Neo-Ba'athisme

Neo-Ba'athisme adalah varian Ba'athisme yang sangat kiri yang menjadi ideologi negara Suriah Ba'ath, setelah kongres nasional keenam Partai Ba'ath Sosialis Arab pada bulan September 1963. Sebagai hasil dari kudeta Suriah 1966 yang diluncurkan oleh komite militer neo-Ba'ath yang dipimpin oleh Salah Jadid dan Hafez al-Assad, cabang regional Suriah partai Ba'ath diubah menjadi organisasi militeris yang menjadi sepenuhnya independen dari Komando Nasional Partai Ba'ath asli.

Neo-Ba'athisme telah digambarkan sebagai penyimpangan dari Ba'athisme yang sebenarnya yang telah melampaui basis ideologis pan-Arabisme dengan menekankan preseden militer dan membersihkan kepemimpinan Ba'ath klasik dari pengawal lama, termasuk Michel Aflaq dan Salah al-Din al-Bitar. Rezim Neo-Ba'ath di Suriah, yang menganut ideologi kiri radikal seperti sosialisme revolusioner dan Marxisme, meninggalkan pan-Arabisme, berusaha untuk memperkuat hubungan dengan Uni Soviet, dan berkonflik dengan nasionalis Arab seperti Nasseris dan Ba'ath Irak , khususnya Saddamis, yang mana mereka mempertahankan persaingan sengit. Dari perebutan kekuasaan mereka di Republik Arab Suriah sebagai hasil dari kudeta Suriah tahun 1963, perwira neo-Ba'ath membersihkan elit sipil tradisional untuk membangun kediktatoran militer yang beroperasi dalam garis totaliter.

Neo-Ba'athisme utamanya dikaitkan dengan Assadisme, berdasarkan kebijakan pemerintahan berturut-turut Hafez al-Assad dan putranya Bashar al-Assad. Sistem ini sebagian besar dicirikan oleh nepotisme dan sektarianisme, dengan perebutan kekuasaan oleh Hafez al-Assad dalam kudeta Suriah tahun 1970 yang menyebabkan konsolidasi dominasi minoritas Alawi dalam militer dan pasukan keamanan. Propaganda negara menggambarkan Assadisme sebagai arus neo-Ba'athis yang mengembangkan ideologi Ba'athis dengan kebutuhan era modern. Neo-Ba'athisme telah dikritik oleh pendiri ideologi Ba'athis, Michel Aflaq, karena menyimpang dari prinsip-prinsip asli Ba'athisme.

Sejak runtuhnya pemerintahan Neo-Ba'ath dan keluarga Assad pada bulan Desember 2024 akibat banyaknya serangan pemberontak yang dipimpin oleh Hay'at Tahrir al-Sham, sentimen simpatik terhadap rezim sebelumnya berkontribusi terhadap bentrokan yang sedang berlangsung antara faksi loyalis Assad, Perlawanan Rakyat Suriah di benteng-benteng Alawi di Latakia, Tartus dan wilayah barat Suriah.

 Ideologi 
jmpl|Salah Jadid, orang kuat dan pemimpin kudeta Suriah tahun 1966 yang membawa neo-Ba'athis ke tampuk kekuasaan
Resolusi dan deklarasi pro-Marxis, seperti dukungan terhadap "perjuangan kelas" dan "sosialisme ilmiah", yang diadopsi oleh partai Ba'ath selama kongres nasionalnya yang ke-6, menetapkan landasan ideologis neo-Ba'athisme. Antara tahun 1963 dan 1966, neo-Ba'athis menjalankan kekuasaan politik de-facto di Suriah Ba'athis dan mampu mengarahkan tujuan ideologis mereka melalui konstitusi sementara Ba'athis tahun 1963 dan amandemennya tahun 1964. Mereka juga melakukan pembersihan dalam Angkatan Bersenjata Arab Suriah, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menundukkan pengawal lama sipil dari Komando Nasional Partai Ba'ath dan menciptakan "tentara ideologis" yang setia kepada perwira neo-Ba'athis. Dalam kebijakan luar negeri, neo-Ba'athis mendukung Blok Sosialis dan merupakan pendukung pembentukan aliansi dekat dengan Uni Soviet. Konsep militer Maois tentang "perang pembebasan rakyat" memainkan peran utama dalam ideologi neo-Ba'ath, dan ini tercermin dalam dukungan Suriah terhadap kelompok sosialis dan sayap kiri Palestina dalam perang gerilya mereka melawan Israel. Dalam bidang ekonomi, neo-Ba'ath mendukung pembentukan sistem ekonomi terencana sosialis; dan menganjurkan nasionalisasi industri swasta dan kebijakan penyitaan tanah yang radikal.

