Hukum tentang hewan di Indonesia

Di Indonesia, hukum tentang hewan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan, pelindungan, dan penggunaan hewan dalam berbagai konteks. Hal-hal yang diatur dalam hukum di antaranya penganiayaan hewan, impor dan ekspor hewan, konservasi satwa liar, hingga keamanan pangan produk asal hewan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesejahteraan hewan, upaya untuk memperkuat dan menegakkan hukum tentang hewan terus didorong oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil di Indonesia.

 Definisi 
Berikut ini beberapa definisi tentang hewan dan istilah terkait lainnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang (UU). Beberapa definisi lain diambil dari Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan menteri (Permen).
IstilahDefinisiPenggunaanHewanBinatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnyaUU 18/2009  UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanUU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan TumbuhanSatwaSemua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udaraUU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaSatwa liarSemua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusiaUU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaSatwa liarSemua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusiaUU 18/2009  UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanSatwa liar yang dilindungiSemua jenis satwa liar baik yang hidup maupun mati serta bagian-bagiannya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang dilindungiPermen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/2019 tentang Lembaga KonservasiSatwa buruJenis satwa liar tertentu yang ditetapkan dapat diburuPP 13/1994 tentang Perburuan Satwa BuruHewan peliharaanHewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentuUU 18/2009  UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanTernakHewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanianUU 18/2009  UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanTernakHewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharianUU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaIkanSegala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairanUU 45/2009 tentang Perubahan Atas UU 31/2004 Tentang PerikananUU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan TumbuhanProduk hewanSemua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusiaUU 18/2009  UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanProduk hewanSemua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusiaUU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan TumbuhanProduk ikanIkan atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, baik yang belum diolah maupun yang telah diolahUU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, ada sejumlah pasal yang menyebutkan hewan, binatang buas, dan ternak (ternak didefinisikan sebagai semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi). Delik-delik tentang penganiayaan hewan mencakup penganiayaan hewan dan penganiayaan ringan terhadap hewan (Pasal 302), penyiksaan hewan dengan menggunakan hewan secara berlebihan (Pasal 540), penggunaan kuda yang masih amat muda (Pasal 541), serta sabung ayam dan jangkrik (Pasal 544). Selain itu, terdapat pula delik bagi orang yang menghasut hewan, orang yang tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya menyerang orang atau hewan lain, dan orang yang memelihara hewan buas yang berbahaya (Pasal 490), serta bagi orang yang membiarkan hewan peliharaannya berjalan-jalan di kebun milik orang lain (Pasal 548).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 yang akan mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026, definisi ternak diubah menjadi, "hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian." Pengaturan tentang ternak atau hewan secara umum dapat diringkas dalam tabel di bawah ini.
BabBagianPasalSubstansiVIII. Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum bagi Orang, Kesehatan, dan BarangKeenam. Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan336Pengusikan hewan, pencegahan hewan untuk tidak menyerang orang atau hewan, serta penjagaan dan pemeliharaan hewan buas337Penganiayaan hewan338Penggunaan hewan di luar kemampuan kodratnya, pemberian bahan atau obat yang membahayakan kesehatan hewan, dan pemanfaatan bagian tubuh hewan untuk tujuan yang tidak patutKetujuh. Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum339Pembiaran hewan dan ternak tanpa penjagaan seperlunya di jalan umum340Pemasangan perangkap untuk binatang buas yang dapat membahayakan orangKedelapan. Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan344Penjualan atau pendistribusian air susu hewan sakit atau yang dapat merugikan kesehatan atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelihIX. Tindak Pidana terhadap Kekuasaan PemerintahanKetiga. Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak370Penggunaan surat jalan yang diberikan untuk ternak lain dalam pengangkutan ternakXIII. Tindak Pidana Pemalsuan SuratKetiga. Pemalsuan terhadap Surat Keterangan399Pembuatan secara tidak benar atau pemalsuan surat pengantar bagi hewan atau ternakXXIV. Tindak Pidana Pencurian–477Pencurian ternak yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang

 Peternakan dan kesehatan hewan 

Urusan peternakan dan kesehatan hewan mulai diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa aturan turunannya antara lain PP Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran, dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan; PP Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan; PP Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan; serta PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan.

