Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya Yudhi Sadewa () adalah seorang Ekonom dan Insinyur Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak 8 September 2025 di bawah Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari 2020–2025.

 Biografi 

 Awal kehidupan dan pendidikan 
Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 7 Juli 1964.

Ia menyelesaikan studi sarjana di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil program studi Teknik Elektro. Setelah lulus, Purbaya mengalihkan fokus akademiknya ke bidang ekonomi untuk pendidikan pascasarjana.

Ia kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Amerika Serikat, berkuliah di Purdue University di Indiana, tempat ia meraih gelar PhD di bidang Ekonomi.

 Kehidupan pribadi 
Purbaya Yudhi Sadewa menikah dengan Ida Yulidina, yang merupakan pemenang ajang Wajah Femina pada tahun 1989.  Istrinya meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran di Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, ia kerap disorot karena gaya hidupnya yang sederhana; misalnya, ia dan keluarganya terlihat menggunakan transportasi biasa seperti bajaj dan menikmati makanan kaki lima.

Purbaya dan Ida memiliki dua putra: Yuda Purboyo Sunu dan Yudo Achilles Sadewa. Putranya, Yudo Achilles Sadewa, dikenal sebagai seorang trader dan kreator konten. Purbaya sendiri pernah menyebut Yudo sebagai "si bocah trader" dalam sebuah unggahan media sosial pada tahun 2023.

 Kekayaan 
Menurut laporan LHKPN yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 Maret 2025, Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan total kekayaan bersih sebesar Rp39.210.000.000 (US$2.361.720,25), serta tidak memiliki utang apa pun yang masih berjalan.

Sebagian besar kekayaannya berasal dari tanah dan bangunan senilai kurang lebih Rp30.500.000.000, seluruhnya berlokasi di Jakarta Selatan. Aset alat transportasi, termasuk mobil dan sepeda motor, bernilai sekitar Rp3.606.000.000, sementara kas dan setara kas mencapai sekitar Rp4.200.000.000. Surat berharga tercatat sebesar Rp220.000.000, dan harta bergerak lainnya sebesar Rp684.000.000.

Seluruh aset tanah dan bangunan tersebut dilaporkan sebagai hasil perolehan sendiri. Kendaraan pribadi Purbaya juga tercatat sebagai hasil perolehan pribadi.

 Karier 
Karier profesional
Sebelum terjun di pemerintahan, ia memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Kemudian pada Oktober 2000 hingga Juli 2005 ia ditunjuk sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute. Selanjutnya, ia menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities dari April 2006 Oktober 2008. Ia juga menjadi Chief Economist Danareksa Research Institute Juli 2005 – Maret 2013, dan sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.

Organisasi
Ia menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016–2020) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015–). Pada Oktober 2016, ia ditunjuk sebagai Gubernur Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC) dari Indonesia menggantikan Widhyawan.

Karier politik
jmpl|165x165px|Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa saat Konferensi Pers
Ia memulai karier pemerintahannya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ia menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam kurun waktu 4 tahun (2010–2014) selain itu ia juga menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), lembaga nonstruktural yang diketuai Chairul Tandjung.

Pada Maret 2015, ia ditunjuk sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan. Ia hanya menjabat sampai September 2015. Kemudian pada November 2015, Purbaya ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, jabatan ini ia emban sampai Juli 2016.

Pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian. Ia menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-2020). Kemudian, dia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi (Juli 2016–Mei 2018). Jabatannya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dari Mei 2018 hingga Juni 2020. Selanjutnya digeser menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Juni 2020.

Purbaya dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk masa jabatan 2020–2025 pada 23 September 2020. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025.

 Menteri keuangan 

 Penunjukan 
jmpl|Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan akibat perombakan Kabinet Merah Putih
Purbaya dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani pada 8 September 2025. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya mengatakan bahwa ia terkejut dengan penunjukan mendadak tersebut, dan sempat mengira dirinya sedang "dikerjai". Penunjukannya dipuji oleh mantan presiden Joko Widodo, yang mengenalnya secara pribadi dan mengatakan bahwa Purbaya berasal dari mazhab pemikiran ekonomi yang berbeda dari Sri Mulyani.

Segera setelah penunjukannya, Purbaya membuat pernyataan mengenai 17+8 Tuntutan Rakyat yang memicu kontroversi. Achmad Nur Hidayat, seorang ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, mengkritik sikap Purbaya yang dinilai terlalu percaya diri dan meremehkan tuntutan masyarakat. Hidayat menyatakan bahwa pernyataan tersebut merupakan sinyal berbahaya bagi stabilitas pasar dan menyederhanakan persoalan yang kompleks. Pernyataannya mengenai aksi protes bahkan dikecam publik, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menuntut agar ia dicopot dari jabatannya.

