Johannes Rettob

Johannes Rettob (lahir 19 Oktober 1962) adalah seorang birokrat dan politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mimika periode 2025–2030. Ia resmi dilantik oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, pada 25 Maret 2025 di Nabire, berpasangan dengan Emanuel Kemong sebagai Wakil Bupati.

 Kehidupan pribadi 
Johannes (lahir 19 Oktober 1962) adalah seorang tokoh yang lahir di Kokonao, Mimika Barat, Fakfak, Nugini Belanda (sekarang Papua Tengah). Atas dasar latar belakang kelahirannya di Tanah Kamoro, ia diangkat sebagai anak adat suku setempat dan menyandang nama adat "Paniti".

Ia merupakan putra dari pasangan misionaris yang juga dikenal sebagai perintis pendidikan dan agama Katolik di wilayah tersebut. Orang tuanya tercatat melakukan pengabdian bagi masyarakat suku Kamoro yang tersebar di berbagai wilayah, meliputi Amar, Pronggo, Kaugapa, Iwaka, hingga ke Ipaya.

 Pendidikan 
SD YPPK St Fransiskus Xaverius Kokonao (1972-1974)
SMP Lecoq De Armandville Kokonao (1974-1977)
SMA Gabungan Jayapura (1977-1981)
(PLP) Pendidikan Dan Latihan Penerbangan Curug ( 1981-1983)
Calon taruna AKABRI pilot Angkatan Udara Magelang (1981-1984)
Jurusan Teknik Radar System dan Teknik Komunikasi Penerbangan Touluse, Prancis (1987-1990)
Pendidikan Komputer System Informasi manajemen penerbangan & Program Komputer Bangkok, Thailand (1991-1992)
Pendidikan Diploma Tiga (PLP) Curug (1992-1993)
Pendidikan Pabrik Peralatan x-ray Weisbaden, Jerman (1994-1995)
Pendidikan System Komunikasi Penerbangan Rasstat, Jerman (1995)
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (LAN) (1997-1998)
Pendidikan Diploma Empat Teknik Radio dan Navigasi Penerbangan Long Beach University California, Amerika Serikat (1998)
Pendidikan Pasca Sarjana STIE-IPWI Jakarta (2000)

 Perjalanan Karier 

 Pegawai Negeri Sipil Teknisi Penerbangan 
Pada Tahun 1984 Johannes Rettob diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai teknisi penerbangan di Bandara Kemayoran Jakarta. Setelah itu, dia diperbantukan di PT Angkasa Pura, dan setahun kemudian dipindahkan ke Bandara Hasan Syarif Pekanbaru. Penghargaan diraih Johannes Rettob selama menjadi PNS berupa Setya Lencana ke 10 dari Presiden Abdul Rahman Wahid dan Satya Lencana Karya Satya ke 20 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Berada di dunia politik.

 Kepala Sub Bidang Perhubungan Udara 
Pada tahun 2001 di Kabupaten Mimika Johannes Rettob menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perhubungan Udara selama 15 tahun, kemudian johannes Rettob diangkat Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Perhubungan. Johannes Rettob juga aktif dalam urusan agama seperti pembangunan Gereja Katredal Tiga Raja, Gereja Santo Stefanus Sempan, Kantor Keuskupan Mimika, dan SMP/SMA YPPK Bernadus.

 Ketua Dewan Pembina Gereja Santo Stefanus 
Johannes Rettob juga aktif dalam urusan agama seperti pembangunan Gereja Katredal Tiga Raja, Gereja Santo Stefanus Sempan, Kantor Keuskupan Mimika, dan SMP/SMA YPPK Bernadus.
Kini Johannes Rettob sebagai Ketua Dewan Pembina Gereja Santo Stefanus Sempan berkat perjuangannya melayani umat katolik.

 Wakil Bupati Mimika 
Johannes Rettob kemudian berpasangan dengan Eltinus Omaleng pada pilkada serentak tahun 2018 sebagai wakil bupati dan berhasil memenangkan Pilkada tersebut. "OMTOB" adalah nama pasangan Eltinus Omeleng dan Johannes Rettob pada pilkada serentak 2018 dengan visi-misi "Mewujudkan Mimika cerdas menuju masyarakat aman, dai profesional, dan sejahtera Wakil Bupati, Johannes Rettob resmi dilantik pada 6 September 2019 hingga saat ini.

