Penegakan hukum di Jepang

Penegakan hukum di Jepang disediakan terutama oleh departemen kepolisian prefektur di bawah pengawasan Badan Kepolisian Nasional, tetapi terdapat berbagai aparat penegak hukum lainnya di Jepang. Badan Kepolisian Nasional dikelola oleh Komisi Keamanan Publik Nasional, dengan demikian memastikan bahwa polisi Jepang adalah badan apolitis dan bebas dari kontrol eksekutif langsung pemerintah pusat. Mereka diperiksa oleh peradilan independen dan dipantau oleh pers yang bebas dan aktif.

Ada dua jenis petugas penegak hukum di Jepang, tergantung pada ketentuan yang mendasarinya: Petugas kepolisian dari Departemen Kepolisian Prefektur (ditetapkan sebagai  berdasarkan Pasal 189 ), dan  (ditetapkan dalam Pasal 190 hukum yang sama), berurusan dengan bidang khusus dengan keahlian tinggi.

Sejarah

Pemerintah Jepang mendirikan sistem polisi sipil bergaya Eropa pada tahun 1874, di bawah kendali terpusat Biro Polisi di dalam Kementerian Dalam Negeri, untuk mengatasi gangguan internal dan menjaga ketertiban selama Restorasi Meiji. Pada tahun 1880-an, polisi telah berkembang menjadi instrumen kontrol pemerintah nasional, memberikan dukungan bagi para pemimpin lokal dan menegakkan moralitas publik. Mereka bertindak sebagai administrator sipil umum, menerapkan kebijakan resmi dan dengan demikian memfasilitasi unifikasi dan modernisasi. Di daerah pedesaan khususnya, polisi memiliki otoritas yang besar dan diberi campuran rasa takut dan hormat yang sama seperti kepala desa. Keterlibatan mereka yang meningkat dalam urusan politik adalah salah satu fondasi negara otoriter di Jepang pada paruh pertama abad kedua puluh.

Sistem kepolisian yang terpusat terus memperoleh tanggung jawab, sampai mengendalikan hampir semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pencegahan kebakaran dan mediasi perselisihan perburuhan. Sistem mengatur kesehatan masyarakat, bisnis, pabrik, dan konstruksi, dan mengeluarkan izin dan lisensi. Hukum Pelestarian Perdamaian tahun 1925 memberi polisi wewenang untuk menangkap orang karena "pikiran yang salah". Polisi Tinggi Khusus (Tokko) dibuat untuk mengatur konten film, pertemuan politik, dan kampanye pemilihan. Polisi militer Angkatan Darat Kekaisaran Jepang (Kempeitai) dan Tokkeitai Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yang beroperasi di bawah dinas masing-masing dan kementerian kehakiman dan dalam negeri membantu polisi sipil dalam membatasi aktivitas politik terlarang. Setelah Insiden Manchuria tahun 1931, polisi militer mengambil alih otoritas yang lebih besar, yang menyebabkan gesekan dengan rekan-rekan sipil mereka. Setelah tahun 1937 polisi mengarahkan kegiatan bisnis untuk upaya perang, memobilisasi tenaga kerja, dan mengendalikan transportasi.

Setelah penyerahan Jepang pada tahun 1945, otoritas pendudukan pada Perang Dunia II mempertahankan struktur polisi sebelum perang sampai sistem baru diterapkan dan Diet Jepang mengesahkan Undang-Undang Kepolisian 1947. Bertentangan dengan proposal Jepang untuk kekuatan terpusat yang kuat untuk menangani kerusuhan pascaperang, sistem kepolisian didesentralisasi. Sekitar 1.600 pasukan kotamadya independen didirikan di kota-kota besar, kota kecil, dan desa dengan 5.000 penduduk atau lebih, dan Polisi Pedalaman Nasional diorganisir oleh prefektur. Kontrol sipil harus dipastikan dengan menempatkan polisi di bawah yurisdiksi komisi keselamatan publik yang dikendalikan oleh Komisi Keamanan Publik Nasional di Kantor Perdana Menteri. Kementerian Dalam Negeri dihapuskan dan digantikan oleh Kementerian Urusan Dalam Negeri yang kurang kuat, dan polisi dilucuti dari tanggung jawab mereka untuk perlindungan kebakaran, kesehatan masyarakat, dan tugas administratif lainnya.

