Hak revolusi

Dalam filsafat politik, hak revolusi (atau hak pemberontakan) adalah hak atau kewajiban rakyat untuk "mengubah atau menghapuskan" pemerintahan yang bertindak melawan kepentingan bersama atau mengancam keselamatan rakyat tanpa sebab. Dinyatakan sepanjang sejarah dalam satu atau lain bentuk, keyakinan akan hak ini telah digunakan untuk membenarkan berbagai revolusi, termasuk Revolusi Amerika, Revolusi Prancis, Revolusi Rusia, dan Revolusi Iran.

 Relevansi modern 
Beberapa berpendapat bahwa karena di zaman modern pemerintahan demokratis dapat digulingkan oleh suara rakyat, hak rakyat untuk menghapus pemerintah telah tertanam dalam sistem politik. Dalam sebuah studi tentang gagasan pemerintahan oleh rakyat pada Revolusi Amerika dan pada awal pasca-revolusioner Amerika, sejarawan hukum Christian G. Fritz menulis:

Namun, peristiwa seperti Musim Semi Arab memberikan bukti bahwa periode sejarah revolusi belum tentu berakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pentingnya hak revolusi di abad ke-21. Karena terorisme mendapatkan pengakuan sebagai kejahatan menurut hukum internasional, konsep hak untuk revolusi dipandang sebagai mekanisme hukum untuk membedakan teroris dari pejuang kemerdekaan.See Aleksandar Marsavelski, The Crime of Terrorism and the Right of Revolution in International Law  (In Chapter II.A.4., entitled "Criteria for the Use of Revolutionary Force" Marsavelski notes that there are certain limits to the right of revolution, guided by four principles: (1) principle of democracy, (2) principle of proportionality, (3) principle of just cause, and (4) principle of distinction), (Connecticut Journal of International Law, Vol. 28) at pp. 278–275.

 Referensi 

 Pranala luar 

Locke and the Social Order 
The Founders Constitution, Vol. 1 Chapter 3, Right of Revolution 
North Carolina Constitution of 1789 

Kategori:Konsep politik