Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengadilan Negeri Rangkasbitung (biasa disingkat: PN Rangkasbitung) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Kabupaten Lebak, Banten. Sebagai pengadilan tingkat pertama, PN Rangkasbitung berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Lebak. PN Rangkasbitung merupakan pengadilan Kelas II. 

 Sejarah 
Pengadilan di Rangkasbitung sudah berdiri sejak masa Pemerintahan Hindia Belanda, dimana pada tahun 1828 terjadi perubahan wilayah di Kabupaten Lebak yaitu, Rangkasbitung menjadi salah satu distrik di antara beberapa distrik-distrik lainnya.

Pada tanggal 31 Maret 1851 secara resmi dilaksanakan pemindahan Ibukota Kabupaten Lebak, yang sebelumnya berada di Warunggunung dipindahkan ke Rangkasbitung. Dengan adanya pemindahan ibukota tersebut, sedikit banyak tentu memengaruhi jalannya roda pemerintahan daerah di Kabupaten Lebak, termasuk di dalamnya yaitu pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh badan peradilan.

Masa Pemerintahan Hindia Belanda, badan peradilan pada daerah tingkat kabupaten hampir seluruhnya bernama Landraad, dan belum bernama Pengadilan Negeri. Begitu pula saat itu dengan badan peradilan di Karesidenan Banten yang menggunakan nama Landraad. Landraad di Karesidenan Banten membawahi tiga daerah hukum yaitu, Serang, Rangkasbitung, dan Pandeglang, sehingga dahulu dikenal dengan nama Landraad Serang, Rangkasbetoeng, en Pandeglang.

Hal ini didukung oleh riwayat pekerjaan Prof. Mr. R. Soekardono, dimana beliau merupakan seorang Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia periode tahun 1952 sampai dengan tahun 1963. Dalam riwayat pekerjaannya, tercatat salah satu jabatan yang pernah diemban adalah sebagai Wakil Ketua Landraad Serang, Rangkasbetoeng, en Pandeglang periode tahun 1923 sampai dengan tahun 1924.

Gedung Landraad Rangkasbetoeng awalnya berlokasi di Jalan Alun-alun Timur Nomor 6 Rangkasbitung. Hasil penelusuran pada Inventaris Arsip Departement Van Burgerlijke Openbare Werken: Seri Grote Bundel 1854-1933, Direktorat Pengolahan, Deputi Bidang Konservasi Arsip, Arsip Nasional Republik Indonesia, ditemukan deskripsi yang menerangkan "Stukken betreffende oprichten landsraadgebouw te Rangkasbetoeng-West Java-(1928-1930)", Tahun 1930. Catatan ini merupakan bukti bahwa gedung Landraad Rangkasbetoeng mulai dibangun pada tahun 1930.  

Ketika masa Pemerintahan Jepang, pada tanggal 26 September 1942 disahkan suatu undang-undang yaitu, Osamu Seirei Nomor 3 Tahun 1942 tentang Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara. Salah satu yang diatur dalam undang-undang ini adalah tentang perubahan nama badan-badan peradilan, termasuk Landraad yang berubah menjadi Tihoo Hooin. Dengan berubahnya nama badan peradilan tersebut, maka Landraad di Karesidenan Banten pun berubah nama menjadi Tihoo Hooin. Salah satu bukti adanya perubahan nama badan peradilan pada masa Pemerintahan Jepang dapat juga ditelusuri dalam riwayat pekerjaan Prof. Mr. R. Soekardono. Tercatat disitu, setelah beliau menjabat sebagai Ketua Landraad Poerwakarta periode tahun 1941 sampai dengan 1942, lalu beliau menjabat sebagai Ketua Tihoo Hooin Serang, Pandeglang, dan Rangkasbetoeng periode tahun 1944 sampai dengan tahun 1946.

Setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka terbentuklah suatu Pemerintah Negara Indonesia. Walaupun saat itu Pemerintah Negara Indonesia sudah terbentuk, akan tetapi sesuai Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, badan negara dan peraturan yang ada sebelumnya masih berlaku, selama belum diadakan yang baru, dimana didalamnya termasuk juga tentang badan peradilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pada tahun 1950, terbitlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat. Undang-undang ini memutuskan untuk menghapus beberapa pemerintahan daerah karesidenan, dimana salah satunya adalah Pemerintahan Daerah Karesidenan Banten dan menetapkan daerah yang meliputi Karesidenan Banten menjadi Provinsi Jawa Barat. Di tahun yang sama kembali terbit suatu undang-undang yaitu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, dimana undang-undang ini antara lain menetapkan Serang, Pandeglang, Lebak menjadi Kabupaten.

