Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melanggar Hukum Tahun 2001

Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001 () adalah undang-undang anti-terorisme Malaysia. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur tentang tindak pidana pencucian uang, langkah-langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, dan untuk menyediakan sarana perampasan harta benda oleh yang terlibat dalam atau berasal dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta properti teroris, hasil dari suatu kegiatan melawan hukum dan sarana untuk melakukan suatu tindak pidana, dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan dan berhubungan dengan tindak pidana tersebut.
Struktur
Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Anti Pendanaan Terorisme, dan Hasil Kegiatan Melawan Hukum Tahun 2001, dalam bentuknya saat ini (1 Desember 2015), terdiri dari 7 bagian yang berisi 93 bagian dan 2 jadwal (termasuk 27 amendemen).
 Bagian I: Pendahuluan
 Bagian II: Tindak Pidana Pencucian Uang
 Bagian III: Intelijen Keuangan
 Bagian IV: Kewajiban Pelaporan
 Bagian IVA: Pergerakan Lintas Batas Uang Tunai dan Instrumen yang Dapat Dinegosiasikan
 Bagian V: Investigasi
 Bagian VI: Pembekuan, Penyitaan, dan Penyitaan
 Bagian VIA: Penindakan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pembekuan, Penyitaan, dan Perampasan Harta Milik Teroris
 Bagian VII: Lain-lain
 Jadwal

Referensi

Pranala luar
 Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 
 Bank Negara AMLA https://amlcft.bnm.gov.my/the-amla
 [Infographic] Implementation Guidance on AML/CFT Policies

Kategori:2001 dalam hukum Malaysia
Kategori:Perundang-undangan federal Malaysia
Kategori:Langkah-langkah anti pencucian uang
Kategori:Anti-terorisme