Perkara genosida Bosnia

Genosida Bosnia dilakukan oleh militer Republik Srpska pada saat Perang Bosnia yang berlangsung pada tahun 1992-1995. Peristiwa ini terjadi di area spesifik yang menjadi tempat tinggal kaum Bosniak dan kaum Bosnia Kroasia yang dikontrol oleh pasukan tersebut. Di bawah otoritas Jenderal Ratko Mladić, sebanyak 25.000-30.000 warga sipil Bosniak dideportasi. Kaum Bosniak adalah sebutan untuk kaum Muslim di Bosnia. Di akhir pembantaian ini terdapat hingga 8.372 korban. Umumnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku genosida sesuai dengan definisi genosida yang menyiratkan kriteria-kriteria suatu tindakan kejahatan dianggap sebagai genosida. Mereka telah berkeinginan dan melakukan penghancuran fisik terhadap kaum Bosniak dan Bosnia Kroasia.

Penetapan tindakan para pelaku di Bosnia sebagai perkara genosida ditentukan melalui resolusi yang dikemukakan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian penghukuman terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh beberapa individu yang dianggap terlibat dilakukan melalui pengadilan di Jerman, Bosnia dan Herzegovina, Austria, Belanda, Serbia, dan Swiss, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, serta Mahkamah Keadilan Internasional. Selain dilakukan persidangan terhadap individu-individu tersebut, keterlibatan Serbia dalam kasus genosida Bosnia juga diperdebatkan di dalam persidangan karena keberadaan Republik Srpska yang berkaitan dengan ekspansi teritori Serbia. Secara khusus pada 24 Maret 2016, Karadžić, pemimpin Serbia Bosnia dan presiden pertama dari Republik Srpska divonis bersalah karena tindak kejahatan melawan kemanusiaan dan dijatuhkan hukuman 40 tahun dipenjara hingga akhirnya diperpanjang menjadi hukuman seumur hidup.

 Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu 

 Kasus Krstić 
jmpl|241x241px|Radislav Krstić di dalam sidang yang dilakukan di dalam Pengadilan Kriminal untuk Yugoslavia Terdahulu, 2013
Jenderal-Mayor Radislav Krstić adalah Deputi Komandan dan Kepala Staf Korps Drina dari Tentara Republik Srpska atau pasukan Serbia Bosnia. Korps Drina yang di bawah kepemimpinannya memang tidak secara langsung melakukan kejahatan. Akan tetapi, seiring peristiwa berlangsung, keterlibatan dan pengetahuan Korps Drina mengenai rencana otoritas yang lebih tinggi untuk memusnahkan kaum Bosniak meningkat. Personel korps mengetahui bahwa kaum pria Bosniak sedang dipisahkan dari wanita, anak-anak, dan orang tua dan kelanjutan dari nasib mereka. Pengadilan menemukan bahwa Korps Drina seharusnya telah menyadari rencana militer Republik Srpska untuk mengeksekusi ribuan pria Bosniak dengan usia militer. 

Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dan berkaitan dengan Operasi Krivaja 95 di Srebrenica, Jenderal Krstić menerima bahwa Korps Drina bertanggung jawab atas perencanaan dan pengeksekusian operasi militer tersebut. Meskipun demikian, ia bersaksi bahwa ia tidak didakwa menyusun rencana tersebut sendirian ataupun memberikan nasihat apa pun terkait penyerangan tersebut. Selain itu mengenai tindak genosida di Srebrenica 1995, ia baru mengetahuinya di akhir bulan Agustus 1995. Pada saat itu ia diberitahukan oleh personel Korps Drina bahwa eksekusi massal tersebut dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi dan seorang pejabat senior Korps Drina juga terlibat di dalamnya. Walaupun demikian, berdasarkan bukti yang ditemukan, Jenderal Krstić bertanggung jawab secara de facto atas Korps Drina dan ia berkontribusi juga dalam memimpin Operasi Krivaja 95 sampai Jenderal Mladić datang. Pengadilan yakin ia berperan setelah perebutan Srebrenica dan melakukan tindakan kriminal. Ia juga berperan sebagai pemimpin yang membuat teror di populasi penduduk sipil di Srebrenica sehingga mereka melarikan diri, tetapi malah melarikan diri ke Potocari - yang juga dikenal sebagai daerah aman PBB - lokasi di mana eksekusi dilaksanakan. Pengadilan menemukan bahwa Krstić berperan dalam perebutan teritori di Srebrenica yang juga melibatkan pembersihan etnis kaum Bosniak di sana.

Mengenai keterlibatannya dalam eksekusi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jenderal Krstić hadir secara personal di lokasi eksekusi. Akan tetapi, pada saat eksekusi akan dilaksanakan, ia terlibat dalam persiapannya. Dengan demikian pengadilan memutuskan bahwa Jenderal Krstić memiliki pengetahuan dan berpartisipasi di dalam eksekusi tersebut. Bukti-bukti tersebut adalah percakapan Jenderal Krstić dengan Kolonel Beara mengenai peletakan pasukan untuk membantu eksekusi, pemanggilan Kolonel Pandurevi dan Brigade Zvornik, pengetahuan Kolonel Popovic mengenai aktivitas pada tanggal 16 Juli, dan pertemuannya dengan individu lain yang terlibat dalam eksekusi. Selain itu Korps Drina juga terlibat dalam aktivitas penguburan ulang mayat-mayat hasil eksekusi mulai dari penggalian hingga pemindahan ke lokasi yang terpencil. Hal seperti ini tidak akan luput dari perhatian Krstić menurut pengadilan. Selanjutnya pengadilan juga menjumpai bahwa Jenderal Krstić sebenarnya sadar akan tindakan kejahatan ini, tetapi tidak mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum anggota personel Korps Drina yang terlibat. Alasannya adalah ia menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berani mengomentari perintah Jenderal Mladić.  

Pada akhirnya pengadilan yakin tanpa keraguan bahwa tindak kejahatan genosida terjadi di Srebrenica dan Krstić dijatuhi hukuman 46 tahun dalam penjara. Sebagai respons terhadap putusan pengadilan, pihak Krstić mengajukan banding dan dikabulkan sehingga hukuman Krstić dipersingkat menjadi 35 tahun penjara. Ia pada akhirnya diserahkan ke Inggris untuk dipenjara di Penjara Wakefield dan juga setelahnya dipindahkan ke Penjara Long Lartin.  

 Kasus Karadžić 
jmpl|255x255px|Presiden Republik Srpska, Radovan Karadžić
Pengadilan dilakukan kepada presiden Republik Srpska, Radovan Karadžić, yang didakwa melakukan kejahatan di beberapa kotamadya seperti Bijeljina, Bratunac, Bosanski Šamac, Brčko, Doboj, Foča, Ilijaš, Ključ, Kotor Varoš, Bosanski Novi, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Srebrenica, Višegrad, Vlasenica, Zavidovići, dan Zvornik di Bosnia. Adapun dakwaannya meliputi kejahatan seperti pelanggaran hukum perang melalui pembunuhan dan penyanderaan; kejahatan melawan kemanusiaan melalui penyerangan penduduk sipil, pembunuhan, pemusnahan, deportasi, pemindahan paksa yang adalah perlakuan tidak manusiawi, dan persekusi; genosida. Secara individu ia bertanggung jawab atas partisipasinya, perencanaan, memberi perintah, menghasut, dan bersekongkol dalam kejahatan yang dimaksud.  

Awalnya ia menolak untuk menyerahkan pembelaan pada pengadilan pertamanya di 31 Juli 2008, sehingga para hakim secara formal membuatkan permohonan pembelaan untuknya. Selain itu Karadžić juga memaksa untuk membela dirinya sendiri pada saat yang bersamaan ketika tim penasihat hukum sedang dibuat. Selanjutnya pada saat sidang berlangsung, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan, pengadilan menemukan rencana strategi jangka panjang untuk membasmi populasi Bosniak Muslim dari Srebrenica. Menurut pandangan pengadilan, rencana tersebut dijalankan dengan pengusiran paksa. Setelah menerima perintah darinya, bawahannya yanga adalah Jenderal Mladić dan Krstic melakukan penyerangan sehingga kaum Bosniak bergerak ke utara. Kemudian dalam waktu 48 jam, Mladić dan Krstic memobilisasi bus dalam skala besar untuk mengangkut ribuan wanita, anak-anak, dan orang tua Bosniak untuk segera keluar dari Srebrenica. 

