Pangkat kehormatan

Dalam sistem kemiliteran Indonesia, pangkat kehormatan merupakan satu dari sejumlah sistem kepangkatan khusus. Pada saat ini, dasar hukum pangkat kehormatan sudah tidak ada lagi setelah klausul mengenai hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno dihapuskan oleh penggantinya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 oleh Presiden Soeharto. Meski demikian, pangkat ini masih diberikan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini, dengan Agus Andrianto sebagai penerima pangkat kehormatan terbaru pada tanggal 5 November 2024. 

 Dasar hukum 

 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 
Regulasi mengenai pangkat kehormatan pertama kali ditetapkan dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 oleh Presiden Soekarno, yang ditetapkan pada tanggal 4 Juni 1959. Berdasarkan peraturan ini, pangkat kehormatan "diberikan kepada warga-negara Indonesia bukan militer sukarela atau militer wajib sebagai suatu penghargaan dari jasa-jasa atau bantuan-bantuan yang ia sumbangkan, sehingga membawa kemajuan atau memberikan keuntungan bagi angkatan Perang keseluruhannya". Pangkat kehormatan ini diberikan oleh Presiden Indonesia dengan melibatkan Menteri serta Kepala Staf, dan pangkat yang diberikan berkisar mulai dari mayor (perwira menengah) hingga jenderal penuh. Berbeda dengan pangkat khusus lainnya, pangkat ini tidak menimbulkan adanya kenaikan gaji, dan pangkat ini sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Presiden. Pangkat ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia non-militer dan warga negara asing.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959, Bab V 

 Surat Keputusan Men/Pangad tanggal 31 Maret 1966 
Regulasi mengenai pangkat kehormatan dalam angkatan darat diatur lebih lanjut oleh Jenderal Soeharto dalam Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 pada tanggal 31 Maret 1966. Dalam peraturan tersebut, pangkat kehormatan dapat diberikan kepada anggota militer yang telah pensiunPasal 1, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 atau meninggal.Pasal 16, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 Pangkat kehormatan diberikan dengan sejumlah syarat, yakni telah berdinas selama delapan tahun, tidak pernah terlibat dalam Gerakan 30 September, tidak pernah dipidana, dan terus menunjukkan prestasi dan "kegiatan positif" lainnya setelah pensiun dari kemiliteran. Berbeda dengan peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan sebelumnya, pangkat kehormatan tidak hanya dibatasi pada tingkat mayor dan dapat diberikan hingga tingkat pangkat terendah (mulai dari prajurit satu).Pasal 6, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966

Pangkat kehormatan dapat diusulkan setelah melalui penelitian oleh unit ataupun pimpinan militer dari yang diajukan. Usulan ini kemudian diteruskan kepada Menteri/Panglima Angkatan Darat melalui asisten personel Menteri/Panglima Angkatan Darat. Usulan ini kemudian dibahas melalui rapat dewan jabatan dan kepangkatan tinggi (untuk perwira tinggi), dewan jabatan dan kepangkatan (untuk kolonel), dan Dewan Pertimbangan Penganugerahan Tanda Jasa dan Penghargaan Negara (untuk pangkat perwira menengah hingga ke bawah). Pangkat ini hanya bisa diberikan satu kaliPasal 8-11, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 dan diberikan setiap peringatan hari ABRI pada 5 Oktober atau hari tertentu lainnya.Pasal 15, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966

Pemegang pangkat kehormatan berhak mencantumkan pangkatnya dalam namanya dengan tambahan (HOR) dan diberikan satu stel pakaian militer lengkap dengan pangkat kehormatannya.Pasal 4-5, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 Pangkat dan seragam dapat digunakan hanya pada hari-hari tertentu saja, seperti saat menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang dan pada saat upacara resmi.Pasal 12, Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat Nomor KEP-1010b/9/1966 

 Pencabutan peraturan 
Peraturan mengenai pangkat kehormatan dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 oleh Presiden Soeharto, yang ditetapkan pada tanggal 11 Maret 1990. Dalam penjelasan peraturan pemerintah ini, pangkat kehormatan dihapuskan karena pangkat kehormatan hanya berupa penghargaan dan tidak membawa dampak apapun dalam kemiliteran. Peraturan ini tetap mengizinkan pemegang pangkat kehormatan untuk tetap memegangnya, tetapi menyarankan agar penghargaan dalam bentuk selain pangkat kehormatan diberikan kepada warga negara yang berjasa kepada militer.Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Undang-undang yang mengatur mengenai kepangkatan militer saat ini, yakni Undang-Undang No. 34 tahun 2004, tidak menyebutkan adanya pangkat kehormatan.

