Hak asasi manusia di Palestina

Keadaan hak asasi manusia di Tepi Barat dan Jalur Gaza ditentukan oleh kebijakan Palestina dan Israel, yang berdampak pada warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pengaruh mereka terhadap Otoritas Palestina (PA).Le More, Anne. International Assistance to the Palestinians After Oslo: Political Guilt, Wasted Money. N.p., Taylor & Francis, 2008. Berdasarkan The Economist Democracy Index negara ini tergolong rezim otoriter.

Status kebebasan, hak politik dan kebebasan sipil
Peringkat hak dan kebebasan
Pada pemeringkatan Economist Intelligence Unit (Indeks Demokrasi), indeks tertinggi melaporkan sebagian besar demokrasi. Dari 167 negara yang berpartisipasi dalam pemeringkatan, Korea Utara adalah yang terburuk (indeks 1,08) dan Norwegia adalah yang terbaik (indeks 9,87). Palestina berada di peringkat 117 dengan indeks 3,89. Survei tahunan Freedom House mengenai hak-hak politik dan kebebasan sipil, Freedom in the World 2001–2002, melaporkan bahwa kebebasan sipil menurun di Palestina "akibat penembakan hingga tewasnya warga sipil Palestina oleh personel keamanan Palestina; ringkasan persidangan dan eksekusi terhadap orang-orang yang diduga kolaborator oleh kelompok tersebut Otoritas Palestina (PA), pembunuhan di luar hukum terhadap tersangka kolaborator oleh milisi; dan dorongan resmi terhadap pemuda Palestina untuk menghadapi tentara Israel, sehingga menempatkan mereka secara langsung dalam bahaya." Kelompok Pemantau Hak Asasi Manusia Palestina melaporkan "perbedaan pendapat dan bentrokan sehari-hari. antara berbagai faksi politik, keluarga dan kota yang memberikan gambaran lengkap tentang masyarakat Palestina. Perpecahan ini selama berlangsungnya Intifada al Aqsa juga menyebabkan 'Intra'fada' yang semakin penuh kekerasan."

Kebebasan dan hak individu
Kebebasan berbicara
Otoritas Palestina telah menjamin kebebasan berkumpul bagi penduduk Palestina, dan undang-undangnya menyatakan hal ini. Namun demikian, hak untuk berdemonstrasi bagi para penentang rezim PA atau kebijakan PA kini semakin berada di bawah kendali dan pembatasan polisi dan merupakan sumber kekhawatiran bagi kelompok hak asasi manusia.

Aktivis mengatakan semakin banyak tindakan keras terhadap penulis yang mengkritik Pemerintah Palestina. Menurut direktur eksekutif Advancing Human Rights David Keyes, pada tahun 2013, Anas Awwad, seorang aktivis Palestina berusia 26 tahun, dijatuhi hukuman satu tahun penjara secara in absensia oleh pengadilan Palestina di Nablus, Tepi Barat karena "mengulurkan lidahnya" terhadap presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, di Facebook. Keyes juga menyatakan bahwa pada tahun 2012, blogger Palestina Jamal Abu Rihan ditangkap oleh Otoritas Palestina karena memulai kampanye Facebook yang disebut Rakyat Menginginkan Akhir untuk Korupsi. Dia didakwa dengan tuduhan "mengulurkan lidahnya" terhadap kepemimpinan Palestina.

Pada bulan April 2012, seorang dosen universitas Tepi Barat, Ismat Abdul-Khaleq, ditangkap karena mengkritik Abbas di Facebook. Selanjutnya, agen dari Dinas Keamanan Pencegahan PA di Ramallah menangkap Tarek Khamis, yang bekerja untuk kantor berita Palestinian Zaman Press. Dia ditahan karena mengkritik perlakuan Otoritas Palestina terhadap Abdul-Khaleq dan karena mengkritik tindakan keras terhadap jurnalis di Tepi Barat. Menurut David Keyes, George Canawati, direktur stasiun radio Betlehem dan jurnalis Rami Samar ditahan karena memposting kritik terhadap Otoritas Palestina di Facebook.

