Unjuk rasa Covid-19 di Tiongkok

Unjuk rasa Covid-19 di Tiongkok atau dikenal juga unjuk rasa kertas putih adalah serangkaian unjuk rasa terhadap penguncian COVID-19 dimulai di Tiongkok daratan pada 15 November 2022. Unjuk rasa terjadi sebagai tanggapan atas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk mencegah penyebaran COVID-19 di negara tersebut, termasuk menerapkan kebijakan nol-COVID. Ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut telah tumbuh sejak awal pandemi, yang mengurung banyak orang di rumah tanpa bekerja, membuat mereka tidak dapat membeli kebutuhan sehari-hari dan menerapkan pembatasan yang ketat.

Demonstrasi didahului oleh unjuk rasa Jembatan Sitong Beijing pada 13 Oktober, di mana spanduk pro-demokrasi dipajang oleh individu yang tidak disebutkan namanya dan kemudian disita oleh otoritas lokal. Insiden tersebut kemudian disensor oleh media pemerintah dan menyebabkan tindakan keras yang meluas di internet Tiongkok. Unjuk rasa berskala kecil lebih lanjut terjadi pada awal November, dan kerusuhan sipil yang meluas meletus menyusul kebakaran mematikan di Ürümqi yang menewaskan sepuluh orang, tiga bulan setelah lockdown di Xinjiang. Para pengunjuk rasa di seluruh negeri sejak itu menuntut diakhirinya kebijakan nol-COVID pemerintah dan penguncian, dimana penguncian bergilir sering diberlakukan secara tiba-tiba dan tanpa peringatan.

Subyek protes telah berkembang selama kerusuhan, mulai dari ketidakpuasan dengan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKC) dan sekretaris jenderalnya Xi Jinping, hingga kondisi kerja yang tidak manusiawi yang disebabkan oleh penguncian, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uyghur di Xinjiang.Wright, Rebecca; Watson, Ivan (2022). "‘I hold China accountable’: Uyghur families demand answers over fire that triggered protests". CNN. Retrieved 3 December 2022. Banyak dari demonstrasi damai ini telah diredam melalui kekerasan polisi, dengan beberapa contoh pengunjuk rasa yang dilaporkan ditangani, dipukuli dengan batang logam, dan dihujani dengan semprotan merica sebelum ditahan.

 Latar belakang 
 Penguncian Covid-19 di Tiongkok 

Sejak awal pandemi COVID-19 di Tiongkok daratan, pemerintah Tiongkok telah menggunakan penguncian secara ekstensif untuk mengelola wabah COVID, dalam upaya menerapkan kebijakan nol-COVID. Penguncian ini dimulai dengan penguncian Wuhan pada Januari 2020, dan segera menyebar ke kota-kota lain, termasuk Shanghai dan Xinjiang. Karena penguncian ini semakin meluas, penguncian menjadi lebih lama dan semakin mengganggu, memicu meningkatnya kekhawatiran dan perbedaan pendapat. Pada April 2022, pemerintah Tiongkok memberlakukan penguncian di Shanghai, menimbulkan kemarahan di situs media sosial, seperti Sina Weibo dan WeChat; warga tidak senang dengan efek ekonomi dari penguncian, seperti kekurangan makanan dan tidak dapat bekerja. Ketidakpuasan ini diperburuk oleh laporan tentang kondisi yang buruk di rumah sakit sementara dan penegakan karantina yang ilegal dan keras. Keluhan ini sulit untuk ditekan, meskipun media sosial di Tiongkok disensor dengan ketat.

Penyebaran subvarian yang lebih menular dari varian Omicron meningkatkan keluhan publik. Saat subvarian ini menyebar, kepercayaan publik terhadap kebijakan zero-COVID pemerintah Tiongkok terkikis, yang menunjukkan bahwa strategi penguncian menjadi tidak efektif dan tidak berkelanjutan bagi ekonomi Tiongkok. Konsesi dan kebimbangan menghasilkan kurangnya kepercayaan dan dukungan lebih lanjut untuk kebijakan tersebut; pada 11 November, pemerintah Tiongkok mengumumkan pedoman baru dan terperinci tentang langkah-langkah COVID dalam upaya untuk melonggarkan kebijakan nol-COVID. Penegakan oleh pemerintah daerah sangat bervariasi: seperti Shijiazhuang untuk sementara mencabut sebagian besar pembatasan setelah pengumuman tersebut, sementara kota-kota lain melanjutkan dengan pembatasan ketat, karena takut akan konsekuensi pelonggaran penguncian. Menyusul peluncuran pedoman baru, wabah COVID-19 masih terjadi di beberapa wilayah di Tiongkok.

