Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kementerian HAM atau KemenHAM) adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hak Asasi Manusia yang saat ini dijabat oleh Natalius Pigai sejak tanggal 21 Oktober 2024. KemenHAM merupakan hasil pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

 Sejarah 
Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Merah Putih.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad memberikan bocoran bahwa pemerintahan Prabowo akan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Kementerian Hukum. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

 Tugas dan Fungsi 
Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenham No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:

Pimpinan
 Menteri Hak Asasi Manusia
 Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan dan Kerja Sama
 Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat Wilayah I
 Inspektorat Wilayah II

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia
 Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
 Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

 Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia
 Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
 Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi
 Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pusat

 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
 Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Provinsi

 Referensi 

Hak Asasi Manusia