Neo-Ba'athisme menganjurkan pembentukan "pelopor" kaum revolusioner kiri yang berkomitmen untuk membangun negara sosialis egaliter di Suriah dan negara-negara Arab lainnya sebelum mengambil langkah-langkah untuk mencapai persatuan pan-Arab. Organisasi pelopor dalam ideologi neo-Ba'ath adalah partai Ba'ath Sosialis Arab; yang menganjurkan perjuangan kelas melawan kelas-kelas elit ekonomi tradisional Suriah; kaum tani besar, industrialis, borjuis dan tuan tanah feodal. Pada tahun 1970-an, 85% lahan pertanian didistribusikan ke populasi petani tak bertanah dan petani penyewa. Bank, perusahaan minyak, produksi listrik dan 90% industri skala besar dinasionalisasi. Faksi neo-Ba'ath yang dipimpin oleh Salah Jadid berkonsentrasi pada pengorganisasian ekonomi Suriah di sepanjang garis sosialis dan mengekspor doktrin konflik kelas dan revolusi sosialis militan ke negara-negara tetangga. Pandangan ini ditentang oleh Jenderal Hafez al-Assad dan faksi neo-Ba'ath-nya; yang merupakan pendukung pendekatan yang berpusat pada militer dan berfokus pada strategi penguatan militer Suriah untuk mempertahankan pemerintahan sosialis dari kekuatan imperialis dan para kolaborator internal mereka. Assad mendukung rekonsiliasi berbagai faksi kiri dan mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Arab lainnya. Meskipun mayoritas anggota partai mendukung Salah, Hafez mampu memperoleh posisi yang lebih unggul setelah peristiwa kudeta tahun 1970 yang dijuluki "Gerakan Perbaikan" dalam sejarah resmi Ba'ath Suriah. Kemenangan Assad juga menandai digantikannya militer atas struktur partai Ba'ath; menjadikan angkatan bersenjata sebagai pusat kekuatan politik.

Kongres Nasional ke-6 partai Ba'ath menyatakan bahwa tujuan akhir ideologis partai adalah transformasi sosialis masyarakat melalui strategi Leninis. Some Theoretical Propositions, sebuah dokumen ideologis inti yang diadopsi oleh kongres tersebut menyatakan: "Sosialisme adalah tujuan sejati persatuan Arab. ... Persatuan Arab adalah dasar wajib untuk membangun masyarakat sosialis." Dengan demikian, neo-Ba'athis memandang pan-Arabisme sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosialis radikal mereka.

 Sikap terhadap agama 
Neo-Ba'athisme memandang agama sebagai "simbol reaksioner yang paling utama" yang mencegah lahirnya masyarakat sosialis modern, dan menganjurkan pengawasan ketat negara atas kegiatan keagamaan untuk mempertahankan apa yang dianggap oleh para ideolognya sebagai masyarakat sekuler yang sehat. Selama masa kekuasaan Salah Jadid, Ba'ath memposisikan dirinya sebagai entitas politik yang sangat anti-agama; menganut pendekatan Marxis-Leninis berupa pengaturan masyarakat dari atas ke bawah melalui likuidasi apa yang dianggapnya sebagai kelas "reaksioner" seperti ulama tradisional. Status resmi Mufti Agung diturunkan oleh pemerintahan Ba'ath dan peran konvensional ulama agama dalam fungsi negara dibatasi. Sementara menteri negara, pejabat, pendidik, dan lain-lain secara teratur berkhotbah tentang "bahaya agama"; majalah dan terbitan berkala partai selama tahun 1960-an secara teratur membuat prediksi tentang "kematian yang akan datang" agama melalui revolusi sosialis.

Selama pemerintahan Salah Jadid, para ideolog neo-Ba'athis secara terbuka mengecam agama sebagai sumber dari apa yang mereka anggap sebagai keterbelakangan bangsa Arab. Setelah kemarahan rakyat terhadap kebijakan anti-agama Jadid yang terang-terangan, Hafez al-Assad mulai meredakan program sekularisasi selama tahun 1970-an, dengan menggandeng beberapa ulama pro-pemerintah seperti Ramadan al-Bouti untuk melawan oposisi Islam dan memberi mereka sejumlah otonomi dari rezim. Bersamaan dengan itu, rezim memulai "nasionalisasi" wacana keagamaan melalui jaringan ulama yang loyal, dan mengutuk siapa pun yang menyimpang dari "versi Islam Ba'athis" yang dipromosikan negara sebagai ancaman bagi masyarakat. Wacana keagamaan yang disponsori negara selama pemerintahan Hafez al-Assad mempromosikan pandangan dunia nasionalis sayap kiri yang berusaha mengutuk kaum Islamis dan memperkuat kesetiaan terhadap presiden Alawi.

 Kritik 
Salah al-Din al-Bitar, seorang anggota kepemimpinan Ba'ath klasik, menyatakan bahwa kudeta Suriah tahun 1966 "menandai berakhirnya politik Ba'ath di Suriah". Pendiri partai Ba'ath Michel Aflaq menyampaikan sentimen yang sama dengan menyatakan, "Saya tidak lagi mengakui partai saya!"