Ketika sebagian besar pasukan pendudukan dipindahkan ke Korea pada 1950–1951 dengan Perang Korea, 75.000 Polisi Nasional Cadangan (pendahulu dari Angkatan Darat Bela Diri Jepang) dibentuk di luar organisasi polisi reguler untuk mendukung polisi biasa selama kerusuhan sipil. Dan tekanan dipasang untuk sistem terpusat yang lebih sesuai dengan preferensi politik Jepang. Undang-undang Polisi 1947 diubah pada tahun 1951 untuk memungkinkan polisi kota dari komunitas yang lebih kecil untuk bergabung dengan Polisi Pedalaman Nasional. Sebagian besar memilih pengaturan ini, dan pada tahun 1954 hanya sekitar 400 kota, kota kecil, dan desa yang masih memiliki pasukan polisi sendiri. Di bawah Undang-Undang Kepolisian tahun 1954 yang diamandemen, restrukturisasi terakhir menciptakan sistem yang lebih terpusat di mana pasukan lokal diorganisir oleh prefektur di bawah Badan Kepolisian Nasional.

Revisi Undang-Undang Kepolisian tahun 1954, yang masih berlaku pada tahun 1990-an, mempertahankan beberapa poin kuat dari sistem pascaperang, khususnya langkah-langkah yang memastikan kontrol sipil dan netralitas politik, sambil memungkinkan peningkatan sentralisasi. Sistem Komisi Keamanan Publik Nasional tetap dipertahankan. Tanggung jawab negara untuk menjaga ketertiban umum telah diperjelas untuk mencakup koordinasi upaya nasional dan lokal; pemusatan informasi kepolisian, komunikasi, dan fasilitas penyimpanan catatan; dan standar nasional untuk pelatihan, seragam, gaji, pangkat, dan promosi. Pasukan pedalaman dan kotamadya dihapuskan dan diintegrasikan ke dalam pasukan prefektur, yang menangani masalah kepolisian dasar. Pejabat dan inspektur di berbagai kementerian dan lembaga terus menjalankan fungsi kepolisian khusus yang ditugaskan kepada mereka dalam Undang-Undang Kepolisian 1947.

Organisasi kepolisian reguler
Departemen Kepolisian Prefektur dibentuk untuk setiap Prefektur dan memiliki tanggung jawab penuh atas tugas polisi reguler untuk area tanggung jawab mereka. Departemen Kepolisian Prefektur ini pada dasarnya adalah polisi kota dengan otoritas kepolisian mereka sendiri, tetapi kegiatan mereka dikoordinasikan oleh Badan Kepolisian Nasional dan Komisi Keamanan Publik Nasional. Pada 2017, total kekuatan polisi mencapai sekitar 296.700 personel, termasuk 262.500 petugas polisi, 900 penjaga Kekaisaran, dan 33.200 staf sipil. Nationwide, there are approximately 23,400 female police officers and 13,000 female civilian staff.

Badan Kepolisian Negara

Sebagai badan koordinasi pusat untuk seluruh sistem kepolisian, Badan Kepolisian Nasional menetapkan standar dan kebijakan umum; arah rinci operasi diserahkan kepada eselon yang lebih rendah. Dalam keadaan darurat nasional atau bencana skala besar, badan tersebut berwenang untuk mengambil alih komando pasukan polisi prefektur. Pada tahun 1989, badan tersebut terdiri dari sekitar 1.100 pegawai negeri sipil nasional, yang diberi wewenang untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional. Badan tersebut dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dengan persetujuan Perdana Menteri.

Kantor Pusat meliputi Sekretariat, dengan divisi untuk operasi umum, perencanaan, informasi, keuangan, manajemen, dan pengadaan dan distribusi peralatan polisi, dan lima biro. pengawasan warga disediakan oleh Komisi Keamanan Publik Nasional.

Pada 2017, NPA memiliki kekuatan 7.800 personel: 2.100 petugas polisi, 900 penjaga Kekaisaran, dan 4.800 staf sipil.

