Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang infrastruktur. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono sejak 21 Oktober 2024.

 Sejarah 
Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya nanti. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru.

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah salah satu dari 46 kementerian dalam Kabinet Merah Putih.

 Tugas dan Fungsi 
Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:
 sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
 perLlmusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ;
 pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
 pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
 pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
 penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
 pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
 pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

 Koordinasi 
Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
 Kementerian Pekerjaan Umum
 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Kementerian Transmigrasi
 Kementerian Perhubungan
 instansi lain yang dianggap perlu.

 Susunan Organisasi 
Kementerian Koordinator terdiri atas:
 Sekretariat Kementerian Koordinator
 Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
 Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
 Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
 Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
 Inspektorat
 Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
 Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital

 Sejarah nomenklatur 
Departemen Pembangunan (1960–1962)
Kementerian Koordinator Kompartimen Pembangunan (1963–1966)
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (2024–sekarang)

 Referensi 

Kategori:Kementerian Indonesia