Menurut Jamal al-Atassi, salah seorang pendiri Partai Ba'ath Arab, menyatakan bahwa "Assadisme adalah nasionalisme palsu. Ini adalah dominasi minoritas, dan saya tidak hanya berbicara tentang kaum Alawi, yang mengendalikan sistem saraf masyarakat. Saya juga memasukkan tentara dan mukhabarat. [...] Dan meskipun slogan-slogannya sosialis, negara dijalankan oleh kelas yang telah menghasilkan banyak uang tanpa berkontribusi— parasit borjuis baru."

Presiden Republik Arab Bersatu, Gamal Abdel Nasser, menuduh neo-Ba'athis Suriah melakukan tindakan anti-agama dan sektarianisme.

 Sejarah 

 Dominasi Neo-Ba'ath di partai Ba'ath Suriah: 1963 – 66 
jmpl|Anggota Komite Militer Salim Hatum (kiri), Muhammad Umran (tengah) dan Salah Jadid (kanan) merayakan kemenangan setelah kudeta 1963
Setelah perebutan kekuasaan pada tahun 1963 oleh komite militer neo-Ba'athis, cabang regional Suriah dari partai Ba'ath mengalami faksionalisme dan perpecahan yang parah, yang mengarah pada serangkaian pemerintahan dan konstitusi baru. Salah satu hasil paling penting dari kudeta dan pembersihan berikutnya adalah dominasi komandan Alawi di korps perwira neo-Ba'athis, yang mengambil alih kendali pasukan militer Ba'athis Suriah. Kaum radikal neo-Ba'athis, yang mendominasi struktur regional Suriah dari partai Ba'ath, memulai perebutan kekuasaan melawan pengawal lama partai, yang berpuncak pada kudeta neo-Ba'athis 1966.

Para perwira militer neo-Ba'ath, melalui pengaruh politik dan militer mereka yang meningkat, mulai memulai gerakan pembersihan di seluruh struktur birokrasi negara Suriah dan dengan cepat memonopoli kendali atas berbagai organ partai Ba'ath Suriah. Para Ba'ath militer juga mengambil alih kendali Dewan Komando Revolusioner Nasional, yang menjalankan kekuasaan de facto dalam rezim Ba'ath baru di Suriah. Sayap sipil partai Ba'ath, yang terdiri dari para Ba'ath klasik yang dipimpin oleh Aflaq dan Bitar, memiliki sedikit pengaruh atas arah ideologis cabang regional Suriah. Selama kongres nasional keenam partai Ba'ath, para perwira komite militer Ba'ath, bekerja sama dengan kaum kiri radikal, secara resmi memperoleh kendali ideologis dan politik atas cabang regional Suriah dari partai Ba'ath. Program ideologis dan platform politik yang diadopsi oleh partai Ba'ath Suriah selama Kongres Nasional ke-6 partai Ba'ath pada bulan September 1963 menjadi doktrin resmi neo-Ba'ath dan ideologi negara Suriah Ba'ath. Selanjutnya, rezim Ba'ath mulai menerapkan kebijakan sosial, ekonomi dan politik di seluruh Suriah, yang memaksakan agenda neo-Ba'ath.

Kecenderungan neo-Ba'ath yang sangat kiri memperoleh kendali atas cabang regional Suriah pada Kongres Nasional ke-6 partai Ba'ath tahun 1963, di mana garis keras dari partai-partai regional Suriah dan Irak yang dominan bergabung untuk memaksakan garis kiri radikal, yang menganjurkan penerapan "perencanaan sosialis", "pertanian kolektif yang dijalankan oleh petani", "kendali demokratis pekerja atas alat-alat produksi", sebuah partai yang berbasis pada pekerja dan petani, dan tuntutan-tuntutan lain yang mencerminkan emulasi sosialisme gaya Soviet. Dalam sebuah serangan berkode pada Michel Aflaq, kongres tersebut juga mengutuk "keunggulan ideologis", mengkritik latar belakang kelas menengahnya, di dalam partai. Aflaq, yang marah pada transformasi partainya ini, mempertahankan peran kepemimpinan nominal, tetapi Komando Nasional secara keseluruhan berada di bawah kendali kaum radikal.

Sejalan dengan sifat pelopor klandestin mereka, neo-Ba'athis mengabaikan upaya untuk mendapatkan dukungan rakyat dan bergerak untuk mengonsolidasikan kendali mereka atas aparat militer Ba'athis Suriah. Ratusan perwira militer Suriah dibersihkan, dan rekrutan neo-Ba'athis ditempatkan di posisi senior Angkatan Bersenjata Arab Suriah. Sebagian besar perwira Ba'athis yang baru direkrut berasal dari pedesaan atau dari kelas sosial rendah. Korps perwira neo-Ba'athis sebagian besar memiliki latar belakang pedesaan dan banyak rekrutan Ba'athis adalah "kerabat dari perwira minoritas terkemuka". Gerakan neo-Ba'athis memiliki karakter minoritas dan didominasi oleh rekrutan pedesaan Alawi, Druze, dan Isma'ili dari pedesaan. Lawannya terutama adalah Muslim Sunni dan non-Sunni dari latar belakang perkotaan.

