Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia adalah pembantu Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan saat ini dijabat oleh Todotua Pasaribu sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 
Dalam Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo membentuk Kementerian Investasi yang merupakan peningkatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi setingkat kementerian. Jabatan Wakil Menteri Investasi pertama kali dibuat yang juga sekaligus merangkap jabatan sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yuliot Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi pertama yang menjabat sejak 18 Juli 2024 hingga 20 Oktober 2024. Masa jabatan Yuliot melewati dua kepemimpinan Menteri Investasi yakni Bahlil Lahadalia dan Rosan Roeslani.

Pada 21 Oktober 2024, Kementerian Investasi berganti nama menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Saat ini posisi Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia dijabat oleh Todotua Pasaribu sejak 21 Oktober 2024 hingga sekarang.													

 Daftar 													
<center> Partai politik: 													No.													Foto													Nama(Lahir–Wafat)													Partai													Kabinet													Masa Jabatan													Menteri													Ket.													Awal Menjabat													Akhir Menjabat																										1													100px													Yuliot Tanjung<small>(lahir 1963)<small>																									IndependenIndonesia Maju18 Juli 202420 Oktober 2024 Bahlil LahadaliaRosan Roeslani 2 100px Todotua Pasaribu<small>(lahir 1980)<small>													 Independen Merah Putih													 21 Oktober 2024													 Petahana											 																						

Nama jabatan													

Keterangan													

 Gaji dan Tunjangan 
Gaji wakil menteri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Wakil Menteri. Menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan bagi wakil menteri adalah 85 persen dari tunjangan Menteri. Sehingga tunjangan dari wakil menteri sebesar Rp11.566.800 per bulan.

Merujuk Pasal 3 PMK, wakil menteri akan menerima fasilitas dari negara berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, dan jaminan kesehatan seperti menteri negara. Jika kementerian yang bersangkutan belum mampu menyediakan rumah bagi wakil menteri, maka dapat diberikan kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 per bulan.

 Lihat pula 													
 Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal													
 Menteri Investasi dan Hilirisasi Indonesia													
 Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia													

 Referensi 													





Investasi dan Hilirisasi
Kategori:Pejabat politik di Indonesia