Dari sisi ekonomi, IDX Composite turun 1,28% ketika Purbaya diumumkan sebagai menteri menggantikan Sri Mulyani, di tengah kerusuhan dan reshuffle kabinet besar-besaran. Analis memproyeksikan bahwa pelaku pasar akan mengambil sikap wait-and-see terhadap kebijakan yang akan diterapkan Purbaya. Ketidakpastian akibat pergantian pejabat dan pernyataan kontroversial tersebut berpotensi melemahkan IHSG dalam jangka pendek. Purbaya menanggapi penurunan tersebut dengan menyatakan bahwa ia telah berkecimpung di industri keuangan lebih dari 15 tahun dan bahwa penurunan ini disebabkan oleh perlambatan ekonomi. Ia kemudian berjanji akan memperbaiki perekonomian.

 Masa jabatan 
Purbaya kemudian mengadakan rapat paripurna dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada 10 September 2025 untuk membahas anggaran negara dan program-program kementeriannya. Dalam rapat tersebut, Purbaya membuka keterangannya dengan membandingkan suasana rapat dengan pertemuan sebelumnya ketika ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), di mana ia dapat berbicara "seperti koboi", berbeda dengan posisinya sebagai Menteri Keuangan yang membuatnya harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan penjelasan sampai membuat anggota rapat tertawa. Salah satu anggota menimpali bahwa ia boleh saja "koboi" asalkan dapat menyelesaikan pekerjaan. Purbaya menghadapi pertanyaan dan kritik dari para anggota terkait anggaran negara dan kepercayaan dirinya untuk mencapai pertumbuhan PDB 6–7%, termasuk mengenai penerimaan negara bukan pajak. Ia kemudian menegur para anggota dengan berkata, "Kalian rapat dengan menteri keuangan (Mulyani) ratusan hari dalam setahun, kenapa tidak ditanyakan? Begitu saya datang ke sini, tiba-tiba semua jadi panjang sekali." Ketika ditanya oleh PDI-P mengenai pembayaran utang negara senilai Rp 1.300 triliun, Purbaya dengan yakin menjawab, "Tiga ribu triliun rupiah saja bisa diselewengkan, masak utang 1.300 triliun tidak bisa dibayar?".

Purbaya kemudian mengumumkan dalam rapat tersebut bahwa ia akan menstimulasi perekonomian dengan mendistribusikan Rp 200 triliun dari Bank Indonesia kepada perbankan nasional atas persetujuan Presiden Prabowo. Ia kemudian mengumumkan pada 12 September bahwa lima bank BUMN akan menerima dana tersebut, yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia. Sebagai akibatnya, IHSG bereaksi positif karena harga saham menguat, dipicu reli sektor keuangan. Meski demikian, kebijakan ini dikritik oleh Darmadi Durianto, yang memperingatkan bahwa inflasi dapat meningkat dan Rupiah terdepresiasi jika likuiditas tidak cepat terserap.

Pada 19 September, Purbaya melakukan inspeksi mendadak dengan menelepon layanan pelanggan Direktorat Jenderal Pajak terkait penerapan sistem pelaporan pajak CoreTax. Menyamar sebagai wajib pajak biasa dan berpura-pura tidak mengetahui sistem tersebut, Purbaya merasa dibohongi karena jawaban staf dianggap tidak sesuai kenyataan. Purbaya juga mengakui bahwa ia hanya menerima laporan mengenai implementasi sistem tersebut dan berniat mengawasi langsung pelaksanaannya, sembari mengingatkan stafnya untuk menghindari budaya kerja “Asal Bapak Senang”.

Pada 2 Oktober 2025, Purbaya mengumumkan bahwa ia akan memotong dana transfer ke pemerintah daerah untuk tahun 2026 karena dugaan penyelewengan dan salah kelola. Saat membahas RAPBN bersama DPR, Purbaya mengumumkan pemotongan transfer menjadi Rp 650 triliun yang kemudian direvisi menjadi Rp 693 triliun, sambil menyatakan bahwa meskipun transfer berkurang, kehadiran kebijakan pemerintah akan meningkat. Kebijakan ini diprotes oleh 18 gubernur, termasuk Muzakir Manaf, Sherly Tjoanda, dan Bobby Nasution. Namun Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa ia tidak keberatan dana untuk provinsinya dipotong, sementara Purbaya bercanda bahwa alokasi untuk Jakarta bahkan bisa dipotong lebih jauh. Purbaya menanggapi keberatan para gubernur dengan meminta mereka mengoptimalkan belanja sehingga transfer dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak nyata pada kesejahteraan dan pembangunan daerah mereka.