Setelah mengusir kaum Aflaq selama Kongres Partai Ba'ath Nasional ke-6, Komite Militer dan para pendukungnya menggabungkan bentuk Ba'athisme radikal baru – Ba'athisme yang sangat dipengaruhi oleh Marxisme–Leninisme - sebagai ideologi resmi cabang regional Suriah dari partai Ba'ath. Bentuk baru Ba'athisme ini menekankan pada "revolusi di satu negara" daripada tujuan Ba'ath klasik tentang persatuan Pan-Arab. Pada saat yang sama, Kongres Nasional ke-6 menerapkan resolusi yang menekankan pelaksanaan revolusi sosialis di Suriah. Di bawah bentuk sosialisme ini, neo-Ba'athis membayangkan pembentukan sistem ekonomi terencana gaya Soviet, nasionalisasi bank, perdagangan luar negeri, industri besar dan menengah, dll. serta penggantian perusahaan swasta dengan perencanaan dan investasi negara. Mereka percaya bahwa kebijakan ini akan mengakhiri eksploitasi tenaga kerja, bahwa kapitalisme akan lenyap, dan dalam bidang pertanian mereka membayangkan sebuah rencana di mana tanah diberikan "kepada siapa saja yang mengerjakannya". Perubahan-perubahan ini dan lainnya membentuk kembali Partai Ba'ath Suriah menjadi organisasi Leninis.

Sayap kiri partai Ba'ath Suriah berpendapat bahwa kaum borjuis tidak akan pernah bisa dimenangkan kecuali mereka diberi kontrol penuh atas perekonomian. Perebutan kekuasaan antara kaum Aflaq yang mendominasi Komando Nasional Partai Ba'ath dan kaum radikal yang mendominasi Komando Regional Partai Ba'ath Suriah inilah yang berujung pada kudeta neo-Ba'ath pada tahun 1966. Antara tahun 1963 dan 1966, kaum radikal neo-Ba'ath, yang mengendalikan aparat militer Ba'ath Suriah, secara bertahap mengumpulkan kekuasaan dan pengaruh dalam sayap regional Suriah dari partai Ba'ath.

Menurut Munif al-Razzaz, sekretaris jenderal terakhir dari Komando Nasional Partai Ba'ath yang asli, sejak tahun 1961 dan seterusnya, terdapat dua partai Ba'ath – "Partai Ba'ath militer dan Partai Ba'ath, dan kekuasaan sesungguhnya berada di tangan yang pertama." Ia juga berpendapat bahwa Ba'ath militer "tidak lebih dari sekadar kelompok militer dengan pengikut sipil; dan bahwa sejak pendirian awal Komite Militer oleh para perwira Suriah yang tidak puas yang diasingkan di Kairo pada tahun 1959, rangkaian peristiwa dan korupsi total Ba'athisme berjalan dengan logika yang tidak dapat ditoleransi."

 Kudeta Neo-Ba'ath tahun 1966 dan perpecahan Partai Ba'ath 
Kudeta neo-Ba'ath 1966 menandai transformasi struktural lengkap dari cabang regional Partai Ba'ath di Suriah menjadi organisasi neo-Ba'ath militeris yang menjadi independen dari Komando Nasional partai Ba'ath asli. Setelah perebutan kekuasaan dengan kekerasan, yang mengakibatkan terbunuhnya sekitar 400 orang, komite militer neo-Ba'ath membersihkan pemimpin lama Ba'ath seperti Michel Aflaq dan Salah al-Din Bitar. Kudeta ini menyebabkan perpecahan permanen antara cabang regional Partai Ba'ath di Suriah dan Irak, dan banyak pemimpin Ba'ath Suriah membelot ke Irak.

Penggulingan Aflaq, Bitar, dan Komando Nasional menjadi perpecahan terdalam dalam sejarah gerakan Ba'ath. Kudeta 1966 membawa generasi baru pemimpin kiri radikal ke tampuk kekuasaan yang memiliki tujuan ideologis berbeda dari pendahulu mereka. Sementara Aflaq dan Bitar masih memiliki pendukung di Suriah dan di Cabang Regional non-Suriah, mereka terhambat oleh kurangnya sarana keuangan – Cabang Regional Suriah neo-Ba'athis dari partai Ba'ath telah mendanai mereka sejak 1963. Jadid dan para pendukungnya sekarang memiliki negara Ba'athis Suriah di bawah kendali politik formal mereka. Sementara neo-Ba'athis secara teoretis mampu mendirikan organisasi partai baru atau memaksa pendapat pro-Aflaq, ini gagal berhasil karena sebagian besar cabang regional partai Ba'ath mengubah kesetiaan mereka ke Baghdad. Pada akhir tahun 1966, Kongres Nasional pertama pasca-Aflaqite, yang secara resmi disebut Kongres Nasional ke-9, diadakan, dan Komando Nasional yang baru dipilih. Setelah kudeta neo-Ba'athis tahun 1966, Komando Nasional tunduk pada Komando Regional Suriah, kecuali namanya, dan tidak lagi memiliki peran efektif dalam politik Arab atau Suriah.

