Intensi genosida

Konsep mengenai niat genosidal merupakan gagasan yang rumit dan telah memicu perdebatan hukum yang cukup mendalam, terutama karena kesulitannya dalam membuktikan niat untuk memusnahkan suatu kelompok tanpa adanya bukti langsung. Pengadilan pidana internasional—seperti Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia—sering kali bergantung pada bukti tidak langsung untuk menyimpulkan adanya niat tersebut, dengan mempertimbangkan skala, sifat sistematis, serta pola penargetan dalam kekejaman yang terjadi. Standar hukum mengenai niat genosidal pun beragam: beberapa putusan mensyaratkan adanya dolus directus (niat langsung untuk menimbulkan kerugian), sementara yang lain mengakui dolus indirectus (akibat yang dapat diperkirakan dan diterima oleh pelaku). Perbedaan ini berpengaruh terhadap hasil peradilan, sebagaimana tampak pada pembebasan sejumlah terdakwa karena tuntutan niat yang terlalu ketat. Akibatnya, sebagian akademisi menyerukan penerapan standar berbasis pengetahuan agar pembuktian genosida dapat lebih efektif.

Perdebatan seputar niat genosidal juga bersinggungan dengan isu pertanggungjawaban negara. Standar pembuktian yang ketat terhadap niat genosidal tetap menjadi titik perdebatan, sebab para pengkritik menilai hal itu menghambat upaya pencegahan genosida dengan menetapkan ambang batas yang terlalu tinggi bagi intervensi dan penuntutan. Kritik yang lebih mendasar berpendapat bahwa mensyaratkan adanya niat genosidal agar suatu pembunuhan dapat dianggap sebagai kejahatan justru menempatkan kepentingan dan niat negara di atas penderitaan korban sipil. Hal ini dapat menghambat upaya untuk mencegah pembunuhan terhadap warga sipil ketika niat genosidal secara eksplisit tidak dapat dibuktikan.

 Definisi dan standar hukum   
Agar suatu tindakan dapat digolongkan sebagai genosida (menurut Konvensi Genosida), harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku memiliki tujuan yang disengaja dan spesifik () untuk memusnahkan secara fisik suatu kelompok berdasarkan kebangsaan, etnisitas, ras, atau agama yang sebenarnya maupun yang dipersepsikan. Niat untuk menghancurkan kebudayaan kelompok tersebut, atau sekadar menyebarkan anggotanya, tidaklah mencukupi.

Pada tahun 2019, Penyelidikan Nasional Kanada tentang Perempuan Pribumi yang Hilang dan Terbunuh (National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women) berpendapat bahwa, dalam konteks tanggung jawab negara terhadap genosida, “niat khusus suatu negara untuk memusnahkan kelompok yang dilindungi hanya dapat dibuktikan melalui keberadaan kebijakan genosidal atau pola perilaku yang nyata.” Penyelidikan MMIWG menggunakan definisi genosida yang lebih luas sebagaimana tercantum dalam Crimes Against Humanity and War Crimes Act, yang mencakup “bukan hanya tindakan yang dilakukan secara aktif, tetapi juga tindakan ‘kelalaian’.” Penyelidikan tersebut menggambarkan definisi hukum tradisional tentang genosida sebagai “sempit” dan sangat dipengaruhi oleh konteks Holokaus.

 Penafsiran yudisial 

 Pengadilan Pidana Internasional   
Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY), Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), dan Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa, dalam ketiadaan pengakuan dari pelaku, niat genosidal dapat dibuktikan melalui bukti tidak langsung, terutama melalui “skala kekejaman yang dilakukan, sifat umum tindakannya di suatu wilayah atau negara, serta fakta bahwa korban secara sengaja dan sistematis dijadikan sasaran karena keanggotaan mereka dalam kelompok tertentu, sementara anggota kelompok lain dikecualikan.”

 Standar niat   
Tidak menjadi perdebatan bahwa pembuktian  akan memenuhi syarat niat sebagaimana ditetapkan oleh Konvensi Genosida. Namun, standar yang lebih lemah, yaitu  (niat tidak langsung, yang berarti pelaku tidak menginginkan akibat tersebut tetapi telah memprediksi bahwa akibat itu pasti terjadi akibat tindakannya, dan tetap melakukannya dengan kesadaran ini), masih menjadi persoalan yang tidak sepenuhnya jelas.

Beberapa cendekiawan berpendapat bahwa penerapan standar berbasis pengetahuan akan mempermudah proses memperoleh putusan bersalah. Namun, sejumlah kasus di pengadilan internasional seperti Akayesu dan Jelisić menolak pendekatan berbasis pengetahuan tersebut.

Pembebasan Jelisić dengan menggunakan standar pembuktian yang lebih berat menuai kontroversi; seorang sarjana bahkan berpendapat bahwa para Nazi mungkin akan dibebaskan jika pengadilan ICTY menerapkan standar tersebut. Ketika Radislav Krstić menjadi orang Serbia pertama yang divonis bersalah oleh ICTY berdasarkan standar “tujuan”, pengadilan dalam perkara Krstić menjelaskan bahwa putusannya tidak serta-merta menyingkirkan kemungkinan penerapan standar berbasis pengetahuan dalam hukum kebiasaan internasional.

 Perkembangan mutakhir   
Pada tahun 2010, Pengadilan Khmer Merah merujuk pada preseden ICTR ketika membahas peran niat genosidal dalam perkara yang ditanganinya.

 Referensi 

Kategori:Pelanggaran hak asasi manusia