Purbaya juga mengancam akan menarik pendanaan dari program makan bergizi gratis jika ia menemukan bahwa dana tersebut tidak digunakan secara optimal melalui evaluasi yang dilakukan hingga akhir Oktober 2025. Ia menyatakan bahwa dana yang tidak terserap akan dialihkan ke program lain. Namun langkah ini dikritik oleh mentornya, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengklaim bahwa dana program makan bergizi gratis telah terserap dengan baik. Purbaya tetap menegaskan akan menarik dana tersebut sesuai hasil evaluasi.

Purbaya merencanakan untuk penyederhanaan nilai mata uang Rupiah yang akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) yang ditargetkan selesai pada tahun 2027. Rencana edenominasi rupiah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. PMK yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Rencana ini menuai pro dan kontra. Menurut pengamat ekonomi Benny Batara, rencana ini dapat mencegah korupsi dengan efektif. Namun menurut Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, rencana ini belum tepat untuk diterapkan. Ia mengatakan bahwa membutuhkan biaya besar yang harus ditanggung oleh kedua pihak negara dan swasta.

 Efek Purbaya 
Efek Purbaya () adalah istilah yang digunakan oleh media dan analis keuangan untuk merujuk pada reaksi pasar dan pergeseran ekspektasi kebijakan ekonomi setelah Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada September 2025. Fenomena ini secara khusus dikaitkan dengan pendekatan kebijakan fiskalnya yang dianggap lebih agresif dan berfokus pada stimulus pertumbuhan melalui intervensi likuiditas, berbeda dengan kebijakan pendahulunya yang lebih konservatif.

Katalis utama dari efek ini adalah kebijakan perdananya untuk merelokasi dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke bank-bank milik negara. Tujuan yang dinyatakan adalah untuk meningkatkan likuiditas perbankan guna mendorong penyaluran kredit. Pendekatan ini konsisten dengan saran kebijakan yang pernah ia sampaikan semasa pandemi COVID-19.

Manifestasi awal dari efek ini terlihat pada reaksi pasar yang beragam. Pada hari pertama Purbaya menjabat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 1,78% yang diatribusikan oleh para analis sebagai cerminan ketidakpastian investor. Sebaliknya, nilai tukar Rupiah menunjukkan stabilitas relatif pada periode yang sama.

Kebijakan ini memicu analisis yang berbeda dari kalangan ekonom. Sebagian pihak memandangnya sebagai stimulus positif yang dapat menurunkan suku bunga pinjaman dan menggerakkan sektor riil. Sementara itu, pihak lain menyuarakan kehati-hatian, dengan alasan bahwa masalah utama mungkin bukan pada kurangnya likuiditas, melainkan pada lemahnya permintaan kredit. Risiko seperti potensi inflasi dan moral hazard di sektor perbankan juga menjadi poin yang disorot.

 Kemungkinan mengikuti kontes pemilu 2029 
Setelah sebulan lebih menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan dirinya mengikuti Pemilu 2029. Ia membantah hal tersebut dan menjawab,"Baru sebulan kerja, gila lu. Enggak kepikiran sama sekali."

IndexPolitica melakukan survei via telepon terkait elektabilitas tokoh-tokoh di bursa Pilpres 2029. Dalam telesurvei ini, muncul nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mendapatkan 22,50 persen menjadikannya calon kedua terkuat setelah Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, mengatakan dalam survei capres ini muncul nama Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada juga nama Menkeu Purbaya. Denny menjelaskan mengenai munculnya nama Purbaya dalam survei ini. Dia menyebut dalam waktu singkat Purbaya mendapatkan popularitas akibat kebijakannya sebagai Menkeu.

 Filsafat ekonomi 
Purbaya diakui sebagai salah satu arsitek utama pemikiran ekonomi Indonesia kontemporer, dengan kontribusi intelektual yang menggeser pendekatan yang selama ini mendasari kebijakan fiskal negara. Ia berpendapat bahwa keberhasilan Indonesia tidak seharusnya diukur semata-mata dari kepatuhan terhadap standar internasional, melainkan dari kemampuan negara menerjemahkan belanja publik menjadi hasil pembangunan nasional yang konkret. Berdasarkan kebijakan Purbaya, tujuan pengelolaan fiskal melampaui sekadar menyeimbangkan anggaran, mencakup penyesuaian cermat antara prioritas domestik dan tekanan eksternal, serta rekonsiliasi antara disiplin fiskal jangka pendek dan tujuan pembangunan jangka panjang. Filsafat ekonomi Purbaya umumnya dipandang berorientasi populis dan meyakini bahwa negara harus campur tangan untuk melindungi kepentingan domestik, berbeda dengan pendekatan pasar yang lebih ortodoks dari pendahulunya.