Ancaman pembunuhan dilontarkan terhadap Menteri Nabil Shaath karena berencana berpartisipasi dalam konferensi di Italia yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Israel Silvan Shalom oleh Brigade Martir Jenin, sayap bersenjata dari Komite Perlawanan Populer. Mereka menyatakan, "Dia akan dihukum mati jika dia masuk. Keputusan tidak dapat dibatalkan, kami menyerukan kepada pengawalnya untuk meninggalkan konvoinya demi menyelamatkan nyawa mereka."

Nabil Amar, mantan Menteri Penerangan dan anggota kabinet serta anggota Dewan Legislatif Palestina, ditembak oleh orang-orang bersenjata bertopeng setelah mengkritik Arafat dan menyerukan reformasi di PA dalam sebuah wawancara televisi.

Sebuah dewan yang dikelola Hamas di Tepi Barat mendapat kecaman internasional pada tahun 2005 karena melarang festival musik dan tari terbuka, atas dasar "melawan Islam".

Februari 2016, Pemantau Hak Asasi Manusia Euro-Mediterania telah mengeluarkan laporan yang mendokumentasikan pelanggaran kebebasan berekspresi di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Laporan Euro-Med, "Strangulasi Dua Kali: Praktik Penindasan Dinas Keamanan Palestina", mendokumentasikan 1.274 penahanan sewenang-wenang di Tepi Barat pada tahun 2015 dan 1.089 panggilan untuk hadir di depan polisi atau "keamanan dalam negeri". Sebagian besar tindakan Otoritas Palestina menargetkan individu yang berafiliasi dengan Hamas atau yang menentang kebijakan Otoritas Palestina. Di Gaza, 117 penahanan sewenang-wenang dan 98 perintah untuk hadir pada tahun lalu dikaitkan dengan Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Seperti rekan-rekan mereka di Otoritas Palestina, pasukan keamanan pada dasarnya menargetkan lawan-lawan politik. Pemantau tersebut mengatakan bahwa jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh otoritas Palestina di Tepi Barat secara signifikan lebih besar dibandingkan pelanggaran yang dilakukan Hamas. Namun, kedua organisasi tersebut bersalah atas penyensoran dan penindasan. Pemantau Euro-Med meminta kedua belah pihak, PA dan Hamas, untuk mengeluarkan resolusi yang jelas dan mengikat yang mengamanatkan kebebasan berekspresi dan melarang segala bentuk penahanan yang kejam.

Pada bulan Agustus 2016, Human Rights Watch menerbitkan laporan tentang Palestina yang membahas kebebasan berekspresi di wilayah Palestina. Organisasi internasional tersebut mendokumentasikan kasus Majd Khawaja, 22 tahun, yang ditangkap oleh pasukan keamanan di markas intelijen. Khawaja dituduh melukis kata (intifada) pemberontakan di dinding, memiliki senjata dan berencana menyelundupkan orang ke Yordania. Dia menjadi sasaran penyiksaan fisik selama interogasi. Ia menerbitkan beberapa lagu tentang korupsi PA yang dianggap sebagai tindak pidana; Lagu-lagu tersebut telah dihapus dari YouTube.

Agustus 2016, Human Rights Watch menerbitkan laporan tentang Palestina yang membahas kebebasan berekspresi di wilayah Palestina. Organisasi internasional tersebut mendokumentasikan kasus Mutaz Abu Lihi, 21, yang ditangkap oleh pasukan keamanan di markas intelijen menurut dokumen pengadilan, penuntut Palestina mendakwa Abu Lihi dan rekan-rekan rappernya karena menciptakan perselisihan, berdasarkan pasal 150 KUHP, dan mengkritik otoritas yang lebih tinggi, berdasarkan pasal 195. Penuntut mengatakan bahwa Abu Lihi dan yang lainnya menyemprotkan grafiti di luar ruangan yang isinya adalah "kalimat pencemaran nama baik yang mencakup penghinaan yang ditujukan secara pribadi terhadap presiden negara Palestina dan pihak berwenang".

