Diskresi administratif

Diskresi Administrasi dalam bahasa Inggris dikenal “discretion” atau “discretion power”. Di Indonesia dikenal dengan istilah diskresi dengan pengertian “kebebasan bertindak” atau pengambilan keputusan atas dasar penilaian sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diskresi diartikan sebagai dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi kita dapat memilih secara bebas. 

 Definisi Diskreasi Menurut Pakar Hukum 

 S Prajudi Atmosudirjo (1993-82), kebebasan dari para pejabat administrasi negara untuk bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri 
 Indroharto (1993:99-101), sebagai wewenang fakultatif. Badan atau pejabat negara tidak mewajibkan menerapkan wewenangnya dalam tata usaha negara 
 Diana Halim Koentjoro (2004:41), mengartikan freies ermessen sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah ketika keadaan genting yang memaksa negara atau pemerintah (eksekutif) dimana peraturan untuk penyelesaian masalah itu belum ada.

 Diskreasi kepada Pemerintah 
Diskreasi pemerintah merupakan hal yang pasti diberikan kepada suatu negara hukum. Administrasi negara merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Jika di dalam kebijakan pemerintah ada unsur sewenang-wenang  maka dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang menyimpang. Kebijakan juga dianggap menyimpang jika bertentangan dengan kepentingan umum. Cara menguji unsur penyalahgunaan wewenang diuji menggunakan asas spesialitas (specialiteitsbeginsel) 

 Referensi 

Kategori:Negara
Kategori:Hukum
Kategori:Administrasi
Kategori:Pemerintahan
Kategori:Kebijakan pemerintah
Kategori:Sektor publik