Keterlibatan Karadžić sebagai pemimpin Republik Srpska adalah dengan memerintahkan, menyetujui, dan memberi otorisasi kepada bawahannya untuk melaksanakan operasi pembunuhan dan pemusnahan. Karadžić terlibat dalam kejahatan-kejahatan tersebut dengan cara bertukar informasi melalui percakapan di telepon, pertemuan secara fisik dengan bawahannya, dan laporan tertulis. Selain itu sebagai pemimpin, ia secara sengaja gagal untuk mengambil tindakan pencegahan, penghukuman, atau investigasi terhadap bawahannya yang terlibat dalam tindak kejahatan bersama di Srebrenica, serta memuji dan menaikan pangkat anggotanya yang terlibat dalam kejahatan bersama ini. Sebagai pemimpin negara, ia gagal untuk melindungi kaum Bosniak di Srebrenica dan justru menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan kejahatan bersama di Srebrenica. Berkaitan dengan kejahatan genosida, pengadilan melihat bahwa Karadžić bersama dengan anggota-anggota lain yang terlibat, sama-sama memiliki keinginan untuk menghancurkan kaum Bosniak di Srebrenica dan mewujudkan keinginan ini melalui tindakan dan pernyataannya. Keinginan genosida Karadžić terlihat jelas melalui pernyataannya setelah peristiwa tersebut terjadi dan melalui upayanya untuk menutupi operasi pembunuhan yang telah dijalankan. Meskipun Karadžić tidak secara langsung melakukan pembunuhan dan sebagainya, pengadilan menyatakan bahwa Karadžić tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya sebagai atasan yang gagal menghukum bawahannya atas tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Dengan demikian, sebagai atasan dan secara individual, ia bersalah atas kegagalannya untuk mengambil tindakan seperti menghukum pelaku genosida, pembunuhan, pemusnahan, dan persekusi.

Sidang pengadilan terhadap Karadžić dilakukan dua kali dan pada putusan akhir dinyatakan Karadžić tidak terbukti bersalah melakukan genosida di sidang pertama karena tidak cukup dapat dikatakan sebagai genosida dilakukan di kotamadya tersebut. Sedangkan untuk sidang kedua terkait genosida ia diputuskan bersalah berdasarkan keikutsertaannya dalam genosida di Srebrenica. Selain itu ia juga divonis bersalah atas genosida, persekusi, pembasmian, pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, pembunuhan sebagai pelanggaran atas hukum perang, deportasi, pemindahan paksa yang adalah tindakan tidak manusiawi, teror, penyerangan tidak sah secara hukum terhadap penduduk sipil, dan penyanderaan. Pengadilan memvonis Karadžić dengan hukuman penjara selama 40 tahun.

 Kasus Mladić 
jmpl|Persidangan Ratko Mladić
Dalam pengadilan 24 Juli 1995 yang dilakukan terhadap Ratko Mladić yang merupakan kolonel-jenderal tentara Republik Srpska, jaksa penuntut dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, mendakwanya melakukan genosida dan keikutsertaannya dalam genosida di beberapa kotamadya di Bosnia seperti Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Banja Luka, Bosanska Krupa, Bratunac, Vlasenica, dan Zvornik. Keterlibatannya dalam genosida di dalam dakwaan tersebut dijabarkan sebagai kejahatan bersama; perencanaan; penghasutan; pemerintahan; membantu; tanggung jawab sebagai atasan yang gagal mengambil tindakan untuk mencegah atau menghukum pelaku kejahatan. Pada tanggal 4 Juli 2011, Mladić gagal menyerahkan permohonan tidak bersalah. Lalu sidang pengadilan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2012.  

Selama sidang berlangsung dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, pengadilan menemukan bahwa Mladić berperan serta dalam pendirian dan pengaturan Tentara Republik Srpska. Sebagai pejabat militer, ia memerintahkan pembentukan kelompok operasional untuk penyerangan ofensif, menaikkan jabatan individu yang berperan dalam operasi militer, mengontrol, mengintegrasikan pasukan Serbia dengan Tentara Republik Srpska, berpartisipasi dalam mempersiapkan dan bantuan militer, dan pengembangan kebijakan pemerintahan Serbia Bosnia. Terkait dengan kejahatan yang dilakukannya, ia diketahui menyebarkan, mendorong propaganda Serbia Bosnia untuk membenci kaum Bosniak dan Kroasia Bosnia. Selain itu ia juga terlibat dan mendukung penyebaran informasi yang salah mengenai kaum Bosniak dan Bosnia Kroasia kepada media, publik, dan organisasi non-pemerintah. Ia juga mendorong militer Republik Srpska untuk memenuhi tujuan dari kejahatan bersama ini, dan gagal sebagai atasan untuk mencegah kejahatan itu terjadi. Lalu ia juga bersalah karena mengatur, mengimplementasikan, dan memberikan otorisasi untuk pembatasan bantuan kemanusiaan yang ditujukan kepada kaum Bosniak dan Bosnia Kroasia melalui militer Republik Srpska, paramiliter, dan lembaga pemerintah lainnya, sehingga mereka hidup di kondisi yang tidak manusiawi. 

Mladić diputus bersalah karena melakukan banyak kejahatan melalui keterlibatannya dalam kejahatan bersama. Adapun kejahatan-kejahatan tersebut adalah genosida dan pemusnahan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan yang dilakukan di seluruh tindakan kejahatan bersama yang terjadi. Kejahatan selanjutnya adalah persekusi, pembunuhan, deportasi dalam rangka membasmi kaum Bosniak dan Bosnia Kroasia. Ia juga dinyatakan bersalah atas aksi teror, penyerangan tidak sah secara hukum terhadap penduduk sipil di Sarajevo. Kemudian Mladić juga dinyatakan bersalah karena genosida, pembasmian, pembunuhan pria dan pemindahan paksa wanita, anak-anak, serta orang tua di Srebrenica. Penyanderaan personel PBB dalam rangka mencegah NATO untuk melakukan penyerangan terhadap target militer Serbia Bosnia pada bulan Mei dan Juni 1995 juga adalah salah satu kejahatan yang dilakukan oleh Mladić. Pengadilan memvonis Mladić dengan hukuman penjara seumur hidup.

Pada 15 April 2014, pengadilan menolak permintaan pembebasan Mladić. Namun, pada tahun 2019 ia menyampaikan permohonan banding dan hasil putusan dari banding tersebut diperkirakan diumumkan pada bulan Juni 2021. Pada 8 Juni 2021, Den Haag menolak permohonan banding tersebut melalui voting yang dilaksanakan. Hasilnya menyatakan empat lawan satu, sehingga seluruh banding terhadap 10 tuduhan yang dikenakan pada Mladić ditolak dan ia menjalani hukuman penjara seumur hidup. Dalam pembacaan putusan, jaksa penuntut dari PBB menyebutkan bahwa Mladić adalah penjahat perang paling terkenal dalam sejarah modern sehingga pantas dipenjara seumur hidup. Hasil putusan ini diterima baik oleh keluarga korban seperti Nedziba Salihović yang suami dan anaknya terbunuh. 

 Kasus Popović dan lain-lain 
Vujadin Popović

Vujadin Popović menjabat sebagai letnan kolonel dan asisten komandan keamanan dari Korps Drina. Pengadilan menemukan bahwa ia mengetahui operasi militer yang berlangsung dan bukan pihak marginal pada kasus dakwaan pembunuhan dalam rangka kejahatan bersama. Jadi, ia juga mengetahui bahwa intensi untuk membunuh bukan hanya untuk membunuh orang-orang yang ditangkap oleh pasukan Serbia Bosnia, tetapi juga membunuh sebanyak-banyaknya dengan tujuan menghancurkan kelompok kaum Bosniak. Ia bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di Srebrenica, Potocari, Bratunac, dan Zvornik pada tanggal 11 Juli s/d 31 Agustus 1995. Putusan pengadilan pada tanggal 10 Juni 2010 menyatakan Popović bersalah atas dakwaan genosida, pemusnahan, pembunuhan sebagai kejahatan melanggar hukum perang, dan persekusi. Kemudian berdasarkan prinsip hukuman kumulatif, ia tidak dihukum atas konspirasi untuk melakukan genosida dan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Selain itu ia dibebaskan dari tuduhan pengusiran paksa dan deportasi. Pada akhirnya pengadilan memvonis Popović untuk dipenjara seumur hidup.

Ljubiša Beara

Ia menjabat sebagai komandan keamanan dalam militer Republik Srpska dan memiliki pangkat kolonel. Diketahui bahwa Beara adalah atasan Popović dan Nikolić. Bukti yang ditemukan dari percakapan dalam pertemuan antara 13 dan 14 Juli 1995 menunjukkan bahwa di dalam pertemuan itu dibahas mengenai logistik, lokasi eksekusi, dan penguburan untuk operasi pembunuhan. Ia berperan dalam mengoordinasi operasi pembunuhan. Usaha keras Beara dalam mengatur lokasi, perekrutan personel, mengamankan peralatan, dan mengawasi eksekusi membuktikan keinginannya untuk membunuh sebanyak-banyaknya dan secepatnya. Beara memerintahkan anggotanya untuk membunuh tahanan dan hal ini meyakinkan pengadilan bahwa ia memiliki keinginan genosida. Putusan pengadilan menyatakan bahwa ia bersalah atas genosida, pemusnahan, pembunuhan sebagai kejahatan melanggar hukum perang, dan persekusi. Kemudian berdasarkan prinsip hukuman kumulatif, ia tidak dihukum atas dari dakwaan konspirasi untuk melakukan genosida dan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Beara diputuskan tidak bersalah atas dakwaan pengusiran paksa dan deportasi. Pengadilan memutuskan hukuman untuk Beara adalah hukuman seumur hidup.

