Program Legislasi Nasional 2020–2024

Program Legislasi Nasional 2020–2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat. Total terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 pada saat Rapat Paripurna pengesahan tanggal 17 Desember 2019, meski dari jumlah ini kemudian dilakukan evaluasi seiring periode berjalan.

Per 23 November 2022, terdapat 259 RUU yang tercantum dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2020-2024.

Prolegnas Umum
Berikut adalah daftar RUU Umum Prolegnas 2020-2024. Penomoran pada tabel mengikuti penomoran pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020. Untuk RUU yang ditambahkan setelah terbitnya Keputusan DPR tersebut, digunakan notasi (**).

 No.  Judul  Pengusul  Bidang Penugasan  Tanggal  Hasil  Keterangan Pengesahan melalui Rapat Paripurna  Pengundangan1RUU tentang Keamanan dan Ketahanan SiberDPRKomisi I    2RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang PenyiaranDPRKomisi I    3RUU tentang Radio Televisi Republik IndonesiaDPRKomisi I    4RUU tentang Keamanan LautDPRKomisi I    5RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PertahananDPRKomisi I    6RUU tentang Tugas Perbantuan MiliterDPRKomisi I    7RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ElektronikDPRKomisi I5 Desember 20232 Januari 2024UU Nomor 1 Tahun 2024 8RUU tentang ParadiplomasiDPRKomisi I    9RUU tentang PertanahanDPRKomisi II    10RUU tentang Aparatur Sipil NegaraDPRKomisi II3 Oktober 202331 Oktober 2023UU Nomor 20 Tahun 2023Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi kemudian dalam proses pembahasan disepakati untuk mengubah format RUU dari RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya) menjadi RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.11RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi PancasilaDPRKomisi II   Sebelumnya dinamai RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila12RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPDDPRKomisi II    13RUU tentang Sistem Pengawasan Intern PemerintahDPRKomisi II    14RUU tentang RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahDPRKomisi II    15RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik IndonesiaDPRKomisi II    16RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik AgrariaDPR     17RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian NegaraDPR     18RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan RuangDPR     19RUU tentang Kawasan Terpadu MandiriDPR     20RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan UmumDPR     21RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang StatistikDPRBadan Legislasi    22RUU tentang PenyadapanDPR     23RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi YudisialDPR     24RUU tentang Jabatan HakimDPR     25RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaDPR     26RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah AgungDPR     27RUU tentang PerkumpulanDPR     28RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi KemasyarakatanDPR     29RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk HalalDPR     30RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi UmumDPR     31RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang AdvokatDPR     32RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan KorbanDPR     33RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiDPR     34RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakDPR     35RUU tentang Hukum Acara Mahkamah KonstitusiDPR     36RUU tentang Hukum Materiil PerkawinanDPR     37RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang KeimigrasianDPR     38RUU tentang PeradilanDPR     39RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganDPRBadan Legislasi24 Mei 202216 Juni 2022UU Nomor 13 Tahun 2022 40RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana TerorismeDPR     41RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KehutananDPR     42RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan HutanDPR     43RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan LahanDPR     44RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanDPR     45RUU tentang PertembakauanDPR     46RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HidupDPR     47RUU tentang PerkelapasawitanDPR     48RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan JalanDPRKomisi V    49RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang JalanDPRKomisi V16 Desember 202112 Januari 2022UU Nomor 2 Tahun 2022Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tetapi kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah disahkan UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang turut mengubah UU Jalan.50RUU tentang Transportasi DaringDPR     51RUU tentang Sistem Transportasi NasionalDPR     52RUU tentang SanitasiDPR     53RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan KepulauanDPR     54RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PermukimanDPR     55RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik NegaraDPRKomisi VI    56RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang PerdaganganDPR     57RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu BaraDPRKomisi VII12 Mei 202010 Juni 2020UU Nomor 3 Tahun 2020Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.58RUU tentang Pemanfaatan Tenaga SuryaDPR     59RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas BumiDPR     60RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan HidupDPR     61RUU tentang Kendaraan ListrikDPR     62RUU tentang Perlindungan dan Bantuan SosialDPR     63RUU tentang Analisa Mengenai Dampak SosialDPR     64RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)DPR     65RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang WakafDPR     66RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan ZakatDPR     67RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan HajiDPR     68RUU tentang Tanggung Jawab Sosial PerusahaanDPR     69RUU tentang Sistem Perindustrian NasionalDPR     70RUU tentang Kependudukan dan Keluarga NasionalDPR     71RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama KehidupanDPRKomisi VIII4 Juni 20242 Juli 2024UU Nomor 4 Tahun 2024Sebelumnya dinamai RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak72RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh NegaraDPR     73RUU tentang Minuman BeralkoholDPRBadan Legislasi   Sebelumnya dinamai RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol74RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan SeksualDPR     75RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan AnakDPR     76RUU tentang Pengasuhan AnakDPR     77RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan SosialDPR     78RUU tentang Kerukunan Umat BeragamaDPR     79RUU tentang Pengawasan Obat dan MakananDPRKomisi IX    Sedang proses pembicaraan tingkat 180RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialDPR     81RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah TanggaDPRKomisi IX    Di-carry over ke periode DPR selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Paripurna 30 September 202482RUU tentang Kesehatan (Omnibus Law)DPRKomisi IX11 Juli 20238 Agustus 2023UU Nomor 17 Tahun 2023Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru yang mencabut 11 UU sekaligus dengan menggunakan mekanisme omnibus. Atas dasar ini dilakukan perubahan judul RUU menjadi RUU tentang Sistem Kesehatan. RUU tentang Sistem Kesehatan kemudian sekali lagi mengalami perubahan nomenklatur menjadi RUU tentang Kesehatan.83RUU tentang KefarmasianDPR     84RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan SosialDPR     85RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti)DPR     86RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai NegeriDPR     87RUU tentang Buruh Pertanian/PerkebunanDPR     88RUU tentang Kesehatan MasyarakatDPR     89RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan KerjaDPR     90RUU tentang Pengawas KetenagakerjaanDPR     91RUU tentang Sistem PengupahanDPR     92RUU tentang Pendidikan dan Layanan PsikologiDPRKomisi X7 Juli 20223 Agustus 2022UU Nomor 23 Tahun 2022Sebelumnya dinamai RUU tentang Profesi Psikologi93RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan KedokteranDPRBadan Legislasi   UU yang hendak diubah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.94RUU tentang Pendidikan Kedokteran HewanDPR     95RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana PendidikanDPR     96RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan TinggiDPR     97RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama IslamDPR     98RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan PramukaDPR     99RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang KepemudaanDPR     100RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang PerfilmanDPR     101RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar BudayaDPR     102RUU tentang Pengembangan Talenta NasionalDPR     103RUU tentang PersepakbolaanDPR     104RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraDPR     105RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraDPR     106RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin SimpananDPR     107RUU tentang Sistem Perekonomian NasionalDPR     108RUU tentang Kewirausahaan NasionalDPR     109RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology)DPR     110RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi DaerahDPR    Digantikan dengan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah111RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara PendudukanDPR     112RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai TukarDPR     113RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas JalanDPR     114RUU tentang Ekonomi SyariahDPR     115RUU tentang Konsultan PajakDPR     116RUU tentang Pelindungan Data PribadiDPR, Pemerintah, dan DPDKomisi I20 September 202217 Oktober 2022UU Nomor 27 Tahun 2022 117RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi PapuaDPR, Pemerintah, dan DPDPanitia Khusus15 Juli 202119 Juli 2021UU Nomor 2 Tahun 2021 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, tetapi kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.118RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan DaerahDPR, Pemerintah, dan DPDKomisi XI   Digantikan dengan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah119RUU tentang Narkotika dan PsikotropikaDPR, Pemerintah, dan DPDKomisi III    Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 Sedang proses pembicaraan tingkat 1120RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang PerikananDPR, Pemerintah, dan DPD     121RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas TanamanDPR, Pemerintah, dan DPD     122RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang PanganDPR, Pemerintah, dan DPD     123RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenDPR, Pemerintah, dan DPD     124RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian InternasionalDPR dan Pemerintah     125RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar NegeriDPR dan Pemerintah     126RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik NasionalDPR dan Pemerintah     127RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional IndonesiaDPR dan Pemerintah     128RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri PertahananDPR dan Pemerintah     129RUU tentang Keamanan NasionalDPR dan Pemerintah     130RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan UmumDPR dan PemerintahKomisi II    131RUU tentang Ibu Kota Negara (Omnibus Law)DPR dan PemerintahPanitia Khusus18 Januari 202215 Februari 2022UU Nomor 3 Tahun 2022 132RUU tentang Provinsi Daerah Khusus JakartaDPR dan PemerintahBadan Legislasi28 Maret 202425 April 2024UU Nomor 2 Tahun 2024 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi judul dan format RUU kemudian diubah dikarenakan RUU yang disusun bermaksud mengubah status Jakarta dari yang semula Daerah Khusus Ibukota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).133RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai PolitikDPR dan Pemerintah     134RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaDPR dan PemerintahKomisi III6 Desember 20222 Januari 2023UU Nomor 1 Tahun 2023Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.135RUU tentang PemasyarakatanDPR dan PemerintahKomisi III7 Juli 20223 Agustus 2022UU Nomor 22 Tahun 2022 Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.
 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.136RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara PidanaDPR dan Pemerintah     137RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik IndonesiaDPR dan PemerintahKomisi III7 Desember 202131 Desember 2021UU Nomor 11 Tahun 2021 138RUU tentang Perampasan Aset Tindak PidanaDPR dan Pemerintah     139RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan HewanDPR dan Pemerintah     140RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang HortikulturaDPR dan Pemerintah     141RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan PetaniDPR dan Pemerintah     142RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang PerkebunanDPR dan Pemerintah     143RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak GaramDPR dan Pemerintah     144RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau KecilDPR dan Pemerintah     145RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang KetenaganukliranDPR dan Pemerintah     146RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial NasionalDPR dan Pemerintah     147RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalDPR dan Pemerintah     148RUU tentang Bea MeteraiDPR dan PemerintahKomisi XI29 September 202026 Oktober 2020UU Nomor 10 Tahun 2020 Merupakan RUU carry over dari periode masa keanggotaan DPR sebelumnya.
 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, tetapi kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.149RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa KeuanganDPR dan Pemerintah     150RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang CukaiDPR dan Pemerintah     151RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganDPR dan Pemerintah     152RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank IndonesiaDPR dan PemerintahBadan Legislasi    153RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang PerbankanDPR dan Pemerintah     154RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar ModalDPR dan Pemerintah     155RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanDPR dan PemerintahKomisi XI   Digantikan dengan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan156RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak PenghasilanDPR dan Pemerintah    Digantikan dengan RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan157RUU tentang Masyarakat Hukum AdatDPR dan DPD     158RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat BuruhDPR dan DPD     159RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang KepariwisataanDPR dan DPDKomisi X    