Pada tanggal 13 Januari 1950, telah disahkan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat ini menjelaskan tentang dihapuskannya Mahkamah Justisi di Makassar dan alat Penuntutan Umum padanya, Appelraad di Makassar, Appelraad di Medan, segala Pengadilan Negara dan segala Landgerecht (cara baru), dan alat Penuntutan Umum padanya, segala Pengadilan Kepolisian dan alat Penuntutan Umum padanya, segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah), segala Pengadilan Kabupaten, segala Raad Distrik, segala Pengadilan Distrik, segala Pengadilan Negorij. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Darurat ini menjelaskan secara berangsur-angsur akan dihapuskan segala Pengadilan Swapraja (Zelfbestuursrechtspraak) dan segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreekbestuurd gebied) kecuali Peradilan Agama. Selanjutnya, Pasal 2 angka d Undang-undang Darurat ini menjelaskan tentang diadakannya Pengadilan Negeri ditiap tempat dimana dihapuskannya Landgerecht di Indonesia.

Sejak disahkannya Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjadi salah satu Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a antara lain yaitu, daerah hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta meliputi daerah-daerah hukum segala Pengadilan Negeri dalam daerah Provinsi Jawa Barat.

Kemudian pada tanggal 11 Maret 1969, telah disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta. Pasal 2 Undang-undang ini menjelaskan daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri dalam Provinsi Jawa Barat, sehingga sejak saat itu Pengadilan Negeri Rangkasbitung beralih daerah hukum Pengadilan Tinggi yaitu, dari salah satu Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi salah satu Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Bandung.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tahun 1975 menempati gedung kantor baru yang terletak saat ini di Jalan R. A. Kartini Nomor 55 Rangkasbitung. Dengan ditempatinya gedung kantor baru tersebut, maka gedung kantor lama yang terletak di Jalan Alun-alun Timur Nomor 6 Rangkasbitung, sejak saat itu hingga kini dialihfungsikan menjadi gedung arsip Pengadilan Negeri Rangkasbitung.   

Pada tahun 2000, terbitlah suatu undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten. Dalam Pasal 3 Undang-undang ini dijelaskan Provinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas antara lain yaitu, Kabupaten Lebak. Dengan terbitnya Undang-undang ini, maka Kabupaten Lebak sudah tidak termasuk dalam Provinsi Jawa Barat, melainkan sudah menjadi salah satu Kabupaten dalam Provinsi Banten.

Pada tanggal 6 Juli 2004, berlaku suatu undang-undang yaitu, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Banten. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang ini menjelaskan daerah hukum Pengadilan Tinggi Banten meliputi wilayah Provinsi Banten. Kemudian Pasal 2 ayat 2 Undang-undang ini menjelaskan seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Banten merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Banten. Setelah berlakunya Undang-undang ini, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung kembali beralih daerah hukum Pengadilan Tinggi yaitu, dari salah satu Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung menjadi salah satu Pengadilan Negeri dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Banten.

Walaupun Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berpindah daerah hukum Pengadilan Tinggi sebanyak tiga kali, akan tetapi Pengadilan Negeri Rangkasbitung selaku pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum, selalu terus berusaha memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pencari keadilan khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.

 Wilayah Hukum 
Wilayah hukum PN Rangkasbitung meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lebak yang terdiri atas 28 kecamatan, yaitu:
1.Kecamatan Rangkasbitung11.Kecamatan Panggarangan21.Kecamatan Sobang2.Kecamatan Cibadak12.Kecamatan Bayah22.Kecamatan Wanasalam3.Kecamatan Warunggunung13.Kecamatan Cibeber23.Kecamatan Cilograng4.Kecamatan Maja14.Kecamatan Gunung Kencana24.Kecamatan Cirinten5.Kecamatan Cipanas15.Kecamatan Sajira25.Kecamatan Kalanganyar6.Kecamatan Muncang16.Kecamatan Cikulur26.Kecamatan Cigemblong7.Kecamatan Leuwidamar17.Kecamatan Cileles27.Kecamatan Lebak Gedong8.Kecamatan Bojongmanik18.Kecamatan Cimarga28.Kecamatan Cihara9.Kecamatan Cijaku19.Kecamatan Bajarsari10.Kecamatan Malingping20.Kecamatan Curugbitung

 Struktur Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi PN Rangkasbitung adalah sebagai berikut:

 Pimpinan
 Ketua PN
 Wakil Ketua PN
 Majelis Hakim
 Panitera
 Panitera Muda Perdata
 Panitera Muda Pidana
 Panitera  Muda Hukum
 Jabatan Fungsional
 Panitera Pengganti
 Jurusita/Jurusita Pengganti
 Sekretariat
 Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
 Kepala Subbagian Umum dan Keuangan
 Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 Jabatan Fungsional
 Analisis Kepegawaian
 Arsiparis
 Pustakawan
 Pranata Komputer

