Pornografi balas dendam

Pornografi balas dendam (bahasa Inggris: revenge porn, revenge pornography, atau non-consensual pornography) merupakan distribusi atau penyebaran gambar eksplisit secara daring dan terkadang luring, tanpa persetujuan, oleh mantan pasangan, pasangan, orang lain, atau peretas yang bertujuan untuk mempermalukan, membalas dendam, mendapatkan hiburan, atau memperoleh keuntungan, seperti uang dan popularitas. Parlemen Britania Raya mendefinisikannya sebagai pengungkapan "foto atau film seksual pribadi (...) tanpa persetujuan dari individu yang muncul dalam foto atau film, dengan maksud menyebabkan penderitaan pada individu tersebut". Pelaku biasanya laki-laki, sedangkan korbannya perempuan. Sejumlah pegiat dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam keamanan daring saat ini banyak yang lebih memilih menggunakan istilah penyebaran konten intim non-konsensual (tanpa persetujuan) (Non-Consensual Dissemination of Intimate Images atau disingkat NCII). 

Foto dan video seksual yang melibatkan pasangan/mantan pasangan biasanya sebelumnya dibuat berdasarkan persetujuan. Namun, ada juga yang diambil secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Kepemilikan dan berbagi koleksi pribadi antar pasangan umumnya dilandasi oleh kepercayaan. Pengungkapan atau penyebaran gambar terjadi saat relasi antara pasangan mulai renggang atau telah berakhir. Penyebaran koleksi seksual dapat dilakukan melalui gambar, elektronik dan fisik, daring dan luring, serta via pesan dan surat elektronik. Selain bertujuan mempermalukan korban, pengungkapan ini juga digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk melecehkan, mengontrol, mengancam, dan memeras pasangan ataupun mantan pasangan. Pornografi balas dendam dapat terjadi dalam hubungan lawan jenis dan sesama jenis, orang dewasa maupun anak-anak dan remaja. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan dan penyalahgunaan konten seksual, lebih tepatnya kekerasan berbasis gender siber. Meski bukan fenomena baru, pornografi balas dendam turut didorong oleh semakin meluasnya penggunaan telepon pintar dan kemudahan akses internet. 

Selain oleh pasangan, penyebaran gambar seksual juga bisa dilakukan oleh orang lain, misalnya peretas, perekam tersembunyi, dan pencuri. Dua kasus yang pernah terjadi adalah penyebaran foto telanjang dan video intim para selebritas dan video dari kamera tersembunyi terhadap perempuan di kamar mandi umum. Karena maraknya kasus revenge porn, banyak negara telah mengesahkan hukum untuk melarang tegas praktik ini. Selain dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual, revenge porn juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis korban. 

 Jenis pornografi balas dendam 
Menurut beberapa peneliti, ada dua jenis pornografi balas dendam yaitu pornografi tersamar dan pornografi remaja.

 Pornografi tersamar 
Ada dua jenis pornografi tersamar menurut asal pembuatannya, yaitu konten yang dibuat oleh pengguna (user-generated content) dan konten yang diadopsi dari pengguna (user-adopted content). Konten seksual yang dibuat oleh pengguna merupakan foto, video, dan teks seksual yang dibuat sendiri oleh pengguna ataupun dibuat oleh orang lain, misalnya pasangan, dan dengan persetujuan. Menyimpan foto korban dengan persetujuan juga tergolong kategori pertama ini. Sedangkan konten seksual yang diadopsi dari pengguna adalah semua tipe konten yang diperoleh dari korban dengan cara yang tidak sah. Foto yang diambil dari media sosial dan diedit dengan teknologi deepfake sehingga berubah menjadi gambar vulgar dan koleksi pribadi hasil curian merupakan contoh kategori kedua ini. Pelaku kemudian mengunggah konten-konten tersebut di media sosial dan terkadang melakukan impersonifikasi (berpura-pura menjadi korban). Disebut sebagai pornografi tersamar karena foto, video, dan teks yang diunggah tidak melanggar aturan dan kebijakan media sosial.  

