Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia adalah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan saat ini dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 
Posisi ini dibentuk pertama kali pada 18 Februari 1960 di Kabinet Kerja II  dengan nama Menteri Pembangunan (Menteri Inti). Kemudian sempat dihapuskan pada Kabinet Kerja III.

Pada Kabinet Kerja IV, jabatan ini membawahi beberapa menteri, yakni Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan, Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, Menteri Research Nasional, Menteri Perburuhan, dan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.

Pada Kabinet Dwikora I, terdapat perubahan koordinasi yang dimana ada penambahan koordinasi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta serta Menteri Negara diperbantukan pada Kompartimen Pembangunan. Selain itu Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dijadikan Menteri Koordinator yang terpisah.

Pada Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian koordinator baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia. Sejak 21 Oktober 2024, jabatan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

 Koordinator 
Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan:

 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 Kementerian Pekerjaan Umum
 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kementerian Transmigrasi 
 Kementerian Perhubungan
 instansi lain yang dianggap perlu.
Daftar Menteri

 Gaji dan Tunjangan 
Gaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.

Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.

 Lihat pula 						
 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia							

 Referensi 							




Kategori:Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia
Kategori:Daftar pejabat pemerintahan Indonesia
Kategori:Pejabat politik di Indonesia