Distorsi sejarah mengenai Ferdinand Marcos

Distorsi sejarah mengenai Ferdinand Marcos adalah salah satu fenomena politik di Filipina. Ferdinand Marcos adalah presiden negara tersebut pada tahun 1965 dan 1986. Distorsi, pemalsuan, atau penghapusan catatan sejarah mengenai periode ini, kadang-kadang disebut dengan frasa "penyangkalan sejarah" atau "negasionisme sejarah" sebagai eufemisme untuk negasionisme, adalah fenomena yang didokumentasikan secara akademis terkait dengan kembalinya keluarga dekat dan sekutu politik Marcos ke posisi pemerintahan, serta pemakaman pahlawan Marcos sendiri pada tahun 2016. Hal ini melanjutkan upaya Marcos untuk menciptakan kultus kepribadian bagi dirinya sendiri, yang dengan sendirinya melibatkan berbagai bentuk distorsi sejarah.

Beberapa contoh distorsi sebelumnya melibatkan berbagai contoh penyangkalan sejarah yang dilakukan oleh sisa anggota keluarga Marcos dan para pengikutnya, termasuk meremehkan pelanggaran hak asasi manusia dan penjarahan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Marcos, serta peran yang dimainkan oleh keluarga Marcos sebagaimana anak-anaknya di pemerintahan.

Memasuki tahun 2020-an, berbagai penelitian telah mengungkap kampanye disinformasi sistematis yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan hubungan masyarakat terkemuka, upaya untuk menciptakan kesan yang salah terhadap kumpulan literatur ilmiah pro-Marcos, dan ia menggunakan pasukan klik dan operasi hitam digital secara sistematis untuk menyebarkan disinformasi strategis di media sosial. 

 Penyangkalan sejarah 
Salah satu bentuk distorsi sejarah yang menonjol mengenai pemerintahan Marcos adalah penyangkalan atau menyepelekan pelanggaran hak asasi manusia dan penjarahan ekonomi, serta penyangkalan terhadap peran yang dimainkan oleh seluruh keluarga Marcos dan berbagai kroni Marcos dalam pemerintahan Marcos. Klaim palsu telah dibuat baik oleh anggota keluarga Marcos maupun oleh rekan-rekannya seperti mantan Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile.

 Oleh anggota keluarga Marcos 
Berbagai anggota keluarga Marcos yang menjadi sorotan publik sejak mereka kembali ke Filipina telah menyangkal kekejaman rezim Marcos dan telah membuat berbagai klaim palsu mengenai kediktatoran, seperti pernyataan bahwa negara tersebut mampu swasembada beras dan Filipina memiliki tingkat melek huruf tertinggi di Asia.

 Oleh Bongbong Marcos 
Bongbong Marcos, putra dan sama-sama bernama Marcos, dikritik secara khusus karena secara aktif menolak meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan selama pemerintahan ayahnya. Dalam beberapa kasus, Marcos Jr. mengesampingkan isu kekejaman darurat militer dan meremehkan atau menyangkal klaim kekejaman Darurat Militer. Ia menggunakan media sosial sebagai alat untuk memutarbalikkan sejarah mengenai rezim ayahnya. 

 Upaya disinformasi terorganisir dan penggunaan akun sakat 
Pada 2018, Dr. Jason Cabañes dari Fakultas Media dan Komunikasi Universitas Leeds dan Dr. Jonathan Corpus Ong dari Universitas Massachusetts Amherst merilis studi tentang upaya disinformasi terorganisir di Filipina, berjudul "Arsitek Disinformasi Berjaringan: Di Balik Layar Akun Sakat dan Produksi Berita Palsu di Filipina." Berdasarkan observasi partisipan di grup komunitas Facebook dan akun Twitter, serta wawancara informan kunci dengan 20 “arsitek disinformasi”, yang dilakukan dari Desember 2016 hingga Desember 2017, penelitian ini menggambarkan “kelompok operator politik yang profesional dan hierarkis yang merancang kampanye disinformasi, memobilisasi pasukan klik, dan melaksanakan teknik” operasi hitam digital” dan “pengacakan sinyal” yang inovatif untuk klien politik mana pun yang tertarik." Jaringan ini memiliki "ahli strategi periklanan dan PR di jejeran atasnya."

 Peran dalam pemakaman Marcos 
Salah satu temuan dari studi Ong dan Cabañes pada tahun 2018 adalah adanya kampanye "Ilibing Na" ("Kubur sekarang") yang dirancang untuk menciptakan dukungan publik terhadap pemakaman pahlawan Ferdinand Marcos dengan menggunakan "taktik pengalih perhatian untuk menghindari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia." dan korupsi pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos" dan meluncurkan "operasi hitam digital yang menargetkan kritikus terkemuka" terhadap Marcos, khususnya wakil presiden Leni Robredo.

 Peran dalam pemilu Filipina 
Menurut sejarawan Francis Gealogo, Presiden Bongbong Marcos mengandalkan "pembuatan mitos" dan mengambil keuntungan dari "distorsi sejarah tentang rezim ayahnya yang menyajikan narasi palsu tentang masa lalu"

 Lihat juga 

 Negasionisme sejarah
 Berita palsu di Filipina
 Politik pasca-kebenaran

 Referensi 

Kategori:Disinformasi di Asia
Kategori:Teori konspirasi di Filipina
Kategori:Sejarah semu