Meski secara hukum pangkat kehormatan sudah dihapus, dalam praktiknya pangkat kehormatan masih terus dianugerahkan. Pangkat kehormatan umumnya diberikan kepada perwira tinggi yang sudah pensiun tetapi menduduki jabatan yang biasanya dipegang oleh pemegang pangkat yang lebih tinggi.

 Kontroversi 

 Jenderal kehormatan A.M. Hendropriyono dan Hari Sabarno 

Pada bulan September 2004, Wakil Presiden Hamzah Haz melalui sekretarisnya, Prijono Tjiptoherijanto, mengusulkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menaikkan pangkat dari Hari Sabarno. Hari Sabarno sebelumnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan ad interim menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam usulan tersebut, pertimbangan utama dari pangkat jenderal kepada Hari Sabarno adalah agar tugas Sabarno sebagai menteri koordinator dapat berjalan lebih efektif. 

Surat usulan oleh Prijono tersebut dikirimkan juga kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia Endriartono Sutarto untuk diproses, namun Endriartono menolak memberikan otorisasi dikarenakan dasar hukum dari kenaikan pangkat tersebut sudah dicabut. Meski demikian, surat balasan penolakan Endriartono tidak pernah dijawab oleh Sekretariat Negara. Secara mendadak, pada tanggal 4 Oktober 2004 Megawati mengeluarkan keputusan presiden yang menaikkan pangkat Hari Sabarno sekaligus  Kepala Badan Intelijen Negara A.M. Hendropriyono menjadi jenderal kehormatan. 

Kenaikan pangkat tersebut mengejutkan Endriartono, dan Endriartono segera bertemu dengan Megawati untuk membahas mengenai kenaikan pangkat tersebut. Endriartono mempertanyakan dasar hukum keputusan tersebut, yang direspons dengan "suara melengking" oleh Presiden Megawati. Endriartono kemudian meninggalkan pertemuannya dengan Megawati. 

Setelah pangkat tersebut diberikan, Hari Sabarno dan Hendropriyono mengakui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pangkat tersebut tidak diberikan dengan izin dari Markas Besar TNI. Hari Sabarno menyatakan akan menghadap Endriartono, sedangkan Hendropriyono menganggapnya sebagai hak prerogratif presiden.  

Pengangkatan Hari dan Hendropriyono menjadi jenderal kehormatan menimbulkan kontroversi di kalangan militer. Beberapa saat setelah pertemuannya dengan Megawati, pada tanggal 24 September Endriartono mengajukan pengunduran dirinya dari Panglima TNI. Meski Endriartono secara resmi mengajukan pensiun karena usianya sudah melewati batas umur, sejumlah pengamat militer menganggap bahwa pengunduran dirinya dikaitkan dengan pemberian pangkat kehormatan. Mantan Kepala Staf Umum ABRI Soeyono menganggap bahwa kenaikan pangkat kehormatan harus dihapuskan karena berdampak negatif terhadap anggota militer lainnya yang bertempur di medan perang dan akan memperbanyak jumlah jenderal yang tidak profesional.

 Jenderal kehormatan Prabowo Subianto 
Pada tanggal 27 Februari 2024, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan akan menerima pangkat jenderal kehormatan. Menurut juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, pemberian pangkat tersebut didasarkan atas "dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan". Penyerahan pangkat tersebut dilaksanakan keesokan harinya, pada tanggal 28 Februari dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI.

Pemberian pangkat kehormatan Prabowo tersebut menuai kritik dari sejumlah pihak, terutama aktivis hak asasi manusia. Direktur Imparsial Gufron Mabruri menganggap bahwa pemberian pangkat kehormatan tersebut merupakan keanehan karena Prabowo diberhentikan dari dinas militer tetap karena dugaan keterlibatannya dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi pada 1997 sampai 1998. Selain itu, Prabowo juga ditetapkan sebagai pelanggar HAM berat dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, yang mewaspadai adanya upaya impunitas maupun pencucian kontroversi masa lalu melalui pemberian pangkat kehormatan, dan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, yang menyatakan bahwa pemberian pangkat kehormatan bagi Prabowo tidak memiliki urgensi apapun. Anggota DPR TB Hasanuddin menganggap bahwa pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo tidak sah karena ketiadaan undang-undang yang mengatur mengenai pangkat kehormatan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan bahwa penganugerahan pangkat kehormatan bagi Prabowo menandai "kematian kehormatan tentara".