Desember 2016, Euro Med Human Rights Monitors mengeluarkan laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional di Palestina. Ketika ketiga anggota parlemen tersebut melakukan aksi duduk di kantor komite internasional Palang Merah, kekebalan parlementer mereka ditangguhkan oleh presiden Palestina – Mahmoud Abbas; dua di antaranya dituduh melakukan penggelapan, penyelundupan senjata, dan pencemaran nama baik; serta dilarang memberikan makanan, air, dan kunjungan jurnalis. Ketiga anggota parlemen tersebut malah menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan Presiden sebagai balas dendam terhadap mereka karena aliansi mereka dengan Mohammad Dahalan. Menurut laporan tersebut, pelanggaran terhadap komite internasional Palang Merah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum dan konvensi internasional. Tindakan otoritas Palestina juga bertentangan langsung dengan sistem eksekutif Palestina dan komitmennya terhadap standar hak asasi manusia sebagaimana ditentukan oleh perjanjian internasional.

Pusat Hak Asasi Manusia Al-Mizan menerbitkan laporan tentang pelanggaran hak berekspresi di Gaza. Sejak awal musim dingin, pemadaman listrik mulai memburuk, yang berdampak negatif terhadap kebutuhan dasar dua juta penduduk. Listrik menyala selama empat jam, kemudian padam selama 12 jam. Akibat penutupan perbatasan yang dilakukan Israel, terjadi kekurangan bahan bakar di pasar-pasar di Gaza dan krisis kemanusiaan menjadi jauh lebih buruk: meningkatnya jumlah kematian, terutama di kalangan anak-anak dan orang lanjut usia, orang sakit dan orang cacat yang tinggal di ratusan gedung-gedung tinggi. bangunan tanpa lift. Pada 12 Januari 2017, ribuan orang berkumpul di kamp pengungsi Jabaliya untuk berdemonstrasi di depan Perusahaan Listrik. Polisi membubarkan mereka dengan menembak ke udara dan memukuli beberapa orang dengan pentungan. Oleh karena itu, Mohammed Al Baba, seorang jurnalis di Agence France Presse, mengalami luka di mata kirinya dan kameranya disita, serta Fares Akram Al Ghoul, seorang jurnalis dari Associated Press, diserang oleh mereka. Ada juga enam orang yang mengalami luka memar. Seperti disebutkan dalam laporan tersebut, polisi memanggil sekelompok orang untuk diinterogasi dan masuk ke rumah-rumah untuk menangkap orang-orang dengan tujuan memaksa mereka menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk "menghormati hukum" dan mencegah mereka mengganggu apa yang disebut "keamanan publik" meskipun mereka melanggar hak penduduk Gaza untuk melakukan protes secara damai dan berekspresi.

Kebebasan pers
Pada tahun 2006, enam belas jurnalis Palestina telah dibunuh atau dilukai oleh pasukan keamanan PA atau kelompok bersenjata.

Abdullah Issa, penerbit Palestina dan editor majalah online Donia al Watan ditahan pada Juli 2006 oleh Otoritas Palestina karena menerbitkan cerita tentang pencurian $400.000 dari Menteri Luar Negeri PA Mahmud al-Zahar saat mengunjungi Kuwait. Cerita ini melontarkan fitnah terhadap Hamas karena mempunyai uang tunai dalam jumlah besar sementara rakyat Palestina menderita kemiskinan. Kisah ini pernah muncul di media Arab lainnya. Issa, menuduh al-Zahar dan Hamas mengganggu kebebasan pers di wilayah Palestina dan menyatakan kekecewaannya atas kegagalan Hamas memberantas korupsi seperti yang dijanjikan dalam platform pemilu mereka: “Rakyat kami mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban Hamas atas kemerosotan situasi di Palestina. kondisi kehidupan mereka,...Kami berharap pemerintah Hamas akan mulai mengejar dan menangkap semua pembunuh dan preman yang terus berkeliaran di jalan-jalan Jalur Gaza dan membuka semua kasus korupsi keuangan." Kantor Donia al Watan telah diserang oleh orang-orang bersenjata bertopeng dan ada ancaman pembunuhan terhadap Issa dan stafnya.

