Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia adalah pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan saat ini dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 	
Jabatan menteri koordinator ini berawal di Kabinet Kerja IV pada tahun 1963, dengan nama jabatan Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 1963 tertanggal 13 November 1963 Posisi ini pertama kali dijabat Wirjono Prodjodikoro, dan pada saat yang sama menjabat pula sebagai Ketua Mahkamah Agung. Kemudian dijabat oleh Sartono pada Kabinet Dwikora II. Namun pada kabinet berikutnya, tugas jabatan ini dialihkan ke Wakil Perdana Menteri VI bidang Sosial dan Politik pada Kabinet Dwikora III, Menteri Utama bidang Politik Kabinet Ampera I, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dari tahun 1983 hingga 2004, terakhir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dari 2004 hingga 2024.

Selanjutnya, dalam penyusunan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto membentuk kementerian koordinator baru bernama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, pecahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sejak 21 Oktober 2024, jabatan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia dijabat oleh Yusril Ihza Mahendra.

 Koordinator 							
Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:							

 Kementerian Hukum							
 Kementerian Hak Asasi Manusia							
 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan							
 instansi lain yang dianggap perlu.							

 Daftar 		

Sejak tanggal 23 November 1963 hingga saat ini, terdapat 3 orang yang telah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia. Petahana jabatan tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra.

 Gaji dan Tunjangan 							
Gaji Menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya. Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok menteri adalah Rp5.040.000 per bulan.							

Selain mendapatkan gaji pokok, Menteri mendapatkan tunjangan operasional berupa kendaraan dinas, rumah jabatan, serta pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.							

 Lihat juga 
 Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia
 Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia							

 Referensi 							





Kategori:Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia							
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan			
Kategori:Pejabat politik di Indonesia