Pemerintah Kota Depok

Pemerintah Kota Depok (Akronim: Pemkot Depok) adalah instansi pemerintahan daerah setingkat kota di Indonesia. Lembaga ini dikoordinasikan langsung oleh Wali Kota Depok dengan dibantu pekerjaannya oleh wakilnya yang terpilih secara demokratis dan sah menurut UUD 1945 dalam jangka waktu lima tahun sekali melalui pemilihan umum. Pada beberapa kasus tertentu, posisi eksekutif tertinggi di Kota Depok, yakni wali kota bisa dijabat oleh seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk dimutasikan sebagai penjabat, pelaksana tugas, maupun pelaksana harian wali kota. Pemerintah kota merupakan lembaga pemerintah yang berwenang dalam merencanakan kebijakan publik di Kota Depok dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dirancang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok setiap tahunnya. Pada umumnya, anggaran disesuaikan dengan pendapatan asli daerah tersebut.

Pemerintah daerah ini merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kota Depok. Pada hakikatnya, otonomi daerah bertujuan agar daerah, khususnya Kota Depok, mampu menjalankan program rencana pembangunan daerah, konsep tata ruang, pelayanan kesehatan, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain. Di Depok, pelaksanaan kebijakan pemerintah guna mengkoordinasikan pelayanan publik di 11 kecamatan dan 63 kelurahan.

 Hari jadi 
 Tahun Lambang resmi Usia Tema Surat edaran2018<center>Depok Kota Cerdas dan Berbudaya<center>2019<center>Ramé-Ramé Berbudaya<center>2020<center>Spirit of Humanity<center>2021<center>120x120pxNyok Kita Bangkit!<center>003.3/1142022<center>120x120pxMaju Bersama<center>003/1732023<center>120x120pxBeragam Suku Berpadu untuk Depok Lebih Maju<center>003/1672024<center>120x120pxHarmoni untuk Negeri<center>003/2022025<center>120x120pxBersama Depok Maju<center>003/195

 Aparatur sipil negara 

 Statistik berdasarkan jenjang pendidikan 
Pendidikan menjadi syarat agar seseorang dapat bekerja sebagai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Mereka berasal dari jenjang pendidikan yang beragam, baik dari tingkat sekolah dasar hingga penyandang gelar doktoral. Tinggi rendahnya intensitas jenjang pendidikan tergantung pada birokrat yang menempuh pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa seorang birokrat yang menyandang gelar sarjana suatu waktu akan menempuh pendidikan pascasarjana maupun pendidikan doktor. Berikut merupakan data terkait jenjang pendidikan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
 Tahun Sekolah dasar Sekolah menengah pertama Sekolah menengah atas Ahli pratama dan ahli muda Ahli madya atau sarjana muda dan sarjana terapan Sarjana dan pascasarjana JumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlah 2014                                                  2015                                                                       2016                                                                       2017                                                                       2018                                                                      
 Tahun Sekolah dasar Sekolah menengah pertama Sekolah menengah atas Ahli pratama Ahli muda Ahli madya atau sarjana muda Sarjana terapan Sarjana Pascasarjana Doktor JumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlahLaki-lakiPerempuanJumlah 2020                                                                                          2021                                                                                                               2022                                                                                                               2023                                                                                                              

 Pejabat eksekutif 
Wali Kota merupakan pejabat eksekutif di daerah otonomi tingkat dua, yakni kota. Seorang birokrat di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat memimpin kursi eksekutif selama wali kota definitif sedang berhalangan. Adapun seorang wali kota definitif dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum yang dinyatakan keluar sebagai pemenang. Untuk menjadi wali kota secara sah menurut hukum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto. Di dalamnya tertuang bahwa Wali Kota Depok bersama dengan wakilnya yang terpilih dalam pemilihan umum dilantik secara bersamaan dengan pelantikan kepala daerah lainnya di seluruh Indonesia. Mereka diangkat sumpah oleh presiden di Jakarta sebagai pusat pemerintahan nasional. Usai dilantik, wali kota pada periode sebelumnya akan menyerahkan jabatan kepada wali kota petahana.