Brigade Martir al-Aqsa disalahkan atas sejumlah serangan terhadap jurnalis di Tepi Barat dan Jalur Gaza serta kantor stasiun televisi Arab Al Arabiya di Tepi Barat.

Pada bulan September 2001, Tanzim pimpinan Yasser Arafat menculik seorang juru kamera Palestina yang sedang merekam film yang memperlihatkan warga dan polisi Palestina di Ramallah merayakan 11/9/2001 menyusul serangan terhadap sasaran AS, dan mengancam akan membunuh juru kamera tersebut jika film tersebut ditayangkan.

Pada bulan September 2006, seorang jurnalis dipukuli habis-habisan dan peralatan komputer di kantor kantor berita resmi Otoritas Palestina, Wafa, dihancurkan. Grafiti disemprotkan ke dinding dengan tuduhan bahwa lembaga tersebut kurang obyektif. Pejabat Fatah mencatat bahwa Menteri Luar Negeri PA Mahmoud Zahar menuduh lembaga tersebut "melakukan kampanye hasutan bermotif politik" terhadapnya dan menyalahkan Hamas atas serangan tersebut. Gubernur Khan Yunis Osama al-Farra mengutuk serangan tersebut, dengan mengatakan bahwa serangan tersebut "mencerminkan berlanjutnya keadaan anarki dan pelanggaran hukum di wilayah yang dikuasai PA".

Konflik Fatah-Hamas semakin membatasi kebebasan pers di wilayah PNA dan distribusi suara-suara yang berlawanan di Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat dimana Fatah masih memiliki pengaruh lebih besar. Pada bulan Juli 2010, dengan pelonggaran blokade Jalur Gaza, Israel mengizinkan distribusi surat kabar pro-Fatah al Quds, al Ayyam dan al-Hayat al-Jadida, tetapi Hamas mencegah distributor Gaza mengambil kiriman tersebut. Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) mengutuk pembatasan Hamas terhadap distribusi surat kabar Tepi Barat di Gaza, dan juga mengutuk pemerintah pimpinan Fatah di Tepi Barat karena membatasi penerbitan dan distribusi surat kabar Gaza al-Resala dan Falastin.

Pada bulan Oktober 2012, Sindikat Jurnalis Palestina mengajukan permohonan pembebasan jurnalis Palestina yang ditangkap oleh Otoritas Palestina di Tepi Barat, memperingatkan bahwa kebebasan pers telah "sangat memburuk", dan bahwa Otoritas Palestina telah menangkap lima jurnalis Palestina pada bulan September 2012. Walid Khaled, seorang jurnalis surat kabar Palestina Falasteen, juga memulai mogok makan pada bulan September. Seorang hakim Palestina memerintahkan pembebasannya, tetapi Otoritas Palestina mengabaikannya. Otoritas Palestina telah menangkap para jurnalis ini karena dicurigai memiliki hubungan dengan Hamas, saingan mereka yang menguasai Jalur Gaza.

