Jabatan Adat Istiadat Negara

Jabatan Adat Istiadat Negara (disingkat: JAIN) merupakan departemen pemerintah di bawah Jabatan Perdana Menteri yang berfungsi untuk menjamin pemeliharaan Adat Istiadat Kerajaan Brunei Darussalam secara berkesinambungan. Secara harfiah, JAIN diterjemahkan menjadi Pejabat Bea Cukai Negara, Departemen Bea Cukai Negara, atau Departemen Bea dan Tradisi Negara. Untuk menjamin agar praktik dan pelaksanaan Istiadat Diraja, selalu sesuai dengan falsafah Melayu Islam Beraja, maka secara berkala diselenggarakan dakwah dan pengajaran kepada masyarakat melalui ceramah, pengarahan, dan lokakarya tentang Adat Istiadat.

 Fungsi dan tanggung jawab 
Setiap penambahan atau modifikasi baru pada Bahasa Dalam memerlukan persetujuan JAIN. Dokumentasi sangat penting untuk penyebaran pengetahuan Bahasa Dalam. Disarankan agar otoritas terkait, seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, menerbitkan buku-buku dengan glosarium Bahasa Dalam dengan bantuan JAIN. Berikut ini adalah peran dan tugas JAIN:

Untuk melaksanakan upacara nasional tradisional dan resmi sesuai instruksi, termasuk perayaan Ulang Tahun Yang Mulia Sultan, pernikahan kerajaan, pengumuman putra mahkota, upacara pembukaan, dan banyak lagi.
Untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dan warga negara tentang adat istiadat melalui ceramah, lokakarya, pengarahan, dan kursus.
Untuk menulis undangan, menyiapkan tempat duduk, menyambut tamu, dan membawa perlengkapan tertentu guna meningkatkan mutu Dewan Kenegaraan dan Upacara.
Memberikan arahan dan dukungan terkait protokol kepada lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan asosiasi yang bekerja di bidang adat istiadat. Ini termasuk saran tentang cara menyelenggarakan upacara, cara menggunakan ornamen dan instrumen kerajaan, cara mengatur orang pada posisi tertentu selama upacara, dan cara menangani keberangkatan pejabat negara dan anggota keluarga kerajaan.
Bertugas sebagai sekretaris dalam rapat-rapat Konferensi Bea Cukai, panitia khusus pengaturan jabatan pejabat pemerintah dalam pelayanan publik pada rapat-rapat resmi pemerintah, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
Bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan desain dan dimensi barang-barang yang dibatasi, seperti lambang pribadi pemerintah dan keluarga kerajaan, bendera pribadi, dan bendera Brunei, apabila disediakan oleh pihak-pihak tertentu.
Untuk mengawasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan Orang yang Diberi Gelar, termasuk pengajuan pinjaman keuangan (pinjaman rumah atau mobil), pengajuan untuk keluar negeri, persyaratan bendera pribadi, pemrosesan pemberian tunjangan selama Upacara Pemberian Gelar, pemrosesan tunjangan gelar, pemrosesan tunjangan pemakaman bagi anggota kerajaan dan bangsawan yang telah meninggal.

 Referensi 

Kategori:Pemerintah Brunei