Korps Perlindungan Kosovo

Korps Perlindungan Kosovo (KPC ; bahasa Albania : Trupat e Mbrojtjes së Kosovës, TMK) adalah sebuah organisasi layanan darurat sipil di Kosovo yang aktif dari tahun 1999 hingga 2009.KPC dibentuk pada tanggal 21 September 1999, melalui pemberlakuan Peraturan UNMIK 1999/8 dan persetujuan "Pernyataan Prinsip" tentang peran KPC yang diizinkan di Kosovo. Sebenarnya, ini adalah kompromi antara perlucutan senjata Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) yang ditetapkan oleh UNSCR 1244 dan ditolak oleh Kosovar Albania, mengubah KLA menjadi KPC.

 Sejarah 
jmpl|Korps Perlindungan Kosovo
Segera setelah berakhirnya Perang Kosovo tahun 1999 dan dislokasi pasukan NATO di Kosovo, muncul kebutuhan untuk mendefinisikan peran Tentara Pembebasan Kosovo (KLA) sesuai dengan situasi baru. Resolusi PBB 1244, disetujui pada bulan Juni 1999, mencakup demiliterisasi KLA.
Oleh karena itu, pada bulan yang sama, Komandan KFOR, Jenderal Mike Jackson, dan Hashim Thaçi, sebagai Komandan Umum KLA, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Sementara di Kosovo, menandatangani Perjanjian Demiliterisasi dan Transformasi KLA.

Setelah selesainya proses demiliterisasi, pada bulan September 1999 Perwakilan Khusus PBB Bernard Kouchner menandatangani Peraturan no. 1999/8 untuk pendirian Korps Perlindungan Kosovo (KPC), yang kemudian diikuti dengan Deklarasi Prinsip, yang ditandatangani oleh Komandan KPC dan Komandan KFOR.

Segera setelah disetujuinya undang-undang ini, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) memulai kampanye pendaftaran para pejuang KLA, yang berlangsung dari tanggal 23 Juli hingga November 1999. Menurut dokumen IOM, total pendaftaran berjumlah 25.723 anggota. 

Sejumlah personel KLA bergabung dengan Kepolisian Kosovo.

 Misi 
Peraturan UNMIK 1999/8 menugaskan KPC sebagai berikut:

 Memberikan kemampuan tanggap bencana untuk mengatasi kebakaran besar, kecelakaan industri atau tumpahan racun;
 Melakukan operasi pencarian dan penyelamatan ;
 Memberikan bantuan kemanusiaan ;
 Membantu dalam penghapusan ranjau ;
 Berkontribusi pada pembangunan kembali infrastruktur dan komunitas.

Korps Perlindungan Kosovo tidak mempunyai peran dalam pertahanan, penegakan hukum, pengendalian kerusuhan, keamanan dalam negeri atau tugas hukum dan ketertiban lainnya. Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB (SRSG), ketua PBB di Kosovo, menjalankan arahan, pendanaan dan wewenang administratif atas KPC. Komandan KFOR, pasukan penjaga perdamaian NATO, bertugas melakukan pengawasan sehari-hari terhadap KPC.

Komandan pertama KPC adalah Agim Çeku, yang mengundurkan diri dari organisasi tersebut pada tahun 2006 untuk menjadi Perdana Menteri Kosovo. Letnan Jenderal Sylejman Selimi, mantan pemimpin militer KLA, adalah komandannya. KPC dibagi menjadi enam "Zona Perlindungan" regional, yang masing-masing dipimpin oleh seorang komandan regional. Pada tahun 2001, masing-masing tim memiliki tim penjinak bom, dan ada tim yang dikendalikan secara terpusat, sehingga totalnya menjadi tujuh tim. Tuduhan pelanggaran perilaku dan disiplin telah menghantui KPC sejak pembentukannya. Pada bulan Juni 2001, beberapa perwira senior di KPC dicopot karena dicurigai membantu pemberontakan etnis Albania di Republik Makedonia Utara.

Provinsi ini menjadi subjek perselisihan politik dan wilayah yang berkepanjangan antara pemerintah Serbia (dan sebelumnya, Yugoslavia ) dan etnis Albania di Kosovo. Kebanyakan warga Albania menganggap KPC sebagai calon inti tentara masa depan jika Kosovo meraih kemerdekaan. Perundingan internasional dimulai pada tahun 2006 untuk menentukan status akhir Kosovo (lihat proses status Kosovo) yang pada tahun 2007 menghasilkan usulan 'kemerdekaan yang diawasi' yang tidak mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PBB. Usulan tersebut menyerukan pembubaran KPC dalam waktu satu tahun dan pembentukan Pasukan Keamanan Kosovo (KSF) yang baru dan bersenjata ringan.

Pada tahun 2008 KPC berdiri, bersamaan dengan terbentuknya KSF. Peran mereka akan mencakup pembuangan persenjataan peledak serta respons terhadap keadaan darurat sipil. KSF mewajibkan semua calon anggota untuk melamar, dan pernah bertugas di KPC tidak menjamin mendapat posisi di KSF.

KPC memiliki 5.052 anggota, dan anggaran sebesar € 17,6 juta ( US$ 25,4 juta)  yang mewakili sekitar 0,79% PDB.

 Referensi