Unjuk rasa Peru 2022

Unjuk rasa Peru 2022 adalah serangkaian protes yang dilakukan oleh rakyat Peru untuk menentang inflasi dan pemerintahan Presiden Pedro Castillo dimulai pada Maret 2022.

Protes terjadi di tengah kenaikan harga pupuk dan bahan bakar akibat sanksi Barat terhadap Rusia setelah invasi Rusia 2022 ke Ukraina, dimulai pada hari-hari setelah upaya untuk memakzulkan Presiden Castillo gagal. Beberapa protes yang lebih besar diorganisir oleh Geovani Rafael Diez Villegas, pemimpin Persatuan Serikat Transportasi Multimodal Peru (UGTRANM) yang sebelumnya berkolaborasi pada akhir tahun 2021 dengan para eksekutif bisnis dan politikus sayap kanan menentang pemerintahan Castillo. Kekuasaannya diakui menyaingi Kementerian Transportasi dan Komunikasi milik pemerintah. Diez Villegas menuntut penghapusan pembatasan penumpang bus, pengampunan bagi pekerja transportasi yang didakwa melakukan kejahatan, dan negosiasi untuk pengampunan utang pengusaha transportasi kepada pemerintah. Dia kemudian mengorganisir pemogokan umum yang bertujuan melumpuhkan transportasi di Peru mulai 4 April 2022 yang mengakibatkan protes, kekurangan produk, penghentian transportasi, dan kerusuhan.

Pemerintah Castillo menanggapi protes awal dengan menangguhkan pajak bahan bakar 30%, meskipun perusahaan bahan bakar menolak untuk menurunkan harga dan melakukan protes. Menyusul kerusuhan yang meluas pada 4 April setelah UGTRANM menyerukan pemogokan umum, Presiden Castillo mengumumkan keadaan darurat satu bulan, mengutip laporan intelijen tentang kekerasan yang direncanakan, dan memberlakukan jam malam di ibu kota Lima yang kemudian ditarik. Kerusuhan terjadi secara nasional pada 5 April, dengan ribuan orang berdemonstrasi di Lima dan berusaha menyerbu Istana Legislatif selama pertemuan Castillo dengan Kongres. Selain itu, kantor Mahkamah Agung juga dijarah. Pada tanggal 7 April, Castillo bertemu dengan berbagai pemimpin protes untuk menemukan solusi atas situasi tersebut, sementara pada hari itu Kongres memberikan suara pada mosi yang menyerukan pengunduran diri Castillo, dengan 61 menyetujui, 43 menentang dan 1 abstain.

 Latar belakang 
 Pandemi COVID-19 di Peru 
Akibat dari stagnasi ekonomi selama pandemi COVID-19 di Peru, antara sepuluh dan dua puluh persen orang Peru jatuh di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020, membalikkan satu dekade pengurangan kemiskinan di negara tersebut dan menghasilkan tingkat kemiskinan sebesar 30,1% pada tahun itu. Menurut Institute of Economics and Business Development (IEDEP) dari Kamar Dagang Lima, kelas menengah negara itu menyusut hampir setengahnya dari 43,6% pada 2019 menjadi 24% pada 2020 karena krisis. Menyusul gema ekonomi global akibat sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia karena invasi Rusia ke Ukraina mulai Februari 2022, inflasi di Peru meningkat tajam. Pada April 2022, tingkat inflasi di Peru naik ke level tertinggi dalam 26 tahun terakhir, menciptakan kesulitan yang lebih besar bagi penduduk yang semakin miskin.