Pada bulan Mei 2015, jurnalis Al-Jazeera Muhammed Fayyad dilaporkan diserang oleh beberapa petugas polisi saat meliput kunjungan seorang menteri Turki ke Kementerian Wakaf Gaza. Fayyad, yang mengatakan bahwa dia "dipukul di kepala oleh seorang petugas polisi" saat dia dikeluarkan dari gedung, kemudian ditangkap. Kementerian Dalam Negeri Gaza mengeluarkan pernyataan yang menyalahkan "beberapa jurnalis" atas "kekacauan dan gangguan yang salah menggambarkan citra masyarakat kami dan mempermalukan mereka yang bertanggung jawab atas agenda kunjungan tersebut," dan menyatakan bahwa Fayyad dibebaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Kebebasan berserikat
Pada tahun 2000, Undang-undang Perburuhan Palestina yang pertama disahkan oleh Palestina. Namun, menurut Pusat Demokrasi dan Hak-Hak Pekerja (DWRC), rancangan akhir tersebut masih kurang kuat;Bilal Barghouthi. "Study on Palestinian Labor Disputes and the Role of Courts" DWRC, 2007."Palestinian Workers Claim Their Rights in Gaza Amidst Violence and Political Chaos"; AdvocacyNet News Bulletin 94, March 29, 2007. pada akhir tahun 2005, bekerja sama dengan para ahli hukum Otoritas Palestina, DWRC berhasil mencapai persetujuan Dewan Legislatif Palestina terhadap Undang-undang Perburuhan Palestina alternatif."On the Record - Palestinian Civil Society Under Siege" ; A voice for the Voiceless, Volume 15, Issue 6: Breaking the Cycle of Dependency, June 27, 2001.

Federasi Umum Serikat Buruh Palestina (PGFTU) yang telah berusia puluhan tahun, yang mengklaim mewakili seluruh pekerja Palestina, dimasukkan ke dalam Otoritas Palestina pada awal berdirinya. Anggota serikat pekerja independen menyatakan bahwa PGFTU kurang memiliki demokrasi internal dan transparansi, dan didominasi oleh Fateh (semua sekretaris jenderal dan sebagian besar kepala unitnya berasal dari Fateh). Dalam siaran pers tahun 2007 yang disiarkan oleh Proyek Advokasi, DWRC mencatat bahwa pemilihan internal belum diadakan sejak tahun 1981.Independent Palestinian Unions Establish New Coalition in Drive for Worker Democracy, July 31, 2007 , accessed 28 June 2008. Kritik ini didukung oleh pakar Joost Hiltermann,Joost R. Hiltermann. "Mass Mobilization under Occupation: The Emerging Trade Union Movement in the West Bank"; MERIP Reports, No. 136/137, West Bank, Gaza, Israel: Marching toward Civil War (Oct. - Dec., 1985), pp. 26-31Joost R. Hiltermann. "Behind the Intifada"; Princeton University Press (January 25, 1993) Nina SovichNina Sovich. "Stifling Democracy within Palestinian Unions"; Middle East Report, No. 215 (Summer, 2000), pp. 2-3Nina Sovich. "Palestinian Trade Unions"; ''Journal of Palestine Studies," Vol. 29, No. 4 (Autumn, 2000), pp. 66-79 dan Sos Nissen,Sos Nissen. "Anything but Workers in the Palestinian Trade Unions"; News from Within, April 1996. yang berpendapat bahwa PGFTU telah lama didominasi oleh faksi-faksi politik dan pada gilirannya gagal menyediakan keterwakilan yang efektif bagi para pekerja.

Menurut PGFTU, pada bulan Juni 2007 Hamas merebut markas mereka dan memerintahkan staf PGFTU untuk mendiskusikan bagaimana mereka beroperasi di bawah kekuasaan Hamas. Menurut sekretaris jenderal PGFTU, penolakan PGFTU untuk bernegosiasi menyebabkan Hamas mencoba membunuh Rasem Al Bayari, wakil sekretaris jenderal serikat pekerja, sebanyak tiga kali setelahnya. Menurut Al-Jazeera, "Saed, yang dikaitkan dengan Fatah, mengatakan pasukan eksekutif Hamas telah menyita dua kantor lagi - di Gaza dan Khan Younis - dan merampas sebagian besar properti di dalamnya."Omar Khalifa. "Palestinian Union hit on all sides" ; English.Aljazeera.net. July 2007.

