Motivasi pelayanan publik

Motivasi pelayanan publik (bahasa Inggris: public service motivation) merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang pegawai sektor publik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Istilah "pelayanan publik" telah didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) atau Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut: "Pelayanan publik mencakup (1) orang yang bekerja di administrasi publik yang dipekerjakan oleh pemerintah; (2) layanan yang dibiayai oleh pemerintah; dan (3) motivasi individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama masyarakat." Dengan kata lain, pelayanan publik bisa dijelaskan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang dipekerjakan oleh pemerintah dalam administrasi publik, layanan yang didanai oleh pemerintah, dan dorongan individu untuk berpartisipasi dalam kebaikan bersama masyarakat.

Selanjutnya, Syamsir mendefinisikan motivasi pelayanan publik sebagai "motivasi altruistik umum untuk melayani kepentingan komunitas, negara, bangsa, atau umat manusia". Dalam konteks ini, motivasi pelayanan publik mengacu pada dorongan umum untuk melayani kepentingan masyarakat, negara, atau umat manusia secara keseluruhan.

Perry, Hondeghem, dan Wise mendefinisikan Motivasi Pelayanan Masyarakat (Public Service Motivation / PSM) sebagai "kecenderungan individu untuk merespon motif yang berasal terutama atau secara unik dari institusi atau organisasi publik." Ini adalah kecenderungan untuk menyediakan layanan demi kebaikan masyarakat. Dengan kata lain, PSM mengacu pada kecenderungan individu untuk menanggapi motif yang khusus atau utama dalam konteks institusi atau organisasi publik, seperti tugas kewarganegaraan dan kasih sayang, yang umumnya terkait dengan entitas publik.

Jadi, secara keseluruhan, pelayanan publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh individu yang dipekerjakan oleh pemerintah dalam administrasi publik, yang melibatkan layanan yang didanai oleh pemerintah, dan didorong oleh motivasi untuk berkontribusi pada kesejahteraan bersama masyarakat. Motivasi pelayanan publik merujuk pada dorongan umum untuk melayani kepentingan masyarakat, negara, atau umat manusia secara keseluruhan.

 Kinerja Pelayanan Publik 
Brewer dan Selden membedakan tiga aspek kunci dalam kinerja: efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Rainey juga mengidentifikasi dua dimensi utama, yaitu kompetensi dan respons, yang terkait dengan kinerja publik. Boyne menyimpulkan bahwa terdapat lima dimensi penting dalam kinerja penyedia layanan publik, termasuk hasil (kualitas dan kuantitas), efisiensi, hasil layanan (dampak, nilai, dan keadilan), responsivitas (kepuasan warga dan staf), serta hasil demokrasi (kejujuran dan akuntabilitas).

Pendekatan multidimensi ini mencerminkan konsep nilai kinerja publik, yang berpendapat bahwa kinerja harus dinilai dengan berbagai kriteria. Beberapa peneliti berpendapat bahwa tidak ada satu cara tunggal yang dapat secara tepat mewakili kinerja penyedia layanan publik. Brewer berpendapat bahwa kinerja publik adalah sesuatu yang relatif subjektif karena hal itu tergantung pada penentuan tugas dan peran organisasi pelayanan publik serta karyawan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa biasanya terdapat pemangku kepentingan yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai kinerja yang "baik" dan menetapkan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa konsep kinerja dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga bervariasi antara berbagai konteks. Sebagai contoh, harapan terhadap polisi akan sangat berbeda dengan harapan terhadap sekolah karena masing-masing memiliki nilai-nilai masyarakat yang berbeda.

 Hubungan Motivasi Publik dengan Peningkatan Kinerja 
Karyawan yang memiliki tingkat Motivasi Pelayanan Masyarakat (Public Service Motivation/PSM) yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja individu yang lebih baik. Hal ini terutama berdampak pada kinerja dan perilaku mereka sendiri, dan oleh karena itu, melalui proses manajemen sumber daya manusia, dapat memengaruhi kinerja keseluruhan organisasi. Kinerja individu dalam konteks ini mengacu pada kontribusi yang diberikan oleh individu untuk mencapai tujuan organisasi publik. Misalnya, karyawan di sekolah, polisi, atau rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam kinerja organisasi mereka karena mereka sering memberikan layanan kepada masyarakat.

Namun, penting untuk diingat bahwa definisi kinerja individu dapat bervariasi luas karena tugas-tugas yang harus dilakukan oleh individu untuk mendukung visi dan misi organisasi ditentukan oleh konteks institusi tersebut. Sebagai contoh, bagaimana seorang guru di sekolah berkontribusi terhadap visi dan misi sekolahnya mungkin sangat berbeda dari peran seorang petugas polisi dalam organisasi publik. Tuntutan yang mereka hadapi, termasuk jenis layanan yang mereka berikan dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan visi dan misi tersebut, juga dapat berbeda secara signifikan.

Karyawan yang bekerja dalam penyedia layanan publik berada dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh norma dan standar yang lebih luas, serta kriteria yang harus mereka ikuti. Tidak hanya tugas-tugas yang diminta dari karyawan tersebut bervariasi antara penyedia layanan publik yang berbeda, tetapi juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Dasar teoretis untuk hubungan antara Motivasi Pelayanan Masyarakat (Public Service Motivation/PSM) dan kinerja didasarkan pada proses identifikasi dan komitmen.  Seorang karyawan dalam layanan publik yang memiliki PSM yang tinggi cenderung lebih bersemangat untuk mengenali dan melaksanakan pekerjaan mereka serta lebih berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi dibandingkan dengan karyawan yang memiliki PSM yang rendah. Meskipun beberapa penelitian empiris telah menemukan hubungan positif yang signifikan antara PSM dan kinerja individu dalam organisasi publik setelah proposisi ini, ada juga penelitian yang tidak menemukan hubungan positif, menemukan hubungan sebagian, atau hanya menemukan hubungan tidak langsung.

Motivasi Pelayanan Masyarakat (Public Service Motivation/PSM) dan kinerja individu, dengan tingkat PSM yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Brewer juga menyatakan bahwa kita dapat mengantisipasi hubungan positif antara PSM dan kinerja karena karyawan layanan publik akan cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen kuat dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dalam konteks publik, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kinerja yang unggul jika PSM-nya tinggi. Menurut Van Loon, faktor kepublikan (publicness) adalah aspek penting dalam hubungan antara PSM dan kinerja. Meskipun beberapa diskusi baru-baru ini telah mencoba memusatkan perhatian pada ide "menjalankan pemerintahan seperti bisnis" dengan argumen bahwa menerapkan insentif pasar dan manajemen mirip dengan perusahaan swasta dapat meningkatkan kinerja penyedia layanan publik, temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor kepublikan tetap sangat relevan bagi kinerja pelayanan publik.

 Referensi 

Kategori:Administrasi publik
Kategori:Manajemen sumber daya manusia