Sensor film di Tiongkok

Sensor film di Tiongkok melibatkan pelarangan film yang dianggap tidak layak untuk dirilis dan juga melibatkan penyuntingan film tersebut dan penghapusan konten yang ditolak oleh pemerintah Tiongkok. Pada bulan April 2018, film-film ditinjau oleh Administrasi Film Tiongkok (CFA) di bawah Departemen Publisitas dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang menentukan apakah, kapan, dan bagaimana sebuah film dirilis. CFA terpisah dari Administrasi Radio dan Televisi Nasional di bawah Dewan Negara.

 Sejarah 

 1923 hingga 1949 
Penyensoran film di Tiongkok dimulai pada bulan Juli 1923, ketika "Komite Sensor Film Asosiasi Pendidikan Provinsi Jiangsu"  didirikan di Jiangsu. Komite tersebut menetapkan persyaratan khusus untuk penyensoran film, seperti film harus diserahkan untuk ditinjau, dan film yang tidak lolos harus dihapus dan diperbaiki, atau film tersebut tidak akan diizinkan untuk ditayangkan. Akan tetapi, karena komite tersebut merupakan organisasi nonpemerintah dan sebagian besar terdiri dari para pendidik, para pembuat film tidak mematuhi persyaratan, yang membuat penyensoran film menjadi tidak efektif.

Pada tahun 1926, setelah Badan Sensor Film Hangzhou, ini adalah prosedur penyensoran paling spesifik dalam sejarah yang tercatat dan organisasi sensor film pertama yang bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Pemerintah Beijing juga membentuk Komite Sensor Film pada tahun yang sama. Sensor tersebut mencakup masalah moralitas dan kejahatan, serta kecabulan, penghalangan hubungan diplomatik, dan "penghinaan terhadap Tiongkok". Akan tetapi, pemerintah Tiongkok tidak dapat memperluas yurisdiksinya atas daerah-daerah, dan dampak sensor film terbatas.

Pada bulan Juli 1930, Pemerintah Nasionalis membentuk Komite Sensor Film dan Drama  di Nanjing. Pada tahun 1931, Yuan Eksekutif mengesahkan Undang-Undang Sensor Film, dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Nanjing bersama-sama membentuk Komite Sensor Film. Pada bulan Mei 1934, Dewan Sensor Film direorganisasi menjadi Komite Sensor Film Pusat, yang menjadi Lembaga Sensor Film resmi.

Tahun 1930-an merupakan periode nasionalisme di Tiongkok. Sentimen patriotik sangat kuat di Tiongkok, dan pemerintah Kuomintang sering menuduh film asing menghina Tiongkok. Misalnya, film Amerika "Welcome Danger" yang dirilis pada tahun 1934 dituduh oleh Hong Shen merendahkan martabat Tiongkok dan ia berselisih dengan manajer bioskop. Film tersebut akhirnya dilarang oleh pemerintah Kuomintang.

Selain kejahatan dan penghinaan terhadap Tiongkok, pornografi juga merupakan salah satu konten yang dilarang. Pada tahun 1932, "Garis Besar Penegakan Hukum Sensor Film" memiliki ketentuan yang samar dan ambigu: menggambarkan tindakan cabul dan tidak suci; menggambarkan orang-orang yang menggunakan tipu daya atau kekerasan terhadap lawan jenis untuk memuaskan nafsu mereka; menggambarkan inses secara langsung atau tidak langsung; menggambarkan wanita yang tidak berpakaian dan telanjang dengan cara yang tidak normal; menggambarkan wanita yang melahirkan atau melakukan aborsi. Semua itu dilarang.

Pada tahun 1940-an, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok berusaha mencegah perilisan film-film Hollywood yang dianggapnya menghina Tiongkok atau orang-orang Tiongkok.

 1993 hingga 2017 

Pada tahun 1993, draf awal Peraturan Film dikirimkan ke studio-studio film di seluruh Tiongkok untuk mendapatkan komentar, dan Biro Urusan Legislatif Dewan Negara berkoordinasi dengan Kementerian Propaganda, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Keuangan, dan Administrasi Pers dan Publikasi untuk merevisi draf yang diserahkan berulang kali. Pada bulan Mei 1996, setelah beberapa kali berdiskusi, Administrasi Negara Bidang Radio dan Televisi (SARFT) mengonfirmasi bahwa peraturan film akan diumumkan oleh Dewan Negara, dan pada tanggal 29 Mei, Komite Tetap Dewan Negara menyetujui Peraturan Film, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1996. Akan tetapi, peraturan film tahun 1996 tersebut segera gagal mengikuti perkembangan industri film, dan Tiongkok secara aktif berupaya untuk bergabung dengan WTO untuk mematuhi kebijakan pintu terbuka. Kementerian Radio, Film dan Televisi menyiapkan versi baru rancangan tersebut, dan pada tanggal 25 Desember 2001, Komite Tetap Dewan Negara menyetujui amendemen tersebut dan mengeluarkan versi baru dari Peraturan Administrasi Film, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2002, dan mencabut versi tahun 1996.: 

Jalan Legislatif Perfilman Tiongkok: dari Peraturan tentang Administrasi Industri Perfilman hingga Undang-Undang tentang Promosi Industri Perfilman Peraturan tahun 2001 mengharuskan studio untuk melakukan sensor mandiri saat mempersiapkan produksi mereka, dan setelah penyensoran mandiri, naskah harus diserahkan ke SARFT sebagai catatan. Film harus diserahkan untuk ditinjau dan disetujui sebelum diterbitkan dengan Izin Pemutaran Publik Film.