 Pornografi remaja 
Konten pornografi remaja biasanya ditemukan di situs-situs dewasa. Para pengelola situs biasanya mengklaim bahwa pemeran yang terlibat merupakan model profesional. Situs-situs ini memberi celah kepada kontributor untuk mengunggah foto dan video vulgar yang diperolehnya dari korban dengan segala cara. Perbedaannya dengan pornografi tersamar adalah para kontributor menyatakan dengan terang-terangan bahwa konten yang mereka unggah mengandung unsur pornografi dan diunggah di situs dewasa. Di negara-negara yang memiliki masalah terkait penggunaan kamera tersembunyi untuk merekam aktivitas pribadi, seperti Korea Selatan, korbannya juga orang dewasa. Video yang dihasilkan dari kamera tersembunyi kemudian dibagikan di situs dewasa, media sosial, atau di kelompok obrolan dengan audiens terbatas. Pelaku distribusi juga bisa menarik keuntungan finansial dari penyebaran konten seksual, mereka memasang tarif untuk publik yang ingin mengunduh gambar dan video versi lengkap. Pelaku juga bisa menggunakan gambar dan video untuk mengancam dan memeras korban. Beberapa situs khusus sempat dibuat untuk memfasilitasi pornografi balas dendam sebelum akhirnya mengalami penutupan, diantaranya myex.com.

 Latar belakang 
Pornografi balas dendam sebagai fenomena sosial mulai mendapatkan perhatian internasional pada 2012-2013. Saat itu, Hunter Moore, seorang warga Amerika Serikat dan pendiri situs isanyoneup.com ditangkap dan diadili. Melalui situsnya yang ia dirikan pada 2010, Moore mendorong pengunjung laki-laki untuk membagikan foto telanjang perempuan. Foto juga harus disertai dengan informasi terkait nama, usia, lokasi, dan tautan ke akun media korban. Moore sempat terbebas dari ancaman pidana karena mengklaim kontennya merupakan kiriman pihak ketiga. Pada 2012, Moore didakwa karena meretas akun surel untuk mencuri foto. Pada Desember 2013, Moore kembali diproses hukum atas tuduhan kejahatan pencurian identitas dan konspirasi.

 Data Kasus Terkini di Indonesia 
Kasus revenge porn meningkat akibat stres sosial selama pandemi Covid-19 6 tahun silam. Meskipun kekerasan siber bisa menimpa siapa saja, mayoritas korban dalam kasus revenge porn adalah perempuan. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat 97 kasus kekerasan siber terhadap perempuan dengan 33% termasuk revenge porn. Pada tahun 2023, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) mencapai 838 kasus atau 66% dari total 1.271 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan. Data tersebut menunjukkan bahwa revenge porn menjadi salah satu bentuk kekerasan digital paling dominan di Indonesia.

 Motif Pelaku 
Revenge porn tidak semata-mata dilakukan sebagai bentuk balas dendam karena sakit hati, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan motif baru. Penelitian menunjukkan bahwa tindakan ini bisa juga bermotif pencemaran nama baik, pemerasan, hingga keinginan untuk merusak mental korban. Pelaku menggunakan konten intim sebagai alat untuk mengancam korban, misalnya meminta uang atau memaksa korban melakukan hal tertentu untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Rasa senang karena dapat mengontrol dan menjatuhkan korban juga menjadi pemicu yang kuat bagi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan ini. Meskipun disebut “balas dendam”, unsur tersebut hanyalah alasan dangkal yang digunakan untuk membenarkan perilaku penyebaran konten tanpa persetujuan korban.

 Perdebatan mengenai istilah 'pornografi balas dendam' 
Sejumlah ilmuwan memandang penggunaan istilah 'pornografi balas dendam' sebagai hal yang kurang tepat. Menurut mereka, tidak semua pelaku termotivasi oleh balas dendam. Ada pelaku yang ingin mencari keuntungan finansial, popularitas, dan hiburan. Mereka biasanya tidak memiliki hubungan langsung dengan korban, misalnya peretas, perekam dengan kamera tersembunyi, dan orang-orang menyebarkan foto dan video dari perangkat hasil curian. Saat ini, pemerasan dengan menggunakan konten seksual masuk ke dalam kategori sekstorsi. 

