Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun

Front Pemerintah Nasional Daerah Madiun (Inggris: Government of the National Front of Madiun; Belanda: Madiun Nationale Frontregering) adalah pemerintahan revolusioner yang didirikan di Madiun oleh kelompok Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 18 September 1948 setelah merebut Kota Madiun. Soepardi ditunjuk oleh perwira FDR Wikana dan Setyadjit Soegondo sebagai kepala pemerintahan revolusioner dalam Komite Front Nasional. Pemerintahan ini berakhir ketika unit militer Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Oktober 1948 merebut kembali wilayah Madiun.

Pemerintahan ini dimaksudkan untuk menggantikan Republik Indonesia menjadi pemerintahan nominal dan perwakilan Indonesia dengan nama resmi Republik Soviet Indonesia, yang mewarisi semua properti, hak, kewajiban, dan perwakilan kedaulatan Republik Indonesia pada masa puncak Peristiwa Madiun. Namun karena skala pemberontakan yang kecil, negara ini lebih dikenal dengan nama Negara Soviet Madiun.

 Sejarah 
Pada Januari 1948, kabinet Amir Sjarifoeddin menandatangani Perjanjian Renville, yang diikuti oleh pengunduran dirinya beberapa waktu kemudian sebagai perdana menteri. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi oleh publik dan media. Sebagian kelompok setuju dengan perjanjian tersebut, dan sebagian lagi tidak menyetujuinya. Dibentuknya Front Demokrasi Rakyat juga merupakan efek dari ditandatangani nya perjanjian ini. Golongan yang dahulu tergabung dalam Sajap Kiri kini sebagian besar bergabung pada front ini. Anggota front ini yang paling penting adalah Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan laskar Pesindo.

Pada bulan Agustus 1948, tensi makin meningkat, mulai dari pemogokan buruh tekstil di Delanggu, Klaten, hingga konflik bersenjata antara Divisi Senopati pimpinan Soeadi dan Divisi Siliwangi pimpinan AH Nasution. Konflik bersenjata ini dimulai dari terbunuhnya panglima Divisi IV "Senopati" yang bernama Soetarto, sebelum posisinya digantikan oleh Soeadi. Akhirnya saling tuduh dan konflik bersenjata ringan terjadi di sekitar wilayah Solo-Yogyakarta, yang memuncak pada tanggal 10-13 September 1948, ketika terjadi pertempuran habis habisan antara kedua divisi tersebut.

Jendral Soedirman akhirnya merespon peristiwa ini, dan bersama Kolonel Gatot Soebroto, datang menemui Presiden Soekarno, untuk meminta bantuan. Akhirnya Sukarno menunjuk Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer wilayah Solo-Semarang, dan juga wilayah administratif militer dibentuk dengan nama Daerah Militer Istimewa Solo-Surakarta.

Ditempat lain, Wikana dan Setiadjit diperintahkan oleh pimpinan FDR untuk melakukan inspeksi di wilayah Madiun, yang dimana saat itu merupakan basis terkuat dari FDR, dan juga memiliki sebutan "kota ketiga republik", setelah Yogyakarta dan Surakarta. Pada tanggal 18 September 1948, kesatuan-kesatuan Pesindo dan pasukan pro-FDR lainnya melucuti pemerintah dan menguasai instalasi-instalasi vital, salah satunya adalh stasiun radio. Lewat stasiun radio tersebut diberitakan tentang pemerintahan baru yang menguasai Madiun, yaitu Front Pemerintahan Nasional Daerah Madiun. Pada 21 September 1948, Wonogiri berhasil direbut oleh kesatuan-kesatuan pro-FDR, dan Pemerintah Nasional Daerah Wonogiri berhasil dibentuk

Progam Nasional dilaksanakan oleh pemerintahan baru berupa penyitaan aset-aset perusahaan, dan lain sebagainya. Soepardi diangkat oleh Wikana dan Setiadjit sebagai kepala pemerintahan di Madiun, Harjono sebagai kepala Komite Front Nasional, yang berfungsi sebagai parlemen, dan Soemarsono sebagai Gubernur Militer yang ditugasi mengkoordinasi urusan sipil dan militer. Reaksi-reaksi media asing terhadap pengambil alihan kekuasaan ini sangat beragam, mulai dari media umum di Indonesia hingga ke Belanda.

 Keruntuhan 
Pada 30 September 1948, Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh AH Nasution, dan Barisan Banteng melakukan serangan ke Madiun untuk merebut kota tersebut. Dalam 1 hari saja, setelah pertempuran habis-habisan, akhirnya Madiun berhasil direbut kembali. Pada 1 Oktober 1948, Madiun kembali ke tangan Republik. Laskar-laskar Pesindo, dan kesatuan-kesatuan yang pro-FDR melarikan diri ke pedalaman. Walaupun demikian, pertempuran lebih lanjut masih berlangsung diluar wilayah Madiun.

 Keberadaan yang diperdebatkan 
Laporan CIA yang telah dideklasifikasi dari tahun 1999 membantah klaim bahwa insiden Madiun tahun 1948 bertujuan untuk mendirikan rezim yang bersekutu dengan Uni Soviet. Sebaliknya, laporan tersebut menggambarkan peristiwa tersebut sebagai konflik antara dua pasukan bersenjata resmi, yang berujung pada penunjukan sementara seorang kepala pemerintahan regional di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemimpin tersebut, yang mengakui Pemerintah Pusat di Yogyakarta, ditunjuk dengan persetujuan otoritas militer dan sipil di wilayah tersebut. Laporan tersebut mencatat bahwa perlawanan bersenjata muncul di kalangan penduduk lokal dan tentara akibat meningkatnya sentimen anti-imperialis setelah pidato Presiden Soekarno pada 19 September 1948. Seruan Soekarno untuk mobilisasi umum, penyitaan harta benda, dan pembunuhan di luar proses hukum memperkuat sentimen tersebut. Upaya perlawanan lokal diorganisir dengan mengalihkan kemarahan publik ke pembentukan "Pemerintah Front Nasional" di Madiun. Pendekatan ini kemudian diadopsi di bagian lain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dokumen CIA akhirnya menyimpulkan bahwa tuduhan yang menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pemberontak selama insiden Madiun tidak didukung bukti dan tidak berdasar.

 Referensi 

Pranala luar
 [ISBN 978-602-9402-45-2 Front Pemerintah Daerah Madiun]

Kategori:Bekas negara dalam sejarah Indonesia
Kategori:Sejarah Indonesia
Kategori:Kabupaten Madiun