Bangsawan Rohaniah Britania Raya

Bangsawan Rohaniah Britania Raya adalah uskup Gereja Inggris yang duduk di Dewan Bangsawan Britania Raya Kerajaan Bersatu. Hingga 26 dari 42 uskup diosesan dan uskup agung Gereja Inggris menjabat sebagai Bangsawan Rohaniah Britania Raya (tidak termasuk pensiunan uskup yang memiliki hak gelar bangsawan). Gereja Skotlandia, yang merupakan Presbiterian, dan gereja-gereja Anglikan di Wales dan Irlandia Utara, yang tidak lagi merupakan gereja yang didirikan, tidak terwakili. Bangsawan Rohaniah Britania Raya berbeda dari Bangsawan Duniawi Britania Raya, rekan sekuler mereka yang juga duduk di House of Lords.

 Pangkat dan gelar 
Terdapat 42 diosesan di Gereja Inggris, masing-masing dipimpin oleh seorang uskup diosesan. Uskup Agung Canterbury dan Uskup Agung York, masing-masing sebagai Primata Seluruh Inggris dan Primata Inggris, mempunyai pengawasan atas provinsi gerejawi masing-masing. Penghuni lima "tahta agung" – Canterbury, York, London, Durham dan Winchester – selalu menjadi Penguasa Spiritual.

Dari 37 uskup yang tersisa, 21 uskup paling senior biasanya duduk di Dewan Bangsawan Britania Raya.

Menyusul penahbisan pertama uskup perempuan di Gereja Inggris, penerapan normal aturan ini ditangguhkan olAksi Bangsawan Rohaniah Wanita 2015,15, yang menyatakan bahwa hingga tahun 2025 setiap perempuan yang ditunjuk sebagai uskup diosesan secara otomatis akan menjaBangsawanoRohaniah al ketika selanjutnya muncul kekosongan, tanpa memandang senioritas, untuk meningkatkan keterwakilan uskup perempuan di DPR.  Jika tidak, senioritas ditentukan oleh total masa kerja sebagai uskup diosesan Inggris (artinya, senioritas tidak hilang karena pemindahan ke tahta lain).  Lords Appointment from Parliament.uk retrieved 15 June 2013 Uskup Sodor dan Man serta Uskup Gibraltar di Eropa tidak duduk di Dewan Bangsawan Britania Raya tanpa memandang senioritasnya, karena keuskupan mereka terletak di luar Inggris dan Britania Raya.

Secara teoretis, kekuasaan untuk memilih uskup agung dan uskup berada di tangan dewan kanon katedral keuskupan. Namun dalam praktiknya, pemilihan uskup agung atau uskup dilakukan sebelum pemilihan. Perdana menteri memilih di antara serangkaian calon yang diusulkan oleh Komisi Pencalonan Mahkota, dan penguasa kemudian menginstruksikan perguruan tinggi kanon untuk memilih individu yang dicalonkan sebagai uskup atau uskup agung.

Salah satu Bangsawan Rohaniah Britania Raya ditunjuk oleh uskup agung Canterbury untuk menjadi ketua majelis; dia mengoordinasikan pekerjaan para uskup di DPR. Alan Smith, Uskup St Albans, ditunjuk sebagai penyelenggara saat ini pada tanggal 23 September 2022. 

 Status sebagai rekan bangsawan 
Bahkan pada tahun - tahun awal gelar bangsawan, kedudukan uskup masih belum jelas. Pada masa pemerintahan Raja Richard II, Uskup Agung Canterbury menyatakan, "secara benar dan berdasarkan kebiasaan wilayah Inggris, wilayah tersebut untuk sementara waktu adalah milik Uskup Agung Canterbury serta hak pilih lainnya, saudara-saudaranya dan rekan-rekan Uskup, Kepala Biara. dan Priors serta wali gereja lainnya, — untuk hadir secara langsung di semua Parlemen Raja apa pun sebagai Gelar Kerajaan Raya". Namun klaim tersebut tidak disetujui atau tidak disetujui oleh Parlemen.

