Anggara Wicitra Sastroamidjojo

Anggara Wicita Sastroamidjojo (lahir 16 Mei 1989) adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Amanat Nasional. Sebelumnya, ia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Ia terpilih menjadi anggota dewan pada tahun 2019. Kakek Anggara adalah Ali Sastroamidjojo, yang merupakan mantan Perdana Menteri Indonesia. Ia mendapat perhatian media pada April 2022 karena membawa anaknya yang berusia tujuh bulan ke ruang legislatif. 

 Biografi 

Anggara lahir pada 16 Mei 1989 di Jakarta. Ia lulus dari SMA Negeri 6 Jakarta pada tahun 2007, dan melanjutkan studinya di bidang periklanan. Sebelum berkarier di dunia politik, ia pernah bekerja sebagai manajer proyek, peneliti lapangan, dan direktur kreatif. 

Dalam dunia politik, Anggara bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menjadi ketua cabang partai tersebut di Jakarta Selatan.  Ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta setelah pemilihan umum 2019 sebagai salah satu dari delapan legislator PSI. Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan ke-7 Jakarta, dan telah memenangkan 9.027 suara. Di dalam dewan tersebut, ia diangkat sebagai wakil ketua Komisi E yang membidangi kesejahteraan.

Ia diangkat menjadi pemimpin fraksi PSI di badan legislatif pada April 2022. Ia mengkritik komite pusat PSI atas serangan partai terhadap gubernur Anies Baswedan , yang dianggapnya terlalu "pribadi". Ia juga mempertanyakan alasan keuangan di balik penyelenggaraan Formula E di Jakarta , dengan mengutip biaya komitmen yang besar (Rp 560 miliar) dibandingkan dengan laba operasi yang dibukukan dari acara tersebut (Rp 5 miliar). Pada tahun 2023, ia mengusulkan peningkatan gaji petugas kesehatan kota di Jakarta untuk bersaing dengan rumah sakit swasta.

Pada bulan September 2023, Anggara pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN), dan digantikan di badan legislatif sebagai pemimpin fraksi PSI oleh William Aditya Sarana. Ia mencalonkan diri sebagai calon PAN untuk Anggota DPRD Jakarta pada pemilihan legislatif 2024.

 Referensi