Kudeta Honduras 2009

Kudeta Honduras 2009, yang terjadi selama krisis konstitusional Honduras tahun 2009, ketika Angkatan Bersenjata Honduras, mengikuti perintah dari Mahkamah Agung, menggulingkan Presiden Manuel Zelaya pada tanggal 28 Juni 2009 dan mengirimnya ke pengasingan. Zelaya telah berusaha menjadwalkan pemungutan suara yang tidak mengikat untuk mengadakan referendum mengenai pembentukan majelis konstituante untuk menulis konstitusi baru. Meskipun pengadilan memerintahkan untuk berhenti, Zelaya menolak untuk mematuhinya, dan Mahkamah Agung Honduras mengeluarkan surat perintah penangkapan rahasia tertanggal 26 Juni. Dua hari kemudian, tentara Honduras menyerbu rumah presiden di tengah malam, menahannya,"Honduran leader forced into exile", BBC, 28 June 2009;One hundred soldiers: "Honduran Leader's Populism is what Provoked Military Violence" , Benjamin Dangl, Alternet, 1 July 2009. Ten guards: "Honduras supreme court 'ordered arm coup'" Telegraph, 28 June 2009. dan menggagalkan pemilu. Alih-alih mengadilinya, tentara malah memasukkannya ke dalam pesawat militer dan menerbangkannya ke Kosta Rika. Kemudian pada hari itu, setelah membaca surat pengunduran diri yang keasliannya disengketakan, Kongres Honduras memilih untuk mencopot Zelaya dari jabatannya dan menunjuk Ketua Kongres Roberto Micheletti, penerus konstitusionalnya, untuk menyelesaikan masa jabatannya. Ini merupakan kudeta pertama yang terjadi di negara tersebut sejak tahun 1978.

Reaksi internasional sangat luas, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS), dan Uni Eropa mengutuk pemecatan Zelaya sebagai kudeta militer. Pada tanggal 5 Juli 2009, seluruh negara anggota OAS dengan suara bulat memutuskan untuk menangguhkan Honduras dari organisasi tersebut.

Pada bulan Juli 2011, Komisi Kebenaran Honduras menyimpulkan bahwa Zelaya telah melanggar hukum dengan mengabaikan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan referendum, namun pemecatannya dari jabatannya juga dianggap ilegal dan merupakan kudeta. Komisi berpendapat bahwa penunjukan Roberto Micheletti oleh Kongres sebagai presiden sementara tidak konstitusional, dan pemerintahan yang dihasilkan dianggap sebagai "rezim de facto". Komisi tersebut, yang diketuai oleh mantan Wakil Presiden Guatemala Eduardo Stein, menyampaikan laporannya kepada Presiden Honduras saat itu Porfirio Lobo, ketua Mahkamah Agung, Jorge Rivera Avilez, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika, José Miguel Insulza. Pada bulan November 2021, lebih dari satu dekade setelah kudeta mencopot Zelaya dari jabatannya, istrinya, mantan Ibu Negara Honduras Xiomara Castro de Zelaya, terpilih sebagai Presiden wanita pertama Honduras.

 Referensi 

Kategori:Kudeta di Honduras
Kategori:Politik Honduras