 Brotherhood of Pisco 
Menurut Convoca, pemimpin Union of Multimodal Transport Guilds of Peru (UGTRANM), Geovani Rafael Diez Villegas, bertemu dengan Presiden Castillo pada Agustus 2021 atas nama , sebuah organisasi perusahaan manufaktur. Karena kekuasaan yang dipegang Diez Villegas di Peru, dia digambarkan oleh El Comercio sebagai "menteri paralel" dari Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MTC), dengan surat kabar menulis bahwa "[dia] memiliki kekuatan pengambilan keputusan atas peraturan yang diterbitkan oleh MTC dan telah berjalan melalui kementerian itu selama tiga pemerintahan seolah-olah itu adalah rumahnya". Pada bulan September 2021, para pemimpin SNI, UGTRANM, pemimpin politik dan eksekutif bisnis lainnya mulai bertemu sebagai "Persaudaraan Pisco" dan merencanakan berbagai tindakan diantaranya mendanai pemogokan transportasi untuk menggoyahkan pemerintahan Castillo dan mendorong pemecatannya.Castillo, Maria Elena (24 October 2021).Empresarios tranzan acciones contra Pedro Castillo  La República. Retrieved 2021-11-24. Pada Oktober 2021, situs web El Foco merilis rekaman yang mengungkapkan obrolan grup WhatsApp yang bocor, dengan Bruno Alecchi dari Komite Transportasi Tetap SNI meneruskan pesan dari pemimpin UGTRANM, Geovani Rafael Diez Villegas, tentang pemogokan transportasi yang diselenggarakan untuk 8 November 2021 dan berbagi gagasan tentang dukungan. Presiden SNI dan mantan Wakil Presiden Peru semasa pemerintahan Alberto Fujimori, Ricardo Márquez Flores, juga disebutkan dalam obrolan. Para perencana juga mendiskusikan proposal untuk membayar protes dan pembelian media untuk mendukung upaya mereka mencopot Castillo dari jabatannya. El Foco melaporkan bahwa mereka menemukan seorang Fujimorisme bernama Vanya Thais yang menciptakan operasi media "Proyek Kebebasan" juga telah melakukan kontak dengan kelompok tersebut setelah mereka merencanakan untuk mendanai proyeknya. Setelah pesan bocor, kebocoran lebih lanjut menunjukkan bahwa anggota grup WhatsApp tersebut memperingatkan untuk meninggalkan grup karena pemantauan media. SNI kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa pendapat pribadi individu dalam organisasinya tidak mewakili entitas secara keseluruhan.

 Gerakan pemakzulan 
Selama masa jabatannya, Castillo telah memilih orang-orang kontroversial untuk bertugas di pemerintahan dan kabinetnya, dengan beberapa pejabat yang digambarkan oleh para kritikus sebagai tidak memenuhi syarat untuk posisi mereka – terutama dari partai Peru Merdeka yang ia ikuti – sementara yang lain diduga terlibat dalam korupsi.

Empat bulan setelah masa jabatan Castillo, mantan penantang presidennya Keiko Fujimori mengumumkan pada 19 November 2021 bahwa partainya mendorong proses pemakzulan dengan alasan bahwa Castillo "secara moral tidak layak untuk menjabat". Tidak lama kemudian, kontroversi muncul ketika surat kabar melaporkan bahwa Castillo telah bertemu dengan individu-individu di bekas markas kampanyenya di Breña tanpa catatan publik, sebuah potensi pelanggaran terhadap peraturan transparansi yang baru dibuat. Bukti audionya diperoleh di kediaman dan dirilis oleh América Televisión yang kemudian dikritik dan diberhentikan karena dianggap sebagai penipuan. Castillo menanggapi ancaman pemakzulan dengan menyatakan "Saya tidak khawatir tentang kebisingan politik karena rakyat telah memilih saya, bukan mafia atau koruptor". Pemakzulan tidak terjadi: 76 anggota Kongres memberikan suara menentang proses, 46 mendukung dan 4 abstain. Oleh karena itu, persyaratan 52 suara yang mendukung tidak terpenuhi. Peru Merdeka akhirnya mendukung Castillo melalui proses tersebut dan menggambarkan pemungutan suara tersebut sebagai upaya kudeta sayap kanan. Castillo menanggapi pemungutan suara yang menyatakan "Saudara-saudara, mari kita akhiri krisis politik dan bekerja sama untuk mencapai Peru yang adil dan mendukung".

Pada Februari 2022, dilaporkan bahwa Fujimoris dan politikus yang dekat dengan Keiko Fujimori mengadakan pertemuan di hotel Casa Andina di Lima dengan bantuan kelompok liberal Jerman, Friedrich Naumann Foundation, dengan mereka yang hadir termasuk Presiden Kongres, Maricarmen Alva, membahas rencana untuk mencopot Presiden Castillo dari jabatannya. Presiden Kongres, Maricarmen Alva, telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi presiden Peru jika Castillo dikosongkan dari posisi tersebut. Obrolan grup Telegram yang bocor dari Dewan Direksi Kongres yang dia pimpin mengungkapkan rencana yang dikoordinasikan untuk menggulingkan Castillo. Upaya pemakzulan kedua terkait dengan tuduhan korupsi berhasil diproses pada Maret 2022 karena Castillo melihat peringkat persetujuannya turun menjadi 24%. Pada 28 Maret 2022, Castillo muncul di hadapan Kongres yang menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan menyerukan para legislator untuk "memilih demokrasi" dan "melawan ketidakstabilan", dengan 55 suara untuk pemakzulan, 54 suara menentang dan 19 abstain, tidak mencapai 87 suara yang diperlukan untuk pemakzulan Castillo. Pada saat yang sama, pemimpin UGTRANM, Geovani Rafael Diez Villegas, – yang sebelumnya dilaporkan terlibat dengan Brotherhood of Pisco untuk mencopot Castillo dari jabatannya – mengumumkan dimulainya pemogokan transportasi di Peru.
 Waktu kejadian 

