Status hak cipta karya pemerintah federal Amerika Serikat

Sebuah Karya Pemerintah Amerika Serikat, sebagaimana yang didefinisikan oleh Undang-undang hak cipta Amerika Serikat, adalah "sebuah karya yang dibuat oleh seorang pejabat atau aparatur" dari pemerintah federal "sebagai bagian dari tugas resmi aparatur tersebut".  "A 'work of the United States Government' is a work prepared by an officer or employee of the United States Government as part of that person's official duties."  Secara umum, dalam pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta,  "Subject matter of copyright: United States Government works" karya-karya tersebut tidak berhak atas perlindungan hak cipta domestik berdasarkan hukum Amerika Serikat dan oleh karenanya berada dalam domain publik.

Undang-undang ini hanya berlaku bagi hak cipta domestik Amerika Serikat karena hal tersebut merupakan ruang lingkup hukum federal Amerika. Pemerintah Amerika Serikat menegaskan bahwa negara masih dapat memegang hak cipta atas karya-karya tersebut di negara lain. House Report No. 94-1476, hlm. 59 ("Larangan perlindungan hak cipta bagi karya-karya Pemerintah Amerika Serikat tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi perlindungan karya-karya tersebut di luar negeri. Karya-karya sebagian besar Pemerintah negara lain memiliki hak cipta. Tidak ada pertimbangan kebijakan yang sah untuk menolak perlindungan hak cipta tersebut terhadap karya Pemerintah Amerika Serikat di luar negeri, atau untuk menghalangi Pemerintah membuat lisensi terhadap penggunaan karya-karya tersebut di luar negeri.").

Publikasi selain dari karya yang dilindungi oleh pemerintah Amerika Serikat, tidak menempatkan karya tersebut dalam domain publik. Sebagai contoh, publikasi pemerintah yang terdiri dari karya-karya berhak cipta yang dibuat oleh kontraktor atau pihak yang ditunjuk, materi berhak cipta yang diberikan kepada Pemerintah Amerika Serikat atau informasi berhak cipta dari sumber-sumber lain. Selanjutnya, status hak cipta atas karya pemerintah subnasional Amerika Serikat, diatur oleh undang-undangnya sendiri.

 Sejarah 
Undang-undang Federal pertama mengenai hak cipta dalam publikasi pemerintah adalah, Undang-undang Percetakan yang diberlakukan pada tahun 1895. Pernyataan bahwa salinan "Publikasi Pemerintah" tidak dapat dilindungi hak cipta, diatur dalam pasal 52 dari Undang-undang tersebut.

Sebelum tahun 1895, tidak ada keputusan pengadilan yang dapat mempertimbangkan klaim hak cipta atas nama Pemerintah itu sendiri. Namun, pengadilan telah mempertimbangkan bahwa hak cipta dapat dinyatakan dalam teks undang-undang, keputusan pengadilan, kebijakan pemerintah dan lain-lain serta menyimpulkan bahwa materi tersebut tidak tunduk pada hak cipta sebagai persoalan kebijakan publik. Namun materi lain yang dipersiapkan oleh para aparatur dan pejabat Pemerintah Negara Bagian, terutama catatan kepala, silabus, anotasi dan lain-lain yang dibuat oleh reporter pengadilan, memiliki hak cipta atas nama Negara.

Undang-Undang Hak Cipta tahun 1909 adalah undang-undang hak cipta pertama yang membahas tentang publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Pasal 7 Undang-Undang (kelak dikodifikasikan sebagai Pasal 8 dari Judul 17 Kode Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa "Tidak ada hak cipta yang berlaku * * * dalam setiap publikasi dari Pemerintah Amerika Serikat atau setiap percetakan ulang apa pun, secara keseluruhan atau sebagian, daripadanya: * * * ."

