Konservatisme di Korea Selatan

Konservatisme () di Korea Selatan adalah sebuah filsafat politik dan sosial yang bercirikan budaya Korea dan Konfusianisme. Partai-partai konservatif Korea Selatan sebagian besar percaya pada sikap-sikap seperti negara pembangunan, pro-bisnis, menentang serikat pekerja, pertahanan nasional yang kuat, anti-komunisme, pro-komunitarianisme, pro-Amerika Serikat, pro-Eropa, pro-NATO, pro-Kerajaan Inggris dan pro-CANZUK dalam hubungan luar negeri, memperhatikan pembelot Korea Utara, sanksi dan hak asasi manusia, dan baru-baru ini perdagangan bebas, Liberalisme ekonomi, dan neoliberalisme.

Dimulai dari kediktatoran Syngman Rhee, konservatisme Korea Selatan telah dipengaruhi oleh kediktatoran militer Park Chung-hee dan Chun Doo-hwan. Dalam kebijakan dalam negeri, konservatisme Korea Selatan memiliki corak elitis yang kuat dan mempromosikan modernisasi yang cepat dan stabilitas sosial.

Sejak pertengahan hingga akhir 2010-an, kaum konservatif dengan kecenderungan populis sayap kanan telah menjadi lebih menonjol di ruang publik. Hong Joon-pyo adalah contoh yang baik dari seorang populis sayap kanan di Korea.

Tidak seperti kaum konservatif di Amerika Serikat, kaum konservatif di Korea Selatan sering mendefinisikan diri mereka sebagai liberal. Kedua kelompok itu dengan keras mengecam sosialisme dan menyebut diri mereka sebagai anti-sosialis. Mereka berbeda dari liberal di Korea Selatan.

Nilai-nilai
Masalah-masalah dalam negeri
Filsafat konservatif Korea Selatan sebagian berasal dari nilai-nilai Asia Timur tradisional berupa komunitarianisme dan konservatisme sosial Konfusianisme, bersama dengan pengaruh-pengaruh modern seperti neoliberalisme ekonomi, yang mengarah pada dukungan terhadap liberalisme ekonomi dan penentangan terhadap negara kesejahteraan. Akan tetapi, mengingat pengaruh era Park Chung-hee pada pemikiran kaum konservatif, mereka juga menganjurkan bentuk-bentuk intervensionisme ekonomi tertentu yang mereka anggap penting untuk mempertahankan sistem ini.

Mereka juga cenderung mendukung penegakan Undang-Undang Keamanan Nasional. Karena itu, kaum konservatif cenderung tidak memprioritaskan nasionalisme etnis semata, karena nasionalisme mereka merupakan campuran dari nasionalisme etnis dengan nasionalisme sipil, sehingga mereka lebih reseptif terhadap multikulturalisme dan imigrasi daripada kaum liberal. Kaum konservatif modern umumnya menentang hak-hak LGBT dan aktivisme feminis.

Kecenderungan anti-komunis dari kaum konservatif Korea Selatan telah menyebabkan persepsi oleh kaum progresif dan liberal bahwa kaum konservatif mendorong McCarthyist-seperti ketakutan merah di antara masyarakat. Ini termasuk insiden sebelum pemilihan umum Legislatif 1996, di mana anggota parlemen konservatif ditangkap karena secara diam-diam bertemu dengan agen Korea Utara di Beijing untuk meminta bantuan Korea Utara dalam memanipulasi hasil pemilihan dengan imbalan pembayaran. Korea Utara menembakkan artileri ke Zona Keamanan Gabungan di DMZ, yang menyebabkan kepanikan di antara para pemilih Korea Selatan, yang menguntungkan partai konservatif.

Masalah internasional
Konservatisme di Korea Selatan sangat anti-komunis. Kaum konservatif Korea Selatan menentang hubungan yang memanas dengan Korea Utara, dan karena itu ingin memperkuat aliansi AS-ROK untuk meningkatkan keamanan Korea Selatan, berbeda dengan kaum progresif Korea Selatan yang lebih memilih détente dengan Korea Utara melalui Kebijakan Sinar Matahari selain mempertahankan aliansi AS-ROK sebagaimana adanya atau melunakkannya. Namun, terdapat perpecahan antara kaum moderat dan garis keras di kalangan konservatif, dengan kaum moderat menekankan isu-isu yang terkait dengan pembelot Korea Utara dan mengidentifikasi diri mereka sebagai liberal, sementara kaum liberal mengambil penekanan agresif tradisional pada anti-komunisme dan pro-Amerikan.

