatan penuh selama empat tahun yang dimulai pada tanggal 4 Maret tahun berikutnya. Pemilihan seperti itu tidak pernah diadakan.

Berbagai perumus Konstitusi, seperti James Madison, mengkritik pengaturan tersebut karena bertentangan dengan maksud mereka. Keputusan untuk membangun garis suksesi di sekitar kedua pejabat tersebut dibuat setelah perdebatan yang panjang dan kontroversial. Selain presiden pro tempore dan pembicara, baik sekretaris luar  dan ketua Mahkamah Agung juga disarankan. Menyertakan menteri luar negeri tidak dapat diterima oleh sebagian besar kaum Federalis, yang tidak menginginkan menteri luar negeri saat itu, Thomas Jefferson, yang telah menjadi pemimpin oposisi Demokrat-Republik, untuk mengikuti wakil presiden dalam suksesi, dan banyak yang keberatan untuk menyertakan kepala hakim karena kekhawatiran pemisahan kekuasaan.

 Undang-undang 1886 
Undang-Undang Suksesi Presiden 1886 () menetapkan suksesi yang mencakup anggota kabinet Presiden sesuai urutan pembentukan berbagai departemen, dimulai dari Menteri Luar Negeri, dan menetapkan bahwa setiap pejabat yang melaksanakan kekuasaan dan tugas presiden harus memiliki kualifikasi konstitusional untuk menduduki jabatan tersebut. Ketua DPR AS dan presiden pro tempore Senat AS dihapus dari garis suksesi dan ketentuan yang mengamanatkan pemilihan presiden khusus ketika terjadi lowongan ganda juga dibatalkan.

Kebutuhan untuk menambah jumlah penerus presiden sangat jelas bagi Kongres, karena dalam kurun waktu lebih dari empat tahun terjadi dua kali tidak ada seorang pun dalam garis suksesi presiden. Pada September 1881, saat Chester A. Arthur menggantikan James A. Garfield yang meninggal dibunuh, ia tidak memiliki wakil presiden, tidak ada presiden pro tempore, dan tidak ada yang menjabat sebagai Ketua DPR AS. Kejadian serupa terjadi pada November 1885, saat Presiden Grover Cleveland berkuasa, wakil presidennya Thomas A. Hendricks meninggal sementara Senat dan DPR belum memilih ketua mereka masing-masing.

 Undang-undang 1947 
Undang-Undang Suksesi Presiden 1947 () yang disahkan pada 18 Juli 1947 mengembalikan Ketua DPR AS dan Presiden Pro Tempore Senat AS kembali kedalam garis suksesi—tetapi dalam urutan terbalik dari posisi mereka di tahun 1792—dan menempatkan mereka di depan anggota Kabinet, diposisikan, seperti sebelumnya, dalam urutan pembentukan departemen mereka.

Menempatkan Ketua DPR dan Presiden Pro Tempore kembali kedalam garis suksesi adalah ide dari Presiden Harry S. Truman yang mengantikan Franklin Delano Roosevelt yang mangkat pada 1945. Truman sendiri memberikan usulan kepada Kongres AS dua bulan setelah kematian Franklin Roosevelt, usulan tersebut mencerminkan keyakinan Truman bahwa presiden tidak boleh memiliki kewenangan untuk menunjuk pejabat "orang yang akan menjadi penerus langsung saya jika saya meninggal dunia atau tidak dapat bertindak", dan bahwa jabatan presiden harus, jika memungkinkan, "diisi oleh pejabat terpilih."

 Suksesi presiden oleh wakil presiden 
Sepanjang sejarah Amerika Serikat, 9 wakil presiden naik jabatan menjadi presiden saat presiden berhenti bertugas sebelum masa jabatannya selesai, delapan diantaranya akibat kematian presiden dan satu karena presidennya mundur.
PenggantiPartaiPresidenAlasanTanggal suksesiWhigWilliam Henry HarrisonMangkat,  hari setelah Harrison mulai menjabat.WhigZachary TaylorDeath,  setelah pelantikan Taylor.National UnionAbraham LincolnDeath*,  setelah pelantikan kedua Lincoln.RepublicanJames A. GarfieldDeath*,  setelah pelantikan Garfield.RepublicanWilliam McKinleyDeath*,  setelah pelantikan kedua McKinley.RepublicanWarren G. HardingDeath,  into Harding's presidency.DemocraticFranklin D. RooseveltDeath,  into Roosevelt's 4th term.DemocraticJohn F. KennedyDeath*,  into Kennedy's presidency.RepublicanRichard NixonMundur,  into Nixon's 2nd term.* Denotes assassination
Selain itu, tiga wakil presiden secara sementara menduduki kursi presiden sebagai pejabat presiden, seperti yang diatur dalam Bagian 3 dari Amendemen ke-25: George H. W. Bush sekali pada 13 Juli 1985, Dick Cheney dua kali pada 29 Juni 2002 dan 21 Juli 2007, dan Kamala Harris pada 19 November 2021.

 Catatan kaki 

 Lihat pula 

 Urutan protokoler Amerika Serikat
 Pemerintah Federal Amerika Serikat
 Penyintas Ditunjuk

 Referensi 

Kategori:Kepresidenan Amerika Serikat