 Hak Cipta atas karya Pemerintah sebelum 1895 
Sebelum adanya Undang-Undang Percetakan tahun 1895, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak cipta atas karya-karya pemerintah Amerika Serikat. Keputusan pengadilan telah menetapkan bahwa seorang aparatur Pemerintah Federal tidak berhak menuntut hak cipta atas karya yang telah dibuat olehnya untuk Pemerintah. Keputusan lain menyatakan bahwa individu tidak dapat memiliki hak cipta dalam buku yang terdiri dari teks keputusan-keputusan pengadilan Federal atau Negara Bagian, statuta, aturan prosedur peradilan dan lain-lain yakni, maklumat dan keputusan pemerintah. Hak cipta ditolak atas dasar kebijakan publik: materi seperti undang-undang dan peraturan serta keputusan pemerintah harus tersedia secara bebas untuk publik dan diumumkan seluas mungkin, karenanya tidak ada pembatasan terhadap reproduksi dan penyebaran dokumen-dokumen tersebut.

Sementara Hak Cipta telah ditolak dalam teks keputusan-keputusan pengadilan, materi yang ditambahkan oleh reporter pengadilan sendiri, seperti catatan awal, silabus, anotasi, indeks dan lain-lain, dianggap memiliki hak ciptanya sendiri, meskipun ia dipekerjakan oleh pemerintah untuk menghapus dan menyusun putusan-putusan pengadilan. Kasus-kasus ini dapat dikatakan telah menetapkan prinsip bahwa materi yang dibuat oleh aparatur pemerintah di luar lingkup aturan kebijakan publik, memiliki hak cipta; dan bahwa aparatur yang membuat materi tersebut sendiri, dapat memperoleh hak cipta di dalamnya.

Tampaknya tidak ada keputusan pengadilan sebelum tahun 1895 yang secara langsung menjawab pertanyaan apakah Pemerintah Amerika Serikat dapat memperoleh atau memegang hak cipta atas materi yang tidak termasuk dalam aturan kebijakan publik. Tapi pertanyaan tersebut timbul terkait dengan Pemerintah Negara Bagian. Pada abad ke-19, banyak pencetakan publik untuk Negara, dilakukan di bawah kontrak oleh penerbit swasta. Penerbit tidak akan menanggung beban biaya pencetakan dan penerbitan, kecuali penerbit dapat diberikan hak eksklusif. Sejumlah Negara Bagian memberlakukan undang-undang yang mengatur bahwa reporter pengadilan atau aparatur Negara Bagian lainnya yang menyiapkan materi berhak cipta dalam kapasitas resminya, harus mengamankan hak cipta perwalian untuk atau atas nama Negara, agar memungkinkan Negara memberikan hak eksklusif kepada penerbit. Hak cipta bagi kepentingan Negara tersebut, dipertahankan oleh pengadilan.

Juga dapat dicatat atas dua kasus sebelum tahun 1895 yang berhubungan dengan pertanyaan tentang hak masing-masing penulis (atau penerusnya) dalam materi yang dibuat untuk, atau diperoleh oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam kasus Heine v. Appleton, seorang seniman dianggap tidak memiliki hak untuk mengamankan hak cipta atas gambar-gambar yang dibuat olehnya sebagai anggota ekspedisi Komodor Perry, karena gambar-gambar tersebut milik Pemerintah. Kemudian dalam kasus Folsom v. Marsh, ketika kumpulan surat dan tulisan-tulisan pribadi George Washington telah diterbitkan dan dilindungi hak cipta oleh penerusnya, pembelian naskah oleh Pemerintah Amerika Serikat dianggap tidak memengaruhi hak cipta. Tuduhan tergugat bahwa kepemilikan pemerintah atas manuskrip yang dapat diterbitkan oleh siapa pun, ditolak.

 Undang-undang Percetakan tahun 1895 
Undang-undang Percetakan tahun 1895, dimaksudkan agar pencetakan, penjilidan dan pendistribusian dokumen Pemerintah, secara terpusat di Kantor Percetakan Pemerintah yang memuat larangan pertama tentang hak cipta, dalam publikasi yang dilakukan oleh Pemerintah. Bagian 52 dari Undang-undang tersebut mengatur penjualan yang dilakukan oleh Percetakan Umum tentang "duplikasi pelat stereotip atau elektrotipe dari setiap publikasi Pemerintah yang tercetak," dengan ketentuan, "bahwa tidak ada publikasi yang dicetak ulang dari pelat stereotip atau elektrotipe tersebut dan tidak ada publikasi Pemerintah lainnya yang berhak cipta."

