Pilihan pajak

Dalam teori pilihan publik, pilihan pajak (terkadang disebut juga sebagai kedaulatan pembayar pajak, pengalokasian, atau subsidiaritas fiskal) adalah keyakinan bahwa pembayar pajak individu harus memiliki kendali langsung atas bagaimana pajak mereka dibelanjakan. Para pendukungnya menerapkan teori pilihan konsumen pada keuangan publik. Mereka mengklaim pembayar pajak bereaksi positif ketika mereka diizinkan untuk mengalokasikan sebagian dari pajak mereka untuk pengeluaran yang lebih khusus.

Hubungan perpajakan antara negara dan wajib pajak
Istilah kedaulatan pajak menekankan persamaan status antara negara dan wajib pajak, bukan pandangan tradisional mengenai posisi dominan negara dalam perpajakan. Menelusuri kembali ke legitimasi negara, Viktoria Raritska menunjukkan bahwa “legitimasi negara sebagai lembaga formal dibuktikan dengan penolakan masyarakat terhadap kebebasan mereka dan kesepakatan untuk tunduk kepada pemerintah sebagai imbalan atas perlindungan hak-hak mereka yang terjamin”. Para pendukung kedaulatan pajak percaya bahwa dalam sistem perpajakan tradisional, wajib pajak menyerahkan kebebasan alaminya sebagai imbalan atas perlindungan dari negara dan penyediaan layanan publik; yang mendorong negara untuk menjadikan kepentingan umum sebagai kewajibannya untuk menjaga ketertiban sosial dan keselamatan warga negara.

Referensi

Bacaan lebih lanjut
 Baker, Russell – Taxpayers' Choice The New York Times. 1990
 Binowski, Brittany – Why Mandatory Taxes Are Bad – And How The Government Should Fix Them (But Probably Won't). Forbes. 18 June 2012
 Blinder, Alan S. – The Economics of Public Finance: Essays 1989
 Buchanan, James M. – Public Finance in Democratic Process: Fiscal Institutions and Individual Choice 1967

 Le Grand, Julian - The Other Invisible Hand: Delivering Public Services through Choice and Competition 2007

Kategori:Teori pilihan publik
Kategori:Perpajakan