Hierarki perundang-undangan Indonesia

Hierarki perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dan peraturan tertinggi dalam tata nasional. Telah mengalami banyak perubahan mulai dari UU. No. 1 tahun 1950, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966, TAP MPR No. III/MPR/2000, UU No. 10 tahun 2004, hingga saat ini yang digunakan adalah UU No. 12 tahun 2011. UU No. 12 tahun 2011 berlaku sejak Agustus 2011. keberadaan undang-undang ini tentunya sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya yang diatur dalam UU 10/04. berdasarkan UU 12/11, Hierarki perundang-undangan Indonesia dalam pasal 7 berbunyi;

 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 45);
 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
 Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);
 Peraturan Pemerintah (PP);
 Peraturan Presiden (Perpres);
 Peraturan Daerah Provinsi (Perda); dan
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki tersebut tentunya menentukan tingkat keluasan substansi yang diatur, serta keluasan wewenang yang boleh dilakukan. Sebagai catatan, Perpu secara teoritik, tidaklah sejajar dengan UU, melainkan sejenjang dibawahnya.

 Proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

 Perencanaan 
Perencanaan adalah proses di mana DPR dan Pemerintah menyusun rencana dan skala prioritas UU yang akan dibuat oleh DPR, dalam satu periode tertentu. Proses ini diwadahi oleh suatu program yang bernama Program Legislasi Nasional (Prolegnas). yang terlibat dalam proses ini adalah;

 Badan Legislasi DPR
 Departemen Hukum dan Perundang-udangan
 Masyarakat

 Perancangan 
Siapa yang merancang sebuah RUU?

 Presiden yang diwakili oleh Kementerian Hukum
 DPR, biasanya dibantu oleh perancang DPR dan tenaga peneliti di Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi (PPPI)
 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

 Yang mengusulkan RUU 
Sebuah Rancangan Undang-udang (RUU) bisa berasal dari tiga pintu, yaitu Presiden, DPR, dan DPD. Dalam mengusulkan sebuah rancangan ketiga lembaga tersebut harus berdasarkan pada Prolegnas.

 Pengusulan oleh Presiden 
RUU yang datang dari Presiden akan disampaikan kepada ketua DPR dengan mengirimkan Surat Pengantar Presiden (SPP). bersamaan dengan SPP tersebut dilampirkan RUU yang akan diajukan, naskah akademis atau penjelasan pemerintah tentang RUU serta menunjuk menteri untuk mewakili Presiden.

 Pengusulan oleh Dewan Perwaklan Daerah (DPD) 
DPD berhak mengajukan RUU yang berhubungan dengan:

 Otonomi daerah
 Hubungan pusat dan daerah
 Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
 Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
 Hal-hal yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mengajukan RUU, pimpinan DPD harus menyampaikan kepada ketua DPR beserta dengan naskah akademis dari RUU yang bersangkutan, bila tidak ada naskah akademisnya, maka cukup menyampaikan keterangan atau penjelasannya. Dalam rapat paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, ketua DPR menyampaikan kepada anggota tentang masuknya RUU dari DPD, RUU tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota. Selanjutnya DPR aan menugaskan Badan Legislasi (BALEG) atau Komisi untuk membahas RUU tersebut bersama DPD paling lambat 15 hari sejak ditugaskan.

 Pengusulan oleh DPR 
Pengusulan oleh DPR dapat dilakukan melalui beberapa pintu, yaitu:

 Badan Legislasi (Baleg)
 Komisi
 Gabungan Komisi
 Tiga belas (13) orang anggota.
Usulan yang diajukan oleh Baleg, Komisi, Gabungan Komisi, atau anggota diserahkan kepada pimpinan DPR beserta keterangan pengusul dan naskah akademis. Dalam rapat Paripurna selanjutnya, pimpinan sidang akan mengumumkan kepada anggota tentang adanya RUU yang masuk, kemudian RUU tersebut dibagikan kepada seluruh anggota. Rapat paripurna akan memutuskan apakah RUU tersebut secara prinsip dapat diterima sebagai RUU dari DPR. sebelum keputusan diterima atau tidaknya RUU, diberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk memberikan pendapat.

Keputusan rapat paripurna terhadap suatu usul RUU dapat perupa:

 Persetujuan tanpa perubahan
 Persetujuan dengan perubahan
 Penolakan

Apabila usul RUU berupa persetujuan dengan perubahan, maka DPR akan menugaskan kepada Baleg, Komisi, ataupun Panitia Khusus (Pansus) untuk menyempurnakan RUU tersebut. Namun, apabila usul RUU disetujui tanpa perubahan atau RUU telah selesai disempurnakan oleh Komisi, Baleg, ataupun Pansus maka RUU tersebut akan disampaikan kepada Presiden dan Pimpinan DPD (dalam hal RUU yang diajukan berhubungan dengan kewenangan DPD). Presiden harus menunjuk seorang menteri yang akan mewakilinya dalam pembahasan, paling lambat 60 hari setelah diterimanya surat dari DPR. Sedangkan DPD harus menunjuk alat kelengkapan yang akan mewakili dalam proses pembahasan.

 Referensi 

Kategori:Hukum di Indonesia
Kategori:Pemerintahan Indonesia