 Sejarah 
Sebelum demokratisasi pada tahun 1987, kaum konservatif Korea Selatan tidak hanya dicirikan oleh anti-komunisme, tetapi juga otoritarianisme dan developmentalisme. Setelah tahun 1987, ada tren dalam konservatisme menuju perubahan citra sebagai Kanan Baru dan berfokus pada neoliberalisme ekonomi. Selain itu, kaum konservatif beradaptasi dengan lingkungan demokrasi baru dengan meningkatkan jumlah kelompok aktivis konservatif dan kehadiran daring.

Setelah tahun 1987, publik Korea Selatan menjadi kurang tertarik pada isu-isu seperti kelas dan politik dibandingkan di masa lalu, dan dengan demikian, secara keseluruhan, baik kaum progresif maupun konservatif mengubah pesan mereka; yang pertama bergeser dari politik radikal ke dukungan terhadap hal-hal seperti demokrasi sosial dan ekspansi kesejahteraan, sedangkan yang terakhir menekankan nilai-nilai neoliberal seperti "kebebasan, kemampuan, dan persaingan individu".

Kota besar Daegu, meskipun merupakan lokasi politik radikal di era pascaperang sebelumnya, berubah di bawah kekuasaan Park Chung-hee kelahiran Daegu dan kini disebut sebagai "benteng konservatisme" di Korea Selatan. Wilayah tenggara negara tersebut, yang dulunya dikenal sebagai Gyeongsang, adalah tempat Daegu berada dan seluruh wilayah ini dikenal sangat konservatif, seperti yang dapat dilihat dari hasil pemilihan umum modern.

Setelah keberhasilan Lee Myung-bak dalam pemilihan presiden 2007, beberapa pihak memandangnya sebagai kembalinya konservatisme di Korea Selatan setelah satu dekade pemerintahan di bawah presiden progresif, meskipun analisis oleh David C. Kang membuatnya berpendapat bahwa hal itu merupakan peralihan ke arah sentrisme di antara penduduk, mengingat kecenderungan Lee yang pragmatis dan berpikiran bisnis, daripada "konservatisme ekstrem" tradisional kandidat Lee Hoi-chang. Misalnya, Lee mengejar hubungan kebijakan luar negeri yang lebih konstruktif dan realistis dengan Tiongkok, yang bertentangan dengan apa yang lebih disukai oleh para antikomunis yang keras, yang menunjukkan ketidakpraktisan modern dalam menjelek-jelekkan Tiongkok, bahkan di antara para kepala negara yang konservatif. Selama musim kampanye, para pembantu Lee juga berupaya untuk menampilkan pendekatannya sebagai "tidak kiri maupun kanan".

Jeong Tae-heon, seorang profesor sejarah Korea di Universitas Korea telah menyatakan kekhawatiran bahwa perselisihan mengenai istilah Jayuminjujuui () mencerminkan bias konservatif yang kuat yang bereaksi terhadap ideologi politik Korea Utara, mirip dengan pandangan politik yang terlihat pada tahun 1950. Istilah demokrasi liberal sebagaimana yang digunakan oleh kaum konservatif Korea Selatan memiliki konotasi yang berbeda dibandingkan di Anglosphere, karena mencerminkan anti-komunisme dan pembangunan ekonomi yang dipandu negara sebelum tahun 1987 era.

Pada tahun 2020,  Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat Kim Chong-in meminta maaf atas Pemberontakan Gwangju. Namun beberapa kelompok masyarakat konservatif seperti Dewan Korea untuk Restorasi Identitas Nasional dan Dewan Persahabatan Nasional Amerika dan Korea melakukan protes di markas UNESCO di Paris pada bulan Mei 2011 untuk mencegah pencatatan catatan Pemberontakan Gwangju dalam Daftar Memori Dunia, dan untuk mengajukan petisi "untuk mempertimbangkan kembali pengidentifikasian Pasukan Khusus Korea Utara sebagai pelaku GDM.