Terkait dengan pemecatan Prabowo dari dinas militer, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal R. Nugraha Gumilar menyatakan bahwa Prabowo tidak pernah dipecat dan surat keputusan yang memberhentikannya pada tahun 1998 menggunakan diksi "diberhentikan dengan hormat dan mendapatkan hak pensiun". Hal senada disampaikan oleh Selamat Ginting, meski ia mengakui bahwa pemberian pangkat kehormatan tidak bisa dilepaskan dari politik maupun relasi antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo.

 Pemegang pangkat kehormatan 

 Kasus khusus 
 Chairul Saleh: Chairul Saleh memperoleh pangkat jenderal tituler pada tanggal 17 Agustus 1964, tetapi pangkatnya tersebut diubah menjadi pangkat jenderal kehormatan secara anumerta pada tanggal 22 Juni 1967.
 Soerjadi Soedirdja: Satu-satunya perwira tinggi yang memperoleh pangkat kehormatan dua kali. Soerjadi memperoleh pangkat letnan jenderal kehormatan pada tanggal 1 September 1997, di akhir masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia kemudian memperoleh pangkat jenderal kehormatan pada tanggal 1 November 2000, pada saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan.
 Agus Andrianto: Satu-satunya penerima pangkat kehormatan dari kepolisian. Agus pensiun dari kepolisian pada tanggal 19 Oktober 2024 dan menerima pangkat kehormatan pada tanggal 5 November 2024, bersamaan dengan penunjukannya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih.

 Pemegang pangkat kehormatan lainnya 
Daftar ini disusun berdasarkan urutan kepangkatan dan tanggal pemberian pangkat.

Jenderal (HOR)

 Soesilo Soedarman (jenderal kehormatan, 17 Maret 1993)
 Achmad Tahir (jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
 Agum Gumelar (jenderal kehormatan, 1 November 2000)
 Luhut Binsar Pandjaitan (jenderal kehormatan, 1 November 2000)
 Susilo Bambang Yudhoyono (jenderal kehormatan, 15 November 2000)
 Hari Sabarno (jenderal kehormatan, 1 Oktober 2004)
 A.M. Hendropriyono (jenderal kehormatan, 1 Oktober 2004)
 Prabowo Subianto (jenderal kehormatan, 28 Februari 2024)
 Ali Sadikin (jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Yunus Yosfiah (jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Sjafrie Sjamsoeddin (jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Agus Sutomo (jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Muhammad Herindra (jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Djamari Chaniago (jenderal kehormatan, 17 September 2025)
 Herman Bernhard Leopold Mantiri (jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)
 Bibit Waluyo (jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)
 Achmad Taufiqoerrochman (Jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)

Letnan Jenderal (HOR)

 Azwar Anas (letnan jenderal kehormatan, 17 Maret 1993)
 Suryatna Subrata (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
 I Putu Sukreta Suranta (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
 Raja Inal Siregar (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
 Ramli Hasan Basri (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
 Poedjono Pranyoto (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
 Soeripto (letnan jenderal kehormatan, 1 September 1997)
 Sintong Panjaitan (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998) 
 Ary Mardjono (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
 Z.A. Maulani (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
 Kentot Harseno (letnan jenderal kehormatan, 3 April 1998)
 Glenny Kairupan (letnan jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Tono Suratman (letnan jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Tony S.B. Hoesodo (letnan jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Chairawan K. Nusyirwan (letnan jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Musa Bangun (letnan jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
 Lodewyk Pusung (letnan jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)
 Untung Budiharto (letnan jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)
 Dadang Hendrayudha (letnan jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)
 Surawahadi (letnan jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)

Mayor Jenderal (HOR)

 Muchlis Ibrahim (mayor jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
 Bandjela Paliudju (mayor jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
 Taufik Hidayat (mayor jenderal kehormatan, 10 Agustus 2025)
Brigadir Jenderal (HOR)

 Soetran (brigadir jenderal kehormatan, 1980)
 Saleh Lasata (brigadir jenderal kehormatan, 16 Februari 1998)
 Saafroedin Bahar (brigadir jenderal kehormatan)
 Soewoko (brigadir jenderal kehormatan)
 Selardi (brigadir jenderal kehormatan)
 Restu Widiyantoro (brigadir jenderal kehormatan, 2 Oktober 2025)
Kolonel (HOR)

 John S. Nimpoeno (kolonel kehormatan, 30 April 1981)
Letnan Kolonel (HOR)

 Koran Karo-Karo (letnan kolonel kehormatan)

 Referensi 

Kategori:Perwira tinggi