Free Legal Assistance Group

Kelompok Bantuan Hukum Gratis ( FLAG ) adalah organisasi nasional pengacara hak asasi manusia di Filipina .   Perusahaan ini didirikan pada tahun 1974 oleh Sen. Jose W. Diokno,  Lorenzo Tañada,  JBL Reyes,  dan Joker Arroyo. 
jmpl| Ketua BENDERA Dekan Diokno
Selama kediktatoran, FLAG membela petani, korban serupa dari reformasi agraria, dan aktivis yang menjadi korban pelanggaran paramiliter, dengan Diokno tercatat telah membantu lebih jauh dengan memberikan tunjangan kepada klien tanpa sarana keuangan apa pun. Sebagian besar kasus pelanggaran HAM saat ini ditangani oleh FLAG, berkoordinasi dengan kelompok yang lebih kecil seperti Satuan Tugas Tahanan Filipina . 

Pedoman Hak Asasi Manusia juga merupakan aspek integral dari advokasi hak asasi manusia yang dimulai oleh FLAG di Filipina. Mereka bekerja melawan berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil . Ketuanya saat ini sejak tahun 2003 adalah pengacara hak asasi manusia Chel Diokno,  dekan pendiri Fakultas Hukum Tañada-Diokno Universitas De La Salle . Ini adalah kelompok pengacara hak asasi manusia pertama dan terbesar yang didirikan di negara ini. 

FLAG terus menangani kasus-kasus hak asasi manusia terkemuka termasuk kasus hukuman mati Leo Echegaray pada tahun 1999.   FLAG juga mewakili Manalo bersaudara dan memenangkan surat perintah pertama untuk kasus amparo pada tahun 2008, yang merupakan surat perintah hukum yang pertama kali diajukan di Filipina oleh Senator Diokno pada tahun 1980-an.

 Kasus penting 
jmpl|480x480px| Memohon dari pendiri Diokno dan Tañada

 Prosedur 

 Trinidad v. Olano, GR No.59449;

 Kebebasan Akademik 

 Berina v. Institut Maritim Filipina, GR No. L-58610;
 Guzman v. Universitas Nasional, PP No. L-68288;
 Villar v. Institut Teknologi Filipina, GR L-69198;
 Alcuaz v. Sekolah Administrasi Bisnis Filipina, GR No. 76353;
 Non v. Dames, PP No. 89317;
 Asosiasi Guru Sekolah Umum Manila v. Cariño, PP No. 96554;

 Otoritas Militer dan Habeas Corpus 

 Luneta v. Komisi Khusus Militer No. 1, GR No. L-49473;
 Olaguer v. Komisi Militer No. 34, GR No. L-54558;
 Aberca v. Ver, GR No. L-69866;
 Brocka v. Enrile GR No.69863-65;
 BENDERA v. Arroyo, kasus dicabut;
 David v. Arroyo, PP No. 171396;
 Luneta v. Komisi Khusus Militer No. 1, GR No. L-49473;
 Garcia-Padilla v. Enrile, GR No. L-61388;
 Umil v. Ramos I dan II, PP No.81567;
 Ilagan v. Enrile, GR No. 70748;
 Moncupa v. Enrile, GR No. L-63345;
 Gordula v. Enrile, GR No. L-63761;
 Dizon v. Eduardo, GR No. L-59118;
 Manalo v. Castillo;

 Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal 

 Baylosis v. Chavez, GR No. 95136;
 Orang v. Ringor, Jr., GR No. 123918;

 Hak untuk Jaminan 

 Orang v. Donato, GR No.79269;

 Pencarian dan Penyitaan 

 Burgos v. Kepala Staf, GR No. L-64261;
 Nolasco v. Pano, GR No. L-69803;
 Guazon v. De Villa, GR No.80508;
 Orang v. Damaso, PP No. 93516;
 Basco dan Nicoleta v. Salazar;

 Hak untuk Penasihat 

 Diokno v. Enrile, GR No. L-36315;
 Morales v. Enrile, GR No. L-61016;

 Hukuman mati 

 Orang v. Echegaray, GR No. 117472;
 Echegaray v. Sekretaris Kehakiman, PP No. 132601;
 Orang v. Parazo, GR No. 121176;
 Orang v. Salarza, PP No. 117682;

 Pidato bebas 

 Rakyat Filipina v. Santos, Ressa dan Rappler (Kasus RTC R-MNL-19-01141-CR);
 Carpio v. Guevara, GR No. L-57439;
 Reyes v. Bagatsing, GR No. L-65366;
 Del Prado v. Ermita, GR No. 169848;
 Gonzales v. Katigbak, PP No. 69500;
 Sanidad v. COMELEC, GR No. L-44640;
 Vasquez v. CA GR No. 118971;
 Institut Pers Filipina v. Ermita, GR No. 180303;
 Raoul Esperas dkk., v. Ermita et al., PP No. 181159;
 Bayan v. Ermita, GR No. 169838;
 Calleja v. Sekretaris Eksekutif, PP No. 252578;

 Tahanan politik 

 Orang v. Salle Jr., y Gercilla, GR No. 103567;
 Orang v. Casido, GR No. 116512;

 Pengujian DNA 

 Andal v. Orang, PP No. 138268-69;
 Dalam re: The Writ of Habeas Corpus untuk Reynaldo De Villa, diambil dari De Villa v. Direktur, Penjara Bilibid Baru, GR No. 158802;

 Pangkalan AS 

 Salonga v. Sekretaris Eksekutif, PP No. 176051;

 Deregulasi Minyak 

 Asosiasi Penyuling Minyak Kelapa, Inc. v. Torres, GR No. 132527;

 Hak atas Listrik 

 Koalisi Bebas Utang v. Komisi Pengaturan Energi, PP No. 161113;

 Amparo 

 Sekretaris Pertahanan Nasional v. Manalo, GR No. 180906; 

 Referensi