Media massa di Malaysia

Media massa di Malaysia termasuk televisi, radio, surat kabar, dan media berbasis situs web seperti bloger. Banyak media massa di Malaysia dimiliki langsung oleh Pemerintah Malaysia (seperti Bernama) atau dimiliki oleh partai politik seperti Barisan Nasional (Malaysia) yang membentuk pemerintah sampai dengan Mei 2018 (contoh Media Prima Group, yang dimiliki oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu). Partai oposisi seperti PAS dan PKR, yang sekarang menjadi partai utama dari koalisi "Pakatan Harapan", menerbitkan surat kabar mereka sendiri yaitu Harakah dan Suara Keadilan, yang dijual bersamaan dengan publikasi reguler.

Sejak media konvensional dikontrol sangat ketat oleh pemerintah, Malaysia memiliki Media alternatif, yang memiliki karakteristik portal berita seperti Malaysiakini dan The Malaysian Insider yang mengambil keuntungan dari janji pemerintah untuk tidak melakukan sensor di internet walaupun mengontrol ketat media massa konvensional.

 Surat Kabar 
Terdapat lebih dari 30 surat kabar dan tabloid yang dipublikasikan, sebagian besar berbahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil. Surat kabar terkenal diantaranya adalah The Star (Malaysia), New Straits Times, The Sun (Malaysia), Berita Harian, Utusan Malaysia, Sin Chew Daily, dan Nanyang Siang Pau.

 Televisi dan radio 
Perusahaan miliki negara Radio Televisyen Malaysia (RTM) mengoperasikan enam kanal televisi lokal gratis berlisensi untuk bersiaran di Malaysia, dan juga 34 kanal radio secara nasional. Sementara itu, Media Prima merupakan perusahaan induk dari empat kanal televisi dan empat kanal radio.

Perusahaan swasta yaitu Astro Malaysia Holdings memiliki Astro (TV satelit) yang merupakan satu-satunya provider televisi satelit Malaysia. Terdapat 200 kanal untuk dipilih dengan biaya minimum mencapai RM49,95 per bulan dan maksimun RM200 per bulan. Astro juga menyediakan siaran dari 20 kanal radio, dimana 17 diantaranya merupakan stasiun radio milik Astro, yang 9 kanal tersedia melalui radio FM.

Unifi TV dari Unifi merupakan salah satu layanan Televisi protokol Internet di Malaysia, tetapi untuk mengambil layanan ini pelanggan membutuhkan berlangganan layanan internet dengan tarif RM149 per bulan s.d RM350 per bulan.

TV Sarawak (TVS) menjadi televisi regional pertama di Malaysia, kanal ini berasai dari Sarawak, Malaysia. Walaupun begitu, bukan untuk pertama kalinya dalam sejarah Sarawak memiliki tv sendiri, pada April 1998 Ntv7 diluncurkan oleh pengusaha asal Sarawak, Mohd Effendi Norwawi dibawah entitas Natseven TV Sdn Bhd, sebelum diakusisi oleh Media Prima pada 2005. Keberadaan stasiun televisi sendiri membantu untuk melawan masalah rendahnya cakupan liputan dari media-media yang berbasis di semenanjung dan meningkatnya kekuatan representasi dari Malaysia Timur.

 Kebebasan 
Kebebasan pers yang diatur dikritisi. Walaupun kritikus mengakui bahwa jurnalis "tidak akan diseret atau di tembak" karena kritis terhadap pemerintah, tetapi pihak pemerintah menciptakan efek jeri melalui ancaman pengurangan kesempatan bekerja dan menolak anggota keluarga wartawan pada universitas negeri yang lebih baik. Peraturan seperti Printing Presses and Publications Act dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi.McAdams, Mindy (2007). Why journalists act like chickens. Retrieved 1 April 2007.

Pada 2007, agensi pemerintah - Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia - menerbitkan perintah kepada seluruh televisi dan radio swasta untuk menahan penyiaran pidato pihak oposisi. Langkah ini dikritik oleh politikus dari parta oposisi Partai Aksi Demokrat (Malaysia). Perintah ini kemudian ditarik oleh Kementerian Energi, Air, dan Komunikasi.

Malaysia berada di urutan 141 dari 178 negera dalam Indeks Kebebasan Pers yang dilaporkan oleh Wartawan Tanpa Batas pada 2010 dan berada diurutan 122 dari 179 negara di tahun 2012.

Karena masalah sensivitas tentara, surat kabar dari Singapura tidak bisa di jual di Malaysia, The Straits Times dan surat kabar dari Singapura tidak bisa dijual, sementara itu, New Straits Times dan koran lain dari Malaysia, tidak dijual di Singapura. Larangan ini ditetapkan sebelum pemilihan umum di Malaysia pada 1 Mei 1969.Arming the Singapore Armed Forces (SAF): trends and implications, Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University, 2003, page 66

 Referensi 

 Bacaan lebih lanjut 



Kategori:Media massa menurut negara