Perikatan Perempuan Indonesia

Perikatan Perempuan Indonesia (PPI)  merupakan kesepakatan federasi atau gabungan dari perkumpulan wanita yang disepakati namanya pada kongres pertama Perempuan Indonesia  yang dilaksanakan pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

 Awal Mula Pergerakan Wanita di Indonesia 
Pemerintah Belanda pada tahun 1901 mengalami perubahan kebijaksanaan ekonomi dari sistem monopoli ke sistem permodalan swasta sehingga membawa beberapa pengaruh terhadap kehidupan umum dalam masyarakat Indonesia. Belanda mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai Politik Etis, di mana pemerintah kolonial memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang kesehatan dan pendidikan 

Pendidikan menjadi sektor yang utama bagi pemerintah kolonial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan difokuskannya sektor pendidikan, pada tahun ini dibuka sekolah-sekolah kelas satu mulai dibuka untuk anak-anak golongan priyayi dan pegawai negeri dan sekolah kelas dua bagi anak-anak bumiputera (warga asli) pada umumnya. Hasil pendidikan itulah yang kemudian membuahkan timbulnya pergerakan nasional pada awal abad ke-20. Dengan adanya perjuangan pergerakan nasional, kaum wanita pun merasa mendapat kesempatan untuk turut serta dalam perjuangan untuk mencapai kemajuan dan kemerdekaan bangsa

Gerakan Budi Utomo pada tahun 1908 merupakan pintu gerbang lahirnya pergerakan wanita di Indonesia. Pengurus inti dan anggota gerakan Budi Utomo semuanya adalah kaum pria, keresahan mereka juga berpusat pada masalah peningkatan kapasitas kaum wanita, karena bagaimanapun bagi kaum terpelajar, wanita memiliki peranan yang penting untuk mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berbeda sebelum terbukanya akses pendidikan untuk golongan bumiputera, wanita disepelekan dan dianggap remeh perannya. Adanya dukungan seperti itu mendorong kaum wanita bergerak membentuk perkumpulan yang ketika itu baru menekankan "perjuangannya" pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan dan keluarga, dan peningkatan kecakapan sebagai ibu dan pemegang rumah tangga. 

 Kongres Perempuan Indonesia I 
Perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia dengan berbagai corak pergerakan dan tujuan mulai masif muncul diberbagai daerah dan provinsi yang ada di Indonesia sejak tahun 1912. Perkembangan perkumpulan-perkumpulan atau organisasi wanita di seluruh Indonesia ini sampai tahun 1928 berjumlah  50 sampai 100 perkumpulan. Pada saat berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia Pertama di Yogyakarta yang  hadir hanya utusan dari 30 organisasi. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 20-25 Desember 1928 di Ndalem Joyodipuran yang sekarang untuk kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya di Jalan Brigjend Katamso 139 Yogyakarta.  Karena kongres pertama inilah tanggal 22 Desember di Indonesia diperingati sebagai hari Ibu.

Keputusan-Keputusan Kongres I 

1. Mendirikan badan federasi bersama “Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

2. Menerbitkan surat kabar yang redaksinya dipercayakan kepada pengurus PPPI anggota-anggota redaksi terdiri dari : Nyi Hadjar Dewantara, Nn. Hajinah, Ny. Ali Sastroamidjojo, Nn. Ismudiyati, Nn. Budiah, dan Nn. Sunaryati. 

3. Mendirikan studifonds yang akan menolong gadis-gadis tidak mampu. 

4. Memperkuat pendidikan kepanduan putri. 

5. Mencegah perkawinan anak-anak. 

6. Mengirimkan mosi kepada pemerintah agar : (a) Secepatnya diadakan fonds bagi janda dan anak-anak; (b) Tunjangan bersifat pensiun (onderstand) jangan dicabut; (c) sekolah-sekolah putri diperbanyak. 

7. Mengirimkan mosi kepada Raad Agana agar tiap talak dikutkan secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

 Kongres Perempuan Indonesia II 
Kongres Perempuan Indonesia Kedua (KPI II) dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 20-24 Juli 1935. Jumlah anggota KPI II bertambah besar dibandingkan dengan KPI I.

 Kongres Perempuan Indonesia III 
Kongres Perempuan Indonesia Ketiga (KPI III) diadakan di Bandung tanggal 23-27 Juli 1938 yang dipimpin oleh Ny. Emma Puradireja, Ketua Pasundan Istri Bandung. Kongres Perempuan Indonesia ke III membahas mengenai tuntutan persamaan hak dan harga antara pria dan wanita. Persamaan itu juga harus dilandasi oleh kodrat serta kewajiban masing-masing. Lebih lanjut, kongres ini menyetujui pula RUU tentang perkawinan modern yang disusun oleh Ny. Maria Ulfah. Dalam kongres ini pula Hari Ibu ditetapkan pada 22 Desember, yang merupakan tanggal berdirinya federasi perkumpulan wanita bernama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI).

 Kongres Perempuan Indonesia IV 
Kongres Perempuan Indonesia Keempat (KPI IV) berlangsung di Semarang pada tanggal 25-28 Juli yang dipimpin oleh Ny. Sunaryo Mangunpuspito. Kongres ini merupakan Kongres terakhir sebelum pendudukan Jepang di Indonesia.

 Akhir Pergerakan Perempuan Indonesia pada masa Kolonial Jepang 
Setelah era kolonialisme Belanda, pada masa pendudukan Jepang tercatat kemunculan berbagai organisasi Perempuan yang dibentuk oleh Jepang, yaitu  Barisan Poetri Asia Raja yang merupakan Gerakan Tiga A, Barisan Pekerdja Perempoean Poetra yang merupakan bagian dari Poesat Tenaga Rakjat (Poetra) dan Fujinkai. Pemerintah Jepang melarang perkumpulan Perempuan yang sebelumnya telah dibentuk dan menyediakan satu wadah saja bagi Perempuan untuk menempa mental dan fisik dibawah tekanan Jepamg dengan nama organisasi Fujinkai Jawa Hokokai.

 Referensi 

Kategori:Perempuan Indonesia
Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Aktivis perempuan Indonesia