 Gerakan Demokrasi Tiongkok 

Aturan satu partai Partai Komunis Tiongkok (PKT) di Tiongkok telah menghasilkan berbagai gerakan politik untuk demokrasi. Meningkatnya ketidakpuasan atas tanggapan pemerintah Tiongkok terhadap COVID-19 telah memicu diskusi tentang kebebasan dan demokrasi di Tiongkok dan menyerukan pengunduran diri Xi Jinping.

 Pendahuluan: Unjuk rasa Jembatan Sitong 
Pada 13 Oktober 2022, menjelang Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Tiongkok, seorang pria menggantungkan dua spanduk anti-penguncian dan pro-demokrasi di tembok pembatas  di Beijing. Spanduk dengan cepat dibongkar oleh polisi setempat, dan penyebutannya disensor dari internet Tiongkok. Meskipun demikian, berita tersebut tersebar luas di kalangan masyarakat Tiongkok. Itu kemudian mengilhami tujuan utama dari unjuk rasa yang akan datang. Pada 26 November, slogan-slogan spanduk tersebut telah digaungkan kembali oleh pengunjuk rasa nasional.

 Aksi unjuk rasa 
 Guangzhou 
Ketika penguncian kembali diberlakukan di Guangzhou sejak 5 November, penduduk distrik Haizhu berbaris di jalan-jalan pada malam hari, menerobos penghalang logam dan menuntut diakhirinya penguncian. Distrik Haizhu adalah rumah bagi banyak pekerja migran dari luar provinsi, yang tidak dapat menemukan pekerjaan dan tidak dapat memperoleh pendapatan yang berkelanjutan selama penguncian. Dalam video yang disebarkan secara online, warga juga mengkritik antrean selama satu jam untuk tes COVID, ketidakmampuan untuk membeli produk segar dan terjangkau, dan kurangnya dukungan pemerintah daerah.

 Zhengzhou 
Di Zhengzhou, pekerja di pabrik Foxconn bentrok dengan aparat keamanan dan polisi pada 23 November karena gaji yang rendah dan pembatasan COVID yang serampangan. Pekerja mengartikulasikan tuntutan mereka dalam video yang tersebar di media sosial Tiongkok, mengklaim bahwa Foxconn gagal memberikan bonus dan paket gaji yang dijanjikan. Menurut seorang pekerja, karyawan baru diberitahu oleh Foxconn bahwa mereka akan menerima bonus pada bulan Maret dan Mei 2023, lama setelah Tahun Baru Imlek, saat uang paling dibutuhkan. Para pengunjuk rasa juga menuduh Foxconn mengabaikan pemisahan pekerja yang dites positif dari yang lain, sambil mencegah mereka meninggalkan wilayah pabrik karena tindakan karantina. Dalam video yang beredar, tampak pihak keamanan memukuli pekerja dengan pentungan dan batang logam, sementara pekerja melemparkan benda ke belakang dan menjungkirbalikkan kendaraan polisi.

Beberapa minggu sebelumnya, pabrik melarang pekerja untuk pergi, sebagai bagian dari kebijakan nasional yang menuntut nol-COVID sambil juga berusaha menjaga pabrik tetap buka dan ekonomi berjalan. Berbagai video tersebar memperlihatkan para pekerja meninggalkan kota dengan berjalan kaki untuk kembali ke rumah yang bertentangan dengan tindakan penguncian.

Menanggapi protes tersebut, Foxconn menawarkan 10.000 yuan (sekitar USD 1.400) kepada pekerja yang setuju untuk berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan pabrik.

