Leyes Fundamentales del Reino

Leyes Fundamentales del Reino () adalah seperangkat hukum konstitusional de facto yang mengatur kekuasaan rezim kediktatoran Generalissimo Francisco Franco di Spanyol. Pada tahun 1977, selama transisi menuju demokrasi, undang-undang kedelapan dengan status yang sama dengan undang-undang lainnya diberlakukan, mengubah kerangka legislatif untuk mempercepat proses reformasi politik. Alih-alih seperti konstitusi pada umumnya, undang-undang tersebut berbentuk fuero, sebuah konsep hukum khas Spanyol yang berasal dari abad pertengahan dengan berbagai makna, karena undang-undang tersebut belum dikembangkan atau disetujui oleh perwakilan terpilih.

Undang-Undang Dasar ini akhirnya dicabut oleh Konstitusi Spanyol tahun 1978.

Delapan hukum tersebut adalah:

 Fuero Buruh Tahun 1938: Dipengaruhi oleh Piagam Buruh Italia tahun 1927, undang-undang ini mengatur kondisi kerja dan kehidupan ekonomi Spanyol. Meskipun menetapkan upah minimum dan batasan lamanya hari kerja, konsesi ini tunduk pada kepentingan nasional.
 Undang-Undang Pembentukan Cortes Tahun 1942: Dibuat dengan tujuan untuk mengantisipasi kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II. Undang-undang ini membentuk kembali Cortes sebagai instrumen kolaborasi terbatas, untuk membuat dan mengumumkan undang-undang baru. Cortes pertama di Spanyol di bawah pemerintahan Franco diresmikan pada tanggal 18 Juli 1942.
 Fuero tentang Rakyat Spanyol Tahun 1945: Menetapkan hak dan kewajiban rakyat Spanyol. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kesan demokratisasi formal pada Konferensi Potsdam.
 Undang-Undang Referendum Nasional Tahun 1945: Menetapkan penggunaan referendum untuk menyelesaikan masalah-masalah penting. Undang-Undang Suksesi mewajibkan penyelenggaraan referendum untuk mengubah undang-undang dasar.
 Undang-Undang Suksesi Kepemimpinan Negara Tahun 1947: Mengatur Suksesi; monarki Spanyol dipulihkan secara de jure. Franco akan tetap menjadi kepala negara seumur hidup. Membentuk Dewan Kerajaan dan Dewan Perwalian. Undang-undang tersebut disetujui melalui referendum pada tanggal 6 Juli 1947.
 Undang-Undang Prinsip-Prinsip Gerakan Nasional Tahun 1958: Menetapkan beberapa prinsip pengorganisasian peradilan di Spanyol pada masa pemerintahan Franco, dan mengabadikan prinsip-prinsip Francoisme itu sendiri ke dalam hukum.
 Undang-Undang Organik Negara Tahun 1967: Menetapkan tujuan negara dan menetapkan kekuasaan serta tugas Kepala Negara, serta secara resmi membentuk jabatan Kepala Pemerintahan. Undang-undang ini disetujui melalui referendum pada tanggal 14 Desember 1966.
 Undang-Undang Reformasi Politik Tahun 1977: Reformasi politik dimulai pada tahun 1976. Undang-undang ini menetapkan persyaratan minimum untuk pemilihan Cortes baru melalui hak pilih universal, dan memberinya wewenang untuk melaksanakan reformasi konstitusional transisi. Undang-undang tersebut disetujui melalui referendum pada tanggal 15 Desember 1976. Dengan demikian, pada masa pecahnya Negara, struktur hukum yang ada digunakan untuk menciptakan monarki parlementer.

 Bibliografi 
 «El franquismo» Leyes fundamentales del Estado franquista. Infoguerracivil.com. Consultado el 31 de agosto de 2009.

  Pranala luar 
 Fuero Buruh (1938) 
 Undang-Undang Pembentukan Cortes (1942) 
 Fuero tentang Rakyat Spanyol (1945)  
 Undang-Undang Referendum Nasional (1945) 
 Undang-Undang Suksesi Kepemimpinan Negara (1947)  
 Undang-Undang Prinsip-Prinsip Gerakan Nasional (1958) 
 Undang-Undang Organik Negara (1967)