Sebelum peraturan tersebut disahkan, Wali Kota Depok beserta wakilnya mengucap sumpah dan janji jabatan yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2014. Peraturan tersebut menyatakan bahwa wali kota bersama wakilnya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat. Dalam urusan tertentu dapat digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan bila berhalangan dapat dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan penjabat wali kota diangkat sumpah oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia. Pelaksanaan pelantikan pun dilakukan di Gedung Sate, Bandung sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat. Penyerahan dan penerimaan jabatan sendiri digelar pascapelantikan di Balai Kota Depok. Adapun sejak pelantikan pertama Wali Kota Administratif Depok hingga pelantikan terakhir Nur Mahmudi Ismail pada 2011, prosesi pengangkatan sumpah pemimpin kota dilaksanakan oleh Menter Dalam Negeri. Pelantikan Badrul Kamal dan Nur Mahmudi Ismail sendiri dieksekusikan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, Cilodong.

Wali Kota berperan dalam memimpin pemerintahan dan dapat merencanakan anggaran tahun berikutnya bersama dewan perwakilan rakyat daerah melalui rapat paripurna yang diadakan setiap menjelang akhir tahun. Tidak hanya anggaran, wali kota juga dapat mengajukan sebuah rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna tersebut. Saat ini, Wali Kota Depok disandang oleh  dan Wakil Wali Kota Depok dijabat oleh  sejak 20 Februari 2025.

 Perangkat daerah 
Seorang wali kota memiliki hak prerogatif dalam memimpin birokrasi di Kota Depok selama kurun waktu lima tahun, terhitung sejak awal mengangkat sumpah oleh pelantik. Dalam menjalankan roda pemerintahan, wali kota yang mengemban tugas bersama wakilnya berhak mengatur perangkat daerah. Susunan perangkat daerah ditentukan dan dituangkan melalui peraturan daerah.

 Sekretaris Daerah 

Pada masa Kota Administratif Depok aktif menjalankan pemerintahan, fungsi sekretaris menduduki posisi kedua di pemerintahan kota administratif. Oleh karenanya, sekretaris kota administratif dapat menduduki jabatan Wali Kota Administratif Depok apabila pejabat yang ada sedang berhalangan, mundur, atau meninggal dunia. Setelah menjadi kota otonom, jabatan Sekretaris Daerah Kota Depok menduduki posisi ketiga di pemerintahan setelah Wakil Wali Kota Depok. Di Pemerintah Kota Depok, perangkat daerah tertinggi adalah sekretariat daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Berikut merupakan daftar Sekretaris Daerah Kota Depok.

 Sekretaris Kota Administratif 
  Potret Sekretaris Kota Administratif Usia saat dilantik Menjabat Masa jabatan Orsospol  1  Masdi Rouminto  17 Januari 1983–Tidak diketahui  Golkar  2  Erno Hadi Suharno    Golkar  3  Nanang Subarna  Tidak diketahui–8 Januari 1994  Golkar  4 90px Yuyun Wirasaputra  8 Januari 1994–24 Desember 1996  Golkar  5 90px Tjepy Supriana  24 Desember 1996–Tidak diketahui  Golkar 

 Sekretaris Daerah 
  Potret Sekretaris Daerah Usia saat dilantik Menjabat Masa jabatan  1  A. Mochammad Harris  Tidak diketahui–2003   2  Winwin Winantika  2003–30 Juni 2009    Utuh Karang Topanesasebagai Pelaksana Harian  1 Juli 2009–14 Oktober 2009   3  Ety Suryahati  14 Oktober 2009–1 Juli 2015   4  Harry Prihanto  1 Juli 2015–26 Juli 2017   90px Widyati Riyandanisebagai Pelaksana Tugas  4 Agustus 2017–21 November 2017   5  Hardiono  21 November 2017–1 Februari 2021   90px Sri Utomosebagai Pelaksana Tugas  1 Februari 2021–22 Juli 2021   6 90px Supian Suri  22 Juli 2021–1 Juni 2024   90px Nina Suzanasebagai Penjabat  1 Juni 2024–20 Agustus 2025   7  Mangnguluang Mansur  20 Agustus 2025–Petahana  

 Catatan 

 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 
Kedudukan seorang wali kota menentukan peranan pasangan suami atau istrinya untuk menduduki jabatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020, wali kota melaksanakan Gerakan PKK di tingkat kota dengan mengangkat pasangannya sebagai ketua di organisasi tersebut. Kemudian, susunan pengurus di PKK diangkat sumpahnya oleh Wali Kota Depok. Berikut merupakan daftar ketua dari masa ke masa.
+KetuaPelantikanAkhir jabatanPartaiSuami atau istri1 Yulisda200015 Maret 2005Nonpartisan  Badrul Kamal2Nur Azizah Tamhid200626 Januari 2011 NonpartisanPKS (sejak 2008) Nur Mahmudi Ismail27 Oktober 201126 Januari 20163Elly Farida26 Maret 201617 Februari 2021 NonpartisanPKS (sejak 2023) Mohammad Idris27 Agustus 202120 Februari 20254Siti Barkah Hasanah11 Maret 2025PetahanaNonpartisan Supian Suri

