Kerajaan Karang

Kerajaan (Kedjuruan) Karang Negeri Tamiang adalah sebuah kerajaan Melayu yang pernah berdiri di sebagian wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
 Sejarah 

 Pendirian 
Kerajaan (Kedjuruan) Karang Negeri Tamiang merupakan salah satu Kerajaan berstatus Swapradja (Zelfbestuur) dari 267 Kerajaan yang pernah  berdiri di Indonesia dengan eksistensi atau periode kedaulatannya hingga tahun 1945. Berdirinya Kerajaan Karang berawal dari Raja Tamiang terakhir Raja Pendekar Seri Mengkuta Alam yang sudah berusia lanjut dan Putra Mahkota Kerajaan Tamiang yang belum akil baligh. Maka dari itu, Raja Pendekar mengadakan sidang istimewa bersama dengan pembesar Kerajaan Tamiang dan disepakati mengangkat menantu sekaligus anak angkat Raja Pendekar yaitu Proomshah yang menjadi Raja Muda di Kerajaan Tamiang. Proomshah menikahi salah satu Putri Kerajaan Tamiang yang bernama Puteri Seri Mayang Mengurai.

Pada tahun 1558, setelah kemangkatan Raja Pendekar Seri Mengkuta Alam, Proomshah dinobatkan menjadi Raja Tamiang dan Raja di wilayah Kerajaan Karang. Lalu, Kerajaan Tamiang dipimpin anak keturunan dari Raja Proomshah hingga di masa Raja Tan Kuala.

 Perpecahan 
Perselisihan terjadi antara Raja Tan Kuala dengan Raja Penita dari Kerajaan (Kedjuruan) Muda. Raja Penita menuntut haknya berdasarkan silsilah yang menurutnya ia berhak menjadi Raja Tamiang. Karena itu, kedua Raja menemui Sultanah Kemalat Shah Ratu Kesultanan Aceh yang menjabat saat itu untuk menyelesaikan sengketa. Akhirnya Sultanah Kemalat Syah memutuskan dan mengakui keduanya menjadi Raja Tamiang dengan memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing.

Raja Tan Kuala diakui sebagai Raja yang berkuasa atas wilayah sungai Simpang Kanan dengan ketentuan dari puncak gunung hijau tertinggi (dataran tinggi Leuser) hingga ke laut yang batasnya adalah sungai Tamiang. Segala aliran air yang mengalir melalui sungai kecil menuju Simpang Kanan menjadi wilayah Kerajaan Karang. Sedangkan Raja Penita juga diakui sebagai raja yang berkuasa di wilayah sungai Simpang Kiri dengan ketentuan yang sama, yaitu dari puncak gunung hijau tertinggi hingga ke laut. Segala aliran air yang mengalir melalui sungai kecil menuju Simpang Kiri menjadi wilayah Kerajaan Tamiang Hulu yang kelak dipimpin oleh Raja Penita.

 Perlawanan terhadap Belanda 
Pada masa pemerintahan Raja Ben Raja, bersama dengan Putra Mahkota Kerajaan Karang Tuanku Raja Silang serta saudaranya yaitu Raja Umar bergelar Pangeran Bendahara, Tengku Ta'juddin bergelar Pangeran Tanjung, dan Tengku Syamsuddin bergelar Pangeran Khalifah mendukung Kesultanan Aceh dalam mengusir kolonial Belanda, menjaga wilayah paling timur dari Kesultanan Aceh. Puncaknya terjadi pada tahun 1893, Raja Ben Raja bersama Laskar Rakyat Tamiang berperang melawan kolonial Belanda. Perang ini disebut oleh kolonial Belanda Tamiang Expeditie 1893.

Akibat dari perang ini, Kerajaan Karang mendapat banyak kerugian, diantaranya:
Putri Diraja Karang, Tengku Intan Kemala Binti Tuanku Raja Silang gugur akibat serangan kolonial Belanda yang terjadi di kampung Bukit Paya pada tanggal 6 Desember 1893.
Tuanku Raja Ben Raja dan keturunannya tidak berhak atas Kerajaan Karang. Kekuasaan Kerajaan Karang diberikan sementara kepada Kedjuruan Tandil.
Tuanku Raja Ben Raja, Raja Silang, Raja Umar dan kerabatnya diasingkan di Bengkalis, Riau berdasarkan keputusan Pemerintah Kolonial Belanda, surat no. 2, dasar Arteleri 42. R. R tertanggal 12 Oktober 1895. Tuanku Raja Ben Raja meninggal dunia dalam pengasingannya.
±500 orang penduduk pria dewasa di Kerajaan Karang gugur sebagai syuhada dalam perang Tamiang.
Ratusan prajurit pemerintah kolonial Belanda gugur dalam perang ini. Untuk mengenang jasa atas gugurnya prajurit Belanda maka didirikanlah Monumen Perang Tamiang di lapangan merdeka, Medan.

Atas desakan terus-menerus dari rakyat Kerajaan Karang, pada tahun 1901 Tuanku Raja Silang beserta keluarganya dibebaskan dari pengasingan dan kemudian tahta Kerajaan Karang dikembalikan kepada Tuanku Raja Silang. Setelah kemangkatan Tuanku Raja Silang, pada tanggal 13 Februari 1925, tahta Kerajaan Karang dilanjutkan oleh putranya, Tengku Muhammad Arifin. Upacara penobatan dilaksanakan tepat pada hari kemangkatan Tuanku Raja Silang sesuai dengan tradisi adat penobatan Raja turun temurun di Kerajaan Karang yaitu tradisi Raja Mangkat Raja Menanam.

Pada tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan, maka wilayah Kerajaan Karang Negeri Tamiang, bersatu menjadi bagian dalam wilayah Republik Indonesia. Dan eksistensi Kerajaan Karang dalam wilayah Republik Indonesia hari ini, untuk menjaga, merawat dan melestarikan nilai–nilai Adat Istiadat serta peninggalan leluhur dari Kerajaan Karang, maka berkedudukan menjadi Majelis Peradatan Pewaris Kerajaan Karang.

 Referensi 

karang