Akhir Mandat Britania untuk Palestina

Berakhirnya Mandat Inggris untuk Palestina secara resmi ditetapkan melalui RUU Palestina tanggal 29 April 1948. Pernyataan publik yang disiapkan oleh Kantor Kolonial dan Luar Negeri menegaskan penghentian tanggung jawab Inggris atas pemerintahan Palestina mulai tengah malam tanggal 14 Mei 1948.

 Latar Belakang 
Mandat Palestina diciptakan pada akhir Perang Dunia Pertama setelah pembubaran Kesultanan Utsmaniyah. Pada tahun 1920 Inggris dianugerahi mandat untuk Palestina oleh Liga Bangsa-Bangsa, untuk menjalankan pemerintahan hingga wilayah tersebut "mampu berdiri sendiri".22, Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dan "Mandat untuk Palestina," Encyclopaedia Judaica, Vol. 11, hal. 862, Rumah Penerbitan Keter, Yerusalem, 1972
Buku Putih 1939 mengatur pembentukan negara Palestina merdeka dalam waktu 10 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Malcolm MacDonald pada pertemuan Komisi Mandat Permanen tahun 1939, pada saat itu belum jelas bentuk negara seperti apa yang akan diambil.

Konferensi Yalta bulan Februari 1945 menyetujui bahwa pengaturan akan dibuat untuk menyediakan perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mandat Liga yang ada.

Pada bulan Juli 1945, Laporan Harrison diterbitkan,Penkower, Monty Noam. "The Earl Laporan Harrison: Kejadiannya dan Signifikansinya". Jurnal Arsip Yahudi Amerika, 68, no.1 (2016): 1–75 menggambarkan kondisi kamp pengungsi di Eropa pasca-Perang Dunia II.

Pada bulan Oktober 1945, Menteri Luar Negeri saat itu Bevin mengatakan kepada kabinet bahwa Inggris bermaksud menyerahkan masalah Palestina ke PBB, namun Inggris akan dituduh menghindari tanggung jawabnya jika Inggris tidak melakukan upaya sendiri terlebih dahulu dalam menyelesaikan situasi tersebut.

Liga Bangsa-Bangsa pada pertemuan terakhirnya pada tanggal 18 April 1946 setuju untuk melikuidasi dan mentransfer seluruh asetnya ke PBB. Majelis juga mengeluarkan resolusi yang menyetujui dan menyambut baik niat pemerintah Inggris untuk memberikan kemerdekaan kepada Transyordania.Mandates, dependencies and trusteeship. League of Nations resolution, 18 April 1946 quoted in 

Laporan Komite Penyelidikan Anglo-Amerika diterbitkan pada 20 April 1946.

Bagian dari mandat sehubungan dengan Transyordania secara hukum berakhir pada tanggal 17 Juni 1946 dengan ratifikasi Perjanjian London.

Pada bulan Juli 1946, sebuah komite yang dibentuk untuk menetapkan bagaimana proposal Anglo-Amerika akan dilaksanakan mengusulkan Rencana Morrison – Grady.

Menyusul kegagalan Konferensi London tentang Palestina 1946–1947, yang mana Amerika Serikat menolak untuk mendukung Inggris sehingga berujung pada Rencana Morrison–Grady dan Rencana Bevin karena ditolak oleh semua pihak, Inggris memutuskan untuk mengajukan pertanyaan tersebut ke PBB pada 14 Februari 1947.

Komite Khusus PBB untuk Palestina (UNSCOP) dibentuk pada tanggal 15 Mei 1947, dilaporkan pada tanggal 3 September 1947 dan pada tanggal 29 November 1947, Rencana Pemisahan PBB untuk Palestina disahkan. Direkomendasikan agar Mandat diakhiri sesegera mungkin dan paling lambat tanggal 1 Agustus 1948.

Dua minggu kemudian, pada tanggal 11 Desember, Sekretaris Kolonial Arthur Creech Jones mengumumkan bahwa Mandat Inggris akan berakhir pada tanggal 15 Mei 1948.

 PBB 
Inggris meminta agar persoalan Palestina dimasukkan ke dalam agenda Sidang Reguler Kedua Majelis Umum dan agar Sidang Khusus diadakan untuk membentuk Panitia Khusus guna mempersiapkan pertimbangan Majelis mengenai masalah tersebut. Sidang Khusus Pertama Majelis Umum diadakan antara tanggal 28 April dan 15 Mei 1947 untuk mempertimbangkan permintaan Inggris. Upaya yang dilakukan oleh lima anggota PBB yang berasal dari Arab (Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi dan Suriah) untuk menambahkan satu item ke dalam agenda yang membahas "penghentian Mandat atas Palestina dan deklarasi kemerdekaannya" tidak berhasil.

Setelah laporan UNSCOP dipublikasikan, Komite Ad Hoc untuk Masalah Palestina dibentuk melalui pemungutan suara pada Sidang Reguler Kedua Majelis Umum pada tanggal 24 September 1947.

 Palestina 

Peraturan yang mengatur pengalihan tanah dan klausul yang berkaitan dengan imigrasi diterapkan meskipun pada tahun 1944, 24.000 dari 75.000 sertifikat imigrasi masih tersisa untuk digunakan. Batasan imigrasi dilonggarkan untuk memungkinkan imigrasi sebesar 18.000 per tahun sebagai reaksi terhadap situasi pengungsi Yahudi di Eropa.Study (30 Juni 1978): The Origins and Evolution of the Palestine Problem Part I: 1917-1947 - Study (30 June 1978) , accessdate: 10 November 2018

Dengan berakhirnya perang, Pemerintahan Partai Buruh yang baru, dipimpin oleh Clement Attlee, dengan Ernest Bevin sebagai Menteri Luar Negeri, memutuskan untuk mempertahankan kebijakan Buku Putih.

