Sejarah Sulawesi

Pulau Sulawesi ditemukan pertama kali oleh Alferd Russel Wallace. Wallace adalah seorang berkebangsaan Inggris yang melakukan perjalanan mengelilingi Indonesia yang dimulai dari pulau Borneo sampai ke pulau Irian, termasuk ke pulau Sulawesi pada tahun 1856 sampai tahun 1862. Perjalanan panjang Wallace di Sulawesi, dimulai dari Ujung Pandang (Makassar) pada bulan September-Desember tahun 1856. Wallace kemudian melanjutkan perjalanan ke Manado dan Minahasa serta pulau-pulau kecil disekitarnya pada tahun 1859. 

Setelah melakukan perjalanan, Wallace menyatakan bawa posisi Sulawesi akan mudah menerima imigran dari semua sisi dibandingkan dengan pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh letak Sulawesi yang berada di tengah-tengah kepulauan yang sebelah utara berbatasan dengan Filipina, sebelah barat dengan Borneo, sebelah timur dengan pulau Maluku dan sebelah selatan dengan kelompok pulau Timor.

 Etimologi 
Nama Sulawesi diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa-bahasa lokal di Sulawesi Tengah yaitu kata sula yang berarti nusa (pulau) dan kata mesi yang berarti besi (logam), yang mungkin merujuk pada praktik perdagangan bijih besi hasil produksi tambang-tambang yang terdapat di sekitar Danau Matano, dekat Sorowako, Luwu Timur.Watuseke, F. S. 1974. On the name Celebes. Sixth International Conference on Asian History, International Association of Historians of Asia, Yogyakarta, 26th-30th August. Unpublished.

Sedangkan bangsa/orang-orang Portugis yang datang sekitar abad 14–15 masehi adalah bangsa asing pertama yang menggunakan nama Celebes untuk menyebut pulau Sulawesi secara keseluruhan.

 Geografi 
Sulawesi adalah pulau terbesar kesebelas di dunia dan meliputi area seluas 188.563,19 km2. Bagian tengah pulau ini bergunung-gunung dengan permukaan kasar sehingga semenanjung di Sulawesi pada dasarnya jauh satu sama lain dan lebih mudah dijangkau melalui laut daripada melalui jalan darat.

Ada tiga teluk yang membagi semenanjung-semenanjung di Sulawesi, dari utara ke selatan, yaitu

 Teluk Tomini (Teluk Gorontalo)
 Teluk Tolo,
 Teluk Bone

Ketiganya memisahkan Semenanjung Minahasa atau Semenanjung Utara, Semenanjung Timur, Semenanjung Tenggara, dan Semenanjung Selatan. Adapun Selat Makassar membentang di sepanjang sisi barat pulau ini.

 Geologi 
Pulau ini terbentuk melalui lekukan tepi laut dalam yang mengelilinginya hingga wilayah pedalaman berupa pegunungan yang tinggi dan sebagian besar nonvulkanik. Gunung berapi aktif ditemukan di Semenanjung Minahasa yang berada di sisi timur dari Semenanjung Utara Sulawesi dan terus membentang ke utara menuju Kepulauan Sangihe. Daerah ini merupakan tempat bagi beberapa gunung berapi aktif seperti Gunung Lokon, Gunung Awu, Soputan, dan Karangetang.

Menurut rekonstruksi lempeng, pulau ini diyakini terbentuk melalui proses tumbukan terran antara Lempeng Asia (yang membentuk semenanjung barat dan barat daya) dan Lempeng Australia (yang membentuk semenanjung tenggara dan Banggai) dengan busur kepulauan yang sebelumnya berada di Samudera Pasifik (dan membentuk semenanjung utara dan timur). Karena ketidakstabilan riwayat tektoniknya, berbagai sesar terbentuk dan pulau ini menjadi rawan gempa bumi.

Sulawesi, berbeda dengan sebagian besar pulau lainnya di wilayah biogeografis Wallacea, tidak sepenuhnya memiliki sifat samudera, tetapi merupakan pulau komposit di pusat zona tabrakan Asia-Australia. Bagian dari pulau ini sebelumnya menyatu, entah pada batas benua Asia atau Australia, sebelum akhirnya terpisah dari benua asalnya melalui proses vikarian.

Di sebelah barat, pembukaan Selat Makassar memisahkan Sulawesi Barat dari Sundaland pada zaman Eosen sekitar 45 juta tahun yang lalu. Di sebelah timur, pandangan awam tentang tumbukan yang melibatkan beberapa fragmen benua yang terpisah dari Pulau Nugini dengan batas volkanik aktif di Sulawesi Barat pada waktu yang berbeda sejak zaman Miosen Awal sekitar 20 juta tahun yang lalu baru-baru ini digantikan oleh hipotesis bahwa fragmen tambahan tersebut merupakan hasil dari tabrakan tunggal yang terjadi pada zaman Miosen antara Sulawesi Barat dengan Titik Sula yang merupakan ujung barat dari sabuk lipat kuno asal Variskan pada zaman Paleozoikum Akhir.