 Ürümqi 

Pada 24 November 2022, kebakaran di sebuah gedung di Ürümqi menewaskan 10 orang dan melukai 9 lainnya di area perumahan yang dikunci. Wilayah Xinjiang sudah dikunci ketat selama tiga bulan pada saat itu. Selama itu, video dan gambar yang beredar di media sosial Tiongkok menunjukkan orang tidak dapat membeli kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan. Orang-orang menuduh langkah-langkah penguncian di sekitar gedung yang terbakar mencegah petugas pemadam kebakaran mencapai gedung tepat waktu, sementara yang lain menyatakan kemarahan atas tanggapan pemerintah, yang seolah menjadi korban menyalahkan mereka yang berhasil lolos dari kobaran api. Pada tanggal 25 November, orang-orang di Ürümqi berbaris di jalan sebagai protes, menuntut diakhirinya tindakan penguncian yang ketat.

 Reaksi nasional 
alt=Students at Southwest Jiaotong University, Chengdu, holding a candlelight vigil for victims of the fire. The candles are arranged in a heart shape. The faces of students are blurred to protect anonymity.|thumb|Mahasiswa di Universitas Jiaotong Barat Daya, Chengdu, mengadakan nyala lilin untuk para korban kebakaran

Pada hari-hari berikutnya, unjuk rasa dan tugu peringatan solidaritas untuk para korban kebakaran muncul di kota-kota besar seperti Nanjing, Beijing, dan Shanghai.

Unjuk rasa terbesar terjadi di Shanghai, saat mahasiswa berkumpul di Jalan Ürümqi mengacu pada kota tempat kebakaran terjadi. Video menunjukkan nyanyian secara terbuka mengkritik pemerintahan sekretaris jenderal PKC Xi Jinping, dengan ratusan meneriakkan "Mundur, Xi Jinping! Mundur, Partai Komunis!" Video yang beredar di media sosial juga menunjukkan kerumunan menghadapi polisi meneriakkan slogan-slogan seperti "melayani rakyat", "kami ingin kebebasan" dan "kami tidak ingin Kode Kesehatan". Beberapa orang menyanyikan lagu kebangsaan, "Barisan Para Sukarelawan", selama unjuk rasa. Pada dini hari, polisi tiba-tiba mengepung massa dan menangkap beberapa orang.


Di Nanjing, mahasiswa di Universitas Komunikasi China, Nanjing, berkumpul untuk mengadakan nyala lilin bagi para korban kebakaran dengan menggunakan senter telepon sebagai pengganti lilin dan mengangkat selembar kertas kosong sehubungan dengan penyensoran seputar acara tersebut. Seorang pria tak dikenal naik ke atas panggung untuk menegur massa yang memprotes, mengatakan bahwa "suatu hari Anda akan membayar semua yang Anda lakukan hari ini", dengan siswa menjawab bahwa "negara juga harus membayar harga untuk apa yang telah dilakukannya".

Pada tanggal 27 November, mahasiswa mengadakan peringatan di Universitas Tsinghua di Beijing, ikut serta pada demonstrasi mahasiswa yang berlangsung di lebih dari 50 kampus di seluruh Tiongkok. Mereka meneriakkan "kebebasan akan menang" dan menyanyikan "The Internationale". Seorang guru melewati kerumunan para siswa, mencoba untuk menghalangi kerumunan dan berkata, "Anda sudah kelewatan!" Seorang mahasiswi dari Universitas Tsinghua mengangkat kertas kosong dan meneriakkan slogan-slogan sambil menangis, "Jika karena kami takut ditangkap, kami tidak akan berbicara, saya yakin orang-orang akan kecewa pada kami. Sebagai mahasiswi Tsinghua, saya akan menyesali ini seumur hidup!" Beberapa pengunjuk rasa berkumpul di dekat Sungai Liangma, juga menyanyikan "The Internationale" dan "March of the Volunteers". Seseorang berkomentar "jangan lupakan mereka yang tewas dalam kecelakaan bus Guizhou... jangan lupakan kebebasan", mengacu pada bencana September di mana sebuah bus yang membawa penduduk setempat ke pusat karantina COVID-19 jatuh, menewaskan 27 orang. Yang lainnya di Beijing meneriakkan slogan-slogan yang menggemakan spanduk unjuk rasa Jembatan Sitong Beijing, seperti "Singkirkan diktator-pengkhianat Xi Jinping!"

