Perubahan Konstitusi Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 45) telah diamandemen sebanyak empat kali sejak dibuat, di mana seluruh amendemen tersebut disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 1999–2002.

Tata cara amendemen UUD 45 tercantum pada pasal 37 UUD 45. Amendemen dilakukan sepenuhnya oleh seluruh komponen legislatif yaitu MPR yang merupakan gabungan dari dua komponen yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

 Prosedur amendemen 
Tata cara amendemen UUD 45 diatur dalam Pasar 37 UUD 45. Prosedur tersebut dibuat saat amendemen UUD 45 keempat pada tahun 2002.

Pasal 37 UUD 45 menyebutkan bahwa amendemen membutuhkan usulan dari setidaknya sepertiga dari jumlah keseluruhan anggota MPR secara tertulis dengan menyebutkan tujuan amendemen dan alasannya. Kuorum dari sidang istimewa amendemen UUD 45 adalah dua pertiga dari anggota MPR sedangkan usulan amendemen hanya membutuhkan suara mayoritas sederhana (50%+1) untuk disahkan oleh MPR. Sebelumnya dibutuhkan persetujuan mayoritas dari dua pertiga anggota agar amendemen disetujui tetapi hal tersebut diubah menjadi mayoritas sederhana pada amendemen UUD 45 keempat.

Pasal 37 UUD 45 juga menegaskan satu-satunya bagian UUD yang tidak boleh diubah adalah mengubah sifat negara Indonesia sebagai negara kesatuan.

 Sejarah 
jmpl|350x350px| Sistem politik Indonesia sebelum dan sesudah amendemen konstitusi. Amendemen berikutnya mengurangi kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang saat itu tertinggi untuk menyempurnakan pemisahan kekuasaan di negara ini.
UUD 45 digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 untuk waktu yang sangat pendek sebagai dasar pembentukan Republik Indonesia Serikat dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia pada Era Demokrasi Liberal (1950–1959). UUD 45 kembali berlaku pasca keluarnya Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959 pada 5 Juli 1959 sebagai jalan keluar kegagalan Konstituante Republik Indonesia membuat UUD baru menggantikan UUD Sementara 1950.

Pada era Orde Baru, otoritas berkomitmen untuk tidak melakukan amendemen terhadap UUD 45, karena mereka menganggap UUD 45 merupakan sebuah produk final dan "kesuciannya" harus dijaga. Meskipun MPR menegaskan pendiriannya untuk tidak mengubah UUD 45 tetapi melalui TAP MPR 1/1983 MPR menuliskan tata cara untuk mengubah UUD 45 yaitu usulan perubahan harus diajukan oleh minimal 4 fraksi (dari 5 fraksi) dan harus dihadiri oleh 2/3 anggota MPR agar perubahan bisa disahkan. Setelah pengesahan awal, undang-undang tersebut selanjutnya mengamanatkan referendum konstitusi yang disahkan oleh Presiden untuk dilakukan, dengan syarat mayoritas ganda sebesar 90% dari jumlah pemilih dan suara dukungan. Jika ambang batas tercapai, MPR dapat melanjutkan dan menyelesaikan proses amendemen.

Setelah Era Reformasi 1998, rezim baru terbuka terhadap perubahan UUD 45. Peraturan yang mengharuskan pelaksanaan referendum untuk mengamandemen UUD 45 yang disahkan pada 1985 dicabut pada Maret 1999, hal tersebut menyederhanakan proses amendemen UUD 45. Ketua MPR Amien Rais memimpin seluruh persidangan untuk mengamandemen UUD 45 pada periode 1999–2002.

 Amendemen 

 Amendemen pertama 
Amendemen pertama UUD 45 disetujui oleh MPR yang bersidang pada 14–21 Oktober 1999. Pada amendemen pertama ini terdapat sembilan pasal yang diubah yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, and 21.

Amendemen ini memasukan pembatasan masa jabatan lima tahun, dan dapat dipilih satu kali lagi untuk presiden dan wakil presiden serta dan juga memasukan memungkinkan presiden untuk dilantik hanya di hadapan pimpinan MPR dan hakim Mahkamah Agung dalam keadaan luar biasa. Amendemen juga membatasi kekuasaan eksekutif, di mana presiden membutuhkan persetujuan MPR atau Mahkamah Agung untuk beberapa keputusan seperti menunjuk duta besar atau memberikan amnesti.

Amendemen mencabut kekuasaan presiden untuk membuat undang-undang, kekuasaan tersebut sekarang hanya berada di tangan legislatif, di mana presiden memiliki kekuatan hanya untuk mengusulkan undang-undang.

 Amendemen kedua 
Amendemen kedua disahkan oleh MPR pada masa persidangan 7–18 Agustus 2000. Amendemen ini memodifikasi dan menambahkan sebanyak 21 pasal.

