Sejarah Jawa Barat pada era kerajaan Islam

Agama Islam mulai masuk ke daerah Jawa Barat di abad ke-14 M. Orang yang tercatat pertama kali memeluk Islam di daerah Jawa Barat adalah Bratalegawa, seorang pangeran dan saudagar putra raja Bunisora dari Galuh. Ia mulai menyebarkan Islam di Caruban Girang (Cirebon) di tahun 1337 dan membentuk komunitas muslim pertama disana. Perlahan Cirebon berkembang menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Tokoh lainnya yang berperan dalam penyebaran Islam di Jawa Barat adalah Qurotul Ain atau Syekh Quro yang menyebarkan Islam di daerah Karawang. Ia mendirikan pondok pesantren pertama di Jawa Barat yang bernama Pondok Quro di tahun 1418. Salah-satu murid yang berguru padanya adalah Nyai Subanglarang, yang menjadi istri dari Sri Baduga Maharaja dan ibu dari Pangeran Cakrabuana atau Raden Walangsungsang dan Nyai Rara Santang. Cakrabuana berguru kepada Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Nurjati, seorang penyebar Islam lainnya yang berasal dari Melaka. Setelah dewasa, ia dinobatkan menjadi penguasa Cirebon, di mana Cakrabuana lalu membangun Keraton Pakungwati yang merupakan istana bercorak Islam pertama di daerah Jawa Barat. Sementara itu adik dari Cakrabuana, Nyai Rara Santang, menikah dengan Syarif Abdullah Umdatuddin, penguasa dari Kerajaan Champa dan melahirkan Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah setelah dewasa dan menetap di Cirebon lalu menikahi sepupunya dan putri dari Cakrabuana yaitu Nyai Mas Pakungwati, di mana pada tahun 1479 Cakrabuana turun takhta dan mewariskan Cirebon kepada menantunya Syarif Hidayatullah.

 Berdirinya Kesultanan Cirebon 
Di bawah kepemimpinan Syarif Hidayatullah, keadaan perekonomian Cirebon dan perannya sebagai pusat penyebaran Islam semakin berkembang pesat. Atas saran dari pamannya Cakrabuana, di tahun 1482 ketika kerajaan Sunda dan Galuh kembali bersatu, Syarif Hidayatullah mengirimkan maklumat kepada kakeknya Sri Baduga Maharaja. Maklumat tersebut berisi pernyataan bahwa Cirebon memutuskan untuk menghentikan kiriman upeti tahunan ke Pakuan, yang menjadikan Cirebon sebagai negara merdeka yang berdaulat. Keputusan ini dibuat agar Cirebon bisa terlepas dari pengaruh Hindu yang masih kuat di daerah Jawa Barat. Sri Baduga Maharaja pernah berkeinginan untuk menyerang Cirebon, tetapi dicegah oleh para penasihat istana dikarenakan Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah masih anak dan cucunya sendiri. Sementara itu Syarif Hidayatullah menjalin hubungan baik dengan Kesultanan Demak yang baru berdiri di timur, negara yang merupakan pesaing politik dan ekonomi dari Kerajaan Sunda setelah pengaruh Majapahit semakin melemah di pesisir utara Jawa. Ia membentuk persekutuan dengan Demak melalui jalan pernikahan antara anak-anaknya dengan anggota keluarga Demak. Dengan terbentuknya persekutuan ini, perairan Cirebon mendapat perlindungan dari angkatan laut Demak yang dikenal kuat saat itu.

