Penataan daerah di Indonesia

Penataan daerah di Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Penataan daerah dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Selain berdasarkan kesepakatan daerah dan/atau hasil evaluasi, penataan daerah dapat dicanangkan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional oleh Pemerintah.

Landasan hukum bagi penataan daerah tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 Pembentukan daerah 
Pembentukan daerah merupakan proses penetapan status daerah pada wilayah tertentu di Indonesia. Penetapan tersebut dapat berupa pemekaran daerah atau penggabungan daerah, serta dilaksanakan pada tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota. 
 Pemekaran daerah 
pus|500px|Animasi pemekaran provinsi di Indonesia pada tahun 1945–2012
Pemekaran daerah di Indonesia berupa hal-hal berikut ini. 

 Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.
 Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam suatu daerah provinsi menjadi satu daerah baru.
Menurut UU Pemerintahan Daerah, daerah yang akan dimekarkan perlu memenuhi sejumlah persyaratan terlebih dahulu. Setelah terpenuhi, calon daerah akan ditetapkan sebagai daerah persiapan terlebih dahulu. Daerah persiapan yang telah lolos evaluasi akan ditetapkan sebagai daerah otonom baru melalui undang-undang (UU).
 Persyaratan 
Bagian daerah yang akan diusulkan menjadi daerah otonom yang baru perlu memenuhi syarat-syarat kewilayahan berikut.
 Luas wilayah minimal/maximal, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 Jumlah penduduk minimal/maximal, yang ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.
 Batas wilayah, yang dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar.
 Cakupan wilayah, yang meliputi syarat di bawah ini. Cakupan wilayah yang wilayahnya berupa pulau-pulau perlu mendaftar perincian nama pulau di dalamnya.
 Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk membentuk daerah provinsi baru
 Paling sedikit 5 kecamatan untuk membentuk daerah kabupaten baru
 Paling sedikit 4 kecamatan untuk membentuk daerah kota baru
 Batas usia minimal/maximal, yang memiliki maksud berikut.
 Provinsi-provinsi yang bersangkutan telah berdiri minimal 10 tahun sejak pembentukan
 Kabupaten-kabupaten dan/atau kota-kota yang bersangkutan telah berdiri minimal 7 tahun sejak pembentukan
 Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah pemekaran daerah telah berdiri minimal 5 tahun sejak pembentukan

Calon daerah yang akan dimekarkan perlu mendapat persetujuan dari pihak-pihak terkait agar dapat diusulkan ke pusat. Syarat administratif untuk pemekaran daerah provinsi mencakup tahapan berikut.
 Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari setiap daerah kabupaten dan/atau kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah provinsi baru.
 Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi induk.

Sementara syarat administratif untuk pemekaran daerah kabupaten/kota mencakup tahapan berikut.
 Keputusan musyawarah desa dari setiap desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.
 Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari daerah kabupaten/kota induk.
 Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi calon daerah kabupaten/kota yang akan dibentuk.
 Pengusulan 
Calon daerah yang telah memenuhi syarat kewilayahan dan mendapat semua persetujuan kemudian diusulkan oleh gubernur yang bersangkutan ke pusat (Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah. Persyaratan kapasitas daerah ialah kemampuan suatu daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat yang didasarkan pada parameter-parameter sebagai berikut.
Geografi
 Lokasi ibu kota
 Hidrografi
 Kerawanan bencana
Demografi
 Kualitas sumber daya manusia
 Distribusi penduduk
Keamanan
 Tindakan kriminal umum
 Konflik sosial
Sosial politik, adat, dan tradisi
 Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
 Kohesivitas sosial
 Organisasi kemasyarakatan

Potensi ekonomi
 Pertumbuhan ekonomi
 Potensi unggulan daerah
 Keuangan daerah
Keuangan
 Kapasitas pendapatan asli daerah induk
 Potensi pendapatan asli calon daerah baru
 Pengelolaan keuangan dan aset daerah
Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan
 Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
 Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan
 Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
 Jumlah pegawai aparatur sipil negara di daerah induk
 Rancangan rencana tata ruang wilayah calon daerah baru
Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk membentuk daerah persiapan.
 Daerah persiapan 
Calon daerah yang telah memenuhi seluruh persyaratan kemudian tersebut akan ditetapkan sebagai daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP) dengan masa percobaan 3 tahun, serta dipimpin oleh kepala daerah persiapan dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kepala daerah persiapan provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sementara kepala daerah persiapan kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri atas usul gubernur yang memimpin provinsi yang mencakup daerah persiapan tersebut.

Selama masa percobaan, daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan bantuan dari daerah induk serta dukungan dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat setempat. Pemerintah memberikan bantuan dana serta melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan. Proses persiapan mendapat pengawasan dari DPR dan DPD.

Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah persiapan untuk menjadi daerah otonom sejati. Hasil evaluasi tersebut kemudian dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah asal induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai daerah otonom baru.

 Penggabungan daerah 
Penggabungan daerah di Indonesia meliputi hal-hal berikut ini.
 Penggabungan dua daerah kabupaten/kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten/kota baru
 penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru.
Tidak seperti pemekaran daerah, penggabungan daerah sangat jarang dilakukan di Indonesia. Beberapa contoh penggabungan wilayah yang pernah terlaksana yakni penggabungan Kabupaten Adikarto ke dalam Kabupaten Kulon Progo, peleburan sejumlah kota administratif ke dalam kabupaten induknya, serta pembatalan Daerah Istimewa Surakarta yang berakibat pada meleburnya wilayah tersebut ke dalam Jawa Tengah.

