Koperasi Multi Pihak

Koperasi Multi-Pihak adalah Koperasi dengan model pengelompokkan anggota berdasarkan peranan kelompok pihak anggota dalam suatu lingkup usaha tertentu yang disesuaikan dengan kesamaan kepentingan ekonomi, keterkaitan usaha, potensi, dan kebutuhan anggota. Koperasi Multi-Pihak mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda, termasuk anggota dari kalangan produsen, konsumen, pekerja, dan entitas pendukung lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat kolektif yang berimbang bagi semua pihak yang terlibat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Model ini mendapatkan perhatian khusus dalam strategi pemerintah untuk modernisasi koperasi, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai dokumen regulasi termasuk UU Cipta Kerja Tahun 2023  dan PP Nomor 7 Tahun 2021. Model koperasi ini sangat relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan modern melalui pendekatan kolaboratif antar sektor.

 Latar Belakang 
Koperasi multi-pihak secara formal diperkenalkan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2021  tentang Koperasi dengan Model Multi Pihak. Peraturan ini dirancang untuk menyesuaikan koperasi dengan kebutuhan ekonomi modern dan mendorong partisipasi berbagai pihak dalam koperasi.

Meskipun konsep ini baru secara hukum di Indonesia, inspirasi dari model koperasi multi pihak sebenarnya sudah lama berkembang di berbagai negara dengan pendekatan multi stakeholder cooperative. Dimulai dari Hebden Bridge Fustian Manufacturing Co-operative Society di Inggris yang bertransformasi menjadi multi pihak pada tahun 1870, model ini diadaptasi di berbagai negara dan berkembang menjadi banyak koperasi besar. Contoh lainnya adalah Koperasi Multi-Pihak di Eropa dan Selandia Baru yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan seperti pekerja, konsumen, dan investor dalam struktur organisasi yang sama. 

 Dasar Hukum 
Implementasi koperasi multi-pihak didasarkan pada berbagai regulasi, antara lain:

 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menjadi dasar utama pengaturan koperasi di Indonesia, digantikan dengan pembaruan oleh UU Cipta Kerja Tahun 2023.
 Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021  tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang memperluas kerangka hukum koperasi.
 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 3 Tahun 2021  yang mendetailkan pelaksanaan PP No. 7 Tahun 2021.

 Perbedaan antara Koperasi Konvensional Vs Koperasi Multi Pihak 
Berikut adalah perbedaan antara Koperasi konvensional dengan Koperasi Multi-Pihak:
+Perbedaan antara Koperasi Konvensional dan Koperasi Multi PihakUNSUR PERBEDAANKONVENSIONALMULTI-PIHAKAnggotaSatu jenis (individual / perorangan)Minimal 2 kelompok anggotaSuaraSatu orang suaraProporsional berbasis kelompokPengurusWakil anggotaWakil dari tiap kelompokManfaatSesuai partisipasi, yang relatif samaSesuai partisipasi ekonomi yang bentuknya bisa berbeda-beda sesuai kelompok anggotanya (keahlian, tenaga kerja, modal, pembeli, dll.)

 Referensi 

m