Penasihat Presiden Indonesia

Penasihat Presiden Indonesia adalah sebuah posisi jabatan yang memberikan nasihat-nasihat kepada presiden selama menjabat. Jabatan penasihat ini ada yang ditempatkan di sebuah lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Pertimbangan Presiden  (Wantimpres), ada juga yang ditempatkan di luar lembaga.

Lembaga penasihat presiden
Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Dewan Pertimbangan Agung merupakan lembaga tinggi negara Indonesia berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar 1945  sebelum diamendemen yang fungsinya memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga ini berdiri dari zaman presiden Soekarno di tahun 1945 hingga di zaman presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003. Kemudian lembaga ini dibubarkan melalui Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003.

Tim P7

Tim Penasihat Presiden tentang Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Tim P7) merupakan penasehat yang memimpin lembaga BP7 dibentuk pada 1978, lembaga negara Indonesia pada masa Orde Baru yang mengoordinasi pelaksanaan pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Tim Penasehat Presiden Urusan Aceh (TPPUA)
Tim Penasehat Presiden tentang Aceh merupakan lembaga yang dibentuk oleh presiden Bachruddin Jusuf Habibie pada 5 Maret 1999 berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 74/M tahun 1999. Lembaga ini berperan menyelesaikan konflik di Aceh. Tim penasehat ini diisi oleh tokoh-tokoh Aceh.

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang juga bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Lembaga ini merupakan kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung.

Penasihat presiden non-lembaga
Menteri penasihat/penasihat setingkat menteri
Penasihat presiden dalam kabinet pemerintahan ini merupakan anggota kabinet yang setingkat dengan menteri. Kabinet-kabinet yang menempatkan penasihat setingkat menteri ialah Kabinet Kerja I, Kerja II, Kerja IV, Dwikora I, dan Dwikora IISimanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi, Jakarta: Djambatan, pp. 199–207, ISBN 979-428-499-8 Pejabat yang pernah menduduki jabatan ini ialah:
Wirjono Prodjodikoro, Menteri/Penasehat Hukum (1959–1962)
Soerjadi Soerjadarma, Menteri Penasehat Militer Presiden (1963–1966)
Notohamiprodjo, Menteri Penasehat Presiden/ Perdana Menteri Urusan Pengerahan Funds & Forces (1963–1966)
Soekarno Djojonegoro, Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Keamanan Dalam Negeri (1964–1966)
Raden Soemarto, Menteri Penasehat Presiden untuk Urusan Kepolisian (1965–1966)
Stefanus Munadjat Danusaputro, Menteri Negara Penasihat Presiden Urusan Keamanan Dalam Negeri (1966)

Tim Penasehat Ekonomi Presiden
Tim Penasehat Ekonomi Presiden dibentuk oleh Presiden Soeharto untuk memberi masukan ke mana arah perekonomian Indonesia pada tahun 1973. Penasehat yang tergabung dalam tim ini ialah Widjojo Nitisastro sebagai pemimpin dan anggotanya antara lain Emil Salim, Mohammad Sadli, Ali Wardhana, dan J.B. Soemarlin. Tim ini sering disebut Mafia Berkeley.

Lain-lain
Penasihat presiden ini merupakan penasihat khusus di luar kelembagaan maupun penasihat pribadi. Beberapa pejabat atau tim yang pernah menduduki jabatan ini ialah:

Penasihat pribadi presiden
Ahmad Badawi, Penasehat Pribadi Presiden Urusan Agama (1963)

Penasihat presiden
Sutan Sjahrir, Penasihat Presiden (1947–1950)
Francisca Casparina Fanggidaej, Penasihat Presiden (1964–1965)
Ibnu Sutowo, Penasihat Presiden Bidang Energi/ Pembangunan (1966–1968)
Roeslan Abdulgani, Penasihat Presiden Urusan Politik Umum (1966–1967)
Mohammad Hatta, Penasihat Presiden Urusan Pemberantasan Korupsi) (1970–?)
Sayidiman Suryohadiprojo, Penasihat Presiden Urusan Ketahanan Nasional
 Bacharuddin Jusuf Habibie, Penasihat Presiden Bidang Teknologi Pesawat Terbang dan Teknologi Tinggi (1974–1978)
Sintong Panjaitan, Penasihat Presiden Bidang Pertahanan dan Keamanan (1998–1999)
Frans Seda, Penasihat Presiden Bidang Ekonomi (1998–1999); (2001–2004)
Ali Alatas, Penasihat Presiden untuk Urusan Luar Negeri (1999–2004)

Penasihat Khusus Presiden
 TB Silalahi, Penasihat Khusus Presiden (2004–2006)
 Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji (2024–)
 Purnomo Yusgiantoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi (2024–)
 Bambang Brodjonegoro,Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi (2024–)
 Dudung Abdurachman, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional (2024–)
 Terawan Agus Putranto,Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan (2024–)
 Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan merangkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (2024–)
 Wiranto, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan (2024–)
 Ahmad Dofiri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian (2025–)

Catatan

Referensi

Lihat pula
Utusan Khusus Presiden
Staf Khusus Presiden

Kategori:Lembaga nonstruktural Indonesia
Kategori:Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia
Kategori:Dewan Pertimbangan Agung