Penggabungan daerah dapat diproses apabila terdapat kesepakatan untuk menggabungkan diri di antara semua daerah yang bersangkutan atau terdapat usulan dari Pemerintah Pusat untuk menggabungkan daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi.
 Berdasarkan kesepakatan 
Dalam kasus penggabungan daerah berdasarkan kesepakatan, dua atau lebih daerah yang akan digabungkan itu harus melalui tahapan persetujuan administratif, layaknya seperti pemekaran daerah dengan mutatis mutandis (adanya perubahan dan penyesuaian seperlunya). Syarat administratif untuk penggabungan daerah provinsi adalah sebagai berikut.
Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari setiap kabupaten dan/atau kota yang menjadi cakupan daerah-daerah provinsi yang akan digabungkan.
 Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari semua daerah provinsi yang akan digabungkan.

Sementara syarat administratif untuk penggabungan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut.
 Keputusan musyawarah desa dari setiap desa yang menjadi cakupan wilayah daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
 Persetujuan bersama antara DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota dari semua daerah kabupaten dan/atau kota yang akan digabungkan.
 Persetujuan bersama antara DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencakupi daerah-daerah kabupaten dan/atau kota yang akan dibentuk.

Setelah persyaratan administratif dari semua daerah tersebut tercapai, gubernur yang bersangkutan (dalam penggabungan daerah kabupaten dan/atau kota) atau semua gubernur dari daerah provinsi yang bersangkutan secara bersama-sama (dalam penggabungan daerah provinsi) mengusulkan penggabungan tersebut ke pusat (Pemerintah Pusat, DPR, atau DPD). Pemerintah Pusat kemudian memverifikasi persyaratan tersebut, kemudian menyampaikan hasilnya kepada DPR dan DPD. Pemerintah, dengan persetujuan DPR dan DPD, kemudian membentuk tim kajian independen yang akan menyelidiki apakah daerah tersebut memenuhi persyaratan kapasitas daerah, layaknya seperti pemekaran daerah dengan mutatis mutandis, dengan parameter-parameter yang kurang lebih sama seperti pada pemekaran daerah. Hasil penyelidikan tim kajian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pemerintah untuk selanjutnya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Hasil konsultasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penggabungan. Jika tidak layak, pusat akan menyampaikan penolakan beserta alasannya secara tertulis kepada gubernur yang bersangkutan. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah otonom baru hasil penggabungan daerah. 
 Berdasarkan evaluasi 
Jika Pemerintah Pusat menilai bahwa salah satu atau beberapa daerah tidak mampu untuk menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) mengenai penggabungan daerah tersebut kepada DPR dan DPD. Jika disetujui, RUU tersebut akan ditetapkan menjadi UU.

 Penyesuaian daerah 
Penyesuaian daerah merupakan salah satu dari lima hal berikut.

 Perubahan batas wilayah daerah
 Perubahan nama daerah
 Pemberian dan perubahan nama bagian rupa bumi pada suatu daerah
 Pemindahan ibu kota daerah
 Perubahan nama ibu kota daerah

Perubahan batas wilayah harus ditetapkan dengan undang-undang (UU), sementara poin-poin penyesuaian daerah lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP).

 Kepentingan strategis nasional 
UU Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (4) menyebutkan bahwa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional. Bagian tersebut bermaksud bahwa selain tata cara yang telah disebutkan di atas, Pemerintah Pusat juga dapat mengusulkan pembentukan dan penyesuaian daerah demi menjaga kepentingan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pembentukan daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional dapat dilakukan pada daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, atau daerah-daerah tertentu. Daerah yang dibentuk dengan cara demikian harus memiliki cakupan wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan NKRI. Rencana pembentukan daerah tersebut dikonsultasikan oleh Pemerintah kepada DPR dan DPD terlebih dahulu sebelum direalisasikan dengan membentuk daerah persiapan melalui peraturan pemerintah (PP) dengan masa percobaan 5 tahun. Daerah persiapan berkewajiban untuk membentuk dan mengelola segala penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola daerah di dalam daerah tersebut, dengan sokongan dana, sarana dan prasarana, serta tata personel dari Pemerintah. Pemerintah juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pada daerah persiapan, sembari mendapat pengawasan dari DPR dan DPD. Pada akhir masa percobaan, Pemerintah melakukan evaluasi akhir untuk menentukan kesanggupan daerah untuk melaksanakan kewajiban daerahnya, lalu hasinya dikonsultasikan dengan DPR dan DPD. Jika tidak layak, daerah persiapan akan dibubarkan dan dikembalikan ke daerah induk. Jika layak, DPR akan mengesahkan undang-undang (UU) yang akan menetapkan daerah persiapan tersebut sebagai daerah baru.

Pernyesuaian daerah berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional berupa perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan UU dan pemindahan ibu kota yang ditetapkan dengan PP.

 Riwayat pembentukan daerah 

 Pemekaran 
Catatan: Huruf miring menandakan bahwa wilayah tersebut telah bubar atau berganti nama. Nama masing-masing wilayah mengikuti pada saat pemekaran ditetapkan. 
 Istilah "kabupaten", "daerah tingkat II" (sebelum tahun 1999), dan "daerah" (hanya digunakan di Indonesia Timur sebelum 1960-an) semuanya memiliki kesamaan makna, begitu pula dengan "kota", "kotamadya", "kotapraja", dan "kota besar".

