Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2020

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (disingkat APBN 2020) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2020. APBN Tahun Anggaran 2020 memiliki tema “Mendukung Indonesia Maju”. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. APBN 2020 mencerminkan respons adaptif pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan luar biasa akibat pandemi COVID-19. Langkah ini menjadi salah satu contoh manajemen keuangan negara yang fleksibel dalam situasi krisis.

 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 
IndikatorAsumsi DasarRAPBNAPBNPertumbuhan ekonomi (%,yoy)5,35,3Inflasi (%,yoy)3,13,1Rupiah (Rp/dolar Amerika Serikat)14.40014.400Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)5,45,4Harga minyak mentah Indonesia (dolar Amerika Serikat/barel)6563Lifting minyak (ribu barel per hari)734755Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)1.1911.191

 Ringkasan Postur APBN 
Berikut ringkasan postur APBN tahun 2020 dalam miliar rupiah:

UraianRAPBNAPBNPerubahan
APBN ke-IPerubahan
APBN ke-IIA. Pendapatan Negara2.221.548,52.233.196,71.760.883,91.699.948,4 - Penerimaan Perpajakan1.861.769,61.865.697,91.462.629,71.404.507,5 - Penerimaan Negara Bukan Pajak359.280,1366.995,1297.755,5294.140,9 - Penerimaan Hibah498,7498,7498,71.300,0B. Belanja Negara2.528.774,32.540.422,52.613.819,882.739.165,8 - Belanja Pemerintah Pusat1.669.984,31.683.477,11.851.101,011.975.240,2 - Transfer ke daerah dan Dana Desa858.789,9856.945,3762.718,9763.925,6C. Keseimbangan Primer(12.012,5)(12.012,5)(517.779,7)(700.433,1)D. Surplus/(Defisit) Anggaran(307.225,8)(307.225,8)(852.935,9)(1.039.217,4)% defisit terhadap PDB(1,76)(1,76)(5,07)(6,34)E. Pembiayaan Anggaran307.225,8307.225,8852.935,91.039.217,4 - Pembiayaan utang351.853,2351.853,21.006.400,51.220.461,6 - Pembiayaan investasi(74.229,9)(74.229,9)(229.324,1)(257.103,8) - Pemberian pinjaman5.192,95.192,95.810,25.810,2 - Kewajiban penjaminan(590,6)(590,6)(590,6)(590,6) - Pembiayaan lainnya25.000,025.000,070.640,070.640,0

 Serba-Serbi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 memiliki perbedaan paling mendasar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama karena dampak pandemi COVID-19, sehingga menyebabkan APBN 2020 mengalami perubahan prioritas yang signifikan, termasuk dalam hal belanja negara, defisit anggaran, serta regulasi yang mendukung pengelolaan keuangan negara pada masa krisis.

 Penanganan Pandemi COVID-19  
Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Prioritas ini berubah dari fokus awal pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi.Kementerian Keuangan: Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 di Masa Pandemi COVID-19

 Perubahan Postur dan Rincian APBN 
APBN 2020 mengalami dua kali perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Perubahan ini mencakup revisi target pendapatan negara dan peningkatan belanja untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Kumparan: Daya Tahan APBN Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

 Peningkatan Defisit Anggaran 
Defisit anggaran diperlebar hingga 6,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh melampaui batas maksimal 3% yang sebelumnya diatur. Langkah ini diambil untuk menghadapi dampak luar biasa dari pandemi.Kementerian Keuangan: Kebijakan Fiskal 2020

 Relaksasi Regulasi Keuangan 
Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Regulasi ini memungkinkan defisit melampaui batas 3% dan memberikan keleluasaan untuk perubahan APBN.Opini Kementerian Keuangan: Relaksasi Regulasi untuk Mengatasi Dampak Pandemi

Perubahan APBN 2020
Perubahan APBN 2020 dilakukan beberapa kali karena:
 Kondisi Dinamis Pandemi: Perubahan cepat pada kebutuhan belanja negara untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. 
 Revisi Proyeksi Ekonomi: Asumsi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar harus disesuaikan karena pandemi. 
 Regulasi yang Memungkinkan Perubahan: Perppu Nomor 1 Tahun 2020 memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengubah APBN sesuai dengan kebutuhan darurat.Kementerian Keuangan: Realisasi APBN Semester I 2020

 Referensi 

Kategori:Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara