Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi (disingkat Pusbin JFT)    adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh seorang Kepala yang resmi berdiri sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2022.

 Tugas dan fungsi  
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menjalankan fungsi:
 Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan fungsional transportasi; 
 Penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompentensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi, serta uji kompetensi jabatan  fungsional transportasi; 
 Penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian, rekomendasi formasi, pertimbangan pengangkatan, penyusunan standar kompentensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pengelolaan data dan teknologi informasi, penilaian dan penetapan angka kredit, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi;
 Penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

 Susunan organisasi 
 Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi;
 Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
 Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi;
 Bagian Tata Usaha;
 Kelompok Jabatan Fungsional.

 Lihat pula 
 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

 Referensi 

Kategori:Transportasi di Indonesia