Presiden Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia

Presiden Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia () adalah kepala pemerintahan (setara dengan istilah perdana menteri) di Negara Bebas Irlandia. Presiden Dewan Eksekutif juga merupakan pemimpin dari Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia (setara dengan kabinet). Presiden Dewan Eksekutif diangkat oleh Gubernur Jenderal atas nama Monarki Negara Bebas Irlandia atas pencalonan dari Dáil Éireann dan harus mempertahankan dukungan kepercayaan agar tetap dapat menjabat. Jabatan ini kemudian diteruskan oleh Taoiseach.

 Sejarah 
Jabatan Presiden Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia dibentuk pertama kalinya pada 6 Desember 1922 sejalan dengan pembentukan Negara Bebas Irlandia menggantikan jabatan sebelumnya yaitu Presiden Dáil Éireann dan Ketua Pemerintahan Sementara. Sepanjang berdirinya jabatan tersebut hanya ada dua individu yang menjabat sebagai Presiden Dewan Eksekutif yaitu W. T. Cosgrave dan Éamon de Valera. Setelah lolosnya amendemen konstitusi pada tahu 1936 dan disetujui pada tahun 1937, jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan dan semua kewenangannya dipindahkan kepada Dewan Eksekutif. Pada waktu yang sama, Presiden Dewan Eksekutif tidak lagi dilantik oleh Gubernur Jenderal, melainkan cukup dipilih oleh Dáil.

Negara Bebas Irlandia kemudian berganti nama menjadi Republik Irlandia pada 29 Desember 1937 setelah diberlakukannya Konstitusi Irlandia. Konstitusi ini menghapus jabatan Presiden Dewan Eksekutif dan digantikan dengan Taoiseach. Peran dan wewenang Taoiseach kemudian diperkuat dari Presiden Dewan Eksekutif dan kewenangannya untuk memberhentikan para menteri-menteri dan permintaan untuk membubarkan parlimen atas permintaannya sendiri. 

 Prosedur Pengangkatan 
Presiden Dewan Eksekutif dicalonkan oleh Dáil dan kemudian secara resmi akan dilantik oleh Gubernur Jenderal, meskipun gubernur jenderal terikat oleh konvensi konstitusi untuk menghormati pilihan Dáil.

Diatas kertas, kekuasaan eksekutif diserahkan Gubernur Jenderal sedangkan Dewan Eksekutif diberikan hak untuk "menolong dan memberikan saran" kepada Gubernur Jenderal. Namun, telah ditetapkan dalam aturan bahwa Gubernur Jenderal hanya dapat menjalankan tugasnya seperti halnya yang terdapat pada praktik konstitusional yang dibuat di Kanada. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal memerlukan nasihat Dewan Eksekutif dalam menjalankan tugasnya, sehingga menjadi Presiden Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia sebagai pemimpin politik secara de facto.

Setelah Presiden Dewan Eksekutif dilantik oleh Gubernur Jenderal, Gubernur Jenderal akan melantik para menteri-menteri dalam Dewan Eksekutif atas ketetapan dari Presiden Dewan Eksekutif. Presiden Dewan Eksekutif mempunyai kebebasan untuk memilih seorang Wakil Presiden Dewan Eksekutif dari seorang anggota Dáil tapi para menteri-menteri harus mendapat persetujuan dari Dáil sebelum menteri tersebut dapat menjabat. Jika ia tidak lagi "mendapatkan dukungan mayoritas di Dáil Éireann", presiden, bersama kabinetnya, wajib mengundurkan diri, tetapi dapat terus menjabat sebagai penjabat presiden hingga penggantinya ditunjuk.

Metode pengangkatan Presiden Dewan Eksekutif melalui sebuah komisi Monarki atau Gubernur Jenderal, baik pemimpin partai yang memiliki suara mayoritas terbanyak di Dáil atau jika tidak ada partai yang memperoleh mayoritas absolut, pemimpin mana pun yang diyakini dapat menghindari mosi tidak percaya, maka ia akan dilantik menjadi Presiden Dewan Eksekutif.

 Kewenangan 
Presiden Dewan Eksekutif memiliki kewenangan yang lebih sedikit dari Taoiseach. Dalam praktiknya Presiden Dewan Eksekutif mempunyai batasan yaitu :

 Presiden Dewan Eksekutif tidak dapat meminta pemberhentian seorang menteri kepada Gubernur Jenderal. Sebaliknya, Dewan Eksekutif harus dibubarkan dan direformasi secara keseluruhan untuk menggantikan satu menteri.
 Presiden Dewan Eksekutif tidak dapat memohon pembubaran Dáil Eireann atas permintaannya sendiri. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh Dewan Eksekutif yang bertindak secara kolektif

Sebagai hasil dari pembatasan tersebut, berdasarkan penuturan Brian Farrel, Presiden Dewan Eksekutif hampir menjadi Ketua atau Pemimpin Rapat Dewan Eksekutif. Meskipun demikian, seorang Presiden Dewan Eksekutif yang memiliki posisi yang kuat dapat menjalankan wewenangnya melebihi batas yang ditetapkan dalam Konstitusi 1922.Lihat Brian Farrell, Ketua atau Kepala? : Peran Taoiseach dalam Pemerintahan Irlandia, 1971. Posisi Presiden Dewan Eksekutif yang lemah dibuat dari fakta bahwa status jabatannya adalah model dari Perdana Menteri Britania Raya sebelum tahun 1918. Sebelum tahun 1918, Perdana Menteri Britania Raya memiliki kewenangan yang terbatas secara teori dan sebagai seorang anggota kabinet, pemegang jabatan Perdana Menteri dipandang sebagai primus inter pares (pertama di antara yang setara). Dibawah Perdana Menteri David Lloyd George kewenangan Perdana Menteri Britania Raya meningkat setelah Lloyd George secara sepihak merampas sejumlah kekuasaan yang sebelumnya dimiliki secara kolektif oleh Kabinet, termasuk, yang paling signifikan, hak untuk mengupayakan pembubaran parlemen.

Pada 1931, Statuta Westminter 1931 secara resmi menghapus hampir keseluruhan kewenangan Parlemen Britania Raya untuk proses legislasi dalam Negara Bebas Irlandia yang secara efektif memberikan Negara Bebas Irlandia kemerdekaan secara de jure. Segera setelah pengesahan Statuta, Negara Bebas mencari, dan diberikan, hak untuk memiliki seorang menteri Irlandia yang secara resmi memberi nasihat kepada Raja dalam menjalankan kekuasaan dan fungsinya di Negara Bebas Irlandia, dengan pengecualian menteri-menteri Inggris. Hal ini berdampak pada pemberian hak kepada presiden Dewan Eksekutif untuk memberikan nasihat kepada raja dalam kapasitasnya sebagai Perdana Menteri Irlandia Yang Mulia Raja .

 Daftar Presiden Dewan Eksekutif Negara Bebas Irlandia 
No.NamaGambarPeriode MenjabatPartai1W. T. Cosgrave82x82px6 Desember 19229 Maret 1932Cumann na nGaedheal2Éamon de Valera80x80px9 Maret 193229 Desember 1937Fianna Fáil

 Daftar Referensi