 Ketua Yang Pernah Menjabat 
Berikut merupakan daftar Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang pernah menjabat: 
NoNamaTahun  Menjabat1BAMBANG SURONO, SH.19632HENDARMAN SUSILO P., SH.1964 S/D 19653R. KOESBANDONO, SH1965 S/D 19704J.C.H. RATULANGI, SH.1970 S/D 19765SOERONO, SH.1976 S/D 1980 6ABDUL WAHAB SUDIONO, SH.1980 S/D 19867RIDJAL, SH. 1986 S/D 19918H.M. TOJIB MATDERIS, SH.1991 S/D 19959DJOKO PURNOMO, S.H.1995 S/D 199710ALJAMAN  SUTOPO, SH.1997 S/D 200011KHUDORI AZIZ, SH.2001 S/D 200312H. MAENONG, SH.2004 S/D 2005 13H. ABDULLAH, SH.2006 S/D 2006 (7 BULAN)14SITI FARIDA, SH.MH. 2006 S/D 200715EDDY WIBISONO,SH.MH.2007 S/D 200816ARIEF WALUYO, SH.MH.2008 S/D 2010 17IDA AYU PUSPA ADI, SH. 2010 S/D 201118H. RATMOHO, SH.,MH.2011  S/D 201319ABDUL AZIS, SH.,MH.2013 S/D MEI 201520SUDIRA, S.H.,M.H. 2015 S/D 201621M. PANJDI SANTOSO, SH., MH.2016 S/D 201722SUBCHI EKO PUTRO, SH., MH. 2017 S/D MARET 2020 23MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, SH., MH2020 S/D 202124DEDE HALIM, S.H.,M.H.2021 S/D 202225IRIATY KHAIRUL UMMAH, S.H. JUNI 2022 S/D JANUARI 202426PARULIAN MANIK, S.H., M.H.JANUARI 2024 S/D NOVEMBER 202427EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.SEKARANG

 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung 
Tugas pokok Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Pengadilan Tingkat kedua adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Kedua sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengadilan Negeri Rangaskbitung untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

2. Fungsi Administrasi, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Teknis Peradilan dan Administrasi Peradilan.

3. Fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.

4. Fungsi Pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

5. Fungsi penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tinggi Banten.

6. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum.

 Tugas Pokok dan Fungsi 

 Ketua dan Wakil Ketua 

 Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada majelis hakim untuk diselesaikan.
 Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
 Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan saksama.

 Majelis Hakim 

 Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

 Panitera 

 Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
 Panitera bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di kepaniteraan.
 Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
 Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
 Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

 Panitera Muda Perdata 

 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
 Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

 Panitera Muda Pidana 

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
 Menyerahkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan.
 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
 Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

 Panitera Muda Hukum 

 Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

 Panitera Pengganti 

 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
 Membuat berita acara persidangan.
 Membantu hakim dalam melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
 Membuat penetapan hari sidang.
 Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis penahanannya.
 Mengetik putusan.
 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

 Juru Sita/Juru Sita Pengganti 

 Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
 Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
 Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
 Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

 Sub bagian Umum & Keuangan 

 Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
 Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
 Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
 Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
 Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
 Mengkoordinasi dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
 Mengkoordinasi dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
 Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
 Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
 Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
 Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
 Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA).
 Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
 Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

 Sub bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana 

 Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
 Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
 Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
 Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
 Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
 Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan/pelantikan jabatan.
 Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
 Mengusulkan formasi CPNS.

 Sub bagian Perencanaan TI dan Pelaporan 

 Mengumpulkan data terkait dengan kebutuhan setiap bagian-bagian
 Menyusun konsep Rencana Kerja (Renja)
 Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra)
 Menyusun konsep Anggaran (RKA-KL)
 Menyusun konsep Rencana Kerja Tahunan (RKT)
 Menyusun konsep Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
 Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan
 Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)
 Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT)
 Memantau pelaksanaan DIPA
 Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website/situs resmi
 Mengupdate website/situs resmi 
 Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya
 Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer
 Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi
 Melaksanakan pengelolaan software/ aplikasi
 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran
 Melaksanakan sinkronisasi data
 Melaksanakan pencadangan/backup data
 Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKjIP
 Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan   kepaniteraan
 Membuat Laporan Kinerja Bulanan, Triwulanan, Semesteran berdasarkan E-monev PP 39 dan Aplikasi SmArt
 Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.

 Referensi 

 Pranala luar 

 Situs resmi Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Instagram Pengadilan Negeri Rangkasbitung
 Youtube Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Kategori:Pengadilan Negeri
Kategori:Kabupaten Lebak
Kategori:Banten