Selain itu, ada perbedaan nuansa dalam kata 'pornografi'. Istilah 'pornografi balas dendam' menyiratkan bahwa mengambil gambar sensual diri sendiri, terlibat dalam tindakan seksual, atau mengizinkan orang lain mengambil gambar dan video seksual adalah bentuk pornografi. Padahal, praktik memfoto dan memvideokan tindakan seksual eksplisit dalam konteks hubungan pribadi yang intim dan konsensual tidak dapat digolongkan sebagai membuat konten pornografi. Sebaliknya, tindakan mengungkap dan menyebarkan koleksi pribadi kepada orang lain selain audiens yang dituju adalah bagian dari membuat konten pornografi, karena mengubah konten pribadi menjadi hiburan seksual untuk publik.

Penggunaan terminologi 'pornografi balas dendam' juga kurang disetujui karena terlalu berfokus pada motif pelaku, bukan kerugian yang ditanggung korban. Penggunaan istilah 'pornografi' dipandang meremehkan risiko dan kerugian bagi penyintas dan mengabaikan penyebab utama terjadinya pengambilan gambar tanpa persetujuan dan penyebaran gambar seksual pribadi, yaitu pelecehan dan kekerasan seksual. Sejumlah peneliti memandang kata 'pornografi' problematik dan menyudutkan korban yang mungkin saja diambil gambar/videonya tanpa persetujuannya dan sepengetahuannya. Penggunaan diksi tersebut juga mendorong masyarakat dan penegak hukum memandang korban sebagai pelaku kejahatan alih-alih berfokus pada mereka yang menyebarkan gambar. Beberapa peneliti memasukkan pornografi balas dendam ke dalam payung besar tindak penyalahgunaan dan kekerasan seksual berbasis gambar (image-based sexual abuse). Kekerasan seksual berbasis gambar merupakan "seluruh spektrum perilaku membuat dan membagikan gambar seksual pribadi tanpa persetujuan". Istilah ini dianggap lebih akurat dalam menggambarkan sifat, jangkauan, dan bahaya dari fenomena ini. Pada perkembangannya, peneliti, pegiat, dan LSM bidang keamanan daring saat ini mulai banyak mengganti istilah ini dengan penyebaran konten intim non-konsensual (tanpa persetujuan) atau NCII.

 Faktor penyebab 
Pornografi balas dendam dan pelecehan seksual daring lainnya merupakan manifestasi dari masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti budaya patriarki, misogini, rasisme, dan homofobia. Sebagaimana halnya di dunia nyata, perempuan lebih rentan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual di dunia maya. Kerentanan ini semakin meningkat pada perempuan dari latar belakang minoritas, seperti perempuan berkulit berwarna, perempuan queer, dan perempuan cacat. Berdasarkan penelitian di AS, perempuan lebih berisiko ditekan oleh pasangan untuk mengirimkan foto telanjang dan menjadi korban pornografi balas dendam.

Ruang-ruang daring sekarang umumnya telah terintegrasi erat dengan pekerjaan, pendidikan (sekolah dan kampus), dan relasi-relasi sosial yang dimiliki seseorang. Sehingga, batasan antara dunia luring dan daring semakin kabur. Akibatnya, pelecehan dan kekerasan yang terjadi di dunia 'nyata' sering terbawa ke dunia 'maya' dengan pelaku dan korban yang telah saling mengenal sebelumnya. Selain itu, kekerasan pornografi balas dendam juga dipicu oleh kemampuan literasi digital yang rendah, terutama terkait perlindungan data pribadi, dan pengetahuan yang terbatas mengenai pendidikan seksual.