 Sejarah 
Salah satu Kerajaan pertama di Pulau Sulawesi yang tercatat dalam sejarah Nusantara adalah Kerajaan SuwawaWantogia, H. D., & Wantogia, H. J. (1980). Sejarah Gorontalo: Asal-usul dan Terbentunya Kerajaan Suwawa, Limboto dan Gorontalo. (sekarang masuk wilayah Provinsi Gorontalo) yang terbentuk sejak tahun 500-an Masehi atau abad ke-6 dengan telur Burung Maleo sebagai alat transaksi jual beli.Usman, A. J. (1972). Sejarah kerajaan Suwawa dan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Utara. AJ Usman. Selain itu, sejarah mencatat terdapat banyak Kerajaan yang muncul dan berkembang di pulau ini, diantaranya adalah Kesultanan Gowa, Kesultanan Gorontalo, Kedatuan Luwu, Kesultanan Bone, Kesultanan Limboto, Kesultanan Buton, Kesultanan Bolango, Kerajaan Balanipa, Kerajaan Palu, Kerajaan Banggai, Kerajaan Bolaang Mongondow, Kerajaan Wajo, Kesultanan Soppeng, Kesultanan Tallo, Kerajaan Siau, Kedatuan Sidenreng.

Sejak abad ke-13, akses terhadap barang perdagangan berharga dan sumber mineral besi mulai mengubah pola lama budaya di Sulawesi, dan ini memungkinkan individu yang ambisius untuk membangun unit politik yang lebih besar. Tidak diketahui mengapa kedua hal tersebut muncul bersama-sama, mungkin salah satu adalah hasil yang lain. Pada 1400-an, sejumlah kerajaan pertanian yang baru telah muncul di barat lembah Cenrana, serta di daerah pantai selatan dan di pantai timur dekat Parepare yang modern.Caldwell, I.A. 1988. 'South Sulawesi A.D. 1300–1600; Ten Bugis texts.' Ph.D thesis, The Australian National University; Bougas, W. 1998. 'Bantayan; An early Makassarese kingdom 1200 -1600 AD. Archipel 55: 83-123; Caldwell, I. and W.A. Bougas 2004. 'The early history of Binamu and Bangkala, South Sulawesi.' Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 64: 456-510; Druce, S. 2005. 'The lands west of the lake; The history of Ajattappareng, South Sulawesi, AD 1200 to 1600.' Ph.D thesis, The University of Hull.

Orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi pulau ini (yang dipercayai sebagai negara kepulauan karena bentuknya yang mengerut) adalah pelaut Portugis pada tahun 1525, dikirim dari Maluku untuk mencari emas, yang kepulauan memiliki reputasi penghasil.Crawfurd, J.
1856. A descriptive dictionary of the Indian islands and adjacent countries. London: Bradbury & Evans. Belanda tiba pada tahun 1605 dan dengan cepat diikuti oleh Inggris, lalu mendirikan pabrik di Makassar.Bassett, D. K. (1958). English trade in Celebes, 1613-67. Journal of the Royal Asiatic Society 31(1): 1-39. 

Sejak 1660, Belanda berperang melawan Kerajaan Gowa Makasar terutama di bagian pesisir barat yang berkuasa. Pada tahun 1669, Laksamana Speelman memaksa penguasa, Sultan Hasanuddin, untuk menandatangani Perjanjian Bongaya, yang menyerahkan kontrol perdagangan ke Perusahaan Hindia Belanda. Belanda dibantu dalam penaklukan mereka oleh panglima perang Bugis Arung Palakka, penguasa kerajaan Bugis Bone. Belanda membangun benteng di Ujung Pandang, sedangkan Arung Palakka menjadi penguasa daerah dan kerajaan Bone menjadi dominan. Perkembangan politik dan budaya tampaknya telah melambat sebagai akibat dari status quo. Pada tahun 1905 seluruh Sulawesi menjadi bagian dari koloni negara Belanda dari Hindia Belanda sampai pendudukan Jepang dalam Perang Dunia II. 

Pada tahun 1942, terjadi peristiwa penting yang menandai bergulirnya perjuangan merebut kemerdekaan di tanah Sulawesi yang digagas oleh Komite 12, yang beranggotakan Nani Wartabone, Kusno Danupoyo, Oe. H. Buluati, A. R. Ointoe, Usman Monoarfa, Usman Hadju, Usman Tumu, A. G. Usu, M. Sugondo, R. M. Danuwatio, Sagaf Alhasni dan Hasan Badjeber. Peristiwa ini dikenal sebagai hari patriotik 23 Januari 1942 atau yang disebut juga sebagai hari Proklamasi Gorontalo.

Selama Revolusi Nasional Indonesia, "Turk" Westerling Kapten Belanda membunuh sedikitnya 4.000 orang selama Kampanye Sulawesi Selatan setelah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949, Sulawesi menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan pada tahun 1950 menjadi tergabung dalam kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat kemerdekaan Indonesia, Sulawesi berstatus sebagai provinsi dengan bentuk pemerintahan otonom di bawah pimpinan seorang Gubernur. Provinsi Sulawesi ketika itu beribu kota di Makassar, dengan Gubernur Sam Ratulangi. Bentuk sistem pemerintahan provinsi ini merupakan perintis bagi perkembangan selanjutnya, hingga dapat melampaui masa-masa di saat Sulawesi berada dalam Negara Indonesia Timur (NIT) dan kemudian NIT menjadi negara bagian dari negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS).Kementerian Penerangan, Republik Indonesia: Provinsi sulawesi, 1953, hal. 176-177 Saat RIS dibubarkan dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sulawesi statusnya dipertegas kembali menjadi provinsi. Status Provinsi Sulawesi ini kemudian terus berlanjut sampai pada tahun 1960.