Segera setelah resolusi PBB, perang saudara tahun 1947–1948 di Mandat Palestina pecah antara komunitas Arab dan Yahudi. Pada hari terakhir Mandat, pembentukan Negara Israel diproklamasikan, dan Perang Arab-Israel 1948 dimulai. Pada bulan Maret 1948, Kabinet Inggris telah menyetujui bahwa otoritas sipil dan militer di Palestina tidak boleh melakukan upaya apa pun untuk menentang pendirian Negara Yahudi atau perpindahan ke Palestina dari Transyordania.CAB/128/12 sebelumnya C.M.(48 ) 24 kesimpulan 22 Maret 1948

Sir Henry Gurney menjabat sebagai Sekretaris Utama di Palestina dari Oktober 1946 hingga pemberhentiannya dan menulis buku harian yang mencakup periode tersebut. Sebuah tinjauan oleh sejarawan Rory Miller menyetujui keputusan editor Golani untuk memasukkan penjelasan dan perspektif ilmiah yang terperinci ke dalam buku harian tersebut.

 Tanggapan Arab 
Pada tanggal 22 Maret 1945, Liga Arab didirikan. Komite Tinggi Arab (KTA) dibentuk kembali pada bulan November 1945 untuk mewakili orang-orang Arab Palestina  dan bertemu pada awal Mei 1946 untuk mempertimbangkan tanggapan mereka terhadap penerbitan laporan Anglo American.H. Levenberg, "Bevin's Disillusionment: The London Conference, Autumn 1946", Studi Timur Tengah. P. 617 Jil. 27, No. 4 (Oktober 1991) Negara-negara Arab bereaksi dengan pertemuan puncak di Inshas pada akhir Mei dan Bloudan pada bulan Juni.
Setelah kegagalan Konferensi London dan rujukan PBB, negara-negara Arab terus mendesakkan tuntutan mereka agar Arab Palestina segera merdeka.

 Yordania 
Abdullah memiliki hubungan dengan Zionis dan Palestina selama bertahun-tahun, menurut catatan yang diberikan oleh sejarawan Mary Wilson. Sejarawan menggambarkan pertemuan antara Abdullah dan Badan Yahudi pada 17 November 1947 di mana Abdullah diduga telah mencapai kesepahaman sehubungan dengan niat Abdullah untuk menduduki wilayah Arab dalam rencana pembagian.Karsh, Efraim The Arab-Israeli Conflict, London: Osprey, 2002 p. 51.
Setelah mandatnya berakhir, Liga Arab Yordania, di bawah kepemimpinan Sir John Bagot Glubb, yang dikenal sebagai Glubb Pasha, diperintahkan untuk memasuki Palestina dan mengamankan wilayah Arab yang ditunjuk PBB.Tuan John Bagot Glubb, Seorang Prajurit dengan Orang Arab, London 1957, hal. 200

 Tanggapan Zionis 
Pada bulan Mei 1942, Konferensi Biltmore di New York City yang dihadiri 600 delegasi dan pemimpin Zionis dari 18 negara, menuntut "agar Palestina didirikan sebagai Persemakmuran Yahudi" (negara), bukan sebagai "tanah air".

 Tanggapan Amerika 
Pada akhir Agustus 1945, Presiden AS Harry Truman mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah Inggris untuk menerima 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina.
Pada tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat secara de facto mengakui pemerintahan sementara Yahudi yang dideklarasikan secara bersamaan (pengakuan de jure pada tanggal 31 Januari 1949).

 Masalah hukum dan alasan penghentian
Profesor hukum Shabtai Rosenne mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang jelas mengapa Inggris mengambil langkah ini dan menyebutkan salah perhitungan serta kelelahan politik dan militer.
Ravndal mengutip karya-karya dari tahun 1980-an yang menyatakan bahwa Inggris dimotivasi oleh "kebutuhan ekonomi dan kelelahan" namun kemudian menyatakan bahwa Inggris dimotivasi oleh keinginan Perang Dingin untuk mengamankan kepentingan Inggris di Timur Tengah.
Rangkuman berbagai pandangan diberikan oleh Benny Morris.

Mandat dimaksudkan untuk berakhir dengan kemerdekaan wilayah Mandat. Pemerintah Inggris telah mengambil posisi bahwa tidak ada undang-undang yang mencegah penghentian karena tidak adanya tujuan. Dalam peristiwa tersebut, laporan UNSCOP merekomendasikan agar Mandat tersebut diakhiri dan kemerdekaan diberikan sedini mungkin dengan masa transisi di antara peristiwa-peristiwa tersebut.

 Catatan 

 Referensi 

Akhir
Palestina
Kategori: Kerajaan Inggris
Kategori:Negara-negara bekas di Timur Tengah
Mandat Inggris untuk Palestina
Mandat Inggris untuk Palestina
Kategori: 1940-an di Kerajaan Inggris
Kategori:Negara bagian dan teritori yang didirikan pada tahun 1920
Kategori:Negara bagian dan teritori yang dibubarkan pada tahun 1948
Kategori: Pendirian tahun 1920 di Kerajaan Inggris
Kategori: pembubaran Kerajaan Inggris pada tahun 1948
Kategori:Mandat Palestina dalam Perang Dunia II