Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, umumnya disingkat Wamenkokumhamimipas adalah wakil dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia dijabat oleh Otto Hasibuan sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 
Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, terdapat pemisahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pemisahan tersebut membuat jabatan menteri dipecah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 

Untuk pertama kalinya, jabatan Wakil Menteri Koordinator dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dipegang perdana sejak 21 Oktober 2024 oleh Otto Hasibuan.

 Pejabat 							
<center> Partai politik: 							No.							Foto							Nama(Lahir–Wafat)							Partai							Kabinet							Masa Jabatan							Menteri							Ket.							Awal Menjabat							Akhir Menjabat							Lama Menjabat							 1						 100px 							 Otto Hasibuan<small>(lahir 1955)														Independen							 Merah Putih							 21 Oktober 2024							 Petahana							 							 Yusril Ihza Mahendra 							 														

Nama jabatan							

 Gaji dan Tunjangan 
Gaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

 Lihat pula 							
 Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia							
 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

 Referensi 							





Kategori:Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia							
Kategori:Daftar pejabat pemerintahan Indonesia							
Kategori:Pejabat politik di Indonesia