 Memoar Ralph Blok: Situasi Politik di Sulawesi Selatan Abad ke-18 
Menjelang pengakhiran masa jabatannya sebagai Gubernur Makassar, Ralph Blok menyusun sebuah memoar yang ditujukan kepada penggantinya, Kornelis Sinkelar. Memoar ini berisi catatan mengenai keadaan politik dan kepentingan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di Sulawesi dan wilayah sekitarnya. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari tradisi administrasi kolonial untuk memastikan kesinambungan pemerintahan dan pengetahuan lokal kepada pejabat yang baru.

Dalam catatan tersebut, Blok menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antara dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu Bone dan Gowa. Ia menekankan bahwa sejak awal masa kolonial, VOC lebih memilih untuk mendukung Kerajaan Bone karena dianggap sebagai mitra yang lebih dapat dikendalikan dan tidak sekuat Gowa dalam hal militer dan pengaruh politik.

Blok berpendapat bahwa dominasi dan kestabilan VOC di wilayah Sulawesi sangat bergantung pada aliansi strategis dengan Bone. Ia memperingatkan bahwa jika Bone menjadi tidak setia atau ditaklukkan oleh kekuatan lain, maka VOC akan kehilangan pijakan utamanya di kawasan tersebut. Hal ini disebutkan sebagai potensi ancaman serius terhadap posisi VOC di Sulawesi.

Memoar tersebut juga mencatat ketidakseimbangan politik yang terjadi pasca-perang terakhir di wilayah tersebut, khususnya dengan semakin meningkatnya kekuatan dan pengaruh Kerajaan Wajo. Blok menulis bahwa Wajo, meskipun secara formal pernah terikat dalam perjanjian dengan VOC dan Bone, menunjukkan sikap yang semakin independen dan menolak tunduk pada otoritas Kompeni. Wajo bahkan melakukan ekspansi pengaruh dan pelayaran secara mandiri, tanpa mengindahkan perjanjian sebelumnya.

Ketegangan meningkat ketika konfederasi pangeran, kecuali dari wilayah Pamana, mulai menuntut wilayah Timoorong dari Bone, dengan dukungan dari sekutu lama mereka, yakni kelompok orang-orang Makassar. Situasi ini dipandang sebagai ancaman terhadap keseimbangan kekuasaan yang telah lama dijaga. Blok menilai bahwa jika konflik terbuka tidak dapat dihindari, maka perang yang mahal sekalipun dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk memulihkan dominasi VOC.

Ia juga mengingatkan bahwa jika kelompok bangsawan Bone yang tidak puas mendukung Wajo dan menggulingkan Raja Bone yang sah, serta memilih pemimpin baru tanpa mengakui otoritas Kompeni, maka potensi konflik akan meningkat. Apalagi jika perjanjian lama seperti Lamoon Patooa-re-Timoorong dijadikan dasar legitimasi baru tanpa melibatkan VOC.

Dalam memoarnya, Blok mengutip pernyataan Laksamana Smout bahwa Wajo pernah menjanjikan kepatuhan terhadap perjanjian lama, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Wajo mengabaikan perjanjian tersebut dan bertindak secara independen dalam hal pelayaran dan perdagangan.

Blok juga menyertakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perjanjian tersebut, termasuk versi lama yang ditemukan di antara arsip lama yang telah rusak. Ia menekankan bahwa hubungan antara Kompeni, Bone, dan Wajo selama ini belum sepenuhnya dipahami oleh Pemerintahan Pusat di Batavia, dan realitas politik lokal sering kali lebih kompleks daripada yang tercermin dalam laporan-laporan resmi.

Blok menyimpulkan bahwa VOC, meskipun merupakan kekuatan dominan, bukanlah penguasa absolut atas wilayah sekutu-sekutunya. Menurut surat dari Pemerintahan Tertinggi di Batavia bertanggal 6 Januari 1699 dan pasal 25 dari Perjanjian Bonay, VOC hanya berperan sebagai pihak penengah dalam sengketa antar sekutu dan tidak dapat memerintah secara langsung di luar perjanjian yang disepakati bersama.

 Situasi Politik Kerajaan Bone 
Pada pertengahan abad ke-18, Kerajaan Bone mengalami kemunduran yang signifikan akibat konflik internal dengan Kerajaan Wajo. Perang tersebut menyebabkan hilangnya sebagian besar kekayaan, barang berharga, dan pengaruh Kerajaan Bone. Kondisi ini berdampak langsung terhadap stabilitas internal kerajaan dan memperburuk hubungan antara Raja dan bangsawan di wilayah pedalaman. Beberapa tokoh bangsawan, termasuk Aru Mampo Bone, menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan raja, terutama terkait pengampunan terhadap Lacasee (Aru Cha) tanpa konsultasi dan persetujuan para pembesar. Pengampunan tersebut disertai dengan penunjukan Lacasee sebagai pejabat penting di istana, yang semakin memperbesar ketegangan di kalangan elite politik Bone.

