Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia, umumnya disingkat Wamenham atau Wamen HAM adalah wakil dari Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia dijabat oleh Mugiyanto sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 
Sebelumnya, jabatan ini dibentuk dalam Kabinet Indonesia Maju dengan nama Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Eddy Hiariej menjabat posisi tersebut dari 23 Desember 2020 hingga 7 Desember 2023.

Dalam Kabinet Merah Putih, nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipisahkan menjadi Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan jabatan Wakil Menteri turut dipecah menjadi Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mugiyanto menjadi Wakil Menteri Hak Asasi Manusia pertama.

 Pejabat 
<center> Partai politik: No.FotoNama(Lahir–Wafat)PartaiKabinetMasa JabatanMenteriKet.Awal MenjabatAkhir Menjabat<small>Jabatan digabung menjadiWakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Bersatu II 19 Oktober 2011 20 Oktober 2014 Amir Syamsuddin<small>(Menkumham)  Indonesia Maju 23 Desember 2020 7 Desember 2023 Yasonna Laoly<small>(Menkumham)  1 100px  Mugiyanto<small>(lahir 1973)<small>Independen Merah Putih 21 Oktober 2024 Petahana Natalius Pigai  

Nama jabatan

 Gaji dan Tunjangan 
Gaji Wakil Menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

 Lihat pula 
 Menteri Hak Asasi Manusia Indonesia
 Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

 Referensi 


Kategori:Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia
Kategori:Daftar pejabat pemerintahan Indonesia
Kategori:Pejabat politik di Indonesia