 Pelaksana Tugas Bupati Mimika 
Pasca penetapan Bupati Mimika, Eltinus Omeleng sebagai tersangka kasus pengadaan barang dan jasa pembangunan gereja Kingmi Mile 32 oleh KPK, Johannes Rettob mengemban tugas baru sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika terhitung sejak 15 September 2022 sesuai surat keputusan dikeluarkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Dikalangan masyarakat "Johannes Rettob dikenal sebagai sosok berhati mulia karena tulus melayani masyarakat ". Kerap dirinya disebut sebagai "tokoh dan pejabat berhati tulus" karena selalu mendengar aspirasi masyarakat Mimika.

 Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Mimika 
selain jadi Plt Bupati Mimika dirinya juga mengemban tugas lain sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Mimika yang dilantik oleh Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Papua, Zakius Degei pada 8 Agustus 2022 lalu. Di Mimika Johannes Rettob juga dipercayakan sebagai Ketua Malaria Center (Malcen) Kabupaten Mimika  hingga saat ini.

 Bupati Mimika 
KPU Kabupaten Mimika memutuskan dan menetapkan calon Bupati dan wakil Bupati Mimika nomor urut 1 Johannes Rettob – Emanuel Kemong meraih suara sebesar 77.818, disusul Paslon nomor urut 3 Alexander Omaleng – Yusuf Rombe Pasarin sebesar 74.139 suara. Kemudian Paslon nomor urut 2 Maximus Tipagau – Peggi Patricia Patipi sebesar 66.268 suara.

“Saya selaku KPU Mimika sahkan,” kata Ketua KPU Mimika Dete Abugau sambil mengetok palu sidang menandai sahnya hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Dalam penetapan ini terjadi protes dan keberatan dari saksi Paslon nomor 2. para PPD dari Kuala Kencana dan Kwamki Narama.

Dengan hasil tersebut Paslon Johannes Rettob dan Emanuel Kemong yang diusung Partai  PDI Perjuangan, PAN, PSI, PBB, Gelora, PPP, PKS, PKN resmi memenangkan Pilkada Mimika. Keputusan dituangkan dalam SK Nomor 61 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024.

Kontroversi
 Tersangka korupsi pengadaan Helikopter 26 Januari 2023 
Pasca ditetapkan menjadi tersangka  dalam kasus  pengadaan pesawat dan helikopter oleh Kejaksaan Tinggi Papua  pada Kamis 26 Januari 2023, Plt Bupati Mimika Johanes Rettob menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika untuk tetap tenang dan menghormati semua proses hukum.  Dirinya juga menegasakan bahwa tidak gentar dengan penetapan tersebut.

John mengatakan pada Rabu 25/1/2023, dirinya dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Ia menjelaskan bahwa sebagai seorang Wakil Bupati yang saat ini sedang menjabat sebagai Plt Bupati Mimika, untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya harus pihak Kejati Papua terlebih dahulu bersurat meminta izin  ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya bilang ke mereka bahwa saya ini Wakil Bupati yang sekarang jadi Plt Bupati, kalau kita mau lakukan pemeriksaan begini harus ijin ke Kemendagri,  tetapi saya tidak pernah pikir itu dan saya datang.  Karena saya rasa kasus ini kasus biasa,”

Kata John. Ia  menegasakan bahwa di tahun 2017- 2019 dirinya juga sudah diperiksa sebanyak empat kali terkait kasus pengadaan pesawat dan helicopter  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Andaikan saya tidak melakukan ini dengan benar,  pada tahun 2017 saya sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka.  Karena yang diperiksa inikan sama.  Saya sudah melakukan pemeriksaan di KPK ini kurang lebih dua tahun. Materinya sama,  pemeriksaan disana (KPK) lebih teliti sampai rekening-rekening saya diperiksa.  Kalau kemarin pemeriksaan begitu-begitu saja tidak ada materi yang ditanya tentang kerugian,” kata Plt Bupati. John menegaskan bahwa ia juga tidak pernah diberitahu tentang penetapan dirinya menjadi tersangka, dirinya mengetahui dirinya ditetapkan menjadi tersangka  setelah membaca pemberitaan media.