Raja Bone yang telah berusia lanjut menunjukkan kelemahan dalam menghadapi situasi krisis, termasuk ketergantungan terhadap dukungan Kompeni Belanda (VOC) untuk mempertahankan kekuasaan dan ketertiban di wilayahnya. Pada 18 September 1759, sejumlah bangsawan mengusulkan pemindahan raja ke pedalaman. Namun, permintaan tersebut ditunda atas permohonan langsung sang raja kepada perwakilan Kompeni, dengan alasan keamanan dan kekhawatiran akan kehilangan kekuasaan.

Dalam konteks ini, pihak Kompeni memandang penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyatuan antara Bone dan Goa yang dapat terjadi apabila Putri Aru Palakka, cucu dari tokoh penting Makassar, diangkat sebagai penguasa Bone. Kompeni mengarahkan perhatian terhadap suksesi yang lebih menguntungkan secara politik, dan mendorong pengangkatan Aru Mampo Bone sebagai calon pewaris tahta, sebagaimana dinyatakan dalam surat resmi dari Batavia tertanggal 1 Desember 1657.

Meski telah beberapa kali berjanji akan menunjuk Aru Mampo sebagai penggantinya, Raja Bone tetap enggan mengumumkan secara resmi karena alasan politik internal, termasuk potensi kecemburuan dari faksi yang mendukung Aru Palakka. Sebuah surat yang dikirimkan oleh Raja Bone kepada pemerintah Kompeni di Batavia menunjukkan indikasi harapan terhadap putranya, Lacasee, sebagai calon penerus, kemungkinan besar sebagai bentuk strategi untuk memperbaiki perilaku sang putra. Namun, salinan surat yang dikirimkan tidak menyebutkan secara eksplisit nama Aru Lacasee, melainkan merujuk secara umum pada anak-anak raja, yang memperkuat ketidakpastian dalam proses suksesi.

 Struktur Kekuasaan dan Peran Kompeni 
Gelar "Matoa" diberikan kepada para bangsawan terkemuka yang juga berfungsi sebagai elektor dalam struktur pemilihan kepemimpinan. Terdapat tujuh Matoa yang memiliki hak suara dalam penentuan penguasa Bone. Selain itu, gelar "Daeng" digunakan untuk menyebut putra muda dari kalangan bangsawan, sedangkan "Tomarilalang" merujuk pada penasihat kerajaan. "Datoon Beengo" merupakan penguasa wilayah kecil di bawah otoritas Bone, dan kepala desa memimpin satu atau lebih permukiman.

Kerajaan Bone, dalam beberapa kesempatan, mengajukan permohonan bantuan kepada Kompeni untuk mempertahankan kekuasaannya atas wilayah-wilayah sekutu yang lebih kecil. Dalam surat dari Pemerintahan Tertinggi Kompeni tertanggal 18 Maret 1704, disampaikan bahwa keterlibatan Kompeni dalam urusan dalam negeri Bone harus dilakukan secara hati-hati dan tidak ofensif, guna menjaga kepercayaan dan mempererat hubungan antara Bone dan Goa.

Pada 27 Agustus 1757, Datoa Woolawang-1-Atche, dalam surat wasiat terakhirnya, memberikan jabatan Dato Woolawang kepada Lama Pasabee, putra Raja Bone, dan menyerahkan wilayah kecil Goona kepada putrinya, Putri Halima, untuk diwarisi setelah kematiannya.

 Gangguan Politik di Wilayah Mario dan Hubungan dengan Bone, Soppeng, dan Wadjo (1758–1759) 
Setelah Raja Bone juga menjabat sebagai Datu Soppeng, sejumlah ketegangan politik muncul di wilayah Mario, sebuah provinsi kecil yang secara tradisional berada dalam lingkup pengaruh Soppeng. Gangguan ini terkait erat dengan dinamika pemilihan dan pengangkatan bangsawan, serta hubungan antara berbagai kerajaan di Sulawesi bagian selatan.

Pada masa tersebut, Aru Panjalee, seorang bangsawan yang sebelumnya memiliki kekuasaan di Mario dan menikah dengan seorang putri setempat, melakukan perjalanan secara diam-diam ke wilayah Mario. Kepergiannya memicu kekhawatiran akan kemungkinan munculnya pemberontakan atau ketidakstabilan politik. Sebagai tanggapan, pemerintah kolonial mengirim utusan untuk meminta kembalinya Aru Panjalee ke wilayah kekuasaan sebelumnya. Namun, permintaan ini ditolak, dan Aru Panjalee menanggapi bahwa ia tidak pernah bertindak di luar sepengetahuan atau persetujuan saudaranya, yakni Raja Bone.

Situasi ini diperparah oleh reaksi masyarakat Mario yang, karena kekecewaan atas penggulingan Aru Panjalee, memisahkan diri dari Soppeng. Meskipun secara formal Mario merupakan sekutu Soppeng, perpecahan tersebut mengindikasikan adanya gerakan yang dipimpin Aru Panjalee untuk membebaskan wilayah tersebut dari pengaruh Soppeng.

Dalam upaya menjaga kestabilan wilayah, Raja Bone memerintahkan pasukan dari Lamuru untuk mempertahankan Soppeng, dan Raja Muda Soppeng mengirimkan Datu re-Pamana, saudara iparnya, untuk mendukung pertahanan tersebut. Soppeng berniat mengembalikan kendali atas Mario melalui kekuatan militer, tetapi intervensi dari pemerintah kolonial dan persetujuan Raja Bone berhasil mencegah konflik terbuka.

