Pemilihan umum Gubernur Papua Barat Daya 2024

Pemilihan Umum Gubernur Papua Barat Daya 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Papua Barat Daya 2024) adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perdana yang dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya periode 2025–2030.Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022

Pilgub Papua Barat Daya 2024 tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

Kepala daerah yang terpilih nantinya menjadi Gubernur Papua Barat Daya definitif pertama menggantikan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya yang saat ini dijabat oleh Muhammad Musa'ad.

 Syarat ambang batas pencalonan 

Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 11 partai politik mendapatkan kursi di DPR Papua Barat Daya dengan jumlah 35 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPR Papua Barat Daya, 7 kursi dari 35 kursi.

Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Provinsi Papua Barat Daya adalah 440.826 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 3 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (18,38%), Partai Demokrat (14,26%), dan PDI Perjuangan (10,49%).

Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya hasil Pemilu 2024.
Nomor urutPartai PolitikPerolehan SuaraPerolehan Kursi122.2186,43%228.2278,17%336.22210,49%463.50318,38%528.8338,35%67.9062,29%76.1481,78%818.5455,37%92.9360,85%1023.2916,74%112.2500,65%1218.5855,38%132.1160,61%1449.25214,26%1510.6453,08%1621.1076,11%173.3350,97%242900,08%Jumlah345.409100,00%35

 Calon

65px|centerCalon GubernurCalon Wakil Gubernur pus|200x200px|tepi pus|200x200px|tepi Bupati Raja Ampat(2016–2021, 2021–2025) Bupati Teluk Bintuni(2016–2021, 2021–2025)Partai Pengusung   Suara sah pemilu legislatif 2024Kursi DPR Papua Barat DayaVisi"Terwujudnya Papua Barat Daya yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Mandiri."Misi Mewujudkan Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, produktif, kreatif, dan berbudaya.
 Memastikan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolahan potensi wilayah untuk kepentingan kesejahteraan.
 Mengelola tata pemerintahan yang terbuka, bersih, dan mampu mendorong inovasi yang berbasis pada nilai nilai kearifan.
 Akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur terkoneksi antar pulau dan daerah terisolir.
 Memastikan rasa aman dan adil dalam setiap agenda investasi yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan.
 Mengembangkan dan melestarikan budaya Papua dan Nusantara sebagai bentuk kesadaran pembangunan majemuk.

Pada Selasa, 5 November 2024, KPU Papua Barat Daya membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur.ASI (6 November 2024) "KPU Batalkan Pencalonan Cagub Papua Barat Daya" Rakyat Merdeka. hal 6 Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya menjelaskan bahwa Abdul Faris Umlati selaku Bupati Raja Ampat melakukan pelanggaran karena mengganti kepala distrik di masa pencalonannya sebagai calon gubernur. Tindakan ini melanggar pasal 71 ayat 2 dan 3 UU No 10 Tahun 2016.

Dalam keterangannya, Abdul Faris menyatakan dirinya bersama partai koalisi menghormati keputusan tersebut kendati merasa tidak melakukan pelanggaran administratif. Pihaknya akan fokus pada pengajuan banding di Mahkamah Agung.

Pada Selasa, 19 November 2024, MA mengabulkan gugatan Abdul Faris Umlati mengenai pembatalan pencalonan di Pilgub PBD. Majelis hakim Mahkamah Agung meminta KPU Papua Barat Daya untuk kembali menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon gubernur Papua Barat Daya nomor urut satu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan KPU Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan keputusan pembatalan pencabutan kepesertaan calon kepala daerah yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga calon itu bisa ikut Pilkada 2024.

Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan calon Gubernur Papua Barat Daya Abdul Faris Umlati. Ia mengatakan dengan keputusan ini, pasangan calon yang sebelumnya dicabut haknya kini telah kembali menjadi peserta Pilkada Serentak 2024.