160RUU tentang KeolahragaanDPR dan DPDKomisi X15 Februari 202216 Maret 2022UU Nomor 11 Tahun 2022Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tetapi kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.161RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-UndangDPR dan DPD    Digantikan dengan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.162RUU tentang Provinsi BaliDPR dan DPDKomisi II4 April 20234 Mei 2023UU Nomor 15 Tahun 2023 163RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan AcehDPR dan DPD     164RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahDPR dan DPD     165RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan EkosistemnyaDPR dan DPDKomisi IV9 Juli 20247 Agustus 2024UU Nomor 32 Tahun 2024Sebelumnya dinamai RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun, dalam proses pembahasan, disepakati untuk mengubah format RUU yang semula berupa RUU Penggantian (mencabut UU sebelumnya) menjadi RUU Perubahan (mengubah UU sebelumnya). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.166RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SampahDPR dan DPD     167RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak SehatDPR dan DPD     168RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang PerindustrianDPR dan DPD     169RUU tentang Energi Baru dan TerbarukanDPR dan DPDKomisi VII    Sedang proses pembicaraan tingkat 1170RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang EnergiDPR dan DPD     171RUU tentang GeologiDPR dan DPD     172RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang KetenagalistrikanDPR dan DPD     173RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan BencanaDPR dan DPDKomisi VIII    174RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksualDPRBadan Legislasi12 April 20229 Mei 2022UU Nomor 12 Tahun 2022Sebelumnya dinamai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual175RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut UsiaDPR dan DPDKomisi VIII    176RUU tentang Ketahanan KeluargaDPR dan DPD     177RUU tentang Perlindungan Hak PasienDPR dan DPD     178RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanDPR dan DPD     179RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan DosenDPR dan DPD     180RUU tentang Daerah KepulauanDPR dan DPDPanitia Khusus    Sedang proses pembicaraan tingkat 1181RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara NasionalPemerintahPanitia Khusus    Sedang proses pembicaraan tingkat 1182RUU tentang Rahasia NegaraPemerintah     183RUU tentang PersandianPemerintah     184RUU tentang Ketahanan NasionalPemerintah     185RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang TelekomunikasiPemerintah     186RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalPemerintah     187RUU tentang PerkotaanPemerintah     188RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik IndonesiaPemerintah     189RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPemerintah     190RUU tentang Hukum Acara PerdataPemerintahKomisi III    Sedang proses pembicaraan tingkat 1191RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang PatenPemerintahPanitia Khusus    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 192RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan UtaraDPRBadan Legislasi7 Desember 202131 Desember 2021UU Nomor 8 Tahun 2021 Sebelumnya hanya disebut RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi dalam Prolegnas jangka menengahRUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan UtaraUU Nomor 9 Tahun 2021RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ManadoUU Nomor 10 Tahun 2021193RUU tentang Badan UsahaPemerintah     194RUU tentang Jaminan Benda BergerakPemerintah    Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.195RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan NotarisPemerintah     196RUU tentang Hukum Perdata InternasionalPemerintah     197RUU tentang Kekayaan Intelektual KomunalPemerintah     198RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang EkstradisiPemerintah     199RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah PidanaPemerintah     200RUU tentang Pemindahan Narapidana Antar-NegaraPemerintah     201RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan HukumPemerintah     202RUU tentang Landas KontinenPemerintahPanitia Khusus13 April 202312 Mei 2023UU Nomor 16 Tahun 2023Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, tetapi kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan mencabut UU pendahulunya (UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia). Atas dasar ini dilakukan penyesuaian judul RUU.203RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain IndustriPemerintahPanitia Khusus    Sedang proses pembicaraan tingkat 1204RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi LegalPemerintah     205RUU tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)PemerintahBadan Legislasi5 Oktober 20202 November 2020UU Nomor 11 Tahun 2020 Sebelumnya dinamai RUU tentang Cipta Lapangan Kerja.
