Kesepakatan pengumbalan

Kesepakatan pengumbalan adalah kontrak maritim antara pemilik kapal dan "pengumbal" untuk menyewa kapal untuk pengangkutan penumpang atau kargo, atau kapal pesiar untuk bersantai. 

Kesepakatan pengumbalan adalah kontrak pengangkutan kargo dalam hal penggunaan kapal (kapal umbal). Artinya, pihak yang mengumbal kapal akan secara jelas dan tegas menetapkan hak-hak dan tanggung jawab pemilik kapal dan para pengumbal dan perselisihan apa pun di antara mereka akan diselesaikan di pengadilan atau forum yang disepakati dengan mengacu pada syarat dan ketentuan yang disepakati sebagai berikut. diwujudkan dalam kesepakatan pengumbalan. 

 Aspek hukum kesepakatan pengumbalan 
Jika kesepakatan pengumbalan adalah kontrak antara pemilik kapal dan pengumbal, maka kontrak pengangkutan adalah kontrak yang terletak antara pengirim dan pengangkut. Pengangkut akan menerbitkan daftar muatan angkut kepada pengirim, tanda terima kargo yang dikirim yang juga berfungsi sebagai bukti kontrak pengangkutan.

Undang-Undang Pengangkutan Barang melalui Laut AS (COGSA), dan Undang-Undang Pengangkutan Barang melalui Laut Inggris tahun 1971 (yang meratifikasi dan menggabungkan Aturan Den Haag-Visby ) TIDAK berlaku untuk kesepakatan pengumbalan, namun berlaku untuk daftar muatan angkut (Dan dokumen serupa seperti surat perintah pengiriman kapal, senarai tugas laut). 

Ketika daftar muatan angkut diterbitkan kepada penyewa oleh pemilik kapal, timbul pertanyaan mengenai dokumen mana yang dominan. The Draupner [1910] AC 450, HL The Henryk Sif [1982] 1 LL R 456 Jika pengirim mengembalikan daftar muatan angkut kepada pengangkut (mungkin sebagai jaminan ), pengangkut akan menyimpannya hanya sebagai tanda janji.

Baik di AS maupun Inggris, undang-undang COGSA memberikan pernyataan tentang bea minimum yang harus dibayar oleh pengangkut kepada pemilik kargo. Jika pengumbal telah mengirimkan kargo, dokumen kesepakatan pengumbalan dapat menyertakan COGSA atau Harter Act, karena penyewa juga merupakan pemilik kargo. Penggabungan tersebut sah dan dapat dilaksanakan bahkan tanpa penerbitan daftar muatan angkut. Dalam kasus sebaliknya, jika pengangkut menerbitkan daftar muatan angkut kepada pengirim pihak ketiga yang menyertakan ketentuan kesepakatan pengumbalan, pengirim/pemilik kargo tidak akan bertanggung jawab atas biaya seperti kelangkar, yang hanya dapat dibayar dengan pengumbalan.

Tuntutan hukum yang diajukan karena pelanggaran kewajiban berdasarkan piagam berada dalam yurisdiksi angkatan laut. Jika pelanggaran terhadap persyaratan pengumbalan menimbulkan hak gadai maritim, tuntutan tersebut mungkin in rem (yaitu terhadap kapal itu sendiri).

Dalam perjalanan berperahu, pengaturan pengumbalan yang paling sering dilakukan adalah pengumbalan kapal pesiar pasrahan. Pengumbalan pelayaran atau waktu hanya digunakan untuk kapal pesiar yang lebih besar dan jarang terjadi. Armada umbalan kapal pesiar sebagian besar terdiri dari kapal milik perorangan atau perusahaan yang hanya menggunakan kapalnya secara paruh waktu atau sebagai investasi. Inovasi terbaru dalam rekreasi berperahu adalah "pengumbalan berbagi waktu" di mana beberapa pengumbal diberi sejumlah hari tertentu per bulan atau musim dengan cara yang menyerupai pembagian waktu lahan yasan.

 Referensi 

Kategori:Manajemen kapal
Kategori:Hukum kontrak
Kategori:Transportasi air