Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, umumnya disingkat Wamenkopolkam adalah wakil dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia. Saat ini Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia dijabat oleh Lodewijk Freidrich Paulus sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 
Dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, terdapat pemisahan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjadi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Pemisahan tersebut membuat jabatan menteri dipecah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 

Untuk pertama kalinya, jabatan Wakil Menteri Koordinator dibentuk dalam Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dipegang perdana sejak 21 Oktober 2024 oleh Lodewijk Freidrich Paulus.

 Pejabat 							
<center> Partai politik: 							No.							Foto							Nama(Lahir–Wafat)							Partai							Kabinet							Masa Jabatan							Menteri							Ket.							Awal Menjabat							Akhir Menjabat						 1.							 100px 							 Lodewijk Freidrich Paulus<small>(lahir 1957)														Golkar					 Merah Putih							 21 Oktober 2024							 Petahana						 Budi GunawanSjafrie Sjamsoeddin (a.i)Djamari Chaniago						 														

Nama jabatan							

 Gaji dan Tunjangan 
Gaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

 Lihat pula 							
 Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia							
 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia

 Referensi 							





Kategori:Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia							
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan							
Kategori:Pejabat politik di Indonesia