Inflasi barang-barang pokok serta kenaikan harga pupuk dan bahan bakar sebagai akibat sanksi Barat terhadap Rusia membuat marah penduduk pedesaan Peru, mengubah mereka dari posisi mendukung Castillo menjadi memprotes pemerintahannya. Karena Peru bergantung pada produk minyak impor lebih dari negara lain di kawasan itu, sanksi dan kenaikan harga memiliki dampak yang lebih besar. Blokade pertama dimulai pada 28 Maret 2022, hari pemakzulan Presiden Castillo yang gagal. UGTRANM menguraikan tuntutan yang mencakup penghapusan pembatasan penumpang di bus, pengampunan bagi pekerja transportasi yang didakwa melakukan kejahatan, dan negosiasi untuk pengusaha transportasi yang berutang ribuan sol kepada pemerintah. Pemimpin UGTRANM, Geovani Rafael Diez Villegas, sendiri berutang ribuan sol kepada Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Castillo menyatakan pada tanggal 31 Maret bahwa protes diorganisir oleh "pemimpin bayaran" dan "berniat jahat", meskipun ia kemudian meminta maaf sambil mempertahankan bahwa beberapa demonstrasi "mungkin telah disusupi".

Pada 1 April 2022, pengunjuk rasa di Junín mulai membuat kerusuhan, menjarah toko, ATM, dan apotek, dengan pihak berwenang mengumumkan bahwa 10 orang ditangkap selama kerusuhan. Secara bersamaan, perwakilan pemerintah Castillo melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk bernegosiasi dengan UGTRANM dan perwakilan transportasi, meskipun mereka ditolak. Para pemimpin UGTRANM menuntut agar pemerintahan Castillo menurunkan harga bahan bakar, meskipun pemerintah telah melembagakan Dana Stabilisasi Harga Bahan Bakar menurut ekonom Jorge Gonzales Izquierdo untuk mencegah kenaikan harga bahan bakar diesel. Pemerintah menghapus pajak bahan bakar yang menambahkan sekitar 30% ke harga, meskipun stasiun bahan bakar menolak untuk menurunkan harga mereka. Diez Villegas UGTRANM pada 2 April mengumumkan pemogokan umum nasional yang akan terjadi pada 4 April.

Kerusuhan hebat di Huancayo pada tanggal 3 April mengakibatkan kematian empat orang; dua meninggal karena kecelakaan lalu lintas, satu guru meninggal setelah dicegah menerima perawatan Hemodialisis dan satu anak di bawah umur tenggelam saat melarikan diri dari bentrokan jalanan. Presiden Castillo menanggapi krisis dengan mengumumkan pada tanggal 3 April kenaikan 10% untuk Upah minimum nasional dan selanjutnya menurunkan pajak bahan bakar. Namun, langkah tersebut tidak banyak berpengaruh pada pekerja transportasi yang sering kali bekerja di ekonomi informal besar Peru yang mencapai hampir 70%. Castillo juga mengusulkan penghapusan pajak penjualan umum, meskipun ini harus disetujui oleh Kongres.

Pemogokan umum nasional yang diselenggarakan oleh Diez Villegas dimulai pada 4 April 2022, dengan pengemudi bus memblokir jalan di seluruh negeri untuk mencegah transportasi meskipun kesepakatan dibuat dengan pemerintah Castillo pada 3 April. Penghentian transportasi dilaporkan terjadi di departemen Amazonas, Ica, Lima, Piura, San Martín dan Ucayali. Di Departemen Ica, terjadi penjarahan toko serta pengunjuk rasa membakar pintu tol di Jalan Raya Pan-Amerika. Di Lima, satu orang tewas dalam ambulans yang diblokir oleh pengunjuk rasa, sementara pengunjuk rasa di San Juan de Lurigancho bentrok dengan polisi dan pekerja transportasi yang tidak ikut pemogokan umum. Polisi Nasional menanggapi penutupan Jalan Raya Pusat di Distrik Pachacámac dengan menembakkan gas air mata ke 250 pengunjuk rasa. Pemerintah Castillo menanggapi kekerasan dengan mengerahkan Angkatan Bersenjata, dengan 95 Angkatan Darat Peru dikerahkan patroli ke daerah yang terkena dampak parah. Saat pengumuman larut malam, Presiden Castillo mengumumkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam total di Lima selama satu hari penuh pada tanggal 5 April.

