Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja terbagi atas 11 kluster, di antaranya : Penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah
dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kesebelas kluster tersebut merupakan penggabungan dari 78 undang-undang sebelumnya.Mahkamah Konstitusi (2021) Putusan No 91/PUU-XVIII/2020 hal 30

Daftar undang undang yang direvisi

 Undang Undang  Tentang UU 26/2007 "Penataan Ruang"UU 27/2007 "Pulau Kecil"UU 32/2014 "Kelautan"UU 4/2011 "Geospasial"UU 32/2009 "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan" UU 28/2002 "Bangunan Gedung" UU 6/2017 "Arsitek" UU 31/2004 "Kelautan" UU 39/2014 "Perkebunan" UU 29/2000 "Perlindungan Varietas Tanaman" UU 22/2019 "Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan" UU 19/2013 "Perlindungan dan Pemberdayaan Petani" UU 13/2010 "Holtikultura" UU 18/2009 "Peternakan dan Kesehatan Hewan" UU 41/1999 "Kehutanan" UU 18/2013 "Pencegahan Pemberantasan Hutan" UU 4/2009 "Pertambangan Mineral dan Batubara" UU 22/2001 "Minyak dan Gas Bumi" UU 21/2009 "Ketenagalistrikan" UU 30/2009 "Ketenaganukliran" UU 3/2014 "Perindustrian" UU 7/2014 "Perdagangan" UU 2/1981 "Metrologi Legal" UU 33/2014 "Jaminan Produk Halal" UU 1/2011 "Perumahan Rakyat" UU 20/2011 "Rumah Susun" UU 2/2017 "Jasa Konstruksi" UU 17/2019 "Sumber Daya Air" UU 22/2009 "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" UU 23/2007 "Perkeretaapian" UU 17/2008 "Pelayaran" UU 1/2009 "Penerbangan" UU 36/2009 "Kesehatan" UU 44/2009 "Rumah Sakit" UU 5/1997 "Psikotropika" UU 35/2009 "Narkotika" UU 18/2012 "Pangan" UU 33/2009 "Perfilman" UU 10/2009 "Kepariwisataan" UU 8/2019 "Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" UU 38/2009 "Pos" UU 36/1999 "Telekomunikasi" UU 32/2002 "Penyiaran" UU 16/2012 "Industri Pertahanan" UU 2/2002 "Kepolisian" UU 25/207 "Penanaman Modal" UU 7/1992 "Perbankan" UU 21/2008 "Perbankan Syariah" UU 13/2003 "Ketenagakerjaan" UU 40/2004 "Sistem Jaminan Sosial Nasional" UU 24/2011 "Badan Penyelenggara Jaminan Nasional" UU 18/2017 "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" UU 25/1992 "Perkoperasian" UU 20/2008 "Usaha Mikro Kecil dan Menengah" UU 38/2004 "Jalan" UU 6/2011 "Keimigrasian" UU 13/2016 "Paten" UU 20/2016 "Merek dan Indikasi Geografis" UU 40/2007 "Perseroan Terbatas" Staatsblad 226/1926 juncto 450/1940 "Undang Undang Gangguan (Hinderordonnantie) UU 28/2009 "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah" UU 7/2016 "Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam" UU 3/1982 "Wajib Daftar Perusahaan" UU 5/1999 "Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" UU 7/1983 "Pajak Penghasilan" UU 8/1983 "Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah" UU 6/1983 "Ketentuan Umum Perpajakan" UU 6/2014 "Desa"  UU 19/2003 "Badan Usaha Milik Negara" UU 11/2019 "Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" UU 2/2012 "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum" UU 41/2009 "Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan" UU 39/2009 "Kawasan Ekonomi Khusus" UU 36/2000 "Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas" UU 37/2000 "Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang" UU 23/2014 "Pemerintahan Daerah"

Referensi

Kategori:Daftar