 Aceh 
Aceh, pemekaran dari Sumatera Utara (1956)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotapraja Sabang  Kabupaten Aceh Besar  10 Juni 1965 Kabupaten Aceh Tenggara  Kabupaten Aceh Tengah  4 Juni 1974 Kabupaten Aceh Singkil  Kabupaten Aceh Selatan  20 April 1999 Kabupaten Simeulue  Kabupaten Aceh Barat  4 Oktober 1999 Kabupaten Bireuen  Kabupaten Aceh Utara  4 Oktober 1999 Kota Lhokseumawe  Kabupaten Aceh Utara  21 Juni 2001 Kota Langsa  Kabupaten Aceh Timur  21 Juni 2001 Kabupaten Aceh Barat Daya  Kabupaten Aceh Selatan  10 April 2002 Kabupaten Gayo Lues  Kabupaten Aceh Tenggara  10 April 2002 Kabupaten Aceh Jaya  Kabupaten Aceh Barat  10 April 2002 Kabupaten Nagan Raya  Kabupaten Aceh Barat  10 April 2002 Kabupaten Aceh Tamiang  Kabupaten Aceh Timur  10 April 2002 Kabupaten Bener Meriah  Kabupaten Aceh Tengah  18 Desember 2003 Kabupaten Pidie Jaya  Kabupaten Pidie  2 Januari 2007 Kota Subulussalam  Kabupaten Aceh Singkil  2 Januari 2007

 Sumatera Utara 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Dairi  Kabupaten Tapanuli Utara  23 September 1964 Kabupaten Toba Samosir  Kabupaten Tapanuli Utara  23 November 1998 Kabupaten Mandailing Natal  Kabupaten Tapanuli Selatan  23 November 1998 Kota Padangsidimpuan  Kabupaten Tapanuli Selatan  21 Juni 2001 Kabupaten Nias Selatan  Kabupaten Nias  25 Februari 2003 Kabupaten Pakpak Bharat  Kabupaten Dairi  25 Februari 2003 Kabupaten Humbang Hasundutan  Kabupaten Tapanuli Utara  25 Februari 2003 Kabupaten Samosir  Kabupaten Toba Samosir  18 Desember 2003 Kabupaten Serdang Bedagai  Kabupaten Deli Serdang  18 Desember 2003 Kabupaten Batu Bara  Kabupaten Asahan  2 Januari 2007 Kabupaten Padang Lawas Utara  Kabupaten Tapanuli Selatan  10 Agustus 2007 Kabupaten Padang Lawas  Kabupaten Tapanuli Selatan  10 Agustus 2007 Kabupaten Labuhanbatu Selatan  Kabupaten Labuhanbatu  21 Juli 2008 Kabupaten Labuhanbatu Utara  Kabupaten Labuhanbatu  21 Juli 2008 Kabupaten Nias Utara  Kabupaten Nias  26 November 2008 Kabupaten Nias Barat  Kabupaten Nias  26 November 2008 Kota Gunungsitoli  Kabupaten Nias  26 November 2008
 Catatan: Kabupaten Toba Samosir berubah nama menjadi Kabupaten Toba pada tahun 2020

 Sumatera Barat 
Sumatera Barat dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotamadya Payakumbuh  Kabupaten Limapuluh Kota  16 Desember 1970 Kotamadya Solok  Kabupaten Solok  17 Desember 1970 Kabupaten Kepulauan Mentawai  Kabupaten Padang Pariaman  4 Oktober 1999 Kota Pariaman  Kabupaten Padang Pariaman  10 April 2002 Kabupaten Dharmasraya  Kabupaten Sawahlunto Sijunjung  18 Desember 2003 Kabupaten Solok Selatan  Kabupaten Solok  18 Desember 2003 Kabupaten Pasaman Barat  Kabupaten Pasaman  18 Desember 2003
 Catatan: Kabupaten Sawahlunto Sijunjung berubah nama menjadi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2008

 Riau 
Riau dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir  Kabupaten Indragiri  14 Juni 1965 Kotamadya Dumai  Kabupaten Bengkalis  20 April 1999 Kabupaten Pelalawan  Kabupaten Kampar  4 Oktober 1999 Kabupaten Rokan Hulu  Kabupaten Kampar  4 Oktober 1999 Kabupaten Rokan Hilir  Kabupaten Bengkalis  4 Oktober 1999 Kabupaten Siak  Kabupaten Bengkalis  4 Oktober 1999 Kabupaten Kuantan Singingi  Kabupaten Indragiri Hulu  4 Oktober 1999 Kabupaten Kepulauan Meranti  Kabupaten Bengkalis  16 Januari 2009
 Catatan: Kabupaten Indragiri berubah nama menjadi Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1965 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir

 Kepulauan Riau 
Kepulauan Riau, pemekaran dari Riau (2002)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Karimun  Kabupaten Kepulauan Riau  4 Oktober 1999 Kabupaten Natuna  Kabupaten Kepulauan Riau  4 Oktober 1999 Kota Batam  Kabupaten Kepulauan Riau  4 Oktober 1999 Kota Tanjung Pinang  Kabupaten Kepulauan Riau  21 Juni 2001 Kabupaten Lingga  Kabupaten Kepulauan Riau  18 Desember 2003 Kabupaten Kepulauan Anambas  Kabupaten Natuna  21 Juli 2008
 Catatan: Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan pada tahun 2006

 Jambi 
Jambi dibentuk tahun 1957 dan sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Tengah
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Kerinci  Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci  17 Juli 1958 Kabupaten Sarolangun Bangko  Kabupaten Merangin  14 Juni 1965 Kabupaten Tanjung Jabung  Kabupaten Batang Hari  14 Juni 1965 Kabupaten Muaro Jambi  Kabupaten Batang Hari  4 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun  Kabupaten Sarolangun Bangko  4 Oktober 1999 Kabupaten Tanjung Jabung Timur  Kabupaten Tanjung Jabung  4 Oktober 1999 Kabupaten Tebo  Kabupaten Bungo Tebo  4 Oktober 1999 Kota Sungai Penuh  Kabupaten Kerinci  21 Juli 2008
 Catatan: Kabupaten Persisir Selatan Kerinci berubah nama menjadi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 1957 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kerinci
 Catatan: Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung, dan Kabupaten Sarolangun Bangko berubah nama menjadi Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Merangin pada tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun

 Bengkulu 
Bengkulu, pemekaran dari Sumatera Selatan (1967)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Mukomuko  Kabupaten Bengkulu Utara  25 Februari 2003 Kabupaten Seluma  Kabupaten Bengkulu Selatan  25 Februari 2003 Kabupaten Kaur  Kabupaten Bengkulu Selatan  25 Februari 2003 Kabupaten Lebong  Kabupaten Rejang Lebong  18 Desember 2003 Kabupaten Kepahiang  Kabupaten Rejang Lebong  18 Desember 2003 Kabupaten Bengkulu Tengah  Kabupaten Bengkulu Utara  21 Juli 2008

 Sumatera Selatan 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kota Prabumulih  Kabupaten Muara Enim  21 Juni 2001 Kota Lubuk Linggau  Kabupaten Musi Rawas  21 Juni 2001 Kota Pagar Alam  Kabupaten Lahat  21 Juni 2001 Kabupaten Banyuasin  Kabupaten Musi Banyuasin  10 April 2002 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  Kabupaten Ogan Komering Ulu  18 Desember 2003 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu  18 Desember 2003 Kabupaten Ogan Ilir   Kabupaten Ogan Komering Ilir  18 Desember 2003 Kabupaten Empat Lawang  Kabupaten Lahat  2 Januari 2007 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  Kabupaten Muara Enim  11 Januari 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara  Kabupaten Musi Rawas  10 Juli 2013

 Kepulauan Bangka Belitung 
Kepulauan Bangka Belitung, pemekaran dari Sumatera Selatan (2000)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Bangka Selatan  Kabupaten Bangka  25 Februari 2003 Kabupaten Bangka Tengah  Kabupaten Bangka  25 Februari 2003 Kabupaten Bangka Barat  Kabupaten Bangka  25 Februari 2003 Kabupaten Belitung Timur  Kabupaten Belitung  25 Februari 2003

 Lampung 
Lampung, pemekaran dari Sumatera Selatan (1964)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Lampung Barat  Kabupaten Lampung Utara  16 Agustus 1991 Kabupaten Tanggamus  Kabupaten Lampung Selatan  3 Januari 1997 Kabupaten Tulang Bawang  Kabupaten Lampung Utara  3 Januari 1997 Kabupaten Way Kanan  Kabupaten Lampung Utara  20 April 1999 Kabupaten Lampung Timur  Kabupaten Lampung Tengah  20 April 1999 Kotamadya Metro  Kabupaten Lampung Tengah  20 April 1999 Kabupaten Pesawaran  Kabupaten Lampung Selatan  10 Agustus 2007 Kabupaten Pringsewu  Kabupaten Tanggamus  26 November 2008 Kabupaten Mesuji  Kabupaten Tulang Bawang  26 November 2008 Kabupaten Tulang Bawang Barat  Kabupaten Tulang Bawang  26 November 2008 Kabupaten Pesisir Barat  Kabupaten Lampung Barat  17 November 2012

 Daerah Khusus Jakarta 
Daerah Khusus Jakarta, pemekaran dari Jawa Barat (1959/1961).
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Kepulauan Seribu Kota Jakarta Utara 3 Juli 2001

 Banten 
Banten, pemekaran dari Jawa Barat (2000)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotamadya Tangerang  Kabupaten Tangerang  27 Februari 1993 Kotamadya Cilegon  Kabupaten Serang  20 April 1999 Kota Serang  Kabupaten Serang  10 Agustus 2007 Kota Tangerang Selatan  Kabupaten Tangerang  26 November 2008

 Jawa Barat 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Subang  Kabupaten Purwakarta  29 Juni 1968 Kotamadya Bekasi  Kabupaten Bekasi  16 Desember 1996 Kotamadya Depok  Kabupaten Bogor  27 April 1999 Kota Cimahi  Kabupaten Bandung  21 Juni 2001 Kota Tasikmalaya  Kabupaten Tasikmalaya  21 Juni 2001 Kota Banjar  Kabupaten Ciamis  11 Desember 2002 Kabupaten Bandung Barat  Kabupaten Bandung  2 Januari 2007 Kabupaten Pangandaran  Kabupaten Ciamis  17 November 2012

 Jawa Tengah 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Batang  Kabupaten Pekalongan  14 Juni 1965

 Daerah Istimewa Yogyakarta 
tidak pernah mengalami pemekaran daerah.
 Jawa Timur 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kota Batu  Kabupaten Malang  21 Juni 2001

 Bali 
Bali, pemekaran dari Nusa Tenggara (1958)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Badung  Daerah Bali  9 Agustus 1958 Kabupaten Bangli  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kabupaten Buleleng  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kabupaten Gianyar  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kabupaten Jembrana  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kabupaten Karangasem  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kabupaten Klungkung  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kabupaten Tabanan  Daerah Bali   9 Agustus 1958 Kotamadya Denpasar  Kabupaten Badung  15 Januari 1992
 Catatan: Daerah Bali adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 8 kabupaten pada tabel di atas