Setelah pengasingan Komando Nasional, beberapa anggotanya, termasuk Hafiz, mengadakan Kongres Nasional Ba'ath ke-9 (untuk membedakannya dari "Kongres Nasional ke-9" Suriah) dan memilih Komando Nasional yang baru, dengan Aflaq, yang tidak menghadiri kongres tersebut, sebagai Sekretaris Jenderal Komando Nasional. Bagi orang-orang seperti Bitar dan Razzaz, pengasingan dari Suriah terlalu berat, dan mereka meninggalkan partai. Michel Aflaq pindah ke Brasil, tinggal di sana sampai tahun 1968.

Ketika Komando Nasional partai Ba'ath digulingkan pada tahun 1966, Cabang Regional Irak dari partai Ba'ath tetap mendukung apa yang mereka lihat sebagai "kepemimpinan sah" Michel Aflaq. Ketika partai Ba'ath Irak memperoleh kekuasaan pada tahun 1968 dalam Revolusi 17 Juli tidak ada upaya yang dilakukan untuk penggabungan, untuk mencapai tujuan mereka yang seharusnya berupa persatuan Arab, atau rekonsiliasi dengan Ba'ath Suriah. Setelah pembentukan pemerintahan Ba'ath di Irak, banyak anggota gerakan Ba'ath yang didominasi Suriah membelot ke mitranya di Irak, sedikit atau tidak ada Ba'ath yang setia kepada Irak yang mencoba untuk mengubah kesetiaannya ke Damaskus. Alasan untuk ini adalah bahwa mereka yang membelot dari Damaskus setia kepada Komando Nasional lama, Aflaq. Beberapa anggota lama seperti Bitar, Hafiz, Shibli al-Aysami dan Elias Farah, pernah mengunjungi Irak atau mengirim ucapan selamat kepada Ahmed Hassan al-Bakr, Sekretaris Regional Komando Regional Irak . Aflaq tidak mengunjungi Irak sampai tahun 1969, tetapi sejak akhir tahun 1970, ia menjadi pejabat Ba'ath Irak yang terkemuka, meskipun ia tidak pernah memperoleh kekuasaan pengambilan keputusan.

Sejak awal, rezim neo-Ba'athis di Damaskus meluncurkan kampanye propaganda Ba'athis yang sangat anti-Irak, yang ditanggapi oleh rekan-rekan mereka di Baghdad. Partai Ba'ath Suriah mengecam Aflaq sebagai "pencuri" dan mengklaim bahwa ia telah mencuri ideologi Ba'athis dari Zaki al-Arsuzi dan menyatakannya sebagai miliknya sendiri, dengan Assad memuji Arsuzi sebagai pendiri utama pemikiran Ba'athis. Cabang Regional Irak, bagaimanapun, masih menyatakan Aflaq sebagai pendiri Ba'athisme. Assad menyebut Arsuzi sebagai "orang Suriah terhebat pada masanya" dan mengklaimnya sebagai "orang pertama yang menganggap Ba'ath sebagai gerakan politik." Bitar dijatuhi hukuman mati "in absentia" pada tahun 1969, dan Aflaq dijatuhi hukuman mati in absentia pada tahun 1971 oleh rezim Assad. Cabang Regional Suriah juga mendirikan patung Arsuzi tidak lama setelah kudeta tahun 1966. Meskipun demikian, mayoritas Ba'athis di luar Suriah tetap memandang Aflaq, bukan Arsuzi, sebagai pendiri utama Ba'athisme.

Ketika partai Ba'ath Irak merebut kekuasaan pada tahun 1968, partai Ba'ath Suriah menanggapi dengan tidak menyebutkan dalam siaran persnya bahwa sebuah organisasi Ba'ath telah mengambil alih kekuasaan di Irak. Misalnya, disebutkan bahwa Bakr menjadi presiden Irak, tetapi tidak menyebutkan afiliasi partainya, dan sebaliknya menyebut insiden itu sebagai kudeta militer. Sementara Ba'ath Suriah menyangkal memberikan legitimasi apa pun kepada Ba'ath Irak, para Ba'ath Irak lebih bersifat mendamaikan. Propaganda anti-Ba'ath Irak mencapai puncak baru di dalam Ba'ath Suriah pada saat yang sama ketika Assad memperkuat posisinya di dalam partai dan negara.