Drago Nikolić

Nikolić menjabat sebagai kepala keamanan di dalam Brigade Zvornik. Pada tanggal 13 Juli 1995, ia diberitahu oleh Popović bahwa pria Bosniak Muslim dari Srebrenica akan dibawa ke Zvornik dari Bratunac untuk dibunuh. Popović meminta bantuan Nikolić untuk membantunya dalam operasi pembunuhan. Selama sore hari di tanggal itu, Nikolić melakukan persiapan dan memberikan arahan kepada Polisi Militer Brigade Zvornik di Orahovac. Sedangkan pada tanggal 14 Juli 1995, ia memerintahkan Batalion 1 dari Brigade Zvornik untuk mengamankan tahanan dalam rangka eksekusi. Kemudian tanggal 15 Juli ia bekerjasama dengan Beara dan Popović yang terlibat dalam mengatur tahanan eksekusi mereka. Bukti-bukti dari kronologi peristiwa ini menunjukkan bahwa ia berkontribusi dalam kejahatan bersama untuk membunuh. Dengan keadaan seperti ini pengadilan menemukan bahwa ia berpartisipasi dalam kejahatan untuk membunuh dengan intensi persekusi dan ia berkontribusi secara substansial dalam genosida. Oleh karena itu pengadilan memutuskan bahwa Nikolić bersalah atas pembasmian, pembunuhan sebagai pelanggaran hukum perang, dan persekusi. Kemudian berdasarkan prinsip hukuman kumulatif, ia tidak dihukum atas dari dakwaan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Selanjutnya ia juga diputuskan tidak bersalah atas dakwaan konspirasi melakukan genosida, pemindahan paksa sebagai perlakuan tidak manusiawi, dan deportasi. Hukuman yang diberikan kepadanya adalah hukuman penjara selama 35 tahun.

Ljubomir Borovčanin

Ljubomir Borovčanin pada saat itu menjabat sebagai deputi komandan dari brigade polisi khusus di bawah Korps Drina dan dikirim ke Bratunac untuk bertugas dalam operasi Srebrenica. Ia diketahui hadir pada saat terjadinya pengusiran paksa yang menjadi pemindahan paksa kaum Bosniak. Akan tetapi, pengadilan menemukan bahwa ia bukanlah anggota kejahatan bersama untuk pengusiran paksa. Ia diketahui memerintahkan bawahannya untuk melakukan kejahatan tersebut sehingga ia berkontribusi secara subtansial dalam melakukan kejahatan itu. Sementara itu ketika ia tiba di gudang di Kravica, ia menyaksikan eksekusi dan segera memerintahkan bawahannya untuk segera pergi dari tempat itu secepatnya, padahal ia sebenarnya mampu melindungi para tahanan untuk tidak dibunuh. Menurut pengadilan ia telah gagal untuk mengambil tindakan yang seharusnya untuk menghukum bawahannya ketika mengisi bus dengan tahanan karena ia memiliki pengetahuan mengenai eksekusi yang akan dilakukan. Dengan demikian pengadilan memutuskan bahwa ia bersalah atas pembasmian, pembunuhan sebagai pelanggaran hukum perang, persekusi, dan pemindahan paksa sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Kemudian berdasarkan prinsip hukuman kumulatif, ia tidak dihukum atas dari dakwaan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Ia juga dibebaskan dari dakwaan genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, dan deportasi. Namun, ia tetap bersalah sebagai atasan karena dakwaan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan dan sebagai kejahatan yang melanggar hukum perang. Hukuman yang diberikan kepada Borovčanin adalah hukuman penjara 17 tahun.

Radivoje Miletić

Radivoje Miletić diketahui menjabat sebagai kepala administrasi untuk operasi dan pelatihan di militer Republik Srpska. Ia juga ikut dalam menyusun "Arahan 7" dan mengetahui rencana kejahatan di dalamnya yang bertujuan untuk mengusir populasi Muslim Bosniak dari Srebrenica dan Zepa. Terlebih lagi ia juga mengimplementasikan instruksi "Arahan 7" untuk menghambat bantuan kemanusiaan dan suplai UNPROFOR ke daerah target. Ia juga berperan sebagai pihak yang memberikan informasi kepada Mladić dan Karadžić terkait operasi militer yang dilaksanakan. Berdasarkan bukti itu, Miletić berkontribusi dalam kejahatan bersama untuk pengusiran paksa. Pengadilan juga menemukan bahwa dengan berperilaku demikian, Miletić memiliki keinginan spesifik untuk diskriminasi atas dasar politik, ras, dan agama. Dengan demikian ia diputuskan bersalah atas pembunuhan, persekusi, dan pemindahan paksa sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Namun, ia tidak bersalah atas dari dakwaan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan dan deportasi. Ia divonis hukuman penjara selama 19 tahun.

Milan Gvero

Ia memegang jabatan sebagai asisten komandan untuk urusan moral, hukum, dan agama di militer Republik Srpska serta langsung berada di bawah Mladić. Karena ia merupakan pejabat senior, ia mengetahui dan ikut berkontribusi dalam menyusun rencana "Arahan 7" dari awal yang diketahui bertujuan untuk mengusir paksa populasi di Srebrenica dan Zepa. Ia diketahui menyebarkan ke media bahwa operasi militer yang dilaksanakan di Srebrenica bertujuan untuk menetralisasi teroris Muslim dan tidak menarget penduduk sipil. Meskipun pernyataan yang ia berikan ke media bukanlah kejahatan, tetap saja pernyataan palsu seperti ini salah. Kemudian dalam usaha bersama untuk menghentikan rencana pemboman oleh NATO,  Gvero memberikan pernyataan palsu ke Jenderal Nicolai dari UNPROFOR dan mengancamnya bahwa apabila ia gagal menghentikan pemboman NATO maka akan ada konsekuensi serius yang akan diderita penduduk di Potocari dan UNPROFOR. Berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan, pengadilan memutuskan bahwa Gvero memiliki kontribusi yang signifikan dalam kejahatan bersama khususnya pengusiran paksa. Terlebih lagi ia memiliki keinginan yang spesifik untuk diskriminasi atas dasar politik, ras atau agama. Dengan demikian pengadilan memvonis bahwa Milan Gvero bersalah atas persekusi dan pemindahan paksa. Dalam putusan hakim, ia juga diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan pembunuhan sebagai kejahatan melanggar hukum perang dan kejahatan melawan kemanusiaan, serta deportasi. Hukuman yang diberikan kepada Gvero adalah hukuman penjara 5 tahun.

Vinko Pandurević

Vinko Pandurević diketahui menjabat sebagai komandan di Brigade Zvornik. Sebagai komandan, ia sadar akan tujuan kejahatan yang dideskripsikan di "Arahan 7" dan rencana untuk pengusiran paksa kaum Bosniak dari Srebrenica dan Zepa. Ia juga berpartisipasi dalam operasi militer di Srebrenica, tetapi tidak di Zepa. Namun, pada periode di tanggal 13 dan 16 Juli, anggota dari Brigade Zvornik berpartisipasi dalam menjaga tahanan dan mengangkut mereka ke lokasi eksekusi. Pandurević pasti tahu bahwa bawahannya melakukan kejahatan terkait penahanan, eksekusi, dan penguburan, tetapi ia tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah bawahannya. Namun, karena kondisi tertentu yang dihadapi oleh Pandurević, pengadilan tidak menemukan alasan yang kuat bahwa Pandurević bertanggung jawab karena gagal menghukum. Dengan demikian pengadilan memutuskan bahwa sebagai atasan ia bersalah atas pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan dan kejahatan yang melanggar hukum perang. Ia juga diputuskan tidak bersalah atas dakwaan genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, pembasmian, dan deportasi. Hukuman yang diputuskan untuk Pandurević adalah hukuman penjara 13 tahun.

