Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Badan Pertimbangan Telekomunikasi adalah bekas lembaga nonstruktural yang bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan strategis di bidang telekomunikasi. Lembaga ini didirikan pada 1 November 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1989.

Tugas dan fungsi
Badan Pertimbangan Telekomunikasi bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat dan mempunyai fungsi menghimpun dan mengkaji bahan-bahan yang dipandang perlu bagi penyampaian pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah dalam perumusan kebijaksanaan dan penyelesaian permasalahan yang sifatnya strategis di bidang telekomunikasi.

Keanggotaan
Kepengurusan pertama dilantik pertama kali pada 18 Oktober 1990 oleh Presiden Soeharto. Satu periode kepengurusan berlangsung selama 3 tahun Badan Pertimbangan Telekomunikasi terdiri dari unsur:
Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi selaku Ketua;
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, selaku Sekretaris merangkap Anggota;
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, sebagai Anggota;
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi, sebagai Anggota;
pakar ekonomi, sebagai Anggota;
pakar hukum, sebagai Anggota;
pakar teknik telekomunikasi, sebagai Anggota;
pakar sosial budaya, sebagai Anggota.

Pada tahun 1993, keanggotatan badan ini ditambahkan dari unsur:
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri Penerangan, sebagai Anggota;
pakar teknik bidang informatika, sebagai Anggota;

Pada tahun 1996, terjadi lagi perubahan organisasi dengan ditambahkannya unsur:
Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Anggota;
Pejabat Eselon I, yang ditunjuk oleh Panglima angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai Anggota;

Pembubaran
Pada pemerintahan Joko Widodo, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia dan 8 lembaga nonstruktural lainnya dibubarkan dengan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Kedua lembaga maka otomatis peran dan tugasnya akan dikembalikan lagi ke Kementerian.

Referensi

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Komunikasi di Indonesia