Bangsawan Rohaniah Britania Raya pada awalnya menyatakan diri mereka sepenuhnya di luar yurisdiksi otoritas sekuler; pertanyaan tentang persidangan di Dewan Bangsawan tidak muncul. Ketika otoritas kepausan sangat besar, Raja tidak bisa berbuat banyak selain mengakui kurangnya yurisdiksi terhadap para wali gereja. Namun kemudian, ketika kekuasaan Paus di Inggris berkurang, Bangsawan Rohaniah berada di bawah otoritas pengadilan sekuler. Yurisdiksi pengadilan umum sudah jelas ditetapkan pada masa Henry VIII, yang mendeklarasikan dirinya sebagai kepala Gereja Inggris menggantikan Paus, mengakhiri kekuasaan konstitusional Gereja Katolik Roma di Inggris.

Meskipun mereka gagal untuk diadili sebagai rekan sementara di Dewan Bangsawan Britania Raya, masih belum jelas apakah Bangsawan Rohaniah memang benar-benar rekan bangsawan. Pada tahun 1688, masalah ini muncul selama persidangan Tujuh Uskup — William Sancroft, Uskup Agung Canterbury; Sir Jonathan Trelawny, Baronet ke-3, Uskup Winchester; Thomas Ken, Uskup Bath and Wells; John Lake, Uskup Chester; William Lloyd, Uskup Worcester; Francis Turner, Uskup Ely dan Thomas White, Uskup Peterborough—oleh juri biasa. Tuduhannya adalah bahwa petisi yang dikirimkan oleh para Uskup merupakan fitnah yang menghasut ; para Uskup berpendapat bahwa mereka mempunyai hak untuk mengajukan petisi kepada Penguasa kapan saja, sementara jaksa penuntut menyatakan bahwa hak tersebut hanya diperbolehkan ketika Parlemen sedang bersidang (padahal, pada saat penyampaian petisi, hal tersebut tidak diperbolehkan). Jika para uskup hanyalah Penguasa Parlemen, dan bukan rekan sejawat, maka hak mereka untuk mengajukan petisi akan dirugikan ketika Parlemen dibubarkan. Namun rekan-rekannya, dulu dan sekarang masih menjadi penasihat Penguasa, baik Parlemen sedang bersidang atau tidak; oleh karena itu, jika para uskup memang rekan, mereka bebas mengirimkan petisi. Karena tidak ada keraguan bahwa petisi tersebut benar-benar dikirimkan, meskipun Pengadilan masih memutuskan bahwa para uskup tidak bersalah, tampaknya para uskup adalah penasihat Kerajaan.

 Politik 
Meskipun Bangsawan Rohaniah tidak memiliki afiliasi partai, mereka tidak duduk di bangku silang : kursi mereka berada di sisi Pemerintahan Balai Bangsawan di sisi kanan takhta. Meskipun dalam sidang penuh para Uskup menempati hampir tiga baris, bangku depan mereka secara halus dibedakan dengan menjadi satu-satunya di DPR dengan satu sandaran tangan di kedua ujungnya; letaknya di barisan depan, dekat ujung singgasana ruangan, menunjukkan status unik mereka. "What do Bishops do in Parliament?" Church of England website. Retrieved 15 June 2013.

Sesuai kebiasaan, setidaknya salah satu Uskup membacakan doa di setiap hari legislatif (peran yang diambil oleh Pendeta kepada Ketua DPR).  Mereka sering berdebat; pada tahun 2004 Rowan Williams, yang saat itu menjadi Uskup Agung Canterbury, membuka perdebatan mengenai undang-undang hukuman.  Tindakan ( undang-undang yang diusulkan Gereja Inggris) harus diajukan ke hadapan Bangsawan, dan Bangsawan Rohaniah mempunyai peran dalam memastikan hal ini terjadi. 

 Referensi 

Kategori:Agama dan politik