 Kasus Tolimir 
jmpl|Zdravko Tolimir
Pada tanggal 31 Mei 2007, Zdravko Tolimir yang merupakan buronan dan asisten komandan untuk intelijen dan keamanan Republik Srpska ditangkap oleh polisi Serbia Bosnia. Ia terkenal karena menyarankan penggunaan senjata kimia pada saat genosida agar pasukan Bosnia dapat menyerah. Ia juga diketahui sebagai salah satu pengatur jaringan yang membantu Ratko Mladić untuk melarikan diri dari keadilan. Dalam pengadilan ia didakwa karena berperan sebagai anggota dari dua jenis kejahatan bersama. Pertama adalah kejahatan bersama untuk membunuh kaum Bosniak di Srebrenica. Kejahatan yang kedua adalah kejahatan bersama untuk pengusiran paksa dan deportasi kaum Bosniak dari Srebrenica dan Zepa yang diduga dimulai yang diduga dimulai dengan penerbitan "Arahan 7" pada bulan Maret 1995 dan berpuncak pada pada periode Juli hingga Agustus 1995. Selain itu ia juga didakwa karena berperan sebagai pihak yang merencanakan, memerintahkan, membantu, mempersiapkan, dan menjalankan kejahatan yang dimaksud. Kejahatan-kejahatan lainnya adalah genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, pembasmian, persekusi, pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan dan pelanggaran hukum perang, pemindahan paksa, dan deportasi. Berdasarkan dakwaan ini, kejaksaan meminta agar Zdravko Tolimir dihukum penjara seumur hidup.

Pada tanggal 26 Februari 2010 sidang terhadapnya dilaksanakan. Di dalam persidangan diketahui bahwa ia adalah staff militer yang memiliki banyak informasi dibandingkan bawahannya, Ljubiša Beara. Ia bertanggung jawab atas perannya dalam implementasi segala hal terkait keamanan dan intelijen yang berkaitan dengan perintah Mladić dan mengawasi implementasi tersebut. Salah satu tugas Tolimir yang paling signifikan adalah menutupi intensi militer Republik Srpska, memberi perintah kepada polisi militer, dan perlakuan terhadap tahanan perang. Kemudian pada saat berlangsungnya operasi militer di Zepa, ia adalah pihak yang memegang posisi komando. Di lapangan ia juga adalah orang yang terlibat dengan UNPROFOR, salah satunya dalam perihal perizinan atau penolakan penyuplaian UNPROFOR dan konvoi bantuan kemanusiaan untuk Srebrenica dan Zepa. Kemudian terkait dengan penangkapan dan eksekusi pria Bosniak, ia diketahui berperan dalam berusaha menutupi rencana pembunuhan. Pengadilan menemukan bahwa Tolimir gagal melindungi tawanan perang dan terlibat dalam kejahatan bersama genosida dan mengetahuinya. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa Tolimir memang memiliki niat untuk menghancurkan populasi Muslim Bosniak. Dengan demikian pengadilan pada 12 Desember 2012, memutuskan Tolimir bersalah atas dakwaan genosida, konspirasi untuk melakukan genosida, pemusnahan, pembunuhan sebagai kejahatan melanggar hukum perang, persekusi, dan pemindahan paksa sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Kemudian berdasarkan prinsip hukuman kumulatif, ia tidak dihukum atas dari dakwaan pembunuhan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan. Dalam putusan hakim yang sama, ia juga diputuskan tidak bersalah atas dakwaan deportasi. Sebagai hukuman, Tolimir divonis hukuman penjara seumur hidup.

 Pengadilan Bosnia dan Herzegovina 

 Kasus Mitrović dan lain-lain 
Setelah sidang selama dua tahun, pada tanggal 29 Juli 2008, pengadilan menemukan tujuh orang bersalah atas genosida dan keterlibatan mereka di dalam peristiwa pembantaian di Srebrenica. Mereka diketahui melakukan penyerangan secara sistematis terhadap kaum Bosniak di dalam daerah aman PBB di Srebrenica dengan tujuan dan rencana untuk membasmi sebagian dari kaum Bosniak dengan cara pemindahan paksa wanita dan anak-anak dari area aman tersebut dan membunuh pria Bosniak. Pengadilan pada sidang yang pertama menemukan bahwa pada tanggal 13 Juli mereka berpartisipasi dalam penangkapan dan penahanan ribuan kaum Bosniak di daerah yang berada di bawah kontrol pasukan Bosnia dan Herzegovina. Trifunović memberi tahu mereka untuk segera menyerah. Pengadilan menemukan bahwa pria Bosniak yang mencoba melarikan diri dari Srebrenica diberi tahu bahwa mereka akan aman apabila menyerahkan diri. Namun, kenyataannya mereka malah dieksekusi secara massal di kampung di Kravica. Pada hari yang sama mereka melakukan tugas keamanan di Bratunac dan menahan setidaknya 1.000 pria Bosniak yang telah ditangkap. Selain itu, pada hari yang sama, Mitrović bersama dengan Trifunović dan Radovanović melepaskan tembakan senjata otomatis mereka ke tahanan. Sementara itu Brano melemparkan granat tangan dan di saat yang sama Mitrović bersama Jakovljević berjaga supaya tahanan tidak kabur melalui jendela. Dengan demikian, atas rencana untuk membasmi sebagian dari kaum Bosniak dan membunuh mereka, Milenko Trifunović, Aleksandar Radovanović, Džinić Brano, Slobodan Jakovljević, dan Branislav Medan didakwa melakukan kejahatan genosida yang melanggar Pasal 171(a), 29, dan 180(1) KUHP Bosnia dan Herzegovina. Hasil sidang menyatakan Petar Mitrović dihukum penjara selama 38 tahun. Selanjutnya Milos Stupar, Slobodan Jakovljevic, dan Branislav Medan divonis hukuman penjara selama 40 tahun. Lalu Milenko Trifunovic, Brano Dzinic, dan Aleksandar Radovanovic dihukum penjara selama 42 tahun. Namun, terdapat empat orang lainnya yang dibebaskan, yaitu Velibor Maksimovic, Milovan Matic, Miladin Stevanovic, dan Dragisa Zivanovic. 

Akan tetapi, dilakukan sidang ulang terhadap Milovan Matić, Miloš Stupar, Milenko Trifunović, Brane Džinić, Aleksandar Radovanović, Slobodan Jakovljević, dan Branislav Medan untuk menganulir putusan sidang sebelumnya karena beberapa hal. Panel banding menyatakan bahwa putusan sidang terpengaruh dalam arti satu pihak menyadari rencana genosida pihak yang lain. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat sebenarnya hanyalah aksesoris dan bukan rekan pelaku. Salah satu alasan dilakukan sidang ulang dikarenakan Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina menerima banding Vuković karena pengadilan dianggap telah melanggar hak mereka di Pasal 7 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan memerintahkan sidang ulang. Akibatnya, putusan diperbarui sehingga Trifunović, Džinić, Jakovljević, dan Radovanović menjadi 20 tahun penjara.

 Kasus Trbić 
Milorad Trbić dahulunya menjabat sebagai asisten kepala keamanan dari Brigade Zvornik di dalam Republik Srpska. Ia didakwa bersalah atas genosida dengan melanggar Pasal 171 dari KUHP Bosnia dan Herzegovina bersamaan dengan beberapa poin dari Konvensi Genosida seperti membunuh anggota dari suatu kelompok, menyebabkan kerusakan serius tubuh dan mental terhadap anggota di dalam suatu kelompok, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan yang akan mengakibatkan kehancuran fisik baik secara sebagian maupun keseluruhan, dan menerapkan tindakan yang mencegah kelahiran di dalam kelompok sebagaimana berhubungan dengan Pasal 180(1), 21, dan 29 dari KUHP Bosnia dan Herzegovina. Ia diketahui berpartisipasi dalam upaya pemindahan paksa, transportasi, penahanan, dan penjagaan populasi pria Bosniak yang ditarget untuk dibunuh. Setelah itu, bersamaan dengan anggota militer Republik Srpska lainnya, ia berpartisipasi dalam pembunuhan lebih dari 7.000 pria Bosniak. Selain berpartisipasi dalam pembunuhan massal, Trbić bersamaan dengan individu lainnya mengawasi dan memfasilitasi penguburan ulang mayat dari kuburan utama ke kuburan lainnya.

Pada sidang pertama diputuskan bahwa Trbić  bersalah atas seluruh tindak kejahatan yang ia lakukan sebagai bagian dari kejahatan bersama dalam rangka menghancurkan Bosniak. Pengadilan menyatakan Trbić bersalah atas keterlibatannya dan dihukum selama 30 tahun penjara. Akan tetapi, selanjutnya dalam sidang kedua yang berisi banding, dan akhir dari keputusan Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina karena pengadilan dianggap telah melanggar haknya di Pasal 7 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, pengadilan diperintahkan untuk melakukan sidang ulang. Dengan demikian putusan direvisi sehingga Trbić hanya dihukum penjara selama 20 tahun.