Di Chengdu, massa meneriakkan "Kami tidak menginginkan penguasa seumur hidup. Kami tidak menginginkan kaisar". Di Wuhan, barikade dan tenda pengujian COVID dibalikkan.

 Reaksi di luar negeri 

Sebuah acara yang dihadiri sekitar 80 hingga 100 orang diadakan di Liberty Square di Taipei, Taiwan, sebagai bentuk solidaritas dengan unjuk rasa di Tiongkok. Pembicara termasuk Wang Dan dan Zhou Fengsuo, aktivis yang berpartisipasi dalam unjuk rasa Lapangan Tiananmen 1989.

Di Universitas Hong Kong, dua mahasiswa dari Tiongkok daratan membagikan selebaran yang berkaitan dengan kebakaran Ürümqi, mendorong keamanan kampus untuk meminta bantuan polisi, tetapi akhirnya tidak ada penangkapan yang dilakukan. Juga di kampus universitas, sekelompok mahasiswa mengangkat kertas kosong sebagai bentuk solidaritas dengan pengunjuk rasa di daratan.

Unjuk rasa dan aksi berjaga juga terjadi di kota-kota lain, termasuk Tokyo, London, Brisbane, Paris, dan Amsterdam.

 Chongqing 
Di Chongqing, seorang pria dalam sebuah video tampak memberikan pidato di kompleks perumahannya, dengan lantang menyatakan "Beri saya kebebasan, atau berikan saya kematian!" yang disambut sorak sorai dan tepuk tangan penonton. Ketika penegak hukum berusaha untuk menangkapnya, massa melawan polisi dan menariknya pergi, meskipun pada akhirnya dia tetap tertangkap. Pria itu dijuluki netizen sebagai "pahlawan Chongqing". Kutipan dari videonya beredar luas meskipun ada sensor, seperti "hanya ada satu penyakit di dunia dan itu adalah miskin dan tidak memiliki kebebasan [...] kita sekarang memiliki keduanya".

 Lanzhou 
Pada 26 November, sebuah video memperlihatkan pengunjuk rasa di Lanzhou yang menghancurkan tenda dan bilik untuk pengujian COVID-19. Para pengunjuk rasa menuduh bahwa mereka dikurung meskipun tidak ada kasus positif di daerah tersebut.

Sebelumnya pada bulan November, sebuah kasus di Lanzhou telah beredar di media sosial di mana seorang anak laki-laki berusia 3 tahun meninggal sebelum dia dapat dibawa ke rumah sakit tepat waktu karena tindakan penguncian, yang memicu reaksi dan kemarahan secara online.

 Shanghai 
Sejak 23 November 2022, pengunjuk rasa telah melakukan unjuk rasa di Shanghai menentang kebijakan nol-COVID pemerintah, dan juga menyerukan pengunduran diri Xi Jinping. Polisi menggunakan semprotan merica untuk membubarkan pengunjuk rasa, menutup jalan dan melakukan penangkapan. Sebuah foto memperlihatkan polisi mencopot rambu jalan menuju Jalan Urumqi, tempat sebagian besar unjuk rasa terjadi.

Pada 27 November, jurnalis BBC News Edward Lawrence diserang oleh polisi Shanghai dan ditahan selama beberapa jam. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan Lawrence diseret ke tanah dengan borgol. Otoritas yang menanggapi menyatakan bahwa mereka melakukannya "untuk kebaikannya sendiri" sehingga dia tidak tertular COVID-19 dari kerumunan.

 Beijing 
Setidaknya 1000 orang berkumpul di sepanjang jalan lingkar ketiga Beijing pada 27 November untuk memprotes pembatasan COVID.

 Wuhan 
Ratusan orang melakukan protes di Wuhan pada 27 November, dengan banyak penghalang yang menghancurkan yang mengelilingi komunitas yang terkunci, sementara beberapa menuntut Xi untuk mengundurkan diri.

