Dewan Nasional Perubahan Iklim

Dewan Nasional Perubahan Iklim adalah lembaga nonstuktural Indonesia di bidang lingkungan hidup.

Sejarah
Dewan Nasional Perubahan Iklim dibentuk dengan tujuan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan untuk memperkuat posisi Indonesia di forum internasional dalam pengendalian perubahan iklim. Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) pada tahun 2008, satu tahun setelah Bali COP-13. Pembentukan Pokja-pokja DNPI yang merupakan wakil-wakil terpilih dari Kementrian/Lembaga Pemerintah, Akademisi dan LSM pada hakikatnya membagi tugas pokok dan fungsi yang perlu ditangani terkait dengan isu perubahan iklim.

Tugas dan fungsi
Dewan Nasional Perubahan Iklim mempunyai tugas, diantaranya:
merumuskan kebijakan nasional, strategi, program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim;
mengkoordinasikan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pengendalian perubahan iklim yang meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi dan pendanaan;
merumuskan kebijakan pengaturan mekanisme dan tata caraperdagangan karbon;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan iklim;
memperkuat posisi Indonesia untuk mendorong negara-negara maju untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.

Susunan organisasi
Susunan keanggotaan DNPI terdiri dari:
Ketua: Presiden Republik Indonesia
Wakil Ketua:
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Ketua Harian: Rachmat Witoelar

Anggota:
Menteri Sekretaris Negara
Sekretaris Kabinet
Menteri Lingkungan Hidup 
Menteri Keuangan
Menteri Dalam Negeri
Menteri Luar Negeri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Kehutanan
Menteri Pertanian
Menteri Perindustrian
Menteri Pekerjaan Umum
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS 
Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Perdagangan
Menteri Riset dan Teknologi 
Menteri Perhubungan
Menteri Kesehatan
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika

Dalam pelaksanaan tugas DNPI dibantu kelompok kerja berbagai bidang:

Kelompok Kerja Adaptasi;
Kelompok Kerja Mitigasi;
Kelompok Kerja Alih Teknologi;
Kelompok Kerja Pendanaan;
Kelompok Kerja Post Kyoto 2012;
Kelompok Kerja Kehutanan dan Alih Guna Lahan.

Pengalihfungsian ke Kementerian
DNPI bersamaan dengan Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut BP (REDD+) dilebur ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015.

Referensi

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia