Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2018

Pemilihan umum Wali Kota Palopo 2018 (selanjutnya disebut Pilkada Palopo 2018 atau Pilkot Palopo 2018) adalah pemilihan umum lokal yang akan diselenggarakan di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Pilkot Palopo 2018 diadakan dalam rangka memilih Wali kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023

 Kandidat 
 Calon Potensial 
 Muhammad Judas Amir Wali Kota Palopo (2013–2018)
 Rahmat Masri Bandaso Wakil Wali Kota Palopo (2008-2013)
 Akhmad Syarifuddin Daud Wakil Wali Kota Palopo (2013-2018)
 Budi Sadda, Politikus Gerindra 
 Haidir Basir Ketua PMI Kota palopo
 Budi Kamrul Kasim Anak Kandung Dari Kamrul Kasim Bupati Luwu

 Calon Resmi 
 Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Nasional Demokrat
65px|center Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota tepi|pus|200x200pxtepi|pus|200x200px Wali Kota Palopo(2013–2018)Wakil Wali Kota Palopo(2008–2013)Partai Pengusung dan Pendukung  
 Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Hati Nurani Rakyat 
pus|65x65px Calon Wali Kota Calon Wakil Wali Kota  tepi|pus|200x200px tepi|pus|200x200pxWakil Wali Kota Palopo(2013–2018) Ketua DPD II Partai Gerindra Kota Palopo Partai Pengusung dan Pendukung 

 Kasus 
 Kontroversi Paslon Nomor urut 1 Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso 

Pilkada Palopo 2018 menjadi salah satu pilkada paling kontroversial di Sulawesi Selatan. Kontroversi berpusat pada pasangan Judas Amir – Rahmat Masri Bandaso yang diduga melakukan pelanggaran aturan dengan memutasi pejabat enam bulan sebelum pilkada, yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Panwaslu Palopo menyatakan bahwa Judas Amir terbukti melanggar Pasal 71 ayat 2 UU tersebut dan merekomendasikan diskualifikasi pasangan ini dari pilkada.

KPU Palopo menolak rekomendasi Panwaslu dan tetap meloloskan Judas Amir - Rahmat Masri Bandaso sebagai calon wali kota. Penolakan ini menyebabkan ketegangan, di mana pendukung pasangan Judas Amir melakukan aksi menduduki kantor KPU dan Bawaslu Palopo selama 12 hari demi menuntut rekomendasi diskualifikasi diabaikan. Tekanan massa tersebut ikut memengaruhi keputusan KPU

Setelah pilkada digelar dan dimenangi oleh Judas Amir, lima komisioner KPU Palopo akhirnya diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dianggap melanggar kode etik dengan mengabaikan rekomendasi Panwaslu. Selain itu, mutasi pejabat yang dilakukan Judas Amir dinilai bermasalah karena tidak mengantongi izin dari Mendagri, memperkuat dugaan pelanggaran aturan dalam pilkada ini.
 Referensi 

Kategori:Pemilihan umum bupati di Sulawesi Selatan