Proyek Nimbus

Proyek Nimbus () adalah proyek komputasi awan proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Israel bersama militer Israel. 

 Ringkasan 
Kementerian Keuangan Israel mengumumkan pada bulan April 2021 bahwa kontrak tersebut dimaksudkan untuk menyediakan "solusi cloud yang menyeluruh bagi pemerintah, lembaga pertahanan, dan pihak-pihak lain." Melalui kontrak senilai $1,2 miliar, perusahaan teknologi Google (Google Cloud Platform) & Amazon (Amazon Web Services) dipilih untuk menyediakan layanan komputasi awan kepada badan-badan pemerintah Israel, termasuk kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin.  Dibawah kontrak, perusahaan tersebut akan membangun situs cloud lokal yang akan "menyimpan informasi di dalam wilayah Israel dengan pedoman keamanan yang ketat." Menurut juru bicara Google, kontrak tersebut ditujukan untuk beban kerja yang terkait dengan "keuangan, perawatan kesehatan, transportasi, dan pendidikan" dan tidak menangani informasi yang sangat sensitif atau rahasia. Selain itu, perusahaan teknologi secara kontrak dilarang menolak layanan kepada entitas tertentu milik pemerintah Israel.

Meskipun misi khusus Proyek Nimbus belum diungkapkan, peralatan AI Google Cloud Platform dapat memberikan kemampuan kepada militer dan dinas keamanan Israel untuk deteksi wajah, kategorisasi gambar otomatis, pelacakan objek & analisis sentimen – peralatan yang sebelumnya telah digunakan oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan A.S. untuk pengawasan perbatasan.

Proyek Nimbus memiliki empat fase yang direncanakan: yang pertama adalah pembelian dan pembangunan infrastruktur cloud, yang kedua adalah penyusunan kebijakan pemerintah untuk memindahkan operasi ke cloud, yang ketiga adalah memindahkan operasi ke cloud, dan yang keempat adalah penerapan dan pengoptimalan operasi cloud. 

Persyaratan yang ditetapkan Israel untuk proyek tersebut secara kontrak melarang Amazon dan Google menghentikan layanan karena tekanan boikot. Juru bicara Google mengatakan bahwa semua pelanggan Google Cloud harus mematuhi persyaratan layanannya yang melarang pelanggan menggunakan layanannya untuk melanggar hak hukum orang lain atau melakukan kekerasan, tetapi dokumen internal dari Google dan pemerintah Israel bertentangan dengan klaim ini.

 Konflik Israel-Palestina 
Sejak tahun 2022, Kontrak tersebut menuai teguran dan kecaman dari para pemegang saham perusahaan serta karyawannya, atas kekhawatiran bahwa proyek tersebut akan mengarah pada pelanggaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia Palestina dalam konteks pendudukan yang sedang berlangsung dan konflik Israel-Palestina. Secara khusus, mereka menyuarakan kekhawatiran atas bagaimana teknologi tersebut akan memungkinkan pengawasan lebih lanjut terhadap warga Palestina dan pengumpulan data yang tidak sah tentang mereka serta memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Ariel Koren, yang pernah bekerja sebagai manajer pemasaran untuk produk pendidikan Google dan merupakan penentang keras proyek tersebut, diberi ultimatum untuk pindah ke São Paulo dalam waktu 17 hari atau kehilangan pekerjaannya. Dalam surat yang mengumumkan pengunduran dirinya kepada rekan-rekannya, Koren menulis bahwa Google "secara sistematis membungkam suara warga Palestina, Yahudi, Arab, dan Muslim yang khawatir tentang keterlibatan Google dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina—sampai pada titik melakukan pembalasan resmi terhadap para pekerja dan menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan," yang mencerminkan pandangannya bahwa ultimatum tersebut merupakan pembalasan atas penentangannya dan pengorganisasiannya terhadap proyek tersebut. Dia mengajukan keluhan pembalasan kepada departemen sumber daya manusia Google dan Dewan Hubungan Perburuhan Nasional (NLRB), yang menolak kasusnya berdasarkan kurangnya bukti.

Pada tahun 2022, Jewish Voice for Peace dan MPower Change meluncurkan kampanye bernama No Tech For Apartheid – juga dikenal sebagai #NoTechForApartheid – yang menentang proyek tersebut. Lebih dari 200 pekerja Google bergabung dalam kelompok protes yang diberi nama berdasarkan kampanye ini, yang berpendapat bahwa kurangnya pengawasan terhadap proyek tersebut berarti proyek tersebut kemungkinan akan digunakan untuk tujuan kekerasan.

Pada bulan Maret 2024, Seorang Insinyur perangkat lunak Google Cloud dipecat setelah video dirinya meneriakkan "Saya menolak membangun teknologi yang mendukung genosida," mengacu pada Proyek Nimbus, di sebuah acara perusahaan menjadi viral.  Pada bulan April, puluhan karyawan berpartisipasi dalam aksi duduk di Kantor Pusat Google di New York & Sunnyvale untuk memprotes Google yang memasok perangkat lunak komputasi awan kepada pemerintah Israel. Para karyawan menduduki kantor kepala eksekutif Google Cloud, Thomas Kurian. Sembilan karyawan didakwa melakukan pelanggaran dan 28 orang dipecat. Pemutusan hubungan kerja selanjutnya membuat jumlah total pemutusan hubungan kerja terkait menjadi 50.

Di bulan April, mantan karyawan Google dipecat karena memprotes dengan #NoTechForApartheid, mengutip sebuah artikel di Majalah +972, menyatakan kekhawatiran atas penggunaan penargetan berbantuan AI oleh Israel di Jalur Gaza: sebuah program bernama “The Gospel” mengkategorikan bangunan sebagai pangkalan militer, sementara program bernama “Lavender” dan “Where’s Daddy” mengidentifikasi dan secara keliru mengklasifikasikan warga sipil Palestina sebagai ‘teroris’ dan melacak pergerakan mereka untuk pemilihan target.

Pada bulan Desember, artikel New York Times melaporkan, bahwa pengacara Google khawatir bahwa "layanan Google Cloud dapat digunakan untuk, atau dikaitkan dengan, fasilitasi pelanggaran hak asasi manusia, termasuk aktivitas Israel di Tepi Barat." setidaknya empat bulan sebelum kontrak Nimbus ditandatangani.

 Referensi 

Kategori:Proyek militer
Kategori:Angkatan Pertahanan Israel
Kategori:Pemerintahan Israel