Pada perkembangan selanjutnya, Aru Panjalee dan wilayah Mario menyatakan diri berada di bawah perlindungan kerajaan Wadjo. Tindakan ini memicu kekhawatiran bahwa Mario akan terlepas sepenuhnya dari pengaruh Bone dan Soppeng, serta menambah kompleksitas politik antar-kerajaan. Raja Bone dan pemerintah kolonial kemudian menyepakati tindakan militer terhadap Mario, dengan syarat dan pertimbangan tertentu.

Memoar-memoar para pejabat kolonial mencatat bahwa perpecahan internal juga terjadi di istana Soppeng. Perdana Menteri Careng Tello, Careng Beroange, dan Pangkajene — yang terakhir dipercayakan untuk mendidik Raja Muda — disebut sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan Kompeni. Intrik politik dan potensi pemberontakan dalam kalangan bangsawan lokal menjadi perhatian utama dalam upaya mempertahankan kestabilan dan perjanjian yang telah ditandatangani.

 Kepatuhan terhadap Perjanjian dan Posisi Raja Makassar 
Bangsawan Makassar umumnya dinilai patuh terhadap perjanjian jika hal tersebut menguntungkan kepentingan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, termasuk perjanjian Tello tanggal 15 Juli 1669 dan pengesahannya pada 2 Agustus oleh Raja Hasanuddin dan para bangsawan Makassar, terdapat indikasi bahwa sebagian dari mereka mengaku tidak mengetahui atau sengaja menghindari pelaksanaannya.

Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, dianjurkan agar Raja muda yang akan memerintah nantinya bersumpah untuk melaksanakan seluruh perjanjian, termasuk Perjanjian Bonaya dan Tello, sebagai bagian dari tradisi kenegaraan dan diplomasi formal.

 Peristiwa penting 
Beberapa catatan kejadian atau peristiwa penting telah terjadi sepanjang sejarah di Sulawesi telah tercatat oleh Belanda ketika datang menjajah Nusantara, di antaranya dibawa oleh Roelof Blok, Gubernur Makassar ketika zaman pendudukan Hinda Belanda waktu itu. Jurnal ini memuat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Sulawesi dari keberangkatan Tn. Blok dari Makassar hingga tahun 1808. Catatan ini disusun berdasarkan dokumen rahasia Belanda dan diterjemahkan oleh penerjemah. Adapun runtutan peristiwa tersebut yaitu:

 1762–1763: Perang antara Bone dan Wadjo yang telah berlangsung lama akhirnya pecah. Bone memperoleh sedikit keuntungan dengan merebut Chinrang, yang kemudian direbut kembali oleh orang Bugis dari Wadjo. Raja Bone membentengi Chinrang dan menghapus aliansi Lamoon Patooare-Timoorong, yang dikenal dengan nama Tellong-pootche.

 1766
 Awal Tahun: Raja Bone kembali dari kerajaan dan ada kekhawatiran terkait suksesi yang dapat menyebabkan gangguan di Bone dan Istana Goa jika tidak segera diatur. Raja Bone akhirnya menandatangani keputusan publik yang menetapkan Aru Mampo Bone sebagai pewarisnya.
 1 Agustus: Raja Bone mengirimkan utusan untuk meminta dikirimkan seorang kepercayaan untuk memberikan informasi penting. Kapten Melayu ditugaskan untuk mendengarkan laporan dari Raja Bone, yang menyampaikan bahwa ibunda Ratu Aru Palakka memberi informasi bahwa cucunya, Raja Goa, berencana untuk menyerahkan tahta dan melarikan diri.
 3 Agustus: Raja Bone mengirim surat yang menyatakan bahwa ia telah menerima laporan dari ibunda Ratu Aru Palakka, namun tidak ada kejelasan mengenai alasan Raja Goa melarikan diri. Kapten Melayu kembali dengan laporan bahwa Raja Goa merasa diperlakukan tidak hormat dan memutuskan untuk pergi ke Bima.
 4 Agustus: Seorang utusan dari Istana Goa memberi tahu bahwa Raja Goa telah melarikan diri, dan mereka tidak mengetahui ke mana ia pergi. Raja Bone mengirim perahu layar cepat untuk mencari Raja Goa dan membawanya kembali ke Makassar.
 7 Agustus: Raja Tello mengirimkan utusan yang melaporkan bahwa setelah pelarian Raja Goa, sembilan pemilih kerajaan Goa berkumpul dan memutuskan untuk tidak memilih Raja baru, tetapi menyerahkan Regalia kepada Perdana Menteri untuk sementara waktu.
 12 Agustus: Raja Bone melaporkan bahwa utusan dari Makassar telah mencari Raja Goa dan mencoba membujuknya untuk kembali. Jika Raja Goa menolak, mereka diminta untuk mencari nama penggantinya.
 14 Agustus: Utusan dari Raja Tello melaporkan bahwa pencarian Raja Goa di Mallassor tidak membuahkan hasil, karena Raja Goa diketahui telah meninggalkan tempat itu menuju laut.
 September: Raja Bone menerima laporan dari seorang utusan dari Sumbawa yang menyebutkan bahwa Raja Goa tiba di sana lima hari sebelum keberangkatan utusan tersebut.

