Kebutuhan militer

Kebutuhan militer bersama dengan perbedaan, dan proporsionalitas, adalah tiga prinsip penting hukum humaniter internasional yang mengatur penggunaan kekuatan secara legal dalam konflik bersenjata.

 Serangan 
Kebutuhan militer diatur oleh beberapa kendala: serangan atau tindakan harus dimaksudkan untuk membantu kekalahan militer musuh; itu pasti serangan terhadap sasaran militer,Pasal 52 Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa memberikan definisi sasaran militer yang diterima secara luas: "Sejauh menyangkut objek, sasaran militer terbatas pada objek yang karena sifat, lokasi, tujuan atau kegunaannya membuat kontribusi efektif untuk aksi militer dan yang penghancuran, penangkapan atau netralisasi total atau sebagiannya, dalam keadaan yang berlaku pada saat itu, menawarkan keuntungan militer yang pasti" (Sumber: ). dan kerugian yang ditimbulkan terhadap warga sipil atau properti sipil harus proporsional dan tidak "berlebihan dalam kaitannya dengan keuntungan militer yang konkret dan langsung yang diantisipasi".Pasal 51 paragraf 5(b) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa

Luis Moreno-Ocampo, Kepala Penuntut di Pengadilan Kriminal Internasional, menyelidiki dugaan kejahatan perang selama invasi Irak tahun 2003 dan dia menerbitkan surat terbuka berisi temuannya. Dalam bagian berjudul "Tuduhan tentang Kejahatan Perang" dia tidak menyebutnya sebagai kebutuhan militer tetapi menyimpulkan istilah tersebut:

Penilaian seorang komandan lapangan dalam pertempuran atas kebutuhan dan proporsionalitas militer jarang tunduk pada tantangan hukum domestik atau internasional kecuali metode perang yang digunakan oleh komandan itu ilegal, seperti misalnya kasus dengan Radislav Krstic yang dinyatakan bersalah sebagai pembantu. dan pendukung genosida oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atas pembantaian Srebrenica.

 Senjata 
Kebutuhan militer juga berlaku untuk senjata,Pasal 35 dari Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan di awal Bagian III bahwa "Aturan-aturan dasar: (1) Dalam setiap konflik bersenjata, hak Pihak dalam konflik untuk memilih metode atau alat perang tidak terbatas. (2) Dilarang menggunakan senjata, proyektil dan bahan serta metode peperangan yang bersifat menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. (3) Dilarang menggunakan cara-cara atau cara-cara peperangan yang dimaksudkan, atau diharapkan, menimbulkan kerusakan lingkungan alam yang meluas, berjangka panjang dan parah." terutama ketika senjata baru dikembangkan dan digunakan.Pasal 36 dari Protokol Tambahan I pada Konvensi Jenewa menyatakan bahwa “Senjata baru: Dalam studi, pengembangan, akuisisi atau adopsi senjata baru, sarana atau metode perang, Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menentukan apakah pekerjaannya akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh Protokol ini atau oleh peraturan hukum internasional lainnya yang berlaku untuk Pihak Peserta Agung. Penggunaan ini dipertimbangkan dalam Ryuichi Shimoda v. The State (1963):

 Lihat juga 
 Rasio korban sipil

 Referensi 
 Catatan Kaki 

 Utama 
. lihat bagian "Allegations concerning War Crimes" Halaman 4,5
Ryuichi Shimoda et al. v. The State (1963)

 Bacaan lebih lanjut 

Kategori:Hukum perang