 Perjanjian Sunda-Portugal 
Persekutuan yang terbentuk antara Cirebon dan Demak ini membuat Sri Baduga Maharaja cemas. Sebagai negara agraris, Kerajaan Sunda memiliki angkatan darat yang besar dan kuat, tetapi angkatan lautnya relatif lebih lemah dari Demak. Ia menilai angkatan laut Demak sebagai ancaman terhadap kota-kota pelabuhan milik Kerajaan Sunda seperti Sunda Kelapa dan Banten, yang merupakan gerbang utama dari jalur perdagangan Kerajaan Sunda dengan negara lain seperti Melaka dan Barus. Untuk mengantisipasi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh angkatan laut Demak, di tahun 1512 Sri Baduga mengutus putra mahkotanya, Sanghyang Surawisesa untuk mengunjungi Melaka yang saat itu sudah dikuasai oleh Bangsa Portugis. Di Melaka Portugis, Surawisesa bertemu dengan kapitan-mayor Rui de Brito Patalim, penguasa Melaka yang ditunjuk oleh laksamana Portugis Afonso de Albuquerque, untuk merundingkan kesepakatan perdagangan antara kedua pihak. Dalam catatan sejarah Portugal, Sanghyang Surawisesa dikenal dengan nama Samiam atau Samian. Surawisesa mengunjungi Melaka kembali di tahun 1521, di mana ia bertemu dengan Jorge de Albuquerque, kapitan-mayor yang merupakan sepupu dari Alfonso. Di tahun 1522, Jorge de Albuquerque mengutus kapten Henrique de Leme ke Pakuan, mengunjungi Surawisesa yang baru menggantikan ayahnya sebagai raja. Dari kunjungan ini dibuatlah perjanjian antara Portugal dan Sunda, di mana disepakati bahwa kapal-kapal Portugis diberikan tempat untuk berlabuh di pelabuhan Sunda Kelapa dan Portugal dibolehkan untuk membangun benteng di muara sungai Ciliwung, sementara Sunda akan menyumbang 1.000 karung lada kepada Portugal. Kedua pihak lalu membuat sebuah prasasti sebagai tanda perjanjian di muara Ciliwung.

 Perang Demak-Sunda 
Terbentuknya perjanjian antara Sunda dan Portugal ini meresahkan penguasa Demak saat itu yaitu Sultan Trenggana. Antara tahun 1512-1521 Demak sudah menyerbu Melaka beberapa kali untuk mengusir keberadaan Portugal disana tetapi selalu menemui kegagalan. Sultan pendahulu Trenggana, Pati Unus, bahkan gugur dalam penyerbuan di tahun 1521. Trenggana mengkhawatirkan keberadaan orang-orang Portugis di Sunda Kelapa yang dapat memutus jalur perdagangan Demak dengan wilayah Sumatra dan Asia yang lain dan mengancam keberadaan negara-negara Islam di Nusantara. Trenggana lalu menyiapkan angkatan laut Demak untuk menaklukan wilayah pesisir utara Kerajaan Sunda terutama Sunda Kelapa untuk mencegah pelabuhan tersebut menjadi basis pertahanan Portugal. Persiapan penaklukan ini memulai Perang Demak-Sunda antara Surawisesa yang dibantu oleh bangsa Portugis dan Trenggana yang dibantu oleh Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, keponakan dari Surawisesa sendiri. Tercatat setidaknya terdapat 15 kali pertempuran selama 5 tahun (1526-1531) antara pasukan Sunda melawan pasukan gabungan Demak dan Cirebon. Selama perang tersebut, pihak kerajaan Sunda kehilangan pelabuhan-pelabuhan pentingnya seperti Banten dan Sunda Kelapa. Banten berhasil ditaklukan oleh angkatan laut Demak dan Cirebon di tahun 1526, di mana Maulana Hasanuddin dari Banten, putra dari Syarif Hidayatullah diangkat menjadi penguasa wilayah tersebut. Hasanuddin kelak menjadi sultan pertama di Banten. Sementara itu pelabuhan Sunda Kelapa di tahun 1527 ditaklukan oleh Fatahillah, laksamana Demak yang juga menantu dari Syarif Hidayatullah. Fatahillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti "kota kemenangan", yang merupakan asal-mula nama dari kota Jakarta sekarang. Bantuan dari pihak Portugal yang diharapkan oleh Surawisesa datang terlambat, di mana armada Portugal yang dipimpin oleh Duarte Coelho beserta Francisco de Sa dari Goa baru datang ke Sunda Kelapa saat pelabuhan tersebut sudah dikuasai Fatahillah. Armada tersebut berhasil diusir oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon setelah melalui satu pertempuran yang dahsyat. Di tahun 1528, Cirebon mulai melakukan ekspansi ke wilayah Galuh dan Talaga dan berhasil menguasai keduanya secara penuh di tahun 1530. Namun pasukan gabungan Demak dan Cirebon selalu tidak berhasil dalam setiap penyerbuan yang dilakukan ke Pakuan Pajajaran dikarenakan benteng pertahanannya yang kokoh dan letak geografis Pakuan yang berada jauh di pedalaman. Pada 29 Juni 1531, kedua pihak menyepakati perjanjian damai di mana Cirebon dan Sunda saling mengakui kedaulatan masing-masing sebagai negara sederajat pewaris Sri Baduga Maharaja. Perjanjian ini ditandatangani oleh Surawisesa, Fatahillah (mewakili Demak), Hasanuddin dan Pangeran Pasarean. Kerajaan Sunda banyak kehilangan wilayahnya dari perang ini, di mana daerah pelabuhan Banten yang ditaklukkan Hasanuddin kelak lahir menjadi negara baru, sementara wilayahnya di sebelah timur sungai Citarum dan pesisir utara menjadi wilayah Cirebon. Hilangnya wilayah tersebut terutama pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa menjadi pemicu kemunduran ekonomi kerajaan ini yang mulai dirasakan penguasanya sepeninggal Surawisesa.