 1767
 9 Maret: Tuan David Boolen, yang ditunjuk oleh Pemerintahan Tertinggi di Batavia sebagai gubernur terpilih Makassar, tiba di Makassar.
 13 April: Utusan yang dikirim oleh Menteri Pertama Tello melaporkan bahwa diputuskan untuk memilih Putri Kareng Carawese sebagai Ratu Tello.
 14 April: Utusan dari Gowa membawa informasi bahwa orang-orang Makassar ingin memilih adik laki-laki raja yang melarikan diri sebagai Raja mereka.
 6 Mei: Informasi diterima bahwa Raja Gowa yang melarikan diri telah ditawan oleh Residen Bima dan dikirim ke Batavia.
 26 Juni: Gubernur Tn. Sinclaar yang akan pensiun berangkat dari Makassar menuju Batavia.

 1768
 31 Maret: Raja muda Gowa yang terpilih, didampingi oleh seorang deputi dari Bone dan Perdana Menteri Gowa, bersama dengan bangsawan Makassar, datang ke Fort Rotterdam, di mana dia bersumpah memperbarui perjanjian lama dengan Kompeni di hadapan seluruh anggota Dewan.
 11 Mei: Putri Kareng Carawese dimahkotai dan diproklamirkan sebagai Ratu Tello dengan nama Settee Salie.
 31 Desember: Raja Bone menerima informasi dari Gowa bahwa Raja muda telah meninggalkan kediamannya dan pergi ke kota Barombong, didampingi oleh Janda Ratu dan nenek Aru Palakka.

 1769
 3 Februari: Raja Bone mengirimkan surat yang diterima oleh Kompeni, yang menyatakan bahwa Raja Gowa muda meninggalkan Gowa untuk menghindari kesedihan setelah kematian kakaknya dan merasa tidak ada gunanya lagi bagi kerajaan Makassar.
 16 Februari: Ratu Tello mengonfirmasi bahwa Dewan Negara Gowa telah memilih Perdana Menteri Kareng Tamasongo sebagai Raja Gowa.
 23 Februari: Janda Ratu Gowa, Aru Palakka, menginformasikan kepada Raja Bone bahwa orang-orang Makassar setelah menggulingkan cucunya, memberikan gelar Madenrang Palakka sebagai kompensasi atas hilangnya mahkota.
 23 Februari: Raja Bone memutuskan untuk pergi ke Gowa untuk menetapkan suksesi tahta Bone sebelum meninggal dunia.
 3 April: Raja Gowa yang baru terpilih mengirimkan informasi yang dibantah oleh Kompeni terkait kedatangannya.

 1771
 4 Februari: Kompeni menerima surat dari Pemerintahan Tertinggi Batavia yang memberitahukan bahwa Tn. Boolen dibebaskan dari pemerintahan Makassar dan digantikan oleh Paul Godofree van der Voort.
 19 Maret: Gubernur terpilih, Tn. Van der Voort, tiba di Fort Rotterdam.
 8 Juni: Raja Bone mengirimkan surat yang menginformasikan bahwa pewaris tahta Aru Mampo Bone telah meninggal.
 22 Juni: Tn. Boolen melantik Van der Voort sebagai Gubernur Makassar.

 1775
 27 Februari: Von der Moort menulis bahwa sejak keberangkatan Tn. Boolen, situasi di Istana Bone dan Gowa sangat tenang, tetapi Raja Gowa mengirim utusan untuk memeriksa pasal-pasal dalam perjanjian Bonay.
 2 Maret: Raja Bone menerima kabar bahwa ia sakit parah.
 7 Maret: Istana Gowa mengirim permintaan untuk mendapatkan salinan perjanjian Bonay dalam bahasa Belanda dan Melayu.
 5 Juni: Kabar duka diterima bahwa Raja Bone telah meninggal dunia, dan Aru Timmorong dipilih sebagai raja baru.
 14 Juni: Aru Timmorong yang baru terpilih datang bersama Perdana Menteri dan bangsawan untuk meminta persetujuan Kompeni atas pemilihan tersebut.
 6 November: Perdana Menteri Bone melaporkan bahwa Raja baru Bone harus diperlihatkan kepada rakyatnya sesuai adat, dan meminta izin Kompeni untuk membawa Raja tersebut ke negara mereka.
 2 Desember: Raja Bone yang baru berangkat menuju negaranya.

 1776
 6 November: Laporan diterima bahwa Sankeelang, seorang anak budak yang dikira Raja Gowa, melarikan diri dan memimpin pemberontakan di Makassar.
 14 November: Penerjemah utama yang memimpin pasukan melawan Sankeelang di Pattalassang berhasil mengalahkan pemberontak, meskipun Sankeelang melarikan diri.
 26 November: Laporan diterima bahwa Pangeran Aru Mampo, mendiang Raja Gowa, telah bergabung dengan Sankeelang di Maros, dan kemudian menuju Barombong.