Departemen kepolisian prefektur
jmpl|ka|Gedung Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo di Kasumigaseki.

Semua unit polisi operasional diatur ke dalam Markas Besar Polisi Prefektur untuk setiap Prefektur. Setiap Departemen Kepolisian Prefektur terdiri dari Komisi Keamanan Publik Prefektur, otoritas polisi, dan Markas Besar Polisi, unit operasional.

Departemen Kepolisian Prefektur Tokyo secara khusus disebut sebagai . Departemen Kepolisian Prefektur Hokkaido dikenal sebagai . Untuk Ōsaka dan Kyōto, mereka dikenal sebagai  dan dibedakan dari . Total kekuatan polisi prefektur adalah sekitar 288.000 personel: 260.400 petugas polisi dan 28.400 staf sipil.

Pangkat
Perwira polisi dibagi menjadi sembilan pangkat:

StatusPangkat polisiPangkat militer yang sebandingJabatan representatifPejabatpemerintahanTidak ada rekanan (di luar peringkat normal)Kepala Badan Kepolisian NegaraJenderalKepala Departemen Kepolisian Metropolitan TokyoLetnan JenderalWakil Komisaris Jenderal, Wakil Inspektur Jenderal, Kepala Biro Kepolisian Daerah, Kepala Mabes Polri PrefekturMayor JenderalKepala Markas Besar Polisi PrefekturKolonelKepala Kantor PolisiPersonil polisi lokalLetnan KolonelKepala Kantor Polisi (kecil atau menengah), Wakil Komandan Kantor Polisi, Komandan Unit Polisi Anti Huru-haraMayor atau KaptenKomandan Pasukan Kantor Polisi, Pemimpin Kompi Anti Huru-haraKapten atau LetnanSquad Sub-Komandan Kantor Polisi, Pemimpin Peleton Anti Huru-haraBintara Tinggi atau SersanPengawas Lapangan, Pemimpin Kotak PolisiKopral(Pangkat Kehormatan Polisi)TamtamaKarier Petugas Polisi Prefektur dimulai dari pangkat ini.

Komisaris Jenderal NPA memegang posisi tertinggi polisi Jepang. Gelarnya bukan pangkat, melainkan menunjukkan posisinya sebagai ketua NPA. Di sisi lain, Inspektur Jenderal MPD tidak hanya mewakili pangkat tertinggi dalam sistem tetapi juga bertugas sebagai kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo.

Petugas polisi yang pangkatnya lebih tinggi dari  digaji oleh anggaran Nasional bahkan jika mereka milik departemen kepolisian setempat. Penunjukan dan pemberhentian perwira tinggi ini didelegasikan kepada Komisi Keamanan Publik Nasional.

Inspektur jenderal yang mana pangkat polisi tertinggi hanya di Tokyo di luar itu komisaris senior adalah pangkat tertinggi dan kepala di luar Tokyo, markas polisi Prefektur dipimpin oleh Kepala atau direktur jenderal (hunbocho).

 Petugas keamanan publik selain Petugas Polisi 
Ada beberapa ribu pejabat keamanan publik yang melekat pada berbagai instansi. Mereka bertanggung jawab atas hal-hal seperti pelestarian hutan, pengendalian narkotika, pengawasan perikanan, dan penegakan peraturan di bidang kelautan, ketenagakerjaan, dan keselamatan tambang. Dalam , tabel gaji untuk  termasuk pejabat polisi Yudisial ditetapkan.

Petugas polisi peradilan khusus
Badan Kepolisian Negara

Kementerian Kehakiman

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata

Yang terbesar dan terpenting dari badan-badan keselamatan publik yang diawasi oleh kementerian ini adalah Penjaga Pantai Jepang, sebuah badan eksternal dari Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata yang menangani kejahatan di perairan pesisir dan memelihara fasilitas untuk menjaga navigasi. Badan tersebut mengoperasikan armada kapal patroli dan penyelamat di samping beberapa pesawat yang digunakan terutama untuk patroli anti-penyelundupan dan kegiatan penyelamatan. Pada tahun 1990 terjadi 2.846 insiden di dalam dan di luar perairan. Dalam insiden tersebut, 1.479 orang tenggelam atau hilang dan 1.347 orang berhasil diselamatkan.
()

Kementerian Pertahanan

Pejabat yang bekerja untuk keselamatan publik, selain pejabat polisi peradilan khusus 
Terdapat petugas lain yang memiliki fungsi keselamatan publik yang terbatas.