 Kasus Vuković dan Tomić 
Pada tahun 2008, pengadilan terhadap Radomir Vuković dan Zoran Tomić dilaksanakan. Vuković dan Tomić adalah anggota satuan tugas polisi khusus yang berperan dalam membasmi sebagian dari kelompok kaum Bosniak. Keduanya didakwa bersalah karena kejahatan genosida yang melanggar Pasal 171 dan 180(1) dari KUHP Bosnia dan Herzegovina, tetapi mereka tidak mengajukan permohonan tidak bersalah. Sebab pengadilan menemukan keduanya berpartisipasi dalam kejahatan bersama yang memiliki tujuan untuk mengusir secara paksa 40.000 penduduk Bosniak dari daerah aman PBB di Srebrenica dan mengeksekusi 7.000 orang Bosniak. Vuković sendiri juga berperan dalam pengangkapan ribuan orang Bosniak dan menjaga mereka hingga ke lokasi eksekusi di gudang di pertanian di Kravica. Setelah menahan mereka di tempat itu, ia melepaskan tembakan dan melemparkan granat tangan. Sementara itu Tomić berpartisipasi dalam operasi penyerangan di daerah di atas Kamenica dengan tujuan memaksa agar pria-pria Bosniak yang melawan mereka menyerah. Setelah itu ia juga terlibat dalam penangkapan ribuan kaum Bosniak yang berupaya kabur dari daerah aman PBB dan membawanya ke lokasi eksekusi yang sama di Kravica. Ia juga adalah salah satu pihak yang melepaskan tembakan dan melemparkan granat tangan ke tahanan.

Oleh karena itu mereka divonis hukuman penjara selama 31 tahun. Akan tetapi panel banding menolak hasil putusan pengadilan dan mengajukan permohonan sidang ulang. Dalam sidang yang kedua, diputuskan bahwa Vuković bersalah karena membantu terjadinya genosida, sedangkan Tomić dibebaskan. Vuković sendiri dihukum 31 tahun penjara. Namun, pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina menerima banding Vuković karena pengadilan dianggap telah melanggar haknya di Pasal 7 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan memerintahkan sidang ulang. Hasil dari sidang ulang yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan bahwa Vuković tetap bersalah, meskipun hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun penjara saja.

 Kasus Perić dan Pelemiš 
Slavko Perić berperan sebagai deputi komandan dan Momir Pelemiš bertugas sebagai asisten komandan dari militer Republik Srpska pada saat terjadinya genosida. Mereka didakwa atas tindak kejahatan genosida yang melanggar Pasal 171 dari KUHP Bosnia dan Herzegovina dalam rangka melakukan pembunuhan anggota dari suatu kelompok, menyebabkan kerusakan serius tubuh dan mental terhadap anggota di dalam suatu kelompok, secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan yang akan mengakibatkan kehancuran fisik baik secara sebagian maupun keseluruhan, dan menerapkan tindakan yang mencegah kelahiran di dalam kelompok sebagaimana berhubungan dengan Pasal 180(1), 21, dan 29 dari KUHP Bosnia dan Herzegovina. Keduanya mengajukan permohonan tidak bersalah.

Dalam persidangan, pengadilan menemukan bahwa Momir Pelemiš dan Slavko Perić ikut berpartisipasi dalam kejahatan bersama yang memiliki tujuan untuk mengusir secara paksa 40.000 penduduk Bosniak dari daerah aman PBB di Srebrenica dan mengeksekusi 7.000 orang Bosniak. Mereka memiliki keinginan dan tujuan untuk menghancurkan kaum Bosniak di Bosnia Timur dan mewujudkannya dalam tindakan mereka. Selanjutnya pada tahun 2011, pengadilan menyatakan Momir Pelemiš dan Slavko Perić masing-masing 16 dan 19 tahun hukuman penjara karena membantu pembantaian di Srebrenica pada saat terjadinya penyerangan di daerah aman PBB di Srebrenica. Selanjutnya pada sidang kedua setelah banding, putusan direvisi menjadi Perić akan menjalani hukuman penjara selama 11 tahun dan untuk Pelemiš akan mengalami sidang ulang. Sidang ulang untuk kasus Pelemiš pada tahun 2013 menyatakan bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan kejahatan genosida.

 Kasus Jević dan lain-lain 
Pada tahun 2010 Jević Duško, Đurić Mendeljev, dan Marković Goran didakwa bersalah atas genosida di Srebrenica sesuai dengan Pasal 171 dan 181 KUHP Bosnia dan Herzegovina. Mereka adalah pejabat militer yang menjabat di pusat pelatihan. Diketahui bahwa mereka bersama-sama terlibat, merencanakan, memerintahkan, dan mewujudkan kejahatan bersama secara sistematis. Diketahui bahwa mereka menyebabkan luka fisik dan mental yang parah, membunuh pria Bosniak, dan memindahkan secara paksa wanita, anak-anak, serta orang tua dari daerah aman PBB di Srebrenica dengan tujuan membasmi kaum Bosniak. 

Selama pengadilan berlangsung, pengadilan memutuskan agar kasusnya digabungkan menjadi satu bersama Neđo Ikonić yang juga menjalani dakwaan serupa. Mereka merupakan pejabat dalam militer Republik Srpska. Pada putusan pertama yang diumumkan pada 25 Mei 2012, pengadilan memutuskan Jević and Đurić bersalah karena membantu kejahatan bersama dalam peristiwa genosida di Srebrenica. Sementara itu Ikonić dan Marković tidak ditemukan bersalah atas dakwaan yang dituduhkan. Dengan demikian Jević dihukum penjara selama 35 tahun dan Đurić dipenjara selama 30 tahun. Pada tahun 2013, putusan kedua diumumkan dan mengurangi masa tahanan terhadap dua orang tersebut. Sebab pengadilan dianggap telah melanggar haknya di Pasal 7 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa. Dengan demikian masa tahanan Jević dikurangi menjadi 32 tahun penjara dan Đurić menjadi 28 tahun penjara. Namun, selanjutnya diadakan kembali panel banding pada tahun 2017 yang mengurangi masa tahanan Jević Duško dan Đurić Mendeljev menjadi 20 tahun penjara.

 Kasus Ivanović 
Željko Ivanović yang merupakan anggota polisi khusus Republik Srpska didakwa bersalah karena kejahatan genosida di Srebrenica yang melanggar Pasal 171 dan 181(1) KUHP Bosnia dan Herzegovina. Ia diketahui berpartisipasi dalam kejahatan bersama yang bertujuan untuk memindahkan secara paksa populasi Bosniak di daerah aman PBB di Srebrenica dan mengeksekusi mereka. Berdasarkan bukti yang ada ia berpartisipasi dalam pencarian yang dilakukan di kampung-kampung Bosniak guna mengusir penduduk yang ada dari wilayah yang dikontrol oleh tentara Bosnia dan Herzegovina. Kemudian ia juga berpartisipasi dengan memastikan jalan-jalan dapat diakses untuk kendaraan yang mengangkut tahanan. Setelah itu ia juga terlibat dalam penangkapan ribuan kaum Bosniak yang berupaya kabur dari daerah aman PBB dan membawanya ke lokasi eksekusi yang sama di Kravica. Ia juga adalah salah satu pihak yang melepaskan tembakan dan melemparkan granat tangan ke tahanan.

Pada tahun 2012 sidang pengadilan memutuskan ia dihukum 13 tahun penjara, tetapi jaksa penuntut mengajukan banding, demikian pula Ivanović. Dengan demikian dilakukan sidang ulang dan dalam putusan sidang kedua, pengadilan memutuskan bahwa Ivanović bersalah atas kejahatan genosida dan menjadi bagian dari kejahatan tersebut, sehingga ia dihukum 24 tahun penjara. Namun, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina menerima banding Ivanović karena pengadilan dianggap telah melanggar haknya di Pasal 7 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa dan memerintahkan sidang ulang. Hasil dari sidang ulang yang dilakukan pada tahun 2015 menyatakan bahwa Ivanović tetap bersalah, meskipun hukumannya dikurangi menjadi 20 tahun penjara saja.

 Kasus Sarić 
Goran Sarić adalah kepala pusat keamanan publik di daerah Sarajevo. Ia didakwa bersalah karena melakukan penyerangan secara sistematis terhadap populasi penduduk sipil di Sarajevo, mengusir seluruh populasi kaum Bosniak berdasarkan alasan etnis dan agama. Oleh karena itu ia didakwa melakukan kejahatan melawan kemanusiaan yang melanggar Pasal 172(1)h seperti penahanan, pemindahan paksa, dan pembunuhan. Pada tahun 2013, pengadilan memvonis Sarić dengan hukuman 14 tahun penjara. Namun, pada tanggal 16 Februari 2018, Pengadilan Bosnia dan Herzegovina memberikan putusan terhadap hasil banding yang membebaskan Goran Sarić dari dakwaan tindak pidana genosida di Srebrenica.