 Nusa Tenggara Barat 
Nusa Tenggara Barat, pemekaran dari Nusa Tenggara (1958)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Lombok Barat  Daerah Lombok  9 Agustus 1958 Kabupaten Lombok Tengah  Daerah Lombok  9 Agustus 1958 Kabupaten Lombok Timur  Daerah Lombok  9 Agustus 1958 Kabupaten Bima  Daerah Sumbawa  9 Agustus 1958 Kabupaten Dompu  Daerah Sumbawa  9 Agustus 1958 Kabupaten Sumbawa  Daerah Sumbawa  9 Agustus 1958 Kotamadya Mataram  Kabupaten Lombok Barat  26 Juli 1993 Kota Bima  Kabupaten Bima  10 April 2002 Kabupaten Sumbawa Barat  Kabupaten Sumbawa  18 Desember 2003 Kabupaten Lombok Utara  Kabupaten Lombok Barat  21 Juli 2008
 Catatan: Daerah Lombok dan Daerah Sumbawa adalah salah satu penyusun Provinsi Nusa Tenggara yang dibubarkan pada tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 6 kabupaten pada tabel di atas

 Nusa Tenggara Timur 
Nusa Tenggara Timur, pemekaran dari Nusa Tenggara (1958)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Alor  Daerah Timor dan Kepulauannya  9 Agustus 1958 Kabupaten Belu  Daerah Timor dan Kepulauannya  9 Agustus 1958 Kabupaten Ende  Daerah Flores  9 Agustus 1958 Kabupaten Flores Timur  Daerah Flores  9 Agustus 1958 Kabupaten Kupang  Daerah Timor dan Kepulauannya  9 Agustus 1958 Kabupaten Manggarai  Daerah Flores  9 Agustus 1958 Kabupaten Ngada  Daerah Flores  9 Agustus 1958 Kabupaten Sikka  Daerah Flores  9 Agustus 1958 Kabupaten Sumba Barat  Daerah Sumba  9 Agustus 1958 Kabupaten Sumba Timur  Daerah Sumba  9 Agustus 1958 Kabupaten Timor Tengah Selatan  Daerah Timor dan Kepulauannya  9 Agustus 1958 Kabupaten Timor Tengah Utara  Daerah Timor dan Kepulauannya  9 Agustus 1958 Kotamadya Kupang  Kabupaten Kupang  11 April 1996 Kabupaten Lembata  Kabupaten Flores Timur  4 Oktober 1999 Kabupaten Rote Ndao  Kabupaten Kupang  10 April 2002 Kabupaten Manggarai Barat  Kabupaten Manggarai  25 Februari 2003 Kabupaten Nagekeo  Kabupaten Ngada  2 Januari 2007 Kabupaten Sumba Tengah  Kabupaten Sumba Barat  2 Januari 2007 Kabupaten Sumba Barat Daya  Kabupaten Sumba Barat  2 Januari 2007 Kabupaten Manggarai Timur  Kabupaten Manggarai  14 Agustus 2007 Kabupaten Sabu Raijua  Kabupaten Kupang  26 November 2008 Kabupaten Malaka  Kabupaten Belu  11 Januari 2013
 Catatan: Daerah Timor dan Kepulauannya, Daerah Flores, dan Daerah Sumba adalah penyusun Provinsi Nusa Tenggara dan dibubarkan tahun 1958 bersamaan dengan pembentukan 12 kabupaten di atas

 Kalimantan Barat 
Kalimantan Barat, pemekaran dari Kalimantan (1956)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Bengkayang  Kabupaten Sambas  20 April 1999 Kabupaten Landak  Kabupaten Pontianak  4 Oktober 1999 Kota Singkawang  Kabupaten Bengkayang  21 Juni 2001 Kabupaten Melawi  Kabupaten Sintang  18 Desember 2003 Kabupaten Sekadau  Kabupaten Sanggau  18 Desember 2003 Kabupaten Kayong Utara  Kabupaten Ketapang  2 Januari 2007 Kabupaten Kubu Raya  Kabupaten Pontianak  10 Agustus 2007
 Catatan: Kabupaten Pontianak berubah nama menjadi Kabupaten Mempawah pada tahun 2014

 Kalimantan Tengah 
Kalimantan Tengah, pemekaran dari Kalimantan Selatan (1958)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat  Kabupaten Kotawaringin  26 Juni 1959 Kabupaten Barito Selatan  Kabupaten Barito  26 Juni 1959 Kotapraja Palangka Raya  Kabupaten Kapuas  14 Juni 1965 Kabupaten Katingan  Kabupaten Kotawaringin Timur  10 April 2002 Kabupaten Seruyan  Kabupaten Kotawaringin Timur  10 April 2002 Kabupaten Sukamara  Kabupaten Kotawaringin Barat  10 April 2002 Kabupaten Lamandau  Kabupaten Kotawaringin Barat  10 April 2002 Kabupaten Gunung Mas  Kabupaten Kapuas  10 April 2002 Kabupaten Pulang Pisau  Kabupaten Kapuas  10 April 2002 Kabupaten Murung Raya  Kabupaten Barito Utara  10 April 2002 Kabupaten Barito Timur  Kabupaten Barito Selatan  10 April 2002
 Catatan: Kabupaten Kotawaringin dan Kabupaten Barito berubah nama menjadi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Barito Utara pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Selatan

 Kalimantan Selatan 
Kalimantan Selatan, pemekaran dari Kalimantan (1956)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Barito Kuala  Kabupaten Banjarmasin  26 Juni 1959 Kabupaten Hulu Sungai Tengah  Kabupaten Kandangan  26 Juni 1959 Kabupaten Tanah Laut  Kabupaten Banjar  14 Juli 1965 Kabupaten Tapin  Kabupaten Hulu Sungai Selatan  14 Juli 1965 Kabupaten Tabalong  Kabupaten Hulu Sungai Utara  14 Juli 1965 Kotamadya Banjarbaru  Kabupaten Banjar  20 April 1999 Kabupaten Tanah Bumbu  Kabupaten Kotabaru  25 Februari 2003 Kabupaten Balangan  Kabupaten Hulu Sungai Utara  25 Februari 2003
 Catatan: Kabupaten Banjarmasin dan Kabupaten Kandangan berubah nama menjadi Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