Amendemen ini mengakui status otononi daerah di Indonesia serta memperkenalkan pemilihan langsung untuk pemimpin daerah. Amendemen juga meredefinisi fungsi dari DPR dan memisahkan fungsi militer dan polisi. Amendemen kedua memperkenalkan Nusantara sebagai karakter teritorial Indonesia, pasal-pasal baru tentang hak asasi manusia, dan pengakuan status konstitusional terhadap lagu kebangsaan dan lambang negara.

 Amendemen ketiga 
Amendemen kedua disahkan oleh MPR pada masa persidangan 10 November 2000. Amendemen ini memodifikasi 23 pasal dan menambahkan 3 bab.

Amendemen ini memberikan dasar konstitusi untuk pendirian Mahkamah Konstitusi dan menghilangkan pasal mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR sebagai pedoman eksekutif.

 Amendemen keempat 
Amendemen keempat disahkan dalam sidang MPR pada tanggal 1–11 Agustus 2002.

Amendemen keempat menghapus pasal-pasal mengenai Dewan Pertimbangan Agung.

 Amendemen yang diusulkan 
Usulan amendemen ke-5 sudah terdengar sejak perubahan terakhir disahkan pada 2002. dan usulan paling serius muncul pada 2019. Usulan perubahan berfokus pada pengembalian GBHN, memperkuat kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan mengenai kursi kepresidenan. Pada 2021, usulan untuk menghidupkan kembali GBHN mendapatkan banyak dukungan, dengan banyaknya partai berkuasa menyatakan dukungannya untuk amendemen UUD 45.

Tanggapan publik terhadap usulan ini cenderung negatif, karena masyarakat merasa bahwa amendemen tersebut tidak mendesak ditengah pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana seharusnya masalah lain yang lebih mendesak harus diutamakan. Masyarakat juga menyatakan kekhawatiran mereka usulan amendemen juga bisa memodifikasi batasan masa jabatan presiden, karena pada saat itu masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir di mana ia tidak memenuhi syarat untuk dipilih lagi. Untuk melawan ketidaksetujuan masyarakat terhadap amendemen, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyakinkan publik bahwa amendemen hanya akan dilakukan untuk pemberlakukan kembali GBHN.

 Pemulihan pedoman kebijakan negara 
Pada masa Orde Baru, GBHN ditetapkan oleh MPR RI dalam bentuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pedoman pertumbuhan untuk jajaran eksekutif. GBHN dihapus oleh amendemen ke-3 pada tahun 2000 untuk menyempurnakan pemisahan kekuasaan sistem presidensial di Indonesia.

Usulan paling awal untuk memperkenalkan kembali GBHN dibuat pada 2019, dan pada 2021 sebagian besar anggota dari partai pendukung pemerintah memerlukan pemulihan GBHN untuk menjamin rencana pembangunan jangka panjang, karena GBHN hanya ditetapkan oleh ketetapan MPR yang dianggap rentan terhadap pelanggaran oleh eksekutif.

Pihak yang menolak restorasi GBHN berasalan bahwa GBHN tidak diperlukan, karena eksekutif dan legislatif berada diposisi setara, dan MPR tidak boleh memberikan mandat eksekutif seperti MPR memiliki kekuasaan terhadap presiden. Selain itu, mereka juga khawatir keberadaan GBHN akan membuat presiden tunduk kepada MPR RI seperti masa Orde Baru, hal tersebut akan membatalkan pemisahan kekuasaan yang telah dicapai pada masa reformasi 1998 dan amendemen konstitusi yang pernah dilakukan.

 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) didirikan berdasarkan amendemen ketiga UUD 45 pada 2001 dengan mengangkat status kelompok perwakilan daerah di MPR RI sebagai anggota dari majelis tinggi parlemen. Kekuatan DPD lebih lemah dibandingkan dengan majelis tinggi di negara lain, tanggung jawab DPD hanya terkait dengan masalah kedaerahan, tanpa kekuatan untuk membuat undang-undang atau hak veto dibandingkan dengan DPR RI.

Di tengah wacana amendemen konstitusi pada tahun 2020, anggota DPD mendukung amendemen konstitusi untuk memperkuat kewenangan majelis tinggi, memungkinkan sistem dua kamar yang sempurna dan mekanisme checks and balances antara kedua majelis MPR RI.

 Kembali ke UUD 1945 yang asli 
Di kalangan akademisi non-liberal dan mantan pejabat Orde Baru, terdapat keyakinan umum bahwa keempat amendemen UUD 1945 didasarkan pada liberalisme dan karenanya bertentangan dengan Pancasila, filsafat negara Indonesia. Oleh karena itu, mereka menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Pendukung pandangan tersebut termasuk Kaelan, seorang profesor filsafat di Universitas Gadjah Mada; Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Indonesia; dan Prabowo Subianto, seorang calon presiden untuk pemilihan umum 2014, 2019 dan 2024.

 Referensi 

Kategori:Politik Indonesia
Kategori:Hukum di Indonesia