Daftar perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup yang diikuti Indonesia

Perjanjian internasional di bidang Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup adalah salah satu bentuk perjanjian internasional yang disebut dalam pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan atas bentuk perjanjian internasional tersebut dilakukan dengan undang-undang. Artikel berikut menyajikan daftar perjanjian internasional di kedua bidang tersebut yang telah ditandatangani dan/atau diratifikasi Pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Tidak termasuk dalam daftar ini adalah perjanjian-perjanjian internasional sejenis yang ditandatangani sebelum pendirian Negara Indonesia serta perjanjian antar negara bagian pada masa Republik Indonesia Serikat.

Perjanjian di bidang Hak Asasi Manusia
 No. Nama Perjanjian Lembaga Terkait Tanggal Perjanjian Penandatanganan oleh Indonesia Pengesahan oleh Indonesia Deklarasi/Reservasi Tanggal Format Instrumen Pengesahan1Konvensi Hak-Hak Politik Wanita(Convention on the Political Rights of Women)PBB31 Maret 195331 Maret 195316 Desember 1958RatifikasiIndonesia menolak mengikatkan diri pada kalimat terakhir pasal 7 dan keseluruhan pasal 9.2Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial(International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)PBB7 Maret 1966tidakmenandatangani25 Juni 1999AksesiIndonesia menolak mengikatkan diri pada ketentuan pasal 22, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Internasional (ICJ), kecuali dengan kesepakatan para Pihak.3Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights)PBB16 Desember 1966tidakmenandatangani23 Februari 2006Aksesimenyatakan frasa "hak menentukan nasib sendiri" pada pasal 1 tidak berlaku untuk bagian masyarakat yang berada pada suatu negara merdeka berdaulat, dan tidak dapat dimaknai sebagai izin atau dukungan atas segala tindakan yang bermaksud memecah atau merusak integritas teritorial atau keutuhan politik suatu negara yang merdeka dan berdaulat.4Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik(International Covenant on Civil and Political Rights)PBB16 Desember 1966tidakmenandatangani23 Februari 2006Aksesimenyatakan frasa "hak menentukan nasib sendiri" pada pasal 1 tidak berlaku untuk bagian masyarakat yang berada pada suatu negara merdeka berdaulat, dan tidak dapat dimaknai sebagai izin atau dukungan atas segala tindakan yang bermaksud memecah atau merusak integritas teritorial atau keutuhan politik suatu negara yang merdeka dan berdaulat.5Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)PBB18 Desember 197929 Juli 198013 September 1984RatifikasiIndonesia menolak mengikatkan diri pada ketentuan pasal 29, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atau Mahkamah Internasional (ICJ), kecuali dengan kesepakatan para Pihak.Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women)PBB6 Oktober 199928 Februari 2000belum disahkan6Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia(Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)PBB10 Desember 198423 Oktober 198528 Oktober 1998RatifikasiIndonesia menyatakan bahwa ketentuan pasal 20 ayat 1,2, dan 3 harus diterapkan dengan tetap tunduk pada prinsip kedaulatan negara dan integritas teritorial.
Indonesia menolak mengikatkan diri pada ketentuan pasal 30 ayat 1, yaitu mengenai penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Internasional (ICJ), kecuali dengan kesepakatan para Pihak.7International Convention against Apartheid in SportsPBB10 Desember 198516 Mei 198623 Juli 1993Ratifikasi8Konvensi tentang Hak-Hak Anak(Convention on the Rights of the Child)PBB20 November 198926 Januari 19905 September 1990RatifikasiSebelumnya Indonesia melakukan reservasi atas ketentuan pasal 1, 14, 16, 17, 21, 22, dan 29. Meski demikian, Indonesia memutuskan mencabut reservasi tersebut pada 2 Februari 2005.Perubahan terhadap Pasal 43 ayat (2) Konvensi tentang Hak-Hak Anak(Amendment to article 43 (2) of the Convention on the Rights of the Child)PBB12 Desember 199517 Desember 1998Penerimaan (Acceptance)Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict)PBB25 Mei 200024 September 200124 September 2012RatifikasiIndonesia menyatakan bahwa usia minimum rekrutmen sukarela untuk menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah 18 tahun yang mana sesuai dengan ketentuan UU No. 34 Tahun 2004. Rekrutmen anggota TNI bersifat terbuka serta mensyaratkan bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography)PBB25 Mei 200024 September 200124 September 2012Ratifikasi9Konvensi International Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya(International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families)PBB18 Desember 199022 September 200431 Mei 2012Ratifikasi10Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)PBB13 Desember 200630 Maret 200730 November 2011Ratifikasi11Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance)PBB20 Desember 200627 September 2010belum disahkan