 Konflik Assad-Jadid: 1966 – 1970 
Setelah Perang Enam Hari tahun 1967, ketegangan antara Salah Jadid dan Hafez al-Assad meningkat, dan al-Assad beserta para pengikutnya semakin kuat karena pengaruh mereka terhadap militer. Pada akhir tahun 1968, para pengikut Assad mulai membubarkan jaringan pendukung Jadid, menghadapi perlawanan yang tidak efektif dari cabang sipil partai yang masih berada di bawah kendali Jadid.

 Pemerintahan Assad: 1970 – 2024 

 Kudeta Assadis 1970 
Polarisasi kekuasaan ganda di Suriah yang dipimpin oleh Partai Ba'ath antara Hafez al-Assad dan Salah Jadid terus berlanjut hingga kudeta yang dilakukan oleh rezim Assad pada bulan November 1970, ketika al-Assad menggulingkan dan memenjarakan Atassi dan Jadid. Ia kemudian memulai proyek pembangunan institusi yang cepat, membuka kembali parlemen dan mengadopsi konstitusi permanen bagi negara tersebut, yang telah diperintah oleh keputusan militer dan dokumen konstitusional sementara sejak tahun 1963.

 Perang Yom Kippur 
Pemerintahan Hafez al-Assad ditandai dengan pengabaian virtual ideologi Pan-Arab; menggantinya dengan doktrin transformasi sosialis dan memberikan prioritas utama dalam membangun masyarakat sosialis di Suriah. Partisipasi politik terbatas pada Front Progresif Nasional, koalisi penguasa partai Baath Suriah dan Marxis-Leninis; mengakar kuat dalam Blok Soviet. Partai tersebut juga mulai membangun kultus individu di sekitar Assad dan membawa elite angkatan bersenjata di bawah cengkeraman Assad dan korps perwira diisi oleh loyalis Alawi, yang selanjutnya mengasingkan mayoritas Sunni dari partai. Ketika Hafez al-Assad berkuasa pada tahun 1971, tentara mulai memodernisasi dan berubah. Dalam 10 tahun pertama pemerintahan Assad, tentara meningkat sebesar 162%, dan sebesar 264% pada tahun 2000. Pada satu titik, 70% dari PDB negara itu hanya diberikan kepada tentara. Pada tanggal 6 Oktober 1973, Suriah dan Mesir memulai Perang Yom Kippur melawan Israel. Pasukan Pertahanan Israel membalikkan perolehan awal Suriah dan maju lebih jauh ke wilayah Suriah. Desa Quneitra sebagian besar dihancurkan oleh tentara Israel.

 Pemberontakan Islam di Suriah 
jmpl|Foto jenderal militer Suriah Hafez al-Assad selama kudeta tahun 1970
Pada akhir 1970-an, aparatur negara rezim neo-Ba'ath di bawah Assad telah terkonsolidasi menjadi orientasi anti-Sunni. Propaganda resmi menghasut petani Alawi melawan pemilik tanah Sunni yang kaya dan secara teratur menyebarkan stereotip pedagang dan industrialis Sunni, menggambarkan mereka sebagai musuh nasionalisasi dan revolusi sosialis. Kepahitan terhadap rezim Assadis dan elite Alawi di neo-Ba'ath dan angkatan bersenjata menyebar luas di antara mayoritas Sunni, yang meletakkan dasar bagi perlawanan Islam. Pemimpin terkemuka Ikhwanul Muslimin seperti Issam al-Attar dipenjara dan diasingkan. Sebuah koalisi ulama Sunni tradisional Suriah, revolusioner Ikhwanul Muslimin dan aktivis Islam membentuk Front Islam Suriah pada tahun 1980 dengan tujuan menggulingkan Assad melalui Jihad dan mendirikan negara Islam. Pada tahun yang sama, Hafez secara resmi mendukung Iran dalam perangnya dengan Irak dan secara kontroversial mulai mengimpor pejuang dan kelompok teror Iran ke Lebanon dan Suriah. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan sosial di dalam negeri yang akhirnya berubah menjadi pemberontakan Islam pada tahun 1982; dipimpin oleh Front Islam. Rezim tersebut menanggapinya dengan membantai penduduk Sunni di Hama dan Aleppo serta membombardir sejumlah masjid, menewaskan sekitar 20.000–40.000 warga sipil. Pemberontakan tersebut ditumpas secara brutal dan Assad menganggap Ikhwanul Muslimin telah dihancurkan.