Pada tahun 2007, ketika DWRC mengorganisir Federasi Serikat Buruh Independen dan Demokratik & Komite Pekerja di Palestina yang mewakili 50.000 pekerja di luar PGFTU,"Establishing Conference for the Coalition of Independent and Democratic Trade Unions & Workers' Committees in Palestine July 25, 2007" ; Advocacynet, July 25, 2007. PGFTU membalas dengan memberi tahu ketua DWRC di Gaza dan koalisi serikat pekerja independen kepada keamanan dalam negeri Palestina, dengan mengklaim bahwa mereka berafiliasi dengan Hamas.

Kebebasan kepemilikan properti
Di Otoritas Nasional Palestina, menjual tanah kepada orang Yahudi adalah kejahatan yang dapat dihukum mati.Haaretz, Avi Issacharoff and Nadav Shragai, Jordan, PA arrest 2 Palestinians for selling Hebron house to Jews, 30 March 2007.

 Penegakan hukum 
Menurut laporan tahunan Kelompok Pemantau Hak Asasi Manusia Palestina pada tahun 2005, tercatat 385 korban jiwa warga Palestina. Dari jumlah tersebut, 222 warga Palestina dibunuh oleh Israel, 113 warga Palestina dibunuh oleh warga Palestina, dan 50 warga Palestina dibunuh dalam keadaan yang tidak jelas. 9 warga Palestina dibunuh oleh pemukim Israel. Pada tahun yang sama, 51 warga Israel dibunuh oleh warga Palestina; 42 orang warga sipil, 9 orang anggota militer. Warga Palestina membunuh 10 warga Palestina yang dicurigai menjadi kolaborator Israel pada tahun 2005.

Laporan Organisasi Hak Asasi Manusia Arab
Pada bulan Desember 2012, Organisasi Arab untuk Hak Asasi Manusia (AOHR) merilis laporan yang menuduh Otoritas Palestina (PA) melakukan "praktik tidak manusiawi dan pelanggaran hak asasi manusia" terhadap warga sipil Palestina. AOHR menuduh bahwa dari tahun 2007 hingga 2011, PA menahan 13.271 warga Palestina, dan menyiksa 96% dari mereka, yang mengakibatkan enam kematian. Laporan tersebut mengklaim bahwa penegak hukum PA menggerebek universitas, rumah sakit, dan rumah untuk menangkap orang-orang yang dicari karena melakukan protes terhadap pendudukan Israel. Laporan tersebut juga menceritakan bahwa petugas PA menyita peralatan dan uang pribadi setelah menangkap para tersangka.

Hukuman mati
Hukuman mati legal di PA. PA memberlakukan 5 eksekusi mati pada tahun 2005.

Kondisi para tahanan
Amnesty International telah menerbitkan sejumlah laporan yang mendokumentasikan penangkapan dan penahanan warga sipil tanpa tuduhan oleh Otoritas Palestina. Dalam satu tahun setidaknya 400 penahanan seperti itu dilaporkan, terutama terhadap para pembelot politik terhadap Otoritas Palestina. Dalam satu tahun itu Amnesty International menemukan: "Penyiksaan [oleh Otoritas Palestina] terhadap para tahanan masih meluas. Tujuh tahanan tewas dalam tahanan. Pembunuhan di luar hukum, termasuk kemungkinan eksekusi di luar hukum, terus dilaporkan.”