 Dinas 
Berikut merupakan daftar dan susunan kedinasan di Kota Depok.
DinasSusunanDinas PendidikanUnit Kerja:
 Kepala Dinas Pendidikan
 Sekretariat
 Sub Bagian Umum
 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
 Sub Bagian Keuangan
 Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
 Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
 Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar (SD)
 Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)
 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD)
 Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
 Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan Sekolah Dasar (SD)
 Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Kelompok Jabatan FungsionalDinas Kependudukan dan Catatan SipilUnit Kerja:Dinas KesehatanUnit Kerja:
 Kepala Dinas Kesehatan
 Sekretariat
 Sub Bagian Umum
 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
 Sub Bagian Keuangan
 Bidang Kesehatan Masyarakat
 Seksi Promosi Kesehatan
 Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 Seksi Kesehatan Lingkungan
 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 Bidang Pelayanan Kesehatan
 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dan Pembiayaan Kesehatan
 Bidang Sumber Daya Kesehatan
 Seksi Perbekalan Kesehatan, Sarana Prasarana dan Pengawasan Makanan
 Seksi Regulasi dan Tenaga Kesehatan
 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 UPT Perbekalan Farmasi
 UPT Puskesmas
 Kelompok Jabatan FungsionalDinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan PariwisataUnit Kerja:
 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
 Sekretariat
 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
 Sub Bagian Keuangan
 Bidang Kepemudaan
 Seksi Pengembangan Pemuda dan Kepemimpinan
 Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda
 Bidang Keolahragaan
 Seksi Olahraga Rekreasi dan Fungsional
 Seksi Olahraga Prestasi dan Penyandang Cacat
 Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 Seksi Kebudayaan
 Seksi Destinasi Pariwisata
 Kelompok Jabatan FungsionalDinas Lingkungan Hidup dan KebersihanUnit Kerja:Dinas Perumahan dan PemukimanUnit Kerja:Dinas Tenaga KerjaUnit Kerja:Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangUnit Kerja:Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanUnit Kerja:
 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 Sekretariat
 Sub Bagian Umum
 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
 Sub Bagian Keuangan
 Bidang Penanggulangan Bencana
 Seksi Rehabilitas dan Konstruksi
 Seksi Tanggap Darurat dan Logistik Bencana
 Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat
 Seksi Pencegahan Kebakaran
 Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat
 Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan
 Seksi Penanggulangan Kebakaran
 Pos Balai Kota
 Pos Merdeka
 Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana
 Bidang Sarana dan Prasarana
 Seksi Sarana Teknis
 Seksi Prasarana Teknis
 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 UPT Damkar dan Penyelamatan
 SUBAG TU Damkar dan Penyelamatan
 Kelompok Jabatan FungsionalDinas Koperasi dan Usaha MikroUnit Kerja:Badan Keuangan DaerahUnit Kerja:Dinas Perdagangan dan PerindustrianUnit Kerja:Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan PerikananUnit Kerja:Dinas PerhubunganUnit Kerja:
 Kepala Dinas Perhubungan
 Sekretariat
 Sub Bagian Umum
 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
 Sub Bagian Keuangan
 Bidang Lalu Lintas
 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 Seksi Jaringan Transportasi Jalan
 Bidang Angkutan
 Seksi Angkutan Penumpang Dalam Kota
 Seksi Angkutan Lintas Batas
 Bidang Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban
 Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 Kelompok Jabatan FungsionalDinas Komunikasi dan InformatikaUnit Kerja:
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Sekretariat
 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP)
 Sub Bagian Keuangan
 Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 Seksi Pengelolaan Informasi
 Seksi Komunikasi Publik
 Bidang Aplikasi Informatika
 Seksi Pengembangan Infrastruktur
 Seksi Tata Kelola Teknologi Informatika
 Seksi Aplikasi
 Bidang Statistik dan Persandian
 Seksi Statistik
 Seksi Persandian
 Kelompok Jabatan FungsionalDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuUnit Kerja:Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan KeluargaUnit Kerja:Dinas SosialUnit Kerja:Dinas Kearsipan dan PerpustakaanUnit Kerja:

 Lihat pula 
 Pemerintahan daerah di Indonesia

 Referensi 


Kategori:Pemerintahan daerah di Indonesia