John mengatakan bahwa dalam pemberitaan tersebut disebut ada kerugian negara 43 miliar dari kasus tersebut. “Anggaranya  Rp 85 miliar, harga dua pesawat sudah  Rp 80 miliar itu sudah tercatat dan terdata. Logika berpikirnya kan seperti itu, mereka sudah lihat bukti kwitansinya, total dua pesawat hampir 80 miliar lebih sedikit. Masih ada sisa Rp 5 Miliar itu untuk urus operasional, seperti gaji pilot,bahan bakar, perizin dan sebagainya. Ternyata uangnya kurang dan buktinya juga ada”. Oleh kerena itu dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika agar tetap tenang dan menghargai seluruh proses hukum.

 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura 27 April 2023 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jayapura yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Marco Erari SH, MH dalam amar putusan sela, Kamis 27 April 2023. menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika terhadap kliennya, Johannes Rettob dan Silvy Herawaty dalam sidang yang digelar di PN Jayapura, Papua.

Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob alias John Rettob dan Direktur Asian One Air Silvy Herawaty sebelumnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat.

Majelis hakim menilai, dakwaan jaksa terhadap kliennya kabur dan tidak cermat. Selain itu, hakim juga menerima sebagian eksepsi yang diajukan penasehat hukum kedua terdakwa.

Tim kuasa hukum Marvey Dangeubun SH, MH dalam keterangan kepada awak media usai pembacaan putusan mengemukakan, dengan dibatalkannya dakwaan jaksa otomatis status terdakwa yang disandang John Rettob dan Silvy Herawaty resmi dicabut.

Marvey menambahkan, dengan adanya putusan tersebut jaksa diberi waktu tujuh hari untuk mengajukan banding dan 21 hari untuk mengajukan kasasi.

“Pemeriksaan perkara ini selesai. Jika putusan ini tidak diterima kalau merasa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menempuh upaya hukum lanjutan,” kata Marvey lebih lanjut.

Pihaknya mengaku menghormati putusan pengadilan karena sudah memenuhi hak kliennya yang selama ini merasa tidak melakukan tindakan korupsi dalam kasus tersebut.

Sedangkan Pelaksana Tugas Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku bersyukur karena asas keadilan sudah dipenuhi. “Saya tidak pernah diperiksa sesuai materi dalam dakwaan. Saya merasa tidak melakukan korupsi karena semua prosedur sudah diikuti sesuai aturan,” ujar John Rettob.

Menurut John Rettob, pembentukan opini bahwa dirinya melakukan tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.

 Persidangan 
Nomor perkara

 Johannes Rettob: 9/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap
 Silvi Herawaty: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap

+TersangkaNoTanggalTerdakwaHakimAgenda19 &16 Maret 2023Johannes Rettob
Silvi HerawatiWillem Marco Erari, Nova Claudia Delima, Donald Everly Malubaya.JR & SH: Dakwaan & Ditunda  230 Maret 2023JR & SH: Dakwaan &  Eksepsi36 April 2023JR & SH: Tanggapan JPU427 Juni 2023Thobias Benggian, Linn Carol Hamadi, Andi Matalata.JR & SH: Putusan Sela518 Juli 2023JR & SH: Pemeriksaan 30 Saksi

 Tuntutan & sidang vonis terdakwa 

+Tuntutan & Sidang Vonis TerdakwaNoTerdakwaTuntutanVonis PN Kelas I A JayapuraTanggalTuntutanTanggalVonisNote1Johannes Rettob8 Agustus 202318 tahun
5 bulan + 1 bulan17 Oktober 2023BebasInkracht2Silvi Herawati
Pengadilan Kelas IA Jayapura membebaskan Johannes Rettob dari segala tuntutan

 Referensi 

Kategori:Tokoh Papua Tengah
Kategori:Tokoh dari Mimika
Kategori:Politikus Indonesia
Kategori:Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kategori:Wakil Bupati Mimika
Kategori:Tokoh Maluku