Ketentuan dalam Undang-Undang Percetakan mengenai hak cipta karya Pemerintah, kemungkinan sebagai hasil dari "Richardson Affair," yang terkait dengan upaya yang dilakukan pada akhir 1890-an oleh Perwakilan dari James D. Richardson (1843–1914) untuk secara pribadi memberikan hak cipta terhadap satu set pernyataan Presiden yang diterbitkan oleh Pemerintah.

 Undang-undang Hak Cipta tahun 1909 
Bagian 7 dari Undang-Undang Hak Cipta tahun 1909 (kemudian dikodifikasikan sebagai Bagian 8 dari judul 17 Kode Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa "Tidak ada hak cipta yang akan ada ... dalam publikasi apa pun dari Pemerintah Amerika Serikat, atau cetak ulang apa pun, secara keseluruhan maupun sebagian, daripadanya: . . . ." Bagian 7 juga memuat klausul yang disebut dengan saving clause, yang menyatakan bahwa "Penerbitan atau publikasi ulang oleh Pemerintah, baik secara terpisah maupun dalam dokumen publik, dari materi apa pun yang mengandung hak cipta, tidak boleh dianggap menyebabkan pengurangan atau pembatalan hak cipta atau untuk mengizinkan pemakaian atau penggunaan materi hak cipta tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta." Laporan komite tentang RUU yang menjadi UU tahun 1909 menjelaskan bahwa klausul saving clause dimasukkan ... karena alasan bahwa Pemerintah sering kali berkeinginan untuk menggunakan materi berhak cipta dalam publikasinya, dengan persetujuan pemilik hak cipta dan hingga saat itu dianggap perlu untuk mengeluarkan aturan khusus setiap kali hal tersebut dilakukan, dengan ketentuan bahwa penggunaan materi tersebut oleh Pemerintah, tidak dapat dianggap memberikan hak kepada siapa pun untuk menggunakan kembali materi yang memiliki hak cipta tersebut, yang dapat ditemukan dalam setiap publikasi Pemerintah."

 Undang-undang Hak Cipta tahun 1976 
Bagian dari Undang-undang Hak Cipta yang sekarang mengatur pekerjaan Pemerintah AS diberlakukan pada tahun 1976 sebagai bagian dari Undang-undang Hak Cipta tahun 1976. Laporan DPR untuk undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa "premis dasar pasal 105 RUU tersebut sama" dengan pasal 8 pada "Judul 17 Kode Amerika Serikat" sebelumnya.

 Karya turunan yang sebagian besar terdiri dari karya Pemerintah 
Bagian 403 Undang-Undang 1976 memperkenalkan ketentuan baru tentang dokumen yang sebagian besar terdiri dari satu atau lebih pekerjaan Pemerintah. Pada dasarnya, karya tersebut akan ditolak perlindungan hak ciptanya kecuali jika terdapat "Pemberitahuan Hak Cipta" yang diperlukan disertakan dalam pernyataan yang secara khusus mengidentifikasi bagian-bagian dari karya tersebut yang bukan merupakan karya Pemerintah Amerika Serikat, dan oleh karenanya hal tersebut tunduk pada perlindungan hak cipta. Menurut Laporan Dewan, ketentuan tersebut ditujukan;
Ditujukan pada praktik penerbitan yang telah menjadi objek kritik yang cukup besar, meskipun secara teknis dibenarkan di bawah undang-undang tersebut. Dalam kasus ketika sebuah karya Pemerintah diterbitkan atau dipublikasikan ulang secara komersial, sering kali menjadi praktik untuk menambahkan beberapa "masalah baru" dalam bentuk pendahuluan, pengeditan, ilustrasi dan lain-lain, serta untuk menyertakan "Pemberitahuan Hak Cipta" atas nama penerbit komersial. Hal tersebut sama sekali tidak menunjukkan kepada publik bahwa sebagian besar karya tersebut tidak memiliki hak cipta dan oleh karenanya bebas untuk digunakan.  Historical and Revision Notes to 17 U.S.C. 403