 Keruntuhan Kerajaan Sunda oleh Kesultanan Banten 
Kemenangan Demak dan Cirebon atas Sunda tersebut semakin mengkuatkan perkembangan penyebaran Islam di Jawa Barat. Banten menjadi pusat kedua penyebaran Islam di Jawa Barat setelah Cirebon. Sebaliknya, Kerajaan Sunda yang bercorak Hindu terus mengalami kemunduran sepeninggal Surawisesa. Ratu Dewata yang menggantikannya di tahun 1535, lebih memusatkan diri pada kegiatan keagamaan dan kurang memperhatikan urusan pertahanan negara karena berlakunya perjanjian damai dengan Demak dan Cirebon. Di era pemerintahannya, pasukan Banten di bawah Hasanuddin pernah mencoba kembali menyerbu Pakuan tetapi kembali gagal. Ratu Dewata digantikan oleh Ratu Sakti di tahun 1543. Raja ini tercatat sebagai raja yang zalim terhadap rakyatnya, di mana banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di era pemerintahannya. Sunda relatif aman dari ancaman Banten dan Cirebon saat itu karena keduanya sedang membantu Demak dalam usaha penaklukan atas daerah Panarukan (Kerajaan Blambangan) yang masih bercorak Hindu. Ratu Sakti akhirnya digulingkan oleh para pembesar kerajaan dan penggantinya Nilakendra naik takhta di tahun 1551. Di era pemerintahannya, situasi negara sudah tidak menentu, di mana terjadi bencana kelaparan yang melanda masyarakat. Sementara itu Banten dibawah Hasanuddin menjadi kesultanan yang berdaulat di tahun 1552, memanfaatkan keadaan perang saudara di Demak saat itu antara kubu Arya Penangsang dan Adiwijaya. Pakuan kemudian mendapat serbuan besar berkali-kali dari putra mahkota Banten Maulana Yusuf. Serbuan ini mengakibatkan Nilakendra dan para pembesar kerajaan menelantarkan Pakuan dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pulasari (sekarang Pandeglang) di tahun 1555. Di timur, Kesultanan Demak digantikan oleh Kesultanan Pajang setelah Adiwijaya memenangkan perang saudara dan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang. Nilakendra lalu digantikan oleh Raga Mulya di tahun 1567. Di tahun 1568, Syarif Hidayatullah wafat dan digantikan oleh Fatahillah yang kemudian wafat di tahun 1570, lalu Cirebon dipimpin oleh cicit Syarif Hidayatullah bernama Zainul Arifin. Di Banten, Hasanuddin wafat di tahun 1570 dan posisinya sebagai sultan Banten digantikan oleh Maulana Yusuf. Di tahun 1579, Maulana Yusuf melancarkan serbuan akhir ke Pakuan dan Pulasari yang mengakhiri keberadaan kerajaan Sunda di Jawa Barat. Geusan Ulun, penguasa di Sumedang Larang yang masih bagian dari Cirebon saat itu, menyatakan diri sebagai penerus Raga Mulya dengan gelar Kusumadinata II dan menolak penguasaan Banten atas bekas wilayah Sunda.