 Kasus Cvetković 
Pada tahun 2010, Aleksandar Cvetković ditangkap oleh Unit Investigasi Internasional Israel karena keterlibatannya dalam genosida di Srebrenica. Selanjutnya pada tahun 2013 ia diekstradisi dari Israel menuju Bosnia dan Herzegovina untuk menjalani sidang pengadilan. Sebagai bagian dari pasukan khusus Republik Srpska, ia berperan dalam melakukan penyerangan pertama terhadap daerah aman PBB di Srebrenica dengan tujuan untuk mengintimidasi populasi Bosniak di sana. Dengan demikian, ia terlibat dan ikut di dalam operasi militer "Krivaja-95" atau yang dikenal juga sebagai operasi militer yang bertujuan untuk merebut Srebrenica sebagai daerah aman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu ia juga didakwa karena upaya pengusiran seluruh populasi Bosniak dari daerah aman tersebut dan eksekusi massal setidaknya 900 pria dan anak laki-laki Bosniak dengan menggunakan senapan otomatis. Dari 900-an yang dieksekusi, hanya dua orang yang selamat. Oleh karena tindakan kejahatan genosida yang dilakukannya di Srebrenica, ia didakwa karena melanggar Pasal 171(1)(a), (b), dan 29 KUHP Bosnia dan Herzegovina. Pada tahun 2013 ia menyampaikan permohonan tidak bersalah dan putusan pada sidang pertama di Pengadilan Bosnia dan Herzegovina pada tahun 2015 memutuskan untuk membebaskan ia dari seluruh tuduhan berdasarkan KUHP Pasal 171(a) dan (b), bersamaan dengan Pasal 29.

 Kasus Ostoja dan Milošević 
Baik Ostoja Stanišić diketahui menjabat sebagai komandan dari Brigade Zvornik, sedangkan Marko Milošević menjabat sebagai deputi komandan di brigade yang sama. Mereka diketahui membantu militer Republik Srpska untuk mengimplementasikan rencana pengusiran penduduk sipil Bosniak di daerah aman PBB di Srebrenica. Sebanyak 40.000 orang dipindahkan dari Srebrenica dan lebih dari 7.000 pria dan anak laki-laki dieksekusi. Oleh karena itu keduanya didakwa melakukan kejahatan genosida yang melanggar Pasal 171(a)(b) dan 180(1) KUHP Bosnia dan Herzegovina. Atas dakwaan yang dituduhkan kepada mereka, keduanya menyampaikan permohonan tidak bersalah. Putusan sidang pertama yang diumumkan pada tanggal 31 Maret 2017 menyatakan bahwa Stanišić dinyatakan bersalah karena kejahatan genosida, sehingga divonis hukuman penjara selama 11 tahun. Sementara itu Marko Milošević dibebaskan dari tuduhan. Khusus Stanišić, banding yang dilakukan pada tahun 2018 mengurangi masa tahanannya menjadi 5 tahun penjara.

 Pengadilan Jerman 

 Kasus Džajić 
Novislav Džajić diadili di Jerman karena keikutsertaannya di dalam genosida. Pada tanggal 23 Mei 1997, pengadilan menemukan genosida yang dilakukan oleh Džajić pada tahun 1992 yang dilakukan di Foca. Namun, Pengadilan Tinggi Regional Bavaria gagal menemukan kepastian bahwa ia memiliki keinginan untuk melakukan genosida. Meskipun demikian, ia tetap dinyatakan bersalah atas 14 kasus pembunuhan dan satu kasus percobaan pembunuhan. Dengan demikian Džajić divonis hukuman 5 tahun penjara.

 Kasus Jorgić 
Nikola Jorgić merupakan pemimpin kelompok paramiliter Serbia Bosnia yang berasal dari daerah Doboj. Ia diketahui terlibat dengan cara membunuh 22 penduduk di Grabska dan tujuh lainnya di Sevarlije. Terlebih lagi ia menahan kaum Muslim dan para tahanan diperlakukan dengan kasar. Pengadilan Tinggi Regional Düsseldorf pada tahun 1997 memutuskan hukuman penjara seumur hidup terhadapnya karena keterlibatannya atas genosida yang di daerah lain di Bosnia, selain Srebrenica. Permohonan bandingnya dalam rangka mempertanyakan interpretasi pengadilan terhadap konsep "keinginan untuk menghancurkan" ditolak oleh Mahkamah Konstitusional Federasi Jerman. Mahkamah menyatakan bahwa interpretasi pengadilan sesuai dan dikonformasi oleh yurisprudensi dan praktik dari PBB.

 Kasus Sokolović 
Maksim Sokolović merupakan bagian dari kelompok yang diketahui berpartisipasi dalam militer Serbia untuk melawan populasi Muslim di Osmaci dengan tujuan persatuan etnis dan budaya. Sokolović yang mengetahui tujuan ini, secara pribadi mengawasi pemindahan penduduk di Osmaci dan memperlakukan dengan kasar lima tahanan. Pengadilan Tinggi Regional Düsseldorf pada tanggal 29 November 1999, menjatuhkan hukuman penjara 9 tahun karena keterlibatan Maksim Sokolović dalam membantu, bersekongkol melakukan kejahatan genosida, dan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa. 

 Kasus Kušljić 
Đurađ Kušljić diputuskan bersalah karena melakukan genosida dan pada akhirnya dihukum penjara seumur hidup pada tahun 1999 oleh Pengailan Tinggi Regional Bavaria. Ia diketahui membunuh enam orang Bosniak, tanpa izin memiliki senjata api, dan memerintahkan pengusiran populasi non-Serbia pada saat menjadi kepala polisi di Vrbanjci. Dengan demikian pengadilan melihat bahwa Kušljić telah menyebabkan kondisi yang akan mengakibatkan penghancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian dari kaum Bosniak. Berdasarkan posisi militer, politik, dan intensinya, ia dianggap telah melakukan kejahatan genosida. Pada saat dilakukan banding, kualifikasi kejahatannya diganti menjadi keterlibatan dalam genosida, tetapi hukumannya tidak berubah.

 Pengadilan Austria 
Sementara itu pengadilan di Austria mengadili Duško Cvjetković yang merupakan komandan kelompok militia Serbia Bosnia di Kucice. Ia juga diketahui merupakan penjaga penjara asal Serbia Bosnia. Ia awalnya didakwa oleh jaksa penuntut dari Salzburg atas keterlibatan dalam pembunuhan, genosida, dan pembakaran. Akan tetapi, karena kekurangan bukti dan pernyataan saksi yang saling kontradiksi ia dibebaskan dari dakwaan tersebut.

 Pengadilan Belanda 
Seorang penerjemah bernama Hasan Nuhanović dan keluarga Rizo Mustafić yang bekerja sebagai tukang listrik untuk batalion Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan komplain terhadap tiga pejabat militer Belanda di Srebrenica. Mereka adalah komandan Thom Karremans, deputi Rob Franken dan  Berend Oosterveen karena anggota keluarga Nuhanović diusir dari markas PBB dan berakibat dua anggota keluarga terbunuh, serta Mustafić sendiri yang masih menghilang. Jaksa penuntut publik di Belanda memutuskan untuk menginvestigasi masalah ini. Pada tanggal 7 Maret 2013, otoritas di Belanda memutuskan untuk tidak menuntut ketika Nuhanović memberi tanda bahwa ia akan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Keluarga mengajukan komplain lagi mengenai keputusan jaksa penuntut kepada pengadilan militer. Akan tetapi, dua tahun kemudian pengadilan menolak komplain tersebut karena alasan kejaksaan tidak akan mungkin mengajukan dakwaan. Keluarga kembali mengajukan komplain kepada Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa karena kegagalan komplain ke pengadilan di Belanda. Mereka meminta setidaknya ada investigasi mengenai keterlibatan tiga tentara Belanda tersebut dalam kematian sanak saudara mereka. Akan tetapi, mahkamah juga menolak permintaan tersebut karena bersifat cacat. Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak dapat dikatakan otoritas domestik telah gagal memenuhi kewajiban prosedural berdasarkan Pasal 2 Konvensi untuk melakukan penyelidikan yang efektif yang mampu mengarah pada penetapan fakta, dan mengidentifikasi serta menghukum mereka yang bertanggung jawab.

 Pengadilan Serbia 
Pusat Hukum Kemanusiaan di Serbia, mengajukan komplain kejahatan genosida terhadap beberapa anggota tentara Republik Srpska ke Kantor Kejaksaan Kejahatan Perang Republik Serbia. Anggota-anggota tersebut adalah Petar Salapura sebagai kepala staf administrasi dari biro intelijen militer Republik Srpska; Radoslav Janković sebagai kolonel dan deputi kepala staf administrasi dari biro intelijen; Milorad Pelemiš sebagai letnan dan komandan Platon 10; Dragomir Pećanac sebagai asisten komandan dan sekretaris pribadi Jenderal Ratko Mladić; Milo Petrović sebagai mayor dan deputi komandan dari polisi militer di Brigade Infantri Bratunac di Korps Drina; Radoslav Kremenović sebagai komandan dari Platon Vlasenica; Franc Kos sebagai komandan Platoon Bijeljina; beberapa pejabat militer lainnya yang berasal dari polisi militer dan anggota Tentara Republik Srpska. Komplain diajukan berdasarkan Pasal 14 dan 22 dari KUHP Republik Federal Yugoslavia  mengenai kejahatan bersama khususnya genosida. Kemudian dengan melakukan proses pidana terhadap kejahatan genosida, Serbia sebagai negara yang ikut meratifikasi Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida akan menjalani kewajiban konstitusi dan hukumnya.