"Untuk membuat pemberitahuan tersebut bermakna daripada memberikan pengertian yang keliru," pasal 403 dari Undang-Undang 1976 mensyaratkan bahwa, ketika salinannya terdiri dari "'terutama dari satu atau lebih karya Pemerintah Amerika Serikat,' Pemberitahuan Hak Cipta (bila ada) mengidentifikasi bagian-bagian dari karya yang menuntut hak cipta. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan dianggap sebagai kelalaian pemberitahuan," yang mengakibatkan, tidak adanya penerapan beberapa pengecualian atas hilangnya perlindungan hak cipta.§ 403 Pub. L. 94-553 (Oct. 19, 1976) 

 Karya turunan setelah Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi Bern tahun 1988 
Undang-Undang Pelaksanaan Konvensi Bern 1988 mengubah undang-undang dan merevisi Bagian 403, untuk menjadikan penggunaan secara opsional tentang "Pemberitahuan Hak Cipta" terhadap salinan karya yang diterbitkan pada 1 Maret 1989 dan setelahnya. Setelah mengadopsi undang-undang tersebut, "Pemberitahuan Hak Cipta" tidak lagi diperlukan untuk mengamankan perlindungan hak cipta. Bagaimanapun juga, menyertakan pemberitahuan dengan terus memberikan manfaat tertentu, terutama dalam penolakan klaim terdakwa atas pelanggaran yang tidak bersalah, ketika pertanyaan tentang pemberitahuan yang tepat dapat menjadi faktor dalam menilai kerugian dalam tindakan pelanggaran. Di bawah Bagian 403 yang direvisi, manfaat ini ditolak untuk karya yang sebagian besar terdiri dari karya Pemerintah Amerika Serikat, "kecuali Pemberitahuan Hak Cipta disertakan pada salinan atau rekaman suara yang diterbitkan oleh pihak tergugat dalam gugatan pelanggaran hak cipta, yang memiliki akses, termasuk pernyataan yang mengidentifikasi, baik secara afirmatif maupun negatif, bagian dari salinan atau rekaman suara yang mewujudkan karya atau karya apa pun yang dilindungi di bawah judul ini."

 Limitasi 
 Pekerjaan yang dibuat oleh kontraktor 
Kepemilikan hak cipta tergantung pada ketentuan kontrak dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Syarat dan ketentuan kontrak bervariasi antar agensi. Kontrak untuk NASA dan Militer mungkin berbeda secara signifikan antara kontrak dengan agen sipil.

Badan sipil dan NASA dipandu oleh Federal Acquisition Regulations (FAR), yakni sebuah Badan Federal yang mengatur tentang proses pengadaan di Amerika Serikat. Terdapat beberapa ketentuan FAR yang dapat memengaruhi kepemilikan hak cipta. Pada ketentuan FAR Subbagian 27.4—Hak dalam Data dan Hak Cipta, memberikan panduan hak cipta untuk lembaga sipil dan NASA. Selain itu, beberapa agensi mungkin memiliki Lampiran FAR sendiri yang mereka taati.

Berdasarkan klausul hak data umum FAR (FAR 52.227-14), pemerintah memiliki hak yang tidak terbatas dalam semua data yang dibuat untuk pertama kali dalam pelaksanaan atau diselesaikan berdasarkan kontrak, kecuali jika kontraktor menyatakan klaim atas hak cipta atau kontrak tersebut memberikan pernyataan sebaliknya. Kecuali ditentukan lain oleh Lampiran Agensi FAR, kontraktor dapat mengajukan klaim atas hak cipta dalam artikel ilmiah dan teknis berdasarkan atau berisi data yang dibuat pertama kali dalam pelaksanaan kontrak dan diterbitkan dalam jurnal akademik, teknis atau profesional, publikasi untuk prosiding dalam simposium atau sejenisnya. Izin tertulis yang tegas dari Pejabat Pembuat Kontrak diperlukan sebelum kontraktor dapat menegaskan atau memberlakukan hak cipta dalam semua karya lain yang dibuat pertama kali dalam pelaksanaan kontrak. Namun, persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen tidak lagi diperlukan untuk menegaskan klaim atas hak cipta, jika kontrak tersebut menyertakan Alternatif IV dari klausul. Bilamana kontraktor menyatakan klaim hak cipta dalam karya selain dari perangkat lunak komputer, pemerintah dan pihak lain yang bertindak atas namanya, diberikan lisensi untuk mereproduksi, membuat karya turunan, mendistribusikan, menyelenggarakan dan menampilkan karya berhak cipta. Untuk perangkat lunak komputer yang diproduksi di bawah kontrak FAR, ruang lingkup lisensi pemerintah tidak termasuk hak untuk mendistribusikan kepada publik,  tetapi bagi "perangkat lunak yang dibuat untuk siap pakai", pemerintah biasanya tidak memperoleh lisensi yang lebih baik daripada pelanggan lainnya.

