Gani Muhamad

Raden Gani Muhamad () adalah seorang birokrat Indonesia kelahiran Bandung. Ia sempat menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan jabatan sebagai kepala Biro Hukum Kemendagri RI. Dari 25 September 2020 sampai 5 Desember 2020, ia diangkat menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sukabumi. Pada 2023, ia diangkat menjadi pelaksana jabatan Wali Kota Bekasi.

 Kontroversi 
Raden Gani Muhamad telah terbukti melanggar netralitas ASN selama Jalannya Pilpres 2024

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi Muhammad Sodikin mengatakan bahwa dalam perkara ini, terdapat 13 terlapor terdiri dari Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad juga Kepala Cabang Bank BJB dan 10 camat. "Secara syariat formil dan materil telah terpenuhi, nanti akan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga melanggar netralitas," kata Sodikin, Kamis (4/1/2024).

"Kalau di Undang-undang Pemilu Pasal 280 Ayat 2, itu sanksi ancaman pidananya ada, dendanya ada, kalau dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran," ucapnya.

Sementara untuk penanganan kasus masih berjalan dan sudah memenuhi syarat penyelidikan.
Mereka patut disangkakan melanggar Pasal 280 ayat 2 huruf F Undang-undang Pemilu yang menyebutkan, tim atau pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adanya hal tersebut Raden Gani terancam pidana kurungan penjara satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta

 Referensi 

Kategori:Pegawai negeri sipil Indonesia
Kategori:Tokoh dari Bandung