Diet Nasional

Kementerian Kehakiman

Mereka menangani masalah keamanan nasional baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan mereka umumnya tidak diketahui masyarakat.

Kementerian Keuangan

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan

Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Tabel
+ Petugas yang bekerja untuk keselamatan publik Petugas merupakan   dapat menangkap tersangka dengan surat perintah penangkapan dapat membawa senjata Jadwal gaji yang berlaku        Layanan Keamanan Publik        Layanan Keamanan Publik        Layanan Administratif        Layanan Administratif        Layanan Administratif        Layanan Keamanan Publik        Pejabat Kementerian Pertahanan       (Polisi ruang legislatif)       Layanan Keamanan Publik        Layanan Administratif        Layanan Keamanan Publik        Jaksa Penuntut Umum        Layanan Keamanan Publik        Layanan Administratif bandingkan Petugas polisi (pejabat kepolisian kejaksaan)      Layanan Keamanan Publik

 Hukum dan peraturan untuk materi terbatas 
Kebijakan senjata dan senjata 
Undang-Undang Kontrol Kepemilikan Senjata Api dan Pedang secara ketat mengatur kepemilikan sipil atas senjata, pedang dan senjata lainnya, sesuai dengan hukum Jepang tahun 1958 yang menyatakan: "Tidak ada orang yang boleh memiliki sebuah senjata api atau banyak senjata api atau sebuah pedang atau banyak pedang" dan ada beberapa pengecualian.

Kebijakan obat-obatan medis dan zat adiktif
Jepang memiliki peraturan ketat tentang obat-obatan medis dan zat adiktif. Mengimpor atau menggunakan segala jenis narkotika adalah ilegal dan umumnya tidak ada keringanan hukuman. Misalnya kepemilikan ganja memiliki hukuman penjara hingga lima tahun untuk pelanggaran pertama. Tidak ada pengecualian untuk selebriti; jika seorang selebriti tertangkap maka produk mereka dikeluarkan dari toko dan itu bisa mengakhiri karier mereka. Pihak berwenang dapat menahan tersangka hingga tiga minggu tanpa dakwaan. Sel isolasi adalah hal biasa dan Anda hanya mendapatkan akses ke pengacara. Itu ilegal untuk mengirimkan obat resep kepada Anda, dan hanya pihak yang ditunjuk di Jepang yang diizinkan untuk mengimpornya. Jika seseorang bermaksud untuk membawa lebih dari satu bulan obat resep, kosmetik, atau alat kesehatan ke Jepang, ia harus memperoleh sertifikasi impor yang disebut "Yakkan Shoumei" (薬監証明).

 Organisasi polisi rahasia bersejarah 
Tokko (Menyelidiki dan mengendalikan kelompok dan ideologi politik yang dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum)
Kempeitai (Polisi Militer dari Tentara Kekaisaran Jepang)
Tokkeitai (Polisi Militer dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang)

Lihat pula

Shinsengumi (pasukan polisi khusus akhir periode shogun)

Referensi

 Buku 
 Yoshino, Jun. (2004). "Law Enforcement in the Edo Period". In: Japan Echo, vol. 31 n. 3, June 2004. p. 59-62.


Pranala luar
 NPA Official Site (Japanese)
 NPA Official Site (English)
 Imperial Guard Headquarters
Regional Bureaus
 Kanto Regional Police Bureau
 Chubu Regional Police Bureau
 Kinki Regional Police Bureau
 Chugoku Regional Police Bureau
 Shikoku Regional Police Bureau
 Kyushu Regional Police Bureau
Police communications Bureaus
 Hokkaido
 Tokyo
Kobans
 Pictures

Kategori:Penegakan hukum
Kategori:Penegakan hukum di Jepang