 1777
 4 Januari: Sankeelang, bersama sekitar 100 orang pengikut, bergerak menuju kota Borisallo dan berupaya mengajak Bupati Tanralili untuk bergabung melawan Kompeni dan Kerajaan Gowa.
 5 Januari: Pemerintah VOC mengeluarkan perintah kepada Residen Maros agar semua daerah di bawah kekuasaan Kompeni bersiaga dan menangkap Sankeelang hidup atau mati. Hadiah sebesar 250 dolar Spanyol ditetapkan bagi yang berhasil menangkapnya.
 28 Februari: Dikabarkan bahwa sebagian besar bangsawan Gowa dan para bupati Makassar dari wilayah perbukitan bergabung dengan Sankeelang, yang merencanakan untuk merebut kota Gowa dan kemudian Makassar.
 8 Maret: Raja Gowa melaporkan bahwa Ratu Tello diduga menjalin komunikasi rahasia dengan Sankeelang dan mengirimkan senjata, uang, dan perlengkapan lainnya.
 10–11 Mei: Sankeelang menguasai beberapa desa di sekitar Maros dan mendirikan markas di Machinna. Pos Maros berada dalam ancaman. Kompeni mengirim bala bantuan, tetapi sungai diblokade oleh pasukan Sankeelang sehingga pengiriman terganggu.
 12 Mei: Pasukan bantuan dari Punggawa Bugis Lakasee dan pasukan Eropa dikirim ke Maros. Namun, pos Maros telah direbut oleh pasukan Sankeelang. Sebanyak tiga tentara Eropa berhasil melarikan diri.
 13 Mei: Pasukan Sankeelang berkumpul di desa Carawesee, wilayah Tello.
 14 Mei: Raja Gowa meminta evakuasi ke Kampung Baru, namun ditolak oleh pihak Kompeni. Laporan menyebutkan 38 orang pasukan Sankeelang tewas dalam serangan ke Maros. Dua tentara Eropa ditawan dan dipermalukan.
 17 Mei: Dilaporkan bahwa atas dorongan Janda Ratu Gowa, dua tawanan Eropa dibunuh dengan kejam oleh pasukan Sankeelang.
 20 Mei: Diperoleh informasi bahwa Ratu Tello, Raja Sandrabone, dan Kareng Barombong membentuk konfederasi diam-diam, dan akan berpihak pada Sankeelang jika diserang oleh Kompeni atau sekutunya.
 21 Mei: Pos Maros berhasil direbut kembali dari musuh; ditemukan delapan meriam.
 22 Mei: Mandanrang Bone melaporkan hanya Sankeelang yang tetap tidak takut dan berniat menikah dengan putri angkat Janda Ratu Goa.
 24 Mei: Utusan dikirim ke istana Goa dan Tello. Malamnya, Raja Goa meminta bantuan karena pasukan Tomarilalang terkepung musuh.
 27 Mei: Musuh mengepung kota Goa; tidak ada yang bisa masuk atau keluar.
 2 Juni: Ratu Tello resmi turun takhta dan kirim Regalia ke Istana Goa.
 7 Juni: Ratu Tello meminta perlindungan Kompeni karena dituduh berpihak pada Sankeelang.
 15 Juni: Sankeelang menyerbu Goa dengan 1000 orang. Kompeni dan pasukan Bone mengirim bantuan, tapi malamnya Raja Goa digulingkan, Sankeelang diangkat sebagai raja.
 17 Juni: Serangan Kompeni ke Goa gagal karena kurangnya dukungan pasukan lokal. Raja Goa melarikan diri.
 30 Juli: Kompeni berpura-pura menerima bala bantuan untuk mengecoh musuh. Tembakan kehormatan menewaskan tiga orang Bugis dan menyebabkan ketegangan.
 3 Oktober: Kompeni kecewa atas lambannya pasukan bantu lokal. Surat dikirim ke Raja Bone agar mempercepat serangan ke Goa.
 19 Oktober: Pasukan dari Jawa tiba. Komandan Mayor Engelert diberi komando atas pengepungan Goa.
 25 Oktober: Terungkap bahwa Goa tetap menerima pasokan dari orang Bugis. Serangan diam-diam direncanakan ke baterai musuh di Tingimy.
 26 Oktober: Pasukan Kompeni tambahan dikirim ke kamp pengepungan Goa.
 27 Oktober: Serangan berhasil terhadap baterai musuh di Tingimy; baterai direbut dan dihancurkan.
 29 Oktober: Kompeni berencana menyerang kota Goa secara langsung setelah menghancurkan pertahanan musuh.
 30 Oktober: Serangan terhadap Goa mengalami kegagalan akibat ketidaksetiaan sebagian besar pasukan bantu, termasuk pasukan Bone.