 Mengubah 73 undang-undang serta mencabut UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel)206RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit MenularPemerintah    Dikeluarkan dari Prolegnas karena telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU yang hendak diubah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.207RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik KedokteranPemerintah    Dikeluarkan dari Prolegnas karena telah terakomodasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU yang hendak diubah juga telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.208RUU tentang Kesetaraan GenderPemerintah     209RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)Pemerintah     210RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang KartalPemerintah     211RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran UtangPemerintah     212RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)DPRKomisi XI15 Desember 202212 Januari 2023UU Nomor 4 Tahun 2023Mencabut UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengubah 22 undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan pengaturan sektor keuangan.213RUU tentang Pelaporan KeuanganPemerintah     214RUU tentang Penjaminan PolisPemerintah     215RUU tentang Pengelolaan Kekayaan NegaraPemerintah     216RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana PensiunPemerintah     217RUU tentang Pajak atas Barang dan JasaPemerintah     218RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan BangunanPemerintah     219RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan IndonesiaPemerintah     220RUU tentang PenilaiPemerintah     221RUU tentang PerlelanganPemerintah     222RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang DaerahPemerintah     223RUU tentang Perubahan Harga RupiahPemerintah     224RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeananPemerintah     225RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah SakitPemerintah dan DPD    UU yang hendak diubah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2023.226RUU tentang Pengembangan Daya Saing DaerahDPD     227RUU tentang Pemerataan Pembangunan Antar DaerahDPD     228RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan NegaraDPD     229RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli DaerahDPD     230RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaDPDBadan Legislasi28 Maret 202425 April 2024UU Nomor 3 Tahun 2024Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.231RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi PemerintahanDPD     232RUU tentang KetransmigrasianDPD     233RUU tentang Badan Usaha Milik DesaDPDBadan Legislasi   Pembahasan tidak dilanjutkan dikarenakan sebagian materi muatan RUU telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sementara sebagian lainnya diputuskan akan menjadi bahan penyempurnaan bagi PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.234RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikDPD     235RUU tentang Partisipasi MasyarakatDPD     236RUU tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang-UndangDPD     237RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan BerkelanjutanDPD     238RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan KehutananDPD     239RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya GenetikDPD     240RUU tentang Kesejahteraan SosialDPD     241RUU tentang Bahasa DaerahDPDKomisi X   Pembahasan RUU diputuskan untuk ditarik dan tidak dilanjutkan pada periode DPR saat ini, dengan pertimbangan sisa waktu untuk pembahasan RUU yang terbatas serta regulasi mengenai Bahasa Daerah yang ada saat ini dinilai masih memadai.242RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi KhususDPD     243RUU tentang Pengelolaan Aset DaerahDPD     244RUU tentang Investasi Penanaman Modal DaerahDPD     245RUU tentang Pinjaman DaerahDPD     246RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang PenjaminanDPD     247RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian KesesuaianDPD     248RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan MikroDPD     **RUU tentang Bahan KimiaDPRBadan Legislasi    **RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaDPR     **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan NegaraDPR     **RUU tentang Kawasan Wisata KhususDPR     **RUU tentang Tindak Pidana KesusilaanDPR     **RUU tentang Pengadilan MedisDPR     **RUU tentang Pengelolaan Perubahan IklimDPR     **RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahDPR, Pemerintah, dan DPDKomisi XI7 Desember 20215 Januari 2022UU Nomor 1 Tahun 2022Mencabut dan menggantikan 2 undang-undang, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.**RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (RUU tentang Penyelenggaraan Sumbangan)DPR     **RUU tentang Penghapusan Piutang NegaraDPR     **RUU tentang Integrasi Data PembangunanDPR     **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahDPR     **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UmrahDPR     **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem PerbukuanDPR     **RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Omnibus Law)DPR dan PemerintahKomisi XI7 Oktober 202129 Oktober 2021UU Nomor 7 Tahun 2021Mengubah 18 undang-undang serta menambahkan muatan pengaturan baru berkenaan dengan ketentuan perpajakan.**RUU tentang Bank EmasDPR dan Pemerintah     **RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan RehabilitasiPemerintah     **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota NegaraPemerintahKomisi II3 Oktober 202331 Oktober 2023UU Nomor 21 Tahun 2023 **RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang KelautanDPDPanitia Khusus    Sedang proses pembicaraan tingkat 1**RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan NusantaraDPD     **RUU tentang Pemerintahan DigitalDPD     **RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa PublikPemerintah     **RUU tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya AlamDPD     **RUU tentang PermuseumanDPR     **RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045PemerintahBadan Legislasi20 Agustus 202413 September 2024 UU Nomor 59 Tahun 2024  

