Wakil Menteri Kehutanan Indonesia

Wakil Menteri Kehutanan Indonesia, umumnya disingkat Wamenhut adalah wakil dari Menteri Kehutanan Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Kehutanan Indonesia dijabat oleh Rohmat Marzuki sejak 17 September 2025.

 Sejarah 
Posisi Wakil Menteri Kehutanan awalnya terbentuk pada saat perombakan Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000. Pada perombakan ini Departemen Kehutanan dan Perkebunan digabungkan ke dalam Departemen Pertanian, menjadi Departemen Pertanian dan Perkebunan. Sehingga posisi Menteri Kehutanan dan Perkebunan diturunkan menjadi Menteri Muda Kehutanan. Posisi ini kemudian tidak dilanjutkan pada tahun 2001.

Pada tahun 2019, jabatan ini diadakan kembali dalam Kabinet Indonesia Maju dengan nama Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alue Dohong menjabat posisi tersebut dari 25 Oktober 2019 hingga 20 Oktober 2024.

Dalam Kabinet Merah Putih, nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisahkan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Hal ini menyebabkan jabatan Wakil Menteri turut dipecah menjadi Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Wakil Menteri Kehutanan.

 Pejabat 
No.FotoNama(Lahir–Wafat)PartaiKabinetAwal MenjabatAkhir MenjabatMenteriKet. 1 100px Nur Mahmudi Ismail PKS Persatuan Nasional  28 Agustus 2000 15 Maret 2001Bungaran Saragih<small>(Menteri Pertanian dan Kehutanan)  2 100px  Marzuki Usman Independen 15 Maret 2001 23 Juli 2001 <small>Tergabung dalam Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananIndonesia Maju25 Oktober 201920 Oktober 2024Siti Nurbaya Bakar<small>(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 3 100px  Sulaiman Umar<small>(lahir 1982)Independen Merah Putih 21 Oktober 2024 17 September 2025 Raja Juli Antoni   4100pxRohmat Marzuki<small>(lahir 1980)Gerindra17 September 2025Petahana

Nama jabatan

 Gaji dan Tunjangan 
Gaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

 Lihat pula 
 Menteri Kehutanan Indonesia
 Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

 Referensi 


Kategori:Kementerian Kehutanan Indonesia
Kategori:Daftar pejabat pemerintahan Indonesia
Kategori:Pejabat politik di Indonesia