 Dampak pada korban 
Korban pornografi balas dendam dapat menderita tekanan kejiwaan seperti harga diri rendah, rasa tidak berdaya, depresi, kecemasan, serta gangguan stres pascatrauma. Akibat menanggung malu dan tertekan, korban juga berpotensi menderita gangguan jiwa berkepanjangan, mengucilkan diri dari lingkungan sosial, hingga melakukan bunuh diri. Sejumlah korban juga dilaporkan mengalami gangguan dalam relasi dengan keluarga, diberhentikan sementara dari pekerjaan hingga dipecat, dan menghadapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan baru. Korban yang lain memutuskan berhenti dari pekerjaan akibat rasa malu dan memutuskan mengganti nama.

 Pencegahan 
Di Indonesia, korban revenge porn dapat memperoleh dukungan dari sejumlah lembaga. SAFEnet (Southeast Asia Freedom Of Expression Network) menyediakan layanan pendampingan digital, hukum, dan psikologis bagi korban kekerasan berbasis gender online. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) menerima pengaduan, memberikan konsultasi hukum, serta merujuk korban ke layanan psikologis dan rumah aman. Selain itu, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) memberikan bantuan hukum gratis. Dari sisi hukum, perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Korban dapat melapor ke kepolisian dengan membawa bukti digital dan proses hukum dapat mencangkup pemidanaan pelaku serta penghapusan konten. Beberapa lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil juga menyediakan rumah aman bagi korban yang membutuhkan perlindungan lanjut. Selain dukungan hukum, penting juga untuk membangun ketahanan psikologis (resilience) sejak dini, melalui pendidikan emosi dan literasi digital agar individu lebih siap menghadapi tekanan sosial serta tidak mudah dimanipulasi secara emosional. Dukungan sosial yang empatik juga berperan besar dalam mencegah korban merasa tertekan dan menjaga kesehatan mental di era digital. Ada juga dukungan psikologis yang  biasanya diberikan melalui konseling, terapi trauma, dan dukungan komunitas. Penting bagi korban untuk melakukan konsultasi psikologis dalam rangka memulihkan dan memperkuat korban selama melakukan proses pelaporan.

Terlepas dari dukungan-dukungan tersebut, ada juga tindakan pencegahan yang dapat dilakukan individu. Pencegahan mencakup aspek kesadaran individu, pendidikan, teknis, hingga dukungan sosial. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya revenge porn. Pertama, perbarui pengaturan privasi media sosial. Pastikan akun media sosial diatur agar hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat konten yang dibagikan. Banyak platform menyediakan opsi untuk membatasi siapa saja yang dapat melihat postingan, foto, atau informasi pribadi. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko pelecehan maupun ancaman dari pihak yang berniat buruk. Kedua, hadapi rasa bersalah dengan welas asih. Ketika mengalami masalah, wajar merasa bersalah atau malu. Namun, terus-menerus menyalahkan diri hanya akan merusak harga diri dan membuatmu ingin menjauh dari orang lain. Cobalah melatih self-compassion, menerima bahwa semua orang bisa berbuat salah, serta mencari dukungan dari teman atau keluarga yang dipercaya. Dukungan emosional ini bisa membuat lebih kuat melewati masa sulit. Ketiga, Jangan biarkan difoto atau direkam tanpa izin. Selalu jaga batasan privasi. Jika ada orang yang mencoba memotret atau merekam tanpa persetujuan, tegaskan bahwa kamu tidak setuju. Ingat bahwa kita punya hak penuh atas tubuh dan privasi. Selanjutnya, bicara dengan anak tentang sexting. Anak remaja seringkali memiliki rasa ingin tahu yang besar soal seksualitas. Walaupun mereka berhak atas privasi, tetap penting untuk berdiskusi dengan mereka mengenai risiko sexting, seperti potensi kebocoran foto pribadi. Jelaskan juga tentang cara menjaga keamanan digital, misalnya tidak mengirim foto yang terlalu pribadi dan berhati-hati pada siapa mereka berbagi.

 Lonjakan kasus selama pandemi Covid-19 
Menurut media, kasus penyebaran foto dan video seksual tanpa persetujuan meningkat pesat selama pandemi Covid-19. Laporan dari sebuah saluran bantuan daring di Britania Raya menyebutkan bahwa ada 3146 kasus yang terjadi di 2020 dari yang sebelumnya 'hanya' 681 kasus pada 2019.