 Pengadilan Swiss 
Pada tahun 2016 seorang politikus asal Swiss, Donatello Poggi, dinyatakan bersalah oleh pengadilan lokal di Ticino di Swiss karena melakukan diskriminasi ras dan penolakan terjadinya genosida di Srebrenica berdasarkan dua pendapatnya di artikel di situs Corriere del Ticino dan TicinoLibero. Pada tahun 2017 banding yang diajukannya ditolak oleh pengadilan. Akan tetapi pada tahun 2018 Mahkamah Agung Swiss membebaskannya dari tuduhan tersebut. Mahkamah merujuk kepada Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg bahwa kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang penting. Menurut hakim, Donatello Poggi sebagai penulis artikel tersebut tidak bertindak dengan keinginan untuk mendiskriminasi pihak lain dan juga tidak menghasut agar terjadi kekejaman, kebencian, ataupun kritik terhadap populasi Muslim. Meskipun demikian mahkamah menyatakan bahwa tulisan tersebut kurang menghormati, menghina korban dan keluarganya serta umat Islam.

 Mahkamah Keadilan Internasional 

 Masalah awal 
Serbia membawa isu tentang yurisdiksi Mahkamah Keadilan Internasional dan menyatakan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi atas Serbia. Alasannya adalah Serbia bukan merupakan penerus dari Yugoslavia. Dengan demikian, Serbia tidak ikut ke dalam Konvensi Genosida ketika konvensi tersebut dibuat. Namun, Bosnia menyatakan bahwa yurisdiksi tersebut juga berlaku bagi Serbia. Pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa res judicata berlaku untuk mencegah pertimbangan ulang masalah yurisdiksi yang diangkat oleh Serbia.

Masalah awal kedua yang diangkat adalah makna dari Pasal IX dalam Konvensi Genosida. Terdapat perdebatan tentang apakah satu-satunya kewajiban para pihak dalam Konvensi adalah untuk membuat undang-undang, dan untuk menuntut atau mengekstradisi, atau apakah kewajiban berdasarkan Konvensi mencakup kewajiban untuk tidak melakukan genosida dan tindakan lain yang disebutkan dalam Pasal III (yang mengatur berbagai bentuk tanggung jawab untuk melakukan genosida). Lalu pengadilan menyatakan bahwa interpretasi terhadap Konvensi tergantung konteks dan tujuannya. Pengadilan mencatat bahwa tujuan dari konvensi ini adalah untuk mengkriminalisasikan genosida sebagai tindak kejahatan di bawah hukum internasional dan mencerahkan pihak-pihak dalam kontrak untuk mencegah serta menghukum genosida.

 Keputusan mahkamah 
Pengadilan memutuskan bahwa pembantaian di Srebrenica adalah genosida. Kemudian pengadilan tidak menemukan bahwa Serbia secara langsung bertanggung jawab atas genosida yang terjadi, tetapi Serbia melanggar Konvensi Genosida dengan cara gagal mencegah genosida tersebut terjadi, tidak bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu dalam menghukum pelaku genosida, utamanya Jenderal Ratko Mladić, dan melanggar keharusan untuk mengikuti tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan.

Dalam pemilihan yang dilakukan, pengadilan menemukan:

 10 melawan 5, menolak keberatan Serbia yang menyatakan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi;
 13 melawan 2, menemukan Serbia tidak melakukan genosida melalui badan atau orang-orangnya di bawah hukum internasional, dalam pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
 13 melawan 2, menemukan Serbia tidak berkonspirasi untuk melakukan genosida ataupun menghasut terjadinya tindakan genosida, dalam pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida;
 11 melawan 4, menemukan Serbia tidak terlibat dalam genosida, dalam pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida;
 12 melawan 3, menemukan Serbia telah melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida untuk mencegah genosida yang terjadi di Srebrenica pada Juli 1995;
 14 melawan 1, menemukan Serbia telah melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dengan cara gagal menyerahkan Ratko Mladić yang didakwa atas terjadinya dan keterlibatannya dalam genosida dalam rangka diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, sehingga gagal untuk bekerja sama secara penuh dengan pengadilan tersebut;
 13 melawan 2, menemukan Serbia melanggar kewajibannya untuk tunduk dengan tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan pada tanggal 8 April dan 13 September 1993, sebagaimana ia gagal untuk mengambil tindakan apa pun dalam kekuasaannya untuk mencegah genosida Srebrenica yang terjadi pada Juli 1995;
 14 melawan 1, memutuskan bahwa Serbia seharusnya segera mengambil tindakan efektif untuk memastikan ketundukan penuh terhadap kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida untuk menghukum tindakan genosida sebagaimana yang didefinisikan oleh Pasal II dalam konvensi dan tindakan lainnya yang dituliskan di dalam Pasal III dalam konvensi, menyerahkan individu yang dituduh melakukan genosida ataupun tindakan lainnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, dan bekerja sama secara penuh dengan pengadilan tersebut;
 13 melawan 2, menemukan sebagaimana pelanggaran Serbia terhadap kewajibannya yang ditunjuk oleh subparagraf 5 dan 7 di atas temuan pengadilan dalam ayat-ayat tersebut merupakan kepuasan yang tepat, dan bahwa kasus tersebut bukan merupakan kasus di mana perintah pembayaran kompensasi, atau, sehubungan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), arahan untuk memberikan jaminan dan jaminan tidak ada pengulangan, akan tepat.

Sementara itu keputusan mahkamah di Den Haag, menyatakan bahwa Jenderal Ratko Mladić yang memimpin pasukan Serbia Bosnia bersalah dalam satu kasus genosida, lima kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, dan empat kasus pelanggaran terhadap hukum dalam perang. Ia hanya tidak bersalah dalam satu kasus genosida dan pada akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup.

 Kritik terhadap keputusan pengadilan dan perbedaan pendapat 
jmpl|Hakim Al-Khasawneh
Wakil Ketua Mahkamah Keadilan Internasional, Hakim Al-Khasawneh berpendapat lain bahwa keterlibatan Serbia, sebagai aktor utama atau kaki tangan, dalam genosida yang terjadi di Srebrenica didukung oleh bukti yang kuat dan masif. Ia tidak sepakat dengan metode pengadilan untuk melihat bukti dan mengambil kesimpulan dari bukti-bukti tersebut. Menurutnya, pengadilan seharusnya meminta termohon untuk memberikan  salinan dokumen yang tidak diedit dari dokumen dewan pembela tertingginya. Kemudian jika gagal, pengadilan seharusnya mengizinkan jalan lain yang lebih liberal untuk menyimpulkan. Penolakan pengadilan untuk menyimpulkan niat genosida dari tujuan yang konsisten pola perilaku di Bosnia dan Herzegovina tidak konsisten dengan pendirian yurisprudensi Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu yang sah. Jadi, pengadilan gagal untuk melihat kompleksitas definisi kejahatan genosida dan untuk menilai fakta-fakta sebelumnya sesuai.

Profesor Yuval Shany dari Universitas Ibrani di Jerusalem mendeskripsikan keputusan pengadilan dalam tiga pernyataan. Dalam pernyataannya yang pertama dikatakan bahwa pengadilan telah membuat konsep res juricdata terlalu melebar, terlalu bergantung pada kesimpulan hukum di tahap sebelumnya tanpa pertimbangan yang serius, dan untuk secara sempit menafsirkan kekuatan revisinya. Kemudian pada pernyataannya yang kedua, disebutkan bahwa beberapa penulis mengkritisi pengadilan karena menolak untuk melihat gambaran yang lebih besar dari peristiwa yang terjadi di Bosnia. Dalam gambaran besar tersebut terdapat kemungkinan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan Serbia Bosnia adalah bagian dari rencana besar untuk menciptakan negara Serbia yang secara etnis homogen. Lalu yang ketiga, sehubungan dengan pertanyaan tentang tanggung jawab Serbia, analisis hukum pengadilan tentang standar atribusi, keengganan untuk menemukan Serbia sebagai kaki tangan genosida, dan keputusan untuk menahan diri dari memerintahkan reparasi, semuanya telah dikritik sebagai terlalu konservatif. Pada saat yang sama, pembacaan luas pengadilan terhadap Pasal 1 Konvensi Genosida sebagai berpotensi memaksakan pada semua negara kewajiban untuk mencegah genosida, bahkan jika dilakukan di luar wilayah mereka, telah dicatat karena keberaniannya yang luar biasa. Namun, beberapa penulis telah mengkritik pengadilan karena tidak menjelaskan apakah Pasal I dapat memberikan dasar independen untuk melaksanakan yurisdiksi universal terhadap pelaku genosida individu. Jadi, bisa dibilang, pengadilan menafsirkan secara luas tugas untuk mencegah genosida sementara secara sempit menafsirkan tugas untuk menghukum para pelakunya.