 Sumedang Larang bergabung dengan Mataram 
Sumedang Larang dan Cirebon pernah terlibat peperangan di awal abad ke-17, dikarenakan terjadinya Peristiwa Harisbaya di tahun 1585, di mana Harisbaya yang merupakan istri selir dari Panembahan Ratu I, terlibat hubungan terlarang dengan Geusan Ulun dan dilarikan ke Sumedang. Hal ini memicu perang antara Cirebon dan Sumedang yang diakhiri dengan penyerahan wilayah Sindangkasih (kemungkinan Majalengka) kepada Cirebon dan diceraikannya Harisbaya oleh Panembahan Ratu, yang kemudian menjadi istri dari Geusan Ulun. Peristiwa Harisbaya ini menjadi awal kemunduran Kerajaan Sumedang Larang, dikarenakan hubungan larang tersebut mencoreng nama Geusan Ulun dan mengakibatkan banyak warga Sumedang Larang keluar menetap di wilayah lain. Geusan Ulun lalu wafat di tahun 1608 dan mewariskan kerajaannya kepada anak Harisbaya yaitu Suriadiwangsa yang naik takhta dengan gelar Kusumadinata III. Sementara di Banten, setelah berhasil menaklukkan Kerajaan Sunda dan mengembangkan Banten sebagai pusat perdagangan penting di Asia Tenggara, Maulana Yusuf wafat di tahun 1585. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya Maulana Muhammad, yang mengadakan ekspedisi militer terhadap Kerajaan Palembang di tahun 1596, tetapi Maulana Muhammad gugur dalam ekspedisi tersebut. Di tahun yang sama, ekspedisi penjelajahan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten. Di timur, Kesultanan Mataram di bawah Sutawijaya menggantikan kedudukan Pajang sebagai penguasa Jawa bagian tengah dan timur, di mana daerah Galuh tercatat sudah dikuasai oleh Mataram di tahun 1595. Mataram di awal pendiriannya memiliki hubungan baik dengan Cirebon dikarenakan Panembahan Ratu dan Sutawijaya sama-sama pernah mendukung kubu Pangeran Benawa selama terjadi konflik di Pajang. Namun hubungan ini mulai berubah ketika Sultan Agung cucu Sutawijaya berkuasa di tahun 1613, di mana politik ekspansionis yang dijalankannya memaksa Cirebon menjadi vasal Mataram di tahun 1619. Di tahun yang sama, VOC di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut Jayakarta dari Banten dan mulai mendirikan Kota Batavia. Lalu di tahun 1620, raja Kusumadinata III mendatangi Sultan Agung di Kerto dan menyatakan bergabungnya Sumedang Larang dengan Mataram, demi melindungi daerahnya dari kemungkinan serbuan dari Banten. Oleh Sultan Agung ia diterima dengan baik, lalu raja Kusumadinata III diangkat sebagai bupati wedana (setingkat gubernur) untuk daerah Parahyangan dengan gelar Rangga Gempol Kusumadinata atau Rangga Gempol I, di mana ia ditugaskan membangun pertahanan daerah kekuasaannya untuk menghadapi serbuan dari arah barat. Di tahun 1624, Rangga Gempol I memimpin pasukan Sumedang untuk membantu Sultan Agung dalam menaklukan Surabaya, di mana ia ditugaskan untuk menaklukan daerah Madura dan berhasil menyelesaikannya. Keberhasilan ini membuat Sultan Agung meminta Rangga Gempol I untuk menetap di Kerto sebagai pembesar kerajaan, di mana jabatan bupati wedana Parahyangan lalu dilimpahkan kepada saudaranya Rangga Gede. Namun tidak lama setelah Rangga Gempol I tinggal di Kerto, ia dihukum mati oleh Sultan Agung di tahun 1625 dikarenakan suatu gurauan darinya yang dianggap meremehkan Mataram.