 Kalimantan Timur 
Kalimantan Timur, pemekaran dari Kalimantan (1956)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotapraja Balikpapan  Daerah Istimewa Kutai  26 Juni 1959 Kotapraja Samarinda  Daerah Istimewa Kutai  26 Juni 1959 Kabupaten Kutai  Daerah Istimewa Kutai  26 Juni 1959 Kabupaten Pasir  Kabupaten Kotabaru  26 Juni 1959 Kabupaten Kutai Barat  Kabupaten Kutai  4 Oktober 1999 Kabupaten Kutai Timur  Kabupaten Kutai  4 Oktober 1999 Kota Bontang  Kabupaten Kutai  4 Oktober 1999 Kabupaten Penajam Paser Utara  Kabupaten Pasir  10 April 2002 Kabupaten Mahakam Ulu  Kabupaten Kutai Barat  11 Januari 2013
 Catatan: Daerah Istimewa Kutai dibubarkan pada tahun 1959.
 Catatan: Kabupaten Kutai berubah nama menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2002
 Catatan: Kabupaten Pasir berubah nama menjadi Kabupaten Paser pada tahun 2007

 Kalimantan Utara 
Kalimantan Utara, pemekaran dari Kalimantan Timur (2012)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotamadya Tarakan  Kabupaten Bulungan  8 Oktober 1997 Kabupaten Malinau  Kabupaten Bulungan  4 Oktober 1999 Kabupaten Nunukan  Kabupaten Bulungan  4 Oktober 1999 Kabupaten Tana Tidung   Kabupaten Bulungan  14 Agustus 2007

 Sulawesi Utara 
Sulawesi Utara, pemekaran dari Sulawesi (1960)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Daerah Bolaang Mongondow  Daerah Sulawesi Utara  19 Maret 1954 Kotamadya Bitung  Kabupaten Minahasa  15 Agustus 1990 Kabupaten Kepulauan Talaud  Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud  10 April 2002 Kabupaten Minahasa Selatan  Kabupaten Minahasa  25 Februari 2003 Kota Tomohon  Kabupaten Minahasa  25 Februari 2003 Kabupaten Minahasa Utara  Kabupaten Minahasa  18 Desember 2003 Kota Kotamobagu  Kabupaten Bolaang Mongondow  2 Januari 2007 Kabupaten Minahasa Tenggara  Kabupaten Minahasa Selatan  2 Januari 2007 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  Kabupaten Bolaang Mongondow  2 Januari 2007 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro  Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud  2 Januari 2007 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  Kabupaten Bolaang Mongondow  21 Juli 2008 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  Kabupaten Bolaang Mongondow  21 Juli 2008
 Catatan: Daerah Sulawesi Utara dibubarkan pada tahun 1959
 Catatan: Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2014

 Gorontalo 
Gorontalo, pemekaran dari Sulawesi Utara (2000)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotapraja Gorontalo Daerah Sulawesi Utara  4 Juli 1959 Kabupaten Gorontalo  Daerah Sulawesi Utara  4 Juli 1959 Kabupaten Boalemo  Kabupaten Gorontalo  4 Oktober 1999 Kabupaten Bone Bolango  Kabupaten Gorontalo  25 Februari 2003 Kabupaten Pohuwato  Kabupaten Boalemo  25 Februari 2003 Kabupaten Gorontalo Utara  Kabupaten Gorontalo  2 Januari 2007
 Catatan: Daerah Sulawesi Utara, beribukota di Gorontalo, dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 1 kabupaten dan 1 kota di atas

 Sulawesi Tengah 
Sulawesi Tengah, pemekaran dari Sulawesi Utara (1964)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Daerah Donggala  Daerah Sulawesi Tengah  12 Agustus 1952 Daerah Poso  Daerah Sulawesi Tengah  12 Agustus 1952 Kabupaten Banggai  Daerah Poso  4 Juli 1959 Kabupaten Buol Toli-Toli  Daerah Donggala dan Daerah Sulawesi Utara  4 Juli 1959 Kotamadya Palu  Kabupaten Donggala  22 Juli 1994 Kabupaten Buol  Kabupaten Buol Toli-Toli  4 Oktober 1999 Kabupaten Morowali  Kabupaten Poso  4 Oktober 1999 Kabupaten Banggai Kepulauan  Kabupaten Banggai  4 Oktober 1999 Kabupaten Parigi Moutong  Kabupaten Donggala  10 April 2002 Kabupaten Tojo Una-Una  Kabupaten Poso  18 Desember 2003 Kabupaten Sigi  Kabupaten Donggala  21 Juli 2008 Kabupaten Banggai Laut  Kabupaten Banggai Kepulauan  11 Januari 2013 Kabupaten Morowali Utara  Kabupaten Morowali  15 Mei 2013
 Catatan: Daerah Sulawesi Tengah dipecah menjadi 2 daerah pada tahun 1952
 Catatan: Daerah Poso dan Daerah Donggala dibubarkan pada tahun 1959