Beberapa orang Peru terbangun dengan terkejut pada tanggal 5 April karena tidak mengetahui bahwa jam malam sehari penuh telah diumumkan oleh Castillo yang menyebabkan konflik transportasi bagi mereka yang berada di ibukota. Pada siang hari, berbagai Cacerolazo terdengar di berbagai distrik di Lima. Menjelang malam, ribuan pengunjuk rasa membentuk pawai yang berkumpul di Plaza San Martín dan berusaha mendekati Istana Legislatif, tempat Presiden Castillo bertemu dengan Kongres. Anggota Kongres, Norma Yarrow, dari partai sayap kanan Popular Renewal menuntut agar petugas mengizinkan pengunjuk rasa berkumpul di luar Istana Legislatif. Para pengunjuk rasa kemudian menyerbu kantor Mahkamah Agung Peru dan menjarah barang-barang, termasuk komputer, peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga Polisi Nasional membubarkan massa dengan gas air mata setelah mereka mencoba untuk membakar fasilitas tersebut. Di Ambo, bentrokan sengit antara pengunjuk rasa dan polisi mengakibatkan satu orang tewas karena cedera kepala.

Protes yang intens berlanjut pada tanggal 6 April, dengan bentrokan yang terjadi di seluruh departemen Ica dan dilaporankan satu orang tewas dan sebelas terluka saat protes di Jalan Raya Pan-Amerika dekat Distrik Salas di pagi hari. Dua lainnya tewas di Distrik San Juan Bautista. Selama kerusuhan sengit di Ica, wartawan dan polisi diserang oleh pengunjuk rasa serta dua petugas polisi diculik. Pemimpin UGTRANM Diez Villegas menyatakan bahwa dalam dua hari protes sebelumnya, "tidak ada angkutan umum, turis, taksi, dan bahkan layanan ojek yang akan menyediakan layanan transfer mereka ke Peru" dan bahwa 140.000 pekerja transportasi berpartisipasi dalam pemogokan untuk melumpuhkan Lima. Diez Villegas mengatakan bahwa tindakan tersebut diambil terhadap Castillo setelah presiden mengajukan tuduhan bahwa mereka yang mengorganisir protes memiliki niat buruk. Di Lima, para pendukung Castillo berkumpul di Plaza San Martín untuk memprotes Kongres.

Presiden Castillo melakukan perjalanan ke Huancayo pada 7 April untuk menghadiri Dewan Menteri yang Otonom di Wanka Coliseum, dengan 3.000 petugas polisi dikerahkan untuk mengamankan daerah tersebut. Pada pertemuan tersebut, Castillo menyatakan "Di Peru, kebebasan protes dan demonstrasi harus menjadi fakta dan seorang pemimpin tidak boleh dianiaya." Perwakilan dari kelompok pertanian dan transportasi yang hadir membahas keprihatinan dengan Castillo serta juga mengakui halangan yang dilakukan Kongres melawan presiden. Salah satu pemimpin dan mantan wali kota Distrik Acolla, Jaime Esteban Aquino, menyatakan "Jika mereka tidak mengerti, rakyat juga akan melawan para anggota kongres itu. ...Eksekutif telah mendengar tuntutan kami,... Jika presiden dan menteri mengundurkan diri, semua orang akan pergi". Perdana Menteri, Aníbal Torres menyampaikan pada pertemuan itu klaim yang tidak akurat tentang peningkatan infrastruktur yang dapat dialami Peru. Ia mengatakan bahwa Jerman mirip dengan Peru sampai Adolf Hitler meningkatkan produktivitasnya melalui pembangunan Autobahn. Pernyataan ini dilaporkan oleh Radio Programas del Perú sebagai sisa Propaganda Nazi. Protes untuk mendukung dan menentang Castillo terjadi di luar Wanka Coliseum selama acara tersebut. Di Lima, anggota CGTP dan SUTEP datang ke Istana Legislatif untuk mendukung Castillo dan menuntut Kongres untuk menghentikan halangan, mengorganisir Majelis Konstituante untuk merancang konstitusi baru bagi Peru, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka Kongres akan dibubarkan. Di penghujung hari, Kongres memberikan suara pada mosi untuk menyerukan pengunduran diri Castillo, dengan 61 menyetujui seruan untuk pengunduran dirinya, 43 memberikan suara menentang dan 1 abstain.