 Aliansi Soviet 
Suriah di bawah Hafez al-Assad adalah sekutu Soviet yang setia dan secara tegas memihak Blok Soviet selama puncak Perang Dingin. Uni Soviet melihat Suriah sebagai poros strategi Timur Tengahnya dan menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama pada tahun 1980; secara langsung berkomitmen pada pertahanan Suriah dan menggabungkan angkatan bersenjata Suriah ke dalam standar Soviet. Sementara itu, Hafez berkomitmen pada kebijakan ekonomi dan luar negeri sosialis; dan merupakan salah satu dari sedikit otokrat yang secara terbuka mendukung invasi Soviet ke Afghanistan. Berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet memberikan pukulan telak bagi Assad, yang tetap mempertahankan nostalgia terhadap tatanan sosialis lama yang dipimpin Soviet. Assad terus memerintah Suriah hingga kematiannya pada tahun 2000, dengan memusatkan kekuasaan di kepresidenan negara.

 Pendudukan Suriah di Lebanon 
Suriah diundang ke Lebanon oleh presidennya, Suleiman Frangieh, pada tahun 1976, untuk campur tangan di pihak pemerintah Lebanon melawan pejuang gerilya Organisasi Pembebasan Palestina dan pasukan Maronit Lebanon di tengah Perang Saudara Lebanon. Pasukan Penangkal Arab (ADF) awalnya terdiri dari inti Suriah, hingga 25.000 tentara, dengan partisipasi oleh beberapa negara Liga Arab lainnya yang hanya berjumlah sekitar 5.000 tentara. Pada akhir tahun 1978, setelah Liga Arab memperpanjang mandat Pasukan Penangkal Arab, Sudan, Saudi dan Uni Emirat Arab mengumumkan niat untuk menarik pasukan dari Lebanon, memperpanjang masa tinggal mereka hingga bulan-bulan awal tahun 1979 atas permintaan pemerintah Lebanon. Pasukan Libya pada dasarnya ditinggalkan dan harus menemukan jalan pulang sendiri, dan dengan demikian ADF menjadi pasukan Suriah murni, meskipun itu termasuk Tentara Pembebasan Palestina. Setahun setelah Israel menginvasi dan menduduki Lebanon Selatan selama Perang Lebanon 1982, pemerintah Lebanon gagal memperpanjang mandat ADF, sehingga secara efektif mengakhiri keberadaannya, meskipun bukan kehadiran militer Suriah atau Israel di Lebanon. Akhirnya kehadiran Suriah dikenal sebagai pendudukan Suriah di Lebanon .

Pasukan Suriah bertahan di Lebanon selama perang saudara di Lebanon, dan akhirnya membawa sebagian besar negara itu di bawah kendali Suriah sebagai bagian dari perebutan kekuasaan dengan Israel, yang telah menduduki wilayah Lebanon Selatan pada tahun 1978. Pada tahun 1985, Israel mulai menarik diri dari Lebanon, sebagai akibat dari pertentangan domestik di Israel dan tekanan internasional. Setelah penarikan ini, Perang Kamp meletus, dengan Suriah melawan mantan sekutu Palestina mereka. Pendudukan Suriah di Lebanon berlanjut hingga tahun 2005.

 Upaya diplomatik 
Dalam perubahan besar dalam hubungan dengan negara-negara Arab lainnya dan dunia Barat, Suriah berpartisipasi dalam Perang Teluk yang dipimpin Amerika Serikat melawan Saddam Hussein. Negara tersebut berpartisipasi dalam Konferensi Madrid multilateral tahun 1991, dan selama tahun 1990-an terlibat dalam negosiasi dengan Israel bersama dengan Palestina dan Yordania. Negosiasi ini gagal, dan tidak ada lagi pembicaraan langsung antara Suriah dan Israel sejak pertemuan Presiden Hafiz al-Assad dengan Presiden Bill Clinton di Jenewa pada tahun 2000.

 Masa kepresidenan Bashar al-Assad 
Hafez al-Assad meninggal pada 10 Juni 2000. Putranya, Bashar al-Assad, terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum di mana ia maju tanpa lawan. Pemilihannya melihat lahirnya Musim Semi Damaskus dan harapan reformasi, tetapi pada musim gugur 2001, pihak berwenang telah menekan gerakan tersebut, memenjarakan beberapa intelektual terkemukanya. Sebaliknya, reformasi telah dibatasi pada beberapa reformasi pasar. Pada tanggal 5 Oktober 2003, Israel mengebom sebuah situs dekat Damaskus, mengklaim itu adalah fasilitas pelatihan teroris bagi anggota Jihad Islam.  Pada bulan Maret 2004, Kurdi Suriah dan Arab bentrok di kota al-Qamishli di timur laut. Tanda-tanda kerusuhan terlihat di kota Qamishli dan Hasakeh. Pada tahun 2005, Suriah mengakhiri kehadiran militernya di Lebanon. Pembunuhan Rafik Hariri pada tahun 2005 menyebabkan kecaman internasional dan memicu Intifada populer di Lebanon , yang dikenal sebagai "Revolusi Aras" yang memaksa rezim Assad untuk menarik 20.000 tentara Suriah di Lebanon dan mengakhiri pendudukan militer selama 29 tahun di Lebanon. Pada tanggal 6 September 2007, jet tempur asing, yang diduga milik Israel, dilaporkan melakukan Operasi Kebun Buah terhadap reaktor nuklir yang diduga sedang dibangun oleh teknisi Korea Utara.