 Sulawesi Tenggara 
Sulawesi Tenggara, pemekaran dari Sulawesi Selatan (1964)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Daerah Sulawesi Tenggara  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Kabupaten Buton  Daerah Sulawesi Tenggara  4 Juli 1959 Kabupaten Kendari  Daerah Sulawesi Tenggara  4 Juli 1959 Kabupaten Kolaka  Daerah Sulawesi Tenggara  4 Juli 1959 Kabupaten Muna  Daerah Sulawesi Tenggara  4 Juli 1959 Kotamadya Kendari  Kabupaten Kendari  3 Agustus 1995 Kota Bau-Bau  Kabupaten Buton  21 Juni 2001 Kabupaten Konawe Selatan  Kabupaten Kendari  25 Februari 2003 Kabupaten Bombana  Kabupaten Buton  18 Desember 2003 Kabupaten Wakatobi  Kabupaten Buton  18 Desember 2003 Kabupaten Kolaka Utara  Kabupaten Kolaka  18 Desember 2003 Kabupaten Konawe Utara  Kabupaten Konawe  2 Januari 2007 Kabupaten Buton Utara  Kabupaten Muna  2 Januari 2007 Kabupaten Kolaka Timur  Kabupaten Kolaka  11 Januari 2013 Kabupaten Konawe Kepulauan  Kabupaten Konawe  15 Mei 2013 Kabupaten Muna Barat  Kabupaten Muna  23 Juli 2014 Kabupaten Buton Selatan  Kabupaten Buton  23 Juli 2014 Kabupaten Buton Tengah  Kabupaten Buton  23 Juli 2014
 Catatan: Daerah Sulawesi Tenggara yang beribukota di Baubau dibubarkan tahun 1959 bersamaan dengan pemekaran 4 kabupaten di atas
 Catatan: Kabupaten Kendari berubah nama menjadi Kabupaten Konawe pada tahun 2004

 Sulawesi Selatan 
Sulawesi Selatan, pemekaran dari Sulawesi (1960)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Daerah Bonthain  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Daerah Bone  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Daerah Makassar  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Daerah Luwu  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Daerah Parepare  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Daerah Jeneponto-Takalar  Daerah Makassar  17 Januari 1957 Kabupaten Soppeng  Daerah Bone  17 Januari 1957 Kabupaten Wajo  Daerah Bone  17 Januari 1957 Kabupaten Tana Toraja  Daerah Luwu  17 Januari 1957 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  Daerah Makassar  4 Juli 1959 Kabupaten Maros  Daerah Makassar  4 Juli 1959 Kotapraja Parepare  Daerah Parepare  4 Juli 1959 Kabupaten Barru  Daerah Parepare  4 Juli 1959 Kabupaten Enrekang  Daerah Parepare  4 Juli 1959 Kabupaten Pinrang  Daerah Parepare  4 Juli 1959 Kabupaten Sidenreng Rappang  Daerah Parepare  4 Juli 1959 Kabupaten Bulukumba  Daerah Bonthain  4 Juli 1959 Kabupaten Selayar  Daerah Bonthain  4 Juli 1959 Kabupaten Sinjai  Daerah Bonthain  4 Juli 1959 Kabupaten Takalar  Daerah Jeneponto-Takalar  4 Juli 1959 Kabupaten Luwu Utara  Kabupaten Luwu  20 April 1999 Kota Palopo  Kabupaten Luwu  10 April 2002 Kabupaten Luwu Timur  Kabupaten Luwu Utara  25 Februari 2003 Kabupaten Toraja Utara  Kabupaten Tana Toraja  21 Juli 2008
 Catatan: Daerah Makassar, Daerah Jeneponto-Takalar, Daerah Luwu, Daerah Bone, Daerah Bonthain, dan Daerah Parepare dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 19 kabupaten dan 1 kota di atas
 Catatan: Kabupaten Bonthain berubah nama menjadi Kabupaten Bantaeng pada tahun 1962
 Catatan: Kabupaten Selayar berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2008

 Sulawesi Barat 
Sulawesi Barat, pemekaran dari Sulawesi Selatan (2004)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Daerah Mandar  Daerah Sulawesi Selatan  12 Agustus 1952 Kabupaten Majene  Daerah Mandar  4 Juli 1959 Kabupaten Mamuju  Daerah Mandar  4 Juli 1959 Kabupaten Polewali Mamasa  Daerah Mandar  4 Juli 1959 Kabupaten Mamasa  Kabupaten Polewali Mamasa  10 April 2002 Kabupaten Mamuju Utara  Kabupaten Mamuju  25 Februari 2003 Kabupaten Mamuju Tengah  Kabupaten Mamuju  11 Januari 2013
 Catatan: Daerah Mandar dengan ibukota di Majene dibubarkan pada tahun 1959 bersamaan dengan pembentukan 3 kabupaten di atas 
 Catatan: Kabupaten Polewali Mamasa berubah nama menjadi Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2005
 Catatan: Kabupaten Mamuju Utara berubah nama menjadi Kabupaten Pasangkayu pada tahun 2017

 Maluku Utara 
Maluku Utara, pemekaran dari Maluku (1999)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Halmahera Tengah  Kabupaten Maluku Utara  15 Agustus 1990 Kotamadya Ternate  Kabupaten Maluku Utara  20 April 1999 Kabupaten Halmahera Utara  Kabupaten Maluku Utara  25 Februari 2003 Kabupaten Halmahera Selatan  Kabupaten Maluku Utara  25 Februari 2003 Kabupaten Kepulauan Sula  Kabupaten Maluku Utara  25 Februari 2003 Kabupaten Halmahera Timur  Kabupaten Halmahera Tengah  25 Februari 2003 Kota Tidore Kepulauan  Kabupaten Halmahera Tengah  25 Februari 2003 Kabupaten Pulau Morotai  Kabupaten Halmahera Utara  26 November 2008 Kabupaten Pulau Taliabu  Kabupaten Kepulauan Sula  11 Januari 2013
 Catatan: Kabupaten Maluku Utara berubah nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2003 bersamaan dengan pemekaran Halmahera Selatan, Halmahera Utara, dan Kepulauan Sula