 Perspektif Psikologi 
Tubuh perempuan kini tidak aman di ruang publik maupun digital. Dalam kasus revenge porn, korban sering disalahkan karena dianggap ceroboh menjaga privasi, sementara pelaku jarang disorot. Fenomena ini mencerminkan budaya victim blaming yang kuat, di mana perempuan dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya. Richmond-Abbott menjelaskan bahwa budaya patriarki memperkuat sikap ini dengan mempertahankan ketimpangan kuasa antara laki-laki dan perempuan. Media pun turut memperkuat stigma tersebut dengan menggambarkan perempuan sebagai korban sekaligus pemicu kekerasan seksual.

Korban revenge porn sering disalahkan, termasuk oleh sesama perempuan. Hal ini membuat korban merasa malu, takut, dan enggan mencari bantuan. Korban juga dibebani pembuktian yang berat karena kasus-kasus tersebut terjadi di ranah privat. Selain itu, penanganan kasus revenge porn sering merugikan korban lagi karena adanya penyimpangan dari oknum penyidik yang meminta uang atau memberikan syarat tertentu untuk perlindungan. Korban juga kerap mengalami diskriminasi dari masyarakat dan keluarganya, padahal mereka tidak pernah menginginkan kasus tersebut terjadi. 

Kehilangan kendali atas tubuh berdampak serius pada kesehatan mental korban, dengan gejala mirip korban pemerkosaan, seperti PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kecemasan, dan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa revenge porn bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi juga pemicu trauma psikologis berat jangka panjang.

 Hukum dan perundang-undangan 
 Afrika 
Di Afrika Selatan, menurut Undang-Undang Amendemen Film dan Publikasi 2019, mendistribusikan foto atau film seksual pribadi tanpa persetujuan dari individu yang difoto dan dengan maksud untuk menyakiti mereka adalah sebuah kejahatan. Hukumannya adalah denda hingga R150.000 dan/atau penjara hingga dua tahun, atau dua kali lipat jika korban dapat diidentifikasi dalam foto atau film.Films and Publications Amendment Act, No. 11 of 2019, sections 19 (inserting section 18F in the principal act) and 27 (inserting section 24E in the principal act).

 Kasus-kasus terkenal di beberapa negara 

 Amerika Serikat 
Pada 2011, Christopher Chaney, seorang pria asal Florida, ditangkap oleh FBI karena meretas akun 50 selebritas. Ia mengunggah foto-foto telanjang korban, termasuk di antaranya foto Scarlett Johansson. Chaney didakwa dengan 26 tuduhan pencurian identitas, akses tidak sah ke komputer yang dilindungi, dan penyadapan. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

 Korea Selatan 
Korea Selatan merupakan negara epidemi perekaman video pribadi dengan kamera tersembunyi. Korbannya rata-rata adalah para perempuan yang sedang berada di toilet umum, ruang ganti, kamar hotel, hingga di ruang-ruang pribadi di rumah mereka. Salah satu kasus pornografi balas dendam yang cukup terkenal melibatkan penyanyi dan penulis lagu Jung Joon-young. Tanpa persetujuan korban, ia merekam video seksualnya bersama beberapa wanita dan menyebarkannya di kelompok obrolan KakaoTalk. Kasus lainnya adalah ancaman penyebaran foto intim dan pemerasan yang dilakukan kepada aktris Goo Hara oleh Choi Jong-bum, mantan pasangannya. Goo Hara mengakhiri hidupnya salah satunya karena perisakan yang ia alami setelah kasus ini terungkap ke publik.  