Setelah berlaku selama 42 tahun, UU Nomor 6 Tahun 1967 lantas dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Seiring berjalannya waktu, UU ini kemudian dua kali mengalami uji materiil, yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Mahkamah Konstitusi lalu mengeluarkan Putusan Nomor 137/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 2/PUU-IX/2011 terhadap setiap uji materiil tersebut. Pada tahun 2014, terbit UU Nomor 41 Tahun 2014 yang mengubah sebagian isi UU Nomor 18 Tahun 2009, yang kemudian juga menjalani uji materiil pada tahun 2015 dan MK mengeluarkan Putusan Nomor 129/PUU-XIII/2015 atas uji materiil ini. Pada tahun 2020, beberapa pasal dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan diubah lagi oleh UU Cipta Kerja.

Berikut ini beberapa PP yang dibuat untuk menjalankan UU Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 Nomor dan Tahun  MateriPP No. 48 Tahun 2011Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan TernakPP No. 41 Tahun 2012Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan HewanPP No. 95 Tahun 2012Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan PP No. 6 Tahun 2013Pemberdayaan PeternakPP No. 47 Tahun 2014Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit HewanPP No. 4 Tahun 2016Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal PemasukanPP No. 11 Tahun 2022PP No. 3 Tahun 2017Otoritas VeterinerPP No. 34 Tahun 2024PP No. 69 Tahun 2019Pulau KarantinaPP No. 26 Tahun 2021Penyelenggaraan Bidang Pertanian

 Perikanan 
Urusan perikanan pada mulanya diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Pada tahun 2004, UU tersebut dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 31 Tahun 2004, yang kemudian sebagian isinya diubah lagi oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 dan UU Cipta Kerja. Beberapa PP yang dibuat untuk menjalankan UU Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

 Nomor dan Tahun  MateriPP No. 54 Tahun 2002Usaha PerikananPP No. 60 Tahun 2007Konservasi Sumber Daya IkanPP No. 30 Tahun 2008Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan PP No. 62 Tahun 2014Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan PerikananPP No. 50 Tahun 2015Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan KecilPP No. 57 Tahun 2015Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil PerikananPP No. 28 Tahun 2017Pembudidayaan IkanPP No. 27 Tahun 2021Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan PerikananPP No. 11 Tahun 2023Penangkapan Ikan Terukur

 Konservasi satwa liar 
Dasar hukum utama konservasi satwa liar adalah UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), yang saat ini beberapa pasalnya telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024. Di dalamnya terdapat pengaturan tentang satwa dilindungi di Indonesia. Beberapa PP yang dibuat untuk menjalankan UU KSDAE dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

 Nomor dan Tahun  MateriPP No. 13 Tahun 1994Perburuan Taman BuruPP No. 7 Tahun 1999Pengawetan Jenis Tumbuhan dan SatwaPP No. 8 Tahun 1999Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar PP No. 36 Tahun 2010Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata AlamPP No. 28 Tahun 2011Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian AlamPP No. 108 Tahun 2015PP No. 23 Tahun 2021Penyelenggaraan Bidang Kehutanan

 Karantina hewan dan ikan 

Pelaksanaan karantina terhadap hewan dan ikan mulai diatur dalam UU melalui UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dengan PP Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan dan PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan sebagai aturan turunannya. Pemerintah lalu menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk mencabut dan menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1992, serta PP Nomor 29 Tahun 2023 untuk mencabut dan menggantikan PP Nomor 82 Tahun 2000 dan PP Nomor 15 Tahun 2002.

 Lihat pula 
 Hukum di Indonesia
 Hukum tentang hewan

 Referensi 

hewa
indonesia
Kategori:Hewan di Indonesia