Setelah tahun 2015, Tiongkok memperkuat standar kontrol atas undang-undang film. Pada tanggal 12 Oktober 2015, Komite Sains, Pendidikan, Budaya, dan Kesehatan NPC membahas rancangan yang diusulkan oleh Dewan Negara di Komite Tetap NPC. Setelah tiga kali pembahasan, pada bulan Oktober 2016, Komite Tetap NPC ke-12 mengonfirmasi bahwa rancangan tersebut dapat diadopsi dengan satu amendemen, dan pada tanggal 3 November 2016, diadakan rapat untuk menyimpulkan masalah tersebut. Undang-Undang Promosi Industri Perfilman semakin dekat untuk disahkan.

Pada bulan Januari 2017, SARFT mengeluarkan pemberitahuan kepada unit-unit afiliasinya di seluruh Tiongkok untuk mempromosikan Undang-Undang tersebut, dan pada tanggal 1 Maret, Undang-Undang Promosi Industri Perfilman mulai berlaku.

 2018 hingga sekarang 
Pada bulan Maret 2018, Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok memutuskan departemen publisitas akan memusatkan manajemen film, sehingga mengalihkan tanggung jawab tersebut dari SAPPRFT, yang terakhir berganti nama menjadi Administrasi Radio dan Televisi Nasional. Pada bulan April 2018, departemen tersebut secara resmi memasang tanda Administrasi Film Tiongkok. Konsekuensi dari perubahan kelembagaan ini segera menjadi jelas bagi orang dalam industri. Alih-alih melawan negara Tiongkok, mereka justru dibujuk untuk berkolaborasi dan mempraktikkan "kreativitas yang terlibat," yang mencakup konsesi, konfigurasi ulang, dan kolusi.

Film-film India secara de facto dilarang tayang di bioskop di Tiongkok pada tahun 2020 dan 2021 karena pertempuran perbatasan selain dampak dari pandemi COVID-19.

Pada tanggal 11 Juni 2021, Pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong mengumumkan bahwa mulai hari itu, mereka akan mulai menyensor film sesuai dengan persyaratan dari Hukum Hong Kong 2020 Hukum keamanan nasional Kong|Hong Kong undang-undang keamanan nasional]], yang membuatnya lebih sejalan dengan negara lainnya.

Pada bulan Juli 2024, Administrasi Perfilman Tiongkok mengumumkan bahwa semua film pendek hanya boleh ditayangkan di festival atau pameran film asing jika memperoleh izin untuk pemutaran publik.

 Izin pemutaran film publik 
Izin Pemutaran Film Publik () dikeluarkan oleh departemen sensor film Tiongkok. Sejak 1 Juli 1996, film yang direkam secara lokal di Tiongkok dan film yang diimpor dari luar negeri harus ditinjau dan diajukan di Tiongkok sebelum dapat dirilis.

Menurut buku pegangan Motion Picture Association of America, produser Hollywood yang ingin bekerja sama memproduksi film dengan Tiongkok juga harus mengajukan izin sebelum film dapat dirilis di Tiongkok.

 Kuota untuk film asing 
Pembatasan departemen sensor Tiongkok terhadap impor film asing juga mendapat tekanan dari Amerika Serikat, dan posisi Tiongkok di dunia pasca-Perang Dingin harus diakui oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1999, Tiongkok dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan bilateral tentang aksesi WTO, dan semua negara kecuali Amerika Serikat menentang dimasukkannya produk film dan televisi dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan WTO. Namun, karena kelompok lobi Hollywood mendesak Tiongkok untuk tidak menaati maupun mengabaikan aturan ini, Tiongkok meningkatkan kuota untuk film asing sesuai dengan perjanjian AS-Tiongkok. Tepat sebelum perjanjian tersebut dicapai, Pengeboman AS terhadap Kedutaan Besar Tiongkok di Yugoslavia mengakibatkan larangan lima bulan terhadap film AS di Tiongkok.

Pada bulan Februari 2012, Tiongkok dan AS menandatangani Nota Kesepahaman antara Tiongkok dan AS tentang Resolusi Masalah Terkait Film WTO (Perjanjian Film AS-Tiongkok), yang didasarkan pada perjanjian tahun 1999. Isi utama perjanjian tersebut adalah kuota impor untuk 20 film Hollywood tidak boleh diubah, dan 14 film komersial (3D atau IMAX) dapat ditambahkan.

Disahkannya Undang-Undang Promosi Industri Film menjadi penyebab gugatan anti-WTO Tiongkok. Pada bulan April 2007, AS meminta Tiongkok untuk mencabut pembatasan impor film, musik, dan buku. Setelah negosiasi yang gagal, AS meminta WTO untuk membentuk panel penyelesaian sengketa perdagangan. Pada bulan Desember 2009, Badan Banding menegakkan keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa pembatasan Tiongkok melanggar kewajiban negara-negara anggota WTO dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan melindungi moral publik. Artinya, Tiongkok memang melanggar pembatasan terhadap produk hiburan AS. Banding Tiongkok dengan alasan melindungi warganya, terutama anak di bawah umur, dari informasi berbahaya seperti pornografi tidak diterima. BBC juga melaporkan bahwa jika Tiongkok tidak mengubah praktiknya saat ini dalam waktu dua tahun, AS berhak meminta otorisasi WTO untuk mengenakan sanksi perdagangan terhadap Tiongkok.

 Catatan kaki 

 Referensi 

Kategori:Kebijakan publik di Tiongkok
Kategori:Hukum di Tiongkok