 Indonesia 
Dua kasus pornografi balas dendam yang cukup mendapatkan perhatian masyarakat terjadi pada 2010 dan 2020. Keduanya melibatkan beberapa selebritas yang cukup populer. Pada kasus pertama, Ariel (penyanyi) ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenai pasal UU ITE karena dipandang telah membuat video intimnya dapat diakses publik dengan mengunggahnya ke komputer di salah satu sanggar di Bandung. Pada kasus kedua, Gisella Anastasia menjadi tersangka tanpa ditahan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penetapan Gisella sebagai tersangka ini menimbulkan kontroversi karena korban menyatakan telah kehilangan telepon pintarnya tiga tahun sebelum pengungkapan terjadi. Video seksualnya diklaim sudah dihapus dari ponsel yang telah berpindah kepemilikan tersebut.

 Peran Stigma Sosial, Tekanan Lingkungan, dan Kurangnya Dukungan Psikologi 
Fenomena revenge porn atau penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban tidak hanya memberikan dampak psikologis yang mendalam, tetapi juga menimbulkan stigma sosial yang berat dan tekanan lingkungan yang signifikan bagi para korban. Stigma sosial ini muncul dari pandangan negatif masyarakat yang sering menempatkan korban sebagai pihak yang disalahkan, meskipun korban sebenarnya adalah pihak yang dirugikan. Hal ini mengakibatkan korban menghadapi isolasi sosial, penurunan nilai reputasi, serta diskriminasi dalam lingkungan sosial dan pekerjaan mereka.

Dalam konteks ini, korban revenge porn sering mengalami rasa malu dan takut yang bertumpuk, yang berakar tidak hanya dari pengungkapan konten pribadi mereka tanpa izin, tetapi juga karena reaksi masyarakat yang tidak empatik. Mereka dapat menjadi sasaran gosip, ejekan, hingga pengucilan oleh keluarga, teman, dan komunitas yang seharusnya menjadi sumber dukungan. Akibatnya, korban sering merasa terdorong untuk menghindari interaksi sosial, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mental mereka, menimbulkan depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk bunuh diri.

Tekanan lingkungan yang dirasakan korban tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga kultural, di mana norma dan nilai masyarakat terhadap kehormatan dan privasi sangat kuat. Karena budaya dan nilai yang menempatkan harga diri sangat bergantung pada reputasi moral, korban dapat mengalami stigma yang lebih intensif, terutama di masyarakat dengan nilai agama dan norma sosial konservatif seperti di Indonesia. Tekanan lingkungan bukan hanya berasal dari orang lain, tetapi juga dapat menimbulkan rasa malu dan penurunan harga diri pada korban, yang akibatnya memengaruhi aktivitas sosial dan pendidikan, sampai ada korban yang memutuskan untuk berhenti kuliah karena tidak mampu menghadapi stigma tersebut .  Kondisi ini membuat korban kadang enggan untuk melapor ke pihak berwenang karena khawatir akan mendapatkan perlakuan diskriminatif atau bahkan tuduhan balik. Dengan demikian, stigma sosial dan tekanan lingkungan menghadirkan hambatan serius dalam proses pemulihan korban.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran publik dan membangun lingkungan sosial yang suportif serta empatik terhadap korban. Edukasi tentang pentingnya menghormati privasi dan dampak negatif revenge porn dapat membantu mengurangi stigma dan membangun solidaritas sosial. Dukungan psikologis dan sosial perlu disediakan agar korban merasa tidak sendirian dan memiliki ruang untuk pulih dari trauma sosial dan psikologis yang dialami.

Untuk mengurangi stigma tersebut, diperlukan kesadaran sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan dan kampanye yang menekankan pentingnya empati dan penghormatan terhadap korban. Masyarakat harus didorong untuk memahami bahwa korban adalah pihak yang dirugikan, bukan yang harus disalahkan atau dijauhi. Dukungan psikologis dan hukum yang memadai juga perlu disediakan agar korban dapat melalui proses pemulihan dan mendapatkan keadilan secara optimal. Dengan mengurangi stigma sosial dan tekanan lingkungan, diharapkan korban dapat lebih berani melapor dan mengakses bantuan hukum maupun konseling, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif dan korban mendapatkan keadilan yang layak.

 Referensi 

Kategori:Peran Stigma Sosial, Tekanan Lingkungan, dan Kurangnya Dukungan Psikologi