Hukum adat Kramajati

Hukum adat Kramajati adalah peraturan yang kemudian menjadi hukum adat masyarakat  Desa Bohol, Rongkop, Gunungkidul. Hukum adat ini lahir atas inisiasi Kepala Desa Bohol, yaitu Widodo. Hukum tersebut disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007.

 Latar belakang 
Desa Bohol sebagai tempat dilahirkannya Hukum adat Kramajati merupakan salsh satu dari delapan desa yang berada di wilayah Kecamatan Rongkop. Mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dengan mengandalkan air tadah hujan sebagai pengairannya. Desa Bohol memiliki lahan hutan seluas 229 Ha. Pada tahun 2005 Rongkop memiliki lahan kritis seluas 123 Ha yang tersebar di Padukuhan Waru dan Gamping. Sehingga, diperlukan model pelestarian lingkungan hidup guna memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di Desa Bohol, Rongkop Gunung Kidul.  

Berangkat dari kebutuhan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, Hukum adat Kramajati disahkan. Hukum adat Kramajati sendiri lahir atas inisiasi Kepala Desa Bohol bernama Widodo. Atas dasar pemikiran pemikirannya dan diskusi dengan tokoh masyarakat, beliau mengusulkan untuk membuat peraturan berupa tradisi yang kini dikenal sebagai Hukum adat Kramajati. Tahun 2007, Widodo selaku kepala Desa Bohol, Rongkop, Gunung Kidul membuat Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007 sebagai bentuk legalisasi dan mengatur tata pelaksanaan Hukum adat Kramajati.

 Makna Kramajati 
Hukum adat Kramajati berasal dari kata Krama yakni istilah Jawa yang memiliki arti pernikahan dan Jati yang merujuk pada tanaman keras yakni Pohon Jati.  Hukum adat Kramajati juga dikenal dengan istilah Nikah Kramajati artinya sebuah peresmian hubungan pernikahan secara sah oleh hukum dan disertai dengan penanaman bibit pohon jati. Hukum adat Kramajati diterapkan pada masyarakat khususnya pemuda pemudi Desa Bohol, Rongkop, Gunung Kidul yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah tersebut. 

Jati dimaknai juga sebagai "sejati" sehingga apabila dipahami lebih dalam, Kramajati dapat dimaknai sebagai tradisi yang mengupayakan terciptanya suatu ikatan pernikahan yang sejati. Ikatan tersebut dimanifetasikan dalam bentuk pohon jati. Berangkat dari kondisi lahan kritis, kekeringan dan kondisi ekonomi masyarakat, pohon jati dipilih sebagai solusi. Selain sebagai upaya penghijauan, pohon jati memiliki nilai jual yang tinggi.

 Tata cara pelaksanaan 
Tata cara pelaksanaan Hukum adat Kramajati tertera dalam Surat Keputusan Kepala Desa Bohol No.13/KPTS/2007 yakni setiap calon yang menikah di wilayah Bohol wajib menanam 10 bibit pohon jati, 5 bibit ditanam di lahan desa dan 5 bibit ditanam di lahan pribadi. Secara teknis pelaksanaan diawali dengan pembekalan oleh Kelurahan yang diikuti oleh calon pengantin seminggu atau minimal 3 hari sebelum ijab kabul mengenai Nikah Kramajati. Selanjutnya setelah melakukan prosesi pernikahan, pengantin menanam bibit jati sebagaimana ketentuan. Apabila pernikahan dilakukan pada musim kemarau makan prosesi penanaman bibit ditunda dan dilanjutkan pada musim penghujan dibersamai oleh para dukuh.

 Rujukan 

Kategori:Hukum adat
Kategori:Widyaloka Project