Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 Sejarah 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Yuridis Staatblad No. 576.Sejarah Singkat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Steablad No. 576. institutional KUHPjmpl|ka|al=KUHP_perdata_perkara_pidana(p4)|Rancangan_Perundangan_Akademik_(kuhp)
P'4 cakrawiyasa negara RI/Nasional

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.Persatuan Jaksa Indonesia

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

 Tugas dan fungsi 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
 perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
 koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
 pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
 pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
 pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
 pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 Struktur organisasi 
Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Pimpinan

 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sekretariat
 Sekretariat Jenderal
 Biro Perencanaan
 Biro Sumber Daya Manusia
 Biro Keuangan 
 Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa
 Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama
 Biro Umum
Inspektorat

 Inspektorat Jenderal
 Sekretariat Inspektorat Jenderal
 Inspektorat Wilayah I
 Inspektorat Wilayah II
 Inspektorat Wilayah III
 Inspektorat Wilayah IV
 Inspektorat Wilayah V
 Inspektorat Wilayah VI

Direktorat Jenderal 
 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan 
 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
 Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
 Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan 
 Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, Publikasi, dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan
 Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan

 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Perdata
 Direktorat Pidana
 Direktorat Tata Negara
 Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
 Direktorat Badan Usaha
 Direktorat Teknologi Informasi
 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
 Direktorat Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan
 Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Permasyarakatan
 Direktorat Pengamatan dan Intelijen 
 Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi
 Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Permasyarakatan

 Direktorat Jenderal Imigrasi
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
 Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
 Direktorat Intelijen Keimigrasian
 Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
 Direktorat Kerja Sama Keimigrasian
 Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
 Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
 Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
 Direktorat Kerja Sama dan Edukasi
 Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
 Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa
 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
 Sekretariat Direktorat Jenderal 
 Direktorat Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia
 Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia
 Direktorat Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia
 Direktorat Instrumen Hak Asasi Manusia
 Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia
Badan
 Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Sekretariat Badan
 Pusat Perencanaan Hukum Nasional
 Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
 Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
 Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum
 Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Sekretariat Badan
 Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Sekretariat Badan
 Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan
 Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia
 Pusat Penilaian Kompetensi
Staf Ahli
 Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
 Staf Ahli Bidang Ekonomi
 Staf Ahli Bidang Sosial
 Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
 Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi
Pusat 

 Pusat Data dan Teknologi Informasi
 Bagian Umum
 Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

 Kantor wilayah 
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi (Kanim), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Galeri

 Referensi 

 Lihat pula 
 Daftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Daftar Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Kementerian Indonesia
 Kementerian Hukum Indonesia
 Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia

 Pranala luar 
 Situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

 API
Hukum dan Hak Asasi Manusia
I
I