Paparan sasaran sipil terhadap aksi militer
Pada bulan November 2006, 50 wanita Palestina yang berjilbab menanggapi seruan radio Hamas untuk bertindak sebagai perisai manusia antara tentara Israel dan pria bersenjata Palestina yang bersembunyi di sebuah masjid di Gaza. Perempuan bertindak sebagai kedok terhadap pasukan Israel yang membiarkan laki-laki bersenjata menduduki Masjid untuk melarikan diri. 2 dari wanita ini dibunuh oleh pasukan Israel.Israeli troops kill women in mosque siege Dalam dua kejadian selanjutnya pada bulan November 2006, warga sipil diminta untuk melindungi lokasi yang diketahui menjadi sasaran serangan IDF, salah satunya oleh pemilik rumah yang menjadi sasaran, Mohammedweil Baroud, seorang komandan Komite Perlawanan Rakyat dan melalui panggilan telepon yang disiarkan dari Masjid lokal. Human Rights Watch mengutuk perilaku ini dengan mengatakan, "Tidak ada alasan untuk memanggil warga sipil ke lokasi serangan yang direncanakan...Entah rumah tersebut merupakan target militer yang sah atau tidak, dengan sengaja meminta warga sipil untuk menghalangi adalah tindakan yang melanggar hukum.". Otoritas Palestina juga dituduh menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan properti sipil seperti rumah sebagai tempat penyelundupan senjata, tempat peluncuran roket, dan pabrik untuk memproduksi amunisi, sehingga membuat mereka terkena dampak buruk dari operasi militer Pasukan Pertahanan Israel. Kematian warga sipil yang disebabkan oleh serangan ini dipublikasikan secara luas di media dan menciptakan opini publik yang menguntungkan Otoritas Palestina dan opini publik yang negatif terhadap Israel. Hakam Balawi telah menyatakan, "... Dilarang meluncurkan roket dan menembakkan senjata dari rumah, dan itu adalah kepentingan tertinggi Palestina yang tidak boleh dilanggar karena akibatnya adalah pembalasan yang biadab oleh tentara pendudukan dan warga negara tidak dapat menerima hal tersebut. Mereka yang melakukannya adalah kelompok tertentu yang tidak mewakili rakyat dan bangsa, melakukannya tanpa memikirkan kepentingan umum dan opini publik di dunia dan di Israel. Tidak ada visi dan tujuan dari rudal-rudal tersebut lebih penting" Di sisi lain, pada tanggal 29 Februari 2008 anggota parlemen Hamas Fathi Hammad berbicara tentang budaya "mencari kematian" di mana perempuan, anak-anak dan orang tua menjadi sukarelawan sebagai perisai manusia melawan serangan militer Israel. “[Musuh-musuh Allah] tidak mengetahui bahwa rakyat Palestina telah mengembangkan [metode] kematian dan pencarian kematian mereka,” Hammad dikutip Memri dalam pidatonya yang disiarkan di stasiun televisi Al-Aqsa milik Hamas. “Bagi rakyat Palestina, kematian telah menjadi sebuah industri, di mana perempuan unggul, dan begitu pula semua orang yang tinggal di tanah ini. Orang tua unggul dalam hal ini, begitu pula mujahidin dan anak-anak,” kata Hammad. “Inilah sebabnya mereka membentuk perisai manusia yang terdiri dari perempuan, anak-anak, orang tua, dan mujahidin, untuk menantang mesin pengeboman Zionis. Seolah-olah mereka mengatakan kepada musuh Zionis: ‘Kami menginginkan kematian seperti Anda. menginginkan kehidupan,'" katanya.MEMRI holds copyrights on all translations. Materials may ONLY be cited with proper attribution.Hamas admits to using human shields, fostering 'death culture'  translated and published by the Middle East Media Research Institute, or MEMRI Penembakan roket Qassam ke Israel ditentang oleh mereka yang tinggal paling dekat dengan lokasi penembakan karena tanggapan militer Israel. Pada tanggal 23 Juli 2004, sebuah keluarga berusaha secara fisik mencegah Brigade Martir al-Aqsa memasang peluncur roket Qassam di luar rumah mereka. Anggota brigade menembak salah satu anggota keluarga, seorang anak laki-laki Arab, dan melukai 5 lainnya.

Lihat juga

 Daftar organisasi hak asasi manusia#Israel/Palestina
 Hak asasi manusia di negara-negara Islam
 Islamisasi Jalur Gaza
 Hak asasi manusia di Israel
 Rasisme di wilayah Palestina
 Walid Husayin
 Pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina oleh Israel

Rujukan

 Pranala luar 
 Christy a Palestinian Christian's plea to Dr. Saeb Erekat- 2014

Kategori:Konflik Israel–Palestina
Kategori:Hak asasi manusia menurut negara