Prolegnas Kumulatif Terbuka
Prolegnas kumulatif terbuka adalah RUU yang dimasukkan ke dalam Prolegnas di luar tahapan Prolegnas yang bersifat umum. Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, RUU kumulatif terbuka terdiri atas:
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
 RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
 RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka DPR periode 2019-2024 yang telah disahkan dan yang sedang dalam pembahasan untuk disahkan:

 Nomor  Judul  Bidang Penugasan  Tanggal  Hasil  Keterangan Pengesahan melalui Rapat Paripurna  Pengundangan 1 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) Komisi VI 6 Februari 2020 28 Februari 2020 UU Nomor 1 Tahun 2020 2 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Badan Anggaran 12 Mei 2020 18 Mei 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020 3 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) Komisi I 14 Juli 2020 6 Agustus 2020 UU Nomor 4 Tahun 2020 4 RUU tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) Panitia Khusus 14 Juli 2020 6 Agustus 2020 UU Nomor 5 Tahun 2020 5 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Komisi II 14 Juli 2020 11 Agustus 2020 UU Nomor 6 Tahun 2020 6 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Komisi III 1 September 2020 29 September 2020 UU Nomor 7 Tahun 2020 7 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 Badan Anggaran 15 September 2020 14 Oktober 2020 UU Nomor 8 Tahun 2020 8 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Badan Anggaran 29 September 2020 26 Oktober 2020 UU Nomor 9 Tahun 2020 9 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan Komisi I 5 Oktober 2020 3 November 2020 UU Nomor 12 Tahun 2020 10 RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) Komisi XI 5 Oktober 2020 3 November 2020 UU Nomor 13 Tahun 2020 11 RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) Komisi VI 9 April 2021 7 Mei 2021 UU Nomor 1 Tahun 2021 12 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Badan Anggaran 7 September 2021 6 Oktober 2021 UU Nomor 3 Tahun 2021 13 RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Komisi VI 7 September 2021 6 Oktober 2021 UU Nomor 4 Tahun 2021 14 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) Komisi III 21 September 2021 19 Oktober 2021 UU Nomor 5 Tahun 2021 15 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Badan Anggaran 30 September 2021 27 Oktober 2021 UU Nomor 6 Tahun 2021 16 RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 4 Tahun 2022 17 RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 5 Tahun 2022 18 RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 6 Tahun 2022 19 RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 7 Tahun 2022 20 RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 8 Tahun 2022 21 RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 9 Tahun 2022 22 RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur Komisi II 15 Februari 2022 16 Maret 2022 UU Nomor 10 Tahun 2022 23 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 14 Tahun 2020 24 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 15 Tahun 2020 25 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 16 Tahun 2020 26 RUU tentang Provinsi Sumatera Barat Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 17 Tahun 2022 27 RUU tentang Provinsi Jambi Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 18 Tahun 2022 28 RUU tentang Provinsi Riau Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 19 Tahun 2022 29 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 20 Tahun 2022 30 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur Komisi II 30 Juni 2022 25 Juli 2022 UU Nomor 21 Tahun 2022 31 RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) Komisi VI 30 Agustus 2022 27 September 2022 UU Nomor 24 Tahun 2022 32 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) Komisi VI 30 Agustus 2022 27 September 2022 UU Nomor 25 Tahun 2022 33 RUU tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Badan Anggaran 6 September 2022 4 Oktober 2022 UU Nomor 26 Tahun 2022 34 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Badan Anggaran 29 September 2022 27 Oktober 2022 UU Nomor 28 Tahun 2022 35 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Komisi II 17 November 2022 8 Desember 2022 UU Nomor 29 Tahun 2022 36 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence) Komisi I 6 Desember 2022 3 Januari 2023 UU Nomor 2 Tahun 2023 37 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation) Komisi I 6 Desember 2022 3 Januari 2023 UU Nomor 3 Tahun 2023 38 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) Komisi III 15 Desember 2022 13 Januari 2023 UU Nomor 5 Tahun 2023 39 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Badan Legislasi 21 Maret 2023 31 Maret 2023 UU Nomor 6 Tahun 2023 40 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 7 Tahun 2023 41 RUU tentang Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 8 Tahun 2023 42 RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 9 Tahun 2023 43 RUU tentang Provinsi Jawa Barat Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 10 Tahun 2023 44 RUU tentang Provinsi Jawa Tengah Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 11 Tahun 2023 45 RUU tentang Provinsi Jawa Timur Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 12 Tahun 2023 46 RUU tentang Provinsi Maluku Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 13 Tahun 2023 47 RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah Komisi II 4 April 2023 4 Mei 2023 UU Nomor 14 Tahun 2023 48 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Badan Anggaran 12 September 2023 