 Perang saudara Suriah 
jmpl|Situasi militer pada bulan Desember 2015. Wilayah yang dikuasai ISIS berwarna abu-abu.
Perang saudara Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari Musim Semi Arab yang lebih luas, gelombang pergolakan di seluruh Dunia Arab. Demonstrasi publik di seluruh Suriah dimulai pada 26 Januari 2011 dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjuk rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan diakhirinya hampir lima dekade kekuasaan Partai Ba'ath . Sejak musim semi 2011, pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan, dan beberapa kota dikepung, meskipun kerusuhan terus berlanjut. Menurut beberapa saksi, tentara, yang menolak untuk menembaki warga sipil, dieksekusi secara singkat oleh Tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan geng-geng bersenjata karena menyebabkan masalah. Sejak awal musim gugur 2011, warga sipil dan pembelot tentara mulai membentuk unit-unit tempur, yang memulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah. Para pemberontak bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan bertempur dengan cara yang semakin terorganisasi; tetapi, komponen sipil dari oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisasi.

Pemberontakan ini memiliki nada sektarian, meskipun tidak ada faksi dalam konflik tersebut yang menggambarkan sektarianisme sebagai memainkan peran utama. Oposisi didominasi oleh Muslim Sunni, sedangkan tokoh pemerintah terkemuka adalah Alawi, yang berafiliasi dengan Islam Syiah. Akibatnya, oposisi memenangkan dukungan dari negara-negara Muslim Sunni, sedangkan pemerintah secara terbuka didukung oleh Iran yang didominasi Syiah dan Hizbullah Lebanon. Menurut berbagai sumber, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, hingga 13.470–19.220 orang telah terbunuh, sekitar setengahnya adalah warga sipil, tetapi juga termasuk 6.035–6.570 kombatan bersenjata dari kedua belah pihak dan hingga 1.400 pengunjuk rasa oposisi. Banyak lagi yang terluka, dan puluhan ribu pengunjuk rasa telah dipenjara. Menurut rezim Assad, antara Maret 2011 dan Mei 2012, 9.815–10.146 orang, termasuk 3.430 anggota pasukan keamanan, 2.805–3.140 pemberontak dan hingga 3.600 warga sipil, tewas dalam pertempuran dengan apa yang rezim Ba'ath gambarkan sebagai "kelompok teroris bersenjata." Untuk melarikan diri dari kekerasan, puluhan ribu pengungsi Suriah telah meninggalkan negara itu ke negara tetangga Yordania, Irak dan Lebanon,  juga ke Turki.  Total jumlah resmi pengungsi Suriah menurut PBB mencapai 42.000 pada saat itu, sementara jumlah tidak resmi mencapai sebanyak 130.000.

 Runtuhnya pemerintahan dan pemberontakan 
jmpl|Situasi militer setelah dimulainya serangan oposisi pada akhir tahun 2024.
Pada 27 November 2024, kekerasan kembali berkobar. Kelompok pemberontak, yang dipimpin oleh kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dan Tentara Nasional Suriah (SNA) yang didukung Turki, telah menguasai Aleppo, yang memicu kampanye serangan udara balasan oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang didukung oleh Rusia. Serangan tersebut, yang menargetkan pusat-pusat populasi dan beberapa rumah sakit di kota Idlib yang dikuasai pemberontak , mengakibatkan sedikitnya 25 kematian, menurut kelompok penyelamat White Helmets. Negara-negara NATO mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan perlindungan warga sipil dan infrastruktur penting untuk mencegah pengungsian lebih lanjut dan memastikan akses kemanusiaan. Mereka menekankan perlunya mendesak akan solusi politik yang dipimpin Suriah, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254, yang menganjurkan dialog antara pemerintah Suriah dan pasukan oposisi. Serangan pemberontak, yang dimulai pada 27 November 2024, melanjutkan kemajuannya ke Provinsi Hama setelah mereka merebut Aleppo. Pemerintahan Bashar al-Assad digulingkan pada 8 Desember 2024 setelah Damaskus direbut oleh oposisi Suriah. Partai Ba'ath menghentikan aktivitasnya di Suriah setelah pasukan pemberontak yang dipimpin Islam menggulingkan pemerintahan Assad.

Pada akhir Desember 2024, pemberontakan oleh loyalis rezim Assad yang digulingkan dimulai di Suriah Barat melawan pemerintah transisi Suriah. Pada tanggal 26 Desember 2024, Mohammad Kanjo Hassan, pemimpin pemberontakan ditangkap di kota Khirbet al-Ma'zah bersama dengan 20 loyalisnya.

 Lihat juga 

 Ba'thisme
 Saddamisme — varian Ba'athisme dari Irak

 Referensi