Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia

Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, juga disingkat Kemenhaj RI, adalah kementerian pada pemerintah eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, serta bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian ini merupakan peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji dan peleburan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama.

Sejarah
Nomenklatur urusan haji awalnya berada di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) pada tahun 1945. Kemudian urusan haji dan masjid berpindah ke Departemen Agama pada 1946. Nomenklatur Urusan Haji ini kemudian ditingkatkan menjadi Departemen Urusan Haji pada tahun 1965 pada perombakan Kabinet Dwikora I, yang dipimpin oleh Menteri Urusan Haji. Departemen yang dibentuk ini berada di bawah Kementerian Koordinator Kompartimen Agama. Departemen ini hanya bertahan sampai 25 Juli 1966 ketika pembubaran Kabinet Dwikora III.Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 320–332, ISBN 979-428-499-8

Dalam kurung waktu dari 1966 hingga 2024, nomenklatur haji kembali menjadi direktorat jenderal dari Kementerian Agama. Pada tahun 1979, urusan haji digabung bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomenklatur umrah pun ditambahkan pada tahun 2006 seusai kebutuhan masyarakat, dan nomenklatur haji dipisahkan kembali dari nomenklatur bimbingan masyarakat Islam, sehingga menjadi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemudian pada pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto, dibentuklah badan khusus untuk mengatur urusan haji, sebagian besar tugas dan fungsinya dialihkan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemudian, fungsi direktorat jenderal tersebut sepenuhnya dialihkan setelah terbentuk Kementerian Haji dan Umrah pada September 2025.

Sejarah Nomenklatur
Bagian Urusan Haji, Departemen Agama
Panitia Negara Urusan Haji (1960–1964)
Dewan Urusan Haji (1964–1965)
Departemen Urusan Haji (1965–1966)
Direktorat Jenderal Urusan Haji, Departemen Agama (1966–1979)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji, Departemen Agama (1979–2001)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama (2001–2006)
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama (2006–2025)
Badan Penyelenggara Haji (2024–2025)
Kementerian Haji dan Umrah (2025–)

 Susunan Organisasi 
Susunan organisasi Kementerian Haji dan Umrah berdasarkan Permenhaj No. 1 Tahun 2025 terdiri atas:

Pimpinan
 Menteri Haji dan Umrah
 Wakil Menteri Haji dan Umrah

Sekretariat

 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan
 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 Biro Hukum dan Kerja Sama
 Biro Umum
 Biro Hubungan Masyarakat

Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat Wilayah I
 Inspektorat Wilayah II
 Inspektorat Wilayah III
 Inspektorat Wilayah IV

Direktorat Jenderal

 Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Bina Jemaah Haji Reguler
 Direktorat Bina Petugas Haji Reguler
 Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah
 Direktorat Perizinan dan Akreditasi Haji Khusus dan Umrah

 Direktorat Jenderal Pelayanan Haji
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri
 Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri
 Direktorat Pelayanan Haji Khusus

 Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Fasilitasi Kemitraan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
 Direktorat Standardisasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah
 Direktorat Pengelolaan Biaya Operasional Haji

 Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Sekretariat Direktorat Jenderal
 Direktorat Pengawasan Haji Khusus dan Umrah
 Direktorat Pengawasan Haji Reguler

Staf Ahli

 Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pusat

 Pusat Data dan Teknologi Informasi
 Pusat Kesehatan Haji
 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah Provinsi
Galeri

 Lihat pula 
 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 Komisi Pengawas Haji Indonesia
 Badan Pengelola Keuangan Haji
 Badan Penyelenggara Haji

 Referensi 

Haji dan Umrah
Kategori:Pendirian tahun 2025 di Indonesia
Kategori:Lembaga pemerintahan terkait Haji