65px|center  Calon GubernurCalon Wakil Gubernur center|200x200px pus|200x200px|tepi Bupati Tambrauw(2011–2016, 2017–2022) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sorong SelatanPartai Pengusung  Suara sah pemilu legislatif 2024Kursi DPR Papua Barat DayaVisi"Terwujudnya Papua Barat Daya yang Maju, Produktif, Mandiri, dan Sejahtera."Misi Membangun kualitas manusia yang cerdas profesional dan beretika.
 Membangun fondasi kelembagaan dan struktur ekonomi daerah melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 Membangun birokrasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif di bawah panji tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dan (clean governance).
 Mengembangkan sarana dan pra sarana infrastruktur daerah dalam kerangka meningkatkan pelayanan publik.
 Menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi lestari.
 Melestarikan budaya dan memperhatikan hak hak dasar masyarakat adat Papua dan masyarakat adat nusantara lainnya di Provinsi Papua Barat Daya.
65px|center  Calon GubernurCalon Wakil Gubernur pus|200x200px|tepi pus|200x200px|tepi Bupati Asmat(2016–2021, 2021–2025) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua BaratPartai Pengusung  Suara sah pemilu legislatif 2024Kursi DPR Papua Barat DayaVisi"Masyarakat Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan."Misi Mewujudkan SDM yang berkualitas dan inovatif berbasis modal sosial.
 Mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis e-government.
 Meningkatkan ekonomi kreatif.
 Mewujudkan pembangunan konektivitas wilayah berbasis pertumbuhan ekonomi.
65px|center  Calon GubernurCalon Wakil Gubernur pus|200x200px|tepi pus|200x200px|tepi Panglima Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari(2016–2020) Kepala Suku ImmekoPartai Pengusung  Suara sah pemilu legislatif 2024Kursi DPR Papua Barat DayaVisi"Terwujudnya Papua Barat Daya yang Aman, Maju, Sejahtera, dan Mandiri."Misi Mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat.
 Mempercepat pembangunan sarana prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah dengan mengedepankan prinsip pemerataan dan pembangunan berkelanjutan.
 Membangun kualitas SDM yang cerdas, kompetitif, profesional, dan bermoral.
 Meningkatkan pelayanan kesehatan secara efisien dan efektif serta penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial.
 Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah.
 Mengoptimalisasi potensi pemanfaatan SDA secara proporsional dan berkelanjutan.
 Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya.
65px|center  Calon GubernurCalon Wakil Gubernur center|200x200px pus|200x200px|tepi Bupati Maybrat(2011–2014, 2017–2022) Kepala Bidang Pendidikan Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua BaratPartai PengusungPartai Pendukung   Suara sah pemilu legislatif 2024Kursi DPR Papua Barat DayaVisi"Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Berkolaborasi Membangun Warga Masyarakat yang Damai di Provinsi Papua Barat Daya."Misi Peningkatan dan penguatan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah secara dinamis dan akomodatif.
 Pengendalian sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkolaborasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga masyarakat berbasis kebutuhan dan sumber daya.
 Menyelaraskan kebijakan strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk penyediaan pelayanan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan pemukiman warga yang murah dan gratis secara proporsional.
 Komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dengan semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kebijakan strategis pembangunan daerah yang mengacu kepada implementasi undang-undang otsus dan kebijakan pemerintah pusat secara tertib dan bertanggung jawab.
 Mengelola dan mengendalikan stabilitas daerah (keamanan, kamtibmas, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan) dalam rangkah menjamin terselenggaranya tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, baik untuk orang asli Papua maupun lintas suku Nusantara di Provinsi Papua Barat Daya.
 Mempromosikan potensi ekonomi daerah untuk menarik minat investor dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, menciptakan kesempatan berusaha, menciptakan lapangan kerja dalam rangka kesejahteraan warga masyarakat.
 Memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan social kemasyarakatan yang kolaboratif dalam rangkah membangun harmonisasi, kerukunan, persaudaraan secara lintas sectoral dan lintas komunitas lembaga dan warga masyarakat serta pengembangan kreativitas lintas sektor bagi kaum generasi muda, perempuan dan lembaga adat dalam lingkup wilayah adat yang ada.
 Membangun, menata, dan meningkatkan infrastruktur dasar pemerintah dan fasilitas umum masyarakat dan secara bertahap membangun smart city/kota cerdas di lokasi yang representative.

Hasil rekapitulasi

 Suara berdasarkan kabupaten dan kota 
Kabupaten/Kota100x100px100x100px100x100px100x100px100x100pxSuara sahSuara tidak sahPengguna hak pilihGolputPemilih terdaftarFarisPetrusGabrielLukmanElisaNausrauJoppyeIbrahimBernardSirajudinSuara%Suara%Suara%Suara%Suara%Jumlah%Jumlah%Jumlah%Jumlah%DPTDPKJumlahSorong19.762 	33,44%	 3.913 	6,62%	 23.094 	39,07%	 4.034 	6,83%	 8.299 	14,04%	 59.102 	95,41%	 2.841 	4,59%	 61.943 	69,33%	 27.403 	30,67%	 88.541 80589.346Sorong Selatan5.863 	18,07%	 3.766 	11,61%	 16.349 	50,38%	 2.241 	6,91%	 4.231 	13,04%	 32.450 	95,67%	 1.470 	4,33%	 33.920 	92,40%	 2.789 	7,60%	 36.425 28436.709Raja Ampat12.176 	34,35%	 1.968 	5,55%	 18.125 	51,13%	 1.772 	5,00%	 1.410 	3,98%	 35.451 	98,20%	 651 	1,80%	 36.102 	79,70%	 9.198 	20,30%	 43.741 1.55945.300Tambrauw3.124 	14,38%	 7.403 	34,07%	 8.634 	39,74%	 1.214 	5,59%	 1.353 	6,23%	 21.728 	99,14%	 189 	0,86%	 21.917 	95,94%	 927 	4,06%	 22.766 7822.844Maybrat3.370 	8,91%	 3.625 	9,58%	 18.272 	48,31%	 959 	2,54%	 11.598 	30,66%	 37.824 	99,59%	 155 	0,41%	 37.979 	97,44%	 998 	2,56%	 38.927 5038.977Kota Sorong35.340 	28,87%	 8.544 	6,98%	 60.124 	49,12%	 8.528 	6,97%	 9.866 	8,06%	 122.402 	96,77%	 4.081 	3,23%	 126.483 	61,14%	 80.397 	38,86%	 205.412 1.468206.880Total79.63525,78%29.2199,46%144.59846,80%18.7486,07%36.75711,90%308.95797,05%9.3872,95%318.34472,34%121.71227,66%435.8124.244440.056

 Gugatan 
Pasangan calon nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada Kamis, 12 Desember 2024 setelah penetapan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima pada 5 Februari 2025 berdasarkan Putusan MKRI Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025.

 Penetapan pasangan calon terpilih 
Pasangan calon nomor urut 3, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya terpilih oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 6 Februari 2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya No. 10 Tahun 2025.

 Pelantikan pasangan calon terpilih 
Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya periode 2025–2030 di Istana Negara pada 20 Februari 2025 oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, bersamaan dengan 480 pasangan kepala daerah lainnya termasuk 6 kepala daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.

 Lihat pula 
 Pemilihan umum Presiden Indonesia di Papua Barat Daya 2024

 Referensi 

 Pranala luar 
 KPU Provinsi Papua Barat Daya
 JDIH KPU Provinsi Papua Barat Daya

Papua Barat Daya, 2024
2024, Gubernur
Papua Barat Daya