Kota Administratif Depok

Kota Administratif Depok adalah sebuah kota administratif yang pernah ada di Indonesia dengan induk wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelum ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, Depok merupakan sebuah kecamatan di Kawedanan Parung, Kabupaten Bogor, hingga tahun 1982. Awalnya, Depok direncanakan sebagai kawasan perumahan bagi penduduk DKI Jakarta, mengingat kepadatan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Depok tidak lagi berstatus kota administratif, melainkan berdiri sebagai kotamadya yang mandiri dan terpisah dari Kabupaten Bogor pada tanggal 27 April 1999, sehingga hari jadi Kota Depok diperingati pada tanggal 27 April setiap tahunnya.

 Sejarah 
jmpl|200px|Potret peresmian Kota Administratif Depok oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud dan pelantikan Wali Kota Administratif Depok.
Kota Administratif Depok bermula dari sebuah kecamatan di Bogor yang dinaikkan statusnya oleh pemerintah pusat menjadi kota administratif dengan menggabungkan sebagian wilayah Cimanggis dan Cibinong. Pada saat itu, pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan insfrastruktur di Kecamatan Depok, sehingga wilayah Depok bertrasformasi menjadi sebuah tatanan kota yang meningkatkan angka urbanisasi di DKI Jakarta. Pemerintah pusat mencanangkan cikal bakal Kota Depok sebagai kawasan perumahan yang tertata dengan diprakarsai oleh Perumnas. Perumnas Depok I yang saat ini bagian dari Depok Jaya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 12 Agustus 1976. Di dekade 1980-an, pemerintah memindahkan kampus utama Universitas Indonesia dari kawasan Salemba ke wilayah Beji. Pada tahun 1987, pembangunan kampus utama Universitas Indonesia mulai dibangun.

Selanjutnya, pemerintah Orde Baru membangun sarana dan prasarana umum hingga pembangunan dan pelebaran jalan raya di sekitar kawasan Depok, diantaranya Jalan Margonda Raya, Jalan Raya Sawangan, Jalan Pondok Labu, Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Raya Citayam, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Tole Iskandar, Jalan Transyogi, hingga pelebaran Jalan Raya Bogor. Beberapa jalan mengintegrasikan antar kabupaten hingga provinsi, seperti Jalan Pondok Labu dan Jalan Transyogi. Pembangunan infrastruktur tersebut berdampak terhadap pertumbuhan penduduk dan ekonomi ketika itu meningkat tajam dan mengungguli kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bogor, seperti Bojonggede, Tajurhalang, Sukaraja, Parung, Cileungsi, dan Jonggol.

Perkembangan Kecamatan Depok dari segi infrastruktur, sosial, dan perekonomjan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri dengan mengkaji peningkatan status Depok menjadi kota administratif. Peningkatan status tersebut dimaksudkan agar dapat melangsungkan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam membina wilayah dan meningkatkan laju pembangunan. Pada Maret 1982, Menteri Dalam Negeri Amirmachmud meresmikan pembentukan Kota Administratif Depok dengan memasukkan Sukmajaya yang sebelumnya merupakan sebuah desa di wilayah Jonggol. Saat itu, Depok menjadi kota administratif keempat di Jawa Barat setelah Cimahi, Tasikmalaya, dan Tangerang.

 Geografi 
Di awal pembentukan, Kota Administratif Depok hanya memiliki tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Sukmajaya, serta tujuh belas desa. Kecamatan lain yang kemudian bergabung membentuk Kota Administratif Depok, diantaranya Kecamatan Limo (sebagai pemekaran dari Kecamatan Sawangan yang saat itu masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor sebelum bergabung ke Kota Depok), Kecamatan Cinere, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan sebagian dari Kecamatan Bojonggede yang saat ini tidak termasuk ke dalam wilayah Kota Depok, melainkan bagian dari Kabupaten Bogor. Sehingga, wilayah Kota Administratif Depok terletak di antara Kabupaten Bogor di bagian barat, selatan, dan timur, sedangkan bagian utara berbatasan dengan DKI Jakarta.

 Batas wilayah 
Kota Administratif Depok berbatasan dengan:

 Pemerintahan 

 Wali Kota Administratif 

jmpl|200px|Pelantikan Wali Kota Administratif Depok pertama, Mohammad Rukasah Suradimadja, oleh Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi, 1982.
Selepas pembentukan Kota Administratif Depok, Gubernur Aang Kunaefi melantik pejabat pertama Wali Kota Administratif Depok, Mochammad Rukasah Suradimadja. Terdapat tujuh pegawai negeri sipil yang pernah menduduki jabatan Wali Kota Administratif sepanjang tahun 1982 hingga 1999. Wali Kota Administratif terakhir yang menjabat adalah Badrul Kamal sebelum ia diangkat sebagai Wali Kota Depok pertama.

 Kecamatan 
 Kecamatan Pancoran Mas
 Desa Depok
 Desa Depok Jaya
 Desa Pancoran Mas
 Desa Mampang
 Desa Rangkapan Jaya
 Desa Rangkapan Jaya Baru
 Kecamatan Beji
 Desa Beji
 Desa Kemirimuka
 Desa Pondok Cina
 Desa Tanahbaru
 Desa Kukusan
 Kecamatan Sukmajaya
 Desa Mekarjaya
 Desa Sukmajaya
 Desa Sukamaju
 Desa Cisalak
 Desa Kalibaru
 Desa Kalimulya

 Lihat pula 
 Kota Depok
 Gemeente Depok

 Daftar pustaka 



 Referensi 

Kategori:Bekas kabupaten di Indonesia
Kategori:Jawa Barat
Kategori:Kota Depok
Kategori:Sejarah Kota Depok