11 Oktober 2023 UU Nomor 18 Tahun 2023 49 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 Badan Anggaran 21 September 2023 16 Oktober 2023 UU Nomor 19 Tahun 2023 50 RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) Komisi I 21 November 2023 20 Desember 2023 UU Nomor 22 Tahun 2023 51 RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 5 Tahun 2024 52 RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 6 Tahun 2024 53 RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 7 Tahun 2024 54 RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 8 Tahun 2024 55 RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 9 Tahun 2024 56 RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 10 Tahun 2024 57 RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 11 Tahun 2024 58 RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 12 Tahun 2024 59 RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 13 Tahun 2024 60 RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 14 Tahun 2024 61 RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 15 Tahun 2024 62 RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 16 Tahun 2024 63 RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 17 Tahun 2024 64 RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 18 Tahun 2024 65 RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 19 Tahun 2024 66 RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 20 Tahun 2024 67 RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 21 Tahun 2024 68 RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 22 Tahun 2024 69 RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 23 Tahun 2024 70 RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 24 Tahun 2024 71 RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 25 Tahun 2024 72 RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 26 Tahun 2024 73 RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 27 Tahun 2024 74 RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 28 Tahun 2024 75 RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 29 Tahun 2024 76 RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 30 Tahun 2024 77 RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Komisi II 4 Juni 2024 2 Juli 2024 UU Nomor 31 Tahun 2024 78 RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 33 Tahun 2024 79 RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 34 Tahun 2024 80 RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 35 Tahun 2024 81 RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 36 Tahun 2024 82 RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 37 Tahun 2024 83 RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 38 Tahun 2024 84 RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 39 Tahun 2024 85 RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 40 Tahun 2024 86 RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 41 Tahun 2024 87 RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 42 Tahun 2024 88 RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 43 Tahun 2024 89 RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 44 Tahun 2024 90 RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 45 Tahun 2024 91 RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 46 Tahun 2024 92 RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 47 Tahun 2024 93 RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 48 Tahun 2024 94 RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 49 Tahun 2024 95 RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 50 Tahun 2024 96 RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 51 Tahun 2024 97 RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 52 Tahun 2024 98 RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 53 Tahun 2024 99 RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 54 Tahun 2024 100 RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 55 Tahun 2024 101 RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 56 Tahun 2024 102 RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 57 Tahun 2024 103 RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat Komisi II 9 Juli 2024 7 Agustus 2024 UU Nomor 58 Tahun 2024 104 RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Badan Anggaran 3 September 2024 belum diundangkan belum diundangkan 105 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Badan Anggaran 19 September 2024 belum diundangkan belum diundangkan 106 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden Badan Legislasi 19 September 2024 belum diundangkan belum diundangkan ** RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa) Komisi I    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 ** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence) Komisi I    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 ** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Accord entre le Gouvernement de la Republique D’Indonesie et le Gouvernement de la Republique Francaise relative a la Cooperation dans le Domaine de la Defence) Komisi I    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 ** RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence) Komisi I    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 ** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence) Komisi I    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 ** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja sama terkait Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters) Komisi I    Sedang proses pembicaraan tingkat 1 ** RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Komisi III    Sedang proses pembicaraan tingkat 1

Lihat pula
 Majelis Permusyawaratan Rakyat
 Dewan Perwakilan Rakyat
 Dewan Perwakilan Daerah
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024

Keterangan

 Referensi 

Kategori:Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Kategori:Program Legislasi Nasional
Kategori:Hukum di Indonesia