Penghargaan publik terhadap Purbaya muncul dari komitmennya yang konsisten pada kejujuran dan transparansi dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat. Sebagai contoh, terkait wacana kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang awalnya diterapkan pada masa Sri Mulyani, ia menyatakan penolakannya dengan alasan bahwa kebijakan tersebut dapat membuka peluang bagi pelanggar untuk melaporkan pajak secara tidak akurat. Walaupun ia mengakui belum sepenuhnya memahami rincian kebijakan tersebut, Purbaya menyampaikan pandangannya sebagai seorang ekonom dan menilai kebijakan itu kurang tepat.

Salah satu inisiatif adalah penempatan dana menganggur pemerintah sebesar Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara (Himpunan Bank Milik Negara / Himbara) untuk mendorong penyaluran kredit. Hingga 30 September 2025, sekitar Rp 112,4 triliun telah disalurkan sebagai kredit produktif. Purbaya melaporkan bahwa tingkat penyerapan dana mencapai 74 persen di Bank Mandiri, 62 persen di BRI, 50 persen di BNI, 90 persen di BTN, dan 55 persen di BSI.

 Kontroversi 
Kurang dari 24 jam setelah dilantik, Purbaya menghadapi setidaknya tiga kontroversi yang menjadi sorotan media dan masyarakat.

 Pernyataan terkait 17+8 Tuntutan Rakyat 

Pada hari pelantikannya, Purbaya menanggapi gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan oleh elemen masyarakat sipil. Ia menyatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan "suara sebagian kecil rakyat kita" yang mungkin merasa hidupnya terganggu atau masih kurang. Ia berpendapat bahwa tuntutan tersebut akan hilang secara otomatis jika ia berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen, karena masyarakat akan "sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo”.

Pernyataan ini memicu kritik luas dari publik karena dianggap meremehkan aspirasi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Purbaya menyampaikan permohonan maaf pada saat konferensi pers serah terima jabatan. Ia mengaku masih beradaptasi dengan posisi barunya dan menyebut dirinya sebagai "menteri kagetan" dengan gaya bicara yang "koboi". Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan di masa mendatang.

Dalam klarifikasi selanjutnya, Purbaya menjelaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada konsep ekonomi dan pengalamannya. Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak akan serta-merta menyebabkan inflasi karena kapasitas ekonomi Indonesia masih memiliki ruang untuk tumbuh.

 Unggahan media sosial yang diduga dari anaknya 
Sebuah tangkapan layar yang diduga berasal dari akun Instagram Yudo Achilles Sadewa, anak dari Purbaya, (@yvdos4dewa) viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, tertulis kalimat yang dinilai menyindir Sri Mulyani: "Alhamdulillah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri”.

Unggahan tersebut tersebar luas dan memicu perbincangan publik. Tak lama setelah viral, akun Instagram milik Yudo Sadewa tidak dapat ditemukan lagi.

 Relasi dengan Luhut 
Kedekatan Purbaya dengan Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi kontroversi karena publik berspekulasi bahwa Purbaya berada dalam satu barisan dengan ambisi politik Luhut. Hal ini disebabkan oleh rekam jejak Purbaya yang menduduki sejumlah posisi kunci dalam proyek pemerintahan di bawah Luhut, sebagai berikut:

 Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden ketika Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (2015).
 Staf Khusus di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ketika Luhut memimpin kementerian tersebut (2015).
 Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018–2020) di bawah Luhut.

 Reaksi 

 Publik 
Pernyataan awal Purbaya sebagai menteri menuai respons dari berbagai kalangan. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik sikap Purbaya yang dinilai terlalu percaya diri (overconfidence) dan meremehkan kritik publik. Menurutnya, pernyataan tersebut dapat memberikan sinyal berbahaya bagi stabilitas pasar dan menunjukkan penyederhanaan masalah yang kompleks.

 Pasar keuangan 
Dari sisi pasar keuangan, analis memproyeksikan bahwa pelaku pasar akan mengambil sikap menunggu (wait and see) terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh Purbaya. Ketidakpastian akibat pergantian pejabat dan pernyataan yang kontroversial berpotensi menyebabkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam jangka pendek.

 Lihat pula 
 Sri Mulyani
 Menteri Keuangan Indonesia
 Lembaga Penjamin Simpanan
 Danareksa

 Referensi 

 Pranala luar 




Kategori:Ekonom Indonesia
Kategori:Insinyur Indonesia
Kategori:Menteri Kabinet Merah Putih
Kategori:Alumni Institut Teknologi Bandung
Kategori:Alumni Universitas Purdue
Kategori:Menteri Keuangan Indonesia
Kategori:Tokoh dari Bogor