Konsistori (Protestan)

Dalam penggunaan Protestan, konsistori merujuk pada badan-badan pemerintahan tertentu di berbagai gereja.Encyclopedia of Protestantism, J. Gordon Melton (ed.), New York: Facts On File, c2005, p. 162.  Makna dan cakupan fungsinya sangat bervariasi, yang berbeda dalam berbagai denominasi Protestan dan badan-badan gereja yang berbeda.
jmpl| Konsistori Agung EPCAAL di Strasbourg

 Sejarah 
Mulai tahun 1539, istilah ini digunakan untuk sebuah badan yang mengambil alih yurisdiksi dalam perkara-perkara perkawinan, dan kemudian juga disiplin gereja, sehingga konsistori Protestan dapat dianggap sebagai pengganti konsistori kepausan di Roma, bukan sebagai pengganti pengadilan para uskup Katolik Roma.The encyclopedia of Protestantism, Hans J. Hillerbrand (ed.), New York: Routledge, 2004, . Di negara-negara Lutheran atau Reformed yang diperintah langsung oleh kaisar di Kekaisaran Romawi Suci, jabatan-jabatan episkopal tidak lagi diisi, dan pemerintah sekuler mengambil alih fungsi uskup (summepiscopate, summus episcopus) yang diurus oleh para konsistori.

Tidak semua gereja Protestan mengadopsi konsistori, terutama gereja-gereja yang tidak diatur secara kolegial, yang sering kali merupakan gereja-gereja yang memiliki pengakuan iman Reformed atau Presbiterian. Konsistori merupakan badan gereja lokal (kebanyakan dalam tradisi Reformed), atau entitas parastatal, seperti dalam model Prancis, atau merupakan badan pemerintahan sebagai bagian dari administrasi gereja-gereja negara Protestan (baik Lutheran, Reformed, maupun Protestan Bersatu).The encyclopedia of Protestantism, Hans J. Hillerbrand (ed.), New York: Routledge, 2004, . Karakter konsistori yang lebih bersifat pemerintahan adalah alasan mengapa istilah ini ditinggalkan oleh banyak badan gereja setelah pemisahan agama dan negara dan penghapusan status sebagai gereja negara dan dimulainya kemandirian gereja.

Di negara-negara yang berada di bawah pengaruh Prancis, baik Protestan, Calvinis, maupun Lutheran (dan juga Yahudi, lihat konsistori Israel), menggunakan istilah ini pada awal abad ke-19 dengan diberlakukannya Pasal-Pasal Organik, saat gerakan emansipasi politik menuntut pembentukan sebuah badan perwakilan, sementara pemerintahan Napoleon secara bersamaan bertujuan untuk mendapatkan pengaruh terhadap badan-badan keagamaan non-Katolik. Agama Katolik Roma di wilayah kekuasaan Napoleon tunduk pada Konkordat 1801. Konsistori di Kekaisaran Prancis dapat melakukan transaksi bisnis resmi dengan pemerintah atas nama Protestan dan sebaliknya. Selain itu, keinginan untuk melakukan reformasi di antara kalangan terpelajar menuntut dibentuknya sebuah badan yang diberi wewenang untuk membuat keputusan keagamaan.

 Catatan 

 Pranala luar 

 Konsistorium, situs web konsistori Gereja Injili Berlin-Brandenburg-Silesia Lusatia Atas
 Konsystorz Kościoła, situs web konsistori Gereja Injili Augsburg di Polandia
Kategori:Protestanisme