Pemerintahan Transisi Suriah Pertama

Setelah kejatuhan rezim Assad dan pengasingan mantan presiden Suriah Bashar al-Assad, pemerintahan transisi Suriah dibentuk di Damaskus oleh oposisi Suriah. Pada 8 Desember 2024, beberapa jam setelah kemenangan oposisi, Mohammad Ghazi al-Jalali, perdana menteri Suriah yang akan lengser, setuju untuk memimpin pemerintahan transisi dalam kapasitas sementara. Ia menyerahkan kekuasaan kepada Mohammad al-Bashir, perdana menteri Pemerintahan Keselamatan Suriah, keesokan harinya. Pada 10 Desember, pemerintahan transisi mengumumkan bahwa pemerintahan tersebut akan berlangsung hingga 1 Maret 2025, dengan semua menteri dari Pemerintahan Keselamatan Suriah menduduki jabatan yang sama di pemerintahan transisi yang baru.

 Pembentukan 
Ahmed al-Sharaa, pemimpin Pemerintahan Keselamatan Suriah, menyatakan di Telegram bahwa lembaga-lembaga publik Suriah tidak akan segera diambil alih secara paksa dan sebagai gantinya akan dipegang sementara oleh Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi al-Jalali hingga transisi politik penuh selesai. Al-Jalali mengumumkan dalam sebuah video media sosial bahwa ia berencana untuk tinggal di Damaskus dan bekerja sama dengan rakyat Suriah sambil menyatakan harapan bahwa Suriah dapat menjadi "negara yang normal" dan mulai terlibat dalam diplomasi dengan negara-negara lain. Jalali juga menyatakan kesiapannya untuk "mengulurkan tangan" kepada pihak oposisi.

Hadi al-Bahra, presiden Koalisi Nasional Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah, mengatakan bahwa masa transisi selama 18 bulan diperlukan untuk membangun "lingkungan yang aman, netral, dan tenang" untuk pemilihan umum yang bebas. Periode ini mencakup enam bulan untuk menyusun konstitusi baru. Transisi ini, menurut al-Bahra, harus sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2254.

Pada tanggal 9 Desember 2024, setelah jatuhnya rezim Assad, Perdana Menteri Pemerintahan Keselamatan Suriah, Mohammed al-Bashir, ditugaskan untuk membentuk pemerintahan transisi setelah bertemu dengan al-Sharaa dan Perdana Menteri Suriah yang akan lengser, al-Jalali, untuk mengoordinasikan pengalihan kekuasaan. Keesokan harinya, ia secara resmi ditunjuk oleh Komando Umum Suriah sebagai perdana menteri pemerintahan transisi hingga 1 Maret 2025. Dalam pernyataan yang disiarkan di televisi, al-Bashir mengumumkan bahwa pejabat dari Pemerintahan Keselamatan bertemu dengan perwakilan dari pemerintahan sebelumnya untuk memfasilitasi penyerahan kekuasaan dan bahwa kabinetnya dari Pemerintahan Keselamatan akan mengambil peran yang sesuai dalam pemerintahan transisi.

 Kebijakan 

 Reformasi ekonomi 
Menteri Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Basil Abdul Hannan menyatakan bahwa ada rencana untuk beralih dari model ekonomi yang dikendalikan negara ke model pasar bebas yang lebih kuat dan liberalisasi kontrol impor-ekspor. Pendaftaran di Kamar Dagang Damaskus akan dianggap sebagai otorisasi yang cukup untuk mengimpor barang, dan persetujuan serta izin yang sebelumnya diperlukan dari Bank Sentral Suriah (CBS) tidak lagi diperlukan. Para pemimpin bisnis yang diwawancarai oleh Reuters menggambarkan perubahan yang dijanjikan sebagai sesuatu yang menggembirakan. Pemerintah menyatakan bahwa investasi rekonstruksi menjadi prioritas, dengan kerusakan akibat perang saudara diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar. Seorang sumber dari bank sentral dan dua sumber bank komersial, yang berbicara dengan Reuters, mengatakan bahwa pada 10 Desember, bank akan dibuka kembali dan bahwa staf telah diminta untuk kembali. Pada akhir Januari 2025, Basel Abdul Hannan juga menyatakan bahwa Pemerintah Sementara berencana untuk beralih ke "ekonomi pasar bebas yang kompetitif" melalui penghapusan regulasi, privatisasi massal perusahaan milik negara, dan pemotongan sektor publik. Perubahan tersebut, yang digambarkan sebagai upaya mendorong investasi dan memerangi korupsi, tetap saja disambut dengan protes dari orang-orang yang takut akan 'pembersihan lapangan kerja sektarian'.

Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral memerintahkan para karyawan untuk kembali bekerja pada hari yang sama, sementara Deutsche Welle menyatakan bahwa kementerian telah menambahkan "perlindungan akan diberikan untuk memastikan keselamatan mereka".

Menteri Perhubungan mengatakan bahwa wilayah udara Suriah akan dibuka kembali untuk lalu lintas udara dan menambahkan bahwa mereka akan mengumumkan dimulainya kembali bandara internasional Damaskus dan Aleppo. Pada tanggal 16 Desember, Bank Sentral menghapuskan platform pembiayaan impor yang sudah ada sebelumnya dan mengumumkan bahwa importir dapat membiayai impor bahan melalui sumber mereka jika tidak bertentangan dengan undang-undang pencucian uang domestik dan internasional. CBS mengatakan bahwa importir tidak perlu lagi mengunjungi bank atau memperoleh persetujuan untuk mengimpor barang dan memberitahukan bahwa ekspor tidak lagi memerlukan "janji ekspor" sebelumnya. Minggu itu dilaporkan bahwa pound Suriah telah menguat terhadap mata uang asing; mencapai 10.000 pound Suriah terhadap dolar Amerika Serikat di beberapa daerah karena kembalinya orang-orang yang mengungsi di wilayah utara dan diaspora, yang menyebabkan peningkatan jumlah aliran masuk mata uang asing. Hal ini mengakibatkan harga komoditas, termasuk bahan makanan, menurun. Bank Sentral Suriah menaikkan nilai tukar beli menjadi 15.000 pound Suriah terhadap dolar Amerika Serikat, 15.760,50 pound terhadap Euro, dan 428,97 pound terhadap lira Turki. Pada tanggal 18 Desember, CBS mengatakan bahwa layanan ATM dan pembayaran elektronik telah dilanjutkan, dan memerintahkan bank untuk memantau operasi penarikan untuk apa yang dikatakannya sebagai tindakan sementara.

 Media 
Menteri Informasi Mohammad al-Omar dikutip pada hari pertama tahun 2025 oleh Agence France-Presse dengan mengatakan: "Kami berupaya untuk mengonsolidasikan kebebasan pers dan berekspresi yang sangat dibatasi".

 Hukum 
Pada 13 Maret 2025 , Presiden Ahmad al-Sharaa menandatangani Konstitusi Interim Suriah 2025 sebagai Undang Undang Dasar sementara Suriah yang diberlakukan selama 5 tahun sampai 2030. 
Segera setelah Kejatuhan Damaskus, pemimpin HTS Ahmad al-Sharaa bersumpah untuk "memburu dan menghukum" pejabat senior rezim sebelumnya, yang dianggapnya terlibat dalam "penyiksaan rakyat Suriah". Hadiah telah dijanjikan bagi siapa saja yang dapat memberikan informasi tentang "pejabat yang terlibat dalam kejahatan perang". Setelah dinyatakan sebagai Presiden sementara Suriah, al-Sharaa menyatakan bahwa ia akan "mengejar para penjahat yang menumpahkan darah warga Suriah dan melakukan pembantaian dan kejahatan".

Pada pertengahan Januari 2025, video Menteri Kehakiman Shadi al-Waisi yang muncul kembali memicu skandal publik di Suriah. Video yang direkam pada tahun 2015 itu tampaknya memperlihatkan al-Waisi, yang saat itu menjadi anggota Front Al-Nusra, sedang mengorganisasi dan mengambil bagian dalam eksekusi publik di Idlib terhadap dua wanita yang dituduh melakukan "korupsi dan prostitusi" berdasarkan hukum Syariah. Seorang pejabat Pemerintah Sementara mengonfirmasi identitas al-Waisi dalam rekaman tersebut, dengan menyatakan bahwa "konten video tersebut merupakan penegakan hukum selama waktu dan tempat tertentu, di mana prosedur dilakukan mengikuti hukum yang berlaku saat itu dan dalam perjanjian prosedural", seraya menambahkan bahwa hal itu "mencerminkan fase yang telah dilampaui". Beberapa kelompok Suriah telah menyerukan agar al-Waisi mengundurkan diri dan digantikan sebagai menteri sebagai akibat dari video tersebut.

 Catatan 

 Referensi