 Maluku 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Maluku Tengah  Daerah Maluku Selatan  12 Agustus 1952  Kabupaten Maluku Tenggara  Daerah Maluku Selatan  12 Agustus 1952  Kabupaten Buru  Kabupaten Maluku Tengah  4 Oktober 1999 Kabupaten Maluku Tenggara Barat  Kabupaten Maluku Tenggara  4 Oktober 1999 Kabupaten Seram Bagian Timur  Kabupaten Maluku Tengah  18 Desember 2003 Kabupaten Seram Bagian Barat  Kabupaten Maluku Tengah  18 Desember 2003 Kabupaten Kepulauan Aru  Kabupaten Maluku Tenggara  18 Desember 2003 Kota Tual  Kabupaten Maluku Tenggara  14 Agustus 2007 Kabupaten Maluku Barat Daya  Kabupaten Maluku Tenggara Barat  21 Juli 2008 Kabupaten Buru Selatan  Kabupaten Buru  21 Juli 2008
 Catatan: Daerah Maluku Selatan dengan ibukota di Ambon dibubarkan pada tahun 1952 bersamaan dengan pembentukan 2 kabupaten di atas
 Catatan: Kabupaten Maluku Tenggara Barat berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2019

 Papua Barat Daya 
Papua Barat Daya, pemekaran dari Papua Barat (2022)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kota Sorong  Kabupaten Sorong  4 Oktober 1999 Kabupaten Sorong Selatan  Kabupaten Sorong  11 Desember 2002 Kabupaten Raja Ampat  Kabupaten Sorong  11 Desember 2002 Kabupaten Tambrauw  Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari  26 November 2008 Kabupaten Maybrat  Kabupaten Sorong  16 Januari 2009

 Papua Barat 
Papua Barat, pemekaran dari Papua (1999)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Kaimana  Kabupaten Fakfak  11 Desember 2002 Kabupaten Teluk Bintuni  Kabupaten Manokwari  11 Desember 2002 Kabupaten Teluk Wondama  Kabupaten Manokwari  11 Desember 2002 Kabupaten Manokwari Selatan  Kabupaten Manokwari  17 November 2012 Kabupaten Pegunungan Arfak  Kabupaten Manokwari  17 November 2012

Papua Tengah
Papua Tengah, pemekaran dari Papua (2022)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Paniai  Kabupaten Nabire  4 Oktober 1999 Kabupaten Puncak Jaya  Kabupaten Nabire  4 Oktober 1999 Kabupaten Mimika  Kabupaten Fakfak  4 Oktober 1999 Kabupaten Puncak  Kabupaten Puncak Jaya  4 Januari 2008 Kabupaten Dogiyai  Kabupaten Nabire   4 Januari 2008 Kabupaten Intan Jaya  Kabupaten Paniai  26 November 2008 Kabupaten Deiyai  Kabupaten Paniai  26 November 2008

 Papua 
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kotamadya Jayapura  Kabupaten Jayapura  2 Agustus 1993 Kabupaten Sarmi  Kabupaten Jayapura  11 Desember 2002 Kabupaten Keerom  Kabupaten Jayapura  11 Desember 2002 Kabupaten Waropen  Kabupaten Yapen Waropen  11 Desember 2002 Kabupaten Supiori  Kabupaten Biak Numfor  18 Desember 2003 Kabupaten Mamberamo Raya  Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Waropen  15 Maret 2007
 Catatan: Kabupaten Yapen Waropen berubah nama menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2008

Papua Pegunungan
Papua Pegunungan, pemekaran dari Papua (2022)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Pegunungan Bintang  Kabupaten Jayawijaya  11 Desember 2002 Kabupaten Yahukimo  Kabupaten Jayawijaya  11 Desember 2002 Kabupaten Tolikara  Kabupaten Jayawijaya  11 Desember 2002 Kabupaten Lanny Jaya  Kabupaten Jayawijaya  4 Januari 2008 Kabupaten Mamberamo Tengah  Kabupaten Jayawijaya  4 Januari 2008 Kabupaten Nduga  Kabupaten Jayawijaya  4 Januari 2008 Kabupaten Yalimo  Kabupaten Jayawijaya  4 Januari 2008

Papua Selatan
Papua Selatan, pemekaran dari Papua (2022)
 Hasil pemekaran Asal pemekaran Tanggal pemekaran Kabupaten Boven Digoel  Kabupaten Merauke  11 Desember 2002 Kabupaten Mappi  Kabupaten Merauke  11 Desember 2002 Kabupaten Asmat  Kabupaten Merauke  11 Desember 2002

 Penggabungan 

 Jawa Tengah 
 Penggabungan Kabupaten Kutoarjo dengan Kabupaten Purworejo (tahun 1933)
 Penggabungan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Kebumen  (1 Januari 1936)
 Penggabungan Kabupaten Purwokerto dengan Kabupaten Banyumas (1 Januari 1936)

 Daerah Istimewa Yogyakarta 
 Penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo (tahun 1951)

 Papua 
 Provinsi Irian Jaya Tengah yang dimekarkan tahun 1999 dibatalkan pada tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bergabung kembali ke Provinsi Irian Jaya

 Lihat pula 
 Daftar kabupaten dan kota di Indonesia
 Daftar kabupaten dan kota di Indonesia menurut waktu pembentukan
 Rencana pemekaran daerah di Indonesia
 Provinsi di Indonesia
 Provinsi Sumatra Tengah
 Provinsi Timor Timur
 Provinsi Kalimantan
Daerah Istimewa Surakarta

 Catatan 

 Referensi 

 Pustaka 


Kategori:Indonesia
Kategori:Pembagian administratif Indonesia