Pemilihan gubernur Alabama tahun 1874

Pemilihan gubernur Alabama 1874 berlangsung pada tanggal 3 November 1874, untuk memilih gubernur Alabama. Petahana Republik David P. Lewis gagal mencalonkan diri kembali, kalah dari mantan Perwakilan AS Demokrat George S. Houston. Pemilu ini akan mengakhiri era persaingan yang serius antara partai lokal Demokrat dan Partai Republik, dan mengawali kemenangan beruntun selama 112 tahun bagi Demokrat di tingkat gubernur.

 Pemilihan Umum 
Gubernur petahana David P. Lewis adalah mantan Demokrat yang mewakili Lawrence County di konvensi pemisahan diri negara bagian di awal American Civil Perang, memberikan suara menentang pemisahan diri tetapi akhirnya menjabat sebagai legislator di Kongres Konfederasi Sementara; dia kemudian menjadi delegasi di Konvensi Nasional Demokrat 1868 untuk Alabama sebelum dia bergabung dengan Partai Republik. Telah menjadi pendukung pemberian kembali hak pilih scalawag yang pernah bertugas di Konfederasi dan karena sudah lama tinggal di Alabama, Lewis terpilih sebagai calon dari Partai Republik untuk pemilihan sebelumnya. Namun, selama masa jabatannya, terjadi ketegangan antara faksi-faksi Partai Republik, khususnya mengenai hak-hak sipil dan Rekonstruksi mulai memanas, dan kekerasan politik Ku Klux Klan mulai menyasar banyak pemilih partai tersebut.

Calon dari Partai Demokrat adalah George S. Houston, mantan perwakilan dan Senator negara bagian yang pro-Union pada saat pemisahan diri, tetapi tetap berada di Alabama selama perang, meskipun ia tidak mengambil bagian dalam pertempuran tersebut; dia juga dipilih dalam upaya untuk menarik koalisi yang lebih luas termasuk anggota Unionis yang tidak puas dengan pemerintahan Lewis. Partai Demokrat menampilkan diri mereka sebagai "penebus" yang akan mengembalikan dominasi kulit putih dan memberantas korupsi Partai Republik.

Partai Demokrat memanfaatkan kesatuan komparatif mereka dalam isu hak-hak sipil dan Rekonstruksi untuk keuntungan mereka; dominasi isu-isu ini dan perpecahan di antara Partai Republik, serta intimidasi dan penipuan pemilih, memberikan kemenangan bagi Partai Demokrat. Setelah itu, Partai Republik tetap tidak menjabat sebagai gubernur hingga 1986, mengakhiri periode di mana mereka memenangkan beberapa pemilu dan mengawali periode panjang dominasi Partai Demokrat di negara bagian tersebut.

 Pembantaian hari pemilu 

Salah satu insiden kekerasan pemilu yang menonjol terjadi pada hari pemilu di dekat Eufaula di Barbour County sebelum pindah ke Spring Hill , tempat surat suara dihitung; kejadian serupa terjadi di Mobile County. Dalam kedua kasus tersebut, banyak pemilih kulit hitam yang melarikan diri, dan Partai Demokrat memenangkan wilayah tersebut.

 Hasil 

Awal dominasi Partai Demokrat di negara bagian tersebut juga menyebabkan hilangnya hak-hak yang selama ini diperoleh penduduk Kulit Hitam, dan dimulainya segregasi di negara bagian tersebut. negara. Segera setelah pemilu, negara bagian akan mengesahkan konstitusi baru yang mengamanatkan pemisahan sekolah secara rasial secara efektif, dan menetapkan pendanaan untuk setiap sekolah ras melalui pajak jajak pendapat, yang menyebabkan kurangnya sekolah kulit hitam di banyak daerah. Yang juga diperlukan adalah pemisahan penjara, dan undang-undang yang melarang pernikahan antar ras dan seks tetap berlaku; tetapi, hak pilih orang kulit hitam sebagian besar tetap utuh. Namun, pada tahun 1880-an, ancaman terhadap dominasi Partai Demokrat dari Populis menyebabkan terulangnya teror dan penipuan seperti yang terjadi pada Partai Republik pada tahun-tahun sebelumnya, hanya saja kali ini targetnya adalah orang kulit hitam. dan warga kulit putih yang miskin; undang-undang lebih lanjut disahkan untuk menegakkan segregasi dan dominasi kulit putih, termasuk undang-undang gelandangan dan kontrak kerja yang lebih ketat. Pada tahun 1901, sebuah konstitusi baru telah dibuat dengan tujuan eksplisit untuk membangun, "dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi federal", sebuah sistem supremasi kulit putih; konstitusi ini secara efektif mencabut hak warga kulit hitam dan banyak warga kulit putih miskin dengan menetapkan, antara lain, persyaratan properti, tes melek huruf, dan pajak pemungutan suara kumulatif.

 Catatan 

 Referensi