Pada 9 April, Presiden Castillo mengajukan proposal amendemen konstitusi untuk mereformasi Pasal 61 konstitusi Peru, untuk rencana tentang apa yang dia katakan akan melarang "monopoli, oligopoli, penimbunan, spekulasi atau kesepakatan harga, serta penyalahgunaan posisi dominan di pasar" untuk membangun Ekonomi pasar sosial.

Meskipun ada gencatan senjata antara pemerintah dan beberapa kelompok, serikat pekerja di Cusco memulai protes pada 18 April menuntut penurunan harga dan penulisan ulang konstitusi Peru, yang mengakibatkan ratusan turis terdampar di beberapa daerah.

 Reaksi 
 Lokal 
Menurut manajer umum Dewan Transportasi Nasional (CNT), Martín Ojeda, tindakan pekerja transportasi memblokir jalan adalah ilegal dan mirip dengan pemerasan. Ojeda menyatakan "Apa yang harus diterapkan oleh Pemerintah, dengan Kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri adalah Pasal 200 KUHP”. Ojeda menjelaskan bahwa kelompok transportasi memang memiliki hak untuk mogok dengan tidak mengemudi, tetapi memblokir rute di seluruh negeri adalah tindakan kriminal.

Politikus oposisi dan kelompok hak asasi manusia mengkritik jam malam yang diberlakukan oleh pemerintah Castillo pada 5 April. Verónika Mendoza, pemimpin sayap kiri Partai Bersama untuk Peru, mengkritik jam malam dengan menyatakan "Pemerintah tidak hanya mengkhianati janji-janji perubahan yang dipilih oleh rakyat, tetapi sekarang mengulangi metode 'penyelesaian konflik' sayap kanan. Mengabaikan mereka yang mengekspresikan ketidaknyamanan mereka yang sah terhadap situasi ekonomi dan politik dengan memobilisasi, menindas, mengkriminalisasi, dan membatasi hak mereka". Mantan presiden, Martín Vizcarra, meminta Castillo untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pemerintah Castillo mengatakan bahwa jam malam dibenarkan karena laporan intelijen tentang kekerasan yang direncanakan.

Di sisi lain, Vladimir Cerrón, sekutu pemerintah di faksi garis keras Perú Libre, menanggapi Mendoza: "Anda mengkhianati [mereka] ketika Anda bergabung dengan Pemerintah Perú Libre, dengan ambisi pribadi dan kelompok Anda, dengan Anda mengambil alih kabinet, mencegah program Partai dilaksanakan, mencuci otak presiden, dalam memenuhi perannya sebagai agen hak." Mantan presiden, Manuel Merino, yang sebentar menjabat presiden setelah Vizcarra dikosongkan, menanyai politikus seperti Francisco Sagasti, Mirtha Vásquez, Julio Guzmán, Alberto de Belaunde, Gino Costa, Verónika Mendoza dan Sigrid Bazán tetap bungkam di hadapan almarhum, tidak seperti kematian Brian Pintado dan Inti Sotelo dalam pemerintahan singkat mereka di tahun 2020.
 Internasional 
Komunitas Negara Amerika Latin dan Karibia (CELAC) merilis sebuah pernyataan yang menyatakan "keprihatinan dan penyesalan" atas protes dan kematian, dan mendesak penghormatan terhadap "tatanan demokrasi".

Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (CIDH) mengutuk "pembatasan hak-hak dasar dan peristiwa kekerasan" di Peru. Pernyataan itu lebih lanjut menyatakan bahwa keadaan darurat yang diberlakukan oleh pemerintah "tidak memadai dan berbahaya" dan menegaskan kembali bahwa protes sosial "adalah hak esensial bagi keberadaan dan konsolidasi masyarakat demokratis".

Presiden Bolivia, Luis Arce mengatakan bahwa sayap kanan di Peru "ingin merobek di jalan-jalan apa yang tidak mereka menangkan dalam pemungutan suara" dan "kita harus menghormati suara rakyat Peru".
 Lihat juga 
 Unjuk rasa Peru 2020
 Krisis keuangan Rusia 2022

 Referensi 

 Bibliografi 



Kategori:Unjuk rasa di Peru
Kategori:Unjuk rasa