 Pengalihan 
Pemerintah Federal dapat memegang hak cipta yang dialihkan kepadanya. Definisi Undang-undang Hak Cipta tentang karya Pemerintah Amerika Serikat, tidak termasuk karya yang dimiliki, tetapi tidak dibuat oleh Pemerintah. Misalnya pada tahun 1837, Pemerintah Federal membeli manuskrip mantan Presiden AS James Madison senilai $30.000 dari mantan istrinya, Dolley Madison. Jika hal ini dimaksudkan sebagai cakupan hak cipta termasuk materi fisiknya, maka hal tersebut akan menjadi contoh pengalihan Hak Cipta.

 Pengecualian 
Karya oleh lembaga independen, perusahaan dan anak usaha federal tertentu, tidak dapat dianggap sebagai "karya pemerintah" dan oleh karenanya, dapat memiliki hak cipta. Misalnya, materi yang diterbitkan oleh Layanan Pos Amerika Serikat (USPS) biasanya tunduk pada hak cipta biasa. Sebagian besar materi, karya seni dan desain USPS serta seluruh prangko, tunduk pada undang-undang hak cipta per 1 Januari 1978 dan setelahnya. Karya-karya bekas Departemen Kantor Pos Amerika Serikat berada dalam domain publik (karena posisi sebelumnya sebagai departemen kabinet).

Ketentuan , memberi wewenang kepada Menteri Perdagangan Amerika Serikat untuk mengamankan hak cipta atas karya yang dibuat oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat, berdasarkan Standar Undang-undang Referensi Data. United States copyright and renewal rights

 Pemerintah daerah, teritorial dan negara bagian 
Kurangnya perlindungan hak cipta bagi karya Pemerintah Amerika Serikat, tidak berlaku untuk karya Pemerintah Subnasional. Dengan demikian, karya yang dibuat oleh Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah, dapat tunduk pada Hak Cipta. Beberapa negara bagian telah menempatkan sebagian besar karyanya ke dalam domain publik dengan melepaskan sebagian atau semua hak mereka di bawah Undang-undang Hak Cipta. Misalnya, konstitusi dan undang-undang FloridaFlorida Constitution Article I, §24(a) telah menempatkan karya pemerintahnya dalam domain publik. Wilayah yang tidak terorganisir (seperti Samoa Amerika dan bekas Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik) untuk tujuan Hak Cipta, diperlakukan sebagai pemerintah Amerika Serikat. Oleh karenanya, karya mereka termasuk dalam Ketentuan §105 dan tidak memiliki perlindungan hak cipta.

 Batasan lainnya 
Karya tertentu, terutama logo dan lambang lembaga pemerintah, meskipun tidak memiliki hak cipta, masih dilindungi oleh undang-undang lain yang serupa dengan undang-undang merek dagang. Undang-undang tersebut ditujukan untuk melindungi indikator sumber atau kualitas. Misalnya, dalam penggunaan logo, nama dan inisial Badan Intelijen Pusat diatur di bawah Undang-undang CIA tahun 1949 ().

 Maklumat Pemerintah 
Kantor Hak Cipta Amerika Serikat menganggap bahwa "maklumat pemerintah", seperti pendapat yudisial, keputusan administratif, undang-undang legislatif, peraturan publik dan dokumen hukum resmi yang serupa, tidak memiliki hak cipta karena alasan kebijakan publik. Hal ini berlaku bagi karya-karya semacam itu, baik bagi pemerintah federal, negara bagian maupun pemerintah daerah, serta karya-karya pemerintah asing.

 Referensi 

 Pranala luar 
 3.1.7 Does the Government have copyright protection in U.S. Government works in other countries?
 U.S. government web portal

Kategori:Peraturan perundang-undangan Amerika Serikat