 Pemberontakan Dipati Ukur 
Setelah Rangga Gede menjadi bupati wedana tetap menggantikan saudaranya, daerah Parahyangan mendapat serbuan pasukan Banten di tahun 1627, di mana serbuan ini dipimpin oleh Kartajiwa atau Suriadiwangsa II, anak sulung dari Rangga Gempol I yang kecewa dikarenakan jabatan bupati wedana peninggalan ayahnya tidak turun kepadanya. Kartajiwa mendatangi dan meminta sultan Banten saat itu, Abul Mafakhir untuk memberikannya pasukan untuk menyerang Parahyangan, lalu ia akan menggabungkan Parahyangan dengan Banten setelah berhasil menguasai daerah tersebut. Serbuan ini tidak mampu dihalau oleh Rangga Gede, sehingga Sultan Agung menjatuhi hukuman penahanan terhadap dirinya. Sultan Agung menugaskan Dipati Ukur sebagai bupati wedana baru untuk mengusir pasukan Banten dari Parahyangan, di mana ia berhasil dalam tugasnya ini. Setelah usahanya untuk menyatukan Parahyangan dengan Banten tidak berhasil, Kartajiwa beserta pengikutnya lalu menetap di wilayah Banten sekitar Sungai Cisadane dan ikut membantu mendirikan pemukiman yang berkembang menjadi Kota Tangerang modern. Di tahun 1628, Sultan Agung melancarkan penyerbuan ke Batavia untuk mengusir VOC dari Batavia dan nantinya menjadikan Batavia sebagai pangkalan militer sebelum menyerbu Banten secara langsung. Sebagian pasukan Mataram berangkat melalui Laut Jawa dan singgah di Cirebon sebelum pergi ke Batavia. Serbuan yang dipimpin Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandurareja ini mengalami kegagalan dikarenakan kurangnya persediaan pangan dari tentara Mataram selama mengepung Batavia. Serbuan kedua lalu dilancarkan di tahun 1629, di mana Sultan Agung menyiapkan beberapa titik persediaan pangan di daerah pesawahan di Cirebon, Karawang dan Gebang untuk memasok tentara Mataram selama penyerbuan kedua berlangsung di Batavia. Namun rencana ini terdengar ke pihak VOC yang mengerahkan pasukannya untuk membakar lumbung-lumbung padi tersebut, yang mengakibatkan serbuan kedua Mataram ini kembali mengalami kegagalan. Dipati Ukur sebagai bupati wedana Parahyangan juga salah-satu panglima Mataram dalam penyerbuan tersebut, memutuskan untuk memberontak terhadap Mataram untuk menghindari hukuman dari Sultan Agung yang sering menjatuhkan hukuman berat terhadap panglima yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas. Setelah pemberontakannya berhasil dipadamkan di tahun 1632, Dipati Ukur lalu dihukum mati di ibukota Mataram, lalu Sultan Agung mendeportasi penduduk asli daerah Parahyangan terutama penduduk Tatar Ukur ke arah timur.

Sepeninggal Dipati Ukur, daerah Parahyangan termasuk Galuh mengalami reorganisasi administrasi dari Mataram untuk memulihkan kestabilan di daerah tersebut. Rangga Gede yang diangkat kembali sebagai bupati wedana tidak lama kemudian wafat di tahun 1633, di mana jabatannya dilanjutkan anaknya Raden Bagus Weruh dengan gelar Rangga Gempol II. Rangga Gempol II lebih banyak menjalankan tugasnya di ibukota Mataram daripada Sumedang untuk mencegah timbulnya pemberontakan kembali di Parahyangan. Setelah Sultan Agung wafat di tahun 1645, penerusnya Amangkurat I menghapuskan jabatan bupati wedana yang dipegang Rangga Gempol II, sehingga kedudukannya turun sebagai bupati biasa yang hanya membawahi Sumedang dengan kedudukan yang setara dengan bupati-bupati lainnya di Parahyangan. Setelah wafat, Rangga Gempol II lalu digantikan oleh anaknya Rangga Gempol III di tahun 1656. Sementara di Cirebon, setelah Panembahan Ratu I wafat di tahun 1649, ia digantikan oleh cucunya Abdul Karim yang juga menantu dari Amangkurat I, bergelar Panembahan Ratu II. Di masa pemerintahan Panembahan Ratu II, Cirebon semakin kehilangan kedaulatannya akibat kendali Mataram yang semakin kuat. Setelah kegagalan misi dari Pangeran Martasari dan Suradimarta di tahun 1650 untuk membujuk Banten agar mengakui supremasi Mataram, terjadi Peristiwa Girilaya di mana Amangkurat I menahan Panembahan Ratu II di ibukota Mataram karena kegagalannya tersebut. Penahanan ini mengakibatkan krisis kosongnya kepemimpinan di Cirebon, di mana Amangkurat I segera mendesak Pangeran Martasari untuk menyiapkan pasukan untuk menyerang Banten. Pangeran Martasari lalu mencoba untuk menguasai Pelabuhan Tanara milik Banten dalam suatu konflik yang disebut sebagai Perang Pacirebonan di akhir tahun 1650, di mana sebagian besar pasukan Cirebon masuk dalam perangkap serta berhasil dihancurkan pasukan Banten. Panembahan Ratu II sendiri wafat dalam penahanan di Mataram di tahun 1662.