 1778
 12 Januari: Setelah serangan pada 30 Oktober, yang diwarnai dengan gerakan maju mundur serta ketidaksetiaan pasukan bantu pribumi, terutama pasukan Bone, pada pagi ini, Raja Bone tiba di Makassar.
 18 Maret: Raja Bone kembali ke Makassar dan berencana untuk memimpin pasukan bantu pribumi ke kamp sebelum Goa dengan membawa sekitar enam ribu orang.
 25 Juni: Meskipun upaya untuk menyarankan pengakhiran perang, Raja Bone tetap memimpin pasukannya. Dengan persiapan rahasia, serangan terhadap Goa dilaksanakan pada pagi hari.
 27 Juni: Pasukan Kompeni berhasil mendaki tembok kota Goa dan mengibarkan bendera Kompeni. Meskipun perlawanan sengit, pasukan Kompeni berhasil mendekati rumah-rumah berbenteng.
 28 Juni: Pasukan Kompeni menerima laporan bahwa musuh telah melarikan diri dan Janda Ratu Goa, Aru Palakka, bersama keluarganya, mundur ke Punggawa Bone.
 29 Juni: Pasukan Kompeni memblokade sungai di Sandrabone untuk mencegah keluar masuk kapal musuh. Beberapa bangsawan Makassar yang memberontak mengirim pesan untuk meminta pengampunan.
 1 Juli: Beberapa bangsawan Makassar yang menyerah menerima pengampunan dari Kompeni.
 4 Juli: Perintah dikeluarkan untuk meratakan semua baterai sebelum Goa dan mengirimkan pesan kepada Raja Bone untuk menghentikan pasukannya.
 9 Juli: Pangeran Bugis memberi laporan bahwa pemimpin pemberontak seperti Aru Palakka dan Sankeelang masih menolak tunduk kepada Kompeni.
 27 Juli: Mayor Engelert memimpin detasemen untuk mengepung Sandrabone dengan seratus tiga puluh tentara Eropa dan lima ratus pribumi.
 4 Agustus: Setelah pertemuan dengan Raja Sandrabone, yang menolak memenuhi syarat yang diajukan, tawaran pengampunan dan biaya perang ditawarkan oleh Kompeni.
 14 Agustus: Kompeni dan Raja Sandrabone sepakat atas pembayaran tiga ribu Rix Dolar dan dua belas budak, dengan sisa sepuluh ribu Rix Dolar dibayar dalam setahun. Penghormatan tahunan kepada Kompeni tetap dipatuhi, tetapi jumlah budak dikurangi.
 15 September: Raja Goa meninggal dunia setelah sakit ringan, digulingkan oleh pemberontak.
 19 September: Istana Sandrabone mengirim sebelas budak dan uang sebagai pembayaran sebagian dari perjanjian.
 26 September: Pasukan Eropa ditarik dari kota setelah pemenuhan sebagian janji oleh Raja Sandrabone, hanya menyisakan dua kompi pasukan pribumi.
 27 September: Bangsawan Makasar memilih Kareng Bontolancas sebagai Raja dan meminta persetujuan Kompeni. Kompeni menyetujui pemilihan tersebut.
 5 November: Seorang perwira Kompeni tewas dalam pertempuran melawan pemberontak.
 5 Desember: Aru Palakka, janda Ratu Goa, mengirim cucunya untuk meminta perlindungan dari Istana Bone. Putri Kareng Bellasaree mengkritik Sankeelang atas peranannya dalam pertempuran.

 1780
 16 Juni: Gubernur Paul Godfreed Van der Voort meninggal dunia setelah sakit, digantikan sementara oleh Tuan B. Ryke.
 Juli: Tuan B. Ryke berusaha menjalin aliansi dengan Raja Sandrabone untuk melawan Sankeelang. Perjanjian baru disepakati.

 1781
 9 September: Perang antara Inggris dan negara asal Kompeni dimulai, dan persiapan pertahanan diperintahkan.
 26 Oktober: Bangsawan Makasar menyetujui Kareng Bontolancas sebagai Raja setelah kematian Sankeelang, dengan perjanjian baru yang disetujui oleh Kompeni.

 Proklamasi Kemerdekaan 
Peristiwa Proklamasi Gorontalo di tahun 1942 merupakan momentum bagi para pejuang kemerdekaan di tanah Sulawesi, khususnya di bagian Semenanjung Utara yang saat itu tengah mempersiapkan perlawanan diplomatik hingga kekuatan perang dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. 

Pada peristiwa bersejarah ini pula untuk pertama kalinya dibacakan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Gorontalo oleh Nani Wartabone, seorang petani pejuang dari Suwawa, yang tidak lain merupakan sahabat seperjuangan Soekarno dalam perjuangan memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah. Dari bergulirnya proklamasi kemerdekaan Gorontalo ini, kemudian menginspirasi banyak daerah di tanah Sulawesi untuk melawan dan memerdekakan wilayahnya dari tangan penjajah hingga puncaknya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.

Peristiwa Proklamasi Gorontalo ini kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai hari patriotik 23 Januari 1942.

 Pemerintahan 
Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sentralisasi dan otonomi daerah menguat sehingga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan otonomi daerah membagi-bagi wilayah administratif di Pulau Sulawesi menjadi beberapa provinsi. Pulau Sulawesi pertama kali dibagi menjadi dua provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 1959 sampai 1960-an, terjadi pemekaran wilayah sehingga Pulau Sulawesi terbagi menjadi 4 provinsi dengan masing-masing ibukotanya yaitu provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar). provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu), provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), dan provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari). Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah di Sulawesi menyusun suatu strategi pengembangan wilayah dengan merujuk bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Daerah otonomi baru kembali terbentuk di Sulawesi pada tahun 2000 dengan pemekaran sebagian wilayah Sulawesi Utara menjadi provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000. Provinsi baru kembali terbentuk di Pulau Sulawesi dengan pemekaran provinsi Sulawesi Barat dari provinsi Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 yang tertanggal 5 Oktober 2004.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 68,033 kilometer persegi dan luas laut mencapai 189,480 kilometer persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini (Teluk Gorontalo) dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di provinsi ini bergunung-gunung (42.80%) berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut) dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut.

 Referensi