Selanjutnya Antonio Cassese, presiden pertama dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu mengkritisi bahwa keputusan Mahkamah Keadilan Internasional didasari standar mereka yang terlalu tinggi dalam membuktikan keterlibatan Serbia dalam genosida. Ia juga menambahkan bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan telah terjadi genosida, pengadilan juga memutuskan Serbia tidak bertanggung jawab di bawah hukum internasional. Sebab, menurutnya yang dipertanyakan adalah berdasarkan keputusan pengadilan yang menyatakan jenderal-jenderal Serbia Bosnia yang terbukti bersalah atas genosida yang dilakukannya, akan tetapi mengapa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kepemimpinan militer Serbia Bosnia dibiayai dan terikat secara politik serta militer dengan Serbia. Kemudian putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Serbia tidak bertanggung jawab untuk mencegah genosida juga tidak masuk akal.

 Signifikansi dari putusan pengadilan 
Pelanggaran Serbia atas kewajibannya bukan hanya didasari oleh kegagalannya dalam mengikuti Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, tetapi juga dua tindakan perlindungan sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Keadilan Internasional pada bulan April dan September 1993. Serbia juga diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya untuk mencegah kejahatan genosida dan kejahatan serupa yang tidak dilakukan oleh kelompok militer dan paramiliter yang di bawah kekuasaannya atau dukungannya. Para hakim menyimpulkan bahwa Serbia tidak melakukan apapun di Srebrenica di bulan Juli 1995 meskipun telah diperintahkan secara eksplisit.

Selanjutnya, menurut putusan Mahkamah Keadilan Internasional, benar terdapat bukti-bukti masif dari pembunuhan massal di beberapa daerah spesifik dan kamp tahanan di wilayah Bosnia pada saat konflik. Sebagian korban konflik adalah kelompok yang dilindungi, kaum Bosniak, sehingga disimpulkan bahwa mereka telah ditarget secara sistematis untuk dibunuh. Kemudian, pengadilan juga menemukan bukti-bukti bahwa korban secara sistematis mengalami perlakuan tidak adil, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindakan lainnya yang membahayakan tubuh dan jiwa pada saat konflik, utamanya di kamp tahanan. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup yang menyatakan terdapat keinginan spesifik untuk menghancurkan kaum Bosniak secara sebagian atau keseluruhan.

Dalam mengulas kasus pengadilan terhadap Jorgić melawan Jerman, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa berdasarkan putusan Mahkamah Keadilan Internasional menjelaskan bahwa pembersihan etnis tidak cukup pada dirinya untuk menyatakan genosida telah terjadi. Dikatakan bahwa istilah pembersihan etnis sering dipakai untuk kasus yang terjadi di Bosnia dan dapat disebut sebagai salah satu bentuk genosida berdasarkan definisi yang digunakan di dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida apabila tergolong ke dalam tindakan-tindakan yang disebut di dalam Pasal II yang bermaksud menghancurkan sebagian atau keseluruhan dari suatu kelompok. Akan tetapi, keinginan untuk menghancurkan kelompok tersebut secara sebagian atau keseluruhan, deportasi yang dilakukan tidak secara harus ekivalen dengan penghancuran terhadap kelompok tersebut. Hal ini tidak berarti pembersihan etnis tidak akan pernah termasuk genosida. Sebagaimana telah diobservasi oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, memang benar di sana terdapat sejumlah kesamaan di anatara kebijakan genosida dan kebijakan pembersihan etnis. Akan tetapi perbedaan keduanya (penghancuran fisik dan pembubarandari sebuah kelompok) harus tetap dilihat secara jelas. Pengusiran sebuah kelompok tidak cukup bisa dikatakan sebagai genosida.

 Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa 
Pada tahun 2007, berkaitan dengan pengadilan terhadap Jorgić yang berlangsung di Jerman, mahkamah mengulas kembali keputusan pengadilan di Jerman. Dalam menolak banding yang diajukan oleh Jorgić, mahkamah menegaskan ulang bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan di Jerman konsisten dengan interpretasi Konvensi Genosida dalam menangani kasus Jorgić. Akan tetapi, mahkamah juga menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan di Jerman adalah berdasarkan hukum yang berlaku di Jerman yang mana interpretasinya mengenai genosida lebih luas, sehingga ditolak oleh pengadilan internasional. Berdasarkan definisi yang dipegang oleh pengadilan Jerman, pembersihan etnis yang dilakukan oleh Jorgić termasuk genosida karena terdapat keinginan untuk menghancurkan sebuah kelompok yang merupakan unit sosial, meskipun sebagian besar akademisi hukum memiliki  pandangan bahwa hukum genosida di Jerman seharusnya diinterpretasikan sebagai penghancuran secara fisik dan biologis dari kelompok yang dilindungi.

 Keterlibatan Serbia 
jmpl|220x220px|Presiden Serbia Slobodan Milosevic
Awalnya dalam pengadilan terhadap pemimpin Serbia, Slobodan Milošević, di Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu diputuskan bahwa sidang pengadilan yakin tanpa keraguan bahwa terdapat upaya tindak kejahatan bersama yang mengikutsertakan kepemimpinan Serbia Bosnia yang bertujuan untuk menghancurkan bagian dari populasi Muslim di Bosnia. Lalu pada faktanya terjadi genosida di Brčko, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Bijeljina, Ključ dan Bosanski Novi. Keinginan genosida yang ada pada pemimpin Serbia Bosnia dapat dilihat dari seluruh bukti, skala penyerangan, intensitas, jumlah kaum Muslim yang terbunuh secara substansial di tujuh kotamadya, dan penargetan terhadap orang-orang yang penting dalam keberlangsungan kelompok Muslim.

Akan tetapi, dalam pengadilan selanjutnya di Mahkamah Keadilan Internasional tidak ditemukan bukti yang menghubungkan Serbia di bawah kepemimpinan Milošević dengan genosida yang dilakukan oleh pasukan Serbia Bosnia. Meskipun demikian, pengadilan menemukan bahwa Milošević dan pihak lainnya di Serbia tidak cukup melakukan tindakan untuk mencegah kasus genosida yang terjadi di Srebrenica.

Selain itu, Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu pada tahun 2013, dalam putusannya membebaskan Momčilo Perišić, Jovica Stanišić, dan Franko Simatović dari kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Perišić merupakan Kepala Staf Tentara Nasional Yogoslavia, sedangkan Stanišić dan Simatović merupakan dua orang yang dekat dengan Slobodan Milošević, yaitu presiden Serbia.

 Kontroversi 
Meskipun mayoritas pendapat internasional menyetujui temuan yang diumumkan di dalam pengadilan internasional, tetapi tetap terdapat perbedaan pendapat dalam hal genosida dan seberapa besar keterlibatan Serbia di dalamnya. Komunitas Muslim di Bosnia menegaskan bahwa pembantaian Srebrenica hanya salah satu kasus dari berbagai macam genosida yang dilakukan oleh Serbia. Selain itu Mahkamah Keadilan Internasional juga menyimpang dari temuan fakta dan hukum yang ditemukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu karena mahkamah menolak temuan pengadilan mengenai keterlibatan Serbia. Sebab, dalam temuan tersebut Tentara Republik Srpska diketahui berada di bawah kekuasaan Serbia dan Tentara Yugoslavia. Hal ini berarti Republik Srpska dibiayai, difasilitasi, dan dipersenjatai untuk melaksanakan operasi militer. Namun, banding yang diajukan di dalam kasus Tadić menyebabkan perubahan tanggung jawab dari negara menjadi tanggung jawab individu-individu terkait. Terlebih lagi karena putusan yang dihasilkan terlalu cepat dibuat padahal beberapa orang yang didakwa beserta dengan Slobodan Milošević yang meninggal pada saat sidangnya baru datang satu tahun setelah Mahkamah Keadilan Internasional mengumumkan keputusannya. 

Padahal jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu memiliki akses terhadap orang-orang tersebut. Namun karena permintaan Serbia yang demikian, dengan alasan dapat mengganggu keamanan nasional, jaksa penuntut dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia tidak dapat langsung menemui mereka. Selain itu Mahkamah Keadilan Internasional sebenarnya juga dapat meminta langsung akses dari Serbia termasuk dokumen-dokumennya. Akan tetapi, mahkamah tidak memanggil langsung dan justru bersandar terhadap dokumen-dokumen yang dibuat oleh publik pada saat sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia. Alasan di balik ini adalah karena penasihat hukum dari Serbia khawatir dengan keamanan nasional Serbia apabila dokumen tersebut diserahkan sepenuhnya (sebagian dokumen telah diterima oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia), bahkan mereka meminta dokumen tersebut segera dibuang. Alasan Mahkamah Keadilan Internasional lebih bersandar pada bahan-bahan sidang yang telah dipersiapkan sebelumnya daripada mencari bukti dengan lebih agresif adalah menjauhi terjadinya insiden diplomatik.

 Referensi 

Kategori:Perkara hak asasi manusia