Perjanjian di bidang lingkungan hidup
 No. Nama Perjanjian Lembaga Terkait Tanggal Perjanjian Penandatanganan oleh Indonesia Pengesahan oleh Indonesia Deklarasi/Reservasi Tanggal Format Instrumen Pengesahan1Konvensi Wina tentang Perlindungan Lapisan Ozon(Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)PBB22 Maret 1985tidakmenandatangani26 Juni 1992AksesiProtokol Montreal atas Zat-Zat yang Mengurangi Lapisan Ozon(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)PBB16 September 198721 Juli 198826 Juni 1992Ratifikasi1990 Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone LayerPBB29 Juni 199026 Juni 1992Penerimaan (Acceptance)1992 Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone LayerPBB25 November 199210 Desember 1998Aksesi1997 Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone LayerPBB17 September 199726 Januari 2006Ratifikasi1999 Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone LayerPBB3 Desember 199926 Januari 2006Ratifikasi2016 Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone LayerPBB15 Oktober 201614 Desember 2022Ratifikasi2Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their DisposalPBB22 Maret 1989tidakmenandatangani20 September 1993AksesiIndonesia menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 ayat 1 hanya akan diterapkan setelah peraturan perundang-undangan baru yang telah diserasikan dengan ketentuan Konvensi ditetapkan dan mulai berlaku.1995 Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their DisposalPBB22 September 199524 Oktober 2005RatifikasiPersetujuan Kerangka Kerja antara Pemerintah Republik Indonesia dan Sekretariat Konvensi Basel mengenai Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pembuangannya tentang Pembentukan Pusat Regional Konvensi Basel untuk Pelatihan dan Alih Teknologi bagi Asia Tenggara(Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Secretariat of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal on the Establishment of a Basel Convention Regional Centre for Training and Technology Transfer for Southeast Asia)PBB29 Oktober 200429 Oktober 200412 Oktober 2005Ratifikasi3Konvensi Internasional mengenai Kesiapsiagaan, Penanggulangan, dan Kerja Sama terkait Pencemaran Minyak, 1990(International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-Operation, 1990)IMO30 November 199030 November 199028 April 2022Ratifikasi4Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim(United Nations Framework Convention on Climate Change)PBB9 Mei 19925 Juni 199223 Agustus 1994RatifikasiProtokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim(Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)PBB11 Desember 199713 Juli 19983 Desember 2004RatifikasiDoha Amendment to the Kyoto ProtocolPBB8 Desember 201230 September 2014Penerimaan (Acceptance)Piagam Penerimaan Doha Amendment to the Kyoto ProtocolPersetujuan Paris(Paris Agreement)PBB12 Desember 201522 April 201631 Oktober 2016Ratifikasi5Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati(United Nations Convention on Biological Diversity)PBB5 Juni 19925 Juni 199223 Agustus 1994RatifikasiProtokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati(Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity)PBB29 Januari 200024 Mei 20003 Desember 2004RatifikasiProtokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati(Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity)PBB29 Oktober 201011 Mei 201124 September 2013Ratifikasi6Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Memerangi Penggurunan di Negara-Negara yang Mengalami Kekeringan dan/atau Penggurunan yang Serius, terutama di Afrika(United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa)PBB14 Oktober 199415 Oktober 199431 Agustus 1998Ratifikasi7Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh(Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks)PBB4 Agustus 19954 Desember 199528 September 2009Ratifikasi8Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional(Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade)PBB10 September 199811 September 199824 September 2013Ratifikasi9Konvensi Internasional mengenai Tanggung Jawab Sipil terhadap Kerusakan akibat Pencemaran Minyak Bahan Bakar, 2001(International Convention On Civil Liability For Bunker Oil Pollution Damage, 2001)IMO23 Maret 200123 Maret 20013 Juli 2014Ratifikasi10Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten(Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)PBB22 Mei 200123 Mei 200128 September 2009Ratifikasi11Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas(ASEAN Agreement on Trans boundary Haze Pollution)ASEAN10 Juni 200210 Juni 200220 Januari 2015Ratifikasi12Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004(International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments, 2004)IMO13 Februari 200413 Februari 20045 November 2015Ratifikasi13Persetujuan mengenai Pendirian Pusat ASEAN untuk Keanekaragaman Hayati(Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Biodiversity)ASEAN27 September 200531 Agustus 200518 Desember 2017Ratifikasi14Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007(Nairobi International Convention on the Removal Of Wrecks, 2007)IMO18 Mei 200718 Mei 200720 Juli 2020Ratifikasi15Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur( Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing)FAO22 November 200922 November 20094 Mei 2016Ratifikasi16Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan(The Agreement On The Establishment Of The Regional Secretariat Of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs Fisheries And Food Security)CTI28 Oktober 201128 Oktober 201111 Maret 2014Ratifikasi17Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau(Agreement on the Establishment of the Global Green
Growth Institute)Global Green Growth Institute (GGGI)20 Juni 201217 September 201221 Agustus 2014Ratifikasi18Konvensi Minamata mengenai Merkuri(Minamata Convention on Mercury)PBB10 Oktober 201310 Oktober 201322 September 2017Ratifikasi19Persetujuan Tentang Pembentukan Organisasi Kerja Sama Kehutanan Asia(Agreement On The Establishment Of The Asian Forest Cooperation Organization)Asian Forest Cooperation Organization (ACOFOSEC)2 Agustus 20162 Agustus 201614 November 2018Ratifikasi20Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas beyond National JurisdictionPBB19 Juni 202320 September 2023belum disahkan

 Lihat pula 
 Perjanjian (politik)
 Hubungan luar negeri Indonesia
 Hak Asasi Manusia
 Lingkungan hidup

Referensi

Kategori:Daftar bertopik Indonesia
Kategori:Traktat yang melibatkan Indonesia