Hubungan Qatar dengan Uni Emirat Arab

Qatar dan Uni Emirat Arab berbagi perbatasan laut dan merupakan bagian dari wilayah Teluk Persia yang berbahasa Arab. Keduanya merupakan anggota Dewan Kerja Sama Teluk.

Pada tanggal 5 Juni 2017, sebagai bagian dari krisis diplomatik Qatar, UEA memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Pada tanggal 6 Januari 2021, Qatar dan UEA sepakat untuk memulihkan hubungan diplomatik sepenuhnya. Pada tanggal 19 Juni 2023, kedutaan Qatar di Abu Dhabi, konsulat di Dubai, dan kedutaan Emirat di Doha dibuka kembali dan melanjutkan pekerjaan.

 Kunjungan diplomatik 
 Kunjungan oleh Qatar 
Pada bulan Maret 2016, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengunjungi Abu Dhabi dan bertemu dengan Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), yang saat itu merupakan Putra Mahkota Abu Dhabi. 

Pada tanggal 1 Desember 2023, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengunjungi UEA dan disambut oleh Wakil Presiden Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan di Dubai untuk upacara pembukaan COP28. 

 Kunjungan oleh Uni Emirat Arab 
Pada tahun 2008, Presiden UEA Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, mengunjungi Doha dan bertemu dengan Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar. Kedua pemimpin tersebut mendirikan dana investasi bersama. 

Pada tanggal 28 November 2014, MBZ mengunjungi Doha dan bertemu dengan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Setelah pemulihan hubungan diplomatik menyusul krisis diplomatik Qatar, Perdana Menteri UEA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mengunjungi Qatar untuk upacara pembukaan Piala Dunia Qatar 2022 pada 20 November 2022. MBZ, sebagai Presiden UEA, mengunjungi Qatar pada 5 Desember 2022 selama Piala Dunia. Pada tahun 2023, MBZ mengunjungi Qatar pada 2 Oktober dan bertemu dengan Emir Qatar untuk menghadiri upacara pembukaan Expo 2023; dan berkunjung lagi pada 5 Desember untuk menghadiri KTT GCC di Doha.

 Sejarah 

 Kudeta Hamad bin Khalifa Al Thani 

Pada tahun 1995, setelah Hamad bin Khalifa Al Thani menggulingkan ayahnya untuk menjadi emir Qatar, UEA memberikan suaka kepada Khalifa bin Hamad Al Thani yang digulingkan di sebuah kawasan di Abu Dhabi. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan mencoba menjadi penengah antara ayah dan putranya, dan menyarankan Khalifa bin Hamad untuk memberi selamat kepada putranya.

Kasus kudeta ini kembali terkuak pada tahun 2018 setelah krisis diplomatik Qatar dengan Al Jazeera menyiarkan dokumenter dengan rincian baru yang menuduh UEA, bersama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir, berencana untuk menggulingkan Hamad bin Khalifa Al Thani dan mengembalikan jabatan ayahnya Khalifa bin Hamad Al Thani. Menurut dokumenter tersebut, mantan komandan tentara Prancis Paul Barril dikontrak dan dipasok senjata oleh UEA untuk melakukan operasi kudeta di Qatar. Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash menanggapi dokumenter tersebut dan menyatakan bahwa Paul Barril sebenarnya adalah satuan keamanan Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani yang mengunjungi Abu Dhabi dan tidak memiliki hubungan dengan UEA dan dokumenter tersebut merupakan pemalsuan untuk memberatkan UEA.

 Perjanjian Riyadh 2014 
UEA, bersama dengan Arab Saudi dan Bahrain, menarik duta besar mereka dari Qatar pada bulan Maret 2014 karena dugaan kegagalan Qatar untuk mematuhi perjanjian untuk tidak mencampuri politik negara-negara tersebut. Alasan utama perselisihan ini adalah dukungan UEA terhadap rezim politik di Mesir yang dipimpin oleh Abdel Fattah el-Sisi dan elite militer Mesir yang kontras dengan dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin yang dipilih secara demokratis, yang digulingkan setelah protes massa.

Pemerintah Qatar terus mendukung Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani mengecam pemilihan el-Sisi sebagai presiden pada bulan Juni 2014 sebagai 'kudeta militer'. Para duta besar kembali ke jabatan mereka pada bulan Juni.

Pada bulan September 2014, dilaporkan bahwa pemerintah Emirat menginvestasikan US$3 juta ke dalam kampanye lobi melawan Qatar, terutama sebagai respons atas dukungan Qatar terhadap Ikhwanul Muslimin. Kampanye ini bertujuan untuk memengaruhi jurnalis Amerika agar menerbitkan artikel-artikel kritis tentang dugaan pendanaan Qatar terhadap kelompok-kelompok Islam. Qatar juga dituduh memengaruhi media berita, termasuk Al Jazeera, untuk melaporkan hal-hal yang tidak menguntungkan UEA.

Jurnalis Brian Whitaker mengklaim bahwa UEA menggunakan Jaringan Global untuk Hak dan Pembangunan, sebuah LSM yang memiliki hubungan dengannya, sebagai alat politik. Whitaker mengklaim bahwa organisasi tersebut menunjukkan favoritisme dalam indeks hak asasi manusia tahun 2014 dengan menempatkan UEA pada peringkat 14 dan Qatar pada peringkat 97. Organisasi tersebut juga telah mengambil sikap menentang Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2022 karena masalah hak asasi manusia. Dua karyawan organisasi tersebut ditangkap oleh otoritas Qatar pada tahun 2014 saat mereka sedang menyelidiki standar hidup pekerja asing.

 Perang Saudara Libya Kedua 

Perang Saudara Libya Kedua digambarkan sebagai konflik proksi antara kedua negara, dengan UEA mendukung pemerintah sekuler Tobruk dan Qatar mendukung Pemerintah Keselamatan Nasional yang Islamis.

 Lihat pula 
Hubungan luar negeri Qatar
Hubungan luar negeri Uni Emirat Arab

 Referensi 


Uni Emirat Arab
Qatar