 Pemberontakan Trunajaya 
Dikarenakan kepemimpinan Amangkurat I yang menindas dan zalim, meletus Pemberontakan Trunajaya di tahun 1674 yang melemahkan kendali Mataram atas daerah Parahyangan. Di barat, keadaan ini dimanfaatkan oleh Rangga Gempol III untuk memulihkan kembali keadaan wilayah Sumedang di saat baru bergabung dengan Mataram, di mana ia mencoba untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang dahulunya merupakan bagian Kerajaan Sumedang Larang, hingga Sumedang terlibat konflik dengan Banten yang saat itu dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang juga ingin menguasai dan menyebarkan pengaruh di daerah-daerah tersebut. Di tahun 1677, pasukan Trunajaya berhasil merebut keraton Plered di pusat Mataram, sehingga kendali Mataram atas daerah Parahyangan menghilang, khususnya di bagian barat seperti Cianjur. Amangkurat I wafat dalam pelariannya di Tegal dan dilanjutkan oleh anaknya Amangkurat II sebagai sultan Mataram. Dikarenakan Mataram tidak memiliki pasukan bersama persenjataan yang cukup dalam menghadapi Trunajaya, Amangkurat II terpaksa membuat perjanjian dengan gubernur jenderal VOC Joan Maetsuycker di tanggal 19-20 Oktober 1677, di mana disetujui bahwa VOC akan membantu Mataram untuk menumpas pemberontakan Trunajaya dengan syarat Mataram harus menyerahkan beberapa wilayah kepada VOC termasuk daerah Parahyangan antara Sungai Cisadane dan Citarum. Jatuhnya Plered ke tangan Trunajaya membuat kedua putra Panembahan Ratu II yang ikut ditahan sejak 1650 yaitu Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya bisa membebaskan diri. Keduanya lalu sepakat membagi kekuasaan di Cirebon dengan persetujuan Sultan Ageng Tirtayasa, sehingga Kesultanan Cirebon terbagi menjadi Kesultanan Kasepuhan dan Kanoman di tahun 1678 di mana keduanya berada dalam pengaruh dan perlindungan Banten.

 Pendudukan Banten atas Sumedang 
Setelah berhasil membuat Cirebon berada dalam pengaruh Banten, Sultan Ageng Tirtayasa lalu menyiapkan pasukannya untuk menyerang Sumedang dengan dipimpin panglima Cilikwidara yang didukung para bupati Parahyangan yang menentang Rangga Gempol III. Pasukan Banten berhasil menduduki Sumedang antara tahun 1678-1680, yang membuat Rangga Gempol III terpaksa mundur ke daerah Indramayu selama masa pendudukan tersebut. Pendudukan Banten atas Sumedang berakhir di tahun 1680, ketika Cilikwidara dan pasukannya ditarik mundur sehubungan dengan meletusnya konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Abu an-Nasr yang kelak lebih dikenal sebagai Sultan Haji. Dalam konflik internal Banten tersebut, VOC bersekutu dengan kubu Abu an-Nasr, di mana VOC lalu berhasil menjebak dan menahan Sultan Ageng Tirtayasa di tahun 1683, yang kemudian wafat dalam penahanan di Batavia di tahun 1692. Setelah Abu an-Nasr menggantikan posisi ayahnya sebagai di tahun 1683, Banten tidak lagi menjadi negara berdaulat tetapi tunduk terhadap kebijakan VOC yang berlaku di wilayahnya. Konflik tersebut juga berdampak terhadap dinamika politik di Cirebon, di mana pengaruh Banten yang semakin melemah digantikan VOC melalui perjanjian di tanggal 7 Januari 1681. Sementara di daerah Parahyangan, Kontak antara VOC dengan para penguasa daerah baru mulai terjalin di tahun 1684 saat gubernur jenderal VOC Johannes Camphuys mulai mengirim utusan ke Indramayu dan Karawang. Penjelajahan VOC ke daerah pedalaman mulai dilakukan di tahun 1687, di mana tim yang dipimpin oleh Pieter Scipio van Oostende berhasil menemukan kembali reruntuhan Pakuan Pajajaran serta situs Prasasti Batutulis di Bogor. Penjelajahan tersebut akhirnya berakhir di pesisir selatan Palabuhanratu.

 Lihat pula 
 Sejarah Jawa Barat

 Rujukan 

Kategori:Sejarah Jawa Barat