 Sensor dan resistensi online 

Siaran Piala Dunia FIFA 2022 di Tiongkok menunjukkan adegan penonton di Qatar tanpa batasan COVID-19, meskipun penyiar negara Tiongkok, CCTV, memotong gambar jarak dekat dari penonton tanpa masker dan menggantinya dengan gambar pemain, ofisial, atau venue. Pada 22 November, sebuah unggahan media sosial berjudul "Sepuluh Pertanyaan" menjadi viral di WeChat, menanyakan pertanyaan retorika apakah Qatar "berada di planet lain" karena memiliki tindakan pengendalian COVID-19 yang minimal. Artikel tersebut segera diturunkan, tetapi sebelumnya arsip dapat diperoleh di luar internet Tiongkok.

Sensor internet menyensor gambar dan video yang beredar di media sosial, tetapi kemudian mulai beredar di Twitter, yang telah diblokir oleh Tembok Api Besar di Tiongkok. Warga Tiongkok juga menyebarkan video dan informasi tentang unjuk rasa di media sosial Tiongkok, seringkali menghindari sensor dengan cara yang kreatif. Untuk menghindari penyensoran, pengunjuk rasa menggunakan kertas kosong, grafiti, dan bahkan persamaan matematika untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka. Kata-kata yang tidak berbahaya diulang berkali-kali untuk membentuk kalimat untuk mengungkapkan ketidaksenangan, seperti "baik baik baik baik baik baik baik baik". Pada demonstrasi di Universitas Tsinghua tanggal 27 November, persamaan Friedmann, ekspresi kosmologis yang memperkirakan tingkat perluasan alam semesta, digunakan untuk mengimplikasikan keniscayaan negara "terbuka" seperti halnya kosmos. Sore itu, pengunjuk rasa di dekat Jembatan Liangma mulai meneriakkan kalimat ironisnya, "Saya ingin melakukan tes COVID! Saya ingin memindai kode kesehatan saya!", mendorong pengguna Weibo untuk menggunakan frasa serupa untuk menghindari penyensoran. Klip video pidato Xi Jinping sendiri juga digunakan sebagai unjuk rasa, dengan orang-orang mengutip pernyataannya "sekarang rakyat Tiongkok terorganisir dan tidak bisa dianggap enteng" untuk menghindari penyensoran dan mengungkapkan ketidakpuasan. Pada 28 November, postingan yang berisi kertas kosong, kalimat yang tidak berbahaya, dan persamaan Friedmann juga telah dihapus.

 Reaksi 
 Tiongkok 
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, mengatakan pada konferensi pers reguler pada 28 November bahwa "Di media sosial ada kekuatan dengan motif tersembunyi yang menghubungkan kebakaran ini dengan respons lokal terhadap COVID-19", dan "Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok dan dukungan rakyat Tiongkok, perjuangan kita melawan COVID-19 akan berhasil". Mengenai kasus penyerangan dan penahanan singkat terhadap wartawan BBC News Edward Lawrence di Shanghai, dia menyatakan bahwa dia sadar situasi, tetapi mengklaim itu disebabkan oleh kegagalan Lawrence untuk mengidentifikasi dirinya dengan benar.

Pemerintah Tiongkok telah mengisyaratkan rencana untuk melonggarkan pembatasan. Pada 30 November, wakil perdana menteri Sun Chunlan mengumumkan bahwa pengendalian pandemi sedang memasuki "tahap dan misi baru", menambahkan bahwa varian Omicron kurang ganas dan perbaikan metode pengendalian sedang dilakukan. Sun berkata bahwa pemerintah daerah harus "menanggapi dan menyelesaikan tuntutan wajar dari massa".

Pada tanggal 1 Desember, Xi berkomentar kepada presiden Dewan Eropa Charles Michel bahwa dia yakin para mahasiswa yang frustrasi oleh tindakan ketat COVID yang berkepanjangan berada di balik unjuk rasa tersebut.

 Hong Kong 
Menteri Keamanan Hong Kong, Chris Tang, mengklaim bahwa para demonstran dalam solidaritas dengan unjuk rasa daratan berusaha untuk "menghasut (orang lain) untuk menargetkan otoritas pusat", dan bahwa kegiatan yang diadakan "tidak acak" dan "sangat terorganisir", sementara juga mengklaim bahwa beberapa orang yang "aktif dalam kekerasan berpakaian hitam pada tahun 2019" juga ambil bagian dalam peristiwa tersebut.

 Internasional 
 Negara 
 Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menyatakan dukungannya untuk kebebasan berbicara di Tiongkok.

 Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier meminta otoritas Tiongkok untuk "menghormati" kebebasan pengunjuk rasa dan bahwa dia "memahami mengapa orang ingin menyuarakan ketidaksabaran dan keluhan mereka". Dia berkata bahwa dia berharap pihak berwenang Tiongkok akan menghormati hak para pengunjuk rasa atas kebebasan berekspresi dan kebebasan berdemonstrasi, dan bahwa unjuk rasa akan tetap damai. Juru bicara pemerintah Jerman Steffen Hebestreit menyarankan bahwa pemerintah Tiongkok harus menangani kebijakan penguncian COVID yang ketat dengan memberikan vaksin mRNA buatan Barat, yang Jerman dan Eropa memiliki "pengalaman yang sangat baik" dan telah memungkinkan sebagian besar negara untuk melonggarkan pembatasan COVID.

 Dewan Urusan Daratan Republik Tiongkok (Taiwan) meminta RRT untuk memperlakukan pengunjuk rasa secara damai dan rasional, dan secara bertahap melonggarkan pembatasan COVID. Partai Progresif Demokrat meminta pemerintah untuk aktif mendengarkan dan menanggapi tuntutan rakyat.

 Menanggapi penangkapan jurnalis BBC Edward Lawrence, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak menggambarkannya sebagai "mengejutkan dan tidak dapat diterima" dan bahwa Tiongkok bergerak menuju "otoritarianisme yang lebih besar". Menteri Luar Negeri James Cleverly menyebut insiden itu "sangat mengganggu" dan "jelas" bahwa rakyat Tiongkok "sangat tidak senang" dengan pembatasan COVID. Sekretaris Bisnis Grant Shapps mengatakan bahwa "sama sekali tidak ada alasan apapun" bagi jurnalis yang meliput unjuk rasa untuk diserang oleh polisi.

 Pemerintahan Joe Biden, melalui juru bicara Dewan Keamanan Nasional Jhon Kirby, menyuarakan dukungan untuk unjuk rasa tersebut, dan bahwa Presiden Biden sedang diberi pengarahan tentang situasi tersebut. Kedutaan Besar AS di Beijing mengatakan bahwa Duta Besar R. Nicholas Burns telah menyampaikan kekhawatiran secara langsung kepada pejabat senior Tiongkok. Kedutaan mendorong warga Amerika untuk menyimpan persediaan air, makanan, dan obat-obatan selama 14 hari untuk rumah tangga mereka. Banyak politisi Republik mengkritik tanggapan pemerintahan Biden sebagai "lemah" dan "menyedihkan", dan gagal untuk "melawan PKC dan berdiri dalam solidaritas dengan rakyat Tiongkok". Menurut Politico dan The New York Times, tanggapan yang lebih kuat dari pemerintahan Biden akan memberi pemerintah Tiongkok lebih banyak alasan untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan pengunjuk rasa dengan menuduh keterlibatan asing dalam unjuk rasa. Pada 1 Desember, Kepala Penasihat Medis Presiden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan bahwa penguncian di Tiongkok "kejam" dan tidak memiliki tujuan kesehatan masyarakat yang dapat dibenarkan. Dia menambahkan bahwa Tiongkok seharusnya berfokus pada peningkatan tingkat vaksinasi yang buruk di kalangan penduduk lanjut usia.

 Organisasi 
 Seorang juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan bahwa Uni Eropa mengikuti unjuk rasa dengan cermat tanpa komentar tambahan.

 Jeremy Laurence, juru bicara Kantor Hak Asasi Manusia PBB, meminta pihak berwenang Tiongkok untuk menghormati hak unjuk rasa damai dan pengunjuk rasa tidak boleh ditangkap karena menggunakan hak itu.

 